Perubahan Paradigma Kepemerintahan by DadangSolihin

VIEWS: 545 PAGES: 3

More Info
									PERUBAHAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN
Drs. Dadang Solihin, MA Solihin,
Forum Multi Stakeholders Kabupaten Bandung Soreang, Soreang, 1 Oktober 2003
www.dadangsolihin.com 2

Materi
• Paradigma Pembangunan • Millennium Development Goals • Ciri-ciri negara yang sudah ditakdirkan untuk dikorupsi, baik oleh warga negaranya maupun oleh pihak asing • T t pemerintahan yang baik merupakan salah satu Tata i t h b ik k l h t tuntutan terpenting reformasi yang menjadi agenda nasional saat ini • Tiga Inisiatif Utama Reformasi Tata Pemerintahan • Pentahapan Implementasi 3 Inisiatif Utama Reformasi

Paradigma Pembangunan
Poverty relief: after war, famine Projects: to promote development Plans and strategies: in command economies Programs: for integrated development Policies: stabilization; structural adjustment Public management: reinventing government Good Governance: participation, transparency, accountability Millennium Development Goals
3 www.dadangsolihin.com

1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1980s 1990s 2000s
4

www.dadangsolihin.com

Millennium D Mill i Development G l l t Goals
Goal 1 Goal 2 Goal 3 Goal 4 Goal 5 Goal 6 Goal 7 Goal 8 Eradicate extreme poverty and hunger Achieve universal primary education Promote gender equality and empower women Reduce child mortality Improve maternal health Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases Ensure environmental sustainability Develop a global partnership for development
www.dadangsolihin.com 5

Ciri-ciri Ciri ciri negara yang sudah ditakdirkan untuk dikorupsi, dikorupsi baik oleh warga negaranya maupun oleh pihak asing 1. 2. 3. 4. Pernah dijajah bangsa lain Memiliki banyak etnis Memiliki Sumber Daya Alam melimpah p Sedang mengalami masa transisi p yang dari pemerintahan y g otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar
www.dadangsolihin.com

Taylor dan Hudson 1972, 1972 Mauro 1997 Shleifer dan Vishny 1993, Mauro 1994 Warner, 1995 Patrick Glynn et.al/Davos Club, 1997

6

Tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan terpenting reformasi yang menjadi agenda nasional saat ini
KRISIS MONETER GOOD GOVERNANCE • Partisipasi KRISIS MULTI DIMENSI • Penegakan Hukum • Transparansi • Kesetaraan REFORMASI
• •

Di antara 10 prinsip tersebut, 3 di antaranya merupakan p p , y p prasyarat utama yang saling terkait satu sama lain
Pemerintah dan DPRD merupakan wakil masyarakat yang akuntabel terhadap Transparansi “memaksa” pemilihnya peningkatan akuntabilitas • Prosedur, peraturan dan Terbukanya publik blik perundangan dilaksanakan akses publik bagi dengan konsekuen pelbagai • Tindakan dan pengeluaran informasi TRANSPARANSI AKUNTABILITAS p pemerintahan dapat p pemerintahan dipertanggungjawabkan Masyarakat kepada masyarakat dengan Partisipasi publik tidak dipastikan indikator kinerja dan target dapat terlaksana mendapatkan Akuntabilitas sulit yang jelas tanpa adanya p y informasi terlaksana tanpa t l k t transparansi mengenai pemantauan dan prosedur, partisipasi publik peraturan dan PARTISIPASI dalam proses perundangan pengambilan daerah • Terdapat mekanisme yang jelas dalam keputusan proses pengambilan keputusan dan kontrol • Seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan •

• Daya Tanggap p • Wawasan ke Depan • Akuntabilitas • Pengawasan

• Demokratisasi • Desentralisasi • Clean Government

• Efisiensi dan Efektivitas • Profesionalisme

www.dadangsolihin.com

7

www.dadangsolihin.com

8

Tiga Inisiatif Utama Reformasi Tata Pemerintahan
Demokratisasi Dasar Memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk seluas luasnya memperoleh informasi publik dan terlibat dalam proses penyiapan kebijakan publik, serta memastikan adanya akuntabilitas pada semua institusi publik Memperbarui sistem pengelolaan keuangan, termasuk penganggaran, akuntasi dan pemeriksaan (auditing), sehingga dana publik dapat dikelola dengan efisien, efektif dan transparan efisien

Pentahapan Implementasi 3 Inisiatif Utama Reformasi
Fase Persiapan Menyebarluaskan informasi/dokumen publik y g yang sudah ada Menetapkan rencana tindak reformasi transparansi dan partisipasi ti i i Menyiapkan rancangan perda transparansi Menyiapkan rancangan perda partisipasi Fase Penilaian (Appraisal) Menerbitkan perda transparansi Menerbitkan perda partisipasi Menetapkan rencana tindak reformasi sistem pengelolaan keuangan Menetapkan rencana tindak reformasi sistem pengadaan Fase Implementasi Menjalankan rencana tindak transparansi, p partisipasi, serta p , reformasi pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa

Pengelolaan Keuangan

Pengadaan g Barang dan Jasa

Memperbarui sistem p g p pengadaan barang dan j g jasa berdasarkan p prinsip p efisiensi, tidak diskriminatif dan transparan

www.dadangsolihin.com

9

www.dadangsolihin.com

10

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Terima kasih

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Developing Multimedia globe, Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course Hiroshima Japan (2001); and Regional Course, Hiroshima, Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo com or by his dadangsol@yahoo.com mobile at +62812 932 2202

www.dadangsolihin.com

11

www.dadangsolihin.com

12


								
To top