Materi
BAPPENAS
SISTEM DAN MEKANISME BANTUAN LUAR NEGERI : Wacana RUU Pinjaman Luar Negeri Wacana RUU Pinjaman Luar Negeri Substansi PP 107/2000 tentang Pinjaman Daerah Mekanisme Penyusunan Blue Book y Drs. Dadang Solihin, MA Kasubdit Pemberdayaan Aparatur Pembangunan Daerah‐BAPPENAS
Lokakarya Pengembangan Kapasitas Diklat dan Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Propinsi Banten Cilegon, 15 November 2001
• • • • • •
Wacana RUU‐Pinjaman Luar Negeri Latar Belakang dan Rationale Tujuan Substansi yang Diatur Outline RUU Pinjaman LN (tentative) PP No.107/2000 tentang Pinjaman Daerah
www.dadangsolihin.com
2
Wacana RUU Pinjaman Luar Negeri RUU‐Pinjaman Luar Negeri
Dasar:
Amanat GBHN 1999 Paradigma baru (kepercayaan international → beban) Kurangi ketergantungan BLN Persetujuan DPR, dan diatur UU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
3
Latar Belakang dan Rationale Belakang dan Rationale
Belum ada UU “Payung” Kebijakan pinjaman LN sering bersifat ad‐hoc Lemahnya bargaining power pemerintah Kurang jelasnya peran dan fungsi antar lembaga terkait Debt overhang* Tidak terkendalinya pinjaman LN swasta** Semangat desentralisasi dan otonomi daerah*** Kurang optimalnya pengelolaan pinjaman LN Lemahnya penegakan hukum Pinjaman LN masih diperlukan ………
www.dadangsolihin.com 4
www.dadangsolihin.com
Keterangan... Keterangan
Jumlah PLN swasta 1980‐an US$ 2,7M (14,4% total PLN), 1998 menjadi US$79,4M (57,5% dari total PLN sebesar US$150,9M atau ±158% PDB). DSR tahun 1984 adalah 11,0%, 1989 menjadi 31,95, 1998 menjadi 43,7% (33,6% 11 0% 1989 menjadi 31 95 1998 menjadi 43 7% (33 6% diantaranya PLN swasta). ** Ada UU 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Ada UU 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, dan Keppres 39/1991 tentang Tim Koordinasi j g ( ); p y Pinjaman Komersial Luar Negeri (TKPKLN); tetapi hanya terfokus pada pencatatan dan monitoring saja. *** UU 22/1999 ps.81 ‐ PLN Daerah harus dengan persetujuan p g p j pusat. UU 25/1999 ps.11 – PLN Daerah melalui pemerintah pusat. Keduanya mengandung amanat one‐ gate policy dari pemerintah pusat. li d i i h
www.dadangsolihin.com 5
Tujuan
1. Meningkatkan efektifitas pinjaman LN 2. Berhati‐hati → “stabilitas ekonomi” 3. Memberi landasan yang jelas bagi lembaga terkait Tujuan akhir : Menuju kemandirian dalam pembiayaan pembangunan
*
www.dadangsolihin.com
6
Substansi yang Diatur Substansi yang Diatur
Pokok‐pokok Pikiran tentang Pinjaman LN : 1. Tanpa ikatan politis dan dalam batas kemampuan membayar (term & condition) (t & diti ) 2. Untuk kegiatan ekonomi produktif, dalam arti luas 3. Sebagai instrumen stabilisasi ekonomi* 3 S b ii bili i k i* 4. Sebagai pilihan terakhir, setelah pajak, obligasi, dsb. 5. Jumlah Pinjaman LN perlu dibatasi (rasio terhadap PDB) l h l db ( h d ) 6. Perlu ada “escape clause” 7. Dicatat dalam APBN 8. Untuk membiayai program pembangunan saja
www.dadangsolihin.com 7
Pokok‐pokok Pikiran tentang Pinjaman LN : 9. Menampung aspirasi / masukan masyarakat luas 10. Mengatur mekanisme pinjaman (perencanaan, monitoring & evaluasi, dsb) 11. Menilai kinerja dan sanksi Pinjaman LN Daerah 12. Mengatur pinjaman komersial (BI, BUMN, BUMD, Swasta) 13. “Early warning indicator” untuk Pinjaman LN Swasta 14. Hak intervensi pemerintah thd Pinjaman LN Swasta 15. Kaidah hukum internasional 16. Menyelenggarakan sistem informasi terbuka (Debt Management Unit) 17. Dsb…….
www.dadangsolihin.com 8
Obyek dan Lingkup yang Diatur Obyek dan Lingkup yang Diatur
• Peminjam (borrower) → pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI, BUMN, BUMD, Swasta • B t kb t k i j Bentuk‐bentuk pinjaman → concessional loan, commercial i ll i l loan, kredit ekspor, project loan, program loan, dsb (diatur lebih lanjut dalam PP atau Keppres) lebih lanjut dalam PP atau Keppres) • Pihak / lembaga terkait yang bertanggung jawab • Pemberi Pinjaman (donor / lender) → bilateral multilateral Pemberi Pinjaman (donor / lender) bilateral, multilateral, lembaga keuangan internasional, swasta asing, dsb. • Pengawasan dan penegakan hukum Pengawasan dan penegakan hukum • Dsb…….
Jangkauan dan Arah Pengaturan Jangkauan dan Arah Pengaturan
1. DPR → persetujuan thd mekanisme dan prosedur Pinjaman LN Pemerintah 2. Semua Lembaga Pemerintah (t 2 S L b P i t h (termasuk Depkeu sebagai kD k b i bendahara negara dan BI sebagai pemegang kas & pengendali cadangan devisa negara) pengendali cadangan devisa negara) 3. Pihak‐pihak Terkait (pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, Swasta) , , ) Arah pengaturan: dituangkan dalam kebijakan pemerintah….. Arah pengaturan: dituangkan dalam kebijakan pemerintah…..
www.dadangsolihin.com
9
www.dadangsolihin.com
10
Outline RUU Pinjaman LN (tentative) Outline RUU Pinjaman LN (tentative)
Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Ketentuan Umum Asas, Fungsi, dan Tujuan Pertimbangan Pokok dalam Penerimaan Pinjaman LN Sumber Pinjaman LN Perencanaan Pinjaman LN Pemerintah Pengawasan dan Pengendalian Pengertian-pengertian, definisi, dan istilah-istilah g p g , , Asas manfaat, fungsi pinjaman dan tujuan penyelenggaraan Pertimbangan mendasar dalam menerima pinjaman (kedaulatan negara, politik internasional, HAM, internasional HAM dsb) Sumber Pinjaman LN dipilah menurut jangka p waktu dan pihak donor / lender. Mekanisme pengusulan, penetapan prioritas, lembaga-lembaga yang terlibat, dsb. Kaidah dan ketentuan wasdal sejak realisasi (kegiatan pembangunan) sampai pemanfaatan oleh masyarakat (ex-post) (ex post)
www.dadangsolihin.com 11
Bab VII Bab VIII Bab IX Bab X Bab XI
Pinjaman LN untuk Daerah Pinjaman Komersial LN Terkait Pemerintah Pinjaman Swasta Murni Wewenang Pengelolaan j Pinjaman LN Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif
Sifat pinjaman, mekanisme pengelolaan, syarat dan pagu, penetapan prioritas, monev, serta kewajiban Pusat dan Daerah, dsb. t k jib P t d D h d b Idem ditto Akuntabilitas pelaksanaan program/proyek, pengelolaan, pertanggungjawaban keuangan, dsb. dsb Hubungan kelembagaan antara pemerintah g , pihak donor/lender, dsb. , dengan DPR, p …………?……….
Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup
www.dadangsolihin.com
12
PP No.107/2000 tentang Pinjaman Daerah
Dasar:
• UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, ps.81 • UU 25/1999 tentang PKPPD, ps.11 dan ps.15 …..perlu ditetapkan PP tentang Pinjaman Daerah
Sumber Pinjaman
Dalam Negeri • Pemerintah Pusat • Lembaga Keuangan Bank • Lembaga Keuangan Non‐Bank • Masyarakat (swasta) • Sumber lainnya (obligasi, bond, antar daerah) Luar Negeri • Bilateral Bilateral • Multilateral
www.dadangsolihin.com
13
www.dadangsolihin.com
14
Jangka Waktu & Penggunaan Waktu & Penggunaan
Jangka Pendek • kurang dari satu tahun • u/ cash flow dan investasi awal • harus dilunasi pada t.a. yang sama Jangka Panjang • lebih dari satu tahun dari satu tahun • hanya u/ pembangunan prasarana/aset daerah • tidak untuk belanja rutin tidak untuk belanja rutin • pembayaran dimulai pada t.a. berikutnya
www.dadangsolihin.com 15
Batas Maksimum Pinjaman Batas Maksimum Pinjaman
Jangka Pendek
• Kurang dari 1/6 jumlah belanja APBD t.a. ybs.
Jangka Panjang
• Kurang dari 75% jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya • Dihit Dihitung berdasarkan proyeksi tahunan, selama jangka waktu b d k k it h l j k kt pinjaman. • DSCR minimal 2 5 DSCR minimal 2,5
www.dadangsolihin.com
16
Catatan :
‐ Batas maksimum jumlah pinjaman seluruh Pemda disesuaikan dengan kebijaksanaan perekonomian nasional. ‐ D Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat h dil l k k j ji b if t penjaminan yang mengakibatkan beban keuangan Daerah (u/ BUMD, swasta daerah). BUMD swasta daerah) ‐ Berdasarkan kepentingan nasional, Menkeu dapat mengendalikan pinjaman Daerah (hak intervensi). g p j ( )
Debt Service Coverage Ratio Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
• DSCR adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah dari PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, penerimaan sumber daya alam, atas Tanah dan Bangunan penerimaan sumber daya alam dan bagian Daerah lainnya seperti PPh perseorangan, serta ( ) g j j , Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.
www.dadangsolihin.com
17
www.dadangsolihin.com
18
DSCR =
( PAD + BD + DAU ) ‐ ( PAD + BD + DAU ) BW P + B + BL
≥ 2,5 1.
Persyaratan
2. 3. Jangka waktu pinjaman d k k disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang k d k akan dibiayai (maks. 30 tahun). Masa tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi proyek. gg g g p y Batas maksimum jangka waktu pinjaman, sbb. : • U/ pembelian tanah atau hak pemakaian tanah maksimum 30 tahun, termasuk masa tenggang 1 tahun. k h • U/ pengadaan bangunan atau pekerjaan sipil maksimum 20 tahun, termasuk masa tenggang 4 tahun. gg g • U/ pembiayaan harta lainnya maksimum 5 tahun, tanpa masa tenggang. Dalam hal Pinjaman LN, jangka waktu dan bunga pinjaman disesuaikan D l h l Pi j LN j k k d b i j di ik dengan persyaratan Pinjaman LN ybs.
DSCR = Debt Service Coverage Ratio; PAD = Pendapatan Asli Daerah; BD = Bagian Daerah dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, serta bagian Daerah lainnya seperti PPh perseorangan; bagian Daerah lainnya seperti PPh perseorangan; DAU = Dana Alokasi Umum; BW = Belanja Wajib, yaitu belanja yang sulit untuk dihindarkan dan harus dipenuhi dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh Pemerintah dipenuhi dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah seperti belanja pegawai dan belanja proyek luncuran dari tahun anggaran sebelumnya; P = Angsuran Pokok pinjaman yang jatuh tempo Angsuran Pokok pinjaman yang jatuh tempo; B = Bunga pinjaman yang jatuh tempo; BL = Biaya Lainnya (commitment fee, biaya bank, dan lain‐lain) yang jatuh tempo.
www.dadangsolihin.com 19
4. 4
www.dadangsolihin.com
20
Prosedur
1. Usulan pinjaman harus disetujui DPRD. l h d 2. Setiap pinjaman harus dituangkan dalam surat perjanjian, ditandatangani oleh Kepala Daerah (atau pejabat yang ditunjuk) a/n Daerah. p ( p j y g j ) / 3. Setiap pinjaman daerah harus diumumkan dalam Lembaran Negara 4. Pinjaman LN Daerah dilakukan melalui Pemerintah Pusat. 5. Perjanjian Pinjaman LN Daerah ditandatangani oleh wakil Pemerintah Pusat, dan diteruspinjamkan kepada Daerah (=subsidiary loan). 6. Perjanjian penerusan Pinjaman LN tsb. ditandatangani oleh Menkeu 6 Perjanjian penerusan Pinjaman LN tsb ditandatangani oleh Menkeu bersama Kepala Daerah, atau pejabat masing‐masing yang ditunjuk (Subsidiary Loan Agreement).
Pembayaran Kembali Pembayaran Kembali
1. Kewajiban pembayaran pinjaman merupakan prioritas dalam APBD. 2. Apabila Daerah tidak dapat memenuhi kewajibannya, 2 A bil D h tid k d t hi k jib Pemerintah Pusat memperhitungkan DAU (Dana Alokasi Umum) kepada Daerah tersebut kepada Daerah tersebut.
www.dadangsolihin.com
21
www.dadangsolihin.com
22
Pembukuan dan Pelaporan Pembukuan dan Pelaporan
• • • Semua penerimaan dan kewajiban atas Pinjaman Daerah dibukukan dalam APBD. Keterangan ttg pinjaman jangka panjang dituangkan dalam K t tt i j j k j dit k d l lampiran dokumen APBD. Kepala Daerah wajib melaporkan perkembangannya ke DPRD Kepala Daerah wajib melaporkan perkembangannya ke DPRD (tembusan ke Menkeu).
Wacana Publik
Umum:
1. Sejauh mana Pinjaman LN dikaitkan dengan issue politik, HAM, dsb ? 2. Pinjaman LN Daerah harus sebagai alternatif terakhir 3. Bagaimana tanggung jawab Direksi (BUMN) atau Kepala Daerah selaku “individu”? 4. Hibah (grant) sebaiknya juga diatur! 4 Hib h ( ) b ik j di !
www.dadangsolihin.com
23
www.dadangsolihin.com
24
Perencanaan:
1. Tolok ukur dalam rangka pengurangan pinjaman LN, apakah PDB atau ekspor? 2. Pemerintah harus membuat proyeksi kebutuhan, 3 ‐ 5 t h 2 P i t hh b t k i k b t h 3 5 tahun ke depan! 3. Bagaimana mekanisme penentuan pagu maksimum 3 Bagaimana mekanisme penentuan pagu maksimum 4. Early warning system 5. Perlu perlakuan berbeda, situasi normal dan krisis! 5 Perlu perlakuan berbeda situasi normal dan krisis! 6. Loan untuk direct cost recovery, Grant untuk indirect cost recovery 7. Kejelasan syarat dan mekanisme Pinjaman LN Daerah
www.dadangsolihin.com 25
Pengelolaan dan Pengawasan : Pengelolaan dan Pengawasan :
1. Perlu keleluasaan u/ mempercepat atau menunda / pembayaran 2. Perlukah public debate b l 2 P l k h bli d b t sebelum diajukan ke DPR / DPRD ? di j k k DPR / DPRD ? 3. Complaint resolution? 4. Rincian mekanisme SLA (Subsidiary Loan Agreement) untuk 4 Ri i k i SLA (S b idi L A ) k Daerah 5. Sanksi Daerah apabila default 5 Sanksi Daerah apabila default
www.dadangsolihin.com
26
Hubungan antar Lembaga : antar Lembaga :
1. Pengaturan Pinjaman LN dengan UU dianggap terlalu tinggi → PP, Keppres? 2. Semangat RUU, untuk optimalisasi atau pengurangan 2 S t RUU t k ti li i t pinjaman? 3. Pengaturan swasta sebaiknya dipisah 3 Pengaturan swasta sebaiknya dipisah 4. Aspirasi donor condong ke Pusat 5. Dsb. 5 Dsb
Lain‐lain : Lain lain :
1. One‐gate Policy 2. Keterlibatan DPR/DPRD → dibatasi s/d pagu atau sampai proyek per‐proyek? k k? 3. Sinkronisasi dengan UU lain (RUU Keuangan Negara, RUU Perbendaharaan Negara, RUU Perjanjian Internasional, dsb.) Perbendaharaan Negara RUU Perjanjian Internasional dsb )
www.dadangsolihin.com
27
www.dadangsolihin.com
28
Prosedur Pengajuan Usulan Proyek (PPWT) dengan PHLN
(SKB Menkeu dan Meneg PPN/Ketua Bappenas No.185/KMK.03/1995 - No.KEP.031/KET/5/1995)
Pemda
DEPDAGRI
BAPPENAS
Donor
Keterangan
*Kepada Kepala BAPPENAS up. Deputi Pembiayaan, d *K d K l D i P bi dengan syarat: 1. Mengisi dan menyerahkan Daftar Isian Buku Biru dalam bentuk g y hard copy, bukan disket. 2. Untuk Technical Assistant (Bantuan Teknis) harus dilengkapi Kerangka Acuan Kerja (TOR) (TOR). 3. Untuk Project Assistant (Bantuan Proyek) harus dilengkapi Studi Kelayakan (FS) atau Pra-FS. **Aspek yang dibahas dalam Review atau Project Appraisal : • Skala prioritas, biaya, financial viability atau economic return, teknologi, teknologi dampak lingkungan masalah sosial kapasitas lingkungan, sosial, operasional dan institusi, dsb.
~ Sep
Pengajuan Usulan Proyek PHLN* ke BAPPENAS
“Persetujuan” DEPDAGRI
Sep - Nov
Perbaikan / Revisi
Review** D2 & D5
(Pembiayaan & Regional)
Lobby dengan Donor
Des
Rapim
Jan
Penyampai y p an Buku Biru
Penerbitan Buku Biru
Penyampai y p an Buku Biru
Juli
www.dadangsolihin.com
Sidang CGI
29
www.dadangsolihin.com
30
Terima Kasih T i K ih
www.dadangsolihin.com
31