HAK ASASI MANUSIA BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA MENURUT - PDF

Document Sample
HAK ASASI MANUSIA BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA MENURUT - PDF Powered By Docstoc
					     HAK ASASI MANUSIA BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA
                 MENURUT PERUBAHAN UUD 1945
                                                      Oleh :
                                                I MADE SUBAWA
                                           ( Bagian Hukum Tata Negara )


 ABSTRAK

        Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan
 harus dilindungi secara hukum. Oleh karena itu tidak dapat dikurangi, dirampas dan karenanya harus
 dipertahankan.
        Di Indonesia dalam Bab XA Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan mengenai hak asasi
 manusia. Namun kaitannya dengan hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya, identifikasinya belum rinci
 dan jelas. Oleh karena hak-hak yang berkaitan dengan hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya, masih tersebar
 dalam Pasal-Pasal Perubahan UUD 1945.
       Pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, terjadi ketika negara gagal memenuhi hak-hak
 asasi yang dimaksud. Dalam hal ini individu atau masyarakat mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan
 terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, melalui advokasi.

 Kata Kunci : Hak asasi ekonomi, sosial dan budaya, wajib dipenuhi, pelanggaran, advokasi.

 ABSTRACT

 Human right is elementary rights which naturally attach at human it self, having the character as universal and
 have to judicial protect. Therefore cannot lessen, to be hijacked and for this reason have to be defended.

 In Indonesia in Chapter of XA the changed of constitution 1945 determined about human right. But its bearing
 with rights in economic section, social and culture, identify have not yet detail and clear. Because of rights related
 to rights in economic area, social and culture, still spread over the changed of constitution 1945.

 Impact to rights of economic, social and culture, happened when state fail to fulfill such basic rights wich meant.
 In this case individual or citizens have the right to claim accomplishment to rights of economic, social and culture,
 through advocatie.

 Keyword : Rights Basic of economic, social and culture, appreciative to fulfill, impact, advocatie.


I. PENDAHULUAN                                                     atau lebih dikenal dengan istilah “Hak asasi
                                                                   manusia”.(Ramdlon Naning; 1982 : 97)
1.   Latar Belakang Masalah
                                                                   Meriam Budiardjo, mengemukakan bahwa :
           Hak asasi manusia dalam bahasa Prancis
     disebut “Droit L'Homme”, yang artinya hak-hak                        “Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki
     manusia dan dalam bahsa Inggris disebut “Human                manusia yang telah diperoleh daqn dibawanya
     Rights”. Seiring dengan perkembangan ajaran                   bersamaan dengan kelahirannya di dalam
     Negara Hukum, di mana manusia atau warga                      kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa
     negara mempunyai hak-hak utama dan mendasar                   hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar
     yang wajib dilindungi oleh Pemerintah, maka                   baqngsa, ras, agama, kelamin dank arena itu
     muncul istilah “Basic Rights” atau “Fundamental               bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah
     Rights”. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa                   bahwa      manusia      memperoleh      kesempatan
     Indonesia adalah merupakan hak-hak dasar manusia              berkembang sesuai dengan harkat dan cita-citanya.
                                                                   (Meriam Budiardjo; 1980 : 120)


Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008                                                                            1
          Di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun           Oleh karena itu maka hak mengandung arti
   1999 tentang hak asasi manusia, dalam menimbang        membatasi kekuasaan berdaulat dari pemerintah.
   huruf b ditentukan bahwa :                             (Yudana Sumanang; 1970 : 5)
       Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang         Isi dari pada hak asasi manusia hanya dapat
       secara kodrati melekat pada diri manusia,          ditelusuri lewat penelusuran aturan hukum dan
       bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu   moral yang berlaku dalam masyarakat. John Locke
       harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan     (1632-1704) yang dikenal sebagai bapak hak asasi
       tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas     manusia, dalam bukunya yang berjudul “Two
       oleh siapapun.                                     Treatises On Civil Government”, menyatakan
                                                          tujuan Negara adalah untuk melindungi hak asasi
          Pengertian hak asasi dikemukakan oleh para
                                                          manusia warga negaranya. Manusia sebelum hidup
   sarjana di atas maupun dalam Undang-undang No.
                                                          bernegara atau dalam keadaan alamiah (status
   3 tahun 1999 adalah hak-hak alamiah dari manusia.
                                                          naturalis) telah hidup dengan damai dengan haknya
                                                          masing-masing, yaitu hak untuk hidup, hak atas
             Leach Levin seorang aktivis hak asasi        kemerdekaan dan hak atas penghormatan terhadap
   manusia         Perserikatan      Bangsa-Bangsa        harta miliknya, yang semua itu merupakan
   mengemukakan bahwa konsep hak asasi manusia            propertinya.(Dikutif dari I Dewa Gede Atmadja;
   ada dua pengertian dasar, yaitu :                      2002 ;3-5)

   Pertama, ialah bahwa hak asasi manusia tidak bisa      Di Indonesia berdasarkan Perubahan UUD 1945
   dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia karena       dalam Bab XA ditentukan mengenai Hak Asasi
   ia sorang manusia. Hak adalah hak-hak moral yang       manusia. Namun kaitannya dengan hak-hak di
   berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak      bidang ekonomi, sosial dan budaya identifikasinya
   itu bertujuan untuk menjamin matabat setiap            belum rinci dan jelas. Oleh karena hak-hak yang
   manusia (Natural Rights).                              berkaitan dengan hak dibidang ekonomi, sosial dam
                                                          budaya masih tersebar dalam pasal-pasal yang ada.
   Kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak menurut
   hukum, yang dibuat melalui proses pembentukan          Dengan penelusuran melalui pendekatan sejarah,
   hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara         maka ditemukan perkembangan dari ha-hak
   nasional maupun secara internasional. Dasar dari       dibidang ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak
   hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintah,   ekonomi, sosial dan budaya lazimnya dikatagorikan
   yaitu persetujuan dari para warga negara, yang         sebagai hak-hak positif (Positive Rights) yang
   tunduk kapada hak-hak itu dan tidak hanya tata         dirumuskan dalam bahasa “rights to” (hak atas),
   tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang     sedangkan hak-hak sipil dan politik dikategorikan
   pertama.(Levin, Leach; terjemahan Ny.Nartomo;          sebagai hak-hak negative (Negative Rights ) yang
   1987 :3)                                               dirumuskan dalam bahasa “freedom from”
                                                          (kebebasan dari). Sebagai hak-hak positif, hak-hak
   Pengertian hak asasi manusia sebagai hak-hak           ekonomi, sosial dan budaya dipahami sebagai hak-
   menurut hukum mempunyai pengertian yang lebih          hak yang tidak dapat dituntut di muka pengadilan
   luas, bukan saja hak-hak alamiah atau hak moral        (non-justicible), sebaliknya dengan hak-hak sipil
   saja, tetapi juga meliputi hak-hak menurut hukum       dan politik, sebagai hak-hak negative, dapat
   yang dibuat oleh badan yang berwenang dalam            dituntut di muka pengadilan. (Kasim, dalam Kasim
   negara.                                                dan Arus: xii-xiv).
   Yang dimaksud dengan hak dalam pembicaraan             Pemahaman hak-hak asasi manusia atas hak-hak
   mengenai hak asasi manusia diartikan sebagai suatu     positif hak-hak negatif tersebut mulai ditinggalkan.
   lingkungan keadaan atau daerah kebebasan               Sekarang ini mulai diterima pendapat, bahwa
   bertindak dimana pemerintah tidak mengadakan           pelanggaran atas hak-hak ekonomi, sosial dan
   pembatasannya, sehingga membiarkan kepada              budaya juga bisa dimajukan dalam pengadilan.
   individu atau perseorangan untuk memilih sendiri.      Indikasinya dapat dicermati dalam pendapat pakar


Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008                                                                 2
     hukum asasi manusia yang dituangkan dalam                (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
     Pinsip-Prinsip Limbung dan Pedoman Mastricht,                 berdasar atas asas kekeluargaan.
     maupun sejumlah yurisprudensi dari badan
                                                              (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi
     peradilan hak-hak asasi manusia tingkat
                                                                   Negara dan yang menguasai hajat hidup orang
     internasional maupun regional Eropa.
                                                                   banyak dikuasai oleh Negara.
          Pelanggaran atas hak-hak ekonomi, sosial dan
                                                              (3). Perekonomian     nasional    diselenggarakan
     budaya terjadi ketika negara gagal memenuhi hak-
                                                                   berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
     hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam sistem
                                                                   prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
     hukum (-internasional) hak asasi meletakan
                                                                   berkelanjutan,   berwawasan      lingkungan,
     kewajiban pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan
                                                                   kemandirian,    serta     dengan     menjaga
     budaya pada negara. Manakala negara gagal dalam
                                                                   keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
     kewajibannya itu, maka telah terjadi pelanggaran
                                                                   nasional.
     atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
                                                                   Penelusuran dalam kepustakaan ditemukan
          Di pihak lain, individu atau kelompok individu
                                                              bahwa hak asasi manusia bidang ekonomi adalah
     mempunyai hak umtuk menuntut pemenuhan hak-
                                                              hak      yang    berkaitan    dengan     akitivitas
     hak ekonomi, sosial dan budaya yang salah satunya
                                                              perekonomian, perburuhan, hak mempero!eh
     adalah melalui advokasi yakni menanggapi
                                                              pekerjaan, perolehan upah dan hak ikut serta dalam
     kepentingan warga untuk mentransformasikan hak-
                                                              serikat buruh.
     hak ekonomi, sosial dan budaya yang formal
     menjadi hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan        - Hak memperoleh Pekerjaan.
     yang sesungguhnya dan efektif. Tuntutan itu                 Deklarasi Umum Persenkatan Bangsa-dangsa
     beranjak dari prinsip bahwa hak-hak ekonomi,           (PBB) tentang HAM, dalam pasal 23 ayat (1)
     sosial dan budaya merupakan hak hukum seperti          menentukan “setiap orang berhak atas pekerjaan
     halnya hak-hak sipil dan politik. (Dikutif dari        berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas
     Marhaendra Wija Atmaja; 2004 : 1-2)                    syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas
          Tulisan ini bermaksud menguraikan hak-hak         perlindungan terhadap pengangguran.
     ekonomi,sosial dan budaya menurut perubahan                 Dalam International Covenant on Economc,
     UUD 1945. Untuk itu dirumuskan pertanyaannya           Social and Cultural 1966, pasal 6 ayat (1) menentukan
     yaitu : Bagaimana mengenai hak-hak ekonomi,            “negara-negara peserta perjanjian ini mengakui hak
     sosial dan budaya diatur menurut perubahan             untuk bekerja yang meliputi setiap orang atas
     Undang-Undang Dasar 1945 ?                             kesempatan memperoleh nafkah dengan melakukan
                                                            pekerjaan yang secara bebas dipilihnya atau
II. PEMBAHASAN HAK-HAK EKONOMI                              diterimanya dan akan mengambil tindakan-tindakan
    SOSIAL DAN BUDAYA MENURUT                               yang layak dalam melindungi hak ini”.
    PERUBAHAN UUD 1945                                           Kecuali itu, dalam pasal 38 Undang-undang
1.   Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi.                      Nomor 39 Tahun 1999 menentukan :“setiap warga
                                                            negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan
            Di dalam Pasal 27 ayat (2) Perubahan UUD
                                                            kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak (ayat
     1945 ditentukan : “Tiap-tiap warga Negara berhak
                                                            1). Selain itu ditentukan “setiap orang berhak dengan
     atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
                                                            bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak
     kemanusiaan”. Dalam Pasal 28D ayat (2)
                                                            pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil
     Perubahan UUD 1945 ditentukan :Setiap orang
                                                            (ayat 2). Setiap orang baik. pria maupun wanita yang
     berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
                                                            melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara
     perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
                                                            atau serupa berhak atas upah serta syarat-syarat
     kerja.
                                                            perjanjian kerja yang sama (ayat 3). Sedangkan ayat 4
            Selanjutnya khusus mengenai perekonomian        menentukan “ setiap orang baik pria maupun wanita
     diatur dalam Pasal 33 Perubahan UUD 1945 yaitu :       dalam rnelakukan pekerjaan yang sepadan dengan

Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008                                                                     3
 martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil           Piagam dalam Dekiarasi Umum Perserikatan
 sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin            Bangsa Bangsa 1948, pada pasal 23 ayat (4)
 kelangsungan kehidupan keluarga.                        menentukan :”setiap orang herhak mendirikan dan
                                                         memasuki serikat-serikat kerja untuk melindungi
- Hak mendapat upah yang sama.                           kepentingannya.    Pengaturan   dala  Perjañjian
                                                         International Tahun 1966 tentang HAM ekonomi,
       Untuk menciptakan keadilan, maka perolehan
                                                         sosial dan budaya, pada pasal 8 antara lain
 upah antara pria dan wanita diharapkan tidak berbeda
                                                         menentukan :
 dalam hal jenis kelamin dan kualitas pekerjaan yang
 sama. The Universal Declaration of Human Rights         1.        Negara-negara         Peserta   Perjanjian   berusaha
 1948, dalam pasal 23 ayat (2) menentukan “setiap                  menjamin :
 orang dengan tidak ada perbedaan, berhak atas
                                                                   a.        hak setiap orang membuat serikat buruh dan
 pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama”.
                                                                             menjamin anggota serikat buruh menurut
        Hal yang sama juga diatur secara rinci dalam                         pilihannya, hanya tunduk pada peraturan
 pasal 7 International Covenant on Economic, Social                          organisasi yang bersangkutan, demi promosi
 and Cultural menetukan “negara-negara peserta                               dan perlindungan bagi kepentingan ekonomi
 perjanjian mcngakui hak setiap orang akan                                   dan sosialnya. Tidak boleh dikenakan
 kenikmatan kondisi kerja yang adil dan                                      pembatasan-pembatasan              terhadap
 menyenangkan yang mejamin :                                                 pelaksanaan hak ini kecuali yang diatur
                                                                             dengan undang-undang dan yang diperlukan
   a.   Pemberian upah bagi semua pekerja, sebagai
                                                                             dalam     masyarakat    demokrasi       bagi
        minimum dengan :
                                                                             kepentingan keamanan nasional atau
        1) Gaji yang adil dan upah yang sama untuk                           ketertiban umum atau demi perlindungan
           pekerjaan yang sama nilainya tanpa                                terhadap hak dan kebebasan orang lain ;
           perbedaan apapun, terutama wanita yang
                                                              b.             hak serikat buruh untuk mendirikan federasi
           dijamin kondisi kerjanya tidak kurang dan
                                                                             atau konfederasi nasional dan hak
           kondisi yang dinikmati oleh pria, dengan
                                                                             konfederasi membentuk atau menjadi
           gaji yang sama untuk pekerjaan yang
                                                                             organisasi senikat buruh internasional;
           sama.
                                                                        c.     hak serikat buruh untuk berperan secara
        2) Penghidupan yang layak untuk dirinya dan
                                                                               bebas, tanpa pembatasan kecuali yang
           keluarganya sesuai dengan ketentuan-
                                                                               diatur oleh undang-undang dan yang
           ketentuan dalam perjanjian.
                                                                               diperlukan dalam masyarakat demokrasi
   b.   Kondisi keja yang aman dan sehat;                                      demi kepentingan keamanan nasional atau
   c.   Persamaan kesempatan untuk setiap orang                                ketertiban umum atau demi perlindungan
        untuk dipromosikan pekerjaannya ke tingkat                             terhadap hak dan kebebasan orang lain;
        yang lebih tinggi, tanpa pertimbangan lain                      d.     hak mogok, asalkan sesuai dengan hukum
        kecuali senioritas dan kecakapan;                                      dari negara-negara tertentu.
   d.   Istirahat, santai dan pembatasan dan jam kerja        2.        Pasal ini tidak mencegah pengenaan
        yang layak dan liburan berkala.dengan upah                      pembatasan hukum terhadap pelaksanaan hak-
        dan juga upah pada hari libur umum.                             hak ini oleh anggota-anggota angkatan
   Hal yang sama dalam hukum positif Indonesia                          bersenjata atau kepolisian atau pementah
   diatur dalam pasal 38 Undang-undang tentang Hak                      negara yang bersangkutan.
   Asasi Manusia.                                             3.        Tidak ada sesuatu dalam pasal ini yang akan
                                                                        memberi wewenang kepada negara negara
- Hak ikut serta dalam Serikat Buruh.                                   Peserta pada Konvensi Organisasi Perburuhan
                                                                        Internasional   1948    tentang   kebebasan
                                                                        Perserikatan dan Perlindungan terhadap hak

Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008                                                                            4
          berorganisasi guna membuat Undang-undang                rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
          sedemikian rupa yang akan merugikan,                    yang diatur dengan Undang-undang.
          jaminan-jaminan yang ditentukan dalam
                                                                  Ayat (4) Negara memprioritaskan
          Konvensi tersebut.
                                                                  anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
     Pengaturan yang sama secara yuridis formal juga              20 % dari anggaran pendapatan dan
     diakui di Indonesia yaitu melalui Undang-undang              belanja Negara serta dari anggaran
     HAM pasal 39. Disebutkan, setiap orang berhak                pendapatan dan belanja daerah untuk
     untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh             memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
     dihambat untuk menjadi anggotanya demi                       pendidikan nasional.
     melindungi dan memperjuangkan kepentingannya
                                                                  Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu
     serta dengan ketentuan peraturan perundang-
                                                                  pengetahuan dan tehnologi dengan
     undangan. (Dikutif dari Johanes Usfunan; 2002 :
                                                                  menjungjung tinggi nilai-nilai agama dan
     11-13)
                                                                  persatuan bangsa untuk kemajuan
                                                                  peradaban serta kesejahteraan umat
2.   Hak Asasi Manusia di bidang Sosial dan Budaya
                                                                  manusia.
     a.   Hak asasi Manusia di bidang Sosial
                                                         b.   Hak Asasi manusia di bidang Budaya
          Hak asasi manusia bidang sosial adalah hak
          asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas        Hak asasi manusia dalam bidang budaya dapat
          jaminan sosial, hak atas perumahan dan hak          diidentifikasi sebagai berikut.
          atas pendidikan. Dalam Perubahan UUD 1945           Ø   Pasal 28C Perubahan UUD 1945
          ditentukan sbb.:                                        menentukan bahwa :”Setiap orang berhak
          Ø   Pasal 28H ayat (3) Perubahaqn UUD 1945              mengembangkan diri melalui pemenuhan
              menentukan :”Setiap orang berhak atas               kebutuhan dasarnya, berhak mendapat
              jaminan sosial yang memungkinkan                    pendidikan dan memperoleh manfaat dari
              pengembangan dirinya secara utuh sebagai            ilmu pengetahuan dan tehnologi, seni dan
              manusia yang bermantabat.                           budaya, demi meningkatkan        kualitas
                                                                  hidupnya dan demi kesejahteraan umat
          Ø   Pasal 28H ayat (1) Perubahan UUD 1945               manusia.
              menentukan: “Setiap orang berhak hidup
              sejahtera lahir dan batin, bertempat            Ø   Pasal 28I ayat (3) Perubahan UUD 1945
              tinggal, dan mendapatkan lingkungan                 menentukan bahwa:”Identitas budaya dan
              hidup yang baik dan sehat serta berhak              hak masyarakat tradisional dihormati
              memperoleh pelayanan kesehatan.                     selaras dengan perkembangan zaman dan
                                                                  peradaban.
          Ø   Pasal 31 Perubahan UUD 1945
              menentukan tentang pendidikan dan               Ø   Pasal 32 Perubahan         UUD      1945
              kebudayaan yaitu :                                  menentukan :

              Ayat (1) Setiap warga Negara berhak             Ayat (1) Negara memajukan kebudayaan
              mendapat pendidikan                             nasional Indonesia ditengah peradaban dunia
                                                              dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam
              Ayat (2) Setiap warga Negara wajib              memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
              mengikuti    pendidikan    dasar dan            budayanya.
              pemerintah wajib membiayainya.
                                                              Ayat (2) Negara menghormati dan memelihara
              Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan            bahasa daerah sebagai kekayaan budaya
              menyelenggarakan satu system pendidikan         nasional.
              nasional yang meningkatkan keimanan
              dan ketakwaan serta aklak mulia dalam                Di dalam Perubahan         UUD    1945
                                                              ditegaskan bahwa setiap        orang   wajib


Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008                                                              5
            menghormati hak asasi manusia orang lain                       penghidupan yang      layak   bagi
            dalam tertib kehidupan bermasyarakat,                          kemanusiaan.
            berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan
                                                                       Ø   Pasal 28D ayat (2) Setiap orang
            hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
                                                                           berhak   untuk   bekerja   serta
            tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
                                                                           mendapat imbalan dan perlakuan
            dengan Undang-undang dengan maksud
                                                                           yang adil dan layak dalam
            semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
                                                                           hubungan kerja.
            penghormatan atas hak dan kebebasan orang
            lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil                 Ø   Pasal 33 ayat (1) Perekonomian
            sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai                  disusun sebagai usaha bersama
            agama, dan ketertiban umum dalam suatu                         berdasar atas asas kekeluargaan.
            masyarakat demokratis.                                         Ayat (2) Cabang-cabang produksi
                                                                           yang penting bagi Negara dan yang
                    Berangkat dari ketentuan tersebut,
                                                                           menguasai hajat hidup orang
            maka perlindungan , pemajuan, penegakan, dan
                                                                           banyak dikuasai oleh Negara. Ayat
            pemenuhan hak asasi manusia adalah
                                                                           (3) Bumi dan air dan kekayaan alam
            merupakan tanggung jawab Negara, terutama
                                                                           yang terkandung di dalamnya
            pemerintah. Untuk menegakan dan melindungi
                                                                           dikuasai    oleh     Negara     dan
            hak asasi manusia sesuai dengan prinsip
                                                                           dipergunakan untuk sebesar-besar
            Negara hukum yang demokratis, maka
                                                                           kemakmuran rakyat. Ayat (4)
            pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur,
                                                                           Perekonomian               nasional
            dan dituangkan dalam peraturan perundang-
                                                                           diselenggarakan    berdasar    atas
            undangan.
                                                                           demokrasi ekonomi dengan prinsip
                 Maka dalam rangka memenuhi semua itu                      kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
            dikeluarkan antara lain:                                       berkelanjutan,         berwawasan
                                                                           lingkungan, kemandirian, serta
            Ø        Perubahan UUD 1945 (Bab XA tentang
                                                                           dengan menjaga keseimbangan
                     Hak Asasi Manusia)
                                                                           kemajuan dan kesatuan ekonomi
            Ø        UU RI NO.39 Tahun 1999 Tentang Hak                    nasional.
                     Asasi Manusia.
                                                                  c.   Hak asasi manusia di bidang sosial dan
            Ø        UU RI NO.26 Tahun 2000 Tentang                    budaya di atur dalam :
                     Pengadilan Hak asasi manusia.
                                                                       Ø   Pasal 28H ayat (3) Setiap orang
            Ø        Dan peraturan-peraturan lainnya                       berhak atas jaminan sosial yang
                                                                           memungkinkan      pengembangan
                                                                           dirinya secara utuh sebagai
III.   PENUTUP                                                             manusiayang bermantabat.
       1.       KESIMPULAN                                             Ø   Pasal 28H ayat (1) Setiap orang
                a.     Identifikasi hak asasi manusia di bidang            berhak hidup sejahtera lahir batin,
                       ekonomi, sosial dan budaya tersebar                 bertempat tinggal, dan mendapatkan
                       dibeberapa Pasal dalam Perubahan UUD                lingkungan hidup yang baik dan
                       1945.                                               sehat serta berhak memperoleh
                                                                           pelaayanan kesehatan.
                b.     Hak asasi manusia di bidang ekonomi di
                       atur dalam :                                    Ø   Pasal 31 ayat (1) Setiap warga
                                                                           Negara      berhak       mendapat
                       Ø   Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga
                                                                           pendidikan. Ayat (2) Setiap warga
                           negaraberhak atas pekerjaan dan
                                                                           negarawajib mengikuti pendidikan
                                                                           dasar dan pemerintah wajib


Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008                                                                 6
                  membiayainya. Ayat (3) Pemerintah           sosial dan budaya. Advokasinya lebih menjamin
                  mengusahakan                   dan          kepastian hukum dan keadilan.
                  menyelenggarakan satu system
                  pendidikan            nasionalyang
                                                          DAFTAR BACAAN
                  meningkatkan      keimanan     dan
                  ketakwaan serta akhlak mulia dalam      Dewa Gede Atmadja; 2002. Hak-hak Sipil dan Pilitik,
                  rangka mencerdaskan kehidupan                Denpasar : Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi
                  bangsa yang diatur dengan Undang-            Bali.
                  undang.                                 Johanes Usfunan; 2002. Hak Asasi Manusia Bidang
              Ø   Pasal 28C ayat (1) Setiap orang               Ekonomi, Sosial dan Budaya, Denpasar : Biro
                  berhak     mengembangkan      diri            Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali.
                  melalui pemenuhan       kebutuhan       Kasim, Ifdhal dan Johanes da Masenus Arus,ed.,2001.
                  dasarnya,     berhak     mendapat            Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Esai-Esai
                  pendidikan     dan    memperoleh             Pilihan, Buku 2, Terjemahan, Jakarta : Penerbit
                  manfaat dari ilmu pengetahuan dan            Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
                  teknologi, seni dan budaya, demi
                                                          Levin, Leach;1987. Terjemahan NY. Nartomo, Hak-hak
                  meningkatkan kualitas hidupnya
                                                                Asasi manusia, Tanya Jawab, Jakarta : Penerbit
                  dan demi kesejahtera-an umat
                                                                Pradnya Paramita.
                  manusia.
                                                          Marhaendra Wija atmadja, 2004. Hak-hak Ekonomi,
              Ø   Pasal 28I ayat (3) Identitas budaya
                                                               Sosial, dan Budaya : Kewajiban Negara,
                  dan hak masyarakat tradisional
                                                               Pelanggaran, dan Advokasi, Denpasar :
                  dihormati      selaras       dengan
                                                               Sekretariat daerah Propinsi Bali.
                  perkembangan        zaman       dan
                  peradaban.                              Meriam Budiardjo, 1980. Dasar-dasar Ilmu Politik,
                                                               Jakarta : Penerbit PT Gramedia.
              Ø   Pasal 32 ayat (1) Negara
                  memajukan kebudayaan nasional           Ramdlon Naning, 1982. Gatra Ilmu Negara, Jakarta :
                  Indonesia ditengah peradaban dunia           Penerbit Liberty Yogyakarta, PT Gramedia.
                  dengan     menjamin      kebebasan
                                                          Ramdlon   Naning, 1982.       Gatra Ilmu Negara,
                  masyarakat dalam memelihara dan
                                                               Yogyakarta : Liberty.
                  mengembangkan             nilai-nilai
                  budayanya.      Ayat (2) Negara         Yudana Sumanang, 1970. Hak-hak Asasi Manusia,
                  menghormati      dan   memelihara            Jakarta : PT Gunung Agung.
                  bahasa daerah sebagai kekayaan          Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
                  budaya nasional.                             Indonesia tahun 1945
                                                          Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 Tentang hak
2.   SARAN-SARAN                                               Asasi manusia

     Ke depan di Indonesia perlu lebih ditingkatkan       Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 Tentang
     pemenuhan hak asasi manusia di bidang ekonomi,            Pengadilan Hak Asasi manusia.




Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008                                                                 7