Analisis politik hukum tentang hak asasi manusia dalam undang Analisis politik by erie028for

VIEWS: 214 PAGES: 1

									Analisis politik hukum tentang hak asasi manusia dalam undang-undang dasar 1945 untuk
menegakkan prinsip konstitusionalisme

Yulies Cahya Nugraha

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai latar belakang politik hukum hak
asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mengetahui penegakkan prinsip
konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945 apakah prinsip tersebut telah memenuhi prinsip
konstitusionalisme dalam politik hukum hak asasi manusia di Negara Republik Indonesia. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum
doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian hukum
normatif ini, penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder seunder tersebut diperoleh dari
sejumlah fakta atau keterangan yang terdapat di dalam Dokumen, Buku-buku, Artikel-artikel, dan
Perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Penulis memperoleh data sekunder dalam
penelitian hukum normatif ini melalui studi dokumen yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan
mencatat buku-buku, atikel-artikel dari internet serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya
dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini. Analisis data menggunakan teknik
analisis dengan mengunakan metode dogmatik hukum, dimana penulis menganalisa didasarkan pada hukum
logika atau analisis secara logis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa latar belakang politik
hukum hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah memenuhi prinsip konstitusionalisme.
Hal ini dapat dilihat dari proses awal penyusunan dalam BPUPKI, UUDS 1950, Konstitusi RIS, Sidang
Istimewa MPR, Undang-Undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 dan Amandemen kedua
Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengacu pada prinsip konstitusionalisme,
sehingga penegakkan prinsip konstitusionalisme di Indonesia dapat ditegakkan. Implikasi teoritis penelitian
ini adalah adanya perkembangan latar belakang politik hukum hak asasi manusia didalam Undang-Undang
Dasar 1945. Implikasi praktiknya adalah politik hukum hak asasi manusia di Indonesia telah memenuhi
prinsip konstitusionalisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan adanya politik hukum hak
asasi manusia tersebut dalam negara hukum maka prinsip konstitusionalisme dapat ditegakkan.




                                                   1/1

								
To top