Docstoc

TINJAUAN KRITIS PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH SULAWESI TENGGARA.docx

Document Sample
TINJAUAN KRITIS PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH SULAWESI TENGGARA.docx Powered By Docstoc
					          MAKALAH EKONOMI REGIONAL
TINJAUAN KRITIS PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH
              SULAWESI TENGGARA




                   Oleh :

                 MARWAN
                 G2FI 13 011




        PROGRAM PASCASARJANA
         UNIVERSITAS HALUOLEO
               KENDARI
                 2014
                                         BAB I
                                     PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan
masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola
kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu
lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan
ekonomi) dalam wilayah tersebut.
Masalah pokok dalam pembangunan daerah berada pada penekanan terhadap kebijakan-
kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan
(endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia,
kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Sehingga kita peru melakukan
pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan
untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.
Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat dalam era otonomi
daerah. Hal ini cukup logis, karena dalam era otonomi daerah masing-masing daerah
berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, guna meningkatkan
kemakmuran masyarakatnya. Oleh karena itu, pembahasan tentang struktur dan faktor
penentu pertumbuhan daerah akan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah dalam
menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
di daerahnya.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2013 mengalami penurunan
yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi
Sulawesi Tenggara pada tahun 2011 mencapai 8,68 persen kemudian mengalami
peningkatan yang signifikan sebesar 10,4 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2013
pertumbuhan ekonomi Sultra hanya mencapai 7,28 persen. Dengan kondisi seperti ini
mempengaruhi kondisi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan. Tingkat
pengangguran terbuka meningkat dari 4,11 persen pada tahun 2012 menjadi 4,46 persen
pada tahun 2013, demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang meningkat dari 13,06
persen pada tahun 2012 menjadi 13,37 persen pada tahun 2013. Menurut Gubernur
Provinsi Sulawesi Tenggara Nur Alam dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ) tahun 2013, penyebab dari menurunnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi
Tenggara adalah pemberlakuan Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 yang
mengharuskan daerah menghentikan ekspor bahan mentah. Strategi yang akan ditempuh
Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nur Alam dalam rangka mewujudkan pertumbuhan
ekonomi adalah dengan mendorong terwujudnya pengembangan industri pertambangan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan mempercepat pembangunan infrastruktur
wilayah dalam mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian, dengan jalan
melakukan transformasi ekonomi sektor primer ke sektor sekunder dan tersier melalui
industrialisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi komoditas
unggulan terutama pertanian dan pertambangan (Kendari Pos, 6 Mei 2014).
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan pokok yang akan dilihat dalam makalah ini
adalah :
1. Bagaimana kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi
    Sulawesi Tenggara ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi menurunnya kontribusi sektor
    pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara pada
    tahun 2013 ?
3. Bagaimana strategi pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara ?

Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk :
1. Menganalisis kontibusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi di
    Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya kontribusi sektor
    pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara pada
    tahun 2013.
3. Merumuskan strategi pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
                                        BAB II
                                     PEMBAHASAN

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional,
diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki
keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk
memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki
nilai ekonomi tinggi. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan
daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan
ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan
lapangan pekerjaan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut geliat
perekonomian terutama dalam sektor pertambangan sangat besar, tidak terkecuali di
Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.  Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi
    Tenggara
Untuk melihat kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan Ekonomi Provinsi
Sulawesi Tenggara dapat dilihat dalam PDRB. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang
dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah
seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.
PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor
perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pengertian nilai tambah bruto
adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara (intermediate cost).

Pertumbuhan ekonomi daerah yang tercantum dalam PDRB terbagi dalam sembilan sektor,
dari masing-masing sektor tersebut menunjukkan sumbangannya terhadap perekonomian
di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk melihat kontribusi sektor pertambangan terhadap
PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut :
      Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara 2010-2013
                      Sektoral                       2010      2011  2012     2013
   1. Pertanian                                     1,20% 4,57% 4,08% 4,92%
   2. Pertambangan & Penggalian                     22,99% 32,66% 43,03% 6,74%
   3. Industri Pengolahan                           18,77% 1,61% 2,35% 4,73%
   4. Listrik, Gas & Air Bersih                     8,62% 15,54% 20,38% 13,97%
   5. Bangunan                                      15,83% 8,62% 12,64% 8,82%
   6. Perdagangan, Hotel & Restoran                 12,09% 10,50% 11,92% 9,89%
   7. Angkutan & Komunikasi                         9,04% 7,78% 9,83% 7,17%
   8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 12,61% 11,21% 10,98% 13,12%
   9. Jasa-jasa                                     1,35% 5,65% 7,44% 6,04%
                    TOTAL PDRB                       8,21% 8,15% 10,41% 7,28%
     Sumber : BPS Sultra
Pada Tabel 1 diatas pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan galian mengalami
peningkatan yang signifikan pada tahun 2010 sebesar 22,99 persen, meningkat menjadi
32,66 persen pada tahun 2011, pada tahun 2012 meningkat menjadi 43,03 persen dan
menurun drastis pada tahun 2013 sebesar 6,74 persen. Penurunan tingkat pertumbuhan
sektor pertambangan pada tahun 2013 disebabkan oleh pemberlakuan Undang-Undang
Minerba No. 4 Tahun 2009 tentang pelarangan aktivitas ekspor hasil mineral mentah yang
menyebabkan berhentinya mayoritas aktivitas pertambangan dan penggalian bahan
tambang bagi hampir seluruh pelaku usaha tambang di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Demikian pula jika dilihat dari kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian
Provinsi Sulawesi Tenggara menurun drastis dari 3,1 persen pada tahun 2012 menjadi 0,63
persen pada tahun 2013.

        Tabel 2. Kontribusi Pertumbuhan Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara 2010-2013
                          Sektoral                     2010     2011     2012     2013
   1.     Pertanian                                  1,08% 1,38% 1,19% 1,35%
   2.     Pertambangan & Penggalian                  1,72% 1,72% 3,10% 0,63%
   3.     Industri Pengolahan                        0,14% 0,14% 0,20% 0,38%
   4.     Listrik, Gas & Air Bersih                  0,12% 0,12% 0,16% 0,12%
   5.     Bangunan                                   0,82% 0,82% 1,19% 0,85%
   6.     Perdagangan, Hotel & Restoran              1,86% 1,86% 2,11% 1,78%
   7.     Angkutan & Komunikasi                      0,71% 0,71% 0,87% 0,63%
   8.     Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 0,72% 0,72% 0,71% 0,86%
   9.     Jasa-jasa                                  0,68% 0,68% 0,87% 0,69%
                        TOTAL PDRB                   8,21% 8,15% 10,41% 7,28%
   Sumber : BPS Sultra


Kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 diperkirakan akan terus
mengalami perlambatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2013, dan akan terus
berlangsung setidaknya sampai dengan tahun 2017 dimana akan dibangunnya pabrik
pemurnian nikel (smelter) di Provinsi Sulawesi Tenggara.

             Tabel 3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara (Sektoral)




Sumber : Bank Indonesia
2.   Faktor yang mempengaruhi menurunnya kontribusi sektor pertambangan terhadap
     pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2013
Berdasarkan pernyataan Gubernur Sultra Nur Alam, penyebab dari menurunnya
pertumbuhan ekonomi di Sultra adalah pemberlakuan Undang-Undang Minerba No. 4
Tahun 2009 yang mengharuskan daerah menghentikan ekspor bahan mentah. Jika kita
melihat Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 tentang pelarangan aktivitas ekspor
hasil mineral mentah, dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 2009 dan mulai
diberlakukan pada 12 Januari 2014, dan pada masa transisi antara periode 2009-2014 tidak
ada satupun investor tambang yang membangun pabrik pemurnian (smelter) di Provinsi
Sulawesi Tenggara. Hal ini sangat memprihatinkan karena jika dilihat dalam konteks
desentralisasi, pemda memiliki kewenangan yang besar untuk menyusun program
pembangunan daerah sesuai kebutuhan lokal. Sehingga desentralisasi sebenarnya menjadi
tantangan bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kualitas perencanaan pembangunan
yang bisa menjawab permasalahan di tingkat lokal dan mampu mengembangkan daerah
sesuai dengan basis keunggulan lokalnya.

Tantangan terbesar dalam percepatan dan perluasan kegiatan pertambangan nikel adalah
menciptakan industri hilir dari pertambangan nikel khususnya dalam proses pemurnian
(refining) hasil produksi nikel. Provinsi Sulawesi Tenggara bahkan Indonesia belum memiliki
fasilitas pemurnian nikel padahal kegiatan pemurnian memberikan nilai tambah yang sangat
tinggi.

                            Gambar 1. Proses Pengolahan Nikel




Sumber : Masterplan P3EI
Faktor utama yang mempengaruhi menurunnya kontribusi sektor pertambangan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara bukan karena pemberlakuan Undang-
Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 yang mengharuskan daerah menghentikan ekspor bahan
mentah tetapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak siap dalam menghadapi
tantangan dalam pembangunan sektor pertambangan. Dengan melihat potensi sektor
pertambangan (nikel) terhadap pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara yang
sangat besar, seharusnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah menyusun rencana
strategis jangka panjang dalam rangka pertumbuhan ekonomi sektoral terutama sektor
pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
penyusunan rencana strategis tersebut antara lain menyangkut :
a) Perbaikan peraturan terkait pertanahan dan memperjelas tata guna lahan melalui tata
     ruang;
b) Dukungan Pemerintah berupa pemberian insentif kepada investor industri padat modal.
c) Peningkatan infrastruktur berupa Pembangkit listrik (ketersediaan energi) untuk
     memenuhi kebutuhan pemrosesan;
d) Peningkatan konektivitas berupa akses jalan antara areal tambang dan fasilitas
     pemrosesan;
e) Peningkatan konektivitas berupa pelabuhan laut yang dapat melayani pengiriman
     peralatan dan bahan baku dari daerah lain.

3. Strategi Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara
Dengan kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperkirakan akan terus
mengalami perlambatan yang cukup signifikan pada tahun 2014, dan akan terus
berlangsung setidaknya sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
harus cepat mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Langkah yang diambil
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah melakukan transformasi ekonomi dari sektor
primer ke sektor sekunder dan tersier melalui industrialisasi. Langkah ini dilakukan untuk
memberi nilai tambah bagi komoditas unggulan terutama pertanian dan pertambangan,
sehingga tidak dipasarkan dalam bentuk barang mentah, tetapi sudah diolah dalam bentuk
barang jadi atau barang setengah jadi.

Langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini sudah baik, tetapi harus
diingat bahwa Pemerintah hanya sebagai agen dalam proses pembangunan ekonomi yang
mempunyai keterbatasan. Pelaku ekonomi adalah para investor yang menanamkan modal
untuk mencari keuntungan. Pemerintah harus menciptakan suatu iklim invetasi yang ramah
bagi investor (business friendly), karena dengan demikian akan mampu menarik investor-
investor dalam dan luar negeri untuk masuk ke suatu daerah yang secara tidak langsung
akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas perekonomian, yang pada
akhirnya juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor-faktor perlu
menjadi perhatian adalah ketersediaan infrastruktur, kepastian hukum, kebijakan investasi,
kualitas sumber daya manusia, serta jaminan kepastian keamanan.
                                        BAB III
                                       PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan
bahwa :
1. Kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi
    Tenggara sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan
    Ekonomi Khusus sangat besar. Hal tersebut dapat dilihat pada kontribusi sektor
    pertambangan terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2010-
    2012.
2. Faktor utama yang mempengaruhi menurunnya kontribusi sektor pertambangan
    terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2013 bukan
    karena pemberlakuan Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 yang mengharuskan
    daerah menghentikan ekspor bahan mentah tetapi Pemerintah Provinsi Sulawesi
    Tenggara tidak siap dalam menghadapi tantangan dalam pembangunan sektor
    pertambangan yang berkelanjutan.
3. Strategi pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah menciptakan
    suatu iklim invetasi yang ramah bagi investor (business friendly) dalam rangka
    transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier melalui
    industrialisasi.


Saran
Berdasarkan hasil pembahasan diatas, beberapa hal yang disarankan penulis adalah :
1. Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang besar dalam
    pembangunan perekonomian di Provinsi Sulawesi Tenggara di setiap tahunnya. Hal ini
    menggambarkan bahwa sektor ini menjadi sektor utama dalam menopang
    pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka disarankan kepada Pemerintah
    Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa transformasi ekonomi pada sektor pertanian menjadi
    prioritas utama.
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar lebih tanggap, responsif dan kreatif dalam
    melihat gejala dan permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi atau mungkin terjadi
    dalam rangka menghasilkan strategi pembangunan yang berkelanjutan.
                                    DAFTAR PUSTAKA

R.I., Bank Indonesia. 2014. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan IV
             Tahun 2013, Kendari : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi
             Tenggara;

R.I., Bank Indonesia. 2013. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan IV
             Tahun 2012, Kendari : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi
             Tenggara;

BPS, Berita Resmi Statistik, Nomor 05/02/Th.VII, 5 Februari 2014;
BPS, Berita Resmi Statistik, Nomor 05/02/74/Th.VI, 05Februari 2013;

R.I., Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. Masterplan Percepatan dan
           Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, Jakarta: Kementrian Koordinator
           Bidang Perekonomian;

"Ekonomi Sultra Merosot", Kendari Pos, Selasa 6 Mei 2014. hal. 1

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/16/2014
language:Unknown
pages:9