Materi
Keterkaitan Dokumen Pe encanaan Perencanaan
Drs. Dadang Solihin, MA
Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Angkatan II LPEMLPEM-FEUI, 21 Juli 2004
Pendahuluan Anggaran Rutin dan Pembang nan R tin Pembangunan Kelemahan Dual Budgeting Anggaran B b i Ki j A Berbasis Kinerja Mengapa Unified Budget? Perencanaan P Reformasi Sistem Perencanaan Proses Perencanaan Pembangunan P P P b Tahapan Perencanaan Pembangunan Penyempurnaan Program Pembangunan b Dokumen Perencanaan --Apa yang Baru?
www.dadangsolihin.com 2
Pendahuluan
Dengan terbitnya UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, sistem penganggaran negara berubah secara signifikan dari Dual Budgeting menjadi Unified Budgeting yang berbasis kinerja Perubahan tersebut berimplikasi terhadap sistem perencanaan pembangunan, dengan perubahan siklus, mekanisme, dan proses perencanaan, yang diimplementasikan pada proses pelaksanaan serial Musrenbang dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Daerah (RKPD)
www.dadangsolihin.com 3
Anggaran Rutin dan Pembangunan
Semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya k d i i pembangunan Dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, dualisme duplikasi penyusunan MAK, penumpukan, dan penyimpangan anggaran i
www.dadangsolihin.com 4
Kelemahan Dual Budgeting
1. Duplikasi antara belanja rutin dan p p j pembangunan g terjadi oleh karena kurang tegasnya pemisahan antara kegiatan operasional organisasi dan proyek, khususnya proyek-proyek non-fisik. Dengan demikian, proyeknonkinerja sulit diukur karena alokasi dana yang ada tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. i k k di i h Penggunaan “dual budgeting” mendorong dualisme dalam d l penyusunan d f perkiraan Mata A daftar ki M Anggaran Keluaran (MAK) karena untuk satu jenis belanja, ada MAK yang diciptakan untuk belanja rutin dan ada MAK lain yang ditetapkan untuk belanja pembangunan.
www.dadangsolihin.com 5
Kelemahan Dual Budgeting. g g
3.
..
4.
2.
Analisis belanja dan biaya p g j program sulit dilakukan karena anggaran belanja rutin tidak dibatasi pada pengeluaran untuk operasional, sementara belanja anggaran pembangunan tidak dibatasi pada p g p pengeluaran untuk investasi. Proyek yang menerima anggaran pembangunan diperlakukan sama dengan satuan kerja, yaitu sebagai entitas akuntansi, padahal proyek hanya bersifat sementara sementara. Jika proyek sudah selesai atau dihentikan tidak ada kesinambungan dalam pertanggungjawaban terhadap aset dan kewajiban k jib yang di iliki p dimiliki proyek t k tersebut. b t Hal ini selain menimbulkan ketidakefisienan dalam p pembiayaan kegiatan pemerintahan, juga menyebabkan y g p j g y ketidakjelasan keterkaitan antara output/outcome yang dicapai dengan penganggaran organisasi.
www.dadangsolihin.com
6
Anggaran Berbasis Kinerja
Untuk menghindari d l k dalam penyusunan k h d duplikasi d l anggaran, anggaran, Memberikan gambaran yang objektif dan p p proporsional mengenai kegiatan p g g pemerintah, pemerintah, Dapat memenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran dan pengukuran akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, bersangkutan, Sesuai dengan kl ifik i yang digunakan secara S id klasifikasi di k internasional.
www.dadangsolihin.com 7
Mengapa Unified Budget?
Dana yang tersedia sangat terbatas Kebutuhan begitu besar Perlu dibatasi dengan pagu yang realistis Pemerintah (pusat + daerah) harus menentukan kebijakan dan prioritas anggaran Terciptanya proses penganggaran yang lebih strategis dan kredibel Kepastian Pendanaan
www.dadangsolihin.com 8
Perencanaan
Perencanaan pembangunan diarahkan pada proses P r n n n p mb n n n di r hk n p d pr s s penyusunan RKP yang aspiratif dan partisipatif, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara di dalam penjabarannya ke dalam program dan kegiatan dari kementerian/lembaga dan Pemda / g Reformasi sistem perencanaan akan dituangkan ke dalam RUURUU-SPPN yang akan mengatur secara menyeluruh y g g y sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dan mengupayakan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional
www.dadangsolihin.com 9
Reformasi Sistem Perencanaan
Dalam rangka koordinasi, forum koordinasi perencanaan p b p pembangunan p l dil k k secara perlu dilakukan bertahap dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional i l Tahapan penyelenggaraan forum koordinasi tersebut terdiri dari: Musrenbang Kabupaten/Kota, Musrenbang d d b b / b Propinsi, Musrenbangpus, dan Musrenbangnas Penyelenggaraan serial Musrenbang di tingkat daerah dan Pusat tahun 2004 telah diatur melalui SEB Mendagri dan Meneg PPN/Ka.Bappenas, dan telah dirampungkan bulan Maret-Mei 2004 Maretwww.dadangsolihin.com 10
Reformasi Sistem Perencanaan . . .
Serial Musrenbang tahun 2004 diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) g p y s c j ( ) tahun 2005, yang akan menjadi dasar bagi penyusunan RAPBN 2005 Siklus dan mekanisme penyusunan RKP dan RAPBN diatur lebih lanjut melalui suatu RPP Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga (RKAKL) yang merupakan turunan dari UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, yang sedang disusun oleh Bappenas dan Depkeu DPRDPR-RI juga telah menyampaikan RUU-Sistem RUUPerencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang akan menjadi landasan legal p b h sistem p j di l d l l perubahan i t perencanaan pembangunan ke depan
www.dadangsolihin.com 11
Proses Perencanaan Pembangunan
1.
Dilakukan oleh masing-masing tingkat pemerintahan secara: masinga) independen, b) integral, i t r l c) Efektif dan efisien, efisien, d) legitimate Untuk meningkatkatkan keterpaduan, maka proses perencanaan perencanaan masingmasing-masing lingkup pemerintahan meliputi tahapan-tahapan: tahapana) Penyusunan kebijakan, kebijakan b) Perumusan program, c) Penyusunan pembiayaan, d) Monitoring dan evaluasi Proses perencanaan ditempuh melalui koordinasi secara bertahap dan berkesinambungan y g meliputi: p g yang p a) lintas sektor, b) lintas daerah, c) lintas lembaga, d) lintas sumber pembiayaan
www.dadangsolihin.com 12
2.
3.
Tahapan Perencanaan Pembangunan p g
Penyusunan Kebijakan: tahapan pengkajian kebijakan dan perumusan kebijakan Perumusan Program: Lima Tahunan: Repenas, Repeda Repeda Renstra Kementerian/Lembaga Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahunan: Repeta, Repetada, Rencana Kerja Pemerintah Koordinasi Perencanaan: Jenis : Horisontal dan Vertikal Bentuk : Rakorbang/Musrenbang Kabupaten/Kota Rakorbang/Musrenbang Propinsi Rakorbang/Musrenbang Pusat Rakorbang/Musrenbang Nasional
Penyempurnaan Program Pembangunan y p g g
Koordinasi Program Pembangunan Lingkup pusat dan nasional, koordinasi oleh lembaga/badan perencanaan pembangunan nasional. Lingkup p v s , koordinasi oleh lembaga/badan perencanaan g p provinsi, d s b g /b d p c pembangunan provinsi. Lingkup kabupaten/kota, koordinasi oleh lembaga/badan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Pengendalian Program Pembangunan Pengendalian di tingkat nasional dan daerah, akan dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan unsur-unsur perencanaan, pengendalian, unsurpembinaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pendataan dan informasi, dengan pendekatan instrumen kebijakan dan anggaran pembangunan di d d k i k bij k d b Pusat dan Daerah
www.dadangsolihin.com
13
www.dadangsolihin.com
14
Dokumen Perencanaan --Apa --Apa yang Baru?
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJP) RPJP) 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R Repenas) Repenas) 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Repeda) (Repeda) 4. Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra-KL) 4 (Renstra-KL) Renstra 5. Rencana Pembangunan Nasional (Repenas) Transisi (Repenas) 6. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (RKP) 7. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) (Renja-KL) 8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) RKA-KL) 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (RKPD) 10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) j j g (Renja-SKPD) j
www.dadangsolihin.com 15
Keterkaitan Propenas, Propeda, Renstra dan Repeta
GBHN
1. 1
PROPENAS
RENSTRA
Departemen/LPND
REPETA
APBN
PROPEDA
Dinas / Non Dinas
RENSTRA
REPETADA
APBD
Operasionalisasi Acuan Penjabaran
Koordinasi Transfer
www.dadangsolihin.com
Dituangkan
16
Perubahan Sistem Perencanaan Pusat dan Daerah
GBHN
Alur Perencanaan dan Penganggaran
Pe emerint tah Pusat t
?
REPENAS
RENSTRA S
Kementerian/Lembaga
Renja-KL Renja KL
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
RKP
APBN
RPJP Nasional
Diacu Pedoman
Renstra Pedoman Renja KL KL
Pedoman Diacu Dijabar -kan
Pedoman
RKA KL RKA-KL
Rincian APBN
Nasional Diperhatikan Pedoman
RPJM
RKP
Pedoman
RAPBN
APBN
Diserasikan melalui Musrenbang
Pemerin P ntah Daera ah
?
REPEDA
Dinas/Non Dinas
RENSTRA
Renja-SKPD R j SKPD
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPD
APBD
RPJP Daerah
RPJM Dijabar Daerah -kan
RKP Daerah
Diacu
Pedoman
RAPBD
APBD
Pedoman
Renstra Pedoman Renja SKPD SKPD
Pedoman
RKA SKPD
Rincian APBD
Operasionalisasi Acuan Penjabaran
Koordinasi Transfer
www.dadangsolihin.com
Dituangkan
17
www.dadangsolihin.com
18
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Nasional/Daerah) (N i l/D h)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Nasional) (N i l)
Selanjutnya disebut REPENAS; Bersifat indikatif untuk kurun waktu 5 tahun Memuat program-program pembangunan: program• Yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah; • Maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Ditetapkan dengan Keputusan Presiden selambat-lambatnya b l n t l h Presiden selambat-l mb tn 3 bulan setelah Pr id n l mb t terpilih dilantik. dilantik.
19 www.dadangsolihin.com 20
Berisi visi, misi, dan strategi untuk kurun waktu 20 tahun;
www.dadangsolihin.com
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Daerah) (D h)
Selanjutnya disebut REPEDA; REPED Bersifat indikatif untuk kurun waktu 5 tahun Memuat program-program pembangunan: program• Yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah langs ng daerah; • Maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Ditetapkan dengan Peraturan Daerah
4. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) (RenstraBersifat indikatif untuk kurun waktu 5 tahun Memuat program-program pembangunan: p g program-p g p g • Yang dilaksanakan langsung oleh kementerian negara/lembaga melalui kerangka anggaran; g / g g gg ; • Maupun yang ditempuh dengan mendorong p partisipasi masyarakat melalui kerangka p y g regulasi Ditetapkan dengan keputusan menteri/pimpinan lembaga selambat-lambatnya 2 bulan setelah selambatREPENAS ditetapkan.
www.dadangsolihin.com
21
www.dadangsolihin.com
22
5. Rencana Pembangunan Nasional (Repenas) Transisi
Bab I B b Prioritas P b P i it Pembangunan Nasional N i l A. Kondisi Umum B. Agenda Pembangunan Nasional Bab II Kerangka Ekonomi Makro A. Kondisi Ekonomi sampai 2003 dan Perkiraan 2004 B. Lingkungan Eksternal dan Internal 2005-2006 2005C. Tantangan Pokok C T t P k k D. Arah Kebijakan Ekonomi Makro E. Prospek Ekonomi 2005-2006 2005Bab III Kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan
www.dadangsolihin.com 23
6. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu t h i d t tahun. Merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (Repenas), g ( p (Repenas), ) Memuat rancangan kerangka ekonomi makro Termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya pembangunan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya menggunakan Renja-KL dan rancangan RKPD sebagai Renjabahan masukan. Standar pelayanan minimum digunakan sebagai bahan masukan pula dalam menyusun RKP.
www.dadangsolihin.com 24
7. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA-KL) (RENJADokumen perencanaan pembangunan oleh k D k b l h kementerian t i negara/ lembaga untuk periode satu tahun. Bersifat terukur, akuntabel, dan realistis; , , ; Memuat program-program pembangunan lengkap dengan programindikator hasil, indikasi anggaran yang diperlukan, dan penanggung jawab; Memuat rincian program ke dalam kegiatan-kegiatan: kegiatanYang dilaksanakan langsung oleh kementerian negara/lembaga melalui k l l i kerangka anggaran; k Maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui kerangka regulasi;
8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) (RKADokumen perencanaan dan penganggaran Berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga Merupakan penjabaran d i RKP d M k j b dari dan Renstra kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran se serta anggaran yang diperlukan untuk gg y g d pe u u u melaksanakannya.
www.dadangsolihin.com 26
MasingMasing-masing kegiatan dilengkapi dengan indikator output, penanggung jawab, dan indikasi anggaran yang diperlukan. p
www.dadangsolihin.com 25
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Dokumen perencanaan pembangunan d D k b daerah h untuk periode satu tahun. Merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (Repeda) Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang dit l h i t h ditempuh d h dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan program dan kegiatan pembangunan menggunakan Renja-SKPD sebagai bahan Renjamasukan.
www.dadangsolihin.com 27
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) (RenjaDokumen perencanaan pembangunan oleh satuan kerja perangkat D k b l h t k j k t daerah untuk periode satu tahun. Merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (Repeda) Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas daerah pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya: • baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah • maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan program dan kegiatan pembangunan menggunakan RenjaRenja-SKPD sebagai bahan masukan.
www.dadangsolihin.com 28
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Untuk menyelaraskan antar Renja-KL dan antara Renjakegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tercantum dalam Renja-KL dengan Renjapembangunan di daerah. daerah Diselenggarakan dalam tiga tahapan. • Tingkat Pusat • Tingkat Provinsi • Tingkat Nasional
www.dadangsolihin.com 29
Musrenbang Tingkat Pusat
Paling lambat minggu I Maret Agenda Keluaran 1. Pembahasan rancangan 1. Penyempurnaan RKP; RKP rancangan RKP RKP; 2. Penyelarasan rancangan 2. Penyempurnaan rancangan Renja-KL. RenjaRenjaRenja-KL; g 3. Pembahasan rancangan RenjaRenja-KL yang berkaitan dengan dekonsentrasi dan tugas www.dadangsolihin.com pembantuan.
30
Musrenbang Tingkat Provinsi
Paling lambat minggu II-IV Maret II Agenda
1. Pembahasan hasil dan rekomendasi Musrenbang Pusat ; Penyelarasan rencana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan prioritas pembangunan daerah; 1. 3. 3
Musrenbang Tingkat Provinsi
Agenda
Pembahasan hasil-hasil dan hasilusulan koordinasi perencanaan pembangunan pada tingkat Kabupaten/ Kota. 3. 3
Keluaran
Rumusan kegiatan provinsi yang memerlukan pembiayaan dari APBN, termasuk dana dekonsentrasi; 4. Rumusan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK); 5. 5 Rumusan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari pinjaman dalam negeri p j g dan pinjaman atau hibah www.dadangsolihin.com 32 luar negeri.
Keluaran
Rumusan kegiatan sebagai bahan masukan penyusunan RAPBD Kabupaten/ Kota dan RAPBD Provinsi; Rumusan kegiatan kabupaten/ kota yang memerlukan pembiayaan dari APBD Provinsi.
31
2.
2.
www.dadangsolihin.com
Musrenbang Tingkat Nasional
Paling lambat minggu II April II Agenda
1. 2. Pembahasan akhir isu strategis nasional; Penyelarasan akhir kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan prioritas pembangunan di daerah. 1. 2. 3.
Keluaran
Prioritas pembangunan nasional; Masukan untuk penyempurnaan RKP; Kesepakatan terhadap isuisug isu strategis nasional dan daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.
33
Terima Kasih T i K ih
www.dadangsolihin.com
www.dadangsolihin.com
34
Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Developing Multimedia globe, Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course Hiroshima Japan (2001); and Regional Course, Hiroshima, Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo com or by his dadangsol@yahoo.com mobile at +62812 932 2202
www.dadangsolihin.com
35