Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional

Document Sample
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional Powered By Docstoc
					Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional Drs. Drs Dadang Solihin MA Solihin,

Kuliah Umum FISIP Universitas Pasundan g, Bandung, 20 Maret 2004
www.dadangsolihin.com 2

Materi
• • • • • Pendahuluan Karakteristik D K k i ik Dasar Desentralisasi D li i Rationale Kebijakan Desentralisasi Alasan Dianutnya Desentralisasi l i li i Permasalahan Pokok

Pendahuluan
• Diundangkannya UU 22/1999 dan UU 25/1999 merupakan momentum yang sangat baik untuk memacu reformasi Pemda menuju Pemda yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. • Perubahan yang diharapkan tidaklah akan berjalan secara mulus karena akan banyak sekali menuntut perubahan p y p pola pikir, pola bertindak dan kemauan dari pihak Pusat maupun Daerah.

www.dadangsolihin.com

3

www.dadangsolihin.com

4

Karakteristik Dasar Desentralisasi
1. Unit-unit pemerintahan setempat bersifat otonom, mandiri, mandiri dan jelas-jelas sebagai unit pemerintahan jelas jelas bertingkat yang terpisah dari pusat. Pusat melakukan , g g p sedikit, atau tidak ada kontrol langsung oleh pusat terhadap unit-unit tersebut. Pemerintah daerah mempunyai batas-batas geografis p y g g yang jelas dan diakui secara hukum di mana mereka menggunakan kekuasaan dan menjalankan fungsi-fungsi publik. blik

Karakteristik Dasar Desentralisasi . . .
3. Pemerintah daerah mempunyai status dan kekuasaan mengamankan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan fungsinya. Implikasi desentralisasi adalah kebutuhan mengembangkan pemerintahan lokal sebagai institusi, yang dilihat warga setempat sebagai organisasi yang memberikan pelayanan, dan sebagai unit pemerintahan pelayanan yang mempunyai pengaruh. Dengan desentralisasi berarti ada hubungan timbal balik, saling menguntungkan, dan hubungan yang terkoordinasikan antar pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. daerah
www.dadangsolihin.com 6

4.

2.

5.

www.dadangsolihin.com

5

Rationale Kebijakan Desentralisasi . . .

Rationale Kebijakan Desentralisasi
1. Memungkinkan penyusunan rencana serta program p pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah dan g y g g y kelompok yang heterogen. 2. Mampu memotong red tape dan prosedur yang rumit sebagai karakteristik perencanaan dan manajemen terpusat dan over concentration kekuasaan serta sumber daya di pusat. 3. Kontak/hubungan yang lebih dekat antara pejabat 3 K t k/h b l bih d k t t j b t pemerintahan dan masyarakat setempat memungkinkan terbinanya informasi yang lebih baik guna memformulasi perencanaan atau program yang lebih realistik dan efektif. t l bih li tik d f ktif

4. Dalam pembuatan keputusan dan alokasi sumber daya, desentralisasi memungkinkan terwakilinya bermacam-macam kelompok k k l k kepentingan, seperti politik, agama, d etnis. i i li ik dan i 5. Desentralisasi memberikan kesempatan kepada pejabat setempat untuk mengembangkan kecakapan manajerial dan teknis. Dengan desentralisasi juga dapat meningkatkan kemampuan pejabat tersebut untuk menangani berbagai urusan yang biasanya tidak ditangani secara baik oleh instansi pusat (seperti pemeliharaan jalan dan infrasrtuktur yang jauh dari ibukota negara). 6. Efisiensi dari pemerintah pusat meningkat karena membebaskan pejabat pusat dari tugas-tugas rutin di mana tugas-tugas tersebut tugas tugas rutin, tugas tugas bisa dilaksanakan secara lebih efektif oleh petugas lapangan atau pejabat lokal. Ini akan memungkinkan pejabat pusat untuk menyusun men s n perencanaan dengan lebih hati hati serta mengawasi hati-hati, menga asi kebijakan pembangunan secara lebih efektif.
www.dadangsolihin.com 8

www.dadangsolihin.com

7

Rationale Kebijakan Desentralisasi .
7. Desentralisasi memungkinkan pemerintahan yang .. lebih fleksibel, i l bih fl k ib l inovatif dan kreatif. Daerah bisa if d k if D h bi menjadi semacam laboratorium untuk eksperimen kebijakan dan program baru dengan melokalisir pada tempat-tempat tertentu. 8. Desentralisasi dalam perencanaan p p pembangunan g dan fungsi manajemen memungkinkan pemimpin lokal untuk memberikan pelayanan dan fasilitas lebih efektif mengintegrasikan daerah terpencil efektif, dan terbelakang ke dalam ekonomi regional, memonitor, dan mengevaluasi p y p y , g proyek-proyek pembangunan secara lebih efektif dibandingkan instansi perencanaan dari pusat.
www.dadangsolihin.com 9

Alasan Dianutnya Desentralisasi
1. 1 2. Dilihat d i d t litik d Dilih t dari sudut politik, desentralisasi dimaksudkan untuk t li i di k dk t k mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang akhirnya dapat menimbulkan tirani; Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut p serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi; Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, alasan desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat di tangan daerah Hal hal pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat.
www.dadangsolihin.com 10

3.

alasan dianutnya desentralisasi . . .
4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan h i d h di hk kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, fi k d d d k k i k i watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya; j h 5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut. www.dadangsolihin.com 11

Permasalahan Pokok
1. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap 2. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai dan penyesuaian peraturan perundanganundangan yang ada dengan UU 22/ 1999 masih sangat terbatas 3. 3 Sosialisasi UU 22 /1999 dan pedoman yang tersedia belum mendalam dan meluas; 4. Manajemen penyelenggaraan otonomi daerah masih sangat j p y gg g lemah;

www.dadangsolihin.com

12

Permasalahan Pokok . . .
5. Pengaruh perkembangan dinamika politik dan aspirasi masyarakat serta pengaruh globalisasi yang tidak mudah dikelola; 6. Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah; 7. Belum jelas dalam kebijakan pelaksanaan perwujudan konsep otonomi yang proporsional ke dalam pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sesuai prinsipprinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka NKRI. NKRI
www.dadangsolihin.com 13

Permasalahan Pokok . . .
• Permasalahan pokok tersebut terefleksi dalam 7 elemen pokok yang membentuk pemerintah daerah yaitu;
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7 kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perwakilan, manajemen pelayanan publik, dan pengawasan. penga asan

www.dadangsolihin.com

14

1. Kewenangan Daerah
1.

Rekomendasi
Penyesuaian terhadap pengaturan-pengaturan yang tumpang tindih dan bertentangan tentang suatu kewenangan Perlu adanya penataan ulang kewenangan antara Pusat, Pusat Provinsi dan Kabupaten dengan memperhatikan aspek economies of scale, akuntabilitas dan externalitas f

Permasalahan: 1. 1 Friksi antara Pusat dengan Daerah 2. Friksi antara Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota 3. Friksi antar Kabupaten/Kota itu sendiri

2. 2

www.dadangsolihin.com

15

www.dadangsolihin.com

16

2. Kelembagaan
1. 1

Rekomendasi
Untuk mengatasi kekecewaan ataupun konflik kepegawaian dan organisasi yang diakibatkan oleh para pejabat yang dirasionalisasi, dapat dikembangkan Jabatan Fungsional bagi mereka yang masih memenuhi persyaratan. Diperlukan adanya pengaturan secara tegas mengenai kemungkinan optimalisasi kelembagaan Pemda. g p p Memilih kelembagaan publik dalam pembentukan unitunit organisasi otonom, atau menyerahkan urusan kepada pihak swasta (privatisasi), atau kemitraan antara pihak Pemda dengan swasta (public private partnership) Perlu adanya standar kelembagaan baik besaran maupun o e u nomenklatur
www.dadangsolihin.com 18

Permasalahan: g y Dengan adanya batas maksimum dalam penetapan jumlah dinas, akan terjadi p g pengurangan beberapa Pejabat Eselon II, III, dan g p j IV yang akan berpotensi mengganggu iklim p politik daerah.

2. 2 3.

4.
www.dadangsolihin.com 17

3. Kepegawaian Daerah
Permasalahan: 1. Pegawai Daerah cenderung dikooptasi oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada di Daerah 2. Status k 2 St t kepegawaian Daerah menjadi sangat statis i D h j di t t ti 3. Mencuatnya isu "Putera Daerah" karena penafsiran otonomi yang sempit 4. Tidak adanya tour of area akan membahayakan keutuhan NKRI 5. Merangsang Daerah untuk mengangkat pegawai baru 6. Adanya kerancuan antara jabatan politis (political appointee) dan j b d jabatan karir (career appointee) k i ( i )

Rekomendasi
1. 2. 3. 4. Pegawai pada tingkatan tertentu (misal Sekda) sebaiknya menjadi kewenangan Pusat j di k P Penyesuaian antara UU 22/1999 dengan UU 43/1999 beserta PP pelaksanaannya. pelaksanaann a Pemisahan yang tegas dan jelas antara Pejabat Karir dengan Pejabat Politik Diperlukan adanya standar kompetensi yang jelas

www.dadangsolihin.com

19

www.dadangsolihin.com

20

4. Keuangan Daerah
1.

Rekomendasi
2. 3. 4. Keuangan Pemda harus dikaitkan dengan pembiayaan pelayanan yang dilakukan p y g Sumber-sumber perekonomian nasional yang ada di Daerah dikelola oleh Pusat atau kemitraan antara Pusat dan Daerah Sistem subsidi didasarkan atas fiscal gap yang muncul atas dasar perbandingan antara fiscal capacity dengan fiscal need Pembiayaan pelayanan khususnya untuk pelayanan kebutuhan dasar disusun berdasarkan atas standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Diadakan pemisahan biaya gaji pegawai dari DAU Untuk dapat meningkatkan dana DAU, maka perlu adanya rasionalisasi dana S kt l yang masih besar dalam alokasi APBN d Sektoral ih b d l l k i Untuk mengoptimalkan kontrol dan fasilitasi Pusat dalam otonomi Daerah, maka perlu revitalisasi peran Gubernur sebagai wakil Pusat di Daerah D h Untuk membantu Daerah dalam memperbaiki prasarana Daerah yang rusak, maka perlu adanya alokasi DAK
www.dadangsolihin.com 22

Permasalahan:
1. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Konflik penguasaan kewenangan yang menghasilkan penerimaan Keuangan daerah yang kurang mencukupi (Financial Insufficiency). Kurangnya kepatuhan pada peraturan dan lemahnya penegakan hukum. Overhead cost pemda yang tinggi. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan Terbatasnya pemanfaatan DAK e ba as ya pe a aa a Kurangnya manajemen aset Mekanisme pinjaman dan kebijakan investasi yang belum jelas Pemisahan keuangan eksekutif dengan legislatif

5. 6. 7.

8.

www.dadangsolihin.com

21

5. Perwakilan Rakyat Daerah y
Permasalahan:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 6 7. 8. Kemitraan yang tidak jelas Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD Kerancuan LPJ Kuatnya pengaruh parpol dalam proses pemilihan kepala daerah d h Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukan pejabat karir Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap peraturan g y p pp perundangan Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya networking ki
www.dadangsolihin.com 23

Rekomendasi
1. 2. 2 3. 4. Peningkatan hubungan DPRD dengan masyarakat Peningkatan akuntabilitas DPRD dan kepala daerah LPJ didasarkan atas pengukuran kinerja Kepala daerah dipilih secara langsung

www.dadangsolihin.com

24

6. 6 Manajemen Pelayanan Publik
Permasalahan: 1. Semakin rendahnya kualitas pelayanan 1 S ki d h k li l 2. Kaburnya pemahaman konsep-konsep perencanaan daerah d h 3. Masih besarnya peranan pemda dalam penyediaan pelayanan l 4. Tidak jelasnya standard pelayanan 5. Rendahnya akuntabilitas pelayanan
www.dadangsolihin.com 25

Rekomendasi k d i
1. 1 Identifikasi dan standarisasi pelayanan Pemda 2. Penentuan standar pelayanan baik yang bersifat kualitatif k lit tif maupun kuantitatif k tit tif 3. Peningkatan kinerja pelayanan oleh Pemda

www.dadangsolihin.com

26

7. 7 Pengawasan
Permasalahan: 1. Kurangnya pengawasan dari Gubernur kepada daerah g y p pelanggaran p gg peraturan 2. Kurangnya sanksi terhadap p 3. Kurangnya supervisi dan sosialisasi ke daerah
1. 2. 2 3. 4. 4

Rekomendasi R k d i
Perlunya unit dekonsentrasi sebagai perangkat Gubernur Revitalisasi peran Gubernur sebagai wakil pusat di daerah Perlunya sosialisasi peraturan perundangan Penegakan hukum yang tegas

www.dadangsolihin.com

27

www.dadangsolihin.com

28

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Developing Multimedia globe, Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course Hiroshima Japan (2001); and Regional Course, Hiroshima, Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo com or by his dadangsol@yahoo.com mobile at +62812 932 2202

Terima Kasih

www.dadangsolihin.com

29

www.dadangsolihin.com

30


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Otonomi, Daerah
Stats:
views:10545
posted:10/10/2008
language:Indonesian
pages:8
Description: Kuliah Umum FISIP Universitas Pasundan Bandung, 20 Maret 2004