Masterplan Pendidikan 1

							MASTER PLAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG 2008-2025

2007

KATA PENGANTAR
Bismillah-Alhamdulillah… Sungguh tidak dapat disangkal lagi bahwa manusia pada saat dilahirkan ke dunia, merupakan sosok makhluk yang paling tidak berdaya. Tidak berdaya, karena harus diajari oleh Sang Ibu agar dapat membuka mulut, menetek, bicara, berdiri dan berjalan, mengenal simbol-simbol benda yang ada di sekelilingnya, dan diajari pula keterampilan praktis sampai tata pergaulan dengan manusia lainnya. Itulah pendidikan. Sesungguhnya, di mana pun proses pendidikan terjadi, menunjukkan bahwa pendidikan mempunyai nilai-nilai yang dalam, karena jika mambicarakan pendidikan pada hakekatnya membicarakan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan. Namun ternyata, belakangan lembaga pendidikan yang namanya ‘sekolah’ ini hanya menyediakan waktu yang sangat terbatas, dan penuh dengan aturan yang ketat. Seiring perkembangan jaman, dimana pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari bertambah dan berkembang semakin kompleks, kemudian upaya-upaya pembelajaran tersebut mulai diformalkan dalam bentuk apa yang sekarang dikenal dengan persekolahan. Dan ‘sekolah’ tersebut cenderung dianggap sebagaii satu-satunya wadah pembelajaran generasi. Padahal pengetahuan dan keterampilan untuk bekal hidup dan kehidupan tidak hanya didapat dan dipelajari di ‘sekolah’, di luar ‘sekolah’ pun jauh lebih banyak. Akibat kompleksitas dan heterogenitas jenis, sifat, dan situasi yang disebut ‘sekolah’ tersebut, sering diidentikkan dengan pendidikan. Tatkala membahas sistem pendidikan cenderung yang dibahas sistem persekolahan. Membicarakan pengelolaan pendidikan, yang dibahas terbatas pada pengelolaan sekolah. Dan ketika merencanakan pendidikan, ternyata hanya merencanakan sekolah. Akibatnya, paradigma pendidikan yang begitu universal hanya dipandang secara terbatas, dan lebih banyak adaptif daripada inisiatif. Akhirnya, sistem pengelolaan pendidikan pun lebih banyak tergantung pada sistem politik yang dianut dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pandangan tentang pendidikan seperti itu tidaklah mengherankan karena memang beranjak dari asumsi yang hanya sebatas itu. Namun, upaya pendidikan yang didasari pada pandangan seperti itu, ternyata tidak cukup membawa masyarakat kita ke arah tujuan-tujuan pendidikan yang universal. Gejala denka-densi moral bukan saja terjadi pada generasi muda, bahkan terjadi pada pada generasi tua. Diakui atau tidak, denka-densi moral tersebut merupakan sebagian dari kegagalankegagalan yang dicapai proses pendidikan selama ini. Karena itu, untuk

melakukan perencanaan dalam pendidikan, tidak cukup hanya sekedar latah karena alasan-alasan politis. Baru saja bangsa ini membenahi segala kemelut akibat ‘huru-hara’ menggulingkan tirani pemerintahan, sekarang harus pula berkemas dengan segala ‘sampah-sampah’ yang dibawa arus globalisasi. Belajar dari pengalaman, kita pun maklum bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan perwujudan tingkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dari sejarah peradaban pula kita dapat menyimpulkan bahwa hanya manusia yang berkualitaslah yang mampu berperan dalam kehidupan. Karena itu, peningkatan kualitas SDM harus segera diupayakan secara terencana, terorganisasi, terarah, dan terkendali. Peningkatan kualitas SDM ternyata tidak bisa dilakukan tanpa melalui pendidikan, dan karenanya melalui peningkatan kualitas pendidikanlah kualitas SDM dapat ditingkatkan. Menyadari betapa pentingnya peningkatan kualitas pendidikan tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai upaya, dan berbagai kebijakan telah dilaksanakan. Namun, sepertinya tetap saja belum berhasil membawa masyarakat Kabupaten Bandung memenangkan persaingan dengan masyarakat lainnya, baik di lingkungan regional, nasional atau masyarakat internasional. Kenyataan tersebut di antaranya disebabkan oleh pendekatan dan metode pembangunan yang selalu mengarah pada input oriented dan macro oriented. Pendekatan input ditunjukkan hampir pada semua kebijakan yang dengan keyakinan akan menghasilkan output yang berkualitas. Tetapi pada kenyataannya, pendekatan dan metode itu hanya efektif di lingkungan ekonomi dan bisnis. Sedangkan pendektan makro, ditunjukkan oleh manajemen yang terpusat. Perencanaan pendidikan yang didasarkan pada proyeksi secara makro, pada kenyataannya sering kurang menyentuh persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi para pelaksana pendidikan pada tingkat kelembagaan satuan pendidikan. Kondisi-kondisi tersebut, tentu saja memerlukan pembaharuan-pembaharuan mendasar, baik yang menyangkut pendektan dan metodologi pembangunan, maupun kebijakan stratejik dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan pemikiran tersebut tampaknya cukup memberi alasan, mengapa Pemerintah Kabupaten Bandung memerlukan adanya Rencana Induk (Master Plan) Pendidikan. Rencana Induk ini sangat penting artinya sebagai dokumen perencanaan dalam pembangunan pendidikan yang memberikan pedoman bagi para pengelola pendidikan dalam menyusun rencana-rencana strategis

penyelenggaraan pendidikan, baik yang menyangkut bidang-bidang garapan pendidikan yang menjadi kewenangan masyarakat dan pemerintah daerah, maupun untuk proses-proses pengelolaan pada setiap jalur, jenjang dan jenis kelembagaan satuan pendidikan. Ahkir kata, kepada Allah SWT jualah kita bersyukur, dengan diiringi do’a, semoga upaya-upaya yang kita rencanakan dalam dokumen ini merupakan bagian dari ihtiar dan ijtihad untuk mendapat ridho-Nya. Dan semoga pula dalam pelaksanaannya mendapat petunjuk dan pertolongan serta kemudahan-kemudahan dalam memperoleh hasilnya. Amiin… Bandung, November 2007 TIM PERUMUS

Badan Perencanaan Daerah Kebupaten Bandung, 2007

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

MASTER PLAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008-2025

(Ringkasan Eksekutif)
A. PENDAHULUAN Secara filosofis tanggungjawab pendidikan melekat pada keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam kontek rumah tangga negara pendidikan merupakan hak setiap warga negara, maka di dalamnya mengandung makna bahwa negara berkewajiban memberikan layanan pendidikan kepada warganya. Karena itu pengelolaan sistem pembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara bermutu, efektif dan efisien. Pelayanan pendidikan harus berorentasi pada upaya peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat. Dalam konteks inilah Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki kewajiban dan tugas dalam memberikan pelayanan pembangunan pendidikan bagi warganya sebagai hak warga yang harus dipenuhi dalam pelayanan pemerintahan. Demikian pula bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung merupakan fondasi untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya mengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah untuk membangun potensi manusianya yang kelak akan menjadi pelaku pembangunan diberbagai bidang pembangunan lainnya. Dalam setiap upaya pembangunan, penting untuk senantiasa mempertimbangkan karatkteristik dan potensi setempat. Dalam kontek ini, masyarakat Kabupaten Bandung yang mayoritas suku Sunda memiliki potensi, budaya dan karakteristik tersendiri. Secara sosiologis-antropologis falsafah kehidupan masyarakat Sunda yang telah diakui mengandung makna yang mendalam adalah Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer. Dalam kaitan ini filosofis tersebut harus dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan setiap rencana pembangunan termasuk dibidang pendidikan. Cageur mengandung makna sehat jasmani dan rohani. Bageur berperilaku baik, sopan santun, ramah tamah bertatakrama. Bener yaitu jujur, amanah, penyayang dan taqwa. Pinter artinya memiliki ilmu pengetahuan. Singer artinya kreatif dan inovatif. Sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan falsafah tersebut maka ditempuh pendekatan social cultural heritage approach. Melalui pendekatan ini diharapkan akan lahir peran aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan yang digulirkan pemerintah. Apa yang tersurat dan tersirat dalam pasal 31 UUD 1945 diperjelas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa “pendidikan nasional berfungsi Ringkasan Eksekutif 1

Badan Perencanaan Daerah Kebupaten Bandung, 2007

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Filosofis dalam penyusunan Master Plan dijiwai oleh cita-cita luhur sebagaimana rumusan yang termaktub dalam amanat konsititusi tersebut. Master Plan pendidikan ini sebagai acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam rangka pembangunan manusia yang berilmu, berpengetahuan, mampu membangun dan menguasai teknologi, serta berdaya saing, yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dokumen tersebut dapat menjadi arah kebijakan dan rencana implementasi bidang pendidikan di Kabupaten Bandung. B. MASALAH YANG PERLU DIBENAHI 1. Pendidikan Formal Sebagai gambaran umum data menunjukan bahwa pencapaian APM SD/MI pada tahun 2006 adalah 97,45%. APM SMP/MTs tahun 2006 mencapai 69,38%. APM SMA/SMK sederajat pada tahun 2006 mencapai 25,36%. APK SD/MI sederajat tahun 2006 110,14%, APK SMP/MTS pada 2006 mencapai 89,12%. APK SMA/SMK sederajat pada 2006 menjadi 31,25%. Peningkatan RLS 2006 mencapai 9,53. AMH pada 2006 menjadi 98,26%. Pada jalur pendidikan nonformal pun, masih rendahnya jumah warga belajar yang mengikuti layanan program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan Paket C). Di samping itu, masih rendahnya jumlah anak luar biasa (ALB) yang membutuhkan layanan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal. Persoalan lain adalah masih ditemukan ketimpangan dari mutu pendidikan antara lain: (1) masih tingginya jumlah ruang kelas yang rusak di SD/MI dan SMP/MTs, SMA/SMK/MA sehinga Kabupaten Bandung masih menduduki peringkat kedua terbanyak jumlah sekolah yang rusak di Jawa Barat; (2) Pengadaan, distribusi, penertiban, perbaikan, dan pemeliharaan tanah, gedung, perabot dan alat peraga sekolah yang bervariasi, tidak berdasarkan standarisasi; (3) Masih lemahnya managemen aset oleh pemerintah daerah sehingga masih banyak fasilitas pendidikan yang belum memiliki bukti hukum; (4) Masih banyaknya sekolah yang kekurangan buku paket dan alat peraga edukatif sehingga menyulitkan guru dalam melaksanakan pembelajaran; (5) Masih lemahnya sistem manajemen SDM guru dan tenaga pengelola kependidikan, terutama dalam pola rekrutmen, seleksi, penempatan dan pendistribusian, pembinaan karier, kesejahteraan dan remunerasi, serta pemberhentian Ringkasan Eksekutif 2

Badan Perencanaan Daerah Kebupaten Bandung, 2007

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

tenaga guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya yang sering keliru; (6) Masih belum meratanya distribusi guru SD di wilayah Kabupaten Bandung. Jika dilihat dari rasio murid per guru masih terdapat kelebihan guru di beberapa kecamatan dan kekurangan guru kecamatan lainnya; (7) Masih kurangnya guru untuk beberapa mata pelajaran, yaitu di tingkat SLTP dan SLTA kekurangan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan BP; di tingkat SMU/SMK kekurangan guru untuk mata pelajaran Matematika, Fisika, Biologi, Lingkungan Hidup dan BP; (8) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya; (9) Kurikulum pendidikan yang terlalu teoritis, kurang praktis, kurang kontekstual, sehingga kurang memberikan makna yang berarti bagi bekal kehidupan murid di masa depan, baik yang berkenaan dengan nilai-nilai religius, bekal kecakapan hidup (life skills), tata pergaulan, budi-pekerti, seni budaya lokal, kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek-aspek pembentuk karakter bangsa sering terabaikan; (10) Masih sulitnya mengembangkan Sekolah Kejuruan di daerah yang berorientasi pada potensi daerah setempat untuk memenuhi peluang pasar kerja tingkat daerah, nasional maupun untuk pasar kerja internasional; (11) Masih tingginya angka putus sekolah pada beberapa kecamatan yang tingkat geografisnya sulit untuk dijangkau, sehingga turut menyebabkan perilaku destruktif dan gangguan keamanan dan ketertiban; (12) Masih belum difahaminya tentang perlunya layanan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik bagi anak karena ketunaan, kenakalan, maupun kebutuhan khusus lainnya; (13) Masih berkembang anggapan bahwa anak luar biasa merupakan anak ‘sakit’ sehingga pemberian layanan pendidikan masih menggunakan pendekatan medis, bukan melalui pendekatan pendidikan kekhususan; (14) Masih rendahnya perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya kelembagaan pendidikan keagamaan, karena masih tumpang tindih kewenangan dengan instansi vertikal Departemen Agama. Akibatnya, perkembangan jumlah dan kualitas lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, khususnya di jalur nonformal masih merana; (15) Pembiayaan dan anggaran penyelenggaraan satuan pendidikan masih didasarkan pada asumsi-asumsi teoritis, tidak didasarkan pada perhitungan satuan biaya operasional (SBO) secara faktual; (16) Mekanisme sistem penganggaran pun tidak didasarkan pada sistem pemetaan alokasi (budget mapping alocation) untuk kebutuhan setiap penyelenggaraan satuan program pendidikan. Sekalipun sudah dibantu dengan adanya BOS, masih tetap saja belum dapat mengangkat persoalan-persoalan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan; (17) Masih lemahnya kemampuan administratif dan manajerial para pengelola satuan pendidikan (kepala sekolah, tata usaha sekolah, pengawas sekolah, dan komite sekolah); (18) Partisipasi Ringkasan Eksekutif 3

Badan Perencanaan Daerah Kebupaten Bandung, 2007

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

dunia usaha terhadap pembiayaan program-program pendidikan yang disalurkan melalui pemerintah masih rendah. Partisipasi yang baru dilakukan hanya disalurkan sendiri terhadap lembaga-lembaga ‘binaan’ dunia usaha itu sendiri. 2. Pendidikan Nonformal (PNF) Berkenaan dengan problema pendidikan di jalur pendidikan nonformal di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2007 masih ditemukan gambaran bahwa: (1) Eksistensi PNF masih dianggap belum mendapat perhatian yang profesional dari pemerintah maupun masyarakat dalam sistem pembangunan daerah, baik berkenaan dengan peraturan perundangan maupun dukungan anggaran; (2) Upaya memformalkan pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) dengan pola pembelajaran, penyelenggaraan ujian yang harus menunggu waktu ujian dengan sertifikasi/ijasah yang mengikuti pola pendidikan formal, turut merugikan dan menyurutkan minat masyarakat untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan; (3) Kurikulum dan proses pembelajaran keaksaraan masih belum benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga hasil pemebelajaran yang diberikan pada warga belajar belum fungsional dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat; (4) Masih terbatasnya jumlah dan mutu tenaga profesional pada instansi PNF mulai tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa dalam mengelola, mengembangkan dan melembagakan PNF; (5) Masih terbatasnya sarana dan prasarana edukatif PNF baik yang menunjang penyelenggaraan maupun proses pembelajaran PNF dalam rangka memperluas kesempatan, peningkatan mutu dan relevansi hasil program PNF dengan kebutuhan pembangunan daerah; (6) Terselenggaranya kegiatan PNF di lapangan masih mengandalkan tenaga sukarela yang tidak ada kaitan struktural dengan pemerintah sehingga tidak ada jaminan kesinambungan pelaksanaan program PNF; (7) Perhatian dan pengembangan pendidikan kesetaraan jender, pemberdayaan wanita dan sebagai ibu rumah tangga yang turut menopang ekonomi keluarga, dan kader-kader wanita pelayan pembangunan masyarakat di pesedaan, masih relatif sangat rendah; Pada beberapa daerah tertentu di Kabupaten Bandung, masih ada budaya yang berpandangan bahwa perempuan tidak diwajibkan untuk sekolah lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal tersebut menyebabkan satu kesenjangan tingkat pendidikan antara laki-laki dengan perempuan; (8) Masih belum terjadinya koordinasi yang terpadu antara Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja, terhadap Lembaga Latihan Luar Sekolah (LLLS) dan LKK (Latihan Keterampilan Kerja) sehingga kedua jenis lembaga tersebut kurang berkembang; (9) Masih rendahnya jumlah, sebaran pelayanan perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, dan pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sebagai media dan sumber belajar dan pembelajaran masyarakat; (10) Masih rendahnya Ringkasan Eksekutif 4

Badan Perencanaan Daerah Kebupaten Bandung, 2007

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

pelayanan pendidikan kepemudaan, baik yang menyangkut pelayanan pendidikan kepribadian, budi pekerti, kecakapan hidup, maupun yang bersifat kebangsaan. 3. Pendidikan Informal Pada jalur pendidikan informal pun pada umumnya masyarakat belum begitu memahami tentang eksistensi pendidikan informal yang telah dijamin oleh undang-undang, sehingga layanan pendidikan informal masih dianggap tidak penting bagi pendidikan anak. Di samping itu, pemerintah pun, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten belum dapat merumuskan peraturan perudang-undangan terpasuk pedoman penyelenggaraan pendidikan informal bagi masyarakat. Sehingga, kecenderungan pendidikan informal yang berkembang sekarang ini lebih mirip layanan pendidikan nonformal yang diselenggaraakan oleh keluarga. Merujuk gambaran persoalan-persoalan seperti diungkapkan di muka, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan pendidikan di Kabupaten Bandung masih dihadapkan pada rendahnya APK/APM/AM pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan, termasuk sebarannya yang masih bervariasi di antara masing-masing wilayah kecamatan sehingga pencapaian target wajar dikdas 9 tahun dihadapkan pada kondisi yang amat variatif. Permasalahan lainnya, masih rendahnya mutu hasil pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Persoalan lainnya adalah keterbatasan akses masyarakat karena persoalan kemampuan ekonomi, budaya maupun geografis. Dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan yang semakin menjangkau maka pembebasan biaya sekolah kepada setiapan warga usia sekolah (khususnya usia wajib belajar) amat diperlukan baik pada sekolah formal maupun nonformal. Peningkatan layanan pendidikan kesetaraan (Paket A dan B) untuk anak usia wajib belajar harus diupayakan secara konsisten. Perumusan dan pengembangan prosedur operasional standar penerapan kurikulum berbasis budaya daerah dan kearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup dan jiwa entrepreneur, teknologi dasar, serta lingkungan hidup yang sesuai dengan karakteristik jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan pada setiap wilayah. Di samping itu, perlu upaya mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dunia perusahaan, pesantren, dan atau komunitas masyarakat lainya dalam rangka pendalaman penerapan kurikulum berbasis budaya daerah dan kearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup dan jiwa entrepreneur, teknologi dasar, olah raga dan seni, serta lingkungan hidup yang sesuai dengan karakteristik jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan. Kedepan perlu segera dirintis pengembangan sekolah-sekolah unggulan/percontohan/model yang berbasis pada budaya daerah dan Ringkasan Eksekutif 5

Badan Perencanaan Daerah Kebupaten Bandung, 2007

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

kearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup teknologi dasar yang sesuai dengan karakteristik jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan. Dalam garis kebijakan nasional seiring dengan diterbitkanya PP Nomor 19 tahun 2004, tentang Standar Nasional Pendidikan, maka target pelayanan pembangunan pendidikan saampai Tahun 2025 dipola dalam 4 tahap, yaitu: (1) Tahun 2006-2010 peningkatan kapasitas dan modernisasi; (2) Tahun 2011-2015 penguatan pelayanan; (3) Tahun 20162020 mencapai daya saing regional; dan (4) Tahun 2021-2025 mencapai daya saing internasional. Untuk mewujudkannya minimal dibutuhkan kondisi: Pertama, diperlukan daya tampung yang seimbang dengan populasi penduduk pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan; Kedua, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya; Ketiga, komitmen sepenuh hati pemerintah dalam melaksanakan pendidikan untuk semua (education for all) termasuk membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakatnya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar biaya pendidikan yang dibutuhkan. Peranan pemerintah adalah membangun akses yang luas kepada seluruh warga agar dapat memperoleh pelayanan pendidikan tanpa terkecuali. C. AGENDA PENDIDIKAN TAHUN 2008-2025 Untuk menyusun agenda pembangunan pendidikan yang dituangkan dalam prioritas program diperlukan kesepahaman tentang substansi, proses dan konteks kelembagaan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengurusnya. Secara substantif, pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung akan berkenaan dengan tugas-tugas pengelolaan dalam bidang: (1) pengembangan dan implementasi kurikulum; (2) pengelolaan peserta didik; (3) pengelolaan ketenagaan; (4) pengelolaan tanah, bangunan/gedung/sarana/prasarana dan fasilitas serta sumber belajar; (5) pengelolaan anggaran dan pembiayaan pendidikan; (6) pengelolaan kerjasama kelembagaan pendidikan dengan masyarakat; (7) pengelolaan bidang-bidang khusus lainnya yang sesuai dengan jenis dan karakteristik kelembagaan pendidikan. Pemahaman tentang proses-proses pendidikan di Kabupaten Bandung akan berkenaan dengan serangkaian prosedur manajerial, antara lain: (1) proses pembuatan keputusan yang dituangkan dalam bentuk-bentuk produk kebijakan; (2) proses perencanaan yang disertai dengan dokumen-dokumen rencana dan program; (3) pengorganisasian dan mengkomunikasikan program-program pendidikan; (4) pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pendidikan; (5) pelaporan dan tindak lanjut dari setiap pencapaian program pendidikan. Ringkasan Eksekutif 6

Badan Perencanaan Daerah Kebupaten Bandung, 2007

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

Pemahaman tentang konteks kelembagaan pendidikan di Kabupaten Bandung tidak dipandang hanya terbatas pada kelembagaan persekolahan di jalur pendidikan formal semata. Tetapi, memandang bahwa kelembagaan pendidikan di Kabupaten Bandung ternyata dapat dipandang dari aspek jalur, jenjang dan jenisnya. Jalur pendidikan di Kabupaten Bandung, ternyata terdapat di jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal; Jenjang pendidikan di Kabupaten Bandung ternyata merentang sejang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; Jenis pendidikan di Kabupaten Bandung ternyata ada pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus (pendidikan luar biasa). Jenis kelembagaan satuan pendidikan akan lebih variasi lagi apabila dilihat secara faktual diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal, terutama bila melihat eksistensi pendidikan berkelanjutan, seperti halnya Kelompok Belajar Usaha (Kejar Usaha/KBU), kursus-kursus, magang, pendidikan kepemudaan (kelompok pemuda sebaya), pemberdayaan wanita/ pengarusutamaan jender, kelompok wanita usaha, kader pembangunan dan sejenisnya, dan pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), Sanggar Kebiatan Belajar (SKB) dan Pesantren-pesantren yang secara nyata telah lebih dahulu melaksanakan program-program pendidikan nonformal keagamaan, baik secara individu maupun kelompok, yang merentang dari jenjang MDA sampai ke jenjang Mualimin. Di samping itu, kelembagaan lain yang secara eksis telah menggali, melestarikan, memlihara dan mengembangan nilai-nilai sosial budaya melalui pendidikan nonformal ialah lembaga-lembaga atau kelompokkelompok kesenian dan kebudayaan, seperti halnya padepokan senibudaya, lingkung seni budaya daerah, taman/cagar budaya, sejarah dan kepurbakalaan, dan jenis-jenis kelembagaan lainnya yang bergerak dalam penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan masyarakat daerah. Merujuk agenda Pembangunan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional, maka agenda pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung ditetapkan dalam empat periode, yaitu (1) peningkatan kapasitas dan modernisasi (20082010); (2) penguatan pelayanan kelembagaan (2011-2015); (3) pengembangan ke arah daya saing regional (2016-2020); dan (4) pengembangan ke arah daya saing internasional (2021-2025). Kemudian, dengan merujuk misi dan tujuan pembangunan pendidikan jangka panjang (RPJP bidang Pendidikan) di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2025, maka misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan Ringkasan Eksekutif 7

Badan Perencanaan Daerah Kebupaten Bandung, 2007

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

program pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2025, dapat diuraikan pada Tabel 1 pada bagian ahir ringkasan ini. D. REKOMENDASI
Master Plan ini hanyalah gambaran dari suatu keinginan, cita-cita

dan harapan yang dikemas dalam bentuk rencana jangka panjang. Master Plan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi para pengelola pendidikan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung, baik pengelola pada tingkat satuan pendidikan, maupun pengelola pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Bandung. Namun sebaliknya, Master Plan Pendidikan ini akan menjadi sebuah dokumen yang tidak akan memberikan makna apa-apa, jika tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya. Kebijakan dan program sebagaimana terurai dalam Tabel 1 merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi oleh tarik-menarik dan konfigurasi sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Bandung. Ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Bandung. Namun demikian, bagi masyarakat Kabupaten Bandung, tidak terlalu mempersoalkan bidang garapan yang menjadi kewenangan untuk melaksanakannya, yang paling penting ialah seluruh bidang garapan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Tim Perumus memandang perlu memberikan rekomendasi, bahwa: 1. Kebijakan dan program, merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi oleh tarik-menarik dan konfigurasi sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Bandung. Ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Bandung. Namun demikian, bagi masyarakat Kabupaten Bandung, tidak terlalu mempersoalkan bidang garapan yang menjadi kewenangan untuk melaksanakannya, yang paling penting ialah Ringkasan Eksekutif 8

Badan Perencanaan Daerah Kebupaten Bandung, 2007

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

seluruh bidang garapan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. 2. Diperlukan keputusan dan keberanian politik dari Pemerintah Daerah untuk menjadikan Marter Plan Pendidikan ini sebagai produk kebijakan yang mempunyai ketetapan hukum yang mengikat bagi seluruh aparatur pengelola, pelaksana, masyarakat dan stakeholder pendidikan di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Master Plan Pendidikan ini semestinya segera ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah atau serendah-rendahnya ditetapkan sebagai Peraturan Bupati. 3. Namun demikian, sebagaimana pernyataan pada butir pertama di atas, konfigurasi politik pemerintahan akan berpengaruh pada adanya sejumlah bidang garapan, terutama dengan masuknya bidang kesenian dan kebudayaan ke dalam satu naungan pengelolaan di bawah SKPD Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus merupakan langkah maju dalam pembaharuan pembangunan pendidikan. Kesenian dan kebudayaan daerah akan semakin maju dan berkembang, seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bersatunya kembali bidang kesenian dan kebudayaan, akan mencegah aset kesenian dan kebudayaan milik masyarakat dan bangsa diakui negara lain. Oleh karena itu, Bapeda (sebagai pihak perencana), SKPD Pengelola Pendidikan/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai pengelola), dan Dewan Pendidikan (sebagai representasi masyarakat dan stakeholders), agar segera berkoordinasi dengan ‘duduk satu meja’ untuk membahas berbagai penyesuaian, dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), yang kemudian dibahas bersama DPRD; Siapa pun yang menjadi pimpinan perencana di Bapeda, siapa pun yang menjadi pimpinan di SKPD pengelola pendidikan, dan siapa pun yang menjadi pimpinan Dewan Pendidikan, senantiasa mempunyai gerakan yang sama terhadap misi yang tertuang dalam Master Plan Pendidikan; Dengan demikian, tidak ada lagi istilah ‘ganti pimpinan’ ganti kebijakan, atau sistem dan kebijakan sudah ditata dan dilaksanakan dengan baik malah berantakan kembali akibat berubahnya kebijakan pimpinan baru. 4. Setelah Master Plan ini mempunyai ketetapan hukum, pihak SKPD Pengelola Pendidikan berkoordinasi kembali dengan pihak Bapeda dan Dewan Pendidikan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap rencana-rencana strategis yang telah dibuatnya, dan kemudian menataulang rencana strategisnya dengan merujuk pada Master Plan Pendidikan; 5. Setelah melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis pada SKPD pengelola pendidikan, kemudian harus segera pula Ringkasan Eksekutif 9

Badan Perencanaan Daerah Kebupaten Bandung, 2007

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

disosialisasikan dan dipublikasikan kepada seluruh pengelola satuan pendidikan (baik formal maupun nonformal, lembaga-lembaga keswadayaan masyarakat pengelola kelembagaan satuan pendidikan, dan komunitas-komunitas stakeholders pendidikan di Kabupaten Bandung; 6. Pihak Bapeda sebagai instansi perencana masih mempunyai kewajiban untuk pengamanan dan pengendalian Master Plan Pendidikan, melalui penyusunan dan penyiapan perangkat sistem pendukung. Oleh karena itu, pihak Bapeda seharusnya menyiapkan pula Prosedur Operasional Standar (norma, instrument, dan prosedur) tatakelola setiap butir program yang termaktub dalam rumusan Master Plan Pendidikan tersebut. 7. Komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bandung untuk menumbuhkan kekuatan kolektif (collective power) dengan senantiasa menjadikan Master Plan Pendidikan sebagai rujukan utama dalam merumuskan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program-program strategis pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan posisi, peran dan kewenangannya. Demikian sebuah refleksi yang dapat Tim Penulis sampaikan, mudah-mudahan sekecil apa pun naskah ini kami buat, merupakan sumbangan terbesar kami, sebagai salah satu perwujudan partisipasi kami dalam membangun pendidikan di Kabupaten Bandung.

Ringkasan Eksekutif

1

Badan Perencanaan Daerah

2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Amanat konstitusi mengenai peningkatan mutu pendidikan tercantum dalam UUD 1945, pasal 28C ayat (1), bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; Pasal 31 menyatakan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka menghidupkan kecerdasan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Apa yang tersurat dan tersirat dalam pasal 31 UUD 1945 diperjelas dalam UU.No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pemerintah telah menjabarkan mengenai rencana pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan untuk periode 2005-2025, antara lain: periode 2005-2010 ditargetkan untuk meningkatkan kapasitas dan modernisasi guna terciptanya insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif dalam tataran masyarakat
Bab I : Pendahuluan

1

Badan Perencanaan Daerah

2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

lokal dan global difokuskan pada peningkatan daya tampung satuan pendidikan yang ada. Periode tersebut mendukung pada program pemerintah yaitu pendidikan untuk semua (education for all). Pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat yang berada di seluruh pelosok negeri agar dapat mengurangi angka buta aksara khususnya pada aspek membaca, menulis, dan berhitung sebagai kompetensi dasar guna mewujudkan masyarakat yang berbasis pengetahuan (based knowledge society). Periode 2010-2015 ditargetkan untuk menguatkan pelayanan, menitik beratkan pada rasio kebutuhan dan kesediaan sarana dan prasarana pendidikan nasional menjadi optimal agar mutu pendidikan menjadi relevan dan berdaya saing dengan penggunaan strategi milestone peralihan fokus atau penekanan dari pembangunan aspek kuantitas kepada aspek kualitas. Periode 2015-2020 untuk meningkatkan daya saing regional difokuskan pada kualitas pendidikan yang memiliki daya saing regional pada tingkat ASEAN terlebih dahulu dengan berdasarkan pada standar benchmarking yang objektif dan realistis. Harapan Indonesia pada akhir periode ini sudah bisa menjadi titik pusat gravitasi sosial ASEAN sebagai sebuah entitas sosiokultural. Periode 2020-2025 memiliki target untuk meningkatkan daya saing internasional dengan dicanangkannya pencapaian nilai kompetitif secara internasional. Berbagai program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tentunya harus bersinergi dengan keberhasilan (milestone) pada level daerah baik tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Tolak ukur keberhasilan berada pada bagaimana cara untuk mengejewantahkan berbagai kebijakan strategis di bidang pendidikan baik pada saat proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan kondisi daerah yang ada (existing condition) agar tercapai kondisi yang dicitacitakan (excepted condition). Sehingga visi insan cerdas Indonesia mampu berkompetitif baik pada tingkat lokal, regional, dan global. Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten yang memiliki daya topang pada aspek pendidikan baik kepada level provinsi maupun pusat yang memiliki luas wilayah 307.475 ha dan jumlah penduduk pada Tahun 2006 mencapai 4.399.472 jiwa, yang terbagi 2.224.108 jiwa laki-laki dan 2.175.374 jiwa perempuan. Penerapan konsep pendidikan untuk semua harus mampu menyentuh level usia masyarakat kabupaten Bandung dari nol sampai dengan angka harapan hidup.
Bab I : Pendahuluan

2

Badan Perencanaan Daerah

2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Bandung diarahkan pada penuntasan wajar dikdas 9 tahun sebagai prioritas sampai Tahun 2008 yang diawali dengan perintisan dan penuntasan wajar 12 tahun dengan standar mutu yang semakin baik (kompetitif). Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun menjadi prioritas, mengingat program ini secara nasional telah menetapkan target sebagaimana diatur dalam Kepres Nomor 5 Tahun 2006 tentang percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun dan pemberantasan buta aksara. APM SD/MI Kabupaten Bandung tahun 2006 sebesar 91,01%, APM SMP/MTs sebesar 63,27%, APM SMA/MA sebesar 35,91%, pencapaian AMH sebesar 98,70%, APK SD/MI sebesar 129,90%, SMP/MTs sebesar 75,90% dan SMA/SMK/MA sebesar 43,43%. Jika pada Tahun 2008 secara Nasional termasuk Kabupaten Bandung harus tuntas madia yang dicirikan dengan APM antara 86 s.d 90% dan APK mencapai angka 98%, maka Kabupaten Bandung harus mengejar point standar tersebut dalam kurun waktu yang tersisa tinggal 2 tahun berjalan. Berdasarkan data BPS tahun 2005, menjelaskan bahwa sebagian besar (76%) keluarga menyatakan penyebab utama anak putus sekolah atau tidak menlanjutkan sekolah adalah karena alasan ekonomi, yang bervariasi dari tidak memiliki biaya sekolah (67%) serta harus bekerja dan mencari nafkah (8,7%) jika dikaitkan dengan pendidikan tinggi (PT) partisipasi jumlah penduduk dalam usia 19-24 tahun yang memperoleh kesempatan belajar di perguruan tinggi masih relatif kecil. Pada Tahun 2004 angka partisipasi pendidikan ke perguruan tinggi hanya mencapai 14,26% dan pada Tahun 2006 APM kabupaten Bandung mencapai 7,78% hal tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 6,23%, menurun hampir mencapai 50% dari APM 2004. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi penduduk terhadap perguruan tinggi akibat rendahnya akses terhadap pendidikan dari sisi ekonomi. Berkaitan dengan misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan misi ke-5 adalah meningkatkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan taqwa, maka misi ini menuntut pembangunan pendidikan yang memfokuskan program pada pendidikan budi pekerti, pendidikan yang menggabungkan antara qolbu, akal dan jasadiah. Tidak hanya pendidikan yang sekedar menstransfer ilmu tapi juga membangun manusia yang memiliki karakter sehingga mutu lulusannya mampu menjadi tenaga kerja yang siap pakai, produktif, cerdas, berdaya saing serta memiliki iman dan taqwa.
Bab I : Pendahuluan

3

Badan Perencanaan Daerah

2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

Terjadinya dekadensi moral atau penurunan budi pekerti (akhlakul karimah) di kalangan anak-anak dan kelompok pemuda sebaya, ditandai dengan maraknya penyalahgunaan narkoba, meningkatnya kriminalitas di kalangan remaja serta meningkatnya jumlah anak jalanan dan anak terlantar, dapat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas pendidikan dengan meningkatnya angka putus sekolah maupun angka mengulang. Menurut data dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung tercatat korban narkoba sebanyak 367 orang, anak nakal sebanyak 169 orang, anak terlantar sebanyak 660 orang, serta wanita tuna susila 250 orang. Hal ini dapat dimengerti bahwa pendidikan budi pekerti dipendidikan formal dalam aplikasinya masih bersifat kognitif belum kepada apektif (perilaku) dan praktik, sementara pendidikan non formal dan informal sebagai salah satu wahana untuk membina moral atau akhlak anak-anak dan remaja baik dirumah, di Mesjid/Pondok Pesantren maupun di tempat lainnya masih terbatas. Berkaitan dengan akuntabilitas dan pencitraan publik, tuntutan masyarakat dewasa ini serba membutuhkan data dan informasi yang cepat, akurat, dan transparan. Menyikapi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terkesan sporadis, parsial, dan pragmatis, pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan terobosan seperti menyusun standarisasi pengembangan telematika, pengintegrasian pengelolaan Sistem Iinformasi Manajemen (SIM) di Dinas Pendidikan dan Kantor PDE yang dapat mengakses SIM ke setiap satuan, jenjang dan jenis pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Untuk memberikan arahan yang jelas dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu menyusun Master Plan Pendidikan yang diselaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Bandung jangka panjang (RPJP). Selain itu diselaraskan pula dengan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Menengah yang menekankan pada 3 pilar (tantangan utama) untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan 5 tahun kedepan yaitu: (1) Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan; (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing; (3) Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik. Agar tujuan penyusunan Master Plan dapat dicapai dengan efektif maka pengembangan program perlu didasarkan pada persoalan-persoalan prioritas yang secarasubstantif memiliki peluang lebih besar untuk berkembang baik dari aspek kuantitatas
Bab I : Pendahuluan

4

Badan Perencanaan Daerah

2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

maupun kualitasnya. Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian visi Kabupaten Bandung (relegius, kultural dan berwawasan lingkungan) dipandang perlu mengembangkan program-program yang bersifat inovatif. Adapun sasaran pendidikan yang akan dijabarkan di Kabupaten Bandung mememiliki tiga unsur yang terdapat pada visi kabupaten Bandung sebagai daerah yang berbasis religius, kultural, dan berwawasan lingkungan. Ketiga visi tersebut harus mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Pembangunan dan pelaksanaan program pendidikan di kabupaten Bandung periode 2008-2025 dapat menghasilkan insan-insan yang memiliki tingkat kecerdasan dan karakter yang berlandaskan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat mengembangkan potensi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki oleh setiap insan. Oleh karena itu perlu disusunnya kerangka program pendidikan yang utuh dan rinci dalam bentuk Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung periode 2008-2015.

B. Tujuan
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung secara khusus bertujuan, sebagai berikut: 1. Menyusun dokumen Rencana Induk (Master Plan) Pendidikan Tahun 2008-2025 sebagai acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam rangka pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi (cerdas), serta berdaya saing yang berlandaskan Iman dan Taqwa (IMTAK). Dokumen tersebut dapat menjadi arah kebijakan dan rencana implementasi bidang pendidikan di Kabupaten Bandung berdasarkan strategi dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil analisis berupa isu prioritas, indikasi program, kegiatan dan sasaran dan indikator keberhasilan yang diharapkan dalam pembangunan bidang pendidikan. 2. Memberikan pedoman dan arah dalam meningkatkan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam Pembangunan Pendidikan.

C. Keluaran yang Diharapkan
Keluaran yang diharapkan dari kegiatan penyusunan Master Plan Pendidikan di Kabupaten Bandung ini, ialah tersusunnya
Bab I : Pendahuluan

5

Badan Perencanaan Daerah

2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

dokumen perencanaan pendidikan untuk tahun 2008-2025, yang berisi: 1. Deskripsi terintegrasi tentang permasalahan dan tantangan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025. 2. Tujuan dan sasaran manajemen pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025. 3. Strategi manajemen untuk setiap substansi, proses, dan konteks pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025. 4. Program prioritas yang perlu dikembangkan pada setiap periode pembangunan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan penyusunan Master Plan Pendidikan di Kabupaten Bandung ini meliputi: 1. Analisis tentang existing condition tentang pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2007, yang mencakup: (a) Penyelenggaran pendidikan prasekolah di jalur formal dan nonformal; (b) Penyelenggaraan pendidikan dasar di jalur formal dan nonformal; (c) Penyelenggaraan pendidikan menengah di jalur formal dan nonformal; 2. Analisis tentang tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025. 3. Analisis tentang strategi manajemen untuk setiap substansi, proses, dan konteks pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025. 4. Program prioritas yang perlu dikembangkan pada setiap periode pembangunan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2008-2025, yang mencakup: a. Peningkatan pemerataan pendidikan pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang perlu ditanggulangi sampai Tahun 2025. b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan sampai tahun 2025. c. Peningkatan kualitas tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan sampai tahun 2025.

E. Sumber Data
Bab I : Pendahuluan

6

Badan Perencanaan Daerah

2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

Sumber data dalam kajian ini berkenaan dengan eksistensi penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang tidak lepas kaitannya dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan pada aspek-aspek kelembagaan pemerintahan daerah kabupaten, maka sumber data yang diperlukan dalam studi ini dikelompokkan: 1. Perangkat perundang-undangan yang menjadi penentu arah penyelenggaraan pendidikan, mulai dari tingkat nasional provinsi sampai ke tingkat pemerintah kabupaten. 2. Perangkat proses manajemen penyelenggaraan pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan di tingkat pemerintahan kabupaten; 3. Lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik proses manajemen penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan unsur lokasi, situasi, peristiwa-peristiwa, serta aset-aset yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan pendidikan.

F. Proses dan Instrumen Pengumpulan Data
Merujuk keluaran yang ingin diperoleh, maka dibutuhkan dukungan kelengkapan dan akurasi data tentang kondisi existing pendidikan dan kebutuhan tentang pendidikan di masa depan. Untuk itu, data dicari, dikumpulkan dan dianalisis melalui teknik survey dan telaah dokumen, yang hasilnya dibahas dalam FGD (Focus Group Discussion) dan Uji-Publik. Ada pun instrumen yang digunakan ialah: (1) Pedoman Observasi (Survey) dan Studi Dokumen; (2) Pedoman Wawancara; (3) Format-format Analisis. Tahap ahir perumusan hasil kajian, diarahkan pada penggunaan teknik perencanaan pembangunan pendidikan dengan ditempuh melalui tahapan: (1) pengkajian kondisi dan persoalan, (2) analisis kebutuhan, tujuan dan sasaran; (3) pengembangan model dan asumsi-asumsi strategis, dan (4) pengembangan alternatif rencana dan program.

G. Unit Analisis
Unit analisis bagi kepentingan penyusunan Master Plan Pendidikan di Kabupaten Bandung meliputi: (1) Unsur Kepala Daerah dan DPRD; (2) Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan, dan SKPD terkait lainnya; (3) Unsur Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; (4) Unsur Pelaku
Bab I : Pendahuluan

7

Badan Perencanaan Daerah

2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

Usaha dan Masyarakat (stakeholders); (5) Dokumen-dokumen seperti: (a) Rencana Strategis Pendidikan Nasional; (b) Rencana Strategis Pendidikan Provinsi Jawa Barat; (c) Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung; (d) Perda RTRW, (e) RPJPD, (f) RPJMD 2005-2010; (g) Renstra Pendidikan Provinsi Jawa Barat; (h) RKPD 2007; (i) Perundang-undangan pendidikan.

H. Kerangka Analisis
Produk akhir dari serangkaian langkah kegiatan ini adalah Rumusan Master Plan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Bandung untuk lima tahun ke depan (2008-2015). Fungsinya, akan dijadikan dokumen akademik dan dokumen yuridis bagi Pemerintah Daerah dan pengelola pendidikan di Kabupaten Bandung dalam melaksanakan pembangunan pendidikan yang menjadi kewenangannya. Karena itu, untuk tujuan tersebut, dilakukan serangkaian uji-validasi tentang format dan isi dokumen tersebut dengan stakeholders dan pemangku kepentingan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung. Secara skematis, kerangka analisis pelaksanaan kegiatan penyusunan master plan ini, diilustrasikan pada gambar berikut:
Tuntutan Peningkatan Mutu Pendidikan Kurikulum, Inprastruktu Ketenaga r Sosek an, Sarana Masyarakat

Karakteristik Kelembag aan Pendidikan Problema Pembangun an Pendidikan di Kab. Bandung Kebijakan Pendidikan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Legalitas Manajemen Bab I : Pendahuluan Sistem Penyelenggaraa n Pendidikan di Daerah

Survey, Telaah Dokumen & FGD

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung 5 Tahun Terakhir Pemerataan Pendidikan

Asumsi Pendekatan dan Strategi Pembangun an Pendidikan sampai Pengembang an Alternatif Rencana Pembangunan Pendidikan di Kab. Bandung Sampai Tahun 2025 Tujuan dan Sasaran Pembangun an Pendidikan di Kab. Bandung

Mutu dan Relevansi Pendidikan Akuntabilitas, Tata Kelola dan Pencitraan Publik

8

Badan Perencanaan Daerah

2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

Gambar 1.1 Kerangka Analisis Penyusunan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung

Bab I : Pendahuluan

9

Badan Perencanaan Daerah

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

A. Pembaharuan Pendidikan: Membangun Peradaban
Menengok sejarah peradaban manusia telah begitu banyak upaya untuk mewariskan pengetahuan dan keterampilan kepada generasi berikutnya. Seiring perjalanan jaman dan semakin bertambahnya pengetahuan dan keterampilan yang harus diwariskan kepada anak-anaknya, pada akhirnya para orang tua semakin menunjukkan ketidaksanggupan lagi untuk mengajarkan semua pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya kepada anak-anaknya. Dan sejak saat itu, mulailah ada upaya-upaya pembelajaran melalui cara-cara yang tidak formal sesuai pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan para anaknya. Selanjutnya, seiring pembaharuan dan perkembangan jaman, di mana pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari bertambah dan berkembang semakin kompleks, kemudian upaya-upaya pembelajaran tersebut mulai diformalkan dalam bentuk apa yang sekarang dikenal dengan persekolahan. Munculnya pendidikan persekolahan ini pada awalnya adalah suatu proses yang bertujuan untuk menyempurnakan harkat dan martabat manusia yang diupayakan secara terus menerus. Di mana pun proses pendidikan terjadi, menunjukkan bahwa pendidikan mempunyai nilai-nilai yang hakiki tentang harkat dan martabat kemanusiaan. Namun ternyata, belakangan lembaga pendidikan yang namanya 'sekolah' ini hanya menyediakan waktu yang sangat terbatas, dan penuh dengan aturan yang ketat dan jelimet. Dan pada saat sekarang, 'sekolah' tersebut cenderung menganggap dirinya sebagai satu-satunya wadah pembelajaran bagi kelanjutan generasi. Kebanyakan orang sering melupakan bahwa pengetahuan dan keterampilan untuk bekal hidup dan kehidupan tidak hanya didapat dan dipelajari di 'sekolah'. Akibat kompleksitas dan heterogenitas jenis, sifat, dan situasi yang disebut sekolah tersebut kebanyakan orang sering mengidentikkan dengan pendidikan; Manakala membicarakan pendidikan cenderung yang dibahas adalah sistem persekolahan; Akibatnya, paradigma pendidikan yang begitu universal hanya
Bab II : Kerangka Pemikiran

8

Badan Perencanaan Daerah

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

dipandang secara terbatas, dan lebih banyak adaptif daripada inisiatif. Akhirnya, sistem pembangunan pendidikan pun lebih banyak tergantung pada sistem politik yang dianut dalam menyelenggarakan pemerintahan. Baru saja bangsa ini membenahi segala kemelut akibat 'huruhara' menggulingkan tirani pemerintahan, sekarang harus pula berkemas dengan segala dampak negatif arus globalisasi. Dengan belajar dari pengalaman, dimaklumi bahwa setiap permasalahan yang dihadapi hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan perwujudan tingkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dari sejarah peradaban pula kita dapat belajar bahwa hanya manusia yang berkualitaslah yang akan mampu berperan dalam kehidupan. Karena itu, peningkatan kualitas SDM sudah merupakan suatu keharusan untuk segera diupayakan secara terencana, terarah, dan terkendali. Peningkatan kualitas SDM ternyata tidak bisa dilakukan kecuali hanya melalui pendidikan, dan karenanya hanya melalui peningkatan kualitas pendidikanlah kualitas SDM dapat ditingkatkan. Menyadari betapa pentingnya peningkatan kualitas pendidikan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dan berbagai upaya pula telah dilaksanakan. Namun, sepertinya tetap saja belum berhasil membawa masyarakat dan bangsa untuk dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bahkan, bila kualitas SDM Bangsa Indonesia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hampir setiap tahun peringkat Indonesia selalu berada pada tingkatan yang memalukan harkat dan martabat bangsa. Kenyataan tersebut ternyata di antaranya disebabkan oleh ketidaktersediaan rencana induk pembangunan pendidikan yang komprehensif, antisipatif dan berwawasan jauh ke depan. Di samping itu, pendekatan dan strategi pembangunan yang dilakukan pun hampir selalu mengarah pada input oriented dan macro oriented. Pendekatan terhadap input ini ditunjukkan hampir pada semua kebijakan yang selalu bersandar pada pemenuhan semua kebutuhan komponen masukan pendidikan, dengan keyakinan akan menghasilkan output yang berkualitas. Tetapi pada kenyataannya, pendekatan dan strategi ini hanya efektif di lingkungan ekonomi dan bisnis. Sedangkan pendekatan makro, ditunjukkan oleh manajemen yang terpusat. Kebijakan yang didasarkan pada proyeksi secara makro, pada kenyataannya
Bab II : Kerangka Pemikiran

9

Badan Perencanaan Daerah

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

sering kurang menyentuh persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi para pelaksana pendidikan pada tingkat kelembagaan satuan pendidikan. Kondisi-kondisi tersebut, tentu saja memerlukan pembaharuan-pembaharuan mendasar, baik yang menyangkut objek pembangunan maupun metodologi dalam pelaksanaan pembangunan. Apabila proses-proses pembangunan pendidikan dipandang dari sudut keilmuan, akan berkaitan dengan makna imperative yang merujuk paradigma filsafat keilmuan dengan objek dan metodologi studi yang jelas. Objek pembangunan pendidikan sepatutnya merujuk pula pada paradigma ilmu pendidikan, bukan pada paradigma ilmu non-kependidikan. Ilmu pendidikan mempunyai paradigma yang berbeda dengan paradigma ketatanegaraan maupun politik, baik dalam aspek ontology, aksiologi dan epistemologinya. Walaupun dalam tatanan praktek kependidikan lebih banyak menyesuaikan diri dengan bentuk konstelasi dan proses politik ketatanegaraan, tetapi hal tersebut sebetulnya hanya bersifat kontekstual. Metodologi implementasi teori pembangunan pendidikan, dapat saja merujuk paradigma keilmuan yang selama ini digunakan dalam disiplin ilmu sosial lainnya, namun, dalam aspek substansi ilmu pendidikan mempunyai kekhususan yang sulit didekati dengan paradigma keilmuan lainnya. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan pada dasarnya akan selalu menyentuh perangkat kendali sistem pendidikan yang universal. Paradigma pendidikan yang selalu didasarkan pada paradigma ilmu-ilmu obyektif, telah terbukti hanya menghasilkan manusia-manusia mekanis yang kurang kreatif. Karena itu, untuk melakukan pembangunan pendidikan di Indonesia, tidak ada altematif lain kecuali melakukan pembaharuan orientasi dan pendekatan dalam manajemen pembangunan pendidikan itu sendiri. Di samping itu, pandangan nilai tentang pembaharuan pendidikan tidak hanya sekedar etika dalam arti 'baik' atau 'tidak baik', namun lebih ditekankan pada tujuan mengapa perlu ada pembaharuan dalam pembangunan pendidikan. 'Nilai' dan tujuan 'baik' dari pembaharuan hanya akan ada apabila pembaharuan itu sendiri dapat menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Jika pembaharuan pembangunan pendidikan harus dilakukan, menunjukkan bahwa dalam pembangunan pendidikan selama ini ada sesuatu yang kurang bermanfaat. Dengan kata lain, kekurangan atau kelebihan dalam pembangunan pendidikan harus dapat ditemukan, dianalisis,
Bab II : Kerangka Pemikiran

10

Badan Perencanaan Daerah

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

disintesa, kemudian dipraktekkan kembali sampai menunjukan hasil yang lebih bermanfaat.

B. Pendidikan dalam Perspektif Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik
Reformasi pendidikan telah dilakukan, dan regulasi atas perubahan kebijakan pembangunan pendidikan nasional telah dimulai. Untuk itu, seluruh kebijakan yang terkait dengan perubahan, penyempurnaan dan pengembangan program pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan harus dilakukan, yang kesemua itu diarahkan pada upaya untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu, sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Pembangunan pendidikan nasional merupakan upaya bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mewujudkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan amanat UU.No.20 Tahun 2003 pasal l butir 1, pendidikan mempunyai posisi strategis untuk meningkatkan kualitas, harkat dan martabat setiap warga negara sebagai bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Dalam konteks tersebut pendidikan harus dilihat sebagai human investment yang mempunyai perspektif multidimensional baik sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dalam perspektif sosial, pendidikan akan melahirkan insaninsan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam proses transformasi sosial di dalam masyarakat. Pendidikan menjadi faktor determinan dalam mendorong percepatan mobilitas vertikal dan horisontal masyarakat, yang mengarah pada pembentukan konstruksi sosial baru. Konstruksi sosial baru ini terdiri atas lapisan masyarakat kelas menengah terdidik, yang menjadi elemen penting dalam memperkuat daya rekat sosial (social cohesion). Pendidikan yang melahirkan lapisan masyarakat terdidik itu menjadi kekuatan perekat yang menautkan unit-unit sosial di dalam masyarakat: keluarga, komunitas masyarakat, dan organisasi sosial yang kemudian menjelma dalam bentuk organisasi besar berupa lembaga negara. Dengan demikian, pendidikan dapat memberikan sumbangan penting pada upaya memantapkan integrasi sosial untuk terwujudnya integrasi nasional.

Bab II : Kerangka Pemikiran

11

Badan Perencanaan Daerah

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

Dalam perspektif budaya, pendidikan juga merupakan wahana penting dan medium yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos kerja di kalangan warga masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadi instrumen untuk memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa. Bahkan peran pendidikan menjadi lebih penting ketika arus globalisasi semakin kuat, yang membawa pengaruh nilai-nilai dan budaya yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif (collective conscience) sebagai warga mengukuhkan ikatan-ikatan sosial, dengan tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku-bangsa, dan agama, sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional. Dalam perspektif ekonomi, pendidikan merupakan upaya mempersiapkan sumber daya manusia (human invesment) yang akan menghasilkan manusia-manusia yang handal untuk menjadi subyek penggerak pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu melahirkan lulusan-lulusan bermutu yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan mempunyai keterampilan teknis yang memadai. Pendidikan juga harus dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan kewirausahaan, yang menjadi salah satu pilar utama aktivitas perekonomian nasional. Bahkan peran pendidikan menjadi sangat penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional dan membangun kemandirian bangsa, yang menjadi prasyarat mutlak dalam memasuki persaingan antarbangsa di era global. Di era global sekarang ini, berbagai bangsa di dunia telah mengembangkan knowledge-based economy (KBE), yang mensyaratkan dukungan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Karena itu, pendidikan mutlak diperlukan guna menopang pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan - education for the knowledge economy (EKE). Dalam konteks ini, satuan pendidikan harus pula berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan (research and development), yang menghasilkan produk-produk riset unggulan yang mendukung KBE. Pengembangan ekonomi nasional berbasis pada keunggulan sumber daya alam dan sosial yang tersedia, ditambah dengan ketersediaan SDM bermutu yang menguasai Iptek sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global dan ekonomi pasar bebas, yang menuntut daya saing
Bab II : Kerangka Pemikiran

12

Badan Perencanaan Daerah

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

tinggi. Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat menyiapkan sumber daya manusia-manusia unggul yang mampu meningkatkan daya saing nasional dan mengantarkan bangsa Indonesia meraih keunggulan bersaing ditingkat global. Dalam perspektif politik, pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas individu untuk menjadi warga negara yang baik (good citizens), yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Karena itu, pendidikan harus dapat melahirkan individu yang memiliki visi dan idealisme untuk membangun kekuatan bersama sebagai bangsa. Visi dan idealisme itu haruslah merujuk dan bersumber pada paham ideologi nasional, yang dianut oleh seluruh komponen bangsa. Dalam jangka panjang, pendidikan niscaya akan melahirkan lapisan masyarakat terpelajar yang kemudian membentuk critical mass, yang menjadi elemen pokok dalam upaya membangun masyarakat madani. Dengan demikian, pendidikan merupakan usaha seluruh komponen bangsa untuk meletakkan landasan sosial yang kokoh bagi terciptanya masyarakat demokratis, yang bertumpu pada golongan masyarakat kelas menengah terdidik yang menjadi pilar utama civil society, yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi upaya perwujudan pembangunan masyarakat demokratis.

C. Tantangan Pembangunan Pendidikan di Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam bidang manajemen pembangunan pendidikan dewasa ini merupakan sesuatu yang baru, yang memerlukan kecermatan dalam pelaksanaannya, agar tidak menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif ini perlu diantisipasi, karena di samping masih dihadapkan pada berbagai problema, juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Problema-problema yang berkaitan dengan kualitas pendidikan di daerah, penanganannya memang tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Diakui, bahwa keragaman letak geografis dengan aneka ragam budaya, adat-istiadat, dan bahasa, menuntut adanya pola-pola pelaksanaan pendidikan yang tidak seragam. Keragaman latar belakang lingkungan alam dan pekerjaan, menuntut pula adanya isi dan pola layanan pendidikan yang berbeda. Tantangan berat pendidikan yang dihadapi dewasa ini sebenarnya telah disinyalir oleh Coombs (1976), yang mengemukakan bahwa krisis yang melanda dunia pendidikan
Bab II : Kerangka Pemikiran

13

Badan Perencanaan Daerah

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

karena muncul ketidakseimbangan peran. Bahwa krisis pendidikan disebabkan oleh empat faktor: Pertama, the increase in popular aspirations for education, yang ditandai oleh tumbuh kembangnya sekolah-sekolah dan universitas di mana-mana; Kedua, the acute scarsity of the resources, yang ditandai oleh kurang responsifnya sistem pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh; Ketiga, the inherent innertia of educational system, yang ditandai oleh mengapa pendidikan selalu terlambat berantisipasi untuk menyesuaikan diri terhadap hal-hal di luar dunia pendidikan; Keempat, the innertia of sociaties themselves, hal-hal seperti sikap tradisional, prestige and incentive pattern menghalangi meningkatkan tenaga kerja pembangunan. Tampaknya, apa yang disinyalir oleh Coombs tersebut, masih relevan dengan kondisi di Indonesia. Tantangan-tantangan berat yang harus dihadapi dalam pembangunan pendidikan di daerah khususnya, berkenaan dengan aspek: (1) peningkatan mutu pendidikan, (2) pemerataan pendidikan, (3) efisiensi manajemen, (4) peranserta masyarakat, dan (5) akuntabilitas. Keenam aspek tantangan tersebut diilustrasikan pada Gambar 2.1.
Tantangan Pendidikan

Peningkatan Mutu

Pemerataan Pendidikan

Efisiensi Manajemen

Peran Serta Masyarakat

Akuntabilitas

Sumber: Yoyon Bahtiar Irianto, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan UPI, 2006, hal.59.

Gambar 2.1 Tantangan dalam Pembangunan Pendidikan di Daerah

Kelima aspek yang menjadi tantangan berat pembangunan pendidikan di Indonesia, yaitu: Pertama, dalam aspek peningkatan mutu, berkenaan dengan urgensi pemberian otonomi daerah, yang salah satunya adalah untuk menghadapi persaingan global. Setidaknya ada tiga kemampuan dasar yang diperlukan agar masyarakat Indonesia dapat ikut dalam persingan global, yaitu: kemampuan manajemen, kemampuan teknologi, dan kualitas manusianya sendiri. Mutu yang diinginkan bukan hanya sekedar memenuhi
Bab II : Kerangka Pemikiran

14

Badan Perencanaan Daerah

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

standar lembaga, atau standar nasional semata-mata, tetapi harus memenuhi standar internasional. Kedua, dalam aspek pemerataan, berkenaan dengan peningkatan aspirasi masyarakat diperkirakan juga akan meningkatnya pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan. Tetapi ini akan membutuhkan ongkos yang tinggi, dengan semakin tingginya jarak antar daerah dalam pemerataan fasilitas pendidikan, sangat potensial memunculkan ketimpangan dalam perolehan mutu pendidikan. Tanpa intervensi manajemen, anggota masyarakat dari daerah kabupaten/kota yang kaya dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, akan dapat menikmati fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik dari anggota masyarakat pada daerah kabupaten/kota yang miskin. Dan apabila kesempatan pendidikan ini juga mempengaruhi kesempatan untuk memperoleh penghasilan, maka dalam jangka panjang akan berpotensi meningkatnya jurang kesenjangan ekonomi antar daerah. Ketiga, dalam aspek efisiensi manajemen, berkenaan dengan keterbatasan sumber pendanaan dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan (technical efficiency) maupun efisiensi dalam mengalokasikan anggaran (economic afficiency). Fiske, pernah mengungkap pengalaman di Papua New Guinea dan Jamaica, bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah, pembiayaan justru meningkat karena bertambahnya struktur organisasi daerah yang menambah lebih banyak personil pemerintahan tetapi tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Hal ini dapat dijadikan pelajaran, mengingat di Indonesia selama 32 tahun menganut sistem pengelolaan yang sangat sentralistik. Keempat, dalam aspek peranserta masyarakat, berkenaan dengan filosofi diberikannya otonomi kepada daerah. Peranserta masyarakat dalam pendidikan dapat berupa perorangan, kelompok, lembaga industri atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Namun, perlu diantisipasi bahwa peranan masyarakat tersebut cenderung terbatas pada lingkup kabupaten/kota yang bersangkutan. Karena itu, menurut Djam'an Satori, perlu juga intervensi kebijakan nasional yang dapat menerapkan subsidi silang supaya peranserta masyarakat dalam sistem desentralisasi tidak memperlebar jurang ketimpangan pemerataan fasilitas pendidikan antar daerah. Kelima, dalam aspek akuntabilitas. Melalui otonomi, pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan jasa
Bab II : Kerangka Pemikiran

15

Badan Perencanaan Daerah

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

pendidikan semakin dekat dengan masyarakat yang dilayaninya, sehingga akuntabilitas layanan tersebut bergeser dari yang lebih berorientasi kepada kepentingan pemerintah pusat kepada akuntabilitas yang lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Hal ini menuntut lebih besar partisipasi masyarakat dan orang tua dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan pendidikan di daerah masing-masing. Merujuk kelima tantangan berat pendidikan sebagaimana dikemukakan di muka, dapat disimpulkan bahwa kewajiban berat yang dibebankan kepada "Kereta Pendidikan" menjadikan manajemen pendidikan itu sendiri kebingungan menentukan apa yang harus dikerjakannya. Karena, di satu sisi upaya pendidikan harus berfungsi sebagai pengawet kebudayaan negara yang sekaligus berorientasi pada perkembangan dan keterwujudan kemampuan manusia atau Human Capacity Development (HCD) yang memiliki daya saing dan bermoral. Oleh sebab itu, pendidikan harus disediakan buat masyarakat secara merata (equality) dan menjadi aspirasi masyarakat. Di sisi lain lagi, upaya pendidikan harus dinyatakan dalam "kebijakan ekonomi", sebab pendidikan mempengaruhi secara langsung pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan harus dapat menjadikan SDM lebih bisa mengerti dan siap dalam menghadapi pertempuran dan perubahan di lingkungan kerja. Bila kita mau jujur tentang hasil pendidikan dewasa ini yang kita rasakan, tentunya kita berharap bahwa hasil-hasil pendidikan yang seharusnya diupayakan ialah bagaimana hasil pendidikan itu dapat memberikan makna untuk hidup dan kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa depan. Kita kurang berani mengatakan bahwa pendidikan kita sedang kehilangan 'kebermaknaan'. Semakin tinggi tingkat pendidikan, bangsa ini semakin 'manja', semakin `konsumtif, kurang `kreatif. Akhirnya, masyarakat bergelimang dengan orang-orang berpendidikan, tapi rendah dalam iman dan ahlaq. Sebetulnya hanya bergelimang dengan 'kefakiran' dan 'kebodohan', yang kalau tidak ditangani dengan sungguh-sungguh bangsa ini akan penuh dengan SDMSDM bergelimang dengan 'kekufuran'.

D. Urgensi Rencana Induk (Master Plan) Pembangunan Pendidikan
Bab II : Kerangka Pemikiran

16

Badan Perencanaan Daerah

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

1. Perencanaan Pembangunan Pendidikan Pada kasus organisasi pendidikan, sekalipun sudah diberlakukan kebijakan otonomi daerah, manajemen sistem pendidikan di daerah masih mempunyai ruang lingkup kewilayahan. Secara teoritis, perencanaan pendidikan dapat dibagi ke dalam tingkat-tingkat perencanaan seperti: tingkat perencanaan makro, meso dan tingkat perencanaan mikro. Dengan istilah yang lebih populer, perencanaan makro adalah perencanaan pada tingkat pusat (nasional), perencanaan meso adalah perencanaan pada tingkat provinsi, sedangkan perencanaan mikro adalah perencanaan pada tingkat kabupaten atau kecamatan. Demarkasi dari pembagian tersebut sebenarnya lebih bersifat kontekstual daripada bersifat konseptual dan teknikal. Lahirnya UU.No.32 Tahun 2004 merupakan langkah strategis dalam sejarah pembaharuan pendidikan di Indonesia. Namun apakah langkah strategis ini sudah ditunjang oleh sub sistem perencanaan yang mantap dan terintegrasi, sistem informasi yang akurat untuk mendukung pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut? Seandainya sudah memiliki, apakah sistem perencanaan tersebut masih relevan dengan tuntutan undang-undang dan peraturan pemerintah itu? Pendekatan mana yang mesti kita ambil yang sesuai dengan kondisi objektif Indonesia yang beranekaragam? Penerapan desentralisasi wewenang untuk mengemban fungsi perencanaan nampaknya merupakan alternatif yang perlu segera dilaksanakan. Pola ini tidak berbeda dengan konsep perencanaan mikro yang pada dasarnya merupakan lanjutan dari suatu konsep perencanaan pada semua tingkat perencanaan. Namun perencanaan mikro lebih berakar pada tingkat yang paling bawah (grassroot level). Perencanaan pada tingkatan makro biasanya hanya memperhatikan berbagai sasaran dan prioritas pada tingkat nasional dan atau provinsi. Sebaliknya perencanaan pendidikan pada tingkatan mikro, memodifikasi sasaran dan prioritas tersebut kemudian disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural dan dinamika kehidupan pada tingkat lokal. Perincian sasaran dan prioritas pada tingkat mikro dapat menyajikan suatu latar belakang yang lebih realistik daripada norma-norma yang bersifat abstrak yang dikembangkan pada tingkat nasional. Implikasi pada sistem perencanaan pendidikan di daerah, paling tidak menyangkut dua aspek:
Bab II : Kerangka Pemikiran

17

Badan Perencanaan Daerah

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

Pertama, dalam aspek pendekatan (approach) pendidikan paling sedikit ada tiga pilihan, yaitu pendekatan Tuntutan Sosial, yang didasarkan pada penyaluran kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang paling minimal; Pendekatan Ketenagakerjaan, dapat dinyatakan sebagai usaha mengarahkan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratan tertentu pada tingkat nasional; Pendekatan UntungRugi, dinyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi manusia yang harus memberikan keuntungan secara ekonomis baik secara individu maupun untuk negara, dengan pendekatan ekonomis, yang lebih ditekankan pada efisiensi penggunaan dana. Melihat kondisi umum di daerah, tampaknya belum memungkinkan memilih salah satu pendekatan untuk diterapkan dalam sistem perencanaan pembangunan pendidikan. Karena itu, perlu dipertimbangkan pendekatan secara integratif dari keempat pendekatan itu, sesuai dengan tujuan dan jenjang, jenis dan jalur pendidikan. Kedua, masalah proses perencanaan dikenal dalam bentuk pendekatan perencanaan administratif dan pendekatan perencanaan grass-roots. Pendekatan proses perencanaan pendidikan menurut UU.No.32 Tahun 2004 pun masih tergolong pendekatan administratif, karena hampir semua perencanaan pendidikan dirumuskan dan ditetapkan secara administratif, karena hampir semua perencanaan pendidikan didominasi Depdiknas. Namun demikian, kesempatan pengembangan perencanaan yang bersifat grass-roots approach sangat terbuka. Pendekatan ini memberi hak kepada para pengelola program pembangunan pendidikan di daerah untuk mengembangkan sistem perencanaan yang dinilai paling cocok dengan daerah atau lembaganya. Hal inilah yang sesungguhnya harus diimplementasikan dalam Rencana Induk (Master Plan) Pembangunan Pendidikan di masingmasing daerah. Bila model yang dikembangkan dinilai baik, maka melalui proses bottom-up bisa disebarkan sebagai model yang pantas untuk diterapkan. 2. Pendekatan dan Metodologi "Pembaharuan" pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan hidup dan penghidupan. Apa yang berbeda dalam setiap langkah dan prospek pembaharuan yang akan datang, akan semakin cepat dan mempengaruhi setiap bagian dari kehidupan, termasuk nilai-nilai kepribadian, kesusilaan, kedaerahan, baik secara individu maupun kelompok. Pandangan
Bab II : Kerangka Pemikiran

18

Badan Perencanaan Daerah

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

ini menunjukkan bahwa dorongan untuk melakukan pembaharuan mempunyai kekuatan dan sumber-sumber pendorong tertentu. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat saja berupa: budaya kerja, teknologi, kecenderungan sosial, globalisasi, dan mungkin dalam tatanan politik dunia. Sumber kekuatan budaya kerja, kemungkinan dari perbedaan cultural, peningkatan professional, dan banyaknya hal baru yang memerlukan keterampilan baru pula. Sumber kekuatan teknologi, dapat bersumber dari otomatisasi sistem atau merekayasa kembali. Sumber kecenderungan sosial, mungkin dari pertumbuhan dan peningkatan pendidikan tinggi, penangguhan usia perkawinan. Sumber kekuatan globalisasi, mungkin dari pengaruh pasang-surut pasar dunia dan persaingan global. a. Analisis Posisi Langkah berikutnya dalam proses pembaharuan adalah untuk menganalisis posisi kinerja pendidikan di daerah. Perbedaan antara apa yang harus dilakukan pendidikan dan keuntungan apa yang dapat diambil dari peluang itu. Kesenjangan tersebut boleh jadi positif, seperti halnya pada kasus peluang baru akibat dari pembaharuan selera stakeholders. Atau mungkin bisa negatif, jika suatu kemunduran keinginan masyarakat atau hilang oleh karena adanya pengaruh-pengaruh lain. Kesenjangan tersebut bisa terjadi ketika upaya-upaya dalam pembangunan pendidikan bersifat temporer. Ketika kesenjangan diketahui terjadi, maka harus menjamin kebenarannya bahwa kesenjangan tersebut memang betul-betul terjadi. Sumber data untuk menganalisis posisi pendidikan ialah lingkungan masyarakat, baik internal maupun eksternal. Metode yang digunakan biasanya Analisa SWOT, yaitu Strength (Kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunity (kesempatan), dan Threaths (ancaman). Analisa internal adalah Strength dan Weaknesses sedang analisa eksternal adalah Opportunity dan Threats. Untuk menginterpretasikan SWOT, pimpinan harus menggunakan cara yang disebut benchmaking. Konsep benchmaking merupakan sederetan kegiatan manajerial yang menjadi dasar dari analisa posisi, yaitu scaning, interpretation dan choice. Tujuan SWOT adalah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkembang yang dimungkinkan menghambat, menghalangi, atau mengganggu berlangsungnya kehidupan masyarakat. Dengan analisa SWOT akan lebih memahami dan menanggapi faktor-faktor penting dari kinerja pendidikan. Dengan analisa posisi, akan menghasilkan kedudukan
Bab II : Kerangka Pemikiran

19

Badan Perencanaan Daerah

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

dan tingkat kemampuan organisasi pendidikan dalam menghadapi teknologi baru, kecenderungan kehidupan masyarakat. Sebelum strategi disusun, data tersebut selanjutnya diinterpretasikan ke dalam pilihan-pilihan tindakan sesuai dengan kegiatannya, sehingga dapat menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Untuk mendapatkan data yang akurat maka seorang perencana pendidikan harus membina kerja sama dengan beberapa pihak yang memegang peranan, terutama orang-orang yang berperan dalam pengambilan keputusan. Kemudian melakukan scanning terhadap pilihan-pilihan tindakan. Ada tiga cara yang dapat dilakukan, yaitu: (1) Sistem irregular scanning, yang menitikberatkan pada kejadian-kejadian yang telah terjadi, (2) Sistem regular scanning, yang mereview posisi organisasi pada kondisi tertentu, dan (3) Sistem continuing scanning, sistem ini secara kontinyu dan terus menerus memonitor komponenkomponen dari lingkungan eksternal dan internal organisasi. Setelah melakukan scanning, kemudian melakukan forecasting, yaitu langkah yang paling sulit dalam analisa SWOT. Dalam langkah ini dilakukan indentifikasi isu-isu strategis yang mempengaruhi posisi organisasi pendidikan di masa datang. Forecasting dilakukan misalnya pada masalah kondisi politik, sosial-ekonomi atau laju perkembangan teknologi. Metoda forecasting posisi biasanya tidak terlepas dari analisis lintas-dampak dan pendapat para ahli. b. Mendiagnosa Permasalahan Pada umumya, hampir semua proses pembaharuan sering dimulai secara terburu-buru. Para perencana pendidikan sering tidak sabar menemukan solusinya sebelum dirinya sendiri mendapat kejelasan posisinya. Permasalahan yang paling krusial menyangkut: (1) Permasalahan apa yang khusus harus diutamakan? (2) Apa yang menjadi penyebab masalah ini muncul dan paling utama mendapat penyelesaian? (3) Aspek apa yang harus diubah untuk memecahkan permasalahan ini? (4) Kekuatan apa yang dapat mendukung dan menghalangi jika upaya itu dilakukan? (5) Apakah tujuan utama penyelesaian masalah itu dan bagaimana mengukur hasilnya? Berbagai teknik pengumpulan data untuk mendiagnosa permasalahan perlu digunakan, misalnya: survei sikap, konferensi, wawancara informal, pertemuan kelompok. Hasil-hasil dari teknik ini, selanjutnya dianalisis dengan teknik Critical Success Factor Identification (CSF-Identification), yaitu analisis untuk mengetahui
Bab II : Kerangka Pemikiran

20

Badan Perencanaan Daerah

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

faktor-faktor penentu keberhasilan dalam melaksakan setiap alternatif tindakan yang dipilih. CSF-Identification pun terbagi atas dua bagian, yaitu identifikasi faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor penentu internal ialah faktor-faktor penentu yang terkena dampak langsung dari tindakan yang dipilih. Sedangkan faktor-faktor penentu eksternal ialah faktor-faktor di luar konteks alternatif tindakan yang kemungkinan berpengaruh terhadap pelaksanaannya. c. Memilih dan Menentukan Strategi Langkah berikutnya adalah memilih dan menentukan prioritas strategi pembaharuan yang lebih praktis. Pembaharuan dapat dilakukan dengan merubah kekuatan aspek tertentu yang paling krusial dan dapat berpengaruh pada aspek-aspek lainnya. Ada empat pilihan strategi yang saling berhubungan yaitu: teknologi, struktur, tugas dan orang-orang yang terkena dalam pembaharuan. Pembaharuan yang terjadi pada masing-masing umumnya mempengaruhi yang lainnya, dan kita harus memilih aspek mana yang akan dijadikan prioritas. Dalam perencanaan pendidikan di daerah, penggunaan teknologi pada dasarnya ada dua cara untuk meningkatkan pelayanan, yaitu: tuntutan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, atau efisiensi dengan mengurangi unit biaya. Mungkin, untuk mengubah suatu teknologi pelayanan sudah dianggap strategi umum, namun strategi ini mempunyai efek jangkauan yang lebih luas, baik pada unit biaya dan cara-cara personil dalam melakukan pelayanan sepanjang organisasi itu melakukan tugasnya. Kemungkinan besar, pengaruhnya bukan hanya terhadap para anggota organisasi salah satu unit organisasi, tetapi akan berpengaruh pula pada unit-unit lainnya, seperti terhadap sistem anggaran biaya, mekanisme pelaksanaan tugas, pola-pola koordinasi, sistem evaluasi dan sistem pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban terhadap tugas, hubungan antara individu dan pertanggungjawaban terhadap hasil-hasil yang diperoleh. Penggunaan strategi struktur, berkaitan dengan tujuan untuk efisiensi dalam segala aspek kinerja organisasi, baik yang menyangkut tugas dan fungsi, reposisi individu, daya dukung dan kebutuhan sarana-prasarana, atau anggaran pembiayaan program. Strategi ini dalam wacana sekarang sering disebut dengan istilah 'ramping struktur kaya fungsi'.

Bab II : Kerangka Pemikiran

21

Badan Perencanaan Daerah

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

Penggunaan strategi tugas, berkaitan dengan dimensi waktu kapan pekerjaan dapat diubah, apakah karena penggunaan teknologi baru, atau karena reorganisasi struktur internal, atau karena perilaku manajerial. Pembaharuan tugas ini mempunyai tujuan-tujuan yang lebih spesifik, yaitu: (1) peningkatan atau pengurangan yang mendasar antara individu dengan volume pekerjaan, (2) peningkatan sikap dan apresiasi terhadap tugas ke arah yang lebih positif, (3) peningkatan peluang untuk memulai pembaharuan ke arah yang lebih humanis. Penggunaan pada strategi orang sering melalui metode pengembangan organisasi (organization development). Metoda ini dipakai untuk mengubah pekerjaan anggota organisasi yang berhubungan dengan perilaku dan sikap yang mengarah pada individu, kelompok, atau organisasi secara keseluruhan. Metoda ini biasanya berbentuk sebuah program-program jangka panjang dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja mereka. Fokus dasamya adalah pada pembaharuan individu melalui pembaharuan mekanisme feed-back, pembentukan tim kerjasama, pemecahan masalah, penanganan dan pengendalian konflik, pola-pola hubungan antar pribadi, dan semacamnya. Metode-metode dari setiap strategi yang dipilih dapat dikemukakan pada gambar berikut:

Teknologi

Modifikasi metode Teknik Modifikasi penggunaan Mesin-mesin Otomatisasi dan mekanisme sistem Pembaharuan deskripsi-deskripsi posisi Modifikasi hubungan-hubungan otoritas dan pertanggung jawaban Modifikasi sistem penghargaan formal Deskripsi dan spesifikasi tugas, simplikasi tugas, dan pengembangan tim kerja sama Pendidikan dalam jabatan Kursus-kursus pengembangan manajemen Program-program pengembangan organisasi

Struktur

Tugas

Ketenagaan

Sumber: Yoyon Bahtiar Irianto, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan UPI, 2006, ha1.74.

Gambar 2.2 Alternatif Metode Pembaharuan Pendidikan

Bab II : Kerangka Pemikiran

22

Badan Perencanaan Daerah

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

d. Implementasi dan Tindak Lanjut Langkah berikut di dalam proses pembaharuan pendidikan adalah bagaimana setiap persiapan yang dilakukan dapat diterapkan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dan ditunda-tunda. Kemampuan utama untuk mendukung penerapan perencanaan pembangunan pendidikan tergantung pada seberapa baik pemerintah daerah menguatkan perilaku yang telah dipelajari dan disiapkan selama dan setelah usaha pembaharuan. Sebetulnya, implementasi yang efektif dalam perencanaan pendidikan memerlukan perilaku yang sama sekali baru. Namun, patut jadi pertimbangan, bahwa ketika perilaku baru secara wajar diganti, masyarakat menjadi lebih mungkin untuk mengembangkan dan memelihara pilihan untuk berperilaku dan berpartisipasi secara baru pula. Dalam lima tahun mendatang, pembangunan pendidikan di daerah sudah semestinya diprioritaskan pada upaya meningkatkan kinerja pendidikan melalui tiga pilar strategi pembangunan, yang mencakup: (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (3) tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Ketiga prioritas tersebut harus ditunjang dengan dukungan anggaran yang rasional, realistis dan proporsional baik dari APBN, APBD provinsi maupun APBD tingkat kabupaten. Pada tahap pertama, merupakan tahap perencanaan yang dititikberatkan pada upaya meminimalkan kekuatan perlawanan terhadap pembaharuan dengan memutuskan kapan mulainya persiapan menentukan misi, memilih pimpinan tim dan alokasi sumber-sumber. Dalam tahap ini mulai menentukan fungsi dan proses atau produk dan pelayanan yang spesifik yang akan dilakukan, termasuk menetapkan tujuan, serta tindakan-tindakan secara lebih terperinci. Di samping itu, pada tahap ini dibutuhkan dukungan data awal mengenai hasil-hasil identifikasi variabel kinerja kelembagaan pendidikan berdasarkan ukuran-ukuran kebutuhan, keinginan dan harapan-harapan stakeholders. Variabel kinerja kelembagaan pendidikan tersebut merupakan kumpulan yang luas dari faktor kualitatif dan kuantitatif, yang mempengaruhi kinerja kelembagaan pendidikan. Pada tahap kedua, merupakan tahap pergerakan, dengan mengubah orang, individu maupun kelompok, tugas-tugas, struktur organisasi, dan teknologi. Dapat dilakukan dengan riset terhadap
Bab II : Kerangka Pemikiran

23

Badan Perencanaan Daerah

Pendidikan 2008Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025

aktivitas internal, dengan memfokuskan pada keefektifan proses yang sedang berjalan, mengidentifikasi permasalahan yang kemungkinan dijawab oleh upaya-upaya pembaharuan yang diinginkan, dan mengidentifikasi organisasi dan kelembagaan pendidikan yang terbaik di kelasnya yang layak dijadikan pembanding. Kesimpulan-kesimpulan hasil riset ini dapat dijadikan bahan untuk assesment lembaga yang dirumuskan dalam program operasional. Dalam tahapan implementasinya, proses-proses manajemen pembangunan lebih lanjut harus memberikan dukungan politis dan membantu mengatasi berbagai perlawanan dan hambatan. Pada tahap terakhir, merupakan tahap penstabilan pembaharuan, dengan upaya penguatan dampak pembaharuan, evaluasi basil pembaharuan, dan modifikasi-modifikasi yang bersifat konstruktif. Perlu dipertimbangkan bahwa pembaharuan merupakan proses yang berkesinambungan. Berdasarkan implementasi, harus direncanakan assesment secara periodik mengenai proses atau produk yang telah ditingkatkan dan benchmark selanjutnya; Dan berupaya mengintegrasikan pembaharuan ke dalam program-program peningkatan mutu dan perencanaan strategis kelembagaan pendidikan. Langkah selanjutnya, para perencana dihadapkan pada permasalahan dalam memutuskan apakah proses pembaharuan sudah berhasil atau belum dicapai. Penentuan ini berupaya mengukur kecenderungan dalam peningkatan hasil-hasil dalam periode waktu tertentu. Dasar pertimbangannya ialah: (1) Apakah setelah dilakukan pembaharuan ada peningkatan produktivitas dan kepuasan dibandingkan dengan sebelum proses pembaharuan dimulai? (2) Seberapa besar peningkatan/kemunduran yang dihasilkan? dan (3) Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan dalam peningkatan/kemunduran yang dicapai itu? Karena itu, di awal pembahasan telah disebutkan bahwa, sebelum menerapkan program pembaharuan, pihak manajemen perlu menetapkan tujuan dan sasaran internal dan eksternal untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan. Upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan regulasi proses feedback melalui optimalisasi Team Building. Tim building adalah suatu metoda yang dirancang untuk membantu tim beroperasi secara lebih efektif dengan mengevaluasi dan meningkatkan struktur, proses, kepemimpinan, komunikasi, resolusi konflik dan kepuasan masyarakat secara umum.

Bab II : Kerangka Pemikiran

24