verstek

					PROSES ACARA VERZET A. Pengertian Verzet adalah perlawanan terhadap putusan verstek yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang diajukan oleh tergugat dengan diputus verstek tersebut dalam waktu tertentua yang diajukan ke pengadilan yang memutus itu juga. Apabila terhadap tergugat dijatuhkan putusan verstek dan dia keberatan atasnya, tergugat, tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) bukan upaya banding terhadap putusan verstek. Oleh karena itu permohonan banding terhadapnya cacat formil, dengan demikian tidak dapat diterima, perbandingan kembali putusan MA no. 1936 K/Pdt/1984, antara lain ditegaskan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan verstek tidak dapat diterima karena upaya hukum terhadap verstek adalah verzet. Perlawanan (verzet) dihubungkan dengan putusan verstek mengandung arti:1 1. Tergugat berusaha melawan putusan verstek/tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek. 2. Tujuannya,agar terhadap putusan itu di lakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor denga permohonan agar putusan verstek di batalkan serta sekaligus memiliki agar gugatan penggugat ditolak. B. Proses Pemeriksaan Perlawanan Mengenai proses pemeriksaan perlawanan atau verzet, perlu dijelaskan beberapa landasan hukum yang harus ditegakkan. 1. Perlawanan diajukan kepada PN yang menjatuhkan putusan verstek Kewenangan menerima dan memeriksa perlawanan, jatuh menjadi yuridiksi PN semula yang menjatuhkan putusan verstek. Dengan demikian, agar permintaan perlawanan memenuhi syarat formil: a. Diajukan oleh tergugat sendiri atau kuasanya b. Disampaikan kepada PN yang menjatuhkan putusan verstek sesuai dengan batas tenggang waktu yang ditentukan pasal 129 ayat (2) HIR c. Perlawanan ditujukan kepada putusan verstek tanpa menarik pihak lain, selain daripada penggugat semula. Penegasan mengajukan perlawanan kepada PN yang semula menjatuhkan secara verstek , digariskan dalam pasal 129 ayat (3) HIR.

1

H. Roichan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajagrafindo Persada)

2. Perlawanan terhadap verstek, bukan perkara baru Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, akan tetapi merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan keliru dan tidak benar. Sehubungan dengan itu, putusan MA No. 307K/Sip/1975 memperingatkan, bahwa verzet terhadap verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru. Sedemikian rupa eratnya kaitan antara perlawanan dengan gugatan semula, menyebabkan komposisi pelawan sama persis dengan tergugat asal dan terlawan adalah penggugat asal. Emikian penegasan putusan MA 494K/Pdt/1983 yang mengatakan dalam proses verzet atau verstek, pelawannya berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat. 3. Perlawanan mengakibatkan putusan verstek mentah kembali Apabila diajukan verzet terhadap putusan verstek, dengan sendirinya melawan hukum: Putusan verstek menjadi mentah kembali Eksistensinya dianggap tidak pernah ada Oleh karena itu, jika terhadapnya diajukan perlawanan, putusan verstek tidak dapat dieksekusi, meskipun putusan itu mencamtumkan amar dapat dilakukan lebih dahulu Berarti eksistensi putusan verset dapat dikonstruksi sebagai berikut. a) Selama tenggang waktu verzet masih belum terlampaui, eksistensi putusan verstek bersifat relatif atau semu. Secara formil putusan verstek memang ada, tapi secara materiil, belum memiliki kekuatan eksekutorial selama belum dilampaui tenggang waktu mengajukan verzet belum dilampaui. b) Eksistensinya lenyap atau mentah, apabila dalam tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang diajukan verzet. Dalam hal terhadap putusan verstek diajukan verzet dapat timbul akibat sebagai berikut: 1) Eksistensinya akan lenyap secara mutlak, apabila perlawanan dikabulkan. Jika perlawanan dikabulkan dengan sendirinya putusan verstek dibacakan sehingga putusan itu mutlak lenyap. Yang muncul menjadi dasar penyebab perkara adalah putusan perlawanan atau putusan verzet. 2) Eksistensi putusan verstek mutlak menjadi dasar penyelesaian perkara, apabila perlawanan yang diajukan tergugat ditolak. Apabila PN menolak perlawanan,

putusan verstek tetap dipertahankan sehingga eksistensinya absolut menjadi landasan penyelesaian perkara. 3) Eksistensinya absolut apabila terhadapnya tidak diajukan verzet. Kalau terhadapnya tidak diajukan perlawanan atau tenggawaktu mengajukan perlawanan telah dilampaui, putusan verstek demi hukum menjadi absolut, sehingga Terhadapnya tertutup segala upaya hukum dan Pada putusan melekat kekuatan eksekutorial.

4. Pemeriksaan perlawanan (verzet) a. Pemeriksaan berdasarkan gugatan semula Berdasarkan putusan MA No. 938K/Pdt/1986. Dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan yang disadur sebagai berikut:2  Subtansi verzet terhadap putusan verstek, harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan/penggugat asal  Verzet yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran

pelawan/tergugat asal menghadiri persidangan tidak relevan  Oleh karena itu, putusan verzet yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau tidak ketidakhadiran tergugat atau memenuhi panggilan sidang adalah keliru  Sehubungan dengan itu, sekiranya pelawan hanya mengajukan alasan verzet tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan, PN yang memeriksa verzet harus memeriksa kembali gugatan semula, karena dengan verzet, putusan verstek mentah kembali, dan perkara harus diperiksa sejak semula b. Proses pemeriksaan dengan acara biasa Ketentuan itu diatur dalam pasal 129 ayat (3) HIR yang berbunyi: Surat perlawanan itu dimaksud dan diperiksa dengan cara biasa, yang diatur untuk perkara perdata. Dari pasal diatas posisi para pihak tidak berubah dari status semula. Pelawan tetap sebagai tergugat dan erlawan sebagai penggugat. Oleh karena itu, sistem beban wajib bukti yang digariskan Pasal 163, 186 KUHPerdata tetap ditegakkan sebagaimana mestinya. Bertitik tolak dari ketentuan pasal dimaksud, pada

2

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal. 410.

prinsipnya beban wajib untuk membuktikan dalil gugatan dibebankan kepada terlawan dalam kedudukan sebagai penggugat. Sebaliknya kepada pelawan dibebani wajib bukti untk membuktikan dalil bantahannya dalam kedudukannya sebagai tergugat. c. Surat perlwanan sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatan Berdasarkan Pasal 129 (3) HIR perlawanan diajukan dan diperiksa dengan acara biasa yang berlaku untuk perbuatan perdata. Dengan begitu, kedudukan pelawan sama dengan tergugat. Berarti surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan kepada PN, pada hakikatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan Pasal 121 (2) HIR, 142 HIR. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses verstek dianggap sebagai jawaban pada sidang pertama. C. Putusan Perlawanan Mengenai putusan perlawanan atau putusan verzet,dapat dijelaskan hal-hal berikut; 1. Putusan verzet Merupakan produk kedua Apabila dalam peyelesaian satu perkara diterapkan secara verstek yang dibarengi acara verzet terhadap putusan verstek tersebut,PN akan menerbitkan dua bentuk keputusan; Produk pertama,putusan verstek sesuai dengan putusan verstek yang di gariskan pasal 125(1) HIR; Produk kedua,putusan verzet berdasarkan acara verzet yang diatur pasal 129 (1) HIR; Kedua putusan itu,saling berkaitan karena sama-sama bertitik tolak dari kasus yang sama.akan tetapi,beredarannya masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.secara teorotis,putusan verzet bersifat asesor terhadap putusan verstek.artinya,putusan verzet merupakan ikutan dari putusan verzet.oleh karena itu,putusan verzet tidak mungkin lahir,kalau putusan verstek tidal ada.bertitik tolak dari pendekatan asesor tersebut,subtansi pokok putusan verzet,tidak boleh yimpang dari permasalahan dalil pokok gugatan yang tertuang dalam putusan verstek. Pada sisi lain,ditinjau dari segi upaya hukum,verzet menurut pasal 129 ayat (1) HIR merupakan upaya perlawanan terhadap putusan verstek.berarti putusan yang di jatuhkan pengadilan,merupakan koreksi terhadap putusan verstek dengan begitu,jika terguggat mengajukan verzet terhadap putusan verstek harus memeriksa dan nilai apakan putusan verstek yang di jatuhkan sudah atu tidak.tepet atau tidaknya putusan versetk tersebut,dinilai dan di timbangkan PN dalam putusan verzet.

2. Bentuk putusan verzet Selain putusan verzet mreupakan produk yan gbersifat asesor yang berfungsi sebagai koreksi terhadap putusan verstek PN dapat berwenang menjatuhkan salah satu bentuk putusan verzet dibawah ini: a. Verzet tidak dapat diterima Dasar alasan bagi hakim menjatuhkan putusan verzet tidak dapat diterima adalah: Apabila tenggang waktu mengajukan verzet yang ditentukan pasal 129 (1) HIR telah dilampaui - Dalam kasus yang seperti itu, gugurlah hak mengajukan verzet dengan alasan hukum    Tergugat dianggap menerima putusan verstek Sekaligus tertutup hak tergugat mengajukan banding dan kasasi Dengan demikian putusan verstek memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dalam putusan melekat kekuatan eksekutorial b. Menolak verzet atau perlawanan Apabila pelapor sebagai tergugat asal tidak mampu melumpuhkan kebenaran dalil gugatan terlapor sebagai penggugat asal, berarti pendapat dan pertimbangan yang terkandung putusan verstek adalah tepat dan benar, karena itu telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. c. Mengabulkan perlawanan (verzet) Dasar alasan pengabulan perlwanan terdiri dari dua faktor antara lain sebagai berikut: 1) Terlawanan sebagai penggugat asal, tidak mampu membutikan dalil gugatan. Apabila pelawan mampu melumpuhkan dalil gugatan maupun pembuktian yang diajukan terlawan berarti terlawan dalam kedudukannya sebagai penggugat asal, tidak berhasil mempertahankan dan membuktikan kebenaran dalil gugatan yang dijadikannya. Konsekuensi logis dari kegagalan membuktikan kebenaran dalil gugatan, adalah ditolaknya gugatan penggugat oleh hakim. 2) Gugatan terlawan cacat formil

Apabila dalam proses pemeriksaan verzet pelawan mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan terlawan mengandung cacat formil. Misalnya, pelawan mengajukan eksepsi error in person maupun eksepsi kompetensi. Ternyata secara objektif cacat formil yang dinyatakan dalam eksepsi melekat dalam gugatan. Sehingga, cukup dasar alasan bagi hakim untuk mengabulkan perlawnan dan berbarengan dengan itu hakim membatalkan putusan verstek yang diiringi dengan pernyataan gugatan terlawan atau penggugat asal tidak dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

-

Harahap, Yahya, M. Hukum Acara Perdata, 2006. Jakarta: Sinar Grafika Rasyid, A. H. Roichan. Hukum Acara Peradilan Agama Jakarta: Rajagrafindo Persada


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:8081
posted:11/28/2009
language:Indonesian
pages:7