Pedoman USB-SMK 2005-THP V

Document Sample
Pedoman USB-SMK 2005-THP V Powered By Docstoc
					DESKRIPSI PROGRAM PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SMK
1. 2. KODE PROGRAM NAMA PROGRAM : : 1.2.32 - PS IMBAL SWADAYA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB-SMK) UNTUK KABUPATEN/KOTA LAINNYA (TAHAP V) a. Melanjutkan dukungan kepada Pemda Kabupaten/Kotamadya dalam upaya untuk merealisasikan berdirinya Unit Sekolah Baru – Sekolah Menengah Kejuruan.

3.

TUJUAN

:

4. 5.

SASARAN DANA IMBAL

: :

6. 7.

NILAI DANA PENDAMPING PERSYARATAN PENERIMA

: :

b. Mendukung pemenuhan kekurangan sarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di USB-SMK. 40 (empat puluh) lokasi Maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar)/lokasi Tahun I sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) Tahun II sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) Diutamakan yang mempunyai dana sharing dengan perbandingan 1:1 a. Proposal Pendirian USB-SMK yang dilengkapi dengan hasil Studi Kelayakan dan RIPS. b. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. c. Surat Pernyataan pelaksanaan dengan swakelola dari Bupati/Walikota.

d. Surat Pernyataan Kesanggupan Dana Pendamping dari Bupati/Walikota e. Foto Copy DIPDA/DASK yang mencantumkan dana pendamping. f. Surat Dukungan Rencana Biaya Pengadaan Operasional dari Bupati/Walikota. g. Surat Dukungan Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana dari Bupati/Walikota. h. Surat Keputusan Pengangkatan Tim Pendirian USB-SMK dari Dinas Pendidikan. i. Foto copy Nomor Rekening Bank Pemerintah a.n. Ketua Tim dan Bendahara. j. Surat Keterangan Standar Harga Satuan bangunan per m2 setempat. k. Surat Dukungan dari Dunia Usaha/Dunia Industri. l. Surat Keterangan Tanah/Sertifkat Tanah. m. Gambar Situasi Lokasi/Daerah lokasi USB-SMK. n. Gambar Site Plan/Blok Plan. 8. 9. BATAS AKHIR PENYERAHAN PROPOSAL PENILAIAN : : 15 April 2005 17 April 2005

2

10. 11. 12

PENETAPAN CALON VERIFIKASI LAYANAN INFORMASI

: : :

24 April 2005 Mei 2005 Dinas Pendidikan Propinsi atau Subdit Sarana Pendidikan - Direktorat Dikmenjur, Ditjen Dikdasmen. Telp. 021-5725473, 5725477; email infrogram@dikmenjur.net

CATATAN: Informasi lengkap pada website Dikmenjur http://program2005.dikmenjur.net Penambahan/pengurangan lokasi dan anggaran tergantung hasil seleksi dan verifikasi.

3

Kode : 1.2.32 - PS

PEDOMAN PELAKSANAAN

IMBAL SWADAYA PEMBANGUNAN USB-SMK

DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2005

KATA PENGANTAR Program Bantuan Imbal Swadaya untuk Unit Sekolah Baru-Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK), melalui Bagian Proyek Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan Jakarta, merupakan salah satu bentuk realisasi dari Renstra Pendidikan Menengah Kejuruan tahun 2005 - 2009. Pedoman ini khusus ditujukan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang telah mengirimkan proposal ke Direktorat Dikmenjur sampai dengan akhir Februari 2005, sebagai tindak lanjut hasil Rakor Kepala Dinas Pendidikan pada bulan Desember 2004. Untuk kesempurnaan pedoman pelaksanaan ini, saran dan kritik yang bersifat membangun kami harapkan dari semua pihak yang peduli terhadap Pendidikan Menengah kejuruan. Kami sampaikan Penghargaan dan terima kasih atas sumbangan pemikiran yang telah diberikan oleh semua pihak dalam penyusunan Pedoman Pelaksanaan ini. Jakarta, Januari 2005 Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan

Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto NIP. 130675814

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I A. B. C. D. E. BAB II ......................................................................... ............................................................................ ............................................................. .............................................. .................................................... ...................... ........... ............................................................. .......................................................... LATAR BELAKANG TUJUAN SASARAN SWADAYA ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB A. B. BAB III ORGANISASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 4 4 4 10 ....................................................... .......................... .................... DASAR HUKUM i ii 1 1 1 2 2 2

PENDAHULUAN

KARAKTERISTIK IMBAL

PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL, KRITERIA DAN PENETAPAN SMK YANG MENDAPAT IMBAL SWADAYA A. PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL B.

.................... ........

10 11 13 16 17

BAB IV BAB IV

PERSYARATAN PENILAIAN CALON SMK YANG MENDAPAT IMBAL SWADAYA MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENUTUP Lampiran

................................................................ ................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan menengah kejuruan di wilayahnya, serta untuk merealisasikan terjadinya pemerataan pendidikan, maka pada tahun 2005 Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan telah mengalokasikan dana melalui imbal swadaya unruk pendirian 40 USBSMK yang dilaksanakan dengan cara swakelola melalui pendekatan partisipasi masyarakat. Dukungan dan perhatian yang besar ini diharapkan akan dapat tercermin dari antara lain dengan mengalokasikan dan merealisasikan dana pendamping, kegiatan pembangunan dan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, serta memberikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan. Dengan terwujudnya dukungan, perhatian dan kerjasama yang baik dari Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/kota serta Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, diharapkan rencana pendirian USB-SMK akan dapat direalisasikan dan masyarakat khususnya peserta didik akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. B. TUJUAN Tujuan pemberian Imbal swadaya pendirian USB-SMK antara lain: 1. Memberikan dukungan kepada Pemda Kabupaten/Kotamadya dalam upaya untuk merealisasikan berdirinya Unit Sekolah Baru – Sekolah Menengah Kejuruan. 2. Mendukung pemenuhan kekurangan sarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di USB-SMK.

1

C. DASAR HUKUM Dasar hukum pemberian bantuan imbal swadaya lanjutan, dilandasi peraturan perundangan sebagai berikut : 1. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 2. Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 3. Undang-undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pasat dan Daerah 4. Undang-undang No 25 tahun 2000 tentang otonomi Daerah 5. Kepmendiknas No 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen N0 4380/C.C3/Ku/2002 tentang penggunaan dana subsidi dan sejenisnya. 7. Renstra Pendidikan Menengah Kejuruan tahun 2005-2009 D. SASARAN DAN JUMLAH DANA IMBAL SWADAYA 1. Sasaran pendirian USB-SMK Tahun anggaran 2005 sebanyak 40 lokasi dengan alokasi dana masing-masing USB-SMK sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2. Calon lokasi, penerima dana imbal swadaya tahun 2005 adalah Kabupaten/Kota yang sudah mengirimkan proposal dan sudah dilaksanakan verifikasi, dan dinyatakan lulus seleksi serta telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Dikmenjur. E. KARAKTERISTIK IMBAL SWADAYA 1. Imbal swadaya harus dilaksanakan dengan cara swakelola. 2. Bantuan dana imbal swadaya untuk pendirian USB-SMK dari pusat maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dan harus disertai dengan dana pendamping yang bersumber dari daerah dengan ketentuan sebagai berikut: a. Komposisi imbal dana dari pemerintah daerah diutamakan sama dengan dana dari pemerintah pusat (minimal komposisi 1:1); b. Selanjutnya untuk tahun 2007 dan seterusnya sampai dengan selesainya pemenuhan kebutuhan USB-SMK penyediaan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

2

3. Bantuan dana imbal swadaya hanya diperuntukan: a. Pengadaan pembangunan gedung dan Infrastruktur, perabot dan peralatan. b. Biaya administrasi untuk Tim Pendiri USB-SMK c. Biaya Perencana dan Pengawas Pembangunan. 4. Bantuan dana imbal swadaya dari pusat maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) diberikan dalam bentuk uang dan dikirimkan langsung ke rekening Tim Pendirian USB-SMK melalui Bank Pemerintah terdekat dalam 2 tahun anggaran : a. Tahun I sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) b. Tahun II sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Lanjutan bantuan dana imbal swadaya pendirian USB-SMK tahun ke II akan diberikan apabila kesepakatan dalam MOU antara Direktur Dikmenjur dengan Bupati/Walikota direalisasikan, apabila tidak, maka MOU tersebut akan ditinjau kembali. 5. Tata cara pengiriman uang pada setiap tahunnya, dalam 2 (dua) tahap: a. Tahap Pertama dikirimkan sebesar 50% setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian dan dipenuhinya dokumen lainnya yang diperlukan. b. Tahap Kedua sebesar 50% dikirimkan setelah pembangunan mencapai prestasi 30% dibuktikan dengan Berita Acara pelaksanaan kegiatan dari Tim Pendiri USB-SMK dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta telah dipenuhinya kewajiban penyediaan dana pendamping dari Pemda/Pemkot yang dibuktikan dengan fotocopy DIPDA.

3

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan imbal swadaya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. ORGANISASI Organisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: 1. USB-SMK akan

2. 3. 4. 5. 6.

7.

Departemen Pendidikan Nasional dalam hal ini Bagian Proyek Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan pada Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bupati/Walikota dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dewan pendidikan yang dibentuk oleh Bupati/Walikota, Tim Pendirian USB-SMK yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Tim Perencanaan dan Pengawasan yang dibentuk oleh Ketua Tim Pendirian USB-SMK dan disetujui/diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kotamadya setempat. SMK “Pembina”

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Sub Direktorat Sarana/Proyek/Bagian Proyek Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan (PSSK), Jakarta. Organisasi tingkat pusat adalah Proyek/Bagian Proyek PSSK dengan tugas yaitu :

4

a. Menyiapkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pendirian USB-SMK, termasuk buku Petunjuk pelaksanaan subsidi USBSMK, b. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana imbal swadaya pendirian USB-SMK, c. Bersama dengan Sub Direktorat terkait melaksanakan sosialisasi dan penjelasan dokumen, d. Merancang tata cara dan melaksanakan penyaluran dana, e. Merancang tata cara dan melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan pendirian USB-SMK, f. Merancang dan menyusun informasi proyek, 2. Dinas Pendidikan Provinsi a. Menerima dan menyebar luaskan informasi dari Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan ke institusi yang terkait. b. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan dari Kabupaten/Kota c. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan pendirian USB-SMK d. Melalui konsultan penjamin mutu pembangunan SMK, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Membentuk Tim Pendirian USB-SMK yang terdiri dari Ketua, Bendaharawan dan Anggota. Ketua Tim adalah pegawai negeri sipil berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mempunyai kemampuan manajerial, diutamakan guru yang diproyeksikan menjadi Kepala Sekolah USB-SMK. Sedangkan Bendaharawan dapat dari Anggota Dewan Pendidikan/TU sekolah yang mempunyai kemampuan administrasi keuangan, b. Membentuk Tim Perencana dan Pengawas dari unsur SMK yang membuka Bidang Keahlian Bangunan atau unsur lainnya, c. Menunjuk SMK yang telah beroperasi dan mempunyai kualitas baik untuk bertindak sebagai SMK “Pembina”
5

d. Melakukan monitoring ke sekolah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, agar program ini berjalan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku, e. Melaporkan semua kegiatan pembangunan USB-SMK kepada Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan/Bagian Proyek PSSK dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi setempat, f. Melaksanakan pertemuan rutin sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan, g. Mengumpulkan laporan kegiatan dari koordinator kerja, h. Melakukan investigasi dan menyelesaikan pengaduan jika terjadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil investigasi ke atasan yang bersangkutan. i. Merencanakan pemenuhan kebutuhan guru, fasilitas dan biaya operasional pendidikan 4. Dewan Pendidikan a. Membantu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pembentukan Tim Pendirian USB-SMK, b. Melaksanakan peran dan fungsi antara lain memberi dukungan keterlaksanaan Pendirian USB-SMK, pembangunan gedung, pengadaan perabot dan peralatan serta melaksanakan kontrol/pengawasan dalam rangka “transparansi” dan “Akuntabilitas” kegiatan. 5. Tim Pendirian USB-SMK Tim Pendirian USB-SMK adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kotamadya setempat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan agar USB-SMK yang akan didirikan dapat memenuhi persyaratan minimal bagi beroperasinya suatu Sekolah Menengah Kejuruan. Tim Pendirian USB-SMK merupakan organisasi embrio dari organisasi USB-SMK, sehingga diharapkan akan terjadi sinkronisasi dari tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan operasionalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.
6

Tim Pendirian USB-SMK terdiri dari: a Ketua Tim Pendirian USB-SMK b Bendaharawan Tim c Sekretaris Tim d Ketua Unit Pendidikan, terdiri dari: 1) Penanggungjawab Kelembagaan 2) Penanggungjawab Guru 3) Penanggungjawab Siswa 4) Penanggungjawab Kurikulum dan Hubungan Industri

e Ketua Unit Sarana Pendidikan, terdiri dari:
1) Penanggungjawab Peralatan dan Buku Penanggungjawab Peralatan dan Buku berasal dari SMK dan atau unsur lain yang mempunyai pengalaman, keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan perencanaan kebutuhan (meliputi jenis/judul, jumlah dan spesifikasi) peralatan dan Buku untuk suatu Program Keahlian tertentu, pengadaan dan pengawasan pemasangan, instalasi dan ujicoba penggunaan alat. 2) Penanggungjawab Bangunan dan Perabot Penanggungjawab Bangunan dan Perabot berasal dari SMK dan atau unsur lain yang mempunyai pengalaman, keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan perencanaan kebutuhan (meliputi jenis, jumlah dan persyaratan teknis) bangunan dan Perabot untuk suatu Program Keahlian tertentu, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatannya akan mendapatkan bantuan teknis dari Tim Perencana dan Pengawas serta bekerja sama dengan masyarakat Dalam hubungannya dengan pengelolaan pembangunan Tim Pendirian USB-SMK mempunyai tugas dan tanggungjawab:
7

a.

b.

c.

d. 6.

Membuka rekening atas nama Tim Pendirian USB- SMK pada Bank Pemerintah terdekat di Kabupaten/Kota setempat, rekening tersebut ditandatangani oleh ketua dan bendaharawan Tim Pendirian USB-SMK Bertanggungjawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung, pengadaan perabot dan peralatan. Mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan cq Bagian Proyek PSSK Menandatangani surat perjanjian dengan Bagian Proyek PSSK

Tim Perencana dan Pengawas Tim Perencana dan Pengawas adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang menjalankan Bidang Keahlian Bangunan, dan atau unsur yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Perencanaan, Pengawasan dan bimbingan teknis dalam kegiatan pembangunan serta telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kotamadya setempat Uraian tugas dan tanggung jawab Tim Perencana dan Pengawas secara rinci terdapat pada Bab III. SMK”Pembina” SMK “Pembina” bagi USB-SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang telah beroperasi, dan mempunyai kemampuan untuk melakukan bimbingan teknis kependidikan dan memberikan konsultasi kepada USB-SMK serta telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kotamadya setempat.

7.

8

Diagram Organisasi Tim Pendirian USB-SMK.
Dinas Kabupaten/ Kota SMK “Pembina” (Sbg Benchmark) Dewan Pendidikan Kabupaten / Kota

Tim Perencana dan Pengawas (SMK)

Tim Pendirian USB-SMK

Ketua Tim
Sekretaris Bendahara

Ketua Unit Pendidikan

Ketua Unit Sarana Pendidikan

Penanggung Jawab Guru

Penanggung jawab Siswa

Penanggung jawab Kelembagaan

Penanggung jawab Kurikulum & Hub Industri

Penanggung jawab Peralatan & Buku

Masyarakat Dunia Usaha – Dunia Industri

Penanggung jawab Bangunan dan Perabot

9

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL, KRITERIA DAN PENETAPAN SMK YANG MENDAPATKAN IMBAL SWADAYA A. PROSEDUR PENGAJUAN Prosedur dan mekanisme pengusulan proposal bantuan imbal swadaya USB-SMK tahun 2005 sebagai berikut : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mempelajari, menyusun dan melengkapi dokumen Proposal yang dipersyaratkan bagi pelaksanaan kegiatan Pendirian USB-SMK tahun 2005 sesuai dengan Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan pada Desember 2004 untuk selanjutnya disampaikan paling lambat pertengahan bulan April 2005 ke Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dengan alamat: Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan, Komplek Depdiknas Gedung E, lantai 12 -13 Jalan Jenderal Sudirman , Senayan Jakarta Pusat 2. Direktorat Dikmenjur Direktorat Dikmenjur melalui Sub Pendidikan/Proyek/Bagian Proyek PSSK.

Direktorat

Sarana

Melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Melaksanakan registrasi proposal USB-SMK b. Membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Pendirian USB-SMK 2005 c. Melaksanakan evaluasi terhadap Proposal yang telah masuk d. Tim Evaluasi membuat laporan hasil evaluasi kepada Direktur Dikmenjur.
10

e. Pemimpin Bagian Proyek PSSK Membentuk Tim Verifikasi lokasi diketahui/disetujui Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan f. Pemimpin Bagian Proyek PSSK menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi USB-SMK yang akan mendapatkan imbal swadaya diketahui/disetujui Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan g. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan dan Bupati/Walikota melaksanakan persetujuan kerjasama pendirian USB-SMK. h. Pemimpin Bagian Proyek PSSK menerbitkan Surat Keputusan besarnya dana Imbal Swadaya yang diterima setiap lokasi. i. Pemimpin Bagian Proyek PSSK bersama dengan Ketua Tim Pendirian USB-SMK menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan pembangunan/pengadaan tahun 2005, serta dokumen lainnya yang diperlukan untuk penyaluran dana imbal swadaya j. Melaksanakan kegiatan untuk pengiriman dana imbal swadaya kepada Tim Pendirian USB-SMK yang dilaksanakan melalui KPKN III, Jakarta ke Bank Pemerintah penerima dana imbal. C. KRITERIA PENILAIAN CALON SMK YANG MENDAPAT IMBAL SWADAYA Setiap proposal yang diterima oleh Direktorat Dikmenjur akan diteliti dinilai kelengkapan proposalnya yang terdiri dari: 1. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Surat Keterangan Pelaksanaan dengan swekelola Bupati/Walikota. 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Dana Pendamping Bupati/Walikota. 4. Foto Copy DIPDA/DASK yang mencantumkan dana pendamping. 5. Surat Dukungan Rencana Biaya Pengadaan Operasional Bupati/Walikota. dan

dari dari

dari

11

6. Surat Dukungan Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana dari Bupati/Walikota. 7. Surat Keputusan Pengangkatan Tim Pendirian USB-SMK dari Dinas Pendidikan. 8. Surat Keputusan Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas dari Dinas Pendidikan. 9. Surat Keterangan Standar Harga Bangunan per m 2 setempat (Dinas Kimpraswil). 10. Surat Dukungan dari Dunia Usaha/Dunia Industri. 11. Surat Keterangan Tanah/Sertifkat Tanah. 12. Gambar Situasi Lokasi/Daerah lokasi USB-SMK. 13. Gambar Site Plan/Blok Plan.

12

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. MONITORING DAN EVALUASI Tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang meliputi komponen administrasi dan keuangan serta komponen fisik dan non fisik meliputi aspek kualitas, kuantitas, dan waktu dalam pelaksanaan Pembangunan USB-SMK. Mengingat pembangunan USB SMK merupakan kegiatan yang kompleks, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terkoordinasi oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dengan melibatkan unsur yang terkait dan juga oleh Tim Monev Kab/Kota yang ditunjuk oleh Dit. Dikmenjur sesuai dengan tugasnya, secara berkala. Adapun komponen yang akan dimonitor dan dievaluasi adalah sebagai berikut: 1. Komponen Administrasi dan Keuangan Monitoring dan evaluasi terhadap aspek administrasi dan keuangan dilakukan untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen dari awal proses pembangunan USB SMK sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai. 2. Komponen Fisik dan Non Fisik
13

Monitoring dan evaluasi fisik dan non fisik dilakukan untuk mengukur kuantitas sesuai dengan surat perjanjian pemberian bantuan dana imbal swadaya, kualitas hasil pekerjaan berdasarkan persyaratan teknis dan prestasi kerja berdasarkan jadual yang telah ditetapkan. Semua dokumen kegiatan pembangunan baik yang menyangkut aspek administrasi, keuangan maupun fisik dan non fisik harus diadministrasikan dengan baik. B. PELAPORAN Laporan pelaksanaan Pembangunan USB SMK harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses pembangunan dari awal pelaksanaan pembangunan sampai pekerjaan dinyatakan selesai. Laporan terdiri dari : 1. Laporan Bulanan Laporan bulanan harus menjelaskan tentang : a) b) c) d) Realisasi kegiatan atas target yang direncanakan; Realisasi pengeluaran dana atas target yang direncanakan; Gambaran mengenai kontribusi masyarakat pemerintah daerah; Masalah yang dihadapi dan upaya penyelesaian.

2. Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Laporan akhir pelaksanaan harus menjelaskan tentang : a) b) c) Realisasi seluruh kegiatan; Realisasi pengeluaran dana; Kontribusi masyarakat/ pemerintah daerah;
14

d)

Masalah yang dihadapi dan upaya menanggulanginya.

Laporan disusun oleh Ketua Tim Pendirian USB-SMK dibantu oleh Tim Perencana dan Pengawas disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dengan tembusan kepada Tim Monev Kab/Kota.

15

BAB IV PENUTUP Petunjuk pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru-Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) merupakan pembangunan dan pendirian USB-SMK di Kabupaten/Kota. Petunjuk pelaksanaan ini disusun secara jelas dan terinci dengan melibatkan berbagai pihak serta mempertimbangkan aspek legalitas dan otonomi wilayah serta aspek lainnya termasuk dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pendirian USB-SMK. Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan pula menjadi acuan bagi para perencana, pengawas dan pelaksana yang terlibat dalam pendirian unit sekolah baru. Dengan demikian terdapat kesamaan pandang dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program subsidi pembangunan USBSMK. LAYANAN INFORMASI Subdit Sarana Pendidikan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Telpon (021) 5725473, 5735477

16

LAMPIRAN

17

C. SITEMATIKA DAN ISI PROPOSAL Meskipun secara teknis model penulisan proposal boleh bermacammacam tetapi untuk kepentingan akurasi dan kemudahan evaluasi, proposal yang diusulkan harus disusun dengan sistematika dan kandungan isi yang ditetapkan, seperti berikut ini. a. Sistematika Bagian Depan, meliputi :  Halaman sampul (Cover),  Halaman Identitas calon Sekolah,  Halaman Pengesahan,  Halaman Kata Pengantar,  Halaman Daftar Isi, Bagian Isi, meliputi : BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Visi dan Misi C. Tujuan dan Sasaran POTENSI DAN PROGRAM YANG AKAN DIKEMBANGKAN A. Potensi Kabupaten/Kota B. Program Keahlian yang akan dikembangkan PERSIAPAN PENGEMBANGAN USB-SMK A. Lokasi B. Kesiapan Infrastruktur C. Kegiatan Belajar Mengajar D. Dukungan Pemerintah dan Masyarakat KEBUTUHAN BANGUNAN, PERABOT DAN PERALATAN A. Kebutuhan Bangunan dan Infrastruktur B. Kebutuhan Perabot C. Kebutuhan Peralatan KEBUTUHAN TENAGA A. Tenaga guru B. Tenaga Non Guru
18

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

RENCANA PENGUNAAN DANA BANTUAN SUBSIDI A. Rencana Pembiayaan Pembangunan Gedung, Perabot dan Alat B. Pembiayaan yang dibebankan pada Pemerintah Pusat C. Pembiayaan yang dibebankan pada Pemerintah Daerah dan Masyarakat

BAB VII PENUTUP LAMPIRAN 1. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2. Surat Pernyataan Pelaksanaan dengan swakelola dari Bupati/Walikota 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Dana Pendamping dari Bupati/ Walikota 4. DIPDA/DASK (Foto Copy) 5. Surat Dukungan Rencana Biaya Pengadaan Pembiayaan Operasional dari Bupati/Walikota 6. Surat Dukungan Rencana Biaya Pengadaan Sarana Prasarana dari Bipati/Walikota 7. Surat Keputusan Tim Pendirian USB-SMK dari Dinas Pendidikan 8. Surat Keputusan Tim Perencana dan Pengawasan dari Dinas Pendidikan 9. Harga standar bangunan m2, dari PU/Kimpraswil 10. Surat Dukungan dari Dunia Usaha/ Dunia Industri 11. Surat Keterangan Tanah/Sertifikat tanah 12. Gambar situasi lokasi/Daerah lokasi USB-SMK 13. Gambar Site Plan/Block Plan.

19

b. Isi Proposal Secara garis besar kandungan atau isi proposal sesuai dengan sistematika di atas, akan tetapi agar lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :
NO. 01. ISI PROPOSAL Sampul (Cover) KETERANGAN Berisikan identitas proposal (Pendirian USBSMK) yang diusulkan mendapatkan dana Subsidi) dan Nama Dinas Kabupaten/Kota pengusul serta Program Keahlian yang akan dibuka. Berisikan identitas proposal (Pendirian USBSMK) yang diusulkan mendapatkan dana Subsidi) dan Nama Dinas Kabupaten/Kota pengusul serta Program Keahlian yang akan dibuka. Lembar Pengesahan berisi pernyataan keabsahan Proposal (Berbentuk Surat Pengantar) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau Bupati Kabupaten/ Wali Kota. Cukup Jelas Cukup Jelas Menjelaskan alasan-alasan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang melandasi kelayakan untuk berdirinya USBSMK (Disarikan dari hasil studi kelayakan) Selain itu diharapkan dapat menguraikan tentang :  Gambaran tenaga kerja masa sekarang dan masa yang akan datang  Lapangan kerja yang mendukung untuk menampung tamatan  Dukungan masyarakat dan Dunia Usaha/Dunia Industri  Potensi wilayah (sumber daya alam, sumber yang lain)

02.

Identitas Sekolah

03.

Pengesahan

04. 05. 06.

Kata Pengantar Daftar Isi Latar Belakang

20

NO. 07.

ISI PROPOSAL Visi

KETERANGAN Gambaran masa depan(kurun waktu tertentu) yang diharapkan tentang calon sekolah yang bersangkutan, agar tetap eksis dan memiliki nilai guna bagi masyarakat. Rincian global program-program yang perlu dan akan dilakukan calon sekolah untuk mewujudkan visi institusi tersebut secara terperinci, dan menguraikan tentang :  Terbangunnya sarana pendidikan  Tersedianya tenaga pengajar (Guru)  Dukungan Dunia Usaha/Dunia Industri  Dukungan masyarakat  Alokasi dana operasional Merumuskan hasil Kuantitatif maupun Kualitatif yang akan dicapai dari masingmasing program yang tercantum dalam Misi, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Potensi internal berisi inventarisasi dan identifikasi sumber daya yang ada baik fisik maupun non fisik (seperti hubungan kerja sama dengan DU/DI. Menguraikan tentang informasi industri/ lapangan pekerjaan yang memungkinkan untuk mendukung Program Keahlian (PK) yang akan dikembangkan sesuai dengan hasil studi kelayakan, selain itu disampaikan mengenai nama program keahlian Memberikan informasi tentang kesesuaian lokasi terhadap persyaratan umum, teknis dan lingkungan antara lain : a. Umum (letak lokasi berada pada daerah yang sesuai dengan PK yang dibuka, misalkan : pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain) b. Teknis (Menentukan lokasi terhadap persyaratan teknis) Topografi kontur tanah
21

08.

Misi

09.

Tujuan dan Sasaran

10.

Potensi Kabupaten/ Kota Program Keahlian yang dikembangkan

11.

12.

Lokasi

NO.

ISI PROPOSAL -

KETERANGAN struktur tanah gangguan alam (banjir, gempa, polusi, dan lain-lain) saluran pembuangan kota (saluran pembuangan air) c. Fasilitas Lingkungan (Menentukan lokasi terhadap persyaratan fasilitas lingkungan) jaringan listrik transportasi lingkungan jaringan air bersih jaringan telepon Menginformasikan tentang infrastruktur untuk program keahlian yang relevan : dermaga, pelabuhan, hotel, bengkel, obyek wisata, dan lainnya Berisikan tentang sumber peserta didik dan peta pendidikan yang meliputi : jumlah lulusan SLTP/MTs dibandingkan dengan daya tampung SLTA/MA Memiliki dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat tentang peran serta mereka dalam pendirian Unit Sekolah Baru – Sekolah Menengah Kejuruan di daerahnya Menjelaskan rincian kebutuhan bangunan dalam hal : jenis dan jumlah ruang infrastruktur (selasar, l. upacara, tempat parkir, dll) rencana anggaran biaya pembangunan tahap 1 s/d selesai Menjelaskan rincian kebutuhan perabot dalam hal : jenis dan jumlah rencana anggaran biaya perabot tahapan I s/d selesai Menjelaskan kebutuhan peralatan dalam hal:
22

13.

Kesiapan Infrastruktur Kegiatan belajar mengajar

14.

15.

Dukungan pemerintah dan masyarakat Kebutuhan Bangunan dan Infrastruktur

16.

17.

Kebutuhan Perabot

18.

Kebutuhan peralatan

NO.

ISI PROPOSAL -

KETERANGAN jenis dan jumlah rencana anggaran biaya peralatan tahapan I s/d selesai Menjelaskan rincian tentang :  sumber ketenagaan  proyeksi pengembangan  persyaratan jumlah dan kualifikasi guru Disampaikan dengan pembabakan pertahunnya sampai dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut. Menjelaskan rincian tentang :  sumber ketenagaan Non Guru  proyeksi pengembangannya  persyaratan jumlah dan kualifikasinya Disampaikan dengan pembabakan pertahunnya sampai dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut. Menjelaskan rincian pentahapan pembiayaan terhadap pembangunan gedung, perabot dan alat pada setiap tahunnya dengan menggunakan Dana Imbal Swadaya yang direncanakan

19.

Tenaga Guru

20.

Tenaga Non Guru

21.

Rencana Pembiayaan Pembangunan Gedung, Perabot dan Alat

22.

Pembiayaan yang dibebankan pada Pemerintah Pusat Pembiayaan yang dibebankan pada Pemerintah daerah dan Masyarakat

Menjelaskan rincian penggunaan dana yang dibebankan kepada Pemerintah Pusat terutama untuk Pembiayaan Pembangunan Gedung

23.

Menjelaskan rincian penggunaan dana yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat terutama untuk pembiayaan perabot, peralatan, penyelenggaraan/ pengelolaan sekolah, biaya operasional diklat

23

NO. 24.

ISI PROPOSAL Lampiran

KETERANGAN Surat dukungan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota berupa : 1. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2. Surat pernyataan kesanggupan penyediaan dana pendamping (lima tahun) dari Pemda (Bupati/Walikota) 3. DIPDA/DASK (Dana pendamping Foto Copy) 4. Surat dukungan rencana biaya operasional pendidikan dari Pemda (Bupati/Walikota) 5. Surat dukungan rencana biaya pengadaan sarana prasarana dari Pemda (Bupati/Walikota) 6. Surat pernyataan Pelaksanaan Pembangunan USB-SMK dengan cara Swakelola dari Bupati/Wlikota 7. Surat Keputusan Tim Pendirian USB-SMK dari Dinas Pendidikan 8. Surat Keputusan Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawasan dari Dinas Pendidikan |Kab/Kota 9. Surat Dukungan dari Dunia Usaha/ Dunia Industri 10. Surat Keterangan Tanah/Sertifikat tanah. 11. Gambar Situasi lokasi/Denah Lokasi. 12. Gambar Site Plan/Block Plan. 13. Harga satuan M2 dari PU/Kimpraswil

a. Contoh Lampiran Berikut ini merupakan contoh lampiran yang terdapat pada proposal Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan.

24

LAMPIRAN 1 DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA . . . . . . . . . Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .

Nomor Lampiran Perihal

: : :

Kepada Yth. Bapak Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Di Jakarta Dengan hormat, dalam rangka meningkatkan pemerataan untuk memperoleh kesempatan belajar pada jenjang SLTA khususnya Sekolah Menengah Kejuruan guna menambah daya tampung lulusan SLTP yang ada di Kabupaten . . . . . . . . . bersama ini kami mengajukan permohonan adanya Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri . . . . . . . . . . . . . . Kabupaten/Kota . . . . . . . . . . . . . . Sebagai pertimbangan Bapak kami lampirkan Proposal Pendirian USB-SMK dimaksud. Berdirinya SMK tersebut diharapkan dapat menyiapkan sumber daya manusia guna pengembangan potensi daerah, sehubungan dengan itu kami sampaikan pula Pemerintah Kabupaten/Kota . . . . . . . . . . telah menyiapkan dana pendamping yang dialokasikan pada APBD. Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih. ..........,............ Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota . . . . . . . . . . .

....................... Tembusan Yth : 1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta, 2. Bupati/Walikota . . . . . . . . . . , 3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota . . . . . . . .

25

LAMPIRAN 2

. KABUPATEN/KOTA ………………………. SURAT PERNYATAAN Nomor : …………………. Sehubungan dengan pelaksanaan Pendirian Unit Sekolah Baru - SMK yang berlokasi di ………………………………, maka kami menyatakan akan menyiapkan dana pendamping pembangunan tersebut sebagaimana di bawah ini :
SUMBER DANA PUSAT TAHUN I (. . . .) Rp. 500 jt TAHUN II (. . . .) Rp. 500 jt TAHUN III (. . . .) --TAHUN IV (. . . .) --TAHUN IV (. . . .) ---

NO

1

2

PROPINSI KABUPAT EN/ KOTA MASYARAK AT JUMLAH

Rp. ………

Rp. ………

Rp. ………

Rp. ………

Rp. ………

3

Rp. ………

Rp. ………

Rp. ………

Rp. ………

Rp. ………

4

Rp. ………

Rp. ………

Rp. ………

Rp. ………

Rp. ………

Rp. ………

Rp. ………

Rp. ………

Rp. ………

Rp. ………

Demikian pernyataan alokasi dana yang secara bertahap akan mendampingi dana Pemerintah Pusat dalam rangka merealisasikan Pendirian Unit Sekolah Baru – Sekolah Menengah Kejuruan.
26

Bilamana Dana pendamping tersebut tidak ada maka kami tidak akan menuntut untuk mendapatkan Dana imbal tersebut. Mengetahui/Menyetujui, Ketua DPRD Kabupaten/Kota ………..………..… ....……..…, ………..…… 2004 Yang menyatakan, Bupati/Walikota ………..………….

………..………..

………..………..

27

LAMPIRAN 3

DIPDA/DASK

(Yang mencantumkan Dana Pendamping Pendirian USB-SMK)

28

LAMPIRAN 4

KABUPATEN/KOTA ………………………. SURAT PERNYATAAN Nomor : …………………. Nomor Lampiran Perihal : : :

Kepada Yth. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Di Jakarta Dengan hormat, sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pendirian Unit Sekolah Baru, dengan ini kami sampaikan bahwa Kabupaten/Kota . . . . . . . . . . Provinsi . . . . . . . . . berminat untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan yang berlokasi di . . . . . . . . . . . . Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri . . . . . . . . . . di Kabupaten/Kota . . . . . . . . dimaksud untuk menampung lulusan SLTP yang setiap tahunnya semakin meningkat dan kondisi SLTA (SMU dan SMK) yang ada belum cukup dapat menampung lulusan tersebut. Untuk terlaksananya pendirian SMK Negeri tersebut kami Kabupaten/Kota . . . . . . . . . . Menyediakan Dana/Pembiayaan Operasional melalui anggaran APBD setiap tahunnya guna kelangsungan kegiatan belajar mengajar bagi siswa sekolah tersebut.
29

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. ...........,.......... Bupati/Walikota . . .. . . . . . . .

.................... Tembusan Yth : 1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta, 2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota . . . . . . . .

30

LAMPIRAN 5

KABUPATEN/KOTA ………………………. SURAT PERNYATAAN Nomor : …………………. Nomor Lampiran Perihal : : :

Kepada Yth. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Di Jakarta Dengan hormat, sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pendirian Unit Sekolah Baru, dengan ini kami sampaikan bahwa Kabupaten/Kota . . . . . . . . . . Provinsi . . . . . . . . . berminat untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan yang berlokasi di . . . . . . . . . . . . Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri . . . . . . . . . . di Kabupaten/Kota . . . . . . . . dimaksud untuk menampung lulusan SLTP yang setiap tahunnya semakin meningkat dan kondisi SLTA (SMU dan SMK) yang ada belum cukup untuk menampung lulusan tersebut. Untuk terlaksananya pendirian SMK Negeri tersebut Kabupaten/Kota . . . . . . . . . . Sanggup menyediakan Biaya Pengadaan Sarana Prasarana melalui anggaran APBD setiap tahunnya guna kelangsungan kegiatan belajar mengajar bagi siswa sekolah tersebut.
31

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. ...........,.......... Bupati/Walikota . . . . . . . . . .

..................... Tembusan Yth : 1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta, 2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota . . . . . . . .

32

LAMPIRAN 6

KABUPATEN/KOTA ………………………. SURAT PERNYATAAN Nomor : …………………. Nomor Lampiran Perihal : : :

Kepada Yth. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Di Jakarta Dengan hormat, sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pendirian Unit Sekolah Baru, dengan ini kami sampaikan bahwa Kabupaten/Kota . . . . . . . . . . Provinsi . . . . . . . . . berminat untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan yang berlokasi di . . . . . . . . . . . . Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri . . . . . . . . . . di Kabupaten/Kota . . . . . . . . dimaksud untuk menampung lulusan SLTP yang setiap tahunnya semakin meningkat dan kondisi SLTA (SMU dan SMK) yang ada belum cukup untuk menampung lulusan tersebut. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4380/C.C3/KU/ tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pengelolaan Dana Subsidi, Block Grant dan Imbal Swadaya, dan berdasarkan persyaratan untuk mendapatkan bantuan dana imbal pendirian USB-SMK dari Pemerinah Pusat, dengan ini kami menyatakan bahwa:

33

1. 2.

3.

Kami akan menyediakan dana pendamping (sharing) yang besarnya sesuai dengan yang tercantum dalam Memorandum of Understanding (MoU); Pelaksanaan Pendirian USB-SMK Negeri ………………… khususnya untuk dana dari Pemerintah Pusat akan dilakukan dengan cara Swakelola dan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pelaksanaan butir 1 dan 2 tidak sesuai dengan pernyataan ini, bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk tahap-tahap selanjutnya agar tidak dicairkan.

Demikian pernyataan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. ... .......,........... Bupati/Walikota . . . . . . . . . . .

....................... Tembusan Yth : 1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta, 2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota . . . . . . . .

34

LAMPIRAN 7

DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA . . . . . . . . . Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA . . . . . . . . . . . Nomor : . . . . . . . . . . . T E N T A NG PENUNJUKAN TIM PENDIRIAN USB-SMK NEGERI . . . . . . . . KABUPATEN/KOTA . . . . . . . . . KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA . . . . . . . . : Menimbang : a. bahwa dengan akan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri . . . . . . . sesuai Pada Kabupaten/Kota. . . . . . . Tahun Ajaran 200 .... ; bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk badan pengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri . . . . . . . . dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota . . . . . . . .

b.

Mengingat

: 1.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
35

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ; 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan ; 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional ; 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah; 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

:

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota . . . . . . . . tentang Pembentukan Tim Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri . . . . . . . . ;

: Tim Pendirian Unit Sekolah Baru mempunyai peran: 1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan operasional Sekolah Menengah Kejuruan, 2. Melasanakan pendirian bangunan, pengadaan perabot dan peralatan; 3. Melaksanakan rekruitmen Tenaga pendidikan dan Tenaga Administrasi; 4. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat maupun dunia usaha/dunia industri; 5. Melakukan sinkronisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan; : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua akan di bebankan pada APBD Kabupaten/Kota . . . . . . .

KETIGA

36

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di : Pada tanggal : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota . . . . . . . . . . .

................ NIP. . . . . . . . . . . . . Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta 2. Bupati/Walikota . . . . . . . . 3. Kepala Dinas Prop. . . . . . . . . . . . . 4. Ketua DPRD Kababupaten/Kota . . . . . . . 5. Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota . . . . . . .

37

Lampiran Nomor Tanggal

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan : .......... :.......... Tim Pendirian Unit Sekolah Baru SMK Negeri . . . . . . .

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

NAMA

UNSUR Guru Guru/TU Guru/TU Guru Guru Guru/TU Guru/TU Guru Guru Guru Guru

JABATAN DALAM TIM USBSMK Ketua Tim/Calon Kepala Sekolah Sekretaris Bendahara Ketua Unit Pendidikan Ketua Unit Sarana Pendidikan Pen. Jawab Kelembagaan Pen. Jawab Guru Pen. Jawab Siswa Pen. Jawab Kur & Hub.DU/DI Pen. Jawab Peralatan & Buku Pen. Jawab Bangunan & Perabot :........... :...........

Ditetapkan di Tanggal

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota . . . . . . . . . .

..................... NIP. . . . . . . . . . . .
38

LAMPIRAN 8

SK TIM PERENCANAAN DAN PENGAWAS

39

SURAT PERNYATAAN

LAMPIRAN 9

PT . . . . . . . . . . . . . . . . JASA dan KONSULTAN . . . . . . . . . Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . . SURAT DUKUNGAN Kami yang bertandatangan dibawah ini : Perusahaan :........................ Bergerak dalam Bidang : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya dalam Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri . . . . . . . . . . . . . , dengan Program keahlian . . . . . . . . . . . dan . . . . . . . . . .. . di Kabupaten . . . . . . . . . . Dukungan ini berupa : Dapat digunakan sebagai tempat pelatihan dan membantu dalam pelaksanan Kegiatan Belajar Mengajar. Demikianlah surat pernyataan ini kami sampaikan guna mendukung terwujudnya berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah kami. . . . . . . . . . , . . . . . .. . . . . 200... PT/CV. . . . . . . . . . . . . .

................... Direktur
40

LAMPIRAN 10

PEMERINTAH KABUPATEN/PROPINSI DINAS PEKERJAAN UMUM/KIMPRASWIL HARGA SATUAN STANDAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA Per M2 DI KABUPATEN . . . . . . . . . TAHUN ANGGARAN . . . . . . . . . BANGUNAN PEMERINTAH JENIS BANGUNAN / TYPE GEDUNG BERTINGKAT GEDUNG TIDAK BERTINGKAT RUMAH NEGARA TYPE A RUMAH NEGARA Rp. . . . . . . TYPE B Rp. . . . . . . . TYPE C Rp. . .... KETERANGAN KELAS SEDERHANA RP. . . . . . . Rp. . . . . . . KELAS TIDAK SEDERHANA Rp. . . . . . . . Rp. . . . . . . . KETERANGAN

. . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kepala Dinas Pekerjaan Umum/ Kimpraswil . . . . . . . . . . . . . .

..... ............ NIP. . .. . . . . . . . . . . . .
41

CONTOH COVER

PROPOSAL PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU

SMK NEGERI . . . . . . . . . . . . . . . . .

TAHUN 2005

PROGRAM KEAHLIAN : .............................. .............................. . . . . . . . . . . . . . (Pengembangan)

DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN . . . . . . . . . . . . PROVINSI . . . . . . . . . . . . . . JALAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . TELEPON (. . . . .) . . . . . . . . . . .

42


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3510
posted:11/28/2009
language:Indonesian
pages:48