sejarah hukum dagang by intannene

VIEWS: 12,673 PAGES: 4

									Nee’s file 2006

SEJARAH HUKUM DAGANG
no

Tahun -1000-1500

1 2

Tempat / Negara Romawi Italia dan Perancis Selatan

Tokoh Kaisar Juristinianus Pedagang setempat

Kitab undangundang Corpus civilis (CIC) Pedagang (Koopmansrecht)

Keterangan

3

1673

Perancis

Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (1643-1715) yaitu Colbert

4

1681

Perancis

Raja Louis XIV (1643-1715) Raja Napoleon Bonaparte

*Mengatur hukum perdagangan yang berlaku di negara jajahan romawi *belum disusun secara sistimatis dan bersifat kedaerahan *dibuat karena penggunaan Hukum Romawi (Corpus Iuris Civilis) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara yang timbul di bidang perdagangan Ordonnance du *Peraturan ini mengatur hukum Commerce pedagang itu sebagai hukum untuk golongan tertentu yaitu kaum pedagang * karena hukum pedagang bersifat kedaerahan dan pada tahun-tahun tersebut bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah,maka disusunlah kitab ini Ordonnance De La * mengatur hukum perdagangan laut Marine (untuk pedagang kota pelabuhan) Code Du Commerce *disusun berdasarkan aturan dalam kitab Ordonnance du Commerce dan Ordonnance De La Marine * merupakan pengaturan mengenai hukum dagang *merupakan mengaturan mengenai

5

1807

Perancis

6

1807

Perancis

Raja Napoleon

Code Civil

Nee’s file 2006

Bonaparte

7

1807-1838

Belanda

--

--

8

1819

Belanda

--

dibuat rancangan kodifikasi hukum dagang

9

1838

Belanda

--

Wetbook van Koophandels (WvK).

hukum perdata/ hukum civil *disusun berdasarkan hukum Romawi (corpus iuris civilis) kodifikasi hukum Perancis tersebut dinyatakan berlaku di Belanda, karena Belanda merupakan jajahan Perancis * dalam rancangan itu tidak dicantumkan pengadilan khusus yang menyelesaikan perkara perniagaan. Maka perkara tersebut di selesaikan di pengadilan biasa *mengatur tentang hukum dagang *mengadaptasi dari kitab Code Du Commerce (Perancis) berdasar asas konkordansi

10 1838

Belanda

J.M. Kemper dan Nicolai

Burgerlijk Wetboek *disusun berdasarkan gabungan antara (BW) hukum kebiasaan/hukum kuno Belanda dan code civil Perancis Kitab Undangundang Hukum Dagang (KUHD) * merupakan turunan belaka dari “Wetboek van Koophandel” dari Belanda yang dibuat atas dasar asas konkordansi (pasal 131 I.S.) *Menggantikan Buku III KUHD Belanda

11 1848

Indonesia

--

12 1896

Indonesia

--

Peraturan Kepailitan di luar KUHD

Nee’s file 2006

13 1948

Indonesia

--

Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHS) No.Kep122/MK/IV/I/1974 No32/M/SK/2/1974 No 30/KPP/I/1974 Tanggal 7Feb1974

*berdasarkan KUHS Belanda (BW) tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum) * SKB MenKeu, Menperindag dan koperasi, MenPerindustrian tentang leasing

14 1974

Indonesia

--

15 1982 16 1984

Indonesia Indonesia

---

UU no 3 thn 1982 Inpres no 5/1984 tanggal 11 April 1984 UU no 15 th 1992

*tentang wajib daftar perusahaan *tentang pedoman penyelenggaraan dan pengendalian Perizinan di bidang Usaha

17 1992

Indonesia

--

*tentang penerbangan yang merupakan Perubahan ordonansi pengaturan udara *tentang pasar modal *merupakan penyempunaan dari uu no 15 tahun 1952

18 1995

Indonesia

--

UU no 8 thn 1995

19 1997 20 1998

Indonesia Indonesia

---

UU no 8 thn 1997 UU no 4 th 1998

*tentang dokumen perusahaan *tentang kepailitan yang merupakan

Nee’s file 2006

penyempurnaan peraturan kepailitan/ Ferordering Vailissement 21 1999 Indonesia -UU no 5 thn 1999 *tentang pelarangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat *tentang perlindungan konsumen

22 1999 23 1999 24 2004

Indonesia Indonesia Indonesia

----

UU no 8 thn 1999

UU no 30 thn 1999 *tentang Arbitrase UU no 24 thn 2004 *penyempurnaan uu no 16/th 2001tentang yayasan. *Gagasan penyusunannya adalah bersumber pada kebiasaan masyarakat dan yuridis UU no 40 thn 2007 *tentang Perseroan Terbatas *merupakan penyempurnaan dari uu no 1 thn 1995 tentang PT yang menghapuskan ketentuan PT dalam Buku KUHD

25 2007

Indonesia

--


								
To top