Docstoc

Perencanaan Partisipatif

Document Sample
Perencanaan Partisipatif Powered By Docstoc
					Materi

Perencanaan Partisipatif

Apa Arti Perencanaan? Apa A yang terjadi dalam proses perencanaan? j di d l ? Partisipasi Tiga Pilar Good Governance i il d Definisi Ulang Konsep Partisipasi Manfaat Partisipasi

Drs. Drs Dadang Solihin MA Solihin,
Diklat LPEM-FEUI Latihan Keuangan Daerah Angkatan XL, 9 Desember 2004 XL
www.dadangsolihin.com 1 www.dadangsolihin.com 2

Apa Arti Perencanaan?
Oxford Dictionary: • Perencanaan adalah usaha/kegiatan untuk mencapai tujuan secara terarah • P Perencanaan adalah arah pembangunan d l h h b Perencanaan adalah kegiatan untuk: • merealisasikan kondisi yang diinginkan, • menganalisa keadaan, dan • menyelesaikan masalah. masalah
www.dadangsolihin.com 3

Apa yang terjadi dalam proses perencanaan?
Proses berpikir rasional. Pembahasan dan perdebatan nilai (sosial, ekonomi, (sosial ekonomi politik, dsb). Pengambilan keputusan yang rasional dan politis. politis Dalam menjalankan perannya, seorang perencana terlibat dalam proses politis sebagai pembela suatu kepentingan, baik pemerintah, organisasi atau kelompok lainnya dalam menentukan arah dan p y kondisi masa depan yang akan dicapai.
4

www.dadangsolihin.com

Umumnya produk perencanaan bersifat unitary (seragam/satu kesatuan), yaitu perencanaan ( / k ) i komprehensif yang disusun oleh satu lembaga, umumnya oleh pemerintah. Mengapa tidak plural? Beban (waktu, tenaga (waktu dan biaya) terlalu besar untuk ditanggung oleh “perencana pemerintah.” “ i t h” Akibatnya: Produk perencanaan bersifat tidak y p lengkap dan tidak memadai.
www.dadangsolihin.com 5

Partisipasi
Sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang akuntabel transparan, dan responsif terhadap akuntabel, transparan kebutuhan masyarakat. Tiadanya partisipasi hanya menabur pemerintahan yang otoriter dan korup. korup Memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak hak mereka, hak-hak mereka mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat, serta membangun g p y , g kemandirian masyarakat.
6

www.dadangsolihin.com

Distorsi Makna Partisipasi
1. 2.

Dalam Konteks Governance
1. 2.

3.

Pemerintah cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek kebijakan pemerintah. Partisipasi selalu dimaknai sebagai keikursertaan masyarakat mengambil bagian (take part) untuk mendukung d mensukseskan kebijakan dan d k dan k k k bij k d program-program yang diprakarsai pemerintah (mobilisasi). (mobilisasi) Perencanaan pembangunan partisipatif di atas kertas selalu digunakan sebagai alat pembenar bagi pemerintah bahwa kebijakan yang dikelola telah melibatkan masyarakat. masyarakat
www.dadangsolihin.com 7

3. 4.

Masyarakat bukanlah sebagai hamba (client) melainkan sebagai warga (citizen). (citizen) Masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah tetapi sebagai partner pemerintah dalam mengelola p g p p g pemerintahan dan pembangunan. Partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi sebagai hak warga masyarakat. b ih k k Masyarakat bukan sekadar obyek pasif penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor pemerintah atau subyek yang aktif menentukan kebijakan.
www.dadangsolihin.com 8

Substansi Partisipasi
1.

Tiga Pilar Good Governance
TRANSPARANSI

2. 2

3. 3

Voice, i h k d i d k V i yaitu hak dan tindakan warga masyarakat k menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Akses, Akses yaitu ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena governance, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Kontrol warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan p g pemerintah.
www.dadangsolihin.com 9

PARTISIPASI

AKUNTABILITAS

www.dadangsolihin.com

10

Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan program-program pembangunan yang mencakup keseluruhan k l h prosesnya melalui suatu manajemen sistem l l i j i informasi publik. Partisipasi dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan p p p pembangunan mulai dari p g perencanaan, , pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian sehingga masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (beneficiaries) atau objek belaka melainkan sebagai belaka, agen pembangunan (subyek). Akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi dan pengelolaan sumber daya yang di iliki d dimiliki.
www.dadangsolihin.com 11

Konsep Partisipasi K P ti i i
Partisipasi Sosial
Stiefel dan Wolfe: “upaya terorganisasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan i k k h d b d d lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu, oleh pelbagi kelompok dan gerakan yang selama i i lb i k l kd k l ini dikesampingkan dari fungsi pengawasan tersebut” Bank Dunia: “proses di mana para stakeholders mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan serta sumber daya yang berdampak pada mereka”.
www.dadangsolihin.com 12

Partisipasi Politik
Nie dan Verba: “kegiatan legal oleh warga perorangan yang secara langsung atau tidak langsung ditujukan untuk mempengaruhi pilihan petinggi pemerintah dan/atau tindakan mereka”. Parry, Moyser dan Day: “keikutsertaan dalam proses formulasi, pengesahan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah”.
www.dadangsolihin.com 13

Partisipasi Kewargaan
Lister: “hak berpartisipasi dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, sosial ekonomi budaya dan poltik hendaknya dimasukkan dalam kaitan HAM HAM” Cuniil: “Partisipasi warga menunjuk pada partisipasi politik, politik namun hal ini berjarak setidaknya dalam dua cara: terpisah baik karena diperantarai oleh partai p politik, maupun karena partisipasi yang dilaksanakan , p p p y g oleh warga saat mereka memilih penguasa politik”
14

www.dadangsolihin.com

Definisi Ulang Konsep p Partisipasi
Konsep partisipasi beralih dari sekadar kepedulian t h d “ k d li terhadap “penerima d i derma” ” atau “kaum tersisih” menuju ke suatu kepedulian d k d li dengan pelbagi b t k lb i bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan k bij k d pengambilan k bil keputusan di t berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka.
www.dadangsolihin.com 15

Pergeseran dalam Partisipasi
Dari Penerima Proyek P k Konsultasi Penilaian Mikro
www.dadangsolihin.com
Kebijakan

Ke

Warga Kebijakan K bij k Pengambil Keputusan Pelaksana Makro
16

Prinsip Partisipasi
1. 2.

3.

4. 4

Cakupan - semua orang, atau wakil -wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil hasil suatu hasilkeputusan atau proses - proyek pembangunan misalnya. Kesetaraan dan Kemitraan (Equal Partnership). Pada dasarnya setiap orang mempunyai ketrampilan kemampuan ketrampilan, dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan b di l t hit k j j d struktur masing-masing pihak. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhp p p kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog. Kesetaraan Kewenangan (Sharing Power/Equal Powership). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi. dominasi
www.dadangsolihin.com 17

5.

6.

7.

Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam ti d l setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan k d k t k (sharing power) dan keterlibatannya dalam proses p g pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya. p g g j y Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki ti di iliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif ih k hi l l i k t lib t ktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain j g y Kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang ib b ik l h d kh berkaitan dengan kemampuan sumberdaya manusia.
18

www.dadangsolihin.com

Manfaat Partisipasi
1.

2.

3.

4. 5. 6. 6

Program dan pelaksanaannya lebih aplikatif terhadap konteks sosial, ekonomi dan budaya yang sudah ada, sehingga y y j memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini menyiratkan kebijakan desentralisasi. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara semua pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program, program sehingga dampaknya dan begitu pula program itu sendiri berkesinambungan. Perlunya memberikan peran bagi semua orang untuk terlibat P l b ik b i t k t lib t dalam proses, khususnya dalam hal pengambilan dan pertanggungan jawab keputusan sehingga memberdayakan semua orang yang terlibat (terberdayakan). lib ( b d k ) Kegiatan-kegiatan pelaksanaan menjadi lebih obyektif dan p fleksibel berdasarkan keadaan setempat. Transparansi semakin terbuka lebar akibat penyebaran informasi dan wewenang. Pelaksanaan proyek atau program lebih terfokus pada kebutuhan P l k k t l bih t f k d k b t h masyarakat.
www.dadangsolihin.com 19

Beberapa Hambatan p
1.

2. 3. 4.

5. 5

Kelembagaan. penerapan pendekatan partisipatif di lembaga-lembaga lembaga lembaga pemerintah masih menemui berbagai kendala. Perilaku. Sikap birokrat dan hubungan atasan dan bawahan. Kebijakan. Harus ada SK dan Juklak. j Sistem manajemen. Model Perencanaan Mekanistik, di mana "para ahli" di tingkat pusat menyiapkan "cetak biru" untuk dilaksanakan oleh i k " t k bi " t k dil k k l h petugas lapangan. SDM. SDM Masih butuh waktu untuk memperkenalkan agar konsep ini bisa diterima ditengah-tengah mereka.
www.dadangsolihin.com 20

Menanggulangi Hambatan M l iH b t
1.

4. 4

2.

3.

Tingkat Desa. A Ti k t D Anggota masyarakat perlu memegang k l tanggung jawab lebih besar dalam proyek ketimbang hanya menunggu apa yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga donor. l b d Tingkat Lapangan. Petugas lapangan semestinya bertindak sebagai 'pemungkin' (enabler) yang mendorong masyarakat pemungkin untuk mencari dan menemukan solusi terhadap masalahmasalah yang muncul, dan bukannya menyediakan jawaban atas semua masalah yang ada. Tingkat Kabupaten/kota. Lembaga pemerintah perlu membuat mekanisme penyusunan alokasi dana, manajemen, monitoring serta evaluasi untuk mempromosikan penerapan pendekatan partisipatif di tingkat lapangan dan lembagalembaga terkait.
www.dadangsolihin.com 21

5.

Tingkat Propinsi. Kebijakan sistem dan staf di tingkat Propinsi Kebijakan, propinsi perlu diubah sehingga mendukung penerapan pendekatan partisipatif. Mekanisme pengalokasian sumber dana daerah menjadi lebih fleksibel, dan menjalin hubungan d d h j di l bih fl k ib l d j li h b dengan lembaga tingkat propinsi lainnya, misalnya dengan LSM ya g suda be pe ga a a dalam melaksanakan S yang sudah berpengalaman da a e a sa a a pendekatan partisipatif. Tingkat Nasional. Kebijakan, regulasi dan standar yang dikeluarkan l b dik l k lembaga tingkat nasional harus memberi i k i lh b i jaminan untuk mendukung pelaksanaan pendekataan ini dan menciptakan suasana kelembagaan yang kondusif. Pengkajian dan diskusi secara nasional tentang hasil penerapan model partisipatif diberbagai tempat bisa menjadi bahan informasi yang amat berguna bagi staf regional dan badan informasi nasional. Selain itu dibutuhkan lembagamembaga pelatihan untuk memberikan pelatihan dan g menyediakan informasi bagi lembaga regional/propinsi.
www.dadangsolihin.com 22

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included the Training Seminar on globe, Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training Vancouver Canada (2002); Local Government Training, Vancouver, Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He pub s ed o e a published more than five boo s regarding local au o o ous e books ega d g oca autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202

Terima Kasih

www.dadangsolihin.com

23

www.dadangsolihin.com

24


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3914
posted:10/10/2008
language:Indonesian
pages:6
Description: Diklat LPEM-FEUI Latihan Keuangan Daerah Angkatan XL, 9 Desember 2004