KEBIJAKAN PENINGKATAN TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS KINERJA SERTA by g4509244

VIEWS: 540 PAGES: 12

									     KEBIJAKAN PENINGKATAN TATA KELOLA DAN
AKUNTABILITAS KINERJA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
        PENELITIAN DAN INOVASI PENDIDIKAN


       DISAJIKAN PADA SIMPOSIUM TAHUNAN PENELITIAN
             KEBIJAKAN DAN INOVASI PENDIDIKAN
                 JAKARTA, 13 AGUSTUS 2008




                          OLEH :
                   INSPEKTUR JENDERAL
                        DEPDIKNAS
A. DASAR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DIKNAS

  1.   Amanat UUD 1945
  2.   UU No. 20 Tahun 2003
  3.   RPJM Tahun 2004 – 2009
  4.   Permendiknas No. 32 Tahun 2005 (Renstra)
       a. Visi Depdiknas
       b. Misi Depdiknas
       c. Tata Nilai Depdiknas

B. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DIKNAS

  1. Pemerataan dan Perluasan Diknas
  2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing
  3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, Pencitraan Publik
  C. INDIKATOR KUNCI KEBERHASILAN PENGUATAN TATA
     KELOLA, AKUNTABILITAS, CITRA PUBLIK 2004 - 2009
      SASARAN                       INDIKATOR KUNCI                                  KONDISI DAN TARGET
                                                                 2004      2005          2006     2007    2008    2009


Penguatan Tata           1.   Opini BPK atas Laporan Keuangan    Discl     Discl         WDC      WTP     WTP     WTP
Kelola, Akuntabilitas,        Pemerintah
dan Citra Publik
Pendidikan               2.   Persentase Temuan BPK tentang      1 - 0,5   1 - 0,5      1 - 0,5   < 0,5   < 0,5   < 0,5
                              Penyimpangan di Pemerintah
                              Terhadap Obyek Yang Diperiksa


                         3.   Persentase Temuan BPK tentang      1 - 0,5   1 - 0,5      1 - 0,5   < 0,5   < 0,5   < 0,5
                              Penyimpangan di Pemerintah
                              Terhadap Obyek Yang Diperiksa


                         4.   Aplikasi SIM                          -         -           2        14       -       -


                         5.   Sertifikasi ISO Unit Utama Pusat      -         -            -        -       -     80 %


                         6.   Sertifikasi ISO UPT                   -        9            25       43      47       -
D. POKOK-POKOK KEBIJAKAN TATA KELOLA,
   AKUNTABILITAS, DAN CITRA PUBLIK

  1. Sistem Pengendalian Internal

    a. Diperlukan untuk:
       * deteksi dini terhadap penyimpangan
       * menumbuhkan tanggung jawab melalui proses
          evaluasi diri

    b. Perlu segera dilembagakan dan diberdayakan dengan
       cara/upaya:
       * menerbitkan payung hukum (Permen, dsb)
       * menerbitkan pedoman pelaksanaan
       * melaksanakan sosialisasi dan bimbingan
       * melaksanakan benchmarking
2. Kapasitas dan Kompetensi Aparat Itjen Depdiknas

  a. Pengembangan Sistem Pengawasan:
     * paradigma/orientasi
     * program/kegiatan
     * SOP
     * Instrumen
     * Pedoman-pedoman

  b. Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan Auditor:
     * rekrutmen berbasis kompetensi
     * meningkatkan akses mengikuti program pendidikan
        formal yang lebih tinggi untuk menunjang kemampuan
        audit
     * mengintensifkan pelaksanaan Diklat Fungsional JFA
     * meningkatkan kualitas program PKS
     * mengikutsertakan auditor dalam program
        pendampingan praktisi profesional
     * memberdayakan Dewan Kode Etik Auditor
3. Penataan Regulasi

  a. Penataan regulasi diorientasikan untuk merespon dan
     menjawab berbagai permasalahan atau tantangan masa
     depan pendidikan

  b. Dalam Rangka Penataan Regulasi Perlu Dilakukan
     Penyempurnaan dan Pengembangan:
     * peraturan perundang-undangan
     * pedoman-pedoman
     * standar-standar
     * aturan-aturan pelaksanaan teknis
     yang didukung hasil pengkajian yang mendalam dan
     komprehensif
4. Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan

  a. Perlu diciptakan lingkungan dan suasana kondusif
     untuk meningkatkan:
     * kedisiplinan
     * kinerja
     * akuntabilitas
     Melalui:
     * dukungan dan peran pimpinan
     * sarana yang memadai
     * pemberian motivasi/apresiasi

  b. Perlu ditingkatkan kinerja pengawasan:
     * Pengawasan Fungsional
     * Pengawasan Melekat/Pengendalian
     * Monitoring dan Evaluasi

  c. Penerapan secara konsisten:
     * penindakan atas pelanggaran
     * koreksi atas penyimpangan
5. Pencitraan Publik

   a. Publik berkepentingan dengan pembangunan pendidikan
      nasional dan dalam kaitan dengan itu, publik:
      * berwenang mengkritisi pengelolaan pendidikan
      * perlu diberi akses untuk memperoleh informasi
         mengenai hasil-hasil pembangunan pendidikan
      * perlu didorong untuk memberi masukan dalam rangka
         peningkatan kualitas pendidikan

   b. Dalam rangka menciptakan citra positif dari publik, perlu:
      * meningkatkan kinerja:
         > pengawasan fungsional/melekat
         > monitoring dan evaluasi
      * merespon pengaduan masyarakat dengan tindakan
         nyata dengan cara:
         > memperluas dan mempermudah akses pengaduan masy.
         > mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilaporkan
            masyarakat
      * mempublikasikan kebijakan, program, kegiatan, dan hasil-
         hasil pembangunan pendidikan melalui berbagai
         saluran/media
6. Percepatan Pemberantasan KKN

  a. Merupakan amanat dari:
     * Inpres No. 5 tahun 2004
     * Surat Mendiknas No. 27/P/2005

  b. Langkah/Tindakan :
     * pembentukan Tim RAN PPK
     * koordinasi dengan aparat penegak hukum
     * sosialisasi
     * monitoring dan evaluasi
7. Identifikasi Tindakan Preventif Oleh Itjen Depdiknas

  a. Reorientasi Program/Kegiatan:
     * proporsionalitas antar jenis pengawasan
     * fokus substansi pengawasan yang seimbang
       antara:
       > Keuangan
       > Aset
       > Kinerja
       > Kepegawaian
       > Dll

  b. Perluasan Jumlah Sasaran

  c. Penambahan/Peningkatan Jumlah dan Kualitas auditor
8. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen, BPKP, dan BPK

  a. Pengawasan tidak akan bermakna bila hasil wasrik
     tidak ditindaklanjuti

  b. Perlu dilakukan pemantauan terhadap sasaran/obrik
     untuk mengetahui:
     * apakah rekomendasi sudah ditindaklanjuti
     * apakah tindak lanjut dilaksanakan sesuai
        rekomendasi

  c. Perlu koordinasi antar aparat pengawasan dalam
     menyikapi penyelesaian tindak lanjut

								
To top