Mendirikan Bisnis Waralaba

Document Sample
Mendirikan Bisnis Waralaba Powered By Docstoc
					                   WWW.LEGALAKSES.COM




    Mendirikan Bisnis
       Waralaba
    Menyiapkan legalitas bisnis anda menjadi
            waralaba anda sendiri




• Waralaba, Bukan Sekedar Jualan Barang dan Jasa • Mendirikan
    Badan Usaha Waralaba • Membuat Perjanjian Waralaba •
   Membuat Prospektus Penawaran Waralaba • Surat Tanda
  Pendaftaran Waralaba (STPW) • Waralaba Jasa Makanan dan
                     Minuman • Sanksi




                   Dadang Sukandar, S.H.
                                                          Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                                www.legalakses.com

WARALABA, BUKAN SEKEDAR JUALAN BARANG DAN JASA
Dari format organisasinya, sebagaimana yang diatur dalam regulasi,
waralaba bukan sekedar jualan barang atau jasa. Waralaba adalah
kesempatan membuka pasar sendiri. Pasar itu adalah merek dan ciri
khas jualan Anda, yang berbeda dari bisnis sejenis yang lain. Jika di suatu
tempat Anda membuka warung makan, dan ramai pengunjung,
kemudian Anda membuka cabang di tempat lain, maka Anda telah
menciptakan pasar Anda sendiri. Anda bisa membuka satu gerai
tambahan di tempat lain, tapi Anda bisa juga membuka dua puluh gerai
tambaan lainnya di, katakanlah 20 kota, tanpa modal penuh, tanpa repot
cari lokasi. Anda bisa meminta orang lain mengerjakannya untuk Anda.
Dengan waralaba.
Ebook sederhana ini ingin menunjukan kepada Anda jalan ke arah sistem
waralaba. Karena saya bukan pebisnis, saya akan mengemukakannya
dari sudut pandang legal, dengan menyimak regulasi yang terkait
waralaba: bagaimana memulainya, bagaimana mendirikan badan usaha,
membuat dan mendaftarkan prospektus dan perjanjian waralaba,
memperoleh STPW, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam
mendirikan waralaba makanan dan minuman.
Waralaba
Bisnis waralaba bukan sekedar jualan barang dan jasa. Spirit bisnis ini
mengutamakan ide dan kreatifitas yang menjadikannya “berbeda” dan
“berciri khas”. Hubungan antara Pemberi Waralaba (Frenchisor) dan
Penerima Waralaba (Frenchisee) merupakan ikatan bisnis atas dasar ciri
khas usaha. Ciri khas ini tentu saja telah terbukti menguntungkan. Ciri
khas ini dipasarkan oleh para Penerima Waralaba dengan standar
tertentu, berkesinambungan, dan bersinergi dalam memperluas pasar
bersama. Waralaba sudah bukan lagi sekedar jualan barang atau jasa,
tapi peluang menciptakan pasar sendiri.
Menurut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53/M-
DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba, “waralaba”
diartikan sebagai:
      Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha
      terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan
      barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat
                                                           Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                                 www.legalakses.com

      dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian
      Waralaba.

Sebagai hak khusus, waralaba ditujukan untuk mengatur penjualan
barang atau jasa dalam partnership pemasaran. Hak khusus ini
diberikan karena penjualan barang atau jasa itu telah terbukti
menguntungkan, sehingga pemasarannya dapat lebih dioptimalkan.
Untuk bisa disebut waralaba, hak khusus ini mempunyai ciri-ciri:
 Ciri khas usaha
    Ciri khas usaha merupakan keunggulan bisnis karena memiliki
    perbedaan yang tidak mudah ditiru jika dibandingkan usaha lain
    sejenis. Ciri khas ini yang menjadi alasan mengapa konsumen
    mendatangi gerai waralaba. Ciri khas ini dapat berupa sistem
    manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau distribusi.
   Terbukti menguntungkan
    Bisnis waralaba yang telah dikembangkan selama kurang lebih 5
    tahun tentunya telah memiliki kiat-kiat khusus dalam mengatasi
    masalah-masalah bisnis mereka. Dan jika pada tahun kelima itu
    masih bertahan dan menghasilkan untung, maka telah terbukti
    bahwa waralaba itu memang menguntungkan.
   Mempunyai standar tertulis
    Standar tertulis diperlukan agar Penerima Waralaba mempunyai
    gudeline dan kerangka kerja yang jelas dan seragam (Standard
    Operation Prosedure/SOP). Kerangka kerja yang jelas dan seragam
    ini memberi kesempatan kepada Pemberi Waralaba untuk
    melakukan kontrol dari jauh, sehingga Pemberi Waralaba tidak perlu
    mengawasinya setiap saat. Penerima Waralaba, dimanapun dan
    kapanpun, akan menjalankan strategi bisnis Pemberi Waralaba
    dengan satu ide tunggal.
   Mudah diajarkan dan diaplikasikan
    Bisnis waralaba harus mudah dilakukan oleh Penerima Waralaba
    yang bahkan belum berpengalaman. Dengan bimbingan operasional
    dan manajemen yang berkesinambungan dari Pemberi Waralaba,
    Penerima Waralaba yang belum berpengalaman itu dapat
    melaksanakan bisnisnya dengan baik.
                                                    Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                          www.legalakses.com

   Dukungan yang berkesinambungan
    Bisnis waralaba bukan bisnis hit and run. Bisnis ini merupakan bisnis
    yang memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang
    berkesinambungan. Sebagai pebisnis yang berpengalaman, Pemberi
    Waralaba harus memberikan dukungan operasional, pelatihan dan
    promosi kepada Penerima Waralaba, terutama yang belum
    berpengalaman. Bagi Pemberi Waralaba, dukungan ini merupakan
    kepentingan dalam menjaga kontinuitas bisnisnya, sedangan
    Penerima Waralaba memerlukannya untuk bertahan dan
    berkembang.
   Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar
    Sesuai ciri waralaba yang khas, ke-khas-an yang sama juga dimiliki
    oleh Hak Kekayaan Intelektual seperti merek, hak cipta, paten dan
    rahasia dagang. Sebagai sebuah hasil karya, cipta dan karsa, hak
    kekayaan itelektual memiliki perbedaan yang khas dengan barang
    atau jasa lain yang sejenis. Kakhasan ini yang juga diproteksi oleh
    waralaba. Untuk memasukannya ke dalam jaringan bisnis waralaba,
    merek itu harus terdaftar lebih dulu, atau minimal dalam proses
    pendaftaran.
Untuk memulai waralaba, pertama-tama Anda harus menentukan jenis
bisnis Anda dan entitas bisnis yang akan mengeksekusinya. Anda dapat
menjalankan waralaba Anda atas nama sendiri dan tanpa badan hukum,
namun Anda harus bersiap-siap menanggung resiko hutang bisnis
sendirian, karena sebagai perseorangan tanggung jawab Anda sampai
pada harta kekayaan pribadi Anda – bandingkan dengan jika Anda
mendirikan Perseroan Terbatas (PT), dimana tanggung jawab Anda
terhadap hutang PT hanya sebatas modal yang Anda setorkan kedalam
PT.
Jika telah yakin dengan jenis, bentuk, dan strategi bisnisnya, saatnya
Anda membuat Prospektus Penawaran Waralaba dan Perjanjian
Waralaba. Prospektus dan perjanjian itu harus didaftarkan, dan atas
pendaftaran itu Anda akan memperoleh STPW (Surat Tanda
Pendaftaran Waralaba). Setiap pengusaha yang mengklaim dirinya
pebisnis waralaba harus memiliki STPW. Mereka yang menjalankan
waralaba tanpa STPW dapat dikenakan sanksi.
                                                        Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                              www.legalakses.com

Suatu pemberian waralaba tidak putus hanya sampai Penerima
Waralaba. Seorang Penerima Waralaba bisa mewaralabakan lebih lanjut
bisnis milik Pemberi Waralaba, yaitu dengan Waralaba Lanjutan. Sesuai
Peraturan Menteri Perdagangan, setiap gerai dalam jaringan waralaba
wajib memasang logo “waralaba” dengan bentuk yang telah ditentukan.

Pelaku Utama Usaha Waralaba

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang
Penyelenggaraan Waralaba, pelaku bisnis waralaba dapat berbentuk orang
perseorangan maupun badan usaha. Mereka adalah Pemberi Waralaba dan Penerima
Waralaba, serta Pemberi dan Penerima Waralaba Lanjutan.
Pemberi Waralaba
   Orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatan
   dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
Penerima Waralaba
   Orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba
   untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi
   Waralaba.
Pemberi Waralaba Lanjutan
   Penerima Waralaba yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk menunjuk
   Penerima Waralaba Lanjutan
Penerima Waralaba Lanjutan
   Orang Perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari Pemberi Waralaba
   Lanjutan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba
Waralaba Lanjutan
   Waralaba Lanjutan adalah Waralaba yang dilanjutkan oleh Penerima Waralaba
   kepada pihak lain, yaitu Penerima Waralaba Lanjutan. Penerima Waralaba yang
   tadinya menerima waralaba langsung dari Pemberi Waralaba, dalam Waralaba
   Lanjutan telah menjadi Penerima Waralaba Utama.


MENDIRIKAN BADAN USAHA WARALABA
Langkah pertama memulai bisnis adalah dengan menentukan bentuk
usaha yang akan menaunginya - tentu saja disamping bidang usaha dan
strategi bisnisnya. Hal ini untuk menentukan siapa yang menjadi
pemodal dan apa tanggung jawab orang-orang di dalamnya. Jika Anda
hanya membuka kedai pempek, Anda tidak perlu repot-repot
mendirikan PT. Anda cukup menyediakan etalase dan kompor dan
                                                 Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                       www.legalakses.com

menggantung logo usaha Anda di depan kedai. Tapi demi perkembangan
bisnis Anda ke depan, sepertinya Anda juga perlu bersiap-siap membuat
PT, mempersiapkan bisnis pempek anda yang akan berkembang
menjadi waralaba.
Menurut Peraturan Menteri Perdagangan, pelaku bisnis waralaba, yaitu
Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, dapat berbentuk orang
perseorangan maupun badan usaha. Seperti apakah badan usaha yang
ideal untuk waralaba Anda, hal itu tergantung seberapa besar ruang
lingkup bisnis Anda dan, tentu saja, modal.
Sebelum memilih bentuk badan usaha, Anda perlu mengetahui bentuk-
bentuk badan usaha pada umumnya secara hukum. Berdasarkan modal
dan tanggung jawab pemilik usaha, bentuk-bentuk badan usaha terdiri
dari Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata, Firma (Fa),
Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT).
 Perusahaan Perseorangan
  Perusahaan Perseorangan adalah bentuk badan usaha yang paling
  sederhana. Perusahaan Perseorangan biasanya bersifat tunggal,
  terdiri hanya dari satu orang dan pembentukannya tidak
  memerlukan perizinan yang rumit. Misalnya, membuka toko
  kelontong di ujung kompleks perumahan. Biasanya Perusahaan
  Perseorangan dibuat oleh pengusaha yang sumber dayanya terbatas.
  Bentuk usaha ini paling mudah didirikan. Dalam Perusahaan
  Perseorangan, tanggung jawab pemilik usaha tidak terbatas. Segala
  hutang yang timbul akan menjadi tanggung jawab pemilik usaha
  sampai harta kekayaan pribadinya, seperti juga seluruh keuntungan
  usaha dapat dinikmati sendiri oleh pemiliknya.
 Persekutuan Perdata
  Jika Anda merasa bisnis perseorangan Anda telah berkembang, maka
  saatnya anda mencari partner bisnis. Anda dapat mengembangkan
  usaha perseorangan Anda menjadi Persekutuan Perdata, yaitu
  persekutuan usaha yang dibuat berdasarkan perjanjian, di mana dua
  orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu
  ke dalam persekutuan (inbreng), dengan maksud membagi
  keuntungan yang terjadi karenanya. Demikian menurut Kitab
  Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Syarat pertama
                                                 Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                       www.legalakses.com

  Persekutuan Perdata adalah adanya pemasukan sesuatu ke dalam
  persekutuan (inbreng), dan hasil usaha dari pemasukan itu kemudian
  dilakukan pembagian keuntungan. Inbreng tidak harus berupa uang,
  tapi bisa juga berupa aset, atau tenaga dan pikiran. Perjanjian
  Persekutuan Perdata dapat dibuat secara sederhana, tidak
  memerlukan proses dan tata cara yang rumit, serta dapat dibuat
  berdasarkan akta dibawah tangan (bahkan dapat dibuat secara
  lisan).
 Persekutuan Firma
  Persekutuan Firma adalah Persekutuan Perdata dengan ciri yang
  yang lebih khusus: didirikan untuk menjalankan perusahaan,
  menggunakan nama bersama, dan tanggung jawab para pemilik
  Firma bersifat tanggung renteng, yaitu hutang yang dibuat oleh salah
  satu sekutu akan mengikat sekutu yang lain dan demikian
  sebaliknya, pelunasan hutang Firma yang dilakukan oleh salah satu
  sekutu akan membebaskan sekutu yang lain. Tanggung jawab para
  sekutu tidak hanya sebatas modal yang disetorkan kedalam Firma,
  tapi juga meliputi seluruh harta kekayaan pribadi mereka. Jika
  misalnya kekayaan Firma tidak cukup untuk melunasi hutang Firma,
  maka pelunasan hutang itu harus dilakukan dari harta kekayaan
  pribadi para sekutunya.
 Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap/CV)
  Sebenarnya Persekutuan Komanditer adalah Persekutuan Firma.
  Perbedaannya, jika Firma hanya terdiri dari para sekutu yang secara
  aktif menjalankan perusahaan, maka dalam Komanditer terdapat
  sekutu pasif yang hanya memasukan modal. Jika sebuah Firma
  membutuhkan tambahan modal, misalnya untuk ekspansi usaha,
  maka Firma itu dapat memasukan pihak lain sebagai sekutu baru
  yang hanya memasukan modalnya dan tidak terlibat aktif
  menjalankan perusahaan. Sekutu yang baru masuk tadi
  merupakan sekutu pasif, sedangkan sekutu yang menjalankan
  perusahaan adalah sekutu aktif. Jika sekutu aktif menjalankan
  perusahaan dan menanggung kerugian sampai harta kekayaan
  pribadi, maka tanggung jawab sekutu pasif terbatas hanya pada
  modal yang dimasukannya – tidak meliputi harta kekayaan
  pribadinya.
                                                  Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                        www.legalakses.com

 Perseroan Terbatas (PT)
  Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan
  persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan
  melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
  terbagi dalam saham. Sebagai badan hukum, sebuah PT dianggap
  layaknya orang-perorangan secara individu yang dapat melakukan
  perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, dan
  dapat menuntut serta dituntut di muka pengadilan. Sebagai
  persekutuan modal, PT didirikan oleh para pemodal berdasarkan
  perjanjian. Tanggung jawab para pendiri PT adalah sebatas modal
  yang disetorkannya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi
  mereka.
Bentuk usaha mana yang ideal untuk bisnis waralaba Anda? Sekali lagi,
hal itu perlu melihat strategi bisnisnya: kekuatan modal, sumber daya,
dan pasar.
Mendirikan Perseroan Terbatas
Katakanlah Anda telah memutuskan untuk mendirikan PT sebagai
badan usaha yang akan memayungi waralaba Anda, maka Anda akan
memperoleh keuntungan sebagai berikut:
 Dalam menjalankan bisnis waralaba, Anda tidak sendirian. Hal ini
  karena untuk mendirikan PT harus tersedia minimal 2 orang yang
  saling mengikaktkan diri dalam perjanjian. Orang-orang di sekitar
  Anda, yang memiliki visi dan misi usaha yang sama dengan Anda,
  akan berjalan bersama Anda untuk mengembangkan bisnis yang
  menjadi passion Anda. Anda tidak memikirkan bisnis waralaba Anda
  sendirian.
 Modal PT terbagi dalam saham, dan setiap pendiri PT wajib
  mengambil bagian dari saham tersebut. Sebagai salah satu pemegang
  saham, Anda tidak menanggung sendiri modal waralaba Anda. Anda
  memiliki partner yang siap merogoh koceknya untuk sama-sama
  bejibaku mengembangkan bisnis. Bahkan, atas nama PT, anda dapat
  meminjam kredit ke bank. Tapi jangan lupa, seperti halnya dalam
  berbagi modal, maka dalam keuntungan Anda juga harus berbagi
  deviden dengan partner anda.
                                                    Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                          www.legalakses.com

 Sebagai pendiri dan pemegang saham PT, Anda dapat mengatur
  sendiri organisasi perusahaan Anda menjadi mesin bisnis yang
  efektif. Selain memiliki perangkat pelaksana (eksekutor) yang
  dipegang oleh Direksi/Direktur, Anda juga mempunyai Komisaris
  dan forum RUPS untuk mengawasi pelaksanaan bisnis Anda.
Diatas hanya tiga dari banyak keuntungan mendirikan PT. Jika Anda
berniat mendirikan badan usaha jenis ini, pertama-tama Anda perlu
mendatangi Notaris untuk membuat Akta Pendirian PT. Notaris akan
membuatkan Anda Akta Pendirian itu sampai memperoleh persetujuan
dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusannya
(SK Menteri). PT Anda baru sah dan eksis sebagai badan hukum jika
telah memperoleh SK Menteri tersebut. Sebaliknya, tanpa SK Menteri,
badan hukum PT belum muncul, dan Akta Pendirian yang dibuat Notaris
hanya mengikat para pihak yang mendirikannnya (belum mengikat
pihak ketiga diluar pendiri).
Untuk mulai menjalankan usahanya, sebuah PT memerlukan
seperangkat perizinan. Perizinan PT pada prinsipnya terdiri dari 2 jenis,
perizinan umum dan perizinan khusus. Perizinan umum merupakan
perizinan yang mendukung secara umum seksitensi sebuah PT,
misalnya Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Surat Keterangan Pengusaha Kena
Pajak (SPPKP). Perizinan lainnya, yaitu perizinan khusus, keperluannya
tergantung dari jenis usaha yang dilakukan. Misalnya, sebuah
perusahaan waralaba memerlukan Surat Tanda Daftar Waralaba
(STPW), demikian halnya perusahaan jasa konstruksi (kontraktor)
memerlukan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
Daftar perizinan diatas barulah izin-izin utama. Oleh karena PT
merupakan organisasi perusahaan modern, yang umumnya terbagi
dalam banyak subordinat (divisi dan departemen) dan lini fungsi, maka
perizinan-perizinan lainnya juga diperlukan. Di bidang ketenagakerjaan
perusahaan, sebuah PT memerlukan Peraturan Perusahaan (PP) atau
Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Untuk ekspor-impor, PT memerlukan
Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan Angka Pengenal Importir (API).
Juga untuk penggunaan lokasi usaha, sebuah PT memerlukan Surat Izin
Tempat Usaha (SITU), Undang-undang Gangguan atau Hinder
                                                  Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                        www.legalakses.com

Ordonantie (HO), bahkan Izin Lokasi. Perizinan-perizinan ini merupakan
penopang dari eksistensi sebuah PT.
Jika Anda mendatangi Notaris dan minta dibuatkan Akta Pendirian PT,
maka sebaiknya lengkap satu paket beserta perizinan utamanya (SKDP,
SIUP, TDP, NPWP, SPPKP). Beberapa Notaris selain menyediakan jasa
pembuatan dokumen otentik juga memberikan jasa pengurusan
perizinan. Untuk perizinan khusus, misalnya sertifikat Hak Kekayaan
Intelektual, izin ekspor/impor atau izin khusus perdagangan, anda
dapat menggunakan jasa konsultan atau agen perizinan jika ingin
mengurangi pekerjaan adminsitrasi Anda.

MEMBUAT PERJANJIAN WARALABA
Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan
Waralaba menentukan, bahwa penyelenggaraan waralaba harus
dilakukan berdasarkan Perjanjian Waralaba. Hubungan antara Pemberi
Waralaba dan Penerima Waralaba harus ditentukan dalam perjanjian
tertulis. Permendag juga telah menentukan klausul apa saja yang harus
dimasukan kedalam Perjanjian Waralaba.
Pada dasarnya Perjanjian Waralaba sama seperti perjanjian pada
umumnya, yaitu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Bedanya, dalam Perjanjian
Waralaba telah ditentukam secara khusus, berdasarkan Permendag, hal-
hal apa saja yang harus dimasukan kedalam Perjanjian Waralaba.
Perjanjian adalah Perbuaatan hukum dengan mana satu orang atau
lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Sebagai suatu perbuatan hukum, perjanjian merupakan perbuatan yang
mempunyai akibat hukum. Karena hukum berisi hak dan kewajiban,
maka perjanjian merupakan salah satu cara untuk memperoleh
seperangkat hak dan kewajiban tersebut. Perbuatan itu dapat meliputi
perbuatan menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak
melakukan sesuatu.
Sebagai perbuatan hukum, Perjanjian bersifat timbal balik, yaitu
melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatan.
Dalam Perjanjian Waralaba, kedua pihak itu meliputi Pemberi Waralaba
dan Penerima Waralaba. Pemberi Waralaba berkewajiban menyerahkan
                                                 Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                       www.legalakses.com

hak khusus waralabanya kepada Penerima Waralaba, dan sebaliknya
Penerima Waralaba berhak untuk menggunakan logo dan merek milik
Pemberi Waralaba di setiap gerainya.
Agar Perjanjian Waralaba sah dan mengikat secara hukum, perjanjian
itu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Tidak terpenuhinya
syarat ini bisa membuat Perjanjian Waralaba menjadi tidak sah.
Menurut pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian terdiri dari:
1.   Syarat Subyektif, syarat mengenai subyek atau para pihak yang
     membuat perjanjian, yaitu Pemberi Waralaba dan Penerima
     Waralaba. Syarat ini meliputi:
     - Kata Sepakat
        Syarat pertama adalah adanya kata sepakat diantara Pemberi
        dan Penerima Waralaba. Kata sepakat berarti adanya titik
        temu (a meeting of the minds) diantara Pemberi dan Penerima
        Waralaba: berapa besarnya royalti? Bagaimana proses
        pembinaan kepada Penerima Waralaba? Pertemuan kedua
        kepentingan ini akan mencapai titik keseimbangan dalam
        kesepakatan yang merupakan “spirit” dari perjanjian.
     - Cakap
        Cakap berarti mampu melakukan perbuatan hukum. Pada
        prinsipnya, semua orang berhak melakukan perbuatan hukum:
        setiap orang dapat membuat Perjanjian Waralaba. Dalam
        prinsip ini yang dimaksud “orang” adalah orang perseorangan
        termasuk badan hukum. Menurut hukum, mereka yang tidak
        cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang
        belum dewasa (belum 21 tahun), orang yang berada dibawah
        pengampuan, dan pihak-pihak tertentu yang oleh undang-
        undang memang dilarang. Pemberi Waralaba, misalnya sebuah
        PT, meskipun perizinannya lengkap namun dapat dianggap
        tidak cakap untuk membuat Perjanjian Waralaba jika,
        misalnya, tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
        (STPW).
2.   Syarat Obyektif, syarat mengenai obyek perjanjian, yaitu bisnis
     waralabanya itu sendiri. Syarat ini meliputi:
                                                 Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                       www.legalakses.com

     - Suatu Hal Tertentu
       Suatu hal tertentu berarti obyek perjanjian harus terang dan
       jelas, dapat ditentukan baik jenis maupun jumlahnya. Dalam
       Perjanjian Waralaba, syarat ini misalnya dapat dilihat pada
       Prospektus Penawaran Warlaba. Dalam Prospektus, Pemberi
       Waralaba memberikan deskripsi lengkap tentang spesifikasi
       waralabanya: jenis barang atau jasa yang diperdagangkan,
       legalitas usaha Pemberi Waralaba, sejarah, organisasi, laporan
       keuangan, besarnya royalti atau fee, proses pembinaan
       Penerima waralaba dan penggunaan hak kekayaan intelektual.
     - Suatu Sebab Yang Halal
       Suatu sebab yang halal berarti obyek yang diperjanjikan,
       waralaba, bukanlah obyek yang terlarang, tapi diperbolehkan
       oleh hukum.
Selain ketentuan umum diatas, Perjanjian Waralaba juga harus
mengatur ketentuan-ketentuan khusus sebagaimana ditentukan dalam
Permendag. Ketentuan khusus itu meliputi:
1.   Data identitas para pihak
     Klausul ini meliputi ketentuan tentang data identitas Pemberi
     Waralaba dan Penerima Waralaba, yang meliputi bentuk badan
     usaha (perseorangan ataukah badan hukum) dan nama serta
     domisili para pihak.
2.   Jenis hak kekayaan intelektual
     Klausul ini meliputi ketentuan tentang jenis dan nomor sertifikat
     hak kekayaan intelektual, yaitu merek, hak cipta, rahasia dagang
     maupun paten.
3.   Kegiatan usaha waralaba yang diperjanjikan
     Kalusul ini meliputi hubungan bisnis diantara Pemberi Waralaba
     dan Penerima Waralaba, baik kegiatan operasional maupun
     manajemen. Misalnya, suplai produk dan cara menyajikannya.
4.   Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba
     Klausul ini meliputi ketentuan tentang bagaimana menentukan
     besarnya royalti untuk Pemberi Waralaba, pembinaan yang
     diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba,
                                                 Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                       www.legalakses.com

     dan hak Penerima Waralaba untuk menggunakan hak merek milik
     Pemberi Waralaba.
5.   Bantuan kepada Penerima Waralaba
     Kalusul ini meliputi ketentuan tentang menentukan bagaimana
     proses pemberian bantuan dari Pemberi Waralaba kepada
     Penerima Waralaba, yaitu yang meliputi fasilitas, bimbingan dan
     pelatihan serta pemasaran.
6.   Batasan wilayah usaha
     Klausul ini meliputi ketentuan tentang seberapa luas batasan
     wilayah usaha Penerima Waralaba yang diberikan oleh Pemberi
     Waralaba.
7.   Jangka waktu perjanjian
     Kalusul ini meliputi ketentuan tentang seberapa lama waralaba
     akan berlangsung diantara Pemberi Waralaba dan Penerima
     Waralaba, dan bagaimana proses perpanjangan kontraknya.
8.   Royalti
     Kalusul ini meliputi ketentuan tentang cara menghitung imbalan
     atau royalti dan jangka waktu pembayarannya.
9.   Cara penyelesaian sengketa
     Kalausul ini menentukan tentang bagaimana cara menyelesaikan
     sengketa yang terjadi diantara Pemberi Waralaba dan Penerima
     Waralaba, apakah cukup dengan musyawarah, dan kapan harus ke
     pengadilan atau arbitrase.
Tidak terpenuhinya syarat-syarat diatas dapat menyebabkan Perjanjian
Waralaba menjadi tidak sah. Perjanjian yang tidak memenuhi salah satu
syarat subyektif dapat dimintakan pembatalan (canceling) oleh salah
satu pihak. Pembatalan itu dapat diajukan melalui pengadilan.
Sebaliknya, apabila tidak sahnya perjanjian disebabkan karena tidak
terpenuhinya syarat obyektif, maka perjanjian tersebut batal demi
hukum (nul and void), yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak
pernah ada perjanjian.
                                                   Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                         www.legalakses.com

Perjanjian Waralaba harus dibuat dalam bentuk tertulis. Selain tertulis,
perjanjian itu juga harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Apabila
Perjanjian Waralaba dibuat dalam bahasa asing, misalnya dalam rangka
franchise dari luar negeri, maka perjanjian itu harus diterjemahkan
kedalam bahasa Indonesia. Sebelum ditandatangani, naskah Perjanjian
waralaba harus telah disampaikan oleh Pemberi Waralaba kepada
Penerima Waralaba 2 minggu sebelum penandatanganan.
Pemberi Waralaba tidak dapat menunjuk seseorang sebagai Penerima
Waralaba apabila orang tersebut mempunyai hubungan pengendalian
terhadap badan usaha Pemberi Waralaba (baik langsung maupun tidak
langsung). Misalnya, dalam hal Pemberi Waralaba adalah sebuah badan
hukum PT, maka Pemberi Waralaba tidak dapat menunjuk Direktur
badan usahanya sebagai salah satu Penerima Waralaba. Dalam
organisasi Pemberi Waralaba, Direktur merupakan pengendali langsung
dari Pemberi Waralaba.
Apabila Pemberi Waralaba melakukan pemutusan Perjanjian Waralaba
secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir, Pemberi Waralaba
tidak dapat menunjuk Penerima Waralaba yang baru untuk wilayah
usaha yang sama. Penunjukan itu baru dapat dilakukan apabila diantara
Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba telah tercapai kesepakatan
untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka (clean break), atau
telah diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
Suatu Perjanjian Waralaba dapat memuat klausul Waralaba Lanjutan,
yaitu pemberian hak kepada Penerima Waralaba untuk menunjuk
Penerima Waralaba selanjutnya. Penerima Waralaba yang diberi hak
untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan ini harus memiliki dan
melaksanakan sendiri paling sedikit satu tempat usaha waralaba.
Dalam pelaksanaannya, jika terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian
Waralaba, misalnya Penerima Waralaba tidak melaksanakan
kewajibannya membayar royalti kepada Pemberi Waralaba, maka
Pemberi Waralaba dapat memutuskan hubungan bisnis waralabanya
dengan Penerima Waralaba. Pemberi Waralaba dapat menuntut agar
Penerima Waralaba tidak lagi menggunakan merek dan proses
penjualan barang yang diwaralabakan.
Setelah ditandatangani, Perjanjian Waralaba harus didaftarkan ke
Kementerian Perdagangan. Pihak yang harus mendaftarkan adalah
                                                  Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                        www.legalakses.com

Penerima Waralaba. Penerima Waralaba yang telah mendaftarkan
perjanjian waralabanya akan menerima Surat Tanda Pendaftaran
Waralaba (STPW). STPW merupakan syarat yang wajib dimiliki
Penerima Waralaba dalam menyelenggarakan waralabanya.

MEMBUAT PROSEPKTUS PENAWARAN WARALABA
Sebelum membuat Perjanjian Waralaba, terlebih dahulu Pemberi
Waralaba harus mengajukan Prospektus Penawaran Waralaba kepada
calon Penerima Waralaba. Prospektus itu memberi gambaran kepada
Penerima Waralaba mengenai bisnis waralaba yang ditawarkan
kepadanya. Agar tidak membeli kucing dalam karung, maka Penerima
Waralaba berkepentingan untuk menilai lebih dulu plus-minus bisnis
yang akan dijajakinya. Prospektus Penawaran Waralaba merupakan
referensi utama dalam penilaian tersebut.
Prospektus Penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis dari
Pemberi Waralaba mengenai bisnis waralabanya. Pengajuan Prospektus
Penawaran Waralaba kepada Penerima Waralaba dilakukan pada saat
penawaran. Prospektus Penawaran Waralaba minimal harus memuat:

1. Identitas Pemberi Waralaba.
  Bagian ini memuat identitas perorangan apabila pemilik usaha
  adalah perseorangan, yaitu dengan mecocokan Kartu Tanda
  Penduduknya. Jika Pemberi Waralaba adalah badan usaha, maka
  identitas itu meliputi juga identitas badan usaha: Akta Pendirian dan
  Perubahannya, izin-izin terkait, dan identitas para pengurus.
2. Legalitas Usaha Pemberi Waralaba
  Bagian ini memuat uraian mengenai aspek legal pemilik usaha,
  seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), serta perizinan teknis
  dan operasional lainnya.
3. Sejarah Kegiatan Usaha
  Bagian ini memuat uraian mengenai pendirian usaha, kegiatan dan
  pengembangannya.
4. Struktur Organisasi Pemberi Waralaba
                                                 Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                       www.legalakses.com

  Bagian ini memuat uraian mengenai struktur organisasi usaha
  Pemberi Waralaba, mulai dari Pemegang Saham, Direksi, Komisaris,
  dan bila perlu sampai level manajemen.
5. Laporan Keuangan 2 Tahun Terakhir
  Bagian ini memuat uraian mengenai laporan keuangan Pemberi
  Waralaba untuk 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan
  publik (kecuali untuk usaha mikro dan kecil).
6. Jumlah Tempat Usaha
  Bagian ini memuat uraian mengenai jumlah outlet/gerai waralaba di
  Indonesia untuk waralaba lokal, atau negara domisili outlet/gerai
  untuk Pemberi Waralaba luar negeri.
7. Daftar Penerima Waralaba
  Bagian ini memuat uraian mengeni daftar nama dan alamat
  perusahaan Penerima Waralaba, baik di dalam negeri maupun di luar
  negeri.
8. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba
  Seperti halnya Perjanjian Waralaba, Prospektus Penawaran
  Waralaba juga berisi hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima
  Waralaba, seperti royalti yang harus dibayar kepada Penerima
  Waralaba, pembinaan yang diberikan oleh Pemberi Waralaba, dan
  hak menggunakan kekayaan intelektual dalam Waralaba.
Sebelum Pemberi Waralaba menyampaikan Prospektus Penawaran
Waralaba kepada Penerima Waralaba, terlebih dahulu Prospektus itu
harus didaftarkan oleh Pemberi Waralaba. Pendaftaran itu dilakukan ke
Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Bina Usaha Perdagangan.
Setelah didaftarkan, Pemberi Waralaba akan memperoleh Surat Tanda
Pendaftaran Waralaba (STPW).
Pemberi Waralaba harus mengajukan Prospektus Penawaran Waralaba
yang telah terdaftar itu kepada Penerima Waralaba sebelum kedua
belah pihak menandatangani Perjanjian Waralaba. Penyampaian
Prospektus itu dilakukan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum
penandatangan. Prospektus Penawaran Waralaba harus dibuat dalam
                                               Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                     www.legalakses.com

bahasa Indonesia, dan jika dibuat dalam bahasa asing harus
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
Untuk menjalankan waralaba, Pemberi Waralaba dan Penerima
Waralaba masing-masing harus mempunyai Surat Tanda Pendaftaran
Waralaba (STPW). Pemberi Waralaba dapat memperoleh STPW setelah
ia mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralabanya, sedangkan
Penerima Waralaba memperoleh STPW itu setelah ia mendaftarkan
Perjanjian Waralabanya.

Untuk memperoleh STPW, pertama-tama Pemberi Waralaba harus
membuat Prospektus Penawaran Waralaba. STPW tersebut diperoleh
Pemberi Waralaba setelah ia mendaftarkan Prospektus Penawaran
Waralabanya ke Kementerian Perdagangan. Dengan diperolehnya
STPW, Pemberi Waralaba berhak untuk melakukan penawaran
waralaba kepada calon Penerima Waralaba. Jika Pemberi Waralaba dan
calon Penerima Waralaba sepakat untuk menjalankan waralaba
bersama, mereka membuat Perjanjian Waralaba.

Setelah ditandatanganinya Perjanjian Waralaba oleh Pemberi Waralaba
dan Penerima Waralaba, Penerima Waralaba harus mendaftarkan
perjanjian itu ke Kementerian Perdagangan. Sebagai hasil dari
pendaftaran, Penerima Waralaba akan memperoleh STPW. STPW
merupakan izin wajib agar Penerima Waralaba dapat menjalankan
usaha waralabanya.
STPW berlaku untuk jangka waktu selama 5 tahun. Jika STPW berakhir
dan Perjanjian Waralabanya belum berakhir, STPW dapat diperpanjang
untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya. Proses permohonan dan
penerbitan STPW itu tidak dikenakan biaya. Permohonan STPW harus
ditandatangni oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab
perusahaan.
Untuk memperoleh STPW, pemohon harus mengajukan Surat
Permohonan. Dalam Surat Permohonan, pemilik dan pengurus serta
penanggungjawab perusahaan harus menandatangani permohonan
tersebut. Selain oleh Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba
                                                          Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                                www.legalakses.com

sendiri, Surat Permohonan juga bisa ditandatangani oleh pihak lain
berdasarkan Surat Kuasa.
Untuk Prospektus dari waralaba yang berasal dari luar negeri, pertama-
tama Prospektus itu harus dilegalisir oleh Public Notary. Legalisir itu
diajukan dengan melampirkan surat keterangan dari Atase Perdagangan
RI atau Pejabat Kantor Perwakilan RI di negara asal.
Penerbitan STPW dilakukan dalam jangka waktu 2 hari kerja setelah
diterimanya Surat Permohonan STPW dan persyaratannya secara
lengkap dan benar. Jika persyaratan belum lengkap dan benar, maka
pejabat penerbit STPW akan menolak penerbitan STPW yang diajukan.
Untuk permohonan STPW yang ditolak, pemohon masih dapat
mengajukan kembali permohonan STPW-nya.
Sebelum STPW diterbitkan, jika diperlukan, pejabat penerbit STPW
dapat meminta pemohon untuk melakukan presentasi mengenai
kegiatan usaha waralabanya. Presentasi itu dilakukan di hadapan tim
penilai. Hasil penilaian dari tim penilai merupakan rekomendasi
persetujuan penerbitan STPW.

Lampiran Surat Permohonan STPW

Lampiran-lampiran yang diperlukan dalam mengajukan Surat Permohonan STPW:
1.    Permohonan Baru STPW
      a. Pemberi Waralaba
                Pemberi Waralaba
                 - Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba
                 - Fotokoi Perizinan Waralaba
                 - Fotokopi Izin Usaha
                 - Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI
                 - Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan
                 - Kompisisi penggunaan tenaga kerja
                 - Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan

              Pemberi Waralaba Lanjutan
             -   Fotokopi Izin Usaha
             -   Fotokopi Prospektus Penawarana Waralaba
             -   Fotokopi STPW sebagai Penerima Waralaba
             -   Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang
                 mendapat pengesahan dari Instansi Berwenang
             -   Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI
                                                          Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                                www.legalakses.com

               -   Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan
               -   Komposisi Penggunaan Tenaga Kerja
               -   Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan
     b. Penerima Waralaba
           Penerima Waralaba
           
          -   Fotokopi Izin Usaha
          -   Fotokopi Prospektus Penawarana Waralana dari Pemberi Waralaba
          -   Fotokopi Perjanjian Waralaba
          -   Fotokopi STPW Pemberi Waralaba
          -   Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang
              mendapat pengesahan dari Instansi Berwenang
          -   Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI
          -   Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan
          -   Komposisi Penggunaan Tenaga Kerja
          -   Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan
         Penerima Waralaba Lanjutan
          -   Fotokopi Izin Usaha
          -   Fotokopi Prospektus Penawarana Waralana dari Pemberi Waralaba
          -   Fotokopi Perjanjian Waralaba
          -   Fotokopi STPW Pemberi Waralaba Lanjutan
          -   Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang
              mendapat pengesahan dari Instansi Berwenang
          -   Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI
          -   Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan
          -   Komposisi Penggunaan Tenaga Kerja
          -   Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan
2.   Permohonan Perpanjangan STPW
       -       Asli STPW
       -       Dokumen-dokumen lain yang telah mengalami perubahan data dari
               dokumen yang disampaiakan 5 tahun sebelumnya.
       -       Laporan penggunaan produk dalam negeri.



KEWAJIBAN MENGGUNAKAN LOGO WARALABA
Logo Waralaba adalah tanda pengenal yang berupa simbol atau huruf,
yang digunakan sebagai identitas kantor pusat dan outlet atau gerai
Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Logo Waralaba itu
diberikan oleh Menteri Perdagangan.
Setelah memperoleh STPW, baik Pemberi Waralaba maupun Penerima
Waralaba wajib menggunakan logo tersebut. Cara penggunaannya
adalah dengan memasangnya pada tempat terbuka dan mudah dilihat,
baik di kantor pusat maupun di outlet waralaba.
                                                        Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                              www.legalakses.com

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang telah memperoleh
STPW dan tidak memasang Logo Waralaba dapat dikenakan sanksi.
Sanksi itu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara masa
laku STPW sampai pencabutan STPW. Demikian Permendag Nomor
60/M-DAG/PER/9/2013 mewajibkan penggunaan Logo Waralaba.


Spesifikasi Logo Waralaba




Keterangan Logo Waralaba:
    1.   Logo Waralaba memiliki 2 komponen, yaitu simbol logo berupa lambang
         Waralaba dan tulisan “Kementerian Perdagangan”. Simbol logo merupakan
         identitas pelaku usaha yang melakukan usahanya dengan sistem waralaba,
         sedangkan tulisan “Kementerian Perdagangan” merupakan lembaga yang
         bertugas membina dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan dalam
         kegiatan usaha dengan sistem waralaba.
    2.   Unsur berbentuk “kotak” melambangkan ketangguhan perusahaan dalam
         mengembangkan usaha serta kepedulian terhadap kemitraan usaha dengan
         sistem waralaba.
    3.   Tulisan “Waralaba Indonesia Terdaftar” menandakan bahwa perusahaan
         tersebut telah terdaftar di Kementerian Perdagangan.
    4.   Ukuran kotak: kotak grafik utama berukuran 15,5 cm x 15,5 cm, outer
         rectangular box berukuran 11,2 cm x 2 cm, dan inner rectangular box
         berukuran 5,7 cm x 9,8 cm.
    5.   Bentuk penyajian: Raised Metal Placque.
    6.   Panduan warna: blackmetalic dan silvermetalic.
    7.   Jenis dan ukuran font: kata “WARALABA INDONESIA” (Bangla MN, 27,5 pt),
         huruf “W” (Cambria, 200 pt), kata “KEMENTERIAN PERDAGANGAN” (Bangla
         MN, 20,5 pt).
Sumber: Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/9/2013 Tentang Kewajiban Penggunaan
Logo Waralaba.
                                                 Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                       www.legalakses.com

WARALABA JASA MAKANAN DAN MINUMAN
Untuk Waralaba bidang kuliner, regulasi secara khusus mengaturnya
dalam Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 Tentang kemitraan
Waralaba Dalam Usaha Makanan dan Minuman. Permendag itu
membatasi usaha makanan dan minuman secara khusus yang hanya
meliputi restauran, rumah makan, bar (rumah minum), dan kafe.
Baik Pemberi Waralaba maupun Penerima waralaba, dalam
mengembangkan bisnis kulinernya, dapat melakukan pendirian outlet
atau gerai dengan beberapa alternatif pilihan: dikelola sendiri,
diwaralabakan, atau dikerjasamakan dengan pola penyertaan modal.
Pemilikan dan pengelolaan sendiri itu (company owned outlet) hanya
dapat dilakukan sampai maksimal 250 outlet. Jika pemilik bisnis ingin
menambah sampai lebih dari 250 outlet, maka penambahan itu hanya
bisa dilakukan dengan cara diwaralabakan atau kerja sama penyertaan
modal.
Kerja sama penyertaan modal adalah kerja sama pengembangan outlet
waralaba makanan dan minuman dengan jumlah prosentase tertentu.
Jumlah prosentase itu meliputi:
 Pernyertaan modal dengan nilai investasi kurang dari Rp.
  10.000.000.000, maka jumlah penyertaan modal pihak lain minimal
  40%.
 Pernyertaan modal dengan niai investasi lebih dari Rp.
  10.000.000.000, maka jumlah penyertaan modal pihak lain minimal
  30%.
Ketentuan lainnya tentang waralaba makan dan minuman:
 Pemberian waralaba makanan dan minuman harus mengutamakan
  usaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima
  Waralaba atau penyerta modal.
 Pelaku usaha waralaba harus menggunaan bahan baku dan peralatan
  produksinya minimal 80% berasal dari dalam negeri.
 Pemberi Waralaba harus memberikan pembinaan kepada Penerima
  Waralaba atau Penyerta Modal dalam bentuk pelatihan dan petunjuk
  pengelolaan usaha waralaba.
                                                        Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                              www.legalakses.com

   Restauran
    Usaha Penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan pembuatan,
    peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian dalam satu
    tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
   Rumah Makan
    Usaha Penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan
    perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian dalam satu tempat tetap
    yang tidak berpindah-pindah. Bedanya dengan restauran, Rumah Makan tidak
    harus dilengkapi dengan proses “pembuatan”.
   Bar
    Usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan
    peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian dalam satu
    tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
   Kafe
    Penyediaan makanan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan
    perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajiannya di dalam
    satu tempat yang tetap.



SANKSI
Apabila Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba tidak mendaftarkan
usaha Waralabanya, maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, sesuai
kewenangannya       masing-masing,   dapat   mengenakan     sanksi
administratif berupa:
    Peringatan Tertulis
     Sanksi ini diberikan kepada:
       -   Pemberi Waralaba
           Pemberi Waralaba dapat dikenakan sanksi peringatan
           tertulis apabila tidak melakukan pembinaan kepada
           Penerima Waralaba dan tidak melakukan pendaftaran
           Prospektus Penawarana Waralaba.
       -   Penerima Waralaba
           Penerima Waralaba dapat dikenakan sanksi peringatan
           tertulis apabila tidak melakukan pendaftaran Perjanjian
           Waralaba.
                                               Mendirikan Bisnis Waralaba
                                                     www.legalakses.com

    Peringatan tertulis dapat diberikan maksimal 3 kali dalam
    tenggang waktu masing-masing 2 minggu (sejak tanggal surat
    peringatan sebelumnya diterbitkan).
   Denda
    Sanksi denda dapat dikenakan kepada Pemberi Waralaba
    dan/atau Penerima Waralaba apabila setelah diterbitkannya surat
    peringatan tertulis ke-3:
     -   Pemberi Waralaba tidak melakukan pendaftaran Prospektus
         Penawaran Waralaba.
     -   Penerima Waralaba tidak melakukan pendaftaran Perjanjian
         Waralaba.
     Denda itu dapat dikenakan sampai maksimal Rp. 100.000.000.
   Pencabutan STPW.
    Pencabutan STPW dilakukan terhadap Pemberi Waralaba yang
    tidak melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba setelah
    diterbitkannya surat peringatan tertulis ke-3.


                             -O-
                     Mendirikan Bisnis Waralaba
                           www.legalakses.com




www.legalakses.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:5/31/2014
language:Unknown
pages:24