1 LAPORAN AMERIKA SERIKAT TENTANG PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA

LAPORAN AMERIKA SERIKAT TENTANG PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI

INDONESIA TAHUN 1997





Departemen Luar Negeri Amerika Serikat

Dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi, dan Perburuhan, 30 Januari 1998





INDONESIA



Meskipun pada permukaannya patuh pada bentuk-bentuk demokrasi, sistem politik Indonesia tetap

sangat otoriter. Pemerintah didominasi oleh suatu elit terdiri dari Presiden Soeharto (sekarang dalam

masa jabatan lima tahun keenam), kerabat dekatnya, dan militer. Pemerintah mewajibkan kepatuhan

terhadap ideologi negara Pancasila yang menekankan pada musyawarah dan mufakat, tapi Pancasila

juga dipakai untuk membatasi pembangkang, memaksakan kesatuan sosial dan politik, serta merintangi

perkembangan unsur oposisi. Badan peradilan dengan efektif didudukkan di bawah cabang eksekutif

dan golongan militer, dan korup.



Misi utama ABRI yang beranggotakan 450.000 orang, termasuk 175.000 polisi, adalah menjaga

keamanan dan kestabilan dalam negeri. Meskipun jumlah perwira ABRI maupun purnawirawan yang

menduduki posisi-posisi kunci di pemerintahan sudah berkurang, golongan militer mempertahankan

kekuatan non-militernya di bawah konsep dwifungsi ABRI yang memberinya peranan politik dan sosial

dalam “membangun bangsa”. Militer dan polisi terus melakukan berbagai pelanggaran hak asasi.



Krisis moneter yang menyerang kawasan itu di pertengahan tahun memperlambat pertumbuhan

ekonomi yang sangat kuat dan cepat di tahun-tahun sebelumnya. Manfaat dari pembangunan ekonomi

tersebar luas dan tingkat hidup meningkat cukup tinggi, tetapi sejumlah besar penduduk masih tetap

miskin. Korupsi yang parah tetap menjadi masalah. Berbagai kerusuhan sporadis menuntut

pemerintah agar bertindak lebih efektif dalam menangani ketidakseimbangan ekonomi dan sosial. Di

kawasan pedesaan, ketidakpuasan sering terpusat pada keluhan para pemilik tanah sempit -- terutama

mereka yang tergusur dari tanah mereka oleh kepentingan ekonomi dan militer yang kuat. Di

beberapa daerah, eksploitasi sumber alam menyebabkan kemerosotan lingkungan dengan akibat sosial

yang merugikan.



Pemerintah terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Tekanan yang meningkat bagi perubahan

oleh para aktivis dan lawan politik mendapat reaksi keras dari pemerintah sebelum pemilihan umum

bulan Mei. Pemerintah menunjukkan bahwa mereka tidak akan mentolerir tantangan terhadap unsur

dasar sistem politik dengan menahan dan mengadili beberapa pengritiknya. Pemerintah menjaga ketat

kekangan mereka pada proses politik, dan pada pemilihan anggota DPR bulan Mei, sebagaimana di

lima pemilu sebelumnya sejak 1971, mengingkari hak warganegara untuk mengubah pemerintah secara

demokratis. Struktur sistem politik tetap menjamin kemenangan bagi partai yang berkuasa, GOLKAR,

yang berhasil memperoleh kemenangan terbesar selama ini. Pemerintah tidak mengizinkan pemimpin



1

PDI yang tergusur, Megawati Sukarnoputri, dan pendukungnya untuk ikut dalam pemilihan umum

atau berkoalisi dengan PPP yang beraliran Islam. Pemilihan dan kampanye dicemari oleh tuduhan

kecurangan nyata serta bentrok sporadis tapi cukup besar di antara partai-partai termasuk GOLKAR

yang disponsori pemerintah. Petugas keamanan terus melakukan pembunuhan sewenang-wenang,

termasuk terhadap penduduk sipil tak bersenjata, penghilangan orang, penyiksaan dan perlakuan buruk

terhadap tahanan, dan penangkapan serta penahanan secara sewenang-wenang. Dalam praktek,

perlindungan hukum terhadap penyiksaan tidak memadai. Kondisi penjara tetap buruk. Badan

peradilan disusupi oleh korupsi dan tetap tunduk pada cabang eksekutif yang menggunakan pengadilan

untuk menghukum pengritik dan lawan politik pemerintah. Kebanyakan pengadilan menolak untuk

mendengarkan tuntutan hukum di seluruh Indonesia yang diajukan oleh Megawati Sukarnoputri dan

para pendukungnya yang memprotes penggusuran Mega, meskipun beberapa di antara pengadilan

tingkat pertama menerima kasus tersebut dan memenangkannya. Pasukan keamanan secara teratur

melanggar hak pribadi warga negara.



Pemerintah terus menerapkan pembatasan serius terhadap kebebasan berbicara dan kebebasan pers,

meskipun pada akhir tahun pengritik pemerintah lebih berani berbicara. Pemerintah menjalankan

kontrol tidak langsung atas pers dan menggunakan intimidasi untuk menindas komentar pedas dan

mendesakkan pelaksanaan sensor sendiri. Kritik lunak terhadap pemerintah ditolerir, tapi kritik

terhadap presiden, pejabat tinggi, dan kepentingan lokal yang kuat berisiko teror dan penahanan.

Meskipun demikian, media cetak menyajikan liputan luas tentang isu-isu politik dan laporan tentang

pelanggaran hak asasi manusia. Empat belas aktivis muda yang tergabung dalam Partai Rakyat

Demokratik (PRD) dijatuhi hukuman melakukan tindak subversi karena tulisan, pidato dan kegiatan

organisasi mereka. Pemimpin serikat buruh independen Muchtar Pakpahan diancam tuduhan subversi

terutama atas pandangan politiknya tapi juga termasuk kegiatan perburuhannya. Mantan anggota DPR

Sri Bintang Pamungkas diajukan ke pengadilan bulan Desember di bawah Undang-undang

Antisubversi atas pandangan politiknya dan tindakan partainya Partai Uni Demokrasi Indonesia yang

tidak diakui pemerintah. Anggota DPR Aberson Marle Sihaloho divonis sembilan bulan penjara atas

tuduhan menghina presiden dan militer dalam pidatonya di “mimbar bebas” pada bulan Juli 1996 di

bekas markas PDI. Seorang pembantu penulis sebuah buku yang dilarang pemerintah diajukan ke

pengadilan atas perannya dalam penerbitan buku itu.



Pemerintah terus melakukan pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. Pemerintah

menghalangi atau membubarkan pertemuan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau serikat

buruh, serta demonstrasi damai, kadang-kadang dengan kekerasan. Pemerintah mengadili seorang

pendeta Katolik dan saudara laki-lakinya karena melindungi para aktivis politik yang pada 1996 diburu

oleh polisi. Tapi ada juga sejumlah pertemuan, seminar dan sarasehan mengenai masalah-masalah peka

yang diplubikasikan secara luas dan tidak dicekal, serta demonstrasi terbuka yang tidak dibubarkan.

Pasukan keamanan pada umumnya tidak menggunakan kekerasan untuk menghentikan pawai di jalan-

jalan yang sebenarnya dilarang selama masa kampanye pemilihan umum serta tidak menggunakan

senjata dalam menanggapi kerusuhan besar. Kadang-kadang petugas keamanan dikecam karena tidak

bertindak cepat untuk melindungi warga negara dan harta benda dari perusakan besar-besaran yang

terjadi. Kerusuhan muncul karena gabungan antara faktor ekonomi, golongan, ras, agama dan politik.

Ini dimulai pada 1996 dan berlanjut ke 1997, mereda setelah pemilu di bulan Mei dan meletus kembali





2

di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada bulan September. Meskipun penggunaan senjata berkurang,

petugas keamanan sering bereaksi secara kasar terhadap demonstrasi damai atau sengketa dengan

warga negara.



Pemerintah secara resmi memberi kebebasan beragama kepada lima agama yang diakui; agama yang

tidak diakui menghadapi pembatasan. Pemerintah tidak sepenuhnya melakukan penyelidikan atau

menyelesaikan banyak kasus perusakan rumah ibadah dan gereja selama kerusuhan, sekalipun

pemerintah secara terbuka mengimbau toleransi beragama kepada masyarakat. Pemerintah terus

membatasi kebebasan berpindah tempat. Diskriminasi terhadap wanita, penyandang cacat, dan

golongan minoritas, serta kekerasan terhadap wanita tetap menjadi masalah endemis.



Pemerintah tetap menentang alternatif bagi gerakan buruh yang disponsori pemerintah dan

pembentukan sebuah gerakan serikat buruh bebas, tetapi mengizinkan pendekatan sangat terbuka

mengenai undang-undang perburuhan baru. Para anggota organisasi buruh yang tidak diakui terus

menyebutkan gangguan terhadap mereka, dan pihak berwenang membubarkan pada hari pertama

kongres organisasi itu yang direncanakan berlangsung selama tiga pada bulan September. Pemerintah

mendesak para majikan untuk membayarkan secara tepat waktu upah minimum dan tunjangan wajib

yang baru, serta menerapkan suatu sistem audit baru bagi keselamatan dan kesehatan pekerja. Tapi

pelaksanaan standar perburuhan tetap lemah. Pemerintah dan Organisasi Buruh Internasional (ILO)

menandatangani sebuah nota saling pengertian tentang pekerja anak-anak untuk memajukan

perlindungan atas pekerja anak-anak dan untuk secara bertahap mengupayakan penghapusan pekerja

anak-anak. Namun jutaan anak-anak tetap bekerja, sering dalam kondisi yang menyedihkan, dan

dengan demikian tidak dapat bersekolah. Beberapa anak yang terpaksa bekerja dalam kondisi kerja

yang buruk dilaporkan mengalami penyiksaan.



Ada juga perkembangan yang berpotensi positif. Misalnya, Komite Independen Pemantau Pemilihan

Umum (KIPP) melakukan kegiatan terbatas namun bermakna selama kampanye dan pemilihan anggota

DPR. Meskipun pemerintah menolak mengakui KIPP dan membatasi kegiatannya, organisasi itu tetap

mengumpulkan informasi mengenai pelanggaran pemilihan dan menyampaikannya kepada masyarakat.

Komnas HAM, meskipun kekurangan sumber daya dan terkadang mendapat tekanan dari pemerintah,

melakukan penyelidikan dan menerbitkan penemuannya yang independen, tapi tidak mempunyai

kekuasaan untuk melaksanakannya. Pemerintah mengabaikan atau lambat menanggapi penemuan

komisi ini. Meningkatnya pemantauan atas hak asasi manusia di Timor Timur merupakan

perkembangan yang positif, dan pemerintah melakukan beberapa tindakan sebagai tanggapan atas

kritik terhadap pelaksanaan hak asasi manusianya; misalnya, sebuah penataran mengenai hak asasi dan

hukum internasional diadakan untuk para militer oleh Palang Merah Internasional (ICRC).



Di Timor Timur, menyusul demonstrasi besar-besaran pada Desember 1996 sebagai dukungan

terhadap penerima Hadiah Nobel Uskup Belo, di mana beberapa petugas keamanan menderita luka-

luka dan seorang petugas polisi berpakaian preman tewas, gelombang kampanye kekerasan dan

penangkapan pada awal 1997 oleh pihak keamanan mengakibatkan situasi tegang. Selama masa

pemilu di bulan Mei dan sesudahnya, berbagai kekacauan ringan di Timor Timur meningkat lewat

serangan-serangan gerilya yang menyebabkan jumlah terbesar orang yang tewas di pihak keamanan





3

maupun sipil. Serangan-serangan ini diikuti oleh penangkapan dan kematian seorang pemimpin gerilya

ternama serta meluasnya penangkapan, disertai dengan laporan mengenai pembunuhan, hilangnya

sejumlah orang, penyiksaan, serta penggunaan kekerasan secara berlebihan oleh pihak keamanan.

Perkembangan ini memperburuk kebencian lama di kalangan penduduk asli. Pada bulan November

paling tidak lima orang mahasiswa menderita luka ketika sejumlah besar pasukan keamanan memasuki

Universitas Timor Timur dan menembakkan senjata. Seorang tahanan politik dilepas ketika ia berhak

mendapatkan pembebasan bersyarat. Tidak ada kemajuan berarti mengenai pencarian orang yang

hilang menyusul peristiwa Dili 1991 atau orang lain yang hilang di tahun-tahun terakhir. Jumlah

tentara di sana masih tetap terlalu tinggi. Pemerintah memberikan akses terbatas ke daerah itu bagi

wartawan asing tapi melarang perjalanan bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) pejuang

hak asasi kecuali Palang Merah Internasional ICRC. Komnas HAM Cabang Dili, yang dibuka pada

1996, masih belum efektif, tapi usaha yang meningkat oleh Gereja Katolik dan lain-lain, serta

pemahaman yang lebih baik tentang norma kemanusiaan internasional oleh para perwira senior,

meningkatkan kualitas pemantauan hak asasi manusia secara keseluruhan di Timor Timur. Tidak ada

laporan mengenai hukuman bagi anggota pasukan keamanan yang melakukan penyiksaan di Timor

Timur. Guna mencari suaka atau mendapatkan publikasi atas cita-cita mereka, sejumlah pemuda

Timor Timur kembali mencoba memasuki sejumlah kedutaan asing di Jakarta.



Di Iran Jaya kebencian di kalangan penduduk asli terhadap kebijakan pemerintah dan perusahaan

swasta yang mereka anggap sangat menindas dan sewenang-wenang tetap menyala. Diskriminasi

nyata terhadap, maupun yang dirasakan, penduduk asli Irian Jaya terus berlangsung. Bentrokan antara

penduduk asli dan pasukan keamanan terjadi di Timika di wilayah Tembagapura, lokasi sebuah

perusahaan penambangan asing, menyebabkan sejumlah kematian. Perusahaan itu lalu memulai

rencana menyisihkan satu persen dari keuntungannya bagi kelompok-kelompok penduduk asli di

kawasan itu sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah, tapi menangguhkan pembayaran untuk

proyek-proyek baru yang berdasarkan prakarsa ini pada bulan Augustus karena adanya peselisihan

mengenai bagaimana dana itu harus dialokasikan. Penutupan sejumlah daerah tertentu di pegunungan

di kawasan tengah oleh pemerintah berlanjut selama 1997 karena adanya operasi militer melawan

kelompok separatis penduduk asli yang pada 1996 menyandera orang dan membunuh mereka. Ada

laporan bahwa di kawasan-kawasan terlarang pihak militer telah memaksa orang-orang desa

melakukan kerja paksa, tentang pembakaran gubuk-gubuk di satu desa, dan berita-berita mengenai

pemukulan dan penyiksaan lain. Pihak militer membantah laporan itu dan menyalahkan kelompok

separatis atas penyiksaan itu.





PENGHORMATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA



Bagian 1 Penghormatan atas Integritas Seseorang, termasuk Bebas dari:



a. Pembunuhan Politis dan Sewenang-wenang



Secara historis, pembunuhan sewenang-wenang yang berkaitan dengan politik paling sering terjadi di

daerah-daerah di mana gerakan separatis aktif, seperti Timor Timur, Aceh dan Irian Jaya. Pasukan





4

keamanan terus mengambil tindakan keras terhadap gerakan separatis di ketiga wilayah itu. Ada juga

sejumlah laporan kejadian tentang pembunuhan sewenang-wenang oleh pasukan keamanan dalam

kasus-kasus yang diduga melibatkan kegiatan kejahatan biasa.



Sumber-sumber yang dapat dipercaya memastikan adanya sejumlah kematian dalam tahanan di Timor

Timur selama tahun itu. Bulan Juni, seseorang yang dikenal sebagai “Januario” ditahan di Baucau,

disiksa berat, dan meninggal ketika dipindahkan ke Dili. Para pemantau hak asasi percaya bahwa

sejumlah pembunuhan lain oleh pasukan keamanan atas penduduk sipil mungkin telah terjadi, terutama

di daerah pelosok, tapi ini mustahil dapat dikonfirmasikan. Ada juga laporan yang layak dipercaya

bahwa para tahanan di Timor Timur ditembak mati ketika mereka diduga mencoba melarikan diri.



Ada juga laporan yang layak dipercaya mengenai kematian dalam tahanan atau berkaitan dengan

penahanan di bagian lain negara itu. Di bulan Maret Teguh Sunarto (Atok) tewas di Jawa Timur tidak

lama setelah pembebasannya dari tahanan polisi. Ia dan dua lainnya ditahan pada 17 Maret karena

tidak memiliki KTP. Dua orang anggota polisi kabarnya melakukan penyiksaan atas ketiga orang itu

termasuk memukul, menendang dan menyulut mereka dengan rokok. Selain itu, polisi kabarnya

memerintahkan tahanan lain untuk memukul Sunarto dan dua tahanan lainnya. Kedua polisi itu

akhirnya ditahan. Di bulan April, seorang petani di Lampung Tengah, Sukirno, mati dalam tahanan

polisi. Menurut sebuah sumber yang layak dipercaya, 10 anggota polisi dan petugas kehutanan

mengambilnya dari rumahnya pada malam tanggal 14 April, menuduhnya memiliki senjata buatan

tangan dan berburu di hutan lindung. Dua hari kemudian keluarga Sukirno dikabari bahwa Sukirno

bunuh diri di tahanan. Tetapi, dilaporkan bahwa banyak luka dan bengkak ditemukan di sekujur tubuh

Sukirno.



Pasukan keamanan menembak dan membunuh dua orang penduduk Irian di Timika pada 22 Agustus

dalam suatu bentrokan di mana penduduk Irian dikabarkan melempari petugas keamanan dengan batu

dan memanah mereka dan melukai dua orang. Pihak keamanan mengatakan bahwa mereka

menggunakan peluru karet. Sejumlah sumber mengatakan bahwa pihak keamanan bertindak dalam

usaha melindungi diri, sedangkan sumber lain mengatakan bahwa pihak keamananlah yang mulai

menembak. Insiden itu disulut oleh kematian dua orang penduduk Irian yang tidak jelas sebabnya di

wilayah konsesi pertambangan di dekat pos keamanan militer.



Polisi sering menggunakan senjata api dalam menahan tersangka atau dalam menangani tertuduh

pelaku kejahatan, padahal banyak di antara tersangka itu tidak bersenjata. Sebagai tanggapan atas

protes bahwa metode yang dipakai terlalu keras dan sama dengan vonis tanpa pengadilan, polisi pada

umumnya menjawab bahwa tersangka mencoba lari, melawan waktu hendak ditangkap atau

mengancam polisi.



Data lengkap mengenai jumlah kasus demikian belum diumumkan. Tetapi laporan pers, termasuk

pernyataan pejabat kepolisian, menunjukkan suatu pola meningkatnya penggunaan senjata api oleh

polisi atas tersangka kejahatan yang kebanyakan tidak bersenjata. Setidaknya tujuh tersangka

kejahatan dilaporkan ditembak mati oleh polisi di Jakarta pada bulan Januari, dan angka itu kabarnya

naik menjadi 32 pada bulan April. Dilaporkan bahwa 28 telah dibunuh dengan cara serupa di Surabaya





5

selama kurun waktu yang sama. Di bulan Mei seorang jurubicara kepolisian mengumumkan bahwa 63

penembakan oleh polisi terjadi antara Januari dan April; kira-kira 85 persennya berakibat fatal.

Kecenderungan penembakan oleh polisi terhadap tersangka kejahatan berlanjut di bulan-bulan

berikutnya, biasanya dengan laporan pers yang layak dipercaya tentang 90 kematian seperti itu di

Jakarta selama tahun itu.



Di masa lalu, pihak berwenang yang lebih tinggi jarang menghukum anggota militer atau polisi yang

menggunakan kekerasan berlebihan. Ada tanda-tanda bahwa keadaan ini mulai membaik, sekalipun

tindakan yang diambil oleh pihak berwenang biasanya tidak sebanding dengan bobot penyalahgunaan

kekuasaan yang mereka lakukan. Sebuah pengadilan militer pada 23 Juli memvonis seorang bekas

kepala satuan intel Bogor sembilan bulan penjara. Reserse tersebut terlibat dalam penyiksaan atas

seorang tersangka, Tjetje Tadjudin, yang tewas dalam tahanan pada bulan Oktober 1996. Mahkamah

mendengarkan kesaksian bahwa Tjetje mengalami siksaan sengatan listrik dan pemukulan selama

diinterogasi polisi. Reserse tersebut bersama dengan dua staf pembantunya dituduh memperlakukan

Tjetje dengan buruk sehingga menyebabkan kematiannya dan menyalahgunakan kekuasaan. Jaksa

menuntut hukuman 17 bulan penjara untuk kejahatan ini, tapi polisi tersebut hanya divonis sembilan

bulan sepuluh hari penjara karena ia hanya dianggap bersalah telah “menyalahgunakan kekuasaan”.

Belum ada yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Tjetje dan polisi yang bersalah itu tidak

dipecat dari kepolisian sambil menunggu hasil banding.



Lima kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya yang menyebabkan kematian, yang

dilaporkan oleh Komnas Ham pada bulan September 1995, mulai menghilang dan Komnas HAM telah

menyerukan tindak lanjutnya.



Bulan September, polisi mengumumkan “penundaan sementara” atas penyelidikan terhadap

pembunuhan aktivis perburuhan Marsinah pada 1993. Para pejuang hak asasi manusia menafsirkan

pengumuman ini sebagai upaya untuk menghentikan penyelidikan dan telah menyerukan kelanjutannya.



Pihak militer menderita kerugian paling besar di tahun-tahun belakangan ini di Timor Timur,

kebanyakan dalam gelombang serangan gerilya selama pemilu bulan Mei dan sesudahnya. Delapan

belas anggota keamanan tewas dalam satu serangan dekat Baucau pada bulan Mei. Di samping

berbagai pembunuhan atas tentara dan polisi oleh para gerilyawan, mereka juga membunuh penduduk

sipil Timor Timur yang dianggap bekerja bagi intel militer dan kalangan sipil lain. Seorang guru dan

anggota keluarganya dibunuh oleh gerilya sebelum pemilu. Seorang pejabat pemerintah setempat di

Timor Timur, yang juga kepala kelompok pertahanan sipil “gada paksi”, serta empat penduduk sipil,

tewas pada bulan April ketika mobil mereka diserang di dekat Viqueque, kemungkinan oleh

gerilyawan.



Situasi keamanan di Aceh sudah membaik pada awal kampanye melawan gerakan separatis Aceh

Merdeka dilancarkan pada awal 1990-an. Meskipun Aceh Merdeka pada umumnya dianggap sudah

dapat dihancurkan sebagai kekuatan yang berarti, Aceh secara resmi masih dianggap sebagai salah satu

dari tiga “daerah bermasalah” (bersama Timor Timur dan Irian Jaya). Karena daerah itu selama

beberapa tahun ini relatif aman, pada Januari diadakan suatu diskusi untuk menyatakan Aceh sebagai





6

daerah aman dan menghapus kategori daerah bermasalah sebagai cermin atas kepercayaan pada situasi

keamanan daerah itu. Diskusi itu ditunda setelah operasi militer menemukan gudang senjata yang

diduga milik Aceh Merdeka pada bulan Februari dan Maret menyusul peristiwa perampokan bank yang

menyebabkan tertembaknya tiga karyawan bank oleh para perampok.



b. Penghilangan Orang



Sumber-sumber yang layak dipercaya di Timor Timur melaporkan banyak orang hilang, terutama di

pelosok-pelosok.



Pemerintah tidak banyak membuat kemajuan dalam mengatasi “peristiwa 27 Juli” 1996. Peristiwa itu

melibatkan pengambilalihan paksa yang didukung pemerintah atas markas PDI, yang menyulut

kerusuhan massal di Jakarta. Pemerintah bergerak sangat lambat dalam menanggapi laporan Komnas

HAM di bulan Oktober 1996 tentang peristiwa itu yang menyebutkan 23 orang hilang, 149 terluka,

dan lima tewas, salah satunya karena ditembak (lihat Bagian 4). Pada bulan September pihak

berwenang kabarnya mengakui bahwa kasus itu belum ditutup dan setuju bahwa mereka akan

melakukan pencarian atas 16 orang yang dilaporkan hilang oleh Komnas HAM tapi hampir tidak

dicapai kemajuan sampai akhir tahun.



Tidak ada usaha yang berarti oleh Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan orang yang hilang atau

tewas dalam peristiwa penembakan penduduk sipil di Dili pada 12 November 1991. Kasus lain pun

belum dapat diselesaikan pada tahun itu. Para pengamat tetap percaya bahwa kebanyakan orang yang

hilang itu sudah mati dan bahwa anggota pasukan keamanan mengetahui di mana mayat-mayat

mereka.



c. Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam dan Tidak Manusiawi Lainnya



KUHAP menyatakan bahwa setiap petugas yang menggunakan kekerasan atau paksaan untuk

mendapatkan pengakuan diancam hukuman empat tahun penjara. Tapi dalam prakteknya perlindungan

hukum tidak memadai atau diabaikan secara luas, dan pihak keamanan terus menggunakan penyiksaan

dan bentuk perlakuan buruk lain, terutama di daerah-daerah yang banyak melibatkan masalah

keamanan seperti Irian Jaya dan Timor Timur. Polisi sering menggunakan penyiksaan fisik dan

bahkan pada insiden kecil.



Di Timor Timur, satuan-satuan militer secara teratur menahan penduduk sipil untuk diinterogasi;

sebagian besar disekap di pusat-pusat tahanan militer tidak sah tanpa pemberitahuan kepada keluarga

mereka, diperlakukan dengan buruk selama beberapa hari, lalu dilepas. Anggota keluarga dan

organisasi-organisasi pemantau hak asasi menemui banyak kesulitan dalam mengenali dan mengunjungi

para tahanan di tangsi-tangsi militer itu. Banyak sumber yang dapat dipercaya berpendapat bahwa

orang-orang yang ditahan oleh polisi di Timor Timur secara rutin dipukuli selama proses penahanan

mereka. Ke-32 orang yang ditahan menyusul demonstrasi di Hotel Mahkota di Dili bulan Maret

menderita pemukulan di tangan polisi, demikian sumber-sumber-sumber yang dapat dipercaya.







7

Empat orang penduduk Desa Lavateri di dekat Baucau, Timor Timur yang ditahan tanggal 4 April

oleh satuan intel, kabarnya dipukuli dengan popor senapan, satu orang mengalami patah tulang iga dan

seorang wanita telapak tangannya ditoreh dengan tanda palang. Enam orang Timor Timur yang

ditahan oleh Satuan Gabungan Intelijens di Liquica pada 26 Februari kabarnya disiksa dengan setrum

listrik dan direndam di dalam air es. Lima penduduk sipil Timor Timur yang ditahan oleh pasukan

keamanan di dekat Liquica pada 30 April dilaporkan dipukuli dengan popor senapan dan disetrum.



Dalam operasi militer dan pencarian penjahat sesudahnya, setidaknya dua orang tersangka, yang oleh

pihak militer diduga dari Aceh Merdeka, ditembak mati oleh militer pada serbuan itu. Sebuah sumber

militer menyatakan bahwa para korban bersenjata. Dalam operasi penangkapan terhadap tersangka

separatis Aceh Merdeka, para tersangka dalam jumlah yang tidak diketahui ditangkap selama Februari

dan Maret. Ada laporan-laporan yang layak dipercaya bahwa sejumlah kecil anggota Aceh Merdeka

masih ada di Aceh, dan tetap mendapat simpati di kalangan penduduk setempat, tapi mereka tidak

dianggap sebagai ancaman aktif terhadap keamanan. Sejumlah anggota militer dituduh melakukan

tindakan kriminal dan pelanggaran di wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi daerah operasi Aceh

Merdeka.



Ada kalanya pasukan keamanan bereaksi secara brutal terhadap unjuk rasa secara damai atau sengketa

dengan penduduk, meskipun mereka pada umumnya menghindari penggunaan kekerasan untuk

menghentikan arak-arakan besar yang sebenarnya dilarang selama kampanye pemilu. Pada 2 April,

pasukan keamanan dengan kekerasan membubarkan demonstrasi damai oleh 200 pendukung

Megawati Sukarnoputri di Denpasar, Bali. Pasukan keamanan menggunakan tongkat rotan, dan

belasan demonstran menderita luka-luka ringan. Di Yogyakarta, pasukan keamanan kabarnya

memukuli mahasiswa yang berpawai memperingati Hari Hak Asasi dan membubarkan arak-arakan

mereka. Di Sulawesi Selatan, polisi dilaporkan menahan diri terhadap kerusuhan mahasiswa yang

disulut oleh serbuan polisi terhadap mahasiswa di sebuah asrama.



Pada 28 April, pasukan keamanan berseragam dan yang berpakaian sipil memukuli dengan rotan

sekelompok kecil pengunjuk rasa damai dan menendangi mereka di luar gedung Pengadilan Jakarta

Pusat menyusul vonis terhadap para aktivis PRD dan melukai dua pengunjuk rasa. Pada 23 Juni,

pasukan keamanan bersenjata bayonet dan pentungan memasuki kampus Universitas Kristen Indonesia

Jakarta dan menyerang sekelompok mahasiswa. Paling tidak lima orang mahasiswa terluka dan tiga

diangkut ke rumah sakit karena mengalami luka parah di kepala. Pasukan keamanan melakukan balas

dendam setelah seorang tentara terluka dalam suatu bentrokan dengan mahasiswa. Pada 1 September,

menurut sumber yang layak dipercaya, 27 mahasiswa dan penduduk setempat di Banda Aceh luka-

luka, ada yang parah, ketika polisi sebanyak tiga truk menyerang sekelompok mahasiswa yang baru

saja menyaksikan pertandingan sepakbola di mana seorang mahasiswa berdebat dengan polisi tentang

sebuah poster. Polisi kabarnya memukuli para mahasiswa dan penonton lain dan mengejar mereka

yang berlarian ke rumah-rumah serta memukuli mereka.



Penanganan pemerintah atas gelombang kerusuhan besar yang melanda Indonesia mendapat tanggapan

bermacam-macam. Pada kebanyakan kasus petugas keamanan tidak menggunakan senjata maut dalam

menangani kerusuhan ini dan cukup menunjukkan sikap menahan diri. Dalam banyak hal, ada juga





8

kritik dari masyarakat bahwa petugas keamanan tidak bertindak lebih awal dengan kekuatan cukup

untuk melindungi warga dan harta benda mereka dari perusakan besar-besaran yang terjadi.

Kerusuhan itu merupakan akibat dari gabungan antara faktor ekonomi, sosial, ras, agama dan politik.

Kerusuhan mulai pada 1996, berlanjut ke 1997, reda setelah pemilu bulan Mei, dan meletus lagi di

Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada bulan September.



Pada 30 Januari, pasukan keamanan memulihkan tata tertib di Rengasdengklok, Jawa Barat tanpa

menembakkan peluru atau perlakuan buruk terhadap warga, walaupun sebelumnya terjadi serangan

terhadap toko-toko dan tempat ibadah oleh massa. Kerusuhan yang paling gawat terjadi di

Banjarmasin pada hari terakhir kampanye 23 Mei. Setidaknya 123 orang tewas dalam sebuah

kebakaran yang disebabkan oleh kerusuhan itu dan penjarahan atas sebuah toko serba-ada. Komnas

HAM melakukan penyelidikan dan menyimpulkan tidak adanya bukti penggunaan amunisi untuk

mengatasi perusuh. Komisi juga menemukan bahwa sebagian tersangka perusuh mengalami

pemukulan setelah ditahan dan merekomendasikan langkah-langkah untuk menjamin bahwa

penanganan atas kerusuhan di masa depan tidak melibatkan kekerasan berlebihan.



Pada bulan November, menyusul bentrokan nyata antara pemuda dan satuan intel di dekat Universitas

Timor Timur, sejumlah besar pasukan keamanan memasuki kampus, melepaskan tembakan dan

memukuli mahasiswa. Setidaknya lima mahasiswa luka-luka dan fasilitas kampus rusak berat. Pihak

berwenang mengatakan bahwa anggota keamanan hanya menggunakan peluru karet tetapi beberapa

mahasiswa yang terluka dilaporkan tertembak, dan dua orang menderita luka bayonet, demikian

keterangan organisasi-organisasi hak asasi independen. Seorang dari mahasiswa yang terluka diseret

dari kendaraan Komisi Palang Merah Internasional (ICRC), dipukuli dengan popor senapan oleh polisi,

lalu dibawa ke rumah sakit militer. ICRC diizinkan menjenguk mahasiswa yang terluka. Sejumlah

mahasiswa juga dilaporkan ditahan setelah insiden itu.



Ada sejumlah laporan mengenai pemukulan dan penyiksaan oleh pasukan keamanan terhadap orang-

orang desa di pegunungan Irian Jaya tengah; pihak militer membantah melakukan penyiksaan tersebut

(lihat Bagian 2.d.)



Pemerintah terus mempertahankan kehadiran militer besar-besaran di Timor Timur, berjumlah lebih

dari 16.000 tentara. Pemerintah, sebagaimana di tempat lain, juga mengandalkan gerombolan pemuda,

yang diorganisir dan diarahkan oleh pihak militer, untuk mengintimidasi serta mengganggu lawan-

lawannya. Sebuah kelompok semi-militer, yang dikenal sebagai Gada Paksi, sering dilibatkan dalam

serangan malam hari di kampung-kampung di Dili di awal tahun dan dikecam luas karena menyulut

kekacauan serius di Viqueque pada bulan Februari. Kegiatan Gada Paksi mereda pada paruh kedua

tahun itu.



Satu kasus dugaan perkosaan terhadap wanita-wanita Timor Timur oleh anggota militer mendapat

perhatian masyarakat sewaktu para pengacara hak asasi berusaha membawa kasus itu ke pengadilan.

Tindakan hukum juga tengah diupayakan untuk kasus perkosaan berkali-kali yang dialami oleh

seorang wanita Timor Timur yang diduga dilakukan oleh tentara pada November 1996 selama ia

berada di dalam tahanan militer. Wanita itu melaporkan perkosaan tersebut kepada pemantau hak





9

asasi dan menulis surat kepada unit komando militer setempat, yang meneruskan ke Komnas HAM.

Di akhir tahun, belum jelas apakah para pengacara berhasil membawa kasus itu ke pengadilan militer

atau sipil.



Organisasi-organisasi hak asasi melaporkan bahwa perkosaan oleh anggota militer merupakan masalah

serius, dan tentara jarang dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan ini.



Keempat anggota polisi yang memukuli guru-guru agama di Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam sebuah

insiden pada 1996 yang menyulut kerusuhan besar di sana, terbukti bersalah dalam sebuah mahkamah

militer dan dihukum antara 22 dan 28 bulan penjara.



Kondisi penjara buruk dan keributan di kalangan narapidana serta perlakuan buruk dan pemerasan

terhadap narapidana oleh sipir adalah hal biasa. Perlakuan buruk berkurang sangat tajam jika seorang

tahanan sudah dipindahkan dari tahanan militer atau intel (BIA) ke lembaga pemasyarakatan sipil atau

tahanan Kejaksaan Agung. Tahanan politik sering bercampur dengan tahanan biasa. Di penjara

Cipinang dan Salemba, Jakarta, beberapa tahanan politik dipisahkan.



ICRC ditolak menemui tahanan politik sampai Juli, kecuali di Timor Timur di mana mereka biasanya

boleh berkunjung. Kadang-kadang diatur pula kunjungan khusus oleh orang-orang tertentu terhadap

tahanan politik terkenal. Beberapa tahanan non-politik juga telah dikunjungi pemantau hak asasi,

walaupun hal ini tampaknya dilakukan kasus per kasus.



d. Penangkapan, Penahanan Sewenang-wenang, atau Pengucilan



KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) memuat ketentuan-ketentuan yang melarang

penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, tapi petunjuk pelaksanaannya tidak memadai dan

pihak berwenang terus melakukan pelanggaran. Kitab ini menyebutkan bahwa narapidana mempunyai

hak untuk memberitahu keluarga mereka dan penangkapan harus disertai dengan surat perintah

penangkapan kecuali dalam kondisi khusus seperti ketika tersangka tertangkap basah sedang

melakukan kejahatan. Undang-undang juga mewajibkan pemberitahuan segera kepada keluarga orang

yang ditahan. Undang-undang mengizinkan penyelidik untuk mengeluarkan surat perintah guna

membantu dalam penyelidikan mereka atau jika terdapat cukup bukti telah terjadi suatu tindak

kejahatan. Akan tetapi pihak berwenang kadang-kadang melakukan penangkapan tanpa surat

perintah.



Undang-undang menganut praduga tak bersalah terhadap tertuduh dan membolehkan uang jaminan.

Mereka atau keluarga mereka boleh juga menuntut legalitas penangkapan dan penahanan mereka

dalam sidang praperadilan dan menuntut ganti rugi jika mereka terbukti menjadi korban salah tangkap.

Namun, nyaris mustahil bagi tahanan untuk meminta prosedur demikian, atau mendapat ganti rugi,

setelah dilepas tanpa tuntutan hukum. Baik dalam mahkamah militer maupun sipil, banding atas

penangkapan dan penahanan yang tidak layak jarang, kalau ada, dikabulkan. KUHAP juga memuat

batasan khusus mengenai masa penahanan sebelum sidang pengadilan dan menyebutkan kapan

pengadilan harus menyetujui perpanjangan, biasanya setelah 60 hari. Selain itu, tersangka yang





10

didakwa berdasarkan Undang-undang Anti-Subversi 1963 tunduk pada prosedur di luar KUHAP. Hal

ini memberi Jaksa Agung wewenang untuk menahan seorang tersangka sampai 1 tahun sebelum

sidang. Ia mungkin memperpanjang masa 1 tahun ini tanpa batas.



Pihak berwenang terus menyetujui perpanjangan masa penahanan. Di daerah-daerah di mana gerakan

gerilya aktif, seperti Timor Timur dan Irian Jaya, banyak contoh di mana orang ditahan tanpa surat

perintah, tuduhan, atau proses pengadilan. Ini juga terjadi di Aceh. Uang jaminan jarang diizinkan,

terutama dalam kasus politik. Lebih dari 100 orang ditahan menyusul ditemukannya penyimpanan

senjata di sejumlah tempat di Aceh sejak Februari. Mereka diduga disekap dan tidak boleh ditemui di

tangsi-tangsi militer. Pihak berwenang sering menolak kunjungan pengacara ketika sedang menyidik

tersangka dan menjadikannya sulit bahkan mustahil bagi tahanan untuk mendapatkan bantuan hukum

dari lembaga bantuan hukum sukarela. Undang-undang khusus tentang korupsi, kejahatan ekonomi,

dan narkotika tidak termasuk dalam perlindungan KUHAP.



BAKORSTANAS beroperasi di luar KUHAP dan sangat leluasa menahan dan menginterogasi orang

yang dianggap membahayakan keamanan nasional. Meskipun sudah ada lembaga seperti ini, pihak

militer mulai membahas secara terbuka pada 1996 perlunya suatu undang-udang keamanan dalam

negeri yang akan memberi kekuasaan lebih besar kepada pemerintah untuk menindas pembangkang.

Meskipun pada 1997 ada diskusi lebih lanjut mengenai usul ini, usul tersebut belum diajukan kepada

DPR.



Pihak keamanan membubarkan unjuk rasa dan pertemuan serta menahan para pesertanya (lihat Bagian

1.c. dan 2.b.)



Tidak ada data yang dapat dipercaya mengenai jumlah penangkapan atau penahanan sewenang-

wenang tanpa sidang pengadilan, terutama di Timor Timur, Irian Jaya dan Aceh. Di Timor Timur,

sebagian sebagai akibat dari meningkatnya unjuk rasa di akhir 1996 dan pada 1997, serta

meningkatnya kegiatan gerilya, jumlah penahanan selama 1997 lebih tinggi dari tahun-tahun

sebelumnya.



Penahanan sewenang-wenang di Timor Timur merupakan masalah khusus menyusul meningkatnya

serangan gerilya di Baucau dan Los Palos. Menurut sumber-sumber yang dapat dipercaya, banyak

orang yang tidak terlibat dalam gerakan separatis ditahan dan diperlakukan buruk sewaktu pihak

keamanan menggerebeg kampung-kampung mencari pelaku berbagai serangan. Di bagian awal tahun

1997 kelompok paramiliter sipil Gada Paksi juga sering menahan dan menyiksa penduduk sipil.



Pemerintah tidak melakukan pengucilan paksa.



c. Pengingkaran atas Pengadilan Yang Jujur



Undang-undang Dasar menyebutkan independensi cabang yudikatif, tapi dalam prakteknya pengadilan

tunduk pada cabang eksekutif dan militer. Tuntutan pengadilan di sejumlah daerah terhadap rekayasa

kentara oleh pemerintah atas susunan kepemimpinan PDI pada 1996, dengan sedikit kekecualian, terus





11

ditolak selama 1997. Hakim adalah pegawai negeri yang dipekerjakan oleh cabang eksekutif, yang

mengatur tugas, gaji, dan kenaikan pangkat mereka. Gaji yang kecil mendorong merajalelanya

korupsi. Hakim menerima banyak tekanan dari pihak pemerintah yang sering menentukan hasil suatu

sidang pengadilan.



Di bawah Mahkamah Agung terdapat empat sistem peradilan, yakni umum, agama, militer dan

administrasi negara. Hak banding dari pengadilan negeri/tingkat pertama ke pengadilan tinggi sampai

Mahkamah Agung berlaku di keempat sistem itu. Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan fakta

nyata sebuah kasus, melainkan penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya. Menurut teori,

Mahkamah Agung berdiri sejajar dengan cabang eksekutif dan legislatif, tapi lembaga ini tidak

mempunyai hak uji materi atas undang-undang yang disahkan DPR. Mahkamah Agung belum

melaksanakan wewenangnya (yang dimiliki sejak 1985) untuk menguji kembali peraturan dan

keputusan menteri. Pada 1993 Hakim Agung Purwoto Gandasubrata meletakkan prosedur untuk hak

uji materi terbatas.



Sebuah tim hakim melaksanakan sidang pengadilan di pengadilan negeri/tingkat pertama, mengajukan

pertanyaan, mendengar pembuktian, memutuskan bersalah tidaknya terdakwa, dan menentukan

hukuman. Keputusan hakim jarang dibatalkan dalam tingkat banding, meskipun hukuman mungkin

ditambah atau dikurangi. Baik terdakwa maupun jaksa boleh naik banding.



Terdakwa berhak dihadapkan dengan saksi dan menampilkan saksi mereka sendiri. Suatu

pengecualian diperbolehkan dalam kasus-kasus di mana jarak atau biaya dianggap menyulitkan untuk

mendatangkan saksi ke pengadilan. Dalam kasus demikian, boleh dipakai surat pernyataan yang dibuat

di bawah sumpah. Tapi Berita Acara Pidana tidak memberi perlindungan kekebalan kepada saksi atau

kekuasan meminta kehadiran di pengadilan kepada terdakwa. Akibatnya, saksi pada umumnya enggan

bersaksi melawan pihak berwajib. Pengadilan juga sering membiarkan pengakuan paksa dan

membatasi penampilan bukti dari terdakwa. Dalam sebuah sidang pengadilan di bulan Maret, seorang

saksi mengatakan di sebuah pengadilan terbuka bahwa ia telah disiksa dengan sengatan listrik selama

diinterogasi pada 1996 oleh dinas intelijens (BIA). Tidak dilakukan penyelidikan atas tuntutan ini,

kendati di bawah sumpah. Terdakwa tidak berhak diam dan dapat dipaksa untuk bersaksi melawan

diri mereka sendiri. Hukum Acara Pidana memberi hak kepada terdakwa untuk mendapatkan pembela

sejak penangkapannya, tapi tidak selama masa penyelidikan sebelum penangkapan, yang mungkin

mencakup penahanan lama. Orang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu penyelidikan tidak

mempunyai hak untuk didampingi pengacara sekalipun informasi yang diperoleh dari kesaksian yang

diberikannya mungkin bisa menjadi dasar penyelidikan atas dirinya pula. Undang-undang mewajibkan

penyediaan pengacara dalam kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara 15

tahun atau lebih. Dalam kasus yang melibatkan hukuman 5 tahun penjara atau lebih, harus disediakan

seorang pengacara jika terdakwa menghendakinya dan tidak mampu menyediakannya sendiri. Dalam

teori, terdakwa miskin boleh mendapatkan bantuan hukum dari luar, seperti yang disediakan oleh

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Namun dalam prakteknya terdakwa sering dibujuk untuk tidak

menyewa pengacara, atau akses untuk mendapatkan pengacara pilihan sendiri dihalangi.



Dalam banyak kasus, perlindungan prosedural termasuk perlindungan terhadap pengakuan paksa,





12

terutama mereka yang dipaksa polisi atau dinas intelijens, tidaklah memadai untuk menjamin

pengadilan yang jujur. Korupsi adalah hal biasa dalam sistem peradilan dan suap dapat mempengaruhi

tuntutan, putusan, dan hukuman dalam kasus perdana dan pidana.



Hanya ada sedikit tanda-tanda independensi peradilan. Pengadilan terus dipakai untuk melakukan

tindakan terhadap para aktivis politik dan pengritik pemerintah. Pemerintah dengan bersemangat

mengupayakan kasus-kasus subversi sejak akhir 1996, dan memprakarsai atau mengancam kasus-

kasus baru. Banyak peninjau independen mengartikan hal ini sebagai upaya untuk menakut-nakuti para

pembangkang menjelang pemilihan umum bulan Mei. Pemerintah menuntut dan pengadilan memvonis

14 aktivis muda yang tergabung dalam atau berkaitan dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD)

berdasarkan Undang-undang Anti-Subversi bulan April dan Juni, menerapkan hukuman paling keras

atas pembangkang politik damai dalam tahun-tahun terakhir (lihat Bagian 2.a.). Pemerintah juga

mengadili pemimpin gerakan buruh bebas Muchtar Pakpahan serta mantan anggota DPR Sri Bintang

Pamungkas di bawah undang-undang ini. Empat pemuda yang dituduh menyulut kerusuhan di

Tasikmalaya, Jawa Barat pada Desember 1996 diajukan ke pengadilan pada 1997 atas tuduhan

subversi. Pengadilan mereka berakhir pada November dan Desember, dengan vonis hukuman penjara

22 bulan, 24 bulan, 8 tahun dan 10 tahun. Megawati Sukarnoputri mengajukan tuntutan di seluruh

Indonesia atas legalitas kongres PDI di Medan pada Juni 1996 yang disponsori pemerintah yang

menggusurnya dari kepemimpinan PDI. Sebagian besar pengadilan menolak menyidangkan kasus itu.

Tapi ada juga pengadilan yang menerima dan memenangkan gugatannya.



Undang-undang Anti-Subversi, yang mengandung ancaman maksimum hukuman mati (yang belum

dimintakan sampai tahun-tahun terakhir), menetapkan bahwa keterlibatan dalam suatu tindakan yang

dapat mengubah, merusak, atau menyimpang dari ideologi negara atau GBHN, atau yang dapat

menyebarkan kebencian atau menimbulkan permusuhan, gangguan atau kecemasan masyarakat, adalah

suatu bentuk kejahatan. Bahasa undang-undang ini yang begitu kabur menyebabkan orang dapat

dituntut karena mengungkapkan secara damai pandangannya yang bertentangan dengan pandangan

pemerintah.



Banyak tahanan menjalani hukuman karena kasus subversi, termasuk para anggota Partai Komunis

Indonesia (PKI) yang dilarang, kaum Muslim militan, dan mereka yang dihukum karena subversi di

Irian Jaya, Aceh, dan Timor Timur. Lebih banyak lagi tahanan yang menjalani hukuman berdasarkan

Pasal-pasal Penyebaran Kebencian dan Fitnah. Sebagian dari orang-orang ini mendukung atau

menggunakan kekerasan, tetapi lainnya adalah tahanan politik yang dihukum karena berusaha

menegakkan hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal seperti kebebasan berpendapat atau

berserikat, atau yang dihukum dalam pengadilan yang tidak jujur. Juvencio de Jesus Martin, seorang

tahanan dari Timor Timur, dibebaskan berdasarkan prosedur remisi biasa pada peringatan Hari

Kemerdekaan 17 Agustus.



f. Campur Tangan Sewenang-wenang atas Rahasia Pribadi, Keluarga, Rumah Tangga, atau

Surat-Menyurat



Surat perintah pengadilan untuk menggeledah diperlukan kecuali dalam kasus-kasus yang melibatkan





13

dugaan subversi, kejahatan ekonomi, dan korupsi. Namun dinas-dinas keamanan secara teratur masuk

secara paksa atau sembunyi-sembunyi. Pasukan keamanan juga terlibat dalam pengawasan orang dan

penduduk serta melakukan pemantauan selektif atas percakapan telepon lokal dan internasional tanpa

hambatan hukum.



Petugas keamanan pemerintah memantau gerakan dan kegiatan para bekas anggota PKI dan ormas-

ormas onderbouwnya, terutama orang-orang yang oleh pemerintah dipercaya terlibat dalam peristiwa

Gestapu 1965. Mereka dan keluarga mereka kadang-kadang mengalami pengawasan, litsus ulang,

indoktrinasi periodis, dan pembatasan perjalanan ke luar dari kota kediaman mereka. Salah satu cara

yang dipakai pemerintah untuk memantau kegiatan mereka adalah mencantumkan tanda ET (Ex-

Tapol) pada KTP mereka. Ini memungkinkan pemerintah dan calon majikan mereka untuk mengenali

bekas anggota PKI dan memperlakukan mereka secara diskriminatif, resmi maupun tidak. Meskipun

kewajiban mencantumkan tanda ET pada KTP secara resmi sudah dihentikan, dalam praktek ini masih

banyak dilakukan.



Setelah selama beberapa tahun pemerintah mengurangi secara berarti program transmigrasinya,

program itu dihidupkan kembali selama tahun 1997 dengan bantuan pihak swasta. Program ini

memindahkan banyak penduduk dari pulau-pulau yang padat ke pulau yang jarang penduduknya. Ini

juga dipakai untuk memukimkan kembali penduduk setempat di dalam wilayah Timor Timur dan Irian

Jaya. Para pemantau hak asasi mengatakan bahwa program ini melanggar hak penduduk asli dan

mengecoh sebagian transmigran untuk meninggalkan desa mereka tanpa modal untuk kembali lagi.

Kondisi di sejumlah lokasi transmigrasi tidak aman bagi hidup mereka tanpa upaya yang memadai

untuk melindungi mereka dari penyakit endemis. Transmigran atau migran sukarela di luar program

pemerintah mendapat bantuan tidak langsung dari pemerintah dalam bentuk program bantuan

pembangunan dan kontrak dengan ABRI maupun pemerintah setempat. Praktek demikian, terutama

di Timor Timur, Irian Jaya dan Kalimantan, menimbulkan kebencian di kalangan penduduk asli yang

percaya bahwa hak-hak mereka dilanggar.



Ada laporan bahwa pasukan keamanan menduduki desa-desa di pegunungan Irian Jaya tengah dan

menghancurkan rumah-rumah dan tanaman. Pihak militer membantah melakukan pelanggaran ini

(lihat Bagian 2.d.).



Pemerintah melarang impor terbitan dalam Bahasa Cina (lihat Bagian 5).





Bagian 2 Penghormatan atas Kebebasan Sipil, Termasuk:



a. Kebebasan Berbicara dan Pers



Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pers 1982 memberi kebebasan pers,

dalam praktek pemerintah terus membatasi kebebasan pers. Pemerintah menggunakan SIUPP

berdasarkan keputusan menteri 1984 untuk mengendalikan pers. Alat kontrol lain meliputi peraturan

tentang porsi iklan yang diizinkan dan jumlah halaman yang diperbolehkan untuk koran. Di daerah-





14

daerah yang rawan pihak berwenang terus memberi pengarahan kepada wartawan dan redaktur

setempat mengenai berita apa yang harus dimuat, meskipun sering pula pengarahan demikian

diabaikan. Sensor diri oleh pers berlanjut, terutama mengenai hal-hal yang peka bagi pemerintah.

Pada akhir tahun, kritik terhadap pemerintah menguat dan pers memuatnya secara lebih terbuka.



Liputan mengenai sejumlah topik yang peka, seperti korupsi, peran keluarga Presiden, dan kurangnya

pertanggungjawaban keuangan pemerintah, muncul, terutama di koran-koran berbahasa Inggris.

Koran-koran besar berbahasa Indonesia lebih berhati-hati. Media siaran, yang menjangkau jauh lebih

banyak penduduk daripada media cetak, jarang sekali atau bahkan tidak pernah membahas masalah

peka.



Liputan media mengenai bentrokan etnis antara suku Dayak yang Kristen dan Madura yang Muslim di

Kalimantan Barat selama bulan Januari dan Februari berkali-kali sangat dibatasi. Pihak militer

mengadakan pertemuan tertutup dengan para redaktur pada awal Februari di tengah-tengah kerusuhan

etnis itu. Hanya sedikit liputan mengenai keadaan di Kalimantan Barat sampai bentrokan itu sudah

parah. Contoh kerusuhan sosial lain, seperti di Rengasdengklok, Jawa Barat pada 30 Januari, dan

kejadian yang berkaitan dengan kampanye pemilu, memperoleh liputan media lebih besar.



Sepanjang tahun, debat terbatas mengenai isu-isu politik dan sosial diperbolehkan dalam pers dan

forum publik, tapi pemerintah terus menerapkan pembatasan pada kebebasan berbicara, terutama

dalam kasus-kasus yang melibatkan oposisi langsung terhadap sistem yang berlaku. Pada akhir tahun,

kritik masyarakat terhadap pemerintah makin menguat dan pers memuatnya secara lebih terbuka.

Setelah peristiwa 27 Juli 1996, dan menjelang pemilu bulan Mei, pemerintah menyatakan bahwa

mereka tidak akan mentolerir tantangan terhadap tiang landasan sistem politik, terutama dengan cara

menangkapi, mengajukan ke pengadilan, dan menghukum keras beberapa pengritiknya.



Empat belas aktivis anggota, atau yang berkaitan dengan, partai oposisi kecil PRD dihukum

berdasarkan Undang-undang Anti-Subversi 1963 yang kontroversial. Pada 28 April, sehari setelah

kampanye pemilu dimulai, pengadilan-pengadilan di Jakarta menjatuhkan vonis bagi sembilan aktivis.

Meskipun para aktivis muda itu mula-mula ditangkap pada bulan Agustus 1996 di tengah-tengah

tuduhan pemerintah sebagai dalang peristiwa 27 Juli, vonis itu ternyata didasarkan pada tulisan, pidato,

dan kegiatan organisasi mereka, yang dianggap sebagai subversi (lihat Bagian 1.e.)



Ketua PRD Budiman Sudjatmiko menerima vonis 13 tahun penjara, yang dinaikkan menjadi 15 tahun

pada waktu banding. Ini merupakan salah satu vonis terberat dalam kasus subversi pada tahun-tahun

terakhir. Rekan-rekannya menerima vonis mulai dari 12 tahun sampai 18 bulan. Dua lagi aktivis PRD

divonis di Jakarta pada 16 Juni dan mendapat hukuman 4 dan 5 tahun penjara. Kasus lain yang

berkaitan dengan PRD termasuk vonis bagi Dita Indah Sari di Surabaya dan dua orang lain dalam

kasus subversi pada 22 dan 23 April berdasarkan pada pandangan politik dan kegiatan organisasi

mereka, yang meliputi seruan diakhirinya doktrin dwifungsi ABRI dan gerakan unjuk rasa buruh.



Pengadilan atas pemimpin buruh independen Muchtar Pakpahan, yang dimulai 12 Desember 1996,

berlanjut pada awal tahun lalu, dan ditunda karena ia menderita sakit parah. Pengadilan itu dilanjutkan





15

bulan September. Sebagaimana dengan kasus para aktivis muda PRD, tuduhan subversi juga

diarahkan pada kritiknya terhadap pemerintah, bukannya atas perannya dalam kekerasan 27 Juli 1996

seperti yang semula dituduhkan kepadanya secara terbuka oleh pemerintah (lihat Bagian 6.a.)



Pengadilan subversi atas Sri Bintang Pamungkas, mantan anggota DPR dari PPP, dimulai 2 Desember.

Menurut ketentuan itu Bintang dituduh berdasarkan Undang-Undang Anti-Subversi 1963 karena

mendirikan Partai Uni Demokratik Indonesia, mengeluarkan manifesto PUDI, mencalonkan diri

sebagai presiden, dan mengirimkan kartu Lebaran berisi agenda PUDI pada Januari. Program PUDI

termasuk penolakan terhadap pemilu 1997, penolakan Soeharto sebagai calon presiden lagi, dan

seruan untuk mempersiapkan diri bagi era pasca-Soeharto. Bintang ditahan pada 6 Maret, bersama-

sama dengan wakil ketua PUDI Julius Usman dan sekjennya Saleh Abdullah, oleh Kejaksaan Agung

berdasarkan Undang-Undang Anti-Subversi. Rekan-rekannya dibebaskan dari tahanan pada 3 April.



Albert Marle Sihaloho, anggota DPR dari PDI dan pendukung ketua PDI tergusur, Megawati

Sukarnoputri, divonis pada 21 Juli atas tuduhan menghina presiden, ABRI, dan lembaga-lembaga

publik lainnya. Ia menerima hukuman 9 bulan penjara. Dasar dari hukuman baginya adalah pidatonya

dalam “mimbar bebas” di markas PDI pada Juli 1996 yang direkam dengan video oleh pemerintah. Ia

menjadi anggota DPR pertama yang diajukan ke pengadilan dan dihukum dalam tahun-tahun terakhir

ini.



Pemerintah juga mengambil tindakan keras terhadap beberapa orang yang menerbitkan majalah atau

buku yang menentang sistem. Andi Syaputra dihukum penjara 30 bulan pada 7 April karena mencetak

dan menyebarkan bahan cetakan yang dituduh menghina Presiden Soeharto. Pada 4 Maret pemerintah

melarang pamflet setebal 22 halaman tulisan Soebadio Sastrosatomo, salah seorang pemimpin Partai

Sosialis Indonesia yang telah lama dilarang. Pemerintah lalu menyeret sekretaris pribadi Soebadio ke

pengadilan pada 5 Agustus atas tuduhan “menghina” presiden. Kejahatan yang dituduhkan adalah ia

membantu memproduksi buku tersebut. Ia dilepas dari tahanan bulan September tapi pengadilannya

tetap berlanjut.



Seorang aktivis dari LSM Pusat Informasi dan Jaringan Aksi untuk Reformasi Demokrasi (PIJAR), Tri

Agus Siswomihardjo, dilepas dari penjara pada 10 Maret setelah menjalani hukuman 24 bulan karena

menyebarkan bahan-bahan bacaan yang dituduh menghina presiden. Eko Maryadi dan Achmad Taufik

dari Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) yang tidak diakui pemerintah dilepas dari penjara pada 18 Juli.

Mereka telah menjalani 2 tahun 4 bulan dari hukuman tiga tahun penjara mereka atas tuduhan

memfitnah presiden dan menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. Mereka dihukum berdasarkan

tulisan-tulisan mereka pada majalah bawah tanah “Independen” dan karena menerbitkan majalah itu

tanpa SIUPP.



Pembunuhan seorang wartawan yang menerbitkan laporan kritis pada 1996 dan paling tidak satu kasus

serupa pada 1997, menarik perhatian dalam dan luar negeri. Sebuah sidang pengadilan berlangsung

atas terbunuhnya wartawan surat kabar Bernas di Yogyakarta, Fuad Muhammad Syafruddin (Udin)

pada 1996. Udin diserang di rumahnya, kemungkinan berkaitan dengan tulisan-tulisannya yang kritis

terhadap tindakan pemerintah setempat dalam masalah tanah. Banyak terjadi kontroversi apakah pihak





16

berwenang sudah menangkap tersangka yang sebenarnya, karena istri korban, saksi dalam kejahatan

itu, bersaksi di pengadilan pada 2 September bahwa terdakwa bukanlah orang yang membunuh

suaminya. Terdakwa menyatakan bahwa pengakuannya merupakan hasil paksaan pihak berwenang.

Jaksa akhirnya menuntut bebas dan terdakwa dilepas pada 27 November.



Pada 26 Juli, seorang wartawan koran “Sinar Pagi”, Jakarta, Naimullah, ditemukan tewas di mobilnya

di luar kota Pontianak. Dilaporkan ia mendapat luka di leher, kepala, dan pipi, dada, dan pergelangan

tangannya, dan empat orang terlihat berada di dekat mobilnya. Ia pernah memuat laporan tentang

penyelundupan kayu dan pencurian yang diduga melibatkan pejabat-pejabat pemerintah setempat.

PWI menyerukan penyelidikan yang tidak memihak. Polisi Kalimantan Barat mengumumkan pada

bulan Agustus bahwa kasus itu masih diselidiki. Menjelang akhir tahun, kasus itu belum terpecahkan.



Media elektronik tetap lebih berhati-hati dalam liputan mereka mengenai pemerintah dibanding media

cetak. Pemerintah mengoperasikan jaringan televisi nasional dengan 12 stasiun daerah. Perusahaan

televisi swasta, kebanyakan dimiliki oleh, atau pengurusnya berhubungan dengan, keluarga presiden,

terus berekspansi. Semuanya diwajibkan merelei berita produksi pemerintah, tapi banyak juga yang

menyiarkan acara-acara bergaya masalah umum yang mengandung unsur berita.



Ada lebih dari 600 radio swasta di samping jaringan radio pemerintah. Semuanya diwajibkan menjadi

anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) yang disponsori pemerintah

untuk bisa mendapat izin siaran. Stasiun radio pemerintah (RRI) membuat program “Berita Nasional”

yang merupakan satu-satunya acara warta berita yang diizinkan untuk disiarkan di Indonesia

berdasarkan undang-undang. Acara itu direlei di seluruh negeri oleh radio-radio swasta dan 53 RRI

daerah. Menurut undang-undang, radio swasta hanya boleh menyiarkan berita “ringan”, seperti cerita

tentang minat pribadi (human interest), dan tidak boleh membahas masalah politik. Tapi dalam

praktek banyak radio yang menyiarkan wawancara dan berita asing. Selain itu, acara bincang-bincang

radio melalui telepon makin lama makin menyentuh masalah politik, sosial dan ekonomi.



Televisi dan siaran asing mudah dijangkau. Antene parabola sudah merembes ke seluruh pelosok

tanah air, dan Internet juga dapat diakses. Pemerintah tidak berusaha membatasi akses pada acara ini,

dan telah memproklamasikan kebijakan “langit terbuka”. Terbitan berkala asing mudah diperoleh.

Distribusi kadang-kadang diperlambat oleh pihak berwenang satu hari atau lebih, tapi ini jarang terjadi.

Pemerintah membatasi impor terbitan dalam Bahasa Cina (lihat Bagian 5).



Pemerintah secara ketat mengatur akses ke Indonesia, terutama ke daerah-daerah tertentu, bagi

koresponden asing yang berkunjung atau menetap. Pemerintah kadang-kadang mengingatkan mereka

tentang hak prerogatifnya untuk menolak perpanjangan visa mereka. Izin khusus perlu bagi wartawan

asing untuk mengunjungi Timor Timur, Aceh dan Irian Jaya. Dengan beberapa kekecualian, akses ke

Timor Timur dibatasi. Sejumlah wartawan berkali-kali meminta izin untuk pergi ke Timor Timur

tanpa hasil. Pers daerah di Aceh dikontrol ketat.



Bulan November, seorang wanita pekerja LSM asing ditahan di Dili atas keterlibatannya dalam sebuah

kegiatan berjaga malam di bawah sinar lilin dan memotret. Pihak berwajib menuduhnya melakukan





17

kegiatan jurnalistik tanpa visa yang sesuai. Ia lalu diusir ke Bali setelah ditanyai selama 10 jam oleh

pihak berwajib.

Pemerintah mewajibkan izin untuk mengimpor terbitan atau kaset video asing, yang harus diteliti oleh

sensor pemerintah. Importir kadang-kadang menghindari bahan-bahan asing yang kritis terhadap

pemerintah atau berkaitan dengan masalah-masalah peka seperti hak asasi manusia. Bahan-bahan

asing dalam jumlah yang cukup banyak lolos dari prosedur pabean dan sensor.



Penerbit kadang-kadang menolak untuk menerima naskah yang berkaitan dengan isu-isu kontroversial.

Kebanyakan buku oleh novelis terkenal dan bekas tahanan politik Pramoedya Ananta Toer dilarang,

meskipun ada pula yang beredar. Pemerintah pada bulan Maret melarang sebuah buku kecil tulisan

mantan pemimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang sudah lama dilarang, Soebadio Sastrosatomo.



Bulan Desember, polisi melarang pementasan sebuah drama di Bandung, Jawa Barat yang berkisah

tentang kehidupan aktivis perburuhan Marsinah yang dibunuh pada 1993. Drama itu sebelumnya

dilarang di Surabaya pada 26 November, dan juga dihentikan di kota-kota lain, namun dipentaskan di

Jakarta dan beberapa tempat lain.



Walaupun undang-undang memberi kebebasan akademis, kegiatan kaum cendikiawan banyak

menghadapi hambatan. Kegiatan politik dan diskusi di universitas, kendati tidak lagi dilarang secara

resmi, tetap dibatasi. Sejumlah cendikiawan memperlihatkan kehati-hatian dalam membuat atau

mencamtumkan dalam kuliah atau diskusi kelas mereka bahan-bahan yang bisa menimbulkan

ketidaksukaan pemerintah.



b. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Secara Damai



Undang-Undang Dasar memberi kebebasan berkumpul; namun pemerintah menerapkan kontrol ketat

atas pelaksanaan hak ini. Pemerintah mengumumkan sejumlah peraturan pada bulan Desember 1995

yang menghapuskan persyaratan izin bagi beberapa jenis pertemuan umum. Syarat untuk memberi

tahu kepada polisi tetap diperlukan bagi kebanyakan jenis pertemuan lainnya, dan dalam praktek

banyak pertemuan umum terus dihalangi atau dibubarkan.



Dalam upaya mengendalikan LSM, kelompok politik yang tak diakui, dan beberapa organisasi

mahasiswa setelah peristiwa 27 Juli 1996 dan selama menjelang dan sesudah pemilu bulan Mei,

pemerintah menghalangi atau membubarkan berbagai pertemuan, seminar, serta sejumlah unjuk rasa

damai dan pertemuan umum meskipun ada juga pertemuan lain yang diizinkan. Pada bulan November

1996, sejumlah pejabat tinggi pemerintah mengeluarkan ancaman terbuka untuk mengambil tindakan

hukum terhadap sejumlah LSM tertentu yang dianggap “menimbulkan masalah”. Sebagian dari

kelompok ini, terutama PRD dan afiliasi-afiliasinya, dilarang oleh pemerintah pada 29 September, dan

pihak berwenang menggunakan pemantauan tertutup untuk mengintimidasi LSM-LSM lain yang

bagaimanapun terus beroperasi.



Pada 13 Maret, polisi Metro Jaya membubarkan sebuah seminar tentang pemilihan umum yang

diselenggarakan bersama oleh sebuah kelompok mahasiswa, beberapa LSM, dan KIPP (Komite





18

Independen Pemantau Pemilu). Mereka menyatakan secara terbuka bahwa mereka telah memberi tahu

polisi sesuai dengan peraturan yang berlaku, tapi pihak berwenang tetap menolak untuk membiarkan

peristiwa itu berlangsung.



Pada 11 April, pasukan keamanan di Medan menghentikan sebuah penataran tentang masalah

pertanian oleh sebuah LSM di hari kedua. Penataran itu direncanakan berjalan 5 hari. Pada bulan

Juni, sebuah seminar oleh sejumlah LSM di Banda Aceh dibatalkan oleh pihak berwenang pada hari

seminar itu akan dimulai.



Sebuah diskusi malam hari oleh kelompok-kelompok mahasiswa yang diselenggarakan sehari

menjelang peringatan peristiwa 27 Juli 1996 dibubarkan dan lima mahasiswa diinterogasi.



Pada 29 Juli, polisi di Provinsi Lampung membubarkan sebuah penataran yang diselenggarakan oleh

federasi buruh yang tidak diakui, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Program itu baru berjalan

3 hari dari rencana 10 hari ketika polisi menghentikannya. Dua puluh tiga anggota SBSI ditangkap,

dan ada sejumlah laporan yang dapat dipercaya bahwa beberapa di antara mereka dipukuli selama

dalam tahanan.



Meskipun pemerintah menolak memberikan pengakuan resmi kepada KIPP, LSM ini diizinkan

melakukan kegiatan terbatas namun penting selama kampanye dan pemilu. Pemerintah juga

mengizinkan KIPP untuk menyelenggarakan jumpa pers di Jakarta guna mengevaluasi pemilu, dan

mengeluarkan sebuah laporan umum tentang penemuan-penemuannya yang menjabarkan beberapa

kekurangan pemilu.



Namun ada juga beberapa kasus di mana KIPP mengalami hambatan serius. Misalnya, pada 7 April

polisi Sulawesi Selatan membatalkan sebuah program oleh KIPP setempat untuk melatih sukarelawan

pemantau pemilu meskipun penyelenggara program itu sudah memberi tahu polisi. KIPP tidak bisa

berfungsi di Aceh karena tekanan terhadapnya. Sebuah diskusi di sana bulan April yang disponsori

oleh KIPP dibatalkan pihak berwenang.



Pasukan keamanan menahan 24 mahasiswa pengunjuk rasa di UGM Yogyakarta pada 1 April. Polisi

menuduh mahasiswa menyerukan boikot terhadap pemilu. Pada 2 April, delapan mahasiswa ditahan

secara kasar dalam demonstrasi kedua yang menuntut pembebasan kelompok pertama. Ke-32

mahasiswa itu dilepas pada 3 April. Pada 11 Maret, tiga aktivis mahasiswa kabarnya ditangkap di

Jakarta atas tuduhan mencoba menyerukan boikot terhadap pemilu dengan memasang poster dan

melakukan aksi corat-coret.



Pasukan keamanan membubarkan dengan kekerasan sebuah pertemuan damai para pendukung

Megawati Sukarnoputri di Bali pada April, menyerang sekelompok pengunjuk rasa menyusul vonis

terhadap aktivis PRD pada April, dan menyerang sekelompok mahasiswa di Universitas Kristen

Indonesia di Jakarta pada bulan Juni (lihat Bagian 1.c.). Pada 19 September, pasukan keamanan

menghentikan kongres SBSI di Jakarta. Itu adalah hari pertama dari rencana kongres selama tiga hari.

Delapan anggota panitia penyelenggara, dua tokoh serikat buruh Australia, dan dua wartawan





19

Belanda ditahan satu malam. Pasukan keamanan membubarkan sebuah pertemuan akhir tahun di

markas SBSI pada 23 Desember. Mereka menyatakan bahwa SBSI belum memperoleh izin yang

diperlukan, dan 27 orang ditahan. Alat musik, rekaman lagu-lagu buruh, arsip SBSI, spanduk, foto,

dan benda-benda milik peserta disita.



Pasukan keamanan disiagakan di Jakarta pada 27 Juli untuk mencegah pendukung Megawati

Sukarnoputri melaksanakan apa yang diduga akan menjadi sebuah peringatan atas “peristiwa 27 Juli”

1996 di bekas markas PDI. Beberapa kelompok kecil berhasil mendekati markas tersebut di mana

mereka melakukan doa damai dikelilingi oleh pasukan keamanan. Beberapa ribu pendukung Megawati

diizinkan berpawai di depan Gedung MPR pada 15 April. Ratusan polisi menghalangi mereka masuk

ke halaman gedung, tapi tidak mengambil tindakan untuk menghentikan pertemuan mereka.



Sebuah seminar tentang Timor Timur yang disponsori LSM diselenggarakan di Jakarta pada 12

September tanpa campur tangan pemerintah. Sebuah dialog umum antara pihak militer dan

pemerintah dengan LSM diselenggarakan pada 8 September.



Romo Ignatius Sandyawan Sumardi dan saudara laki-lakinya diajukan ke pengadilan di Bekasi, Jawa

Barat pada Oktober. Ia dituduh menyembunyikan tiga pembangkang politik termasuk ketua PRD

Budiman Sudjatmiko dan dua pembantunya selama pencarian terhadap mereka bulan Agustus 1996.

Pihak berwenang mengatakan bahwa mereka menghalangi Romo Sandyawan untuk berobat di luar

negeri karena ia harus menjalani pemeriksaan pada Agustus 1996.



Pada 10 Desember terjadi sejumlah demonstrasi mahasiswa yang direncanakan untuk memperingati

Hari Hak Asasi. Pihak militer menghalangi beberapa unjuk rasa itu tapi membiarkan yang lain.



Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berserikat; tapi pemerintah menerapkan kontrol ketat

pada pelaksanaan hak ini. Undang-undang Keormasan 1985 mewajibkan kepatuhan pada Pancasila

oleh semua organisasi, termasuk organisasi agama yang diakui dan perserikatan. Ketentuan ini, yang

membatasi kegiatan politik, dipahami secara luas dirancang untuk melarang kegiatan kelompok-

kelompok yang mengupayakan ikut dalam persaingan politik yang demokratis, menjadikan Indonesia

negara Islam, menghidupkan kembali komunisme, atau mengembalikan negara ke sistem banyak partai

dengan ideologi berbeda-beda. Undang-undang ini memberi kekuasaan kepada pemerintah untuk

membubarkan setiap organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan mewajibkan

organisasi yang menerima dana dari luar negeri untuk mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari

pemerintah. Akan tetapi, banyak organisasi, termasuk SBSI dan KIPP, tetap aktif tanpa pengakuan

resmi berdasarkan undang-undang ini.



c. Kebebasan Beragama



Undang-undang Dasar memberi kebebasan beragama bagi pemeluk lima agama yang diakui dan

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah mengakui agama Islam, Katolik, Protestan,

Budha dan Hindu, serta mengizinkan peribadatan Aliran Kepercayaan. Meskipun pemeluk Islam lebih

dari 85 persen penduduk, pelaksanaan dan ajaran agama lain yang diakui pada umumnya dihormati,





20

dan pemerintah secara aktif menganjurkan toleransi dan harmoni antar-agama. Namun ada sejumlah

pembatasan terhadap jenis-jenis tertentu kegiatan agama, termasuk agama yang tidak diakui.



Karena sila pertama Pancasila adalah KetuhananYang Maha Esa, maka ateisme dilarang. Meskipun

orang tidak dipaksa untuk melaksanakan satu kepercayaan tertentu, semua warga negara harus

memilih salah satu dari kelima agama yang diakui. Karena pilihan ini akan dicantumkan dalam

dokumen-dokumen resmi, seperti KTP, maka keengganan untuk menyebutkan salah satu agama itu

akan menyebabkan orang tidak mungkin memperoleh dokumen seperti itu. Persyaratan hukum untuk

patuh pada Pancasila meluas ke semua organisasi agama dan sekuler. Pemerintah dengan tegas

menentang kelompok-kelompok Muslim yang mendukung berdirinya negara Islam atau yang hanya

mengakui syariat Islam. Pemerintah melarang beberapa agama, termasuk Kesaksian Jehovah, Baha’i,

Kong Hu Cu dan, di beberapa provinsi, aliran Darul Arqam. Pemerintah dengan ketat mengawasi

aliran-aliran Islam yang dianggap berbahaya akan menyimpang dari ajaran-ajaran ortodoks, dan di

masa lalu kadang-kadang membubarkan kelompok sempalan seperti itu.



Para pejabat tinggi pemerintah terus membuat pernyataan publik dan menekankan melalui contoh

pentingnya penghormatan pada keanekaragaman agama. Namun para pejabat rendahan sering diduga

enggan mempermudah dan melindungi agama minoritas.



Sebuah peraturan tahun 1969 menetapkan bahwa sebelum sebuah rumah ibadah dapat dibangun, harus

diperoleh persetujuan dari penduduk yang tinggal di sekitar lokasi dan diperlukan izin dari kantor

departemen agama setempat. Beberapa orang Kristen mengatakan bahwa peraturan ini dipakai untuk

melakukan diskriminasi terhadap mereka dan menghalangi mereka untuk membangun gereja.

Meskipun demikian pembangunan gereja berjalan terus.



Undang-undang membolehkan alih agama, dan alih agama memang terjadi. Para pengamat independen

mencatat bahwa perkawinan antara Muslim dan non-Muslim telah menjadi makin sulit. Orang yang

beragama selain dari kelima agama yang diakui mengalami kesulitan untuk mendapatkan pengesahan

atas perkawinan mereka. Ada satu kasus menonjol di mana sepasang penganut Kong Hu Cu dilarang

menikah.



Pemerintah menganggap bahwa penyebaran agama oleh sebuah agama yang diakui di wilayah-wilayah

yang didominasi oleh agama lain berpotensi mengganggu dan pemerintah tidak mendorong hal itu.

Kegiatan misi asing pada umumnya tidak dihalangi, meskipun di Timor Timur, Irian Jaya dan kadang-

kadang di tempat lain para misionaris mengalami kesulitan dan kelambatan dalam memperpanjang izin

tinggal, dan visa bagi penyebar agama asing baru sulit diperoleh. Undang-undang dan peraturan dari

tahun 1970-an membatasi lama masa tinggal misionaris asing di Indonesia. Perpanjangan izin tinggal

diberikan di daerah-daerah pelosok seperti di Irian Jaya. Kegiatan misionaris asing tunduk pada

ketentuan dalam Undang-undang Keormasan. Warga negara pemeluk agama yang diakui membangun

hubungan aktif dengan sesama penganut di dalam maupun di luar negeri dan melakukan ziarah agama

ke luar negeri.



d. Kebebasan Bergerak di Dalam Negeri, Perjalanan ke Luar Negeri, Emigrasi dan Repatriasi





21

Meskipun pada 1993 pemerintah secara drastis mengurangi jumlah orang yang dicegah dan ditangkal

keluar atau masuk Indonesia dari jumlah 8.897 orang yang masuk dalam daftar “cekal” secara terbuka

menjadi hanya beberapa ratus orang saja, pembatasan masih tetap ada. Pemerintah juga membatasi

gerak warga negara dan orang asing ke dan di tempat-tempat tertentu di dalam negeri. Selain itu,

pemerintah juga mewajibkan adanya izin untuk mencari pekerjaan di tempat-tempat tertentu, terutama

untuk mengendalikan urbanisasi ke kota-kota yang sudah padat. Izin khusus diperlukan untuk

mengunjungi tempat-tempat tertentu di Irian Jaya. Pemerintah mewajibkan bekas tahanan, termasuk

mereka yang terkait dengan percobaan kudeta 1965, untuk memberi tahu gerak mereka dan untuk

mendapatkan izin resmi bagi kepindahan tempat tinggal mereka. (Lihat Bagian 1.f.)



Pihak berwajib melakukan operasi untuk memeriksa KTP, termasuk dengan cara menghentikan

kendaraan dan menggerebeg tempat-tempat hiburan. Pada 15 Juli, di Jakarta Barat polisi kabarnya

memeriksa dokumen 3.000 orang dan mendenda banyak di antara mereka yang tidak memiliki izin

untuk tinggal di Jakarta. Teguh Sunarto ditahan dalam operasi serupa di Surabaya karena tidak

mempunyai KTP. Ia diperlakukan kasar dan meninggal selepas dari tahanan (lihat Bagian 1.a.)



Pemerintah mencegah perjalanan ke luar negeri bagi sejumlah aktivis politik, sebagian di antaranya

untuk berobat. Pihak Imigrasi di bandara Jakarta pada 10 April mencegah aktivis hak asasi manusia

Romo Sandyawan Soemardi meninggalkan Indonesia untuk menjalani operasi mata di Perth, Australia.

Ia diperiksa pada Agustus 1996 dalam kaitannya dengan kasus PRD. PTUN Jakarta pada 28 Januari

menguatkan keputusan Kejaksaan Agung untuk menerapkan larangan keluar negeri selama satu tahun

bagi Sri Bintang Pamungkas pada 18 April 1996. Itu merupakan larangan satu tahun kedua baginya.

Pemerintah mula-mula menolak permohonan ketua serikat buruh independen SBSI Muchtar Pakpahan

untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan kesehatan di luar negeri. Bulan Desember pemerintah

mengizinkan tim dokter Kanada untuk memeriksa Pakpahan. Pakpahan yang sedang menjalani

hukuman penjara karena vonis tahun 1994 masih harus menghadapi pengadilan lain atas tuduhan

subversi. Sidang itu tertunda karena kesehatan Pakpahan perlu perawatan, dan pada saat itulah ketika

masih di rumah sakit ia meminta izin untuk berobat di luar negeri.



Penutupan beberapa wilayah tertentu di pegunungan tengah di Irian Jaya pada 1996 oleh pemerintah

bagi pendatang berlanjut pada 1997. Daerah-daerah itu ditutup karena adanya operasi khusus militer

terhadap Gerakan Papua Merdeka, kelompok yang melakukan pembunuhan dan penyanderaan pada

1996. Ada juga kekecualian selama masa penutupan ini di tempat-tempat itu, termasuk bagi petugas

agama. Sulit untuk memperoleh keterangan karena pembatasan ini. Namun sumber-sumber yang

dapat dipercaya menyatakan bahwa pasukan keamanan menduduki desa-desa di pegunungan,

memberlakukan kontrol ketat terhadap pergerakan orang-orang desa itu, dan memaksa mereka

melakukan kerja paksa selama masa pembatasan itu. Ada laporan yang dapat dipercaya bahwa pada

akhir 1996 pasukan keamanan memperlakukan penduduk di kawasan operasi dengan buruk, termasuk

pemukulan dan interogasi kasar, perusakan rumah dan tanaman, serta gangguan seksual, dan bahwa

pada Januari pasukan keamanan membakar gubuk-gubuk di satu desa. Menurut laporan-laporan yang

dapat dipercaya, pihak militer melakukan pemindahan paksa dan gangguan terhadap penduduk desa

pada akhir 1997 sehingga memperparah kelangkaan pangan di beberapa tempat. Pihak militer





22

membantah bahwa mereka membatasi gerak penduduk atau melakukan penyiksaan, serta menyatakan

bahwa GPM-lah yang mengintimidasi penduduk.



Di tahun-tahun yang lewat, pemerintah menawarkan suaka bagi lebih dari 125.000 orang perahu dari

Indocina. Kamp Pulau Galang di Indonesia ditutup pada 1996 sewaktu pencari suaka terakhir

dipulangkan. Namun masih ada 14 orang yang menunggu pemukiman kembali di negara lain.

Pemerintah belum merumuskan kebijakan mengenai pencari suaka dari negara lain, tapi dalam

prakteknya menghormati prinsip untuk tidak mengembalikan pencari suaka ke negara asal mereka.

Tidak ada laporan mengenai pemulangan paksa terhadap orang ke negara di mana mereka takut

menghadapi hukuman.





Bagian 3 Penghormatan Terhadap Hak-hak Politik: Hak Warga Negara Mengubah

Pemerintah Mereka



Warga negara tidak kuasa mengubah pemerintah mereka melalui cara-cara demokratis. Belum pernah

ada tantangan pemilihan terhadap Presiden Soeharto. Ke-1.000 anggota MPR secara konstitusional

adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas Negara. Mereka bersidang setiap lima tahun untuk memilih

presiden dan wakil presiden dan menyusun GBHN. MPR secara efektif dikendalikan oleh Presiden

Soeharto dan pemerintahannya. Lima ratus anggota MPR berasal dari DPR, 425 di antaranya dipilih

pada pemilu bulan Mei (naik dari 400 pada 1992). Sisanya yang 75 orang diangkat dari kalangan

militer. Pada 1993 MPR memilih Soeharto untuk masa bakti lima tahun yang keenam sebagai

Presiden. Secara hukum presiden berada di bawah MPR, tapi kenyataannya ia dan sekelompok kecil

pendukungnya menjalankan wewenang pemerintahan.



Di bawah doktrin dwi-fungsi, pihak militer memegang peran penting di bidang sosio-politik serta

keamanan. Militer mendapat jatah 75 kursi di DPR, sebagain sebagai kompensasi seimbang karena

tidak boleh ikut memilih. Pihak militer menguasai 20 persen kursi di DPR tingkat provinsi dan

kabupaten, dan menduduki banyak posisi kunci di pemerintahan. Sisanya yang 85 persen di tingkat

nasional dan 80 persen di tingkat daerah diisi melalui pemilihan yang dilaksanakan setiap lima tahun

sekali. Semua warga negara dewasa, kecuali anggota ABRI aktif, mereka yang sedang menjalani

hukuman penjara, serta sekitar 36.000 bekas anggota PKI, berhak memilih. Pemilih memilih melalui

kartu suara satu di antara tiga organisasi politik yang disetujui pemerintah, yang mencantumkan daftar

calon pada setiap daerah pemilihan. Daftar itu harus disaring oleh BASKORSTANAS, yang

menentukan apakah seorang calon terlibat atau tidak dalam peristiwa percobaan kudeta 1965 atau

menimbulkan jenis-jenis bahaya lain terhadap keamanan yang definisinya sangat luas. Para pengritik

menuduh penyaringan demikian tidak konstitusional karena tidak ada cara untuk menggugat hasil litsus

(penelitian khusus) tersebut, dan mencatat bahwa hasil litsus dapat dipakai untuk menggusur pengritik

pemerintah dari DPR. Peraturan ketat menetapkan lama masa kampanye, akses ke media elektronik,

jadwal tampil di muka umum, dan lambang politik yang boleh dipakai.



Pemerintah secara resmi mengizinkan hanya tiga organisasi politik untuk ikut dalam pemilu. Yang

paling besar dan terpenting adalah GOLKAR, sebuah organisasi yang dikendalikan pemerintah terdiri





23

dari berbagai kelompok fungsional. Presiden secara kuat mempengaruhi seleksi pemimpin GOLKAR,

dan ia sendiri merupakan pemimpin seniornya. GOLKAR membina hubungan erat dengan ABRI dan

KORPRI, organisasi di mana semua pegawai negeri otomatis menjadi anggotanya. Pegawai negeri

boleh ikut dalam partai politik dengan izin resmi, tapi dalam praktek mereka dipaksa untuk

mendukung GOLKAR. Bekas anggota PKI dan partai terlarang lain tidak boleh mencari kedudukan

politik atau aktif dalam politik.



Kedua organisasi politik lainnya yang kecil dan sah, PPP dan PDI, tidak dianggap sebagai partai

oposisi, dan, bersama-sama dengan GOLKAR, menurut undang-undang wajib menganut ideologi

Pancasila. Kedua partai kecil ini tidak boleh membuka kantor di tingkat kecamatan sehingga mereka

sangat dirugikan berhadapan dengan GOLKAR yang didukung pemerintah dan mempunyai kantor di

tingkat kecamatan dan pemerintah yang lebih rendah lagi. Pemerintah dengan ketat mengawasi dan

sering membina kegiatan ketiga organisasi politik ini. Misalnya, banyak anggota DPR aktif serta calon

anggota potensial dari PDI tidak boleh mencalonkan diri pada pemilihan anggota DPR bulan Mei

setelah pemerintah pada Juni 1996 merekayasa penggusuran Megawati Sukarnoputri yang populer. Ia

sebelumnya diramalkan akan menjadi calon presiden 1998. Anggota DPR dan DPRD bisa ditarik/di-

”recall” dari dewan oleh pimpinan partai. Seorang anggota DPR yang vokal dari fraksi ABRI, Majen

Theo Syafei, ditarik dari dewan sebelum pemilu bulan Mei. Kendati anggota DPR dari ABRI dapat

diganti kapan saja atas permintaan Pangab, sehingga secara teknis tidak di-”recall”, waktu penarikan

Syafei dianggap tidak lazim. Itu terjadi tak lama setelah ia secara terbuka menekankan bahwa pemilih

mempunyai hak untuk tidak memilih dengan menusuk ketiga gambar kontestan.



Pemilu bulan Mei, begitu pula kelima pemilu sebelumnya sejak 1971, mengingkari hak warga negara

untuk mengubah pemerintah mereka sendiri secara demokratis. GOLKAR yang berkuasa memperoleh

kemenangan terbesar sepanjang sejarah dengan 74 persen suara; PPP memperoleh sekitar 22 persen,

dan PDI hanya memperoleh sedikit di atas 3 persen. Pemimpin PDI Megawati Sukarnoputri dan

pendukungnya tidak diizinkan ikut pemilu, suatu faktor yang menurut para pengamat menyebabkan

anjloknya perolehan suara PDI dari 17 persen pada pemilu sebelumnya.

Kekerasan sporadis tapi bermakna meruyak selama masa kampanye pemilu yang berlangsung 27 hari

sebelum pemilu, termasuk bentrokan antara ketiga kontestan, antara kontestan dan pihak keamanan,

dan kerusuhan umum. Sebagian besar di antara ratusan kematian selama masa kampanye terjadi

sebagai akibat kecelakaan selama pawai di jalan-jalan. Menurut data pemerintah, 123 orang tewas di

Banjarmasin pada 23 Mei, hari terakhir masa kampanye, dalam suatu kebakaran yang menimpa sebuah

toko serba-ada di tengah-tengah kerusuhan dan penjarahan. Selain itu, banyak yang terluka akibat dari

bentrokan sebelum dan sesudah pemilu. Banyak pengamat melihat kampanye tersebut sebagai yang

terburuk. Pemerintah berhasil membatasi materi dan format kampanye dan pemilu, mungkin lebih

hebat daripada tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, meskipun sudah ada peraturan baru untuk

mencegah arak-arakan di jalan yang sudah sering terjadi di kampanye sebelumnya, serta berbagai

peringatan terbuka dari pejabat tinggi agar menaati peraturan itu, pawai besar terus dilakukan oleh

GOLKAR, PPP, dan sesekali oleh PDI.



Di tengah-tengah kampanye, pemerintah melarang semua hal yang mendukung kelahiran aliansi

Megawati Sukarnoputri dan PPP. Menjelang pemilu, presiden dan para pejabat tinggi lain melalui





24

serangkaian peringatan terbuka meminta warga agar mengabaikan sejumlah seruan, kebanyakan tidak

langsung, untuk memboikot pemilu. Pemerintah secara terbuka berulang-ulang menegaskan bahwa

seruan demikian itu ilegal dan melakukan penangkapan terhadap mereka yang menyerukan boikot

termasuk Sri Bintang dan para mahasiswa yang diduga menyebarkan selebaran seruan boikot.

Beberapa mahasiswa dan kelompok gereja yang secara tidak langsung juga menyerukan boikot tidak

diambil tindakan.



Pemilu dan kampanye dicemari oleh berbagai tuntutan yang layak atas kecurangan dan pelanggaran

lain, kebanyakan oleh pemerintah dan GOLKAR, meskipun ada pula beberapa pelanggaran kampanye

oleh PPP dan PDI. Laporan kecurangan dan pelanggaran lain termasuk surat suara ganda oleh

anggota GOLKAR, intimidasi pemerintah terhadap saksi di TPS dari PPP dan PDI, dan pengawasan

yang buruk atas penghitungan suara. Di beberapa kecamatan di Jawa Timur, keluhan atas kecurangan

besar-besaran menimbulkan kerusuhan, memaksa pihak berwenang melakukan pemungutan suara

ulang karena, menurut para pejabat, kotak suara hancur. Setelah pemilu usai, pemerintah mengklaim

bahwa 64.000 suara terlewat tidak dihitung dan memberi satu tambahan kursi kepada PDI.



Komnas HAM mengimbau pemerintah, DPR, kontestan pemilu, dan tokoh masyarakat untuk

melakukan evaluasi atas pemilu. Diskusi terbuka oleh pemerintah terutama membahas cara

meningkatkan teknik kampanye bukannya faktor-faktor mendasar yang menyebabkan masalah dalam

pemilu. Pemerintah mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki laporan pelanggaran pemilu yang

diajukan oleh ketiga kontestan, tapi janji itu tidak ada hasilnya sampai 1998.



DPR mempertimbangkan RUU yang diajukan kepadanya oleh departemen dan instansi pemerintah tapi

tidak menyusun RUU sendiri meskipun DPR mempunyai hak untuk itu secara konstitusional. Selama

masa lima tahun yang berakhir Oktober, DPR mempertimbangkan dan mensahkan 70 perundang-

undangan, termasuk satu RUU dua kali. Dalam suatu tindakan yang belum pernah terjadi dan

mungkin tidak konstitusional, presiden mengembalikan sebuah RUU penyiaran yang sudah disetujui

oleh DPR agar dipertimbangkan kembali dan direvisi. DPR memang secara teknis, dan kadang-kadang

secara mendasar, melakukan perubahan atas RUU yang dipertimbangkannya. Ada juga tanda-tanda

bahwa DPR sampai tahap tertentu dapat melakukan perubahan mendasar pada RUU yang

mencerminkan kepentingan kelompok luar. Ini terutama kentara dalam hal RUU Ketenagakerjaan

(lihat Bagian 6). Namun muncul kritik umum setelah ada laporan bahwa Menteri Tenaga Kerja

menggunakan dana JAMSOSTEK sebesar $1,3 miliar untuk mempermudah lolosnya RUU tersebut

dari DPR.



Meskipun jelas tetap tunduk pada cabang eksekutif, DPR sudah menjadi makin aktif dalam

mengawasi kebijakan pemerintah, dan dalam mengoreksi kesalahan pengeluaran anggaran pemerintah

serta pelaksanaan program melalui dengar-pendapat dengan anggota kabinet, pejabat militer, dan

pejabat-pejabat tinggi lain. DPR juga sudah makin menjadi tempat penting untuk mengajukan tuntutan

dan petisi oleh mahasiswa, buruh, petani tergusur, dan lain-lain yang mengeluhkan pelanggaran hak

asasi manusia dan menyuarakan keprihatinan lain. DPR jarang menjadi sumber pertolongan bagi

mereka kecuali hanya menyediakan saluran untuk menerima keluhan mereka.







25

Meskipun tidak ada pembatasan secara hukum terhadap peran wanita dalam politik, mereka masih

kurang terwakili di pemerintahan. Pemilu bulan Mei memperlihatkan suatu langkah mundur dalam hal

wakil mereka di DPR, dengan persentase jumlah kursi yang mereka duduki turun dari 12 menjadi 9

persen. Di kabinet, hanya 2 dari 41 menteri adalah wanita.





Bagian 4 Sikap Pemerintah Terhadap Penyelidikan Internasional dan Lembaga

Swadaya Masyarakat atas Tuduhan Pelanggaran Hak Asasi



Tekanan pemerintah terhadap organisasi hak asasi manusia di dalam negeri dan LSM lainnya muncul

setelah kekerasan 27 Juli 1996 berlanjut sampai menjelang pemilu bulan Mei (lihat Bagian 2.a.).



LSM menghadapi ganggungan dari pemerintah, termasuk penggerebegan kantor mereka oleh polisi,

pengawasan oleh polisi dan intel militer, interogasi di kantor polisi, atau pembatalan pertemuan intern

mereka. Pejabat pemerintah, seperti pada 1996, secara terbuka mengancam akan mengambil tindakan

hukum terhadap beberapa LSM.



Pemerintah menegaskan kembali penolakannya terhadap usul Komisi Hak Asasi PBB untuk membuka

kantor di Jakarta yang akan dapat memantau perkembangan hak asasi manusia. Pemerintah

sebelumnya mengisyaratkan akan mengizinkan pembukaan kantor tersebut di Jakarta jika kantor itu

hanya terbatas pada kegiatan teknis, seperti mengadakan seminar tanpa fungsi pemantauan.



Pemerintah menganggap penyelidikan oleh pihak luar atau kritik asing atas pelanggaran hak asasi

manusia sebagai campur tangan terhadap urusan dalam negerinya. Pemerintah menekankan

keyakinannya bahwa mengaitkan bantuan asing atau sanksi lain dengan pelaksanan hak asasi manusia

adalah campur tangan terhadap urusan dalam negeri dan dengan demikian tidak dapat diterima.

Meskipun pemerintah tidak mengumumkan suatu kebijakan publik yang jelas apakah mereka akan

mengundang atau memperbolehkan orang asing memantau pemilu di bulan Mei, dua kelompok

internasional melakukan pengamatan secara terbatas.



Komisi Palang Merah Internasional ICRC terus beroperasi di Timor Timur. Mereka juga mengunjungi

tahanan yang dihukum karena keterlibatan dalam percobaan kudeta 1965, ekstremis Islam, tahanan

Timor Timur dan tahanan politik lain di luar Timor Timur. Namun sepanjang tahun mereka

menghadapi hambatan dan ketidaksediaan untuk mengizinkan kunjungan, termasuk penundaan

berlarut-larut untuk mengunjungi beberapa tahanan atau narapidana baru yang dituduh dengan tindak

subversi di Jakarta atau tempat lain setelah peristiwa 27 Juli 1996. Setelah kunjungan pertama pada

Agustus 1996, ICRC tidak diizinkan melakukan kunjungan lagi ke tahanan PRD di Jakarta sampai Juli

tahun berikutnya.



Walaupun pada dasarnya pemerintah memberi dukungan bagi kegiatannya, ICRC secara berkala

mendapat kesulitan dalam melaksanakan program kemanusiaannya di Timor Timur. Kerjasama

dengan komandan militer setempat membaik menyusul sebuah seminar ICRC di Jakarta bagi para

perwira militer. Peserta dalam seminar itu memperlihatkan pemahaman yang lebih baik dan





26

keterbukaan terhadap misi ICRC dan sering mempermudah akses terhadap tahanan di Timor Timur.

Meskipun ICRC dapat mengunjungi sebagian besar mereka yang sudah ditahan di Timor Timur,

masalah tetap muncul dalam mengunjungi mereka yang ditahan oleh pihak militer di Aceh dan Sumatra

Utara. ICRC belum dapat memperoleh akses ke Aceh sejak Maret, saat militer mengadakan operasi di

sana.



Perjalanan ke Timor Timur oleh LSM hak asasi manusia dari negara asing selain ICRC belum

mendapat izin. Tapi organisasi-organisasi hak asasi dalam negeri boleh berkunjung. Seorang wanita

pekerja LSM asing ditahan di Timor Timur bulan November ketika ia ikut dan memotret dalam sebuah

upacara memperingati peristiwa pembantaian Dili 1991 di bawah cahaya lilin. Selama ditahan,

katanya, ia tidak boleh menghubungi kedubes negaranya. Ia diusir ke Bali setelah ditanyai selama 10

jam.



Komnas HAM bentukan pemerintah dalam tahun keempat operasinya terus aktif dalam mengamati

laporan pelanggaran hak asasi dan terus menunjukkan independensinya. Karena tidak mempunyai

kekuasaan untuk menindaklanjuti temuannya, komisi tersebut berusaha bekerja di dalam sistem,

mengirim tim ke mana pun diperlukan untuk menyelidiki kemungkinan adanya masalah hak asasi dan

menggunakan bujukan, publisitas, dan kekuatan moral untuk menyoroti pelanggaran, memberi

rekomendasi bagi perubahan hukum dan peraturan, dan mendorong tindakan koreksi.



Pemerintah cenderung mengabaikan temuan komisi tersebut atau, dalam beberapa kasus, bergerak

ogah-ogahan sebagai reaksi terhadap temuan tersebut. Diberitakan secara terbuka bahwa komisi

meminta pemerintah agar lebih responsif. Pada September 1995 komisi menemukan enam kasus

pelanggaran ABRI terhadap penduduk asli di Irian Jaya yang mengakibatkan beberapa kematian; hanya

satu kasus yang diajukan ke pengadilan, dan komisi meminta tindak lanjutnya pada 1997. Pemerintah

melakukan kemajuan kecil dalam menangani peristiwa 27 Juli 1996. Pemerintah bergerak sangat

lambat dalam menanggapi laporan Komnas HAM bulan Oktober 1996 mengenai peristiwa itu yang

melaporkan hilangnya 23 orang, 149 terluka, dan 5 tewas, salah satunya karena tembakan. Dua orang

menteri secara terbuka mengumumkan penutupan kasus itu dan mengatakan tidak boleh lagi ada

diskusi umum mengenai kasus tersebut. Para pendukung pemimpin PDI Megawati Sukarnoputri yang

tergusur mengumumkan pada Juni bahwa 6 dari ke-23 orang yang hilang sudah ditemukan, dan komisi

mengatakan pada 4 September bahwa jumlah orang yang hilang tinggal 16. Komisi bertemu dengan

pejabat-pejabat senior pemerintah pada September yang kabarnya sependapat bahwa kasus itu belum

selesai dan setuju untuk meneruskan penyelidikan atas ke-16 orang itu. Tidak ada janji untuk

melakukan tindakan hukum sebagaimana direkomendasikan komisi atas mereka yang mengambil alih

markas PDI.



Komnas HAM membuka kantor di Timor Timur pada Juni 1996, yang secara luas dianggap sebagai

langkah positif dalam upaya menangani dan menyelesaikan pelanggaran hak asasi di sana. Tapi banyak

pengamat juga meragukan efektivitas kantor itu karena lokasinya berdekatan dengan markas militer,

stafnya disediakan oleh pemerintah, dan karena kantor itu hanya dapat menerima keluhan dan

mengirimkannya ke Jakarta tanpa dapat mengambil tindakan sendiri. Orang-orang yang pertama

mendatangi kantor itu biasanya mereka yang tidak mengeluhkan pemerintah, militer atau pemerintah





27

setempat, dan ini memberi kesan bahwa penduduk setempat segan mendatangi kantor tersebut.

Kantor itu sendiri juga membatasi diri pada kasus-kasus non-politik; jadi memberi dampak kecil pada

masalah hak asasi yang lebih serius di Timor Timur. Komisi sudah berusaha menangani masalah ini

tapi sampai akhir tahun kantor itu tetap tidak efektif.



Pemerintah pertama kali menunjuk ketua komisi, yang lalu menunjuk ke-24 anggota lainnya. Komisi

mengisi kekosongan pada jajarannya secara bebas melalui pemilihan intern. Seorang ketua baru dan

empat angggota baru, menggantikan mereka yang meninggal dalam jabatan, dipilih pada September

1996. Komisi pindah ke kantornya sendiri yang permanen pada 1996 dan telah memakai beberapa staf

profesional untuk mendukung ke-25 anggotanya dalam kegiatan penyelidikan dan kegiatan mendasar

lain.





Bagian 5 Diskriminasi Berdasarkan Ras, Jenis Kelamin, Agama, Cacat Tubuh,

Bahasa, atau Status Sosial



Undang-undang Dasar tidak secara eksplisit melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras,

cacat tubuh, bahasa atau status sosial. Tetapi UUD menyebutkan hak dan kewajiban yang sederajat

bagi warga negara, baik pribumi maupun keturunan. GBHN 1993 secara tegas menyatakan bahwa

wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria. Tapi GBHN 1978, 1983,

1988 dan 1993 ini juga menyatakan bahwa peran serta wanita dalam proses pembangunan harus tidak

bertentangan dengan peran mereka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak-

anak. Undang-udang perkawinan menyatakan bahwa pria adalah kepala keluarga. UUD memberi

warganya hak untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing tapi pemerintah hanya

mengakui lima agama dan menerapkan pembatasan pada kegiatan agama lain.



Wanita



Kekerasan terhadap wanita tetap tidak tercatat dengan baik. Namun pemerintah mengakui adanya

masalah keluarga di masyarakat yang makin gawat karena adanya perubahan sosial akibat urbanisasi

yang cepat. Perkosaan oleh suami atas istri tidak dianggap sebagai kejahatan menurut undang-undang.

Meskipun kelompok-kelompok wanita berusaha mengubah undang-undang itu, mereka belum

memperoleh kemajuan berarti.



Norma-norma budaya menetapkan bahwa masalah antara suami dan istri adalah urusan pribadi, dan

kekerasan di rumah terhadap wanita jarang dilaporkan. Meskipun polisi dapat menuntut suami karena

memukuli istrinya, sikap masyarakat pada umumnya membuat polisi cenderung tidak melakukan hal

itu. Akan tetapi, menurut sumber yang dapat dipercaya, polisi sudah menjadi agak lebih responsif

terhadap keluhan kekerasan di dalam rumah tangga.



Perkosaan adalah tindak pidana. Banyak pria yang sudah ditangkap dan dihukum karena memperkosa

dan mencoba memperkosa meskipun data yang dapat dipercaya tidak tersedia. Hukuman penjara

maksimum untuk perkosaan adalah 12 tahun, tapi para pengamat mengatakan bahwa hukuman itu





28

biasanya jauh lebih ringan. Kekerasan massa terhadap tersangka pemerkosa sering dilaporkan. Aktivis

hak wanita percaya bahwa perkosaan banyak tidak dilaporkan karena adanya aib sosial yang terkait

dengan si korban. Beberapa ahli hukum melaporkan bahwa jika seorang wanita tidak segera pergi ke

rumah sakit untuk pemeriksaan fisik guna mendapatkan bukti perkosaan, maka ia tidak dapat

mengajukan tuntutan. Seorang saksi juga diperlukan untuk mengajukan tuntutan, dan hanya dalam

kasus yang jarang saja saksi tersedia, demikian menurut para ahli hukum. Beberapa wanita kabarnya

gagal melaporkan perkosaan kepada polisi karena polisi tidak menganggap serius tuduhan mereka.



Pemerintah menyediakan bimbingan konsultasi kepada wanita korban aniaya, dan beberapa organisasi

swasta muncul untuk membantu wanita. Banyak dari organisasi ini lebih memusatkan perhatian pada

keutuhan keluarga daripada menyediakan perlindungan kepada wanita yang terlibat. Banyak wanita

mengandalkan pada sistem keluarga besar untuk mendapatkan bantuan dalam kasus kekerasan dalam

rumah tangga. Hanya ada sedikit pusat krisis bagi wanita di Indonesia, termasuk yang didirikan oleh

KOWANI di Jakarta atas sponsor pemerintah pada 1996 dan sebuah pusat krisis bagi wanita di

Yogyakarta yang dikelola oleh sebuah LSM. Sebuah pusat krisis baru bagi wanita, “Mitra

Perempuan”, yang dibuka di Jakarta bulan April, mengoperasikan sambungan telepon langsung 24 jam

sehari dan penampungan sementara bagi wanita yang dianiaya. Latihan bagi para pembimbing untuk

sebuah pusat krisis lain di Jakarta, “Bicaralah”, sedang dilakukan.



Pelecehan seks bukanlah kejahatan menurut undang-undang, hanya merupakan tindakan tidak pantas.

Namun tuntutan pelecehan seks dapat merusak karir seorang pegawai negeri. Undang-undang yang

berlaku kabarnya hanya menyangkut penganiayaan fisik saja dan memerlukan dua orang saksi. Para

wanita pekerja dan pencari kerja mengeluh sering diganggu oleh mandor dan pemilik pabrik.



Ada sejumlah laporan yang dapat dipercaya tentang pengiriman wanita dan tentang “kawin kontrak”

dengan orang asing di daerah-daerah tertentu, seperti Kalimantan dan Sumatra, meskipun luasnya

praktek demikian kurang jelas. Perkawinan demikian tidak dianggap sah, dan anak-anak yang terlahir

tidak dianggap lahir dari perkawinan. Pelacuran meluas. Angka resmi 1994 melaporkan bahwa di

Indonesia ada 70.684 pelacur, 9.000 di antaranya di Jakarta.



Menurut UUD, wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria, namun

dalam prakteknya wanita menghadapi sejumlah diskriminasi hukum. Undang-undang perkawinan

menyatakan bahwa pria adalah kepala keluarga. Undang-undang perkawinan bagi Muslim,

berdasarkan pada syariat Islam, mengizinkan pria beristri empat jika istri pertama tidak mampu

“memenuhi kewajibannya sebagai istri”. Izin dari istri pertama diperlukan, tapi konon kebanyakan

wanita tidak kuasa menolak. Pegawai negeri dan anggota ABRI yang ingin mempunyai istri lagi harus

mendapat persetujuan dari atasan mereka. Sebagai teladan, Presiden melarang anggota kabinet dan

anggota militer mempunyai istri kedua. Dalam kasus perceraian wanita sering menanggung beban

pembuktian yang lebih berat daripada pria, terutama dalam pengadilan agama Islam. Tunjangan cerai

jarang diterima oleh wanita, dan tidak ada pemaksaan pembayaran tunjangan ini.



Undang-Udang kewarganegaraan 1958 menyatakan bahwa kewarganegaraan anak didasarkan hanya

pada kewarganegaraan sang ayah. Anak-anak dari ibu warga negara Indonesia dan ayah





29

berkewarganegaraan asing diangap sebagai orang asing, dan memerlukan visa untuk tinggal di

Indonesia sampai umur 18 tahun saat mereka boleh mengajukan permohonan kewarganegaraan.

Mereka dilarang bersekolah di sekolah Indonesia, dan harus belajar di sekolah internasional yang

mahal. Kasus seorang anak laki-laki berumur lima tahun dari seorang ibu WNI dan seorang pria

Jepang menarik perhatian media pada 1996 setelah si anak diperintahkan meninggalkan Indonesia

menyusul perceraian kedua orang tuanya dan setelah visa tinggal si anak berakhir. Pada 1997 si anak

kembali dengan visa lain, tapi karena sang ibu tidak mampu membiayainya belajar di sekolah

internasional, ia akhirnya dikirim ke Jepang untuk hidup dengan ayahnya.



Wanita asing yang menikah dengan pria Indonesia juga menghadapi kesulitan. Anak-anak mereka

adalah warga negara Indonesia dan dengan demikian tidak boleh bersekolah di sekolah internasional di

Indonesia. Wanita demikian biasanya dipajaki sebagai kepala rumah tangga tapi tidak mempunyai hak

atas harta benda, usaha dan warisan. Sudah banyak dilakukan pembahasan mengenai masalah

Undang-undang Kewarganegaraan ini. LSM dan pemerintah tampaknya sepakat bahwa undang-

undang ini perlu direvisi.



Meskipun sebagian wanita menikmati tingkat kebebasan ekonomi dan sosial yang tinggi, serta

menduduki posisi di sektor publik maupun swasta, mayoritas wanita tidak menikmati kebebasan sosial

dan ekonomi seperti itu serta terwakili secara tidak proporsional (terlalu banyak) di ujung bawah skala

ekonomi. Profil nasional tentang posisi dan peran wanita tahun 1995 memperlihatkan bahwa 37,4

persen pegawai negeri adalah wanita tapi hanya 5,5 persen menduduki jabatan struktural.



Kesenjangan penghasilan antara pria dan wanita berkurang secara berarti dengan makin tingginya

jenjang pendidikan. Wanita pekerja di bidang manufaktur pada umumnya menerima upah lebih rendah

daripada pria. Banyak wanita pekerja pabrik dipekerjakan sebagai buruh harian bukannya pegawai

tetap, dan perusahaan tidak wajib menyediakan tunjangan, seperti cuti melahirkan, kepada buruh

harian. Para aktivis hak-hak wanita melaporkan bahwa ada kecenderungan yang meningkat di sektor

manufaktur untuk mempekerjakan wanita di rumah-rumah dengan upah di bawah minimum. Tingkat

pengangguran wanita sebesar 50 persen lebih tinggi daripada pria. Wanita sering tidak mendapat

tunjangan atau bonus yang menjadi hak mereka jika mereka adalah kepala keluarga, dan dalam

beberapa kasus tidak menerima tunjangan untuk suami dan anak-anak mereka seperti tunjangan

kesehatan dan pengurangan pajak pendapatan.



Meskipun ada undang-undang yang menetapkan cuti 3 bulan untuk wanita melahirkan, pemerintah

mengakui bahwa wanita hamil sering dipecat atau diganti dengan orang lain ketika sedang cuti.

Beberapa perusahaan mewajibkan wanita menandatangani pernyataan bahwa mereka tidak akan hamil.

Undang-undang Ketenagakerjaan mewajibkan pemberian cuti dua hari untuk wanita haid per bulan

tapi ini tidak selalu diberikan. Banyak kelompok mengeluh bahwa RUU Ketenagakerjaan masih kabur

dan tidak merinci lama masa cuti melahirkan dan cuti haid yang menjadi hak wanita. Undang-undang

ini juga tidak mewajibkan majikan memberi waktu kepada wanita untuk menyusui bayinya selama jam

kerja. Undang-undang baru yang disahkan oleh DPR pada 12 September direvisi untuk sekali lagi

mencakup hak-hak ini. Banyak kelompok mengritik undang-undang ini karena tidak menyebut tentang

pelecehan seks dan kekerasan terhadap wanita di tempat kerja, dan hanya menyediakan perlindungan





30

yang tidak memadai di bidang-bidang kerja di mana wanita secara teratur menderita pelecehan seperti

kerja di luar negeri dan pelayanan rumah tangga. Undang-undang itu diharapkan berlaku mulai

Oktober 1998.



Dibandingkan dengan pria banyak wanita yang buta huruf, kurang sehat dan kurang gizi. Presiden

mengimbau perluasan upaya untuk mengurangi tingginya tingkat kematian ibu, yang 425 orang per

100.000 kelahiran, demikian angka resmi, sampai 650 menurut perkiraan sumber lain. Pemerintah

meluncurkan “gerakan sayang ibu” pada Desember 1996 untuk mengatasi tingkat kematian ibu, dan

sekarang memperluas jangkauannya ke wilayah-wilayah lain. Menurut data PBB sekarang, dua pertiga

wanita Indonesia menderita kurang darah dan 24 persen dari wanita dalam umur reproduksi menderita

kekurangan tenaga yang kronis. Indikator pendidikan wanita telah membaik selama sepuluh tahun

terakhir. Jumlah gadis yang lulus dari SMU berlipat tiga dari 1980 ke 1990.



Makin banyak LSM yang kini bekerja untuk memajukan hak-hak hukum, ekonomi, sosial dan politik

wanita. Mereka sudah ada yang berhasil memperoleh pengakuan resmi atas perhatian mereka pada

masalah wanita. Jumlah konferensi, seminar, dan lokakarya mengenai masalah wanita pun meningkat.

Kebanyakan disponsori oleh LSM meskipun ada juga yang oleh lembaga-lembaga akademis dan

pemerintah. Kebanyakan acara itu berusaha meningkatkan kesadaran atau memajukan pembelaan bagi

wanita.



Anak-anak



Pemerintah wajib menyediakan hak dan kesejahteraan anak-anak tapi terhambat oleh kurangnya

sumber daya sehingga pemerintah sulit menerjemahkan kewajiban ini ke dalam praktek. Pemerintah

hanya mengalokasikan 2,2 persen dari produk kotor nasionalnya untuk pendidikan. Sebuah undang-

undang 1979 tentang kesejahteraan anak-anak mendefinisikan tanggung jawab negara dan orang tua

untuk mengurus dan melindungi anak-anak. Namun ketentuan dalam undang-undang itu tentang

perlindungan anak-anak masih belum dilaksanakan karena peraturan pelaksanaannya masih dalam

tahan pembahasan. Pemerintah telah melakukan upaya khusus untuk meningkatkan pendidikan dasar

dan pelayanan ibu.



Perawatan kesehatan yang murah tersedia walaupun di daerah pedesaan pelayanan itu kadang-kadang

susah dijangkau dan hanya sporadis. Lagi pula pemerintah hanya menyisihkan 0,7 persen dari GNP-

nya untuk sektor kesehatan. Menurut data PBB, 36 persen dari anak-anak balita menderita kurang

gizi yang mengandung energi dan protein dan 35 persen menderita kekurangan zat besi.



Meskipun pendidikan dasar pada prinsipnya universal, UNICEF memperkirakan bahwa lebih dari satu

juta anak-anak putus sekolah dasar tiap tahun terutama karena biaya dan karena perlu membantu

menambah pendapatan keluarga. Sebuah undang-undang tahun 1994 menaikkan pendidikan wajib dari

6 tahun menjadi 9 tahun, tapi undang-undang itu belum sepenuhnya dilaksanakan karena fasilitas

sekolah tidak memadai dan kurangnya sumber keuangan keluarga untuk menunjang anak-anak tetap

bersekolah. Biaya resmi dan tidak resmi untuk pendidikan umum, termasuk uang pendaftaran, buku,

makan, transportasi, dan baju seragam telah naik terlalu tinggi bagi kebanyakan keluarga.





31

Menurut data pemerintah, 8 persen dari anak berusia antara 10 dan 14 tahun bekerja. Setengahnya

bersekolah dan juga bekerja, dan setengahnya lagi bekerja saja. Perkiraan tidak resmi tentang pekerja

anak-anak malah lebih tinggi. Menurut menteri sosial, 20.000 anak jalanan tinggal di Jakarta. Ribuan

lainnya lagi tinggal di kota-kota lain. Mereka menjual koran, menjadi tukang semir, tukang parkir,

atau cara lain untuk memperoleh uang. Banyak anak-anak bekerja dalam lingkungan yang berbahaya

sebagai pemulung, atau di bagan-bagan ikan dan kapal nelayan. Menurut sumber yang dapat

dipercaya, ribuan anak-anak bekerja di lingkungan berbahaya di bagan-bagan ikan di lepas pantai

timur Sumatra Utara (lihat Bagian 6.c.). Beribu-ribu anak bekerja di pabrik-pabrik dan sawah (lihat

Bagian 6.d.).



Anak-anak jalanan dan buruh anak di beberapa kota telah membentuk organisasi dan ingin melindungi

hak-hak mereka. Paling tidak 30 LSM bekerja dengan anak-anak jalanan. LSM-LSM itu mengecam

pemerintah karena kurang memadainya upaya untuk membantu anak-anak jalanan dan buruh anak-

anak. Pemerintah tengah bekerja sama dengan Program Pembangunan PBB (UNDP), UNICEF,

Lembaga Buruh Internasional ILO, serta dengan sejumlah LSM untuk menciptakan program-program

bagi anak jalanan dan buruh anak-anak. Sebuah proyek menyatukan banyak gagasan dari masyarakat

LSM, termasuk mendirikan “rumah terbuka” di daerah-daerah target yang menyediakan latihan

ketrampilan dan pendidikan dasar bagi anak-anak jalanan. Prakarsa untuk memulai rumah terbuka

bagi anak-anak jalanan di tujuh provinsi telah dilakukan.



Satu pendekatan lain terhadap masalah anak jalanan menggunakan Program Gerakan Disiplin Nasional

dan Kota Bersih. Anak-anak jalanan secara harfiah diangkut dari kota-kota dengan bus. Biasanya

mereka dibawa ke luar kota dan di lepas di sana. Kadang-kadang mereka dibawa ke “rumah tahanan”

di mana mereka mula-mula diinterogasi, lalu dilepas. Berbeda dengan di tahun-tahun yang lewat,

tidak ada laporan bahwa LSM-LSM yang bekerja bagi hak anak-anak mengalami gangguan dari pihak

berwajib.



Pelacuran anak-anak dan gangguan seks lain terjadi, tapi data yang pasti tidak ada. Meskipun banyak

undang-undang melindungi anak-anak dari tindakan tidak pantas, pelacuran, dan inses, pemerintah

belum melakukan upaya pelaksanaan undang-undang demikian di bidang-bidang tersebut.



Sistem peradilan pidana terpisah bagi anak-anak tidak ada. Polisi mengakui bahwa remaja sering

ditahan bersama penjahat dewasa. Kejahatan remaja sekarang ditangani oleh pengadilan biasa.

Sebuah undang-undang peradilan remaja disahkan oleh DPR pada Desember 1996 dan ditandatangani

oleh presiden pada bulan Januari. Tapi undang-undang itu baru berlaku mulai Januari 1998. Menurut

undang-undang ini, remaja adalah mereka yang berumur antara 8 dan 18 tahun, dan sebuah sistem

peradilan dan KUHAP khusus bagi mereka dibentuk.



Sunat bagi wanita, yang secara luas dikecam oleh para ahli kesehatan internasional karena merusak

badan dan jiwa, dilakukan di beberapa bagian Indonesia. Metodenya bervariasi berdasarkan adat-

istiadat suku, budaya dan agama masing-masing. Tapi praktek yang paling umum adalah sebuah

upacara yang mencakup penusukan, penorehan atau penyentuhan pada kelentit (clitoris) bayi





32

perempuan atau gadis kecil, sering dengan tujuan mengambil beberapa tetes darah. Kadang-kadang

dipakai akar tanaman sebagai lambang dan si gadis tidak disentuh sama sekali. Sunat wanita yang

lebih serius adalah pemotongan ujung kelentit. Praktek ini tampak berkurang, dan tidak ada

kesepakatan mengenai luasnya praktek demikian. Kabarnya sunat demikian masih dipraktekkan di

Madura, Sulawesi Selatan dan daerah-daerah lain. Karena sunat wanita tidak diatur, dan para

pemimpin agama belum menentukan sikap, metode yang dipakai biasanya diserahkan kepada adat

masing-masing. Sunat wanita biasanya dilakukan pada tahun pertama kelahiran, biasanya pada hari ke-

40, meskipun di beberapa daerah ini bisa sampai umur 10 tahun. Ini bisa dilakukan di rumah sakit

atau, di pedesaan terutama, oleh dukun setempat. Data tentang sunat wanita tidak tersedia.



Penyandang Cacat



Menurut perkiraan PBB, ada 10 juta penyandang cacat di Indonesia, sedangkan Departemen Sosial

memperkirakan hanya 3 persen dari jumlah penduduk, atau 6 juta orang, adalah penyandang cacat.

Tapi data yang tepat tidak ada. Keluarga sering menyembunyikan anggotanya yang cacat untuk

menghindari aib masyarakat. Penyandang cacat menghadapi banyak diskriminasi di tempat kerja,

meskipun beberapa pabrik telah melakukan upaya khusus untuk mempekerjakan mereka. Beberapa

provinsi telah mendirikan “pusat-pusat rehabilitasi” bagi penyandang cacat. Penyandang cacat

biasanya diambil dari jalan-jalan oleh pihak berwajib dan dibawa ke pusat-pusat seperti ini untuk

latihan kerja.



LSM merupakan penyedia utama pendidikan bagi kaum cacat. Sekarang ini ada 1.084 sekolah luar

biasa bagi kaum cacat; 680 swasta dan 404 dikelola oleh pemerintah. Sebanyak 165 sekolah

pemerintah itu “diintegrasi”, artinya menyediakan pendidikan reguler dan khusus kepada siswa. Di

Jakarta ada 98 sekolah bagi kaum cacat, 2 di antaranya dikelola pemerintah, dan sisanya swasta.

Pemerintah juga mengelola tiga sekolah nasional bagi kaum tuna netra, tuna rungu dan tuna grahita.

Sekolah-sekolah ini menerima siswa dari seluruh negeri.



Undang-undang Penyandang Cacat disahkan pada bulan Januari tapi peraturan pelaksanaannya belum

ada sehingga dampak dari undang-undang ini belum jelas. Undang-undang itu berusaha menyediakan

akses ke pendidikan, pekerjaan dan bantuan bagi kaum cacat. Undang-undang mewajibkan

perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang untuk menyediakan 1 persen dari pekerjaannya

bagi kaum cacat. Undang-undang ini juga mewajibkan kemudahan masuk bagi kaum cacat ke tempat-

tempat umum. Boleh dikata tidak ada gedung atau alat angkutan umum yang dirancang dengan

konsep untuk memudahkan kaum cacat masuk ke dalamnya.



Undang-undang Dasar mewajibkan pemerintah untuk menyediakan pemeliharaan bagi yatim piatu dan

penderita cacat, tapi tidak merinci bagaimana definisi “pemeliharaan” itu, dan ketentuan mengenai

pendidikan bagi seluruh anak-anak cacat mental dan fisik belum ditetapkan. Peraturan menyebutkan

bahwa pemerintah harus menetapkan dan mengatur kurikulum bagi pendidikan khusus dengan

menyatakan bahwa “masyarakat” harus menyediakan pelayanan pendidikan khusus bagi anak-anaknya.



Penduduk Asli





33

Pemerintah menganggap bahwa istilah “penduduk asli” tidak cocok karena semua orang Indonesia

dianggap sebagai penduduk asli. Akan tetapi pemerintah secara terbuka mengakui adanya beberapa

“suku terasing” dan bahwa mereka mempunyai hak untuk berperan serta penuh dalam kehidupan

politik dan sosial. Pemerintah memperkirakan bahwa jumlah warga suku terasing sebesar 1,5 juta

orang. Ini termasuk, tapi tidak terbatas pada, suku-suku Dayak di Kalimantan yang tinggal di tempat-

tempat terpencil, masyarakat-masyarakat penduduk asli di Irian Jaya, dan keluarga-keluarga Orang

Laut yang kurang beruntung ekonominya yang hidup di atas perahu mereka di perairan dekat Riau dan

dekat Ujung Pandang. Para pengritik mengatakan bahwa pendekatan pemerintah pada dasarnya

paternalistik dan lebih dirancang untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat bukannya

melindungi tradisi kehidupan mereka. Pemantau hak asasi mengritik program transmigrasi pemerintah

karena dianggap melanggar hak-hak penduduk asli.



Enam puluh persen dari 200 juta penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, yang luasnya hanya 7

persen dari wilayah Indonesia. Program transmigrasi yang disponsori pemerintah berusaha

memukimkan kembali penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya di luar Jawa.

Sebagian besar mereka adalah transmigran spontan yang bukan bagian dari program resmi.

Pembangunan Lima Tahun yang sekarang berusaha memukimkan kembali 600.000 jiwa, dengan

80.000 direncanakan untuk tahun fiskal 1997-98.



Para pengecam program transmigrasi mengatakan bahwa program itu mengancam budaya penduduk

asli dan menyulut kecemburuan sosial. Beberapa pengritik menyatakan bahwa program itu sudah

dipakai sebagai alat politik untuk memasukkan penduduk luar ke dalam daerah-daerah tertentu untuk

“mengindonesiakan” wilayah-wilayah tersebut, sebagian untuk menghalangi gerakan pemisahan. Di

beberapa daerah, seperti di bagian tertentu Kalimantan, Timor Timur dan Irian Jaya, hubungan antara

transmigran dan penduduk asli kurang baik. Keluhan tentang transmigrasi datang dari penduduk asli

yang menerima dukungan dan dana pemerintah yang lebih sedikit dibanding transmigran. Keluhan

juga datang dari transmigran yang dalam beberapa kasus dibawa ke tempat-tempat yang kekurangan

prasarana untuk mendukung mereka dan ke tanah yang kurang dikehendaki.



Rentetan kerusuhan etnik yang berlarut-larut pecah di Kalimantan Barat pada akhir Desember 1996,

dan pada bulan Januari dan Februari tahun berikutnya ketika ribuan anggota suku Dayak yang Kristen

menyerang migran Madura yang Muslim. Ratusan, mungkin lebih dari 1.000 orang, terutama Madura,

tewas dalam perkelahian itu, dan sekitar 15 ribu orang Madura mengungsi menghindari kekerasan.

Ledakan kekerasan itu, yang keenam antara Dayak dan Madura selama 30 tahun terakhir, muncul

sebagian karena anggapan suku Dayak bahwa mereka dipinggirkan di tanah sendiri. Komunitas

Madura di Kalimantan Barat tumbuh dari kantung-kantung transmigran awal, meskipun mayoritas

suku Madura di sana adalah transmigran spontan.

Penekanan pemerintah pada strategi pembangunan dan pertumbuhan yang relatif cepat, ledakan

urbanisasi, dan eksploitasi komersial yang agresif, dukungan pemerintah atas sumber daya alam

menyebabkan ketegangan terus-menerus atas isu hak atas tanah. Ketegangan itu sering terwujud

dalam isu ras karena pengembang pada umumnya keturunan Cina. Sengketa tanah merupakan keluhan

terbesar yang masuk ke Komnas HAM dan banyak juga dikeluhkan kepada lembaga-lembaga dan





34

organisasi bantuan hukum lainnya.



Menurut sebuah undang-undang peninggalan Belanda, semua sumber daya tambang di permukaan

tanah dikuasai negara. Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hak-hak atas tanah tidak

boleh “bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara” dan memberi pemerintah dasar hukum

yang luas atas penyitaan tanah. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan, pemerintah mempunyai

wewenang untuk menetapkan ganti rugi yang adil atas tanah.



Banyak contoh penggunaan intimidasi, kadang-kadang oleh pihak militer, dan sering oleh para

“preman” sewaan untuk memperoleh tanah bagi proyek-proyek pembangunan, terutama di kawasan

yang diklaim sebagai milik penduduk asli. Intimidasi demikian dipakai di Jakarta, dan beberapa

wilayah lain di Jawa, Sumatra Utara, Aceh, dan lain-lain. Ganti rugi yang dibayarkan atas tanah sering

sangat kecil atau bahkan tidak ada. Dalam satu kasus, menurut sumber yang layak dipercaya, para

penghuni di atas tanah yang diperlukan bagi sebuah pabrik semen di Aceh dibayar dengan rupiah yang

setara dengan 20 sen dollar per meter persegi, yang menurut mereka sangat tidak memadai. Pada

bulan Juli penduduk Magelang, Jawa Tengah mengeluh kepada DPR setempat tentang

pengambilalihan tanah mereka oleh pihak militer untuk keperluan militer. Mereka, penduduk

setempat, mengeluh dipaksa, dikunjungi malam hari oleh pihak militer dan pejabat setempat, dan

diminta untuk menerima sekitar 5 ribu rupiah per meter untuk tanah mereka, yang bagi mereka sangat

tidak memadai.



Pihak LSM menyatakan bahwa pelanggaran hak penduduk asli sering terjadi di lokasi pertambangan

dan hak pengusahaan hutan dan bahwa pelanggaran itu berpangkal pada penolakan pemerintah atas

pemilikan tanah adat oleh penduduk asli, pengingkaran atas struktur sosial, dan pengambilalihan tanah

secara paksa. Masalah demikian paling sering terjadi di Irian Jaya dan Kalimantan.



Pihak LSM juga melaporkan bahwa penduduk asli menderita sebagai akibat dari sebuah proyek lahan

gambut seluas sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk dijadikan sawah. Lokasi itu dirancang

sebagai sebuah daerah transmigrasi yang besar. Menurut sumber-sumber yang dapat dipercaya, sekitar

100.000 penduduk asli terkena dampak proyek itu. Dipaksa untuk meninggalkan pertanian tradisional

dan mata pencaharian hutan mereka, banyak penduduk asli yang tinggal di wilayah itu telah menjadi

buruh berupah rendah di proyek tersebut.



Penduduk asli di Pulau Tanimbar, Maluku Selatan melancarkan protes yang sia-sia atas perusakan

hutan, fauna, dan kebudayaan penduduk setempat terutama karena penebangan hutan.



Di mana penduduk asli bentrok dengan proyek pengembang, pihak pengembang hampir selalu menang.

Keputusan mengenai proyek pembangunan, hak pengusahaan sumber daya, dan kegiatan

perekonomian lain biasanya dilakukan tanpa keikutsertaan atau persetujuan dari penduduk yang

terkena dampaknya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun lalu tidak ada laporan bahwa

LSM-LSM lingkungan yang berusaha membantu penduduk asli itu mengalami gangguan verbal,

serangan atau bentuk intimidasi lain oleh pihak keamanan pemerintah.







35

Ketegangan dengan penduduk asli di Irian Jaya, termasuk di sekitar wilayah konsesi pertambangan

asing dekat Timika, terus berlanjut. Penduduk asli Irian Jaya mengeluhkan rasialisme, paternalisme,

dan penghinaan sebagai kendala terus-menerus atas perbaikan hubungan dengan penduduk non-Irian,

termasuk pegawai pemerintah, pihak militer dan komunitas bisnis non-Irian. Mereka juga

mengeluhkan sikap personil militer yang kasar. Banyak penduduk Irian sekarang adalah migran yang

menguasai kehidupan ekonomi dan politik. Kebanyakan pegawai negeri di pemerintah daerah di Irian

Jaya dan daerah-daerah lain yang terisolir terus berdatangan dari daerah lain di Indonesia, bukannya

dari kalangan penduduk setempat.



Rencana pembagian dana dari sebuah perusahaan pertambangan menyebabkan terjadinya ketegangan

yang ikut menyulut bentrokan antara suku-suku setempat dengan pasukan keamanan pada bulan

Agustus di kawasan Tembagapura, Timika, dan yang mengakibatkan tertembaknya dua orang Irian

serta melukai pasukan keamanan (lihat Bagian 1.a.). Dalam waktu yang hampir bersamaan, dua

kelompok pendukung pemimpin suku Moni saingan mereka melakukan unjuk rasa mengklaim jatah

atas dana dari perusahaan penambangan asing itu, lalu bersama-sama bergerak menuju ke kantor

pemda setempat untuk mendesakkan tuntutan mereka. Sumber-sumber LSM yang dapat dipercaya

melaporkan bahwa penonton kejadian ini diserang oleh pihak keamanan. Karena protes setempat atas

rencana cara pembagian dana itu, perusahaan tersebut akhirnya menunda pencairan dana bagi proyek-

proyek baru berdasarkan prakarsa ini.



Minoritas Agama



Ada sejumlah insiden serangan terhadap gereja, kuil dan fasilitas keagamaan lain, banyak di antaranya

terjadi di tengah-tengah kerusuhan yang lebih besar. Ada juga khotbah-khotbah dan penerbitan

menentang golongan Kristen, yang menimbulkan keprihatinan bahwa dukungan masyarakat terhadap

toleransi beragama mendapat tekanan. Ketegangan yang didasari pada masalah sosial, ekonomi dan

politik, dalam banyak kejadian antara Muslim yang miskin dan Kristen Cina yang berkecukupan,

merupakan faktor kunci dalam kejadian-kejadian seperti itu. Pemerintah belum berhasil menyelesaikan

banyak kasus penyerangan terhadap tempat ibadah dan gereja yang terjadi selama kerusuhan, dan

dalam kasus lain bahkan tidak melakukan penyelidikan sama sekali.



Selama bulan Februari, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, banyak gereja di seluruh negeri

kabarnya mendapat ancaman lewat telepon dan fax tentang akan adanya penghancuran di tanggal-

tanggal tertentu. Meskipun terjadi pembakaran dan penyerangan gereja selama bulan itu, ancaman

serangan luas itu tidak menjadi kenyataan. Akan tetapi ancaman itu menimbulkan rasa takut di

kalangan umat Kristen. Sumber-sumber di Medan melaporkan bahwa penduduk setempat, dalam salah

satu kasus dengan bantuan tentara, menjaga gereja-gereja dalam masa-masa itu. Sebuah gereja

Katolik di Bandung, sebuah gereja Mormon di Semarang, dan beberapa gereja di Jakarta, mendapat

ancaman. Sumber-sumber yang dapat dipercaya melaporkan bahwa masyarakat Katolik diancam

dengan kekerasan di sebuah kota di Jawa Tengah, tapi sebuah pertemuan antar-agama setempat

berhasil meredam ketegangan itu. Menurut laporan-laporan yang dapat dipercaya, ada pula ancaman

terhadap umat Kristen dan etnik Cina di Purwokerto dan Purworejo, Jawa Tengah selama masa

tersebut. Sumber-sumber yang dapat dipercaya melaporkan bahwa banyak gereja yang mendapat





36

ancaman dijaga oleh kelompok-kelompok gereja dan persekutuan setempat antara pemuda Islam dan

Kristen.



Sebuah sekolah Katolik di Ambon dibakar bulan Februari, tapi penduduk setempat

menggambarkannya sebagai kejadian tidak lazim di Ambon di mana hubungan antar-agama dan

kelompok etnik konon pada umumnya baik. Sebuah gereja di Garut, Jawa Barat dibakar pada 22

Februari, dan satu lagi dihancurkan pada 6 Maret.



Ada beberapa kejadian kekerasan massal yang mencakup serangan terhadap gereja, dan fasilitas agama

lainnya, serta toko-toko milik keturunan Cina. Kerusuhan dan pembakaran gereja terjadi di

Rengasdengklok, Jawa Barat pada Januari di mana lima gereja dihancurkan oleh massa. Kejadian itu

disulut oleh pertengkaran antara seorang wanita Cina dan pemuda Muslim setempat. Kerusuhan yang

menyusulnya menyebabkan perusakan gereja secara meluas. Dua kuil Budha juga dihancurkan atau

dibakar.



Ada laporan yang dapat dipercaya tentang pembakaran dan perusakan gereja dan sekolah Kristen

selama tahun itu. Misalnya, ada dua kejadian di Garut, Jawa Barat; yang pertama adalah pembakaran

gereja di bulan Februari dan satu lagi perusakan gereja di bulan Maret. Pelemparan dengan batu

terjadi terhadap dua gereja di Wonosobo, Jawa Tengah dan empat gereja di Surabaya bulan Maret dan

April. Sebuah gereja di Ngawi, Jawa Timur dibakar bulan Maret; sebuah gereja Pantekosta di Tuban,

Jawa timur dibakar bulan Mei; sebuah gereja Pantekosta di Manado dirusak bulan Mei; dan sebuah

gereja di Bogor dihancurkan pada bulan Mei pula.



Ada juga laporan yang dapat dipercaya tentang pembakaran dan penghancuran gereja di banyak kota

pada 23 Mei, hari terakhir masa kampanye pemilu, termasuk: 13 gereja dibakar atau dirusak di

Banjarmasin; 5 gereja dirusak di Pasuruan, Jawa Timur; 1 gereja dirusak di Kudus, Jawa Tengah; 7

gereja dirusak di sekitar Jakarta; dan 1 gereja dirusak di Madura. Sebuah gereja Protestan di Jakarta,

yang dua kali dilempari batu selama minggu terakhir kampanye, dibakar pada 23 Mei.



Setelah kampanye pemilu usai, ketegangan mereda tapi masih ada penyerangan terhadap gereja: 1

gereja di Madura dibakar pada Juni; 1 gereja dibakar di Bogor bulan Juli; 1 gereja dibakar di Kediri

bulan Juli; 1 gereja di Kalimantan Selatan dibakar bulan Agustus; 1 gereja dirusak di Gorontalo,

Sulawesi Utara pada September; sejumlah gereja dan sekolah Katolik di Ujung Pandang diserang

selama kerusuhan bulan September; 1 gereja di Jember diserang pada Oktober; 1 gereja diserang di

Blitar, jawa timur bulan Oktober dan 2 gereja lain dibakar bulan November; di Yogyakarta 1 gereja

dibakar dan satu lagi dirusak pada bulan November.



Banyak di antara gereja yang dibakar atau dirusak selama kerusuhan di Situbondo bulan Oktober 1996

berhasil dibangun kembali melalui kerja sama antara masyarakat Kristen dan Muslim.



Sebuah aliansi kelompok-kelompok mahasiswa dan pemuda antar-agama, Forum Nasional untuk

Pemuda Indonesia, dibentuk bulan Februari, sebagian sebagai reaksi terhadap meningkatnya

ketegangan menyusul kerusuhan dan pembakaran gereja di Situbondo pada Oktober 1996, sebagai





37

sarana bagi kerjasama antar-kelompok agama dan komunikasi dengan rakyat jelata untuk mencegah

kerusuhan lebih lanjut. Kelompok itu mewakili pemuda NU, Protestan, Katolik dan Hindu.



Bangsa/Ras/Suku-Suku Minoritas



Pemerintah secara resmi menganjurkan toleransi ras dan suku. Etnik Cina, dengan sekitar 3 persen

dari penduduk tetap menjadi kelompok minoritas terbesar, yang secara historis selalu memainkan

peran besar dalam perekonomian. Mereka menjadi sasaran diskriminasi. Perasaan anti-Cina menyulut

serangan terhadap toko-toko Cina selama masa kerusuhan seperti yang terjadi di Rengasdengklok

bulan Januari dan di Ujung Pandang bulan September. Kerusuhan luas anti-Cina besar-besaran di

Ujung Pandang disulut oleh pembunuhan terhadap seorang gadis berusia sembilan tahun di tengah

jalan oleh seorang warga Indonesia keturunan Cina yang sakit jiwa. Kejadian itu menyulut terjadinya

kerusuhan yang menewaskan enam orang, dan lebih dari 1.000 toko dikabarkan rusak, begitu pula

sejumlah bank dan sebuah hotel milik keturunan Cina. Sebagian besar harta benda yang hancur itu

menjadi sasaran karena hubungannya dengan Cina. Kelenteng Cina juga diserang, dan kelenteng

setempat yang paling bersejarah dirusak.



Sejak 1959 WNA keturunan Cina dilarang melakukan usaha di pedesaan Indonesia. Peraturan

melarang adanya sekolah Cina, pembentukan kelompok kebudayaan atau ikatan usaha khusus Cina,

serta pajangan berhuruf Cina meskipun huruf Cina ada dalam produk yang dipajang. Pemerintah

mengizinkan penerbitan sebuah koran harian berbahasa Cina milik pemerintah, namun undang-undang

melarang impor, penjualan atau distribusi bahan-bahan bacaan berbahasa Cina. Namun bahan-bahan

berbahasa Cina sudah mula tampak di daerah Pecinan Jakarta dan mungkin pula di kota-kota lain.

Sejak 1994 pemerintah mengizinkan pengajaran Bahasa Cina bagi karyawan di sektor pariwisata, dan

distribusi brosur-brosur, acara, dan lain-lain berbahasa Cina yang dicetak di dalam negeri bagi

wisatawan berbahasa Cina.



Pengajaran dalam Bahasa Cina pada umumnya dilarang kecuali dalam lingkungan terbatas. Universitas

Indonesia mempunyai Jurusan Sastra Cina. Univesitas negeri menerapkan kuota tidak resmi bagi

mahasiswa keturunan Cina. Undang-undang melarang peringatan Tahun Baru Cina di kelenteng atau

tempat umum, tapi pelaksanaannya terbatas. Hiasan Tahun Baru Cina dipajang dan dijual secara

mencolok di pertokoan beberapa kota. Bulan Juni seorang pejabat senior yang mengurusi integrasi

etnik mengatakan di media bahwa larangan atas penerbitan berbahasa Cina hendaknya tidak

dikendorkan dengan terburu-buru karena masalah SARA.



Orang Timor Timur dan berbagai kelompok hak asasi menuduh bahwa Timor Timur kurang diwakili

dalam pemerintahan di Timor Timur. Pemerintah sudah melakukan upaya untuk merekrut lebih

banyak pegawai negeri di Timor Timur dan Irian Jaya, dan sudah ada peningkatan jumlah pegawai

negeri magang di kedua provinsi ini meskipun ada kebijakan pertumbuhan “nol” bagi jumlah pegawai

negeri secara keseluruhan. Orang Timor Timur menyatakan keprihatinan bahwa program transmigrasi

(lihat Bagian 1.f.) bisa menyebabkan menyempitnya kesempatan kerja dan pada akhirnya

menghancurkan jatidiri budaya Timor Timur. Pemerintah mengatakan bahwa program transmigrasi di

Timor Timur pada umumnya menekankan pemukiman kembali orang Timor Timur, dengan tambahan





38

kecil orang Kristen dan Hindu non-Timor Timur dari luar. Dalam beberapa tahun terakhir, migran

informal yang umumnya Muslim ke provinsi itu telah menyulut ketegangan sosial ekonomi di kawasan

kota dan menimbulkan keprihatinan yang lebih besar daripada program transmigrasi resmi.





Bagian 6 Hak-hak Pekerja



a. Hak Berserikat



Para pekerja sektor swasta menurut undang-undang bebas membentuk serikat pekerja tanpa izin lebih

dulu. Namun kebijakan pemerintah dan persyaratan tentang jumlah anggota untuk diakui sebagai

serikat pekerja merupakan hambatan besar terhadap kebebasan berserikat dan hak untuk ikut dalam

tawar-menawar kolektif. Departemen Tenaga Kerja menggunakan sebuah peraturan yang menentukan

bahwa sebuah serikat pekerja harus dibentuk “oleh dan untuk pekerja” guna menolak pengakuan atas

kelompok yang mencakup orang-orang yang oleh pemerintah dianggap bukan pekerja, seperti

pengacara atau aktivis hak asasi, yang terlibat sebagai penggalang pekerja. Di bawah Undang-undang

Ketenagakerjaan yang baru diresmikan oleh DPR bulan September, pekerja boleh membentuk serikat

pekerja berdasarkan pada “konsultasi demokratis” dengan pekerja-pekerja lain dari perusahaan yang

sama, dan boleh bersama-sama dengan serikat pekerja lain membentuk sebuah federasi sektoral dan

lintas sektoral. Undang-undang ini baru akan berlaku pada 1 Oktober 1998 dan masih memerlukan

peraturan pelaksanaannya.



Secara de facto hanya ada satu sistem serikat pekerja, yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI),

dengan 13 federasi serikat pekerja sektoralnya. Pada 1995 struktur SPSI berubah dari kesatuan

(sentralisasi) menjadi federasi (desentralisasi). Ke-13 sektor industrinya didaftar sebagai serikat

pekerja nasional yang terpisah; SPSI merupakan satu-satunya federasi serikat pekerja yang diakui oleh

Departemen Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja menyatakan bahwa serikat pekerja yang dibentuk

harus berafiliasi dengan SPSI, dan bahwa pemerintah tidak akan mengakui setiap serikat pekerja di

luar federasi. Kebijaksanaan pemerintah itu untuk menaikkan daya guna serikat-serikat pekerja SPSI

ketimbang mengizinkan pembentukan organisasi alternatif.



Pemerintah bisa membubarkan sebuah serikat pekerja yang dipercaya bertentangan dengan Pancasila

meskipun serikat itu tidak pernah bersikap demikian, dan tidak ada peraturan atau undang-undang

yang merinci prosedur untuk membubarkan sebuah serikat pekerja.



Pada 1994 hanya SPSI yang dapat secara hukum melakukan tawar-menawar atas nama pekerja atau

mewakili pekerja dalam penyelesaian sengketa perburuhan di Departemen Tenaga Kerja. Sebuah

peraturan 1994 menyatakan bahwa pekerja sebuah perusahaan dengan jumlah pekerja lebih dari 25

orang dapat membentuk sebuah “serikat pekerja tingkat pabrik” dan merundingkan sebuah persetujuan

yang mengikat secara hukum dengan majikan mereka di luar kerangka SPSI meskipun pemerintah

menganjurkan kepada serikat pekerja tingkat pabrik agar bergabung dengan SPSI. Menjelang akhir

tahun, sebanyak 1.234 serikat pekerja tingkat pabrik sudah berdiri, hanya meningkat sedikit selama

setahun. Namun pihak LSM menuduh bahwa banyak di antara serikat ini adalah “serikat pekerja





39

kuning” yang dibentuk oleh pengurus perusahaan dengan sedikit atau tanpa partisipasi pekerja. Ada

juga beberapa laporan yang dapat dipercaya bahwa para pejabat Departemen Tenaga Kerja lokal

menerima suap dari para majikan pekerja untuk membentuk serikat pekerja tingkat pabrik yang mereka

anggap lebih lemah daripada SPSI

Ada dua kelompok pekerja selain SPSI yang aktif tapi tidak diakui oleh pemerintah, yakni Serikat

Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). SBSI, dibentuk 1992,

menyatakan bahwa mereka sudah membentuk jumlah unit-unit di tingkat pabrik yang diperlukan guna

memenuhi persyaratan hukum untuk didaftar sebagai serikat pekerja, tapi permohonannya yang paling

akhir (November 1994) untuk didaftar sebagai serikat pekerja ditolak. Departemen Tenaga Kerja juga

menghalangi niat SBSI untuk mendaftar pada Departemen Dalam Negeri sebagai organisasi sosial di

bawah Undang-undang Keormasan. Pemerintah menganggap SBSI tidak sah. Meskipun pemerintah

tidak membubarkannya, pemerintah terus mengganggu SBSI dengan membubarkan rapat-rapat dan

penatarannya serta menekan perusahaan agar memecat para anggota SBSI. Tindakan khusus

pemerintah terhadap SBSI selama tahun lalu mencakup penahanan dan interogasi terhadap dua

anggotanya di Binjai, Sumatra Utara bulan Mei dan pembubaran sebuah penataran SBSI di Lampung

bulan Juli. Sebanyak 26 anggota SBSI ditahan selama dua hari kala itu. Bulan September polisi

membubarkan kongres nasional kedua SBSI sewaktu para anggotanya menutup hari pertama kongres

yang dijadwalkan berlangsung tiga hari.



Pengadilan Pemimpin SBSI, Mucktar Pakpahan, atas tuduhan subversi dan menyebarkan kebencian

terhadap pemerintah, yang dimulai Desember 1996, dilanjutkan bulan September setelah ditunda

selama lima bulan karena kesehatan Pakpahan yang buruk. Selama penundaan, Pakpahan mengajukan

permohonan sampai dua kali untuk mendapatkan pengobatan atas kanker paru-parunya di luar negeri.

Setelah beberapa tim dokter Indonesia memeriksanya, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung

memutuskan bahwa kondisi kesehatannya dapat dirawat di Indonesia. Bulan Desember pemerintah

mengizinkan tim dokter Kanada untuk memeriksanya. Bulan Januari Pakpahan meminta Mahkamah

Agung meninjau kembali keputusannya bulan Oktober 1996 yang memvonisnya empat tahun penjara

karena dianggap telah menggerakkan kerusuhan buruh, keputusan yang sebelumnya pernah dibatalkan

oleh mahkamah tersebut. Pada Agustus Pakpahan mengajukan argumentasi baru kepada pengadilan

negeri bahwa ia tidak bersalah atas tuduhan itu; kasus itu masih menggantung sampai akhir tahun (lihat

Bagian 2.a.).

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah satu-satunya organisasi wartawan yang diakui

pemerintah. Meskipun Undang-Undang Pers mengatakan bahwa semua wartawan harus menjadi

anggota PWI, beberapa wartawan memilih tidak ikut. Menyusul penutupan tiga penerbitan pada 1994,

sekitar 80 wartawan membentuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai alternatif terhadap serikat

milik pemerintah itu. Sebuah tindakan keras pemerintah pada Maret 1995 menyeret tiga anggota AJI

ke penjara dengan tuduhan “menyebarkan kebencian”. Mereka dibebaskan tahun lalu (lihat Bagian

2.a.). Meskipun ada tekanan terhadap penerbit yang mempekerjakan anggota AJI, pemerintah

membiarkan AJI tetap ada secara tidak resmi.



Karena peraturan Departemen Tenaga Kerja yang lama, banyak unit SPSI unit pabrik dipimpin oleh

orang yang kredibilitasnya rendah di mata para anggotanya karena mereka dipilih oleh majikan.

Sebuah peraturan tahun 1995 menyatakan bahwa pekerja harus memberi tahu majikan mereka jika





40

mereka ingin membentuk serikat pekerja dan bahwa mereka boleh melaksanakannya jika dalam waktu

dua minggu majikan tidak memberi tanggapan. Meskipun ada ketentuan demikian, selalu terjadi

pemogokan jika majikan berusaha menghalangi pembentukan cabang serikat pekerja. Pemogokan ini

biasanya membawa hasil dan pembentukan sebuah unit SPSI terjadi tak lama kemudian. Tetapi

pekerja yang aktif dalam pembentukan serikat pekerja biasanya dipecat dan tidak mendapat

perlindungan baik dari hukum maupun kebiasaan pemerintah



Pegawai negeri dilarang menjadi anggota serikat pekerja dan harus menjadi anggota KORPRI, sebuah

organisasi non-serikat pekerja yang dewan pimpinan pusatnya diketuai Menteri Dalam Negeri. Semua

karyawan BUMN, siapa saja yang bekerja dalam badan usaha yang 5 persen sahamnya atau lebih

dikuasai pemerintah, biasanya wajib menjadi anggota KORPRI, tapi hanya sejumlah kecil BUMN

mempunyai unit SPSI. Guru harus menjadi anggota PGRI. Walaupun secara teknis PGRI adalah

serikat pekerja, PGRI terus berfungsi hanya sebagai organisasi kesejahteraan dan tidak terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja seperti dalam tawar-menawar kolektif. Iuran wajib bagi KORPRI dan PGRI

dipotongkan langsung dari gaji guru.



Serikat pekerja boleh menyusun AD/ART sendiri dan memilih wakil mereka. Tapi pemerintah

mempunyai pengaruh terhadap SPSI dan federasi serikat pekerjanya. Ketua SPSI dan banyak anggota

Dewan Pimpinannya juga menjadi anggota GOLKAR dan organisasi-organisasi anaknya. Orang-orang

ini diberi kedudukan dalam federasi serikat pekerja industri. Menteri Tenaga Kerja adalah anggota

Dewan Pembina SPSI.



Pemerintah mengumumkan pada akhir 1995 keinginanya untuk melunakkan peraturan tentang

kewajiban mendapatkan persetujuan polisi untuk mengadakan pertemuan bagi lima orang atau lebih

oleh semua jenis organisasi di luar kantor atau tempat kerja (lihat Bagian 2.b.). Tapi dalam praktek

peraturan ini terus diterapkan pada pertemuan serikat pekerja. Izin terus diberikan kepada SPSI, tapi

tidak pernah kepada organisasi saingannya seperti SBSI.



Pada 1994 Konfederasi Serikat Pekerja Bebas Internasional mengajukan pengduan resmi terhadap

Indonesia ke Organisasai Buruh Internasional, ILO. Mereka menuduh pemerintah menolak hak

pekerja untuk membentuk serikat pekerja atas pilihan mereka sendiri, mengganggu organisasi pekerja

independen, dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar ILO mengenai kebebasan

berserikat dan hak untuk tawar-menawar kolektif. Pada bulan November Komisi ILO mengaku

menerima balasan dari pemerintah Indonesia atas permintaan mereka, tapi tetap mengatakan bahwa

mereka “sangat prihatin” atas “berbagai pelanggaran serius dan makin buruk pada hak asasi manusia

dan hak berserikat”. Komisi itu mendesak pemerintah Indonesia agar menghapus hambatan pada

pendaftaran serikat pekerja, termasuk SBSI, melakukan suatu penyelidikan hukum yang bebas atas

pembunuhan Marsinah, membatalkan tuntutan pidana terhadap Pakpahan dan membebaskannya, serta

menyediakan informasi tentang kasus-kasus lain.”



Meskipun Pancasila menganjurkan penyelesaian masalah pekerja-majikan melalui mufakat, semua

pekerja terorganisir, kecuali pegawai negeri, mempunyai hak untuk mogok. Para pekerja BUMN dan

guru jarang menggunakan hak ini, tapi pemogokan di sektor swasta sering terjadi. Sebelum





41

pemogokan dilakukan secara sah di sektor swasta, undang-undang mewajibkan dilakukannya

penengahan intensif oleh Departemen Tenaga Kerja dan pemberitahuan terlebih dulu tentang niat

untuk mogok. Tapi persetujuan tidak diperlukan. Undang-undang Ketenagakerjaan yang disahkan

bulan September tapi belum diberlakukan memperbolehkan pemogokan hanya jika suatu sengketa

industri tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat atau melalui proses penyelesaian

sengketa industri. Undang-undang menyatakan bahwa buruh yang mogok wajib dibayar hanya kalau

mereka mogok untuk menuntut tunjangan yang ditentukan oleh undang-undang, peraturan,

persetujuan tawar-menawar kolektif, atau peraturan perusahaan.



Dalam praktek, prosedur penyelesaian sengketa jarang diikuti, dan pemberitahuan resmi mengenai niat

untuk mogok jarang diberikan karena prosedur Departemen Tenaga Kerja sangat lambat dan

kredibilitas mereka di mata pekerja rendah. Maka, pemogokan tiba-tiba cenderung muncul karena

keluhan berkepanjangan atau karena tunjangan atau hak yang diatur menurut undang-undang tidak

dipenuhi. Menurut data Departemen Tenaga Kerja, selama 11 bulan pertama tahun lalu terjadi 226

kali pemogokan yang melibatkan 141.968 pekerja, suatu penurunan besar dibanding tahun 1996. Tapi

pada 1997 pemerintah hanya menganggap sebagai pemogokan kalau pekerja mogok kerja setidaknya

selama satu hari, sedangkan unjuk rasa yang lebih pendek, yang lebih sering terjadi, tidak dicatat

secara resmi oleh pemerintah selama 1997. Dalam informasi yang diberikan kepada Komisi Penerapan

Konvensi dan Rekomendasi ILO, pemerintah melaporkan bahwa selama 1996 terjadi 890 pemogokan

yang melibatkan 500.000 pekerja. LSM percaya bahwa jumlah pemogokan dan pekerja yang ikut lebih

tinggi dari itu. Pemusatan pemogok terbesar terjadi menyusul pelaksanaan upah pekerja minimum

bulan April dan melibatkan puluhan ribu pekerja. Sebuah pemogokan terbesar yang melibatkan 40.000

pekerja terjadi di sebuah pabrik rokok di Jawa Timur di bulan November. Empat buah pemogokan

selama tahun itu kabarnya mengakibatkan kerusakan pabrik-pabrik.



SPSI melakukan kontak internasional tapi satu-satunya afiliasi serikat pekerja internasional SPSI

sebagai suatu federasi hanyalah dalam Dewan Serikat Pekerja ASEAN. Beberapa serikat pekerja

sektoral dalam SPSI menjadi anggota sejumlah sekretariat serikat pekerja internasional.



b. Hak Untuk Berserikat dan Tawar-Menawar Kolektif



Tawar-menawar kolektif dilindungi undang-undang, dan Departemen Tenaga Kerja mendorongnya

dalam konteks ideologi negara, Pancasila. Sampai 1994 hanya serikat pekerja yang diakui saja -- SPSI

dan unsur-unsurnya -- yang boleh terlibat secara hukum dalam tawar-menawar kolektif. Sejak awal

1994, peraturan pemerintah juga mengizinkan serikat pekerja tingkat pabrik untuk menandatangani

perjanjian yang mengikat secara hukum dengan majikan, dan sampai akhir tahun 1996 sebanyak 732

sudah melakukan hal itu. Persetujuan yang ditandatangani oleh kelompok lain tidak dianggap

mengikat secara hukum dan tidak didaftarkan pada Departemen Tenaga Kerja. Begitu diberitahu

bahwa 25 pekerjanya telah mendaftar di SPSI atau serikat pekerja tingkat pabrik, majikan wajib

berunding dengan mereka.



Di perusahaan yang tidak ada serikat pekerjanya, pemerintah tidak mendorong pekerja untuk mencari

bantuan dari luar pemerintah, misalnya dalam konsultasi dengan majikan mengenai peraturan





42

perusahaan. Sebaliknya, Departemen Tenaga Kerja lebih suka jika pekerja meminta bantuan darinya

dan percaya bahwa peranan departemen itu adalah untuk melindungi pekerja. Ada laporan yang dapat

dipercaya bahwa bagi banyak perusahaan, konsultasi hanya bersifat asal-asalan saja dan biasanya

dilakukan dengan pekerja yang dipilih oleh pihak manajemen; ada juga laporan yang dapat dipercaya

tentang hal yang sebaliknya di perusahaan asing. Menurut angka pemerintah, kira-kira 80 persen unit

SPSI tingkat pabrik mempunyai persetujuan tawar-menawar kolektif . Setinggi apa tingkat kebebasan

persetujuan ini dirundingkan antara serikat pekerja dengan pengurus tanpa campur tangan pemerintah

bervariasi. Menurut peraturan, perundingan harus diselesaikan dalam waktu 30 hari atau diserahkan

kepada Departemen Tenaga Kerja untuk ditengahi, dirujukkan atau diputuskan. Sebagian besar

perundingan itu diselesaikan dalam kurun waktu 30 hari. Persetujuan itu berlaku selama dua tahun dan

dapat diperpanjang satu tahun lagi. Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, yang diharapkan berlaku

pada akhir 1998, tidak merinci batas waktu perundingan tapi mewajibkan serikat buruh yang

merundingkan kontrak mendapat dukungan mayoritas pekerja dalam perusahaan bersangkutan.



Menurut sejumlah LSM yang terlibat dalam isu perburuhan, dalam praktek sekarang ketentuan

mengenai persetujuan tawar-menawar kolektif jarang berkaitan dengan isu di luar standar minimum

sah yang ditetapkan pemerintah, dan persetujuan itu sering hanya disodorkan kepada wakil pekerja

untuk ditandatangani ketimbang untuk dirundingkan. SPSI menyatakan pada bulan September bahwa

dari 23.525 persetujuan tawar-menawar kolektif yang ditandatangani antara majikan dan pekerja,

10.776 di antaranya adalah persetujuan “imitasi” belaka karena dibuat di perusahaan-perusahaan yang

tidak mempunyai serikat pekerja. Meskipun peraturan pemerintah melarang majikan untuk

mendiskriminasikan atau mengganggu pekerja yang menjadi anggota perserikatan, ada laporan yang

dapat dipercaya dari para pejabat serikat pekerja tentang hukuman oleh majikan terhadap pekerja yang

membentuk serikat pekerja, termasuk pemecatan, yang dalam prakteknya tidak dicegah atau diatasi

dengan efektif. Beberapa majikan konon sudah memperingatkan pekerja mereka agar tidak

berhubungan dengan pengorganisir serikat pekerja dari SBSI yang tidak diakui itu. Tuduhan

diskriminasi anti-serikat pekerja ditangani oleh komisi penyelesaian sengketa majikan-pekerja tingkat

regional atau nasional, dan keputusan mereka dapat dimintakan banding ke PTUN. Bulan September

PTUN mencabut keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Perburuan nasional yang memerintahkan

Hong Kong Bank agar mempekerjakan kembali ke-166 karyawannya yang melakukan pemogokan,

meskipun peraturan pemerintah melarang pemecatan pekerja hanya karena mereka mogok atau

melakukan jenis lain kegiatan serikat pekerja. Keputusan demikian membuat banyak anggota serikat

pekerja menyimpulkan bahwa komisi penyelesaian sengketa pada umumnya berpihak pada majikan.

Akibatnya, pekerja sering menyampaikan keluhan mereka langsung kepada Komnas HAM, DPR, dan

LSM. Keputusan administrasi yang memihak pada buruh yang dipecat cenderung berupa pembayaran

uang saja; mereka jarang dipekerjakan kembali. Undang-undang mewajibkan majikan untuk

mendapatkan persetujuan dari komisi penyelesaian sengketa perburuhan sebelum memecat pekerja,

tapi undang-undang ini dalam prakteknya sering diabaikan. Undang-undang Ketenagakerjaan yang

baru, yang akan berlaku pada akhir 1998, hanya mewajiban majikan untuk berkonsultasi dengan

pekerja dan serikat pekerja mereka tentang maksud untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.



Dalam komentarnya terhadap diskriminasi anti-serikat pekerja dan pembatasan atas hak untuk

berserikat dan tawar-menawar kolektif, laporan Komisi Penerapan Konvensi dan Rekomendasi ILO





43

bulan Juni “mengamati dengan keprihatinan mendalam bahwa perbedaan antara Konvensi di satu pihak

dan perundang-undangan serta praktek nasional di pihak lain telah berjalan selama bertahun-tahun.”

Komisi juga mengamati bahwa “pemerintah tidak memberi cukup bukti tentang kesediaan untuk taat”

pada ketentuan dalam Konvensi 98 ILO, “karena pemerintah belum pernah meminta bantuan teknis

dalam kaitan ini.” Komisi menyatakan keprihatinan yang mendalam atas situasi ini dan meminta

pemerintah agar segera mengubah perundang-undangan dan melaporkan upaya-upaya yang diambil

atau dipertimbangkan dalam kaitan ini. Komisi mendesak pemerintah untuk menjamin penghormatan

penuh atas kebebasan sipil yang sangat penting bagi pelaksanaan Konvensi itu secara penuh.



Pada 1 Juni 1996, Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan sebuah peraturan baru yang mengizinkan

serikat pekerja berafiliasi dengan SPSI untuk menarik iuran serikat pekerja langsung melalui sistem

checkoff (pemotongan), ketimbang Departemen Tenaga Kerja yang menarik iuran itu dan

mengirimkannya ke SPSI. Pelaksanaan sistem ini selama tahun lalu tidak merata. Beberapa unit

serikat SPSI di tempat kerja melaporkan bahwa mereka menerima iuran yang ditarik lewat sistem

checkoff itu dari para majikan mereka. Unit-unit tempat kerja lain melaporkan bahwa perusahaan

mereka menolak untuk memberikan iuran itu kepada serikat pekerja dan terus mendepositkan iuran itu

di rekening Departemen Tenaga Kerja. Para pejabat departemen mengatakan bahwa departemen

menginstrusikan kantor-kantor wilayahnya agar menutup rekening yang semula dipakai untuk iuran

serikat sekerja, tapi menurut laporan dari berbagai wilayah, tidak semua kanwil melaksanakan instruksi

tersebut. Para pejabat serikat pekerja di markas SPSI mengatakan bahwa tidak semua cabang serikat

pekerja itu mengirimkan sebagian dari iuran yang sudah ditarik ke kantor wilayah maupun kantor pusat

sebagaimana diatur dalam peraturan SPSI.



Polisi, begitu pula pihak militer, terus terlibat dalam masalah ketenagakerjaan, meskipun Menteri

Tenaga Kerja pada 1994 sudah mencabut sebuah peraturan tahun 1986 yang mengizinkan militer

campur tangan dalam pemogokan dan aksi buruh lainnya. Sebuah keputusan tahun 1990 yang

memberi BAKORSTANAS wewenang untuk campur tangan dalam pemogokan demi stabilitas politik

dan sosial masih tetap berlaku. Para pengamat serikat buruh dan LSM mencatat adanya suatu

pergeseran selama 2 atau 3 tahun terakhir dari campur tangan dan unjuk kekuatan terbuka oleh tentara

berseragam ke tindakan-tindakan yang kurang mencolok. Para aktivis serikat pekerja mengeluh bahwa

baik polisi maupun militer setempat mengganggu dan kadang-kadang menahan pemimpin serikat buruh

serta menyita bahan-bahan dari kantor mereka tanpa surat perintah. Selain itu, polisi sering

menghalangi atau membubarkan pertemuan antara tokoh serikat buruh dengan wakil dan pekerja

LSM, terutama pertemuan yang diadakan oleh SBSI. Akan tetapi, bentuk yang paling umum

keterlibatan militer dalam masalah buruh, menurut para wakil serikat pekerja dan LSM, adalah pola

lama kolusi antara polisi/militer dan majikan, yang biasanya berbentuk intimidasi terhadap pekerja oleh

personil keamanan berpakaian preman. Majikan dan wakil serikat pekerja pun mengeluhkan tentang

“biaya siluman”, korupsi, yang menurut perkiraan mereka dan orang lain mencapai 30 persen dari

pengeluaran perusahaan.



Undang-undang dan praktek perburuhan sama saja di kawasan proses ekspor (pelabuhan) sebagaimana

di bagian lain negara ini.







44

c. Larangan Kerja Paksa atau Kerja Wajib



Undang-undang melarang kerja paksa dan pemerintah biasanya menjalankannya. Pemerintah melarang

kerja paksa dan terikat pada anak-anak, tapi tidak selalu menjalankannya dengan efektif. Ada sejumlah

laporan yang dapat dipercaya bahwa beberapa ribu anak-anak dipaksa untuk bekerja di bagan-bagan

ikan di lepas pantai timur Sumatra Utara dalam kondisi kerja seperti budak. Sebagian besar mereka

diambil dari masyarakat petani, dan begitu mereka tiba di lokasi kerja beberapa kilometer di lepas

pantai, mereka benar-benar seperti tahanan dan tidak boleh pergi selama setidaknya tiga bulan sampai

pengganti mereka dapat diperoleh. Anak-anak itu mendapatkan upah sekitar $17 sampai $32 sebulan,

jauh di bawah upah minimum regional. Mereka hidup terasing di laut, bekerja 12 sampai 20 jam

sehari, sering dalam kondisi yang berbahaya, dan tidur di tempat kerja tanpa fasilitas kebersihan. Ada

laporan mengenai gangguan fisik, verbal, dan seksual terhadap anak-anak.



Ada sejumlah laporan bahwa militer memaksa penduduk desa melakukan kerja tanpa bayar di Irian

Jaya; pihak militer membantah laporan itu (lihat Bagian 2.d.).



d. Status Praktek Pekerja Anak-Anak dan Upah Pekerja Minimum



Buruh anak-anak ada baik di kota maupun di desa, dan di sektor formal maupun non-formal. Menurut

laporan 1995 dari Biro Pusat Statistik Indonesia, 4 persen dari anak-anak berumur 10 sampai 14 tahun

bekerja penuh waktu, dan 4 persen lagi bekerja paruh waktu sambil bersekolah. Survei angkatan kerja

pemerintah tahun 1994 melaporkan bahwa 2,08 juta anak-anak berumur 10 sampai 14 masuk dalam

angkatan kerja, tapi banyak pengamat percaya bahwa angka itu jauh lebih kecil karena dokumen yang

menunjukkan usia mereka mudah dipalsukan, dan karena anak di bawah 10 tidak disertakan.



Indonesia adalah salah satu negara pertama yang dipilih untuk ikut dalam Program Penghapusan

Pekerja Anak-anak Internasional (IPEC) di bawah ILO, dan negara itu menandatangani nota

kesepakatan dengan ILO pada 1992 untuk memimpin kerja sama di bawah program ini. Pemerintah

dan ILO menandatangani sebuah nota kesepakatan lain tentang pekerja anak-anak bulan Maret tahun

lalu untuk “memajukan persyaratan yang akan memungkinkan pemerintah melindungi pekerja anak-

anak dan secara progresif melarang, membatasi, dan mengatur pekerja anak-anak dengan tujuan akhir

menghapuskannya.” Meskipun ILO telah mensponsori program latihan bagi para pemeriksa bidang

masalah pekerja anak-anak di bawah program IPEC, pelaksanaannya tetap lemah.



Pemerintah mengakui adanya golongan anak-anak yang harus bekerja karena alasan sosial- ekonomi,

dan pada 1987 Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan sebuah peraturan, “Perlindungan bagi Anak-anak

Yang Terpaksa Bekerja”. Peraturan ini mengizinkan pengerjaan anak-anak di bawah 14 tahun yang

harus bekerja untuk membantu pendapatan keluarga mereka. Peraturan ini juga mewajibkan adanya

izin orang tua, melarang pekerjaan yang berbahaya dan berat, membatasi lama kerja 4 jam sehari, dan

mewajibkan majikan melaporkan jumlah anak-anak yang bekerja di bawah ketentuan ini. Namun

peraturan ini tidak menetapkan usia minimum untuk anak-anak dalam kategori ini, yang secara efektif

menggantikan ordinansi pemerintah kolonial 17 Desember 1925 tentang “Upaya Membatasi Buruh

Anak-anak dan Kerja Malam bagi Wanita” yang masih berlaku sebagai undang-undang sampai





45

sekarang tentang buruh anak-anak dan yang menetapkan batas usia minimum kerja 12 tahun.

Peraturan tahun 1987 tidak diberlakukan. Belum ada majikan yang diajukan ke pengadilan karena

melanggar peraturan itu tentang sifat pekerjaan anak-anak, dan belum ada laporan yang dikumpulkan

dari perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak-anak.



Undang-Undang No. 1 tahun 1951 dimaksudkan untuk melaksanakan upaya perburuhan tertentu,

termasuk ketentuan mengenai pekerja anak-anak yang akan menggantikan perundang-undangan tahun

1925 itu. Namun peraturan pelaksanaan untuk ketentuan pekerja anak-anak belum pernah

dikeluarkan. Maka ketentuan pekerja anak-anak tahun 1951 itu masih belum sah. Pemerintah

melarang kerja paksa dan terikat bagi anak-anak, tapi tidak melaksanakan larangan ini secara efektif

(lihat Bagian 6.c.)



Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru, yang akan berlaku pada 1 Oktober 1998, melarang

majikan menyewa anak-anak di bawah umur 15 tahun, namun mereka boleh mempekerjakan anak-

anak yang terpaksa bekerja karena alasan ekonomi. Undang-undang yang baru ini menggantikan

larangan serupa dalam peraturan tahun 1987 mengenai mempekerjakan anak-anak Undang-undang ini

juga menyatakan bahwa remaja (usia antara 15 dan 17) tidak boleh bekerja pada jam-jam tertentu di

malam hari, di bawah tanah, di pertambangan, atau di tempat kerja yang bisa memberi dampak negatif

terhadap moral, misalnya tempat hiburan.



Menurut data ketenagakerjaan pemerintah, kebanyakan pekerja anak-anak bekerja di sektor pertanian,

meskipun jumlah pekerja anak-anak di kota-kota telah meningkat secara berarti sebagai akibat

urbanisasi. Anak-anak lebih banyak bekerja di sektor informal daripada di sektor formal. Di sektor

formal pekerjaan anak-anak cenderung ada di garis batas antara ekonomi formal dan informal, seperti

bersama-sama dengan orang tua mereka di industri rumah tangga dan di perkebunan, di toko milik

keluarga atau pabrik kecil, terutama pabrik yang merupakan “satelit” dari industri besar. Ada juga

anak-anak yang bekerja di industri besar meskipun jumlahnya tidak diketahui, terutama karena

dokumen yang membuktikan usia mereka mudah dipalsukan. Di sektor informal, mereka menjadi

tukang koran, tukang semir, tukang parkir, atau cara lain untuk mendapatkan uang. Banyak anak-

anak bekerja di lingkungan yang berbahaya seperti menjadi pemulung dan tukang sampah, atau di

bagan-bagan ikan dan kapal nelayan. Banyak pembantu rumah tangga adalah wanita di bawah usia 15

tahun. Meskipun angka yang tepat tidak tersedia, diperkirakan jumlah pembantu rumah tangga anak-

anak mencapai 1,5 juta. Sebuah survei yang dilakukan pada 1995 mengungkapkan bahwa jam kerja

anak-anak ini panjang, gaji mereka kecil dan mereka sering tidak sadar akan hak mereka dan sering

jauh dari keluarga.



Sebuah undang-undang 1994 menaikkan lama wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun, tapi undang-

undang itu belum sepenuhnya dilaksanakan karena tidak memadainya fasilitas sekolah serta karena

kurangnya sumber daya keuangan keluarga untuk menunjang anak-anak tetap bersekolah.



Sejumlah majikan mempekerjakan anak-anak karena mereka lebih mudah diatur daripada orang

dewasa, dan cenderung tidak membentuk serikat pekerja atau mengajukan tuntutan kepada majikan.

Anak-anak yang bekerja di pabrik biasanya bekerja sama lamanya dengan orang dewasa. Anak-anak





46

bekerja antara lain di industri rotan dan perabotan rumah tangga, industri pakaian, industri sepatu,

pengolahan makanan, dan pabrik mainan anak-anak.



e. Kondisi Kerja Yang Dapat Diterima



Tidak ada upah minimum nasional. Sebaliknya, dewan penetap upah wilayah yang bekerja di bawah

arahan Dewan Upah Nasional menetapkan upah minimum per wilayah dan angka kebutuhan dasar

untuk setiap provinsi -- jumlah uang yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sandang,

pangan dan perumahan seorang pekerja. Pemerintah sudah menaikkan upah minimum rata-rata sampai

70 persen (disesuaikan dengan inflasi) selama lebih dari 5 tahun terakhir. Setelah kenaikan terakhir

pada bulan April, yang rata-rata 10 persen secara nasional, upah minimum menjadi setara dengan 95

persen dari “kebutuhan hidup minimum” yang ditentukan pemerintah. Di Jakarta, upah minimum yang

sekitar 70 dolar (Rp 175.000) sebulan pada waktu diberlakukan karena jatuhnya nilai rupiah telah

turun menjadi hanya sekitar 30 dollar pada akhir tahun. Kenaikan tambahan diharapkan pada awal

1998.



Tidak ada data yang dapat dipercaya mengenai jumlah majikan yang membayarkan paling tidak upah

minimum. Para pengamat independen memperkirakan antara 30 dan 60 persen. Pelaksanaan upah

minimum dan peraturan ketenagakerjaan lainnya tetap kurang, dan sanksi sangat ringan, meskipun

undang-undang ketenagakerjaan yang baru, yang akan mulai berlaku Oktober 1998, menaikkan denda

karena tidak membayar upah minimum dari Rp 100.000 (sekitar 30 dollar pada waktu disahkan dan 18

dollar pada akhir tahun) menjadi Rp 200.000.000 (60.000 dollar pada waktu disahkan dan 36.000

dollar pada akhir tahun). Selama setahun, menurut angka pemerintah, 464 perusahaan mengajukan

permohonan pembekuan dari kenaikan itu dengan alasan bahwa mereka bisa bangkrut, dan 276 dari

pemohon itu mendapat persetujuan untuk tidak membayarkan atau menunda upah baru tersebut.



Undang-undang dan peraturan Menteri Tenaga Kerja menyebutkan berbagai tunjangan lain untuk para

pekerja, misalnya tunjangan sosial, dan pekeja di fasilitas yang lebih modern sering menerima

tunjangan kesehatan, makan gratis, serta transportasi. Undang-undang menetapkan 7 atau 8 jam kerja

sehari, 40 jam seminggu dengan waktu istirahat 30 menit untuk setiap empat jam kerja. Undang-

undang itu juga mewajibkan satu hari libur seminggu. Upah lembur harian adalah 1 ½ kali upah satu

jam yang normal untuk satu jam pertama, dan 2 kali upah per jam untuk jam berikutnya. Peraturan itu

memungkinkan majikan menyimpang dari jam kerja yang normal setelah mengajukan permohonan

kepada Menteri Tenaga Kerja dan atas persetujuan pekerja. Pekerja di industri yang membuat barang

eceran untuk eskpor sering bekerja lembur untuk memenuhi kuota kontrak. Pelaksanaan tunjangan

dan standar kerja yang ditentukan undang-undang bervariasi dari sektor satu ke yang lain dan menurut

daerah. Pelanggaran oleh majikan atas kewajiban yang legal itu biasa dan sering mengakibatkan

pemogokan dan protes pekerja. Departemen Tenaga Kerja terus secara terbuka mendesak majikan

untuk mematuhi undang-undang. Selama tahun lalu, pemerintah menyelidiki 31 perusahaan atas

pelanggaran undang-undang perburuhan, 13 di antaranya diajukan ke pengadilan, dan 6 dari kasus ini

berakhir dengan hukuman penjara bagi manajenen perusahaan dan 6 lagi dengan denda. Akan tetapi

pada umumnya pelaksanaan dan pengawasan atas standar perburuhan oleh pemerintah tetap lemah.







47

Baik undang-undang maupun peraturan menyediakan standar minimum atas kesehatan dan

keselamatan kerja. Bulan Januari pemerintah mengumumkan sebuah sistem manajemen keselamatan

dan kesehatan kerja di mana sebuah perusahaan dengan 100 pekerja dapat memperoleh pengakuan

publik atas kepatuhan mereka pada standar kesehatan dan keselamatan dengan mengikuti prosedur

audit keselamatan kerja. Di sektor minyak yang umumnya dikelola dengan model Barat, program

keselamatan dan kesehatan kerja berjalan cukup baik. Tetapi di 100.000 perusahaan besar yang

terdaftar di negara ini di luar sektor minyak, kualitas program kesehatan dan keselamatan kerjanya

sangat bervariasi. Pelaksanaan standar keselamatan dan kesehatan kerja sangat terhambat oleh

kurangnya pemeriksa yang berkualitas dari Departemen Tenaga Kerja serta oleh rendahnya perhatian

pekerja pada praktek keselamatan dan kesehatan kerja. Tuduhan korupsi yang dilakukan oleh para

pemeriksa adalah biasa. Pekerja wajib melaporkan kondisi kerja yang berbahaya. Majikan dilarang

oleh undang-undang melakukan pembalasan terhadap mereka yang melaporkannya, tapi undang-

undang itu tidak dilaksanakan secara efektif.









48