Mencari Model Sinergi g Masyarakat Dalam Membangun Kemandirian Daerah K di i D h
Materi
Partisipasi Distorsi Makna Partisipasi p Substansi Partisipasi Tiga Pilar Good Governance Konsep Partisipasi Prinsip Partisipasi Manfaat Partisipasi Beberapa Hambatan Menanggulangi Hambatan
2
Drs. H. Dadang Solihin, MA
Diskusi Panel STISIP Yuppentek Hotel Istana Nelayan, Tangerang 10 Maret 2005
www.dadangsolihin.com
Partisipasi
Sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang akuntabel transparan, dan responsif terhadap akuntabel, transparan kebutuhan masyarakat. Tiadanya partisipasi hanya menabur pemerintahan yang otoriter dan korup. korup Memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak hak mereka, hak-hak mereka mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat, serta membangun g p y , g kemandirian masyarakat.
3
Distorsi Makna Partisipasi
1. 2.
3.
Pemerintah cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek kebijakan pemerintah pemerintah. Partisipasi selalu dimaknai sebagai keikursertaan masyarakat mengambil bagian (take part) untuk y g g ( p ) mendukung dan mensukseskan kebijakan dan program-program yang diprakarsai pemerintah. Perencanaan pembangunan partisipatif di atas kertas P b i i if k selalu digunakan sebagai alat pembenar bagi pemerintah bahwa kebijakan yang dikelola telah melibatkan masyarakat.
4
www.dadangsolihin.com
www.dadangsolihin.com
Dalam Konteks Governance
1. 1. 2.
Substansi Partisipasi
Voice, i h k d i d k V i yaitu hak dan tindakan warga masyarakat k menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Akses, Akses yaitu ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena governance, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Kontrol warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan p g pemerintah.
www.dadangsolihin.com 6
3. 4.
Masyarakat bukanlah sebagai hamba (client) melainkan sebagai warga (citizen). (citizen) Masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah tetapi sebagai partner pemerintah dalam mengelola p g p p g pemerintahan dan pembangunan. Partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi sebagai hak warga masyarakat. b ih k k Masyarakat bukan sekadar obyek pasif penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor pemerintah atau subyek yang aktif menentukan kebijakan.
www.dadangsolihin.com 5
2. 2
3. 3
Tiga Pilar Good Governance
TRANSPARANSI
PARTISIPASI
AKUNTABILITAS
Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan program-program pembangunan yang mencakup keseluruhan k l h prosesnya melalui suatu manajemen sistem l l i j i informasi publik. Partisipasi dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan p p p pembangunan mulai dari perencanaan, g p , pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian sehingga masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (beneficiaries) atau objek belaka melainkan sebagai belaka, agen pembangunan (subyek). Akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi dan pengelolaan sumber daya yang di iliki d dimiliki.
7 www.dadangsolihin.com 8
www.dadangsolihin.com
Konsep Partisipasi K P ti i i
Partisipasi Sosial
Stiefel dan Wolfe: “upaya terorganisasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan i k k h d b d d lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu, oleh pelbagi kelompok dan gerakan yang sampai sekarang lb i k l kd k i k ini dikesampingkan dari fungsi pengawasan semacam itu” i ” Bank Dunia: “proses di mana para stakeholders mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan serta sumber daya yang berdampak pada mereka”.
www.dadangsolihin.com 9
Partisipasi Politik
Nie dan Verba: “kegiatan legal oleh warga perorangan yang secara langsung atau tidak langsung ditujukan untuk mempengaruhi pilihan petinggi pemerintah dan/atau tindakan mereka”. Parry, Moyser dan Day: “keikutsertaan dalam proses formulasi, pengesahan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah”.
www.dadangsolihin.com 10
Partisipasi Kewargaan
1.
Prinsip Partisipasi
2.
Lister: “hak berpartisipasi dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, sosial ekonomi budaya dan poltik hendaknya dimasukkan dalam kaitan HAM HAM” Cuniil: “Partisipasi warga menunjuk pada partisipasi politik, politik namun hal ini berjarak setidaknya dalam dua cara: terpisah baik karena diperantarai oleh partai p politik, maupun karena partisipasi yang dilaksanakan , p p p y g oleh warga saat mereka memilih penguasa politik”
11
3.
4. 4
Cakupan - semua orang, atau wakil -wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil hasil suatu hasilkeputusan atau proses - proyek pembangunan misalnya. Kesetaraan dan Kemitraan (Equal Partnership). Pada dasarnya setiap orang mempunyai ketrampilan kemampuan ketrampilan, dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun di l tanpa memperhitungkan jenjang dan b dialog t hit k j j d struktur masing-masing pihak. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhp p p kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog. Kesetaraan Kewenangan (Sharing Power/Equal Powership). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi. dominasi
www.dadangsolihin.com 12
www.dadangsolihin.com
Manfaat Partisipasi
5.
6.
7.
Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam ti d l setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan k d k t k (sharing power) dan keterlibatannya dalam proses p g pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya. p g g j y Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki ti di iliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif ih k hi l l i k t lib t ktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain j g y Kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang ib b ik l h d kh berkaitan dengan kemampuan sumberdaya manusia.
13
1.
2.
3.
4. 5. 6. 6
Program dan pelaksanaannya lebih aplikatif terhadap konteks sosial, ekonomi dan budaya yang sudah ada, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini menyiratkan kebijakan y y j desentralisasi. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara semua pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program, program sehingga dampaknya dan begitu pula program itu sendiri berkesinambungan. Perlunya memberikan peran bagi semua orang untuk terlibat P l b ik b i t k t lib t dalam proses, khususnya dalam hal pengambilan dan pertanggungan jawab keputusan sehingga memberdayakan semua orang yang terlibat (terberdayakan). lib ( b d k ) Kegiatan-kegiatan pelaksanaan menjadi lebih obyektif dan fleksibel berdasarkan keadaan setempat. p Transparansi semakin terbuka lebar akibat penyebaran informasi dan wewenang. Pelaksanaan proyek atau program lebih terfokus pada kebutuhan P l k k t l bih t f k d k b t h masyarakat.
www.dadangsolihin.com 14
www.dadangsolihin.com
Beberapa Hambatan p
1.
Menanggulangi Hambatan M l iH b t
1.
2. 3. 4.
5. 5
Kelembagaan. penerapan pendekatan partisipatif di lembaga-lembaga lembaga lembaga pemerintah masih menemui berbagai kendala. Perilaku. Sikap birokrat dan hubungan atasan dan bawahan. Kebijakan. Harus ada SK dan Juklak. j Sistem manajemen. Model Perencanaan Mekanistik, di mana "para ahli" di tingkat pusat menyiapkan "cetak biru" untuk dilaksanakan oleh i k " t k bi " t k dil k k l h petugas lapangan. SDM. SDM Masih butuh waktu untuk memperkenalkan agar konsep ini bisa diterima ditengah-tengah mereka.
www.dadangsolihin.com 15
2.
3.
Tingkat Desa. A Ti k t D Anggota masyarakat perlu memegang k l tanggung jawab lebih besar dalam proyek ketimbang hanya menunggu apa yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga donor. l b d Tingkat Lapangan. Petugas lapangan semestinya bertindak sebagai 'pemungkin' (enabler) yang mendorong masyarakat pemungkin untuk mencari dan menemukan solusi terhadap masalahmasalah yang muncul, dan bukannya menyediakan jawaban atas semua masalah yang ada. Tingkat Kabupaten/kota. Lembaga pemerintah perlu membuat mekanisme penyusunan alokasi dana, manajemen, monitoring serta evaluasi untuk mempromosikan penerapan pendekatan partisipatif di tingkat lapangan dan lembagalembaga terkait.
www.dadangsolihin.com 16
4. 4
5.
Tingkat Propinsi. Kebijakan sistem dan staf di tingkat Propinsi Kebijakan, propinsi perlu diubah sehingga mendukung penerapan pendekatan partisipatif. Mekanisme pengalokasian sumber dana daerah menjadi lebih fleksibel, dan menjalin hubungan d d h j di l bih fl k ib l d j li h b dengan lembaga tingkat propinsi lainnya, misalnya dengan LSM ya g suda be pe ga a a dalam melaksanakan S yang sudah berpengalaman da a e a sa a a pendekatan partisipatif. Tingkat Nasional. Kebijakan, regulasi dan standar yang dikeluarkan l b dik l k lembaga tingkat nasional harus memberi i k i lh b i jaminan untuk mendukung pelaksanaan pendekataan ini dan menciptakan suasana kelembagaan yang kondusif. Pengkajian dan diskusi secara nasional tentang hasil penerapan model partisipatif diberbagai tempat bisa menjadi bahan informasi yang amat berguna bagi staf regional dan badan informasi nasional. Selain itu dibutuhkan lembagamembaga pelatihan untuk memberikan pelatihan dan g menyediakan informasi bagi lembaga regional/propinsi.
www.dadangsolihin.com 17
Terima Kasih
www.dadangsolihin.com
18
Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
www.dadangsolihin.com 19