Analisis tentang kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap Analisis tentang kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap

Document Sample
Analisis tentang kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap Analisis tentang kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap Powered By Docstoc
					Analisis tentang kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap penegakkan hak asasi manusia
dalam bidang sipil dan politik di Indonesia ditinjau dari undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang
hak asasi manusia

Agus Hermawan


Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui bentuk kewajiban dan tanggung Pemerintah dalam penegakkan
hak asasi manusia khususnya di bidang sipil dan politik menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia dan mengetahui apakah kewajiban dan tanggung jawab negara yang dilakukan
Pemerintah tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhinya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk
penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau
data-data sekunder yang selanjutnya direkonstruksi menjadi rangkaian penelitian. Pendekatan penelitian
yang digunakan melalui pendekatan sejarah, konsep dan perundang-undangan. Jenis data yang
dipergunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu penelitian kepustakaan
baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data
menggunakan analisis data kualitatif.

Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap penegakkan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik di
Indonesia di ukur dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia belum
dilaksanakan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari dua faktor penting yang mempengaruhinya yaitu jalur
perundang-undangan dan faktor yang kedua adalah jalur peradilan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil
bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik ternyata belum mampu menyelesaikan persoalan tentang hak asasi
manusia di bidang sipil maupun politik. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut lebih menitik
beratkan pada aspek prosedural tentang pers maupun politik.

Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia di bidang sipil dan politik
diharapkan dapat terpenuhi dengan adanya kepastian hukum yang jelas dari negara baik dari aspek
perundang-undangan maupun aspek peradilan. Hal ini penting agar pengakuan dan penegakkan maupun
penyelesaian pelanggaran terhadap hak asasi manusia baik di bidang sipil maupun politik dapat benar-benar
dipenuhi oleh negara sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap penegakkan hak asasi
manusia di bidang sipil dan politik.




                                                   1/1