Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan Daerah

Latar Belakang Bappenas pp Amandemen Keempat UUD NKRI 1945 Tidak ada GBHN Pemilihan Presiden secara langsung Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden Pasangan Capres-Cawapres wajib menyampaikan Vi i Mi i P C C jib ik Visi, Misi, Program kepada masyarakat Revisi UU 22/1999 desentralisasi dan otonomi daerah d t li i d t id h Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Pemantapan kedudukan Provinsi Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara • Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP • Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD Implementasi UU 25/2004 tentang p g SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan Daerah Drs. H D d D H. Dadang S lihi MA Solihin, Musrenbang Pemerintah Kota Bandung Bandung, Bandung 18 Mei 2005 Bappenas UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara g gg gj UU 15/2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab KN Musrenbang Kota Bandung 2005 2 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanab t k h ilk rencana pembangunan dalam jangka panjang, jjangka menengah, d t h k h dan tahunan yang dil k dilaksanakan k oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Kerangka Materi UU-SPPN Terdiri dari 10 BAB dan 37 Pasal dengan sistematika sbb : I. I Ketentuan Umum II. Asas dan Tujuan III. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan III Nasional IV. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional p g V. Penyusunan dan Penetapan Rencana VI. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana VII. Data dan Informasi VIII. Kelembagaan VIII K l b IX. Ketentuan Peralihan, dan X. X Ketentuan Penutup Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 3 Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 4 Asas dan Tujuan (1) tanggap terhadap perubahan perubahan… (1) Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan g p pp p , demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional nasional. (2) Perencanaan pembangunan nasional disusun secara , , p , y , gg p sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. “It is not the strongest of the species that i t th t t f th i th t survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive t change.” t i to h ” — Charles Darwin Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 5 Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 6 Asas dan Tujuan (2) (3) SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara: Asas kepastian hukum Asas tertib penyelenggaraan negara Asas kepentingan umum Asas keterbukaan Asas proporsionalitas Asas profesionalitas Asas akuntabilitas A k t bilit Asas dan Tujuan (3) (4) SPPN bertujuan untuk : a. mendukung koordinasii antarpelaku pembangunan; d k k di l k b b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antardaerah antarruang antarwaktu antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. e menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 7 Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 8 Ruang Lingkup Perencanaan paradigma baru: troika . . . NASIONAL Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. Ayat (P 19 A t 2) Per Pres ( (Ps. 26 Ayat 1) y ) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1) DAERAH Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( (RPJM_Daerah) ) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penetapan Perda P d (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. Ayat (P 19 A t 4) Peraturan KDH ( (Ps. 26 Ayat 2) y ) Peraturan Pimpinan KL ( Ps. 21 Ayat 3) Ps 10 Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat Pemerintah Dunia Usaha Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) (RPJM-Nasional) VISI Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Akuntabilitas Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 9 Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) NASIONAL Penjabaran Tujuan Nasional ke dalam: Visi Misi Arah Pembangunan Nasional Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM NASIONAL RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Isi: Strategi Pembangunan Nasional Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Makro Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: – – DAERAH Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat: Visi Misi Arah Pembangunan Daerah Isi: Penjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan y g yang memuat kegiatan dalam: g – – Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran 12 Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 11 Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD RKP Penjabaran RPJM Nasional Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP Renstra-KL Berpedoman pada RPJM Nasional Isi: 1. 2. 3. 3 4. Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Daerah Visi-Misi Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Program-program P Kegiatan Indikatif Isi: Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program Kementerian lintas Kementerian, kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: – – Isi: Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD SKPD SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: – – Isi: Visi-Misi 1. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 2. Program-program P 3. 3 Kegiatan Indikatif 4. Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran 14 Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 13 Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 Isi Renja-KL & Renja-SKPD Renja-KL Penjabaran Renstra KL j Isi: 1. 2. – – Alur Perencanaan dan Penganggaran Renstra KL Pedoman Pedoman Renja-SKPD Penjabaran Renstra SKPD j RPJP Nasional Renja KL Pedoman RKA-KL Rincian APBN Pemerinta P ah Pusat Diacu Dijabar kan Pedoman Pedoman RPJM Nasional RKP RAPBN APBN Kebijakan KL Program dan Kegiatan Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Isi: 1. 2. – – Diacu Diperhatikan Pedoman Diserasikan melalui Musrenbang Kebijakan SKPD Program dan Kegiatan Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat RPJP Daerah RPJM Daerah Dijabar kan RKP Daerah Diacu Pedoman RAPBD APBD Pem merintah Daerah D Pedoman Renstra SKPD Pedoman Renja SKPD Pedoman RKA SKPD Rincian APBD UU SPPN Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 15 Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 UU KN 16 Tahapan Perencanaan • Penyusunan Rencana – – – – – – – Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana K j Dep / L b R R Kerja D Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan g g RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah Empat Langkah Penyusunan Rencana 1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur teknokratik menyeluruh terukur. 2. Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. 3. Pelibatan masyarakat ( y (stakeholders) dan p y ) penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah p perencanaan p pembangunan. g 4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. • Penetapan Rencana • Pengendalian Pelaksanaan Rencana • Evaluasi Kinerja Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 17 Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 18 Penyusunan dan Penetapan PJP Rancangan Rencana Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda 2. Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang y melibatkan Masyarakat – dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, pelaku penerima manfaat maupun penanggung resiko 3. Penyusunan Rancangan Akhir y g 4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional UU, RPJP Daerah Perda) Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 19 Penyusunan dan Penetapan RPJM (1) Visi, Misi Visi Misi, Program Presiden/KD Terpilih Bappenas/da menyusun pp y Rancangan Awal RPJM/D a) b) c) d) Visi,Misi Presiden/KD Strategi Bangnas/da Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da 1. (2) (3) Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renstra-KL / Renstra SKPD Program Kement/Lembaga / SKPD g g (4) e) Program Kement/Lembaga / SKPD Bappenas/da menyelenggarakan MUSRENBANG RPJM/D Bappenas/da menyusun B /d Rancangan Akhir RPJM/D a) b) c) d) e) Visi, Misi Presiden/KD Strategi Bangnas/da Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD (6) (5) Penetapan RPJM / RPJMD (7) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKP/RKPD 20 Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 Penyusunan dan Penetapan RKP/D Rancangan Awal RKP/D a) Prioritas Pembangunan Nasional / Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka ekonomi makro/da Pagu Indikatif d) Program Kement/Lembaga / SKPD Musrenbang Kabupaten/Kota Tahun 2005 us e ba g abupate / ota a u 005 SEB MenPPN-MenDagri Tgl. 20 Januari 2005 SEB MenPPN + MenDagri Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renja - KL / SKPD Program Kement/Lembaga / SKPD MUSRENBANGPUS/DA Rancangan Akhir RKP/D a) b) c) d) Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD a. a Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP Penetapan RKP/D Bappenas/da menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP Musrenbang Kota Bandung 2005 21 Sebagai pedoman penyusunan Bappenas Rancangan APBN Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalan Daerah dan masukan dari para peserta. Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN sebagai bahan pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten/Kota menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan. Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 22 Perencanaan – Apa Yang Baru? DULU Daftar Usulan - “Shopping List” Shopping List • Sebanyak-banyaknya • Seindah-indahnya • Tidak terbatas SEKARANG Rencana Kerja - “Working Plan” Working Plan • Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.) • Kegiatan (Proses) • Output / Outcome Pasal 34 UU 17/2003 1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang t b kti melakukan penyimpangan k bij k terbukti l k k i kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan p da a penjara dan denda sesuai dengan ete tua pidana pe ja a da de da sesua de ga ketentuan undang-undang. 2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. 3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan g g p pegawai negeri g ketentuan undang-undang kepada p g serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undangundang ini. Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 24 Sehingga Perencanaan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003 Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 23 Pengendalian dan Evaluasi (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah daerah. Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis h il pemantauan pelaksanaan li i hasil t l k rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan k j perangkat d k t i /l b / t kerja k t daerah h sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pengendalian dan Evaluasi (2) Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD Pi i k t i /l b /K l melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya. Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD kementerian/lembaga/SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya. Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 26 Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 25 Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). TERIMA KASIH Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 27 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 Bappenas Musrenbang Kota Bandung 2005 28