2 KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MENT by hilen

VIEWS: 108 PAGES: 6

									KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SELAKU KETUA KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN GUBERNUR BANK INDONESIA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH No. : 15/KEP/MENKO/KESRA/VI/2005 No. : 7/31/KEP.GBI/2005 Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu lima, yang bertanda tangan di bawah ini : Alwi Shihab, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keppres No.124 Tahun 2001 tanggal 7 Desember 2001 juncto Keppres No.8 Tahun 2002 tanggal 14 Januari 2002 juncto Keppres No.34 Tahun 2002 tanggal 29 Mei 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Burhanuddin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Bank Indonesia berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK) sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang selanjutnya disebut KB, dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 DEFINISI (1) Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan : a. Lembaga... 2

a. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut LKM adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan mikro termasuk Badan Kredit Desa atau disingkat BKD dan Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan atau disingkat LDKP, tidak termasuk lembaga keuangan yang berupa Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. b. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. c. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi untuk selanjutnya disebut KSP/USP Koperasi adalah badan usaha yang kegiatannya hanya simpan pinjam atau unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan Koperasi yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam oleh Koperasi. d. Bank Umum adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998. e. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. f. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam Koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No.12/PMK.06/2005 tangggal 14 Februari 2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil. 1) usaha produktif milik Warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbentuk hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi; 2) bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;dan 3) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per tahun; sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 tahun 1995. h. Usaha... 3

g. Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

h. Usaha Menengah adalah usaha produktif yang berskala menengah dan memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per tahun sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No.10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah. i. Kredit Usaha Mikro adalah kredit yang diberikan kepada nasabah Usaha Mikro dengan plafon kredit maksimum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kredit Usaha Kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah Usaha Kecil dengan plafon kredit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

j.

k. Kredit Usaha Menengah adalah kredit yang diberikan kepada nasabah Usaha Menengah dengan plafon di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal terdapat perubahan definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf k yang diakibatkan karena perubahan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf k tersebut mengikuti perubahan definisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 TUJUAN Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberdayakan penduduk dan keluarga miskin termasuk perempuan melalui pengembangan. Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung-jawab atas hal-hal sebagai berikut : a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM; b. mendorong pemerintah dalam penerbitan peraturan perundang-undangan dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM; c. mendorong upaya penggalangan sumber-sumber pendanaan dari pemerintah, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk membiayai penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM; d. mendorong terwujudnya kepastian hukum, penguatan, keberadaan, dan pendayagunaan LKM untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro dalam rangka penanggulangan kemiskinan; e. mendorong... 4

(1)

e. mendorong upaya pembentukan lembaga keuangan lainnya yang berfungsi sebagai penyedia sumber permodalan yang murah bagi Usaha Mikro; f. mendorong penyediaan dana penjaminan dari Pemerintah untuk UMKM terutama di perdesaan dan sektor pertanian;

g. Mendorong penguatan lembaga penjaminan kredit untuk UMKM; h. mengkoordinasikan pelaksanaan program pendampingan dan pelatihan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; i. mengkoordinasikan tindak lanjut penanganan Usaha masyarakat pasca program penanggulangan kemiskinan). Mikro (kelompok

(2)

PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung-jawab atas hal-hal sebagai berikut : a. mendorong Bank Umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah untuk menyalurkan kredit UMKM sesuai dengan rencana bisnis masing-masing bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian; b. menyesuaikan ketentuan perbankan guna mendorong penyaluran kredit UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. menyediakan informasi atas pemantauan penyaluran kredit UMKM Bank Umum serta BPR, baik konvensional maupun syariah setiap 3 (tiga) bulan; d. memberikan pelatihan kepada bank dan Business Development Services Provider (BDSP) dalam rangka peningkatan penguatan kelembagaan, yang dapat mendorong penyaluran kredit UMKM; e. menyediakan informasi hasil penelitian dalam rangka pengembangan UMKM, khususnya Penelitian Potensi Dasar Ekonomi Daerah/BLS (Baseline Economic Survey) dan penelitian komoditi yang layak dibiayai oleh bank (lending model); f. menyediakan informasi sektor/sub sektor unggulan untuk pengembangan Usaha Kecil melalui Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) dengan alamat website http:\\www.bi.go.id;

g. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam menetapkan kebijakan mengenai pengembangan UMKM atas dasar penelitian atau pengkajian; h. mendukung program Pemerintah dalam pembahasan dan percepatan rancangan Undang-Undang mengenai LKM, Lembaga Penjaminan Kredit untuk UMKM, dan Undang-Undang mengenai UMKM; i. j. (3) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pendampingan BDSP/Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bagi UMKM; memfasilitasi atau bekerjasama dengan lembaga lain, baik domestik maupun internasional, dalam rangka mendorong penyaluran kredit UMKM.

PARA PIHAK bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Pasal 4... 5

Pasal 4 RINCIAN KEGIATAN (1) PARA PIHAK sepakat untuk merinci ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan menuangkan lebih lanjut ke dalam sebuah daftar kegiatan. (2) Guna merinci ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat membentuk Tim Teknis. (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan rapat evaluasi setiap 3 (tiga) bulan. Pasal 5 RAPAT KOORDINASI PARA PIHAK sepakat untuk melakukan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali setahun. Pasal 6 JANGKA WAKTU BERLAKUNYA KB (1) (2) (3) KB berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani. KB dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan sepanjang dianggap perlu. Apabila salah satu dari PARA PIHAK bermaksud menghentikan KB, maka pihak yang berkeinginan menghentikan KB harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal penghentian KB yang diinginkan. Penghentian KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan belum diperoleh tanggapan, maka secara otomatis KB dinyatakan berakhir. KB dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya KB. Dalam hal KB berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka pengakhiran KB tidak membebaskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang belum diselesaikan. Pasal 7 PENUTUP (1) (2) KB ini dapat diubah, ditambah atau ditinjau kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan KB, maka atas dasar pemufakatan, PARA PIHAK akan mengadakan pengaturan tersendiri secara tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari KB ini. (3) KB... 6

(4)

(5)

(6)

(3) (4)

KB dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dengan berlakunya KB ini, maka: (a) Kesepakatan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur Bank Indonesia No.11/KEP/MENKO/KESRA/IV/2002, No.4/2/KEP.GBI/2002 tanggal 22 April 2002 tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (b) Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dengan Gubernur Bank Indonesia No.16/SET/MEN PP/DEP.III/12/2002, No.4/14/KEP.GBI/2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Pemberdayaan Perempuan melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan (c) Kesepakatan Bersama Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.001/MOU-KPK/II/03, No.5/1/DpG/DPBPR tanggal 22 Februari 2003 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan/Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Bank; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditandatangani di : Jakarta PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

ttd Alwi Shihab

ttd Burhanuddin Abdullah

7


								
To top