BAB VII DEMOKRASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA A BAB by erie028for

VIEWS: 2,412 PAGES: 21

									                        BAB VII
         DEMOKRASI, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA

A. TUJUAN
   1. Mahasiswa memahami prinsip-prinsip demokrasi, hukum dan
      hak asasi manusia
   2. Mahasiswa dapat berperilaku demokratis, menjunjung tegaknya
      hukum dan hak asasi manusia

B. MATERI
   1. Demokrasi dan Prilaku Demokrasi
              Negara kita adalah negara demokrasi, negara yang
      kehidupannya ditentukan oleh rakyat. Demokrasi merupakan
      konsep yang abstrak dan universal. Demokrasi itu telah
      diterapkan di banyak negara dalam berbagai bentuk, sehingga
      melahirkan berbagai sebutan tentang demokrasi seperti
      demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, demokrasi
      terpimpin, demokrasi liberal dsb. Namun demikian pada
      dasarnya demokrasi itu dapat dibedakan atas dua aliran yaitu
      demokrasi konstitusional dan demokrasi yang mendasarkan
      dirinya pada ajaran komunisme (Budiardjo, 1977: 55). Secara
      umum demokrasi diartikan pemerintahan oleh rakyat di mana
      kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan
      langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih
      di bawah sistem pemilihan bebas         (Ravietch, 1991: 4).
              Demokrasi yang banyak dipraktekkan sekarang ini adalah
      demokrasi konstitusional dimana ciri khasnya adalah pemerintah
      yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak
      sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-
      pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam
      konstitusi (Budiardjo, 1977: 52) atau dalam peraturan
      perundangan lainnya. Demokrasi konstitusional ini sering juga
      disebut dengan demokrasi di bawah rule of law. Menurut Prof.
      Miriam    Budiardjo    (1977)   syarat-syarat    dasar     untuk
      terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule
      of law adalah :
      a. perlindungan konstitusional;
      b. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
      c. pemilihan umum yang bebas;

                                 80
d. kebebasan untuk menyatakan pendapat;
e. kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi;
   dan
f. pendidikan kewarganegaraan.

        Hal di atas berarti demokratis tidaknya suatu negara,
ditentukan oleh tingkat kesempurnaan konstitusi atau aturan-
aturan negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga
negaranya. Begitu juga dengan tingkat jaminan perundang-
undangan yang diberikan terhadap badan kehakiman sehingga
tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk
menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, berorgani-sasi dan
oposisi serta pendidikan kewarganegaraan.
       Hendri B. Mayo dalam Budiardjo (1977: 62)
mengemukakan bebarapa nilai yang mendasari demokrasi
seperti berikut:
a. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara
    melembaga;
b. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam
    suatu masyarakat yang sedang berubah;
c. menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
d. membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;
e. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
    dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman
    pendapat, kepentingan serta tingkah laku; dan
f. menjamin tegaknya keadilan.

      Selanjutnya menurut B. Mayo perincian itu tidak berarti
bahwa setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai
yang diperinci itu, melainkan bergantung kepada sejarah serta
budaya politik masing-masing.
Dalam bukunya Apa Demokrasi itu? Diane Ravitch (1991: 6)
mengemukakan soko guru demokrasi sebagai berikut:
a. kedaulatan rakyat;
b. pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
c. kekuasaan mayoritas;
d. hak-hak minoritas;
e. jaminan hak asasi manusia;
f. pemilihan yang bebas dan jujur;
g. persamaan di depan hukum;

                         81
h.   proses hukum yang wajar;
i.   pembatasan pemerintah secara konstitusional;
j.   pluralisme sosial, ekonomi dan politik; dan
k.   nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

         Pendapat Miriam Budiardjo pada hakekatnya tidak
berbeda dengan soko gurunya demokrasi yang dikemukakan
Diane Ravitch, perbedaan hanya terletak dalam perumusan.
         Demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem
pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata
masyarakat tertentu, yang karenanya juga mengandung unsur-
unsur moral. Pengertian yang terakhir ini semakin berkembang
sehingga demokrasi itu bukan hanya tertuju pada aspek
pemerintahan dalam negara tetapi sudah menyangkut dengan
tata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek seperti
ekonomi, pendidikan, pengajaran, organisasi, dsb. Organisasi
mahasiswa sebagai Student Government, dalam alam demokrasi
juga harus mengindahkan soko guru atau nilai-nilai demokrasi di
atas. Begitu juga dalam pendidikan bahkan dalam pembelajaran
di kelaspun dituntut demokratis.
         Pengambilan keputusan dalam alam demokrasi dilakukan
dengan musyawarah, mufakat atau dengan suara terbanyak.
Dalam musyawarah setiap anggota harus memiliki kebebasan
dalam mengemukakan pendapat baik secara lisan ataupun
tertulis. Kebebasan berbicara dan berpendapat adalah darah
hidup setiap demokrasi (Ravitch, 1989: 9). Selanjutnya dikatakan
oleh Ravitch (1989:9) warga suatu demokrasi hidup dengan
keyakinan bahwa melalui pertukaran gagasan dan pendapat
yang terbuka, kebenaran pada akhirnya akan menang atas
kepalsuan, nilai-nilai orang lain akan lebih dipahami, bidang-
bidang mufakat akan dirinci lebih jelas dan jalan kearah
kemajuan terbuka. Inilah sebagian yang hendak dicapai dalam
pembelajaran di sekolah yaitu ditemukannya kebenaran
terutama kebenaran ilmiah, nilai-nilai yang dianut oleh orang lain
dapat dipahami, serta terjalinnya saling menghormati dan
kerjasama. Setelah musyawarah dilaksanakan, pengambilan
keputusan dapat dilakukan dengan mufakat suara bulat
(musyawarah mufakat) atau dengan pemungutan suara
terbanyak (voting). Prinsip utama dalam pengambilan keputusan
ini adalah bahwa keputusan harus ditentukan oleh mayoritas

                             82
anggota tanpa mengabaikan kepentingan minoritas (Ravitch,
1989: 6). Setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah
atau voting harus didukung oleh kelompok yang semula tidak
setuju atau yang kalah dalam voting. Dalam budaya politik
masyarakat Indonesia baik pada tataran pemerintahan terendah
maupun pada pemerintahan tertinggi (pusat), prinsip demokrasi
yang selalu dipakai adalah musyawarah untuk mufakat dalam
kekeluargaan (Sihombing, 1984:12).
         Nilai kerjasama, toleransi dan saling menghargai
merupakan soko guru dalam demokrasi seperti yang telah
diungkapkan sebelumnya. Nilai-nilai ini akan terlihat dalam
penyusunan dan pelaksanaan program kerja dari suatu
organisasi, dalam prilaku kehidupan sehari-hari baik dalam
keluarga, sekolah ataupun dalam masyarakat. Pelaksana-an dari
nilai-nilai ini akan melahirkan program kerja yang aspiratif bukan
kemauan seseorang. Biasanya program kerja yang aspiratif ini
akan didukung oleh semua anggota dalam pelaksanaannya.
Pragmatisme memperlihatkan bahwa penyusunan dan
pelaksanaan program bermanfaat bagi seluruh anggota. Jadi
bukan dalam alam idealis semata atau kemauan sekelompok
orang.
         Konsep partisipasi merupakan hal penting dalam
demokrasi. Sebagaimana dikatakan Ravitch (1989: 11) inti
tindakan demokrasi adalah partisipasi aktif pilihan warga sendiri
dalam kehidupan umum masyarakat dan bangsa mereka.
Berkaitan dengan ini ada ungkapan mantan Presiden Amerika
Serikat yang mengatakan “ jangan tanya apa yang diberikan
negara kepada anda, tetapi tanyalah diri anda, apa yang telah
anda perbuat untuk negara”. Ungkapan itu dapat diterjemahkan
kedalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat. Tanyalah
lebih dulu apa yang telah anda perbuat untuk keluarga, sekolah,
atau masyarakat sebelum anda mempertanyakan apa yang
diberikan keluarga, sekolah, atau masyarakat kepada anda.
         Penerapan prinsip demokrasi di Indonesia disesuaikan
dengan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai
budaya bangsa Indonesia yang sangat banyak itu
disederhanakan dengan mengambil yang universalnya. Inilah
yang disebut dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Sihombing
(1984: 9) untuk mendapatkan pengertian demokrasi Pancasila
secara lengkap dan utuh diperlukan 2 alat pengukur yang saling

                            83
melengkapi, yaitu: 1) alat pengukur yang konsepsionil, dan 2)
alat pengukur tingkah laku (kebudayaan). Dari alat pengukur
pertama dapat diambil pengertian bahwa demokrasi Pancasila
adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan
sila-sila Pancasila lainnya, artinya dalam menggunakan hak-hak
demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab
kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan,       mampu       mempersatukan        bangsa    serta
dimanfaatkan untuk meujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Pengertian semacam ini lebih bersifat
formalistik dan diatur dalam UUD 1945 atau peraturan
perundang-undangan lainnya.
         Alat pengukur kedua bersifat kebudayaan yaitu berupa
tingkah laku        yang bersumber dari kebudayaan bangsa
Indonesia. Pengertian demokrasi melalui alat pengukur kedua ini
melengkapi pengertian melalui alat pengukur pertama, karena
memberikan struktur informal terhadap demokrasi Pancasila.
Kearifan dan bijaksana dalam tingkah laku merupakan kekhasan
dalam demokrasi Pancasila.
         Pelaksanaan prinsip demokrasi sebetulnya menyangkut
dengan prilaku manusia, baik secara individual maupun secara
kelompok, dalam kedudukannya sebagai warga ataupun sebagai
pejabat yang diberi kewenangan. Prilaku adalah manifestasi dari
kebudayaan sebab kebudayaan terujud dan disalurkan melalui
prilaku manusia.
         Proses pembudayaan berlangsung sepanjang kehidupan
manusia dalam lingkungannya, mulai dari lingkungan keluarga,
lingkungan bermain, lingkungan sekolah sampai kepada
lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nilai-nilai yang
berkembang dalam lingkungan masyarkat itulah yang
mempengaruhi prilakunya dalam kehidupan. Nilai-nilai itu
beraneka ragam termasuk di dalamnya nilai-nilai demokrasi.
Nilai-nilai   demokrasi    itulah     yang    membentuk     prilaku
demokratiknya.
         Faktor-faktor yang mempengaruhi prilaku demokrasi
beraneka ragam, diantaranya adalah kesadaran akan hak dan
kewajiban sebagai warga negara dan kepercayaan kepada
pemerintah. Selain dari itu faktor-faktor lainnya adalah status
sosial, status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman
berorganisasi (Surbakti, 1992: 144). Disamping itu pengetahuan

                            84
   tentang demokrasi juga mempengaruhi prilaku demokrasi.
   Demokrasi bergantung pada warga negara yang berpendidikan
   dan berpengetahuan (Ravitch, 1989: 9). Bila kita ingin
   mewujudkan masyarakat yang demokratis tingkatkanlah
   pendidikan dan pengetahuan serta berprilakulah sesuai dengan
   nilai-nilai demokrasi seperti yang diungkapkan di atas. Suatu hal
   yang sangat penting dalam mewujudkan demokrasi adalah taat
   akan nilai dan aturan-aturan hukum yang telah disepakati,
   karena nilai dan aturan hukum itulah yang membingkai
   demokrasi.

2. Hukum
           Pertanyaan pertama yang sering dikemukakan orang
   dalam memahami hukum adalah apa itu hukum? Jawabannya
   bermacam-macam, ada yang mengatakan hukum itu ada di
   kantor polisi, di kejaksaan dan pengadilan. Bagi orang awam
   jawaban      semacam ini wajar-wajar saja sesuai dengan
   pengetahuannya. Jika ditanya kepada pemuka adat, hukum itu
   ada dalam adat seperti dalam pepatah adat nan tak lakang dek
   paneh, tak lapuak dek hujan. Para ulama akan mengatakan
   hukum itu adalah ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah
   SWT. yang mengatur kehidupan manusia. Jika ditanya kepada
   ahlinya jawabannya juga sulit, tak obahnya seperti menanyakan
   apa itu waktu.
           Para sarjana hukum sebetulnya masih berbeda pendapat
   dalam merumuskan suatu definisi hukum yang dapat
   memuaskan semua pihak. Namun demikian salah satu batasan
   yang banyak dipahami adalah seperti yang dikemukakan oleh
   seorang sarjana hukum yang bernama E. Utrecht, menurutnya
   hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan
   larangan) yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan
   karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Hukum itu
   menentukan/ mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan
   masyarakat dan bersifat memaksa. (E.Utrecht, 1956 : 10)
           Seseorang yang melanggar aturan hukum akan
   dikenakan sanksi dan dapat dipaksakan kepadanya. Tujuannya
   adalah agar terjaminnya keamanan, ketertiban, ketentraman dan
   keadilan bagi setiap orang dalam masyarakat, termasuk
   masyarakat kampus. Ketertiban dapat diwujudkan karena hukum
   berupaya menetapkan “kepastian” tingkah laku manusia, baik

                              85
yang berupa perintah maupun larangan, perintah dan larangan
itu ditegakkan dengan sanksi yang “tegas” dan “nyata” dari
negara.
        Ketentraman yang diharapkan bukan bersifat sementara
atau semu tetapi sedapat mungkin bersifat abadi dan diterima
dengan “tulus” oleh masyarakat. Penerimaan yang tulus dari
masyarakat baru akan terjadi seandainya hukum itu sesuai
dengan perasaan keadilan yang tersimpan dalam lubuk hati
mereka. Hukum yang semata-mata hanya mengabaikan aspek
keadilan dan kurang memperhatikan rasa keadilan masyarakat,
pada suatu saat akan menimbulkan tantangan dari masyarakat,
seperti pandangan masyarakat terhadap kasus-kasus hukum
yang di proses di pengadilan.
        Sebaliknya harus pula dipahami, bukan berarti setiap
orang yang berstatus terdakwa (dalam perkara pidana) harus
langsung         dimasukkan     ke   dalam     penjara/lembaga
pemasyarakatan. Seseorang yang dihukum menjadi terpidana,
ia masih mempunyai upaya hukum berupa banding (dari
pengadilan negeri ke pengadilan tinggi), kasasi dan peninjauan
kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Dalam negara hukum
ada suatu asas yang perlu diingat, bahwa seseorang dianggap
tidak bersalah (presumption of innocence) sebelum adanya
keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
(inkracht van gewisjde). Apabila upaya hukum itu sudah dilalui
dan hakim Mahkamah Agung sudah menetapkan keputusannya
(menghukum atau membebaskan) maka tertutuplah upaya
hukum untuk mencari keadilan dan putusan hakim harus
dilaksanakan.
        Hukum diciptakan adalah sebagai suatu sarana atau
instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum
(pendukung hak dan kewajiban) agar masing-masing subjek
hukum tersebut dapat menjalankan kewajibannya dengan baik
dan mendapatkan haknya secara wajar. Dengan demikian tujuan
hukum adalah untuk mengatur masyarakat secara damai dengan
cara melindungi kepentingan-kepentingan manusia seperti
kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya
terhadap yang merugikannya.
        Bentuk aturan hukum itu bermacam-macam baik jenis
ataupun tingkatannya. Secara umum dibedakan atas hukum
publik dan hukum privat. Hukum publik adalah aturan hukum

                          86
yang mengatur hubungan hukum antara negara dan warganya
(hubungan vertical) atau sebaliknya. Pelanggaran aturan hukum
itu pada dasarnya akan diproses dan dikenakan sanksi oleh
negara, walaupun para pihak yang terlibat atas pelanggaran
hukum itu sepakat untuk berdamai. Hukum yang termasuk
kategori ini diantaranya adalah aturan hukum pidana, hukum tata
negara, hukum pajak, hukum administrasi negara. Contoh
pelanggaran aturan hukum pidana seperti: mencuri, korupsi,
merusak harta/kepunyaan orang lain atau negara, menyiksa
orang lain, membunuh, memperkosa, mencemarkan nama baik
orang lain, penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba yang
dapat diancam dengan hukuman mati, dan sebagainya.
Sedangkan hukum privat adalah aturan hukum yang mengatur
hubungan hukum antara seseorang/ kelompok orang dengan
orang lain/ kelompok lain (hubungan horizontal). Pelanggaran
aturan hukum ini penyelesaiannya tergantung kepada para pihak
yang merasa dirugikan, apakah melalui perdamaian ataukah
proses peradilan. Diantara yang termasuk kesini adalah aturan
hukum perdata. Contohnya masalah sengketa harta, masalah
jual beli, dan sebagainya. Untuk menegakkan aturan-aturan
hukum di atas dibentuk lembaga-lembaga kekuasaan
kehakiman. Sebelum adanya perubahan, UUD 1945
menentukan bahwa kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh
Mahkamah Agung. Melalui perubahan UUD 1945 dibentuk lagi
suatu lembaga sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selalin
Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) yang
memiliki kewenangan (1) meguji undang-undang terhadap UUD ;
(2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan UUD ; (3) memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum ; dan (4) memutus pembubaran
partai politik. Selain itu, dibentuk Komisi Yudisial (KY) yang
berfungsi sebagai lembaga penegak etika hakim. Komisi ini
mempunyai wewenang dalam proses pemilihan hakim agung
dan pengawasan hakim. Fungsi kekuasaan kehakiman adalah
untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui penyelenggara
peradilan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,


                          87
lingkungan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.
       Tingkatan (hierarki) hukum dalam suatu negara juga
tersusun sedemikian rupa, dimana ketentuan hukum yang lebih
rendah lingkungan dan kekuatan berlakunya dibatasi oleh
ketentuan hukum yang lebih tinggi. Di negara Indonesia jenis
dan hierarki peraturan perundang-undangan sebelumnya diatur
dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dan TAP MPR No.
III?MPR?2000. Dewasa ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU RI
No. 10 tahun 2004 (tentang Pembentukan Perundang-undangan)
sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
    Undang
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Presiden
e. Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e tersebut
meliputi:
1. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan
    rakyat daerah provinsi bersama gubernur;
2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan
    perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama
    bupati/walikota;
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan
    perwakilan desa atau nama lainnya (badan perwakilan
    nagari) bersama dengan kepala desa atau nama lainnya
    (wali nagari).
       Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-
undangan mengandung beberapa prinsip. Bagir Manan
(2004:133) menyebutkan prinsip tersebut sebagai berikut :
1. Peraturan       perundang-undangan    yang    lebih    tinggi
   kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum
   bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau
   berada di bawahnya.
2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus
   bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan
   perundang-undangan yang lebih tinggi.


                           88
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih
    rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan
    peraturan     perundang-undangan       yang     lebih   tinggi
    tingkatannya.
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut
    atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-
    undangan yang lebih tinggi atau paling tidak yang sederajat.
5. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang sejenis
    apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang
    terbaru harus diberlakukan.
         Implikasi tata urutan peraturan perundang-undangan di
atas adalah bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh setiap
organisasi (termasuk Perguruan Tinggi) harus mempedomani
prinsip di atas. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih
rendah tersebut adalah menjabarkan aturan/ketentuan yang
lebih tinggi. Contoh aturan hukum yang dikeluarkan oleh Dekan
tidak boleh bertentangan dengan aturan yang dikeluarkan oleh
Rektor atau Menteri. Begitu juga aturan hukum yang dibuat oleh
lembaga kemahasiswaan tidak boleh bertentangan dan harus
sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Rektor atau aturan
yang lebih tinggi.
         Disamping itu untuk mentaati peraturan hukum itu sangat
diperlukan adanya kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan
terwujud bila semua kita mempunyai komitmen yang tinggi untuk
melaksanakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan bila
hal ini terjadi terciptalah masyarakat yang aman, tertib dan
sejahtera. Kesadaran hukum itu sebetulnya adalah suatu
kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu
patuh dan taat pada hukum. Dalam simposium kesadaran hukum
masyarakat (1975) yang dilaksanakan            Badan Pembinaan
Hukum Nasional (BPHN) ditegaskan bahwa kesadaran hukum
itu antara lain meliputi (a) pengetahuan tentang hukum, (b)
penghayatan terhadap hukum dan (c) ketaatan terhadap hukum.
Ada suatu asumsi yang mengatakan bahwa semakin tinggi taraf
kesadaran hukum seseorang akan semakin tinggi pula ketaatan
dan kepatuhannya terhadap hukum. Dan sebaliknya semakin
rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka semakin
kurang pula ketaatan dan kepatuhannya terhadap hukum.


                            89
           Kesadaran hukum itu berpangkal pada adanya suatu
   pengetahuan tentang hukum yang mengatur hidup dan
   kehidupan. Dari pengetahuan tersebut akan lahir suatu
   pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan
   hukum, hal ini kemudian akan menimbulkan sikap penghayatan
   terhadap hukum tersebut. Apabila sikap ini sudah terwujud
   dengan sendirinya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum
   akan terwujud pula. Kesadaran hukum masyarakat (termasuk
   masyarakat kampus) senantiasa berkembang, oleh sebab itu
   wajarlah bila senantiasa diperlukan pembinaan dan peningkatan
   kesadaran hukum melalui berbagai kesempatan dan kegiatan
   seperti dalam Pengenalan Kehidupan Kampus bagi mahasiswa
   baru. Penegakan hukum (law enforcement) sangat ditentukan
   oleh kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat, penegak
   hukum (polisi, jaksa dan hakim) dan terciptanya hukum yang
   baik. Ketiga komponen penegakan hukum itu harus bersinergi
   dan ditopang oleh faktor ketauladanan dari setiap pemimpin.
              Kesalahan kita selama ini lebih banyak disebabkan
   oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum tersebut. Kita tahu
   adanya aturan, tetapi kita tidak mentaatinya. Oleh karena itu
   marilah kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian lingkungan kita,
   keluarga, sampai kepada masyarakat yang lebih luas untuk
   mentaati peraturan-peraturan hukum tersebut.

3. Hak Asasi Manusia
          Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 39 tahun
   1999, dijelaskan pengertian hak asasi manusia (HAM) seperti
   dalam pasal 1 ayat (1), hak asasi manusia adalah seperangkat
   hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai
   makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya
   yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
   hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta
   perlindungan harkat dan martabat manusia.
   Di samping hak asasi, dalam pasal 67 ditegaskan pula tentang
   kewajiban dasar manusia yaitu setiap orang yang ada di wilayah
   negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan,
   hukum tak tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi
   manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
          Di dalam perundang-undangan negara Indonesia semua
   jenis hak-hak asasi yang harus dilindungi termuat dalam

                               90
berbagai dokumen dan dokumen tersebut hanya dibedakan oleh
jenis perundang-undangannya. Ketentuan tentang perlindungan
hak-hak asasi termuat dalam Pembukaan UUD 1945, Ketetapan
MPR, Undang-Undang No.39 tahun l999 tentang HAM dan
peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak sipil dan politik
itu jelas termuat dalam peraturan perundang-undangan negara
RI seperti:
a. Pembukaan UUD 1945 pada semua alineanya mengandung
     jaminan hak asasi manusia seperti alinea pertama berkenaan
     dengan martabat manusia dan keadilan; alinea kedua hak
     asasi bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya; alinea
     ketiga hak asasi bidang sosial budaya dan politik; dan alinea
     ke empat hak asasi bidang ekonomi, politik, sosial budaya
     dan hankam (H.A.W. Widjaja, 2000 : 66).
b. Undang Undang Dasar 1945.
     Batang tubuh atau isi UUD 1945 sebelum dilakukan
     perubahan (amandemen) mengatur hak asasi manusia
     dalam 7 pasal antara lain adalah pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33
     dan 34. Namun setelah UUK 1945 dilakukan perubahan
     (amandemen) maka ada bagian khusus tentang hak asasi
     manusia yaitu pada BAB XA dengan rincian sebagai berikut:

   Pasal 28 A
   Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
   mempertahankan hidup dan kehidupannya.
   Pasal 28 B
   (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan
        melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
   (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,
        dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari
        kekerasan dan diskriminasi.
   Pasal 28 C
   (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
       pemenuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan
       dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
       teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
       hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
   (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
       memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
       membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

                            91
Pasal 28 D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
      perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
      perlakuan yang sama di hadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat
      imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
      hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan
      yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28 E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
     menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,
     memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
     tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya,
     serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini
     kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai
     dengan hati nuraninya
(3) Setiap orang berhak atas kebebasab berserikat,
     berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28 F
    Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.
Pasal 28 G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
     keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang
     di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman
     dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
     atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atas
     perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia
     dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal 28 H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
    bertempat tinggl, dan mendapatkan lingkungan hidup

                      92
    yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
    kesehatan
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
    perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan
    manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
    keadilan
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
    memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
    sebagai manusia yang bermartabat
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan
    hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
    sewenang-wenang oleh siapapun.
Pasal 28 I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
     kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,
     hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
     pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut
     atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
     manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa
     pun
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
     diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak
     mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang
     bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
     dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
     peradaban
(4) Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan
     hak-hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,
     terutama pemerintah
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia
     sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis,
     maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur,
     dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 28 J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia
    orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,
    berbangsa, dan bernegara
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang
    wajib tunduk kepada pembatasan yang dijalankan

                       93
                Dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas
       dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan.
       Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM
       harus diikuti dengan pemenuhan terhadap kewajiban asasi
       manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam
       kehidupan pribadi, bermasyarakat, bernegara.

   c. Ketetapan MPR No. XVII\MPR\1998 tentang Hak Asasi
      Manusia. Ketetapan    MPR tersebut terdiri dari 10 bab dan
      meliputi 44 pasal.
   d. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
      Manusia yang merupakan tindak lanjut dari Tap. MPR No
      XVII/MPR/1998
   e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang melindungi Hak
      Asasi Manusia. Misalnya KUHP, KUHAP dan sebagainya.

4. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia
          Perlindungan terhadap hak asasi di Indonesia mengalami
   pasang naik dan pasang surut atau maju dan mundur. Maju
   mundurnya itu ditentukan oleh kesadaran bangsa Indonesia.
   Pada awal kemerdekaan ataupun pada saat ini dalam
   masyarakat pedesaan pelanggaran HAM tidak banyak terjadi
   disebabkan karena kesadaran akan nilai-nilai sosial budaya
   masih tinggi. Dalam masyarakat yang penuh dengan
   kekeluargaan dimana rasa tenggang rasa dan kebersamaan
   masih tinggi, social control masih jalan, agama menjadi
   pegangan hidup, maka pelanggaran HAM tidak akan terjadi.
   Munculnya pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia
   sebenarnya berakar dari dua hal; pertama menurunnya
   pengamalan nilai-nilai sosial budaya (Pancasila) dalam
   masyarakat, kedua sistem politik Indonesia yang tidak
   demokratis. Penurunan pengamalan nilai-nilai budaya/ nilai-nilai
   Pancasila dalam masyarakat sejalan dengan masuknya nilai-nilai
   budaya asing yang berakar dari individualisme dan liberalisme.

                              94
Dalam masyarakat yang berasaskan kekeluargaan dan
demokratis hak-hak asasi manusia sudah terlindungi. Hak asasi
manusia akan terancam bila terdapat kebebasan yang
berlebihan dan tidak seimbang dengan kewajiban. Bung Karno
berpendapat bahwa pemikiran tentang hak asasi manusia
merupakan sumber individualisme dan liberalisme karena sangat
menekankan kepada kebebasan manusia sebagai individu
(H.A.W. Widjaja, 2000: 89).
        Pengamalan terhadap nilai-nilai sosial budaya atau
Pancasila oleh penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia
sebenarnya sudah memberikan jaminan terhadap hak asasi
manusia. Masalahnya sekarang adalah pengamalan nilai-nilai
sosial budaya atau Pancasila itu yang jauh dari harapan. Untuk
itu sudah waktunya nilai-nilai sosial budaya atau Pancasila tadi
dituangkan kedalam norma-norma yuridis yang mempunyai
sanksi yang jelas dan tegas. Keberadaan bab dan pasal-pasal
tentang HAM dalam UUD 1945, Ketetapan MPR tentang HAM,
undang-undang yang berkenaan dengan perlindungan hak asasi
manusia di Indonesia sudah merupakan langkah positif untuk itu.
        Pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia selama ini,
dan sulitnya melakukan penyelesaian disebabkan karena
kurangnya peraturan perundang-undangan yang memberikan
jaminan dan petunjuk dalam penyelesaiannya. Semenjak
reformasi telah ada peraturan perundang-undangan yang
memberikan jaminan dan petunjuk dalam penyelesaian masalah
yang sehubungan dengan HAM diantaranya adalah Undang-
undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.
26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; dan UU
No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum.
        Dalam penyampaian pendapat diatur dalam pasal 9 (1)
UU No. 9 Tahun 1998 mengatakan bentuk penyampai-an
pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan bentuk:
a. unjuk rasa atau demontrasi;
b. pawai;
c. rapat umum; dan atau
d. mimbar bebas.
Penyampaian pendapat di muka umum tersebut wajib
diberitahukan secara tertulis kepada Polri oleh yang
bersangkutan, pimpinan atau penanggung jawab kelompok,

                           95
selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam
sebelum kegiatan dimulai (pasal 10 UU No. 9 Tahun 1998).
Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum
setiap warga negara harus memperhatikan kewajiban dan
tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 UU No.
9 Tahun 1998 beserta penjelasannya, diantaranya:
a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, maksudnya
    adalah ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasab
    orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai;
b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum,
    maksudnya      adalah    mengindahkan      norma, agama,
    kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat;
c. mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-
    undangan yang berlaku;
d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum,
    maksudnya adalah perbuatan yang dapat mencegah
    timbulnya bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum,
    baik yang menyangkut orang, barang maupun kesehatan;
e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa,
    maksudnya adalah perbuatan yang dapat mencegah
    timbulnya permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap
    suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat.

       Pembentukan lembaga yang mengurus persoalan HAM
dan pelanggarannya juga merupakan upaya yang memberikan
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lembaga-lembaga
tersebut diantaranya KOMNAS HAM, pusat-pusat/Lembaga
Kajian HAM yang terbentuk di berbagai daerah, LSM dan
sebagainya. Lembaga-lembaga ini di samping berupaya
mensosialisasikan peraturan-peraturan tentang HAM juga
menerima pengaduan-pengaduan pelanggaran HAM dan
meneruskan kepada lembaga yang berwenang untuk
memprosesnya. Upaya yang dilakukan selama ini terkendala
oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya perangkat hukum,
kurangnya bukti-bukti yang lengkap dan keterbatasan penegak
hukum. Oleh karenanya bila telah terjadi pelanggaran hak asasi
maka secepatnyalah hal ini dilaporkan kepada yang berwenang.
       Upaya yang sangat menentukan perlindungan terhadap
pelanggaran HAM adalah melalui peradilan. Peradilan yang kuat
akan memberikan perlindungan yang baik terhadap HAM dan

                          96
berdampak positif terhadap tindakan-tindakan yang menjurus
kepada pelanggaran HAM. Untuk mendukung itu sekarang
sudah ada undang-undang tentang pengadilan hak asasi
manusia yaitu Undang-Undang No. 26 tahun 2000. Undang-
undang itu menetapkan disetiap daerah kabupaten atau
kotamadya ada pengadilan HAM. Pelaksanaan peradilan HAM
juga perlu dukungan penyidik yang berusaha untuk mencari
bukti-bukti yang kuat tentang pelanggaran HAM tersebut.
Bantuan kita bersama dalam memberikan data (bukti) adalah
langkah baik untuk tegaknya HAM di negara Indonesia.
        Lembaga-lembaga pendidikan juga berperan dalam
memberikan perlindungan terhadap HAM. Lembaga-lembaga
pendidikan terutama lembaga pendidikan formal memberikan
pengetahuan dan kesadaran kepada pelajar, siswa atau
mahasiswa tentang hak asasi manusia, prosedur yang harus
ditempuh bila mengetahui adanya pelanggaran terhadap hak
asasi manusia. Kepedulian terhadap hak asasi sudah berarti
menekan peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
        Perlindungan terhadap hak asasi juga ditentukan oleh
sistem politik yang dianut oleh suatu negara. Sistem politik yang
demokratislah yang memberikan jaminan dan perlindungan
terhadap hak asasi manusia terutama hak-hak sipil dan politik.
Sebab hak-hak sipil dan politik tergolong kepada hak-hak negatif.
Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan
dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi atau terlihat minus
(Ifdhal Kasim, 2001: xi). Tetapi apabila negara berperan
intervensionis seperti yang terdapat pada negara-negara yang
otoriter pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik akan
terjadi. Pengalaman negara Indonesia dengan menpraktekan
sestem politik yang tidak demokratis seperti pada zaman Orde
Lama dan Orde Baru jelas memperlihatkan pelanggaran
terhadap hak-hak sipil dan politik. Contoh konkrit dapat
dikemukakan diantaranya: pembubaran DPR hasil pemilu 1955
oleh presiden Soekarno tahun 1960, penolakan permohonan
untuk mendirikan partai politik, pembekuan partai politik,
pembrendelan majalah dan koran, peristiwa Tanjung Priuk,
Peristiwa Dili, Aceh dsb.
        Pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebetulnya
karena terjadinya pengabaian terhadap kawajiban asasi. Sebab
antara hak dan kawajiban merupakan dua hal yang tak

                           97
terpisahkan. Bila ada hak pasti ada kewajiban, yang satu
mencerminkan yang lain. Bila seseorang atau aparat negara
melakukan pelanggaran HAM, sebenarnya dia telah melalaikan
kewajibanya yang asasi. Sebaliknya bila seseorang/kelompok
orang atau aparat negara melaksanakan kewajibanya maka
berarti dia telah memberikan jaminan terhadap hak asasi
manusia. Sebagai contoh di negara kita sudah punya UU No.9
tahun 1998 berkenaan dengan hak untuk menyampaikan
aspirasi secara lisan dan tertulis. Disatu sisi undang-undang
tersebut merupakan hak dari seseorang warga negara, namun
dalam penggunaan hak tersebut terselip kewajiban yang perlu
diperhatikan. Artinya seseorang atau kelompok yang ingin
berunjuk rasa dalam undang-undang tersebut harus memberi
tahu kepada pihak keamanan (Polisi) paling kurang 3 hari
sebelum hak itu digunakan. Hal ini dimaksudkan untuk
menghormati hak orang lain seperti tidak mengganggu
kepentingan orang banyak, mentaati etika dan moral sesuai
dengan budaya bangsa kita. Contoh lain, dalam lingkungan
kampus dapat saja terjadi mahasiswa yang melakukan kegiatan
seperti diskusi yang bebas mengemukakan pendapat tetapi
mereka dituntut pula menghormati hak-hak orang lain agar tidak
terganggu. Begitu pula kebebasan untuk mengembangkan
kreativitas, minat dan kegemaran (olah raga, kesenian, dll) tetapi
hendaklah diupayakan agar kegiatan tersebut tidak mengganggu
kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa atau warga
kampus lainnya yang juga merupakan haknya. Banyak contoh
lain dalam lingkungan kita baik di kampus maupun di dalam
masyarakat yang menuntut adanya keseimbangan antara hak
dan kewajiban. Untuk itu marilah kita laksanakan apa yang
menjadi hak dan kewajiban kita dan itu termuat dalam berbagai
aturan/norma yang ada dalam negara dan masyarakat.




                            98
C. KESIMPULAN DAN SARAN
   1 Demokrasi bukanlah kebebasan tanpa batas, tetapi dinamika
      demokrasi harus berada dalam bingkai nilai-nilai dan aturan
      hukum. Oleh karenanya bila kita ingin mewujudkan kehidupan
      demokrasi peganglah nilai-nilai budaya kita dan taatilah aturan
      hukum yang ada.
   2. Setiap manusia dimanapun berada senantiasa terikat oleh aturan
      atau norma kehidupan. Sebelum kemerdekaan, para pendiri
      negara (the founding fathers) Indonesia ternyata sudah
      memikirkan konsep bagi negara hukum yang kemudian
      dirumuskan dengan tegas dalam konstitusi. Pasal 1 ayat (3)
      UUD 1945 menegaskan “Negara Indonesia adalah negara
      hukum“. Oleh karenanya dalam negara Indonesia yangb
      berdasar atas hukum (rechtsstaat ; the rule of law) setiap warga
      negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.
      Mahasiswa sebagai bagian intergral dari masyarakat dan warga
      kampus sepantasnya menjadi pelopor dalam penegakan hukum,
      taat dan sadar hukum.
   3. Perlindungan hak-hak asasi manusia selain deberikan oleh nilai-
      nilai Pancasila juga dituangkan kedalam norma-norma hukum
      dalam bentuk peraturan perundang-undangan diantaranya :
      Pembukaan UUD 1945, Ketetapan MPR No.XVII/MPR/ 1998, UU
      No.39 tahun 1998 tentang HAM, UU No.26 tahun 2000 tentang
      pengadilan HAM, UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan
      menyampaikan pendapat dimuka umum, KUHP serta KUHAP.
      Sekarang marilah kita laksanakan aturan-aturan tersebut dan
      nilai-nilai yang termiat didalamnya.
   4. Upaya perlindungan yang dilakukan terhadap HAM adalah
      dengan membentuk lembaga-lembaga seperti KOMNAS HAM,
      Lembaga/pusat kajian HAM di setiap daerah, Pengadilan HAM
      disetiap Kabupaten, selain memproses pelangaran-pelangaran
      yang selama ini terjadi juga melakukan pengkajian terhadap
      HAM dan sosialisasi aturan-aturan tentang HAM. Lembaga
      pendidikan baik formal ataupun non formal juga berperan dalam
      menanamkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan
      pelaksanaan hak dan kewajiban yang asasi. Marilah kita dukung
      upaya yang telah menjadi kebijakan negara kita.




                                 99
D. METODA
   Materi disajikan dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi.

E. TINGKAT PELAKSANAAN
    Pelaksanaan kegiatan dilakukan di tingkat fakultas menurut gugus
    yang telah ditetapkan.




                                100

								
To top