MAKALAH DEMOKRASI TERPIMPIN

Document Sample
MAKALAH DEMOKRASI TERPIMPIN Powered By Docstoc
					                                        BAB I
                                  PENDAHULUAN


   A. Latar Belakang
       Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 dengan melalui Konstituante
dan rentetan peristiwa-peristiwa politik yang mencapai klimaksnya dalam bulan Juni 1959,
akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk sampai kepada kesimpulan bahwa telah
muncul suatu keadaan kacau yang membahayakan kehidupan negara. Atas kesimpulannya
tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, dalam suatu acara resmi di Istana
Merdeka, mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan
berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka sebuah sistem demokrasi yakni
Demokrasi Terpimpin.
Dekrit yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mendapatkan
sambutan dari masyarakat Republik Indonesia yang pada waktu itu sangat menantikan
kehidupan negara yang stabil. Namun kekuatan dekrit tersebut bukan hanya berasal dari
sambutan yang hangat dari sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi terletak dalam
dukungan yang diberikan oleh unsur-unsur penting negara lainnya, seperti Mahkamah
Agung dan KSAD.1 Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, Kabinet Djuanda dibubarkan
dan pada tanggal 9 Juli 1959, diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut
Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Ir. Djuanda bertindak
sebagai menteri pertama.


B. Permasalahan
Adapun permasalahan yang saya sngkat dalam makalah ini adalah :
- Bagaimana pelaksanaan demokrasi terpimpin
- Bagaimana system ekonomi masa demokrasi terpimpin
- Bagaimana proses pembebasan Irian Barat


C. Tujuan
- Agar mahasiswa mengetahui pelaksanaan demokrasi terpimpin
- Agar mahasiswa mengetahui system ekonomi masa demokrasi terpimpin
- Agar mahasiswa memahami tentang pembebasan Irian Barat




                                            ii
                                           BAB II
                                     KAJIAN PUSTAKA


A. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
1.    Kurun Waktu 1959 – 1965
Pada periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. UUD yang digunakan adalah
UUD 1945 dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Menurut UUD 1945 presiden tidak
bertanggung jawab kepada DPR, presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pengertian
demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila adalah dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, akan tetapi presiden menafsirkan
“terpimpin”, yaitu pimpinan terletak di tangan ‘Pemimpin Besar Revolusi”. Dengan
demikian pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Terjadinya pemusatan kekuasaan di
tangan presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan
UUD 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30
September 1965 (G30S/PKI) yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia.
2.    Pandangan Umum
     1. Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari
        dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno.
     2. Disebut       Demokrasi   terpimpin karena   demokrasi   di   Indonesia   saat   itu
        mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno.
     3. Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan
        saja yaitu presiden.
3.    Tugas Demokrasi terpimpin :
     1. Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak
        setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap
        dan stabil.
     2. Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer atau
        Liberal. Hal ini disebabkan karena: Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan
        presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan Pemerintah
        dilaksanakan oleh partai.
4.    Dampaknya
Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi
(menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan
kekuasaan di tangan presiden).
5.    Pelaksanaan masa Demokrasi Terpimpin :
      a. Kebebasan partai dibatasi


                                              ii
      b. Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala
         pemerintahan.
      c. Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945
      d. Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front
         Nasional.
6.    Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasi terpimpin dari UUD 1945
adalah sebagai berikut.
1.    Kedudukan Presiden
Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi,
kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk kepada Presiden.
Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan
adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana
Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-
partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang
tidak memimpin departemen.
2.    Pembentukan MPRS
Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959.
Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945
pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan
umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang
duduk di MPR.
7.    Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat :
     1. Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan Republik Indonesia,
        dan Setuju pada manifesto Politik.
     2. Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah,
        dan 200 orang wakil golongan.
     3. Tugas MPRS terbatas pada menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
        (GBHN).
3.    Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR
menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan
pembubaran DPR dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong (DPR-GR). Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh presiden. Peraturan
DPRGR juga ditentukan oleh presiden. Sehingga DPRGR harus mengikuti kehendak serta
kebijakan pemerintah. Tindakan presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab
berdasarkan UUD 1945 presiden tidak dapat membubarkan DPR.


                                             ii
Tugas DPR GR adalah sebagai berikut.
     1. Melaksanakan manifesto politik
     2. Mewujudkan amanat penderitaan rakyat
     3. Melaksanakan Demokrasi Terpimpin
4.    Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden
No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri
atas satu orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24
orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan
mengajukan usul kepada pemerintah. Pelaksanaannya kedudukan DPAS juga berada
dibawah pemerintah/presiden sebab presiden adalah ketuanya. Hal ini disebabkan karena
DPAS yang mengusulkan dengan suara bulat agar pidato presiden pada hari kemerdekaan
RI 17 AGUSTUS 1959 yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dikenal
dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN
berdasarkan Penpres No.1 tahun 1960. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang
Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan
Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.
5.    Pembentukan Front Nasional
Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959. Front
Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi
dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuannya adalah menyatukan segala
bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front
Nasional dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Tugas front nasional adalah sebagai
berikut.
     1. Menyelesaikan Revolusi Nasional
     2. Melaksanakan Pembangunan
     3. Mengembalikan Irian Barat
6.    Pembentukan Kabinet Kerja
Tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk kabinet Kerja. Sebagai wakil presiden
diangkatlah Ir. Juanda. Hingga tahun 1964 Kabinet Kerja mengalami tiga kali perombakan
(reshuffle). Program kabinet ini adalah sebagai berikut.
     1. Mencukupi kebutuhan sandang pangan
     2. Menciptakan keamanan negara
     3. Mengembalikan Irian Barat.




                                             ii
                                        BAB III
                               METODE PENELITIAN


 A. Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom
Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang masa demokrasi parlementer
menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdampak pada terancamnya persatuan di Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin
pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan
berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama,
dan Komunis).Tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa. Bagi presiden NASAKOM
merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Presiden yakin bahwa
dengan menerima dan melaksanakan Nasakom maka persatuan Indonesia akan terwujud.
Ajaran Nasakom mulai disebarkan pada masyarakat. Dikeluarkan ajaran Nasakom sama
saja dengan upaya untuk memperkuat kedudukan Presiden sebab jika menolak Nasakom
sama saja dengan menolak presiden.
Kelompok yang kritis terhadap ajaran Nasakom adalah kalangan cendekiawan dan ABRI.
Upaya penyebarluasan ajaran Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan
bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela NASAKOM. Keterlibatan PKI tersebut
menyebabkan ajaran Nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan
bernegara serta mengeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menjadi komunis. Selain
itu PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintahan yang sah. PKI berhasil
meyakinkan presiden bahwa Presiden Sukarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap
TNI.


 B. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang
terdiri atas 4 angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan
Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri
Panglima Angkatanyang kedudukannya langsung berada di bawah presiden. ABRI
menjadi salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial politik Indonesia.


 C. Penataan Kehidupan Partai Politik
Pada masa demokrasi Parlementer, partai dapat melakukan kegiatan politik secara leluasa.
Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, kedudukan partai dibatasi oleh penetapan
presiden No. 7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi syarat, misalnya jumlah anggota
yang terlalu sedikit akan dibubarkan sehingga dari 28 partai yang ada hanya tinggal 11
partai. Tindakan pemerintah ini dikenal dengan penyederhanaan kepartaian. Pembatasan

                                            ii
gerak-gerik partai semakin memperkuat kedudukan pemerintah terutama presiden.
Kedudukan presiden yang kuat tersebut tampak dengan tindakannya untuk membubarkan
2 partai politik yang pernah berjaya masa demokrasi Parlementer yaitu Masyumi dan
Partai Sosialis Indonesia (PSI). Alasan pembubaran partai tersebuat adalah karena
sejumlah anggota dari kedua partai tersebut terlibat dalam pemberontakan PRRI dan
Permesta. Kedua Partai tersebut resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960.


 D. Arah Politik Luar Negeri
Bahasan Umum: Pada awalnya, politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif
sesuai yang mengabdi pada kepentingan nasional. Bebas berarti tidak memihak salah satu
blok (barat/timur), sedangkan aktif berarti ikut memelihara perdamaian dunia. Pada masa
demokrasi terpimpin, pelaksanaan politik luar negeri condong mendekati negara-negara
blok timur dan konfrontasi terhadap negara-negara blok barat. Perubahan arah ini
disebabkan oleh
1. Faktor dalam negeri : dominasi PKI dalam kehidupan politik
2. Faktor luar negeri : sikap negara-negara Barat yang kurang simpati dan tidak
  mendukung terhadap perjuangan bangsa Indonesia.
a. Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefo
Terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif yang menjadi cenderung
condong pada salah satu poros. Saat itu Indonesia memberlakukan politik konfrontasi yang
lebih mengarah pada negara-negara kapitalis seperti negara Eropa Barat dan Amerika
Serikat. Politik Konfrontasi tersebut dilandasi oleh pandangan tentang Nefo (New
Emerging Forces) danOldefo (Old Established Forces)
1. Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif
  revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya) yang anti
  imperialisme dan kolonialisme.
2. Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang
  neokolonialis dan imperialis (Nekolim).
Untuk mewujudkan Nefo maka dibentuk poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong
Yang. Dampaknya ruang gerak Indonesia di forum internasional menjadi sempit sebab
hanya berpedoman ke negara-negara komunis.
b. Politik Konfrontasi Malaysia
Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan
karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang
dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan
negara-negara blok Nefo.


                                            ii
Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden mengumumkan Dwi Komando Rakyat
(Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya sebagai berikut.
1. Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia.
2. Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris.
3. Pelaksanaan Dwikora dengan mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat
   menunjukkan adanya campur tanggan Indonesia pada masalah dalam negeri Malaysia.
c. Politik Mercusuar
Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia
merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Untuk
mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang
diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan
Nefo. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran
rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces
) yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan serta biaya perjalanan
bagi delegasi asing.
Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebab Malaysia
diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
d. Politik Gerakan Non-Blok
Gerakan Non-Blok merupakan gerakan persaudaraan negara-negara Asia-Afrika yang
kehidupan politiknya tidak terpengaruh oleh Blok Barat maupun Blok Timur. Selanjutnya
gerakan ini memusatkan perjuangannya pada gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-
Afrika dan mencegah perluasan Perang Dingin. Keterlibatan Indonesia dalam GNB
menunjukkan bahwa kehidupan politik Indonesia di dunia sudah cukup maju. GNB
merupakan gerakan yang bebas mendukung perdamaian dunia dan kemanusiaan. Bagi RI,
GNB merupakan pancaran dan revitalisasi dari UUD1945 baik dalam skala nasional dan
internasional.
Besarnya kekuasaan Presiden dalam Pelaksanaan demokrasi terpimpin tampak dengan:
1. Pengangkatan Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta
   pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta
   wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin
   departemen.
2. Pidato presiden yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada tanggal 17
   Agustus 1959 yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol)
   ditetapkan sebagai GBHN atas usul DPA yang bersidang tanggal 23-25 September
   1959.




                                            ii
3. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia,
     Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga
     lebih dikenal denganMANIPOL USDEK.
4. Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang berarti sebagai
     presiden seumur hidup.
5. Pidato presiden yang berjudul ”Berdiri di atas Kaki Sendiri” sebagai pedoman revolusi
     dan politik luar negeri.
6. Presiden berusaha menciptakan kondisi persaingan di antara angkatan, persaingan di
     antara TNI dengan Parpol.
7. Presiden mengambil alih pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata dengan di bentuk
     Komandan Operasi Tertinggi (KOTI).


 E. MASA ORDE BARU
Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan
masa Sukarno(Orde Lama) dengan masa Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah
masa baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965.
Orde baru lahir sebagai upaya untuk :
a.    Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama
b.    Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.
c.    Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
d.    Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna
      mempercepat proses pembangunan bangsa.
Latar belakang lahirnya Orde Baru :
1.    Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965
2.    Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30
      September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung
      lama.
3.    Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan
      besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut
      agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili.
4.    Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabung
      membentuk Kesatuan Aksi berupa “Front Pancasila” yang selanjutnya lebih dikenal
      dengan “Angkatan 66” untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30
      September 1965.
5.    Kesatuan Aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR
      mengajukan tuntutan”TRITURA”(Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi :
      a. Pembubaran PKI berserta Organisasi Massanya

                                             ii
     b. Pembersihan Kabinet Dwikora
     c. Penurunan Harga-harga barang.
6.   Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan Kabinet
     Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet
     tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September
     1965.
7.   Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk
     mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965
     tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar
     Biasa(Mahmilub).
8.   Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang
     bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas
     Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil
     langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau
     dan sulit dikendalikan.
Upaya menuju pemerintahan Orde Baru :
1.   Setelah dikelurkan Supersemar maka mulailah dilakukan penataan pada kehidupan
     berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Penataan dilakukan
     di dalam lingkungan lembaga tertinggi negara dan pemerintahan.
2.   Dikeluarkannya Supersemar berdampak semakin besarnya kepercayaan rakyat kepada
     pemerintah karena Suharto berhasil memulihkan keamanan dan membubarkan PKI.
3.   Munculnya konflik dualisme kepemimpinan nasional di Indonesia. Hal ini disebabkan
     karena saat itu Soekarno masih berkuasa sebagai presiden sementara Soeharto menjadi
     pelaksana pemerintahan.
4.   Konflik Dualisme inilah yang membawa Suharto mencapai puncak kekuasaannya
     karena akhirnya Sukarno mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan
     pemerintahan kepada Suharto.
5.   Pada tanggal 23 Februari 1967, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa untuk
     mengukuhkan pengunduran diri Presiden Sukarno dan mengangkat Suharto sebagai
     pejabat Presiden RI. Dengan Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS mencabut
     kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden
     Sukarno .
6.   12 Maret 1967 Jendral Suharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.
     Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan
     Orde Baru.




                                           ii
 F. KEHIDUPAN POLITIK MASA ORDE BARU
1. Upaya untuk melaksanakan Orde Baru :
Melakukan pembaharuan menuju perubahan seluruh tatanan kehidupan masyarakat
berbangsa dan bernegara. Menyusun kembali kekuatan bangsa menuju stabilitas nasional
guna mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.
Menetapkan Demokrasi Pancasila guna melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen.
Melaksanakan Pemilu secara teratur serta penataan pada lembaga-lembaga negara.
2. Pelaksanaan Orde Baru :
a.   Awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan
b.   Perkembangannya, kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berbeda dengan masa
     Demokrasi Terpimpin.
c.   Untuk menjalankan Demokrasi Pancasila maka Indonesia memutuskan untuk
     menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika(dimana terdapat tiga
     pemisahan kekuasaan di pemerintahan yaitu Eksekutif,Yudikatif, Legislatif) tetapi
     itupun tidak diperhatikan/diabaikan.


 G. KEHIDUPAN EKONOMI MASA ORDE BARU
Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi
seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi
swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha
penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi,
penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan
pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang
menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang
lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena itu
pemerintah menempuh cara sebagai berikut.
a.   Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
b.   Kerja Sama Luar Negera
c.   Pembangunan Nasional
Pelaksanaannya pembangunan nasional dilakukan secara bertahap yaitu,
1.   Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun
2.   Jangka pendek mencakup periode 5 tahun (Pembangunan Lima Tahun) merupakan
     jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu
     saling berkaitan/berkesinambungan.




                                             ii
 H. MASA PEMILU 1971
Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan
Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya
menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan
MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam
tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi
dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971. Sebagai
pejabat presiden Pak Harto tetap menggunakan MPRS dan DPR-GR bentukan Bung
Karno, hanya saja ia melakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut
dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama. Pada prakteknya Pemilu kedua
baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun pak Harto
berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU)
kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno.




                                           ii
                                           BAB IV
                                       PEMBAHASAN


     A. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
          Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari
dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno. Disebut
Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada
kepemimpinan Presiden Sukarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah
kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.


 Tugas Demokrasi Terpimpin
          Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak
setabil    sebagai   warisan    masa    Demokrasi      Parlementer/Liberal    menjadi    lebih
mantap/stabil.Demokrasi        Terpimpin    merupakan       reaksi   terhadap     Demokrasi
Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena :
a.   Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala
     negara
b.   Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.
c.   Dampaknya dari Penataan       kehidupan        politik yang menyimpang     dari    tujuan
     awaladalah demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi
     sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).


 Penyimpangan Yang Dilakukan dari Demokrasi Terpimpin Terhadap UUD 1945
1. Kedudukan Presiden
          Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi,
kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk kepada Presiden.
Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan
adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana
Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-
partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang
tidak memimpin departemen.


2. Pembentukan MPRS
Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959.
Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945
pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan
umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang

                                               ii
duduk di MPR. Anggota MPRS ditunjuk oleh presiden dengan syarat adalah Setuju
kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan Setuju pada
manifesto Politik.
       Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah,
dan 200 orang wakil golongan. Tugas MPRS terbatas pada menetapkan Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN).
3. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
       Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan
Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan
DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan
daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas
pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.
       Pelaksanaannya kedudukan DPAS juga berada dibawah pemerintah/presiden sebab
presiden adalah ketuanya. Hal ini disebabkan karena DPAS yang mengusulkan dengan
suara bulat agar pidato presiden pada hari kemerdekaan RI 17 AGUSTUS 1959 yang
berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dikenal dengan Manifesto Politik
Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Penpres No.1 tahun
1960. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia,
Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih
dikenal dengan MANIPOL USDEK.


B. Kehidupan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin
       Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin maka ekonomipun
mengikuti ekonomi terpimpin. Sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari
demokrasi terpimpin. Dimana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat
pemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Langkah yang
ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut.
1. Pembentukan Badan Perencana Pembangunan Nasional
       Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya maka
dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959
dipimpin oleh Moh. Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang.
       Tugas Depernas :
a. Mempersiapkan rancangan Undang-undang Pembangunan Nasional yang berencana
b. Menilai Penyelenggaraan Pembangunan
       Hasil yang dicapai, dalam waktu 1 tahun Depenas berhasil menyusun Rancangan
Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana tahapan tahun 1961-
1969 yang disetujui oleh MPRS. Mengenai masalah pembangunan terutama mengenai

                                           ii
     perencanaan dan pembangunan proyek besar dalam bidang industri dan prasarana tidak
     dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan. 1963 Dewan Perancang Nasional (Depernas)
     diganti dengan nama Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin
     oleh Presiden Sukarno.
     2. Penurunan Nilai Uang
     Tujuan dilakukan devaluasi :
     a. Guna membendung inflasi yang tetap tinggi
     b. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat
     c. Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan.
     Maka pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusannya
     mengenaipenuruan nilai uang (devaluasi), yaitu sebagai berikut.
     a. Uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50
     b. Uang kertas pecahan bernilai Rp. 1.000 menjadi Rp. 100
     c. Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000
     Tetapi usaha pemerintah tersebut tetap tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi
     yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Para pengusaha daerah di
     seluruh Indonesia tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan keuangan tersebut.
     Pada masa pemotongan nilai uang memang berdampak pada harga barang menjadi murah
     tetapi tetap saja tidak dapat dibeli oleh rakyat karena mereka tidak memiliki uang.Hal ini
     disebabkan karena :
     a.     Penghasilan negara berkurang karena adanya gangguan keamanan akibat pergolakan
            daerah yang menyebabkan ekspor menurun.
     b.     Pengambilalihan perusahaan Belanda pada tahun 1958 yang tidak diimbangi oleh
            tenaga kerja manajemen yang cakap dan berpengalaman.
     c.     Pengeluaran biaya untuk penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962, RI sedang
            mengeluarkan kekuatan untuk membebaskan Irian Barat.
3.        Kenaikan Laju Inflasi
     Latar Belakang meningkatnya laju inflasi :
     a.     Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan.
     b.     Nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan
     c.     Anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar
     d.     Pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada
     e.     Upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan
            pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil
     f.     Penertiban administrasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan
            keuangan tak memberikan banyak pengaruh


                                                  ii
g.   Penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting bagi kesejahteraan
     rakyat dan pembangunan mengalami kegagalan.
Kegagalan-kegagalan tersebut disebabkan karena:
a.   Pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan
     pengeluaran.
b.   Pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar sepertiGANEFO (Games of
     the New Emerging Forces ) dan CONEFO (Conferenceof the New Emerging
     Forces) yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap
     tahunnya.
Dampaknya :
a.   Inflasi semakin bertambah tinggi
b.   Harga-harga semakin bertambah tinggi
c.   Kehidupan masyarakat semakin terjepit
d.   Indonesia pada tahun 1961 secara terus menerus harus membiayai kekeurangan neraca
     pembayaran dari cadangan emas dan devisa
e.   Ekspor semakin buruk dan pembatasan Impor karena lemahnya devisa.
f.   1965, cadangan emas dan devisa telah habis bahkan menunjukkan saldo negatif
     sebesar US$ 3 juta sebagai dampak politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-
     negara barat.
Kebijakan Pemerintah :
a.   Keadaan defisit negara yang semakin meningkat ini diakhiri pemerintah dengan
     pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Sehingga menambah berat angka
     inflasi.
b.   13 Desember 1965 pemerintah mengambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang
     senilai Rp. 1000 menjadi Rp. 1.
Dampaknya dari kebijakan pemerintah tersebut :
a.   Uang rupiah baru yang seharusnya bernilai 1000 kali lipat uang rupiah lama akan
     tetapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai sekitar 10 kali lipat lebih tinggi
     dari uang rupiah baru.
b.   Tindakan moneter pemerintah untuk menekan angka inflasi malahan menyebabkan
     meningkatnya angka inflasi.
C.   Perjuangan Pembebasan Irian barat
        Ada 3 bentuk perjuangan dalam rangka pembebesan Irian Barat : Diplomasi,
Konfrontasi Politik dan Ekonomi serta Konfrontasi Militer.
1. Perjuangan Diplomasi
Ditempuh guna menunjukkan niat baik Indonesia mandahulukan cara damai dalam
menyelesaikan persengketaan. Perjuangan tersebut dilakukan dengan perundingan. Jalan

                                             ii
     diplomasi ini sudah dimulai sejak Kabinet Natsir (1950) yang selanjutnya dijadikan
     program oleh setiap kabinet. Meskipun selalu mengalami kegagalan sebab Belanda masih
     menguasai Irian Barat bahkan secara sepihak memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah
     Kerajaan Belanda.
     2. Konfrontasi Politik dan Ekonomi
            Konfrontasi ekonomi dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap aset-aset dan
     kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia. Konfrontasi ekonomi tersebut
     sebagai berikut.
        1. Tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB, diumumkan
            pembatalan utang-utang RI kepada Belanda.
        2. Selama tahun 1957 dilakukan :
       - Pemogokan buruh di perusahaan-perusahaan Belanda
       -         Melarang terbitan-terbitan dan film berbahasa Belanda
       -         Memboikot kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia


2. Selama tahun 1958-1959 dilakukan :
-       Nasionalisasi terhadap ± 700 perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia
-       Mengalihkan pusat pemasaran komoditi RI dan Rotterdam (Belanda) ke Bremen,
     Jerman.


3.    Konfrontasi Militer
     Dampak dari tindakan konfrontasi politik dan ekonomi tersebut maka tahun 1961 dalam
     Sidang Majelis Umum PBB terjadi perdebatan mengenai masalah Irian Barat. Diputuskan
     bahwa Diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker bersedia menjadi penengah dalam
     perselisihan antara Indonesia dan Belanda.
     Bunker mengajukan usul yang dikenal dengan Rencana Bunker, yaitu :
      Pemerintah Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia.
      Setelah sekian tahun, rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan
        pendapat apakah tetap dalam negara Republik Indonesia atau memisahkan diri.
      Pelaksanaan penyelesaian masalah Irian Barat akan selesai dalam jangka waktu dua
        tahun.
      Guna menghindari bentrokan fisik antara pihak yang bersengketa, diadakan pemerintah
        peralihan di bawah pengawasan PBB selama satu tahun.
            Indonesia menyetujui usul itu dengan catatan jangka waktu diperpendek. Pihak
     Belanda tidak mengindahkan usul tersebut bahkan mengajukan usul untuk menyerahkan
     Irian Barat di bawah pengawasan PBB. Selanjutnya PBB membentuk negara Papua dalam
     jangka waktu 16 tahun.

                                                  ii
       Jadi Belanda tetap tidak ingin Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia. Keinginan
Belanda tersebut tampak jelas ketika tanpa persetujuan PBB, Belanda mendirikan negara
Papua, lengkap dengan bendera dan lagu kebangsaan. Tindakan Belanda tersebut tidak
melemahkan semangat bangsa Indonesia. Indonesia menganggap bahwa sudah saatnya
menempuh jalan kekuatan fisik (militer).


       Perjuangan jalur militer ditempuh dengan tujuan untuk :
    Menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memperjuangankan apa pun yang
       memang menjadi haknya.
    Menunjukkan kesungguhan dan memperkuat posisi Indonesia.
    Menunjukkan sikap tidak kenal menyerah dalam merebut Irian Barat.




                                            ii
                                       BAB V
                                   KESIMPULAN


Demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas
Maret pada tanggal 11 maret 1966. Demokrasi terpimpin di Indonesia dimaksudkan oleh
Sukarno sebagai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yang berbeda dengan
system demokrasi liberal yang merupakan produk dari barat, tetapi pada pelaksanaannya,
Demokrasi Terpimpin mengalami bentuk macam penyimpangan. Penyimpangan-
penyimpangan tersebut diakibatkan oleh terpusatnya kekuatan politik pada Presiden
Soekarmo. Era tahun 1959 sampai dengan 1966 merupakan era Soekarno, yaitu ketika
keijakan-kebijakan Presiden Soekarno sangat mempengaruhi kondisi politik Indonesia
Dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno dimaksudkan untuk
melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia agar sesuai dengan UUD
1945. Tetapi pada pelaksanaannya, pemerintah khususnya Presiden Soekarno banyak
melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945 itu sendiri




                                          ii
                            DAFTAR PUSTAKA


1. Affandi, Idrus. 1997. Hukum Tata Negara. Jakarta. Departemen Pendidikan
   Nasional.
2. Budiardjo, Miriam. 1977. Dasar-Dasai Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Pustaka
   Utama.
3. Fatoni, Uwes. 2006. Sejarah Sistem Politik Indonesia. Surabaya. Unitomo.
4. Kansil. 1996. Tata Negara. Jakarta. Erlangga.
5. Kencana, Inu. 2005. Sistem Politik Indonesia. Bandung. Refika Aditama.
6. Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Widiasarana
7. Indonesia.




                                      ii
MID TEST : ILMU LOGIKA


 SISTEM DEMOKRASI TERPIMPIN DI
                   INDONESIA




                 DISUSUN OLEH :
       NAMA              : SUBANDI
       STAMBUK           : 21208281
       SEMESTER : II
       PRODI             : ILMU PEMERINTAHAN




      UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
                     KENDARI
                          2013

                            ii
                                                  DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR..............................................................................................i
DAFTAR ISI..........................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................1
     1.1 Latar Belakang Masalah...........................................................................1
     1.2 Rumusan Masalah.....................................................................................2
     1.3 Tujuan dan Manfaat..................................................................................2
BAB II KAJIAN PUSTAKA....................................................................................2
     A. Masa demokrasi terpimpin di indonesia
BAB III METODE PENELITIAN............................................................................5
     A. Keterlibatan Pki Dalam Ajaran Nasakom...................................................5
     B. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia..................................................5
     C. Penataan Kehidupan Partai Politik.............................................................5
     D. Arah Politik Luar Negeri.............................................................................6
     E. Masa Orde Baru.........................................................................................8
     F. Kehidupan Politik Masa Orde Baru...........................................................10
     G. Kehidupan Ekonomi Masa Orde Baru.......................................................10
     H. Masa Pemilu 1971.....................................................................................11
BAB IV PEMBAHASAN........................................................................................12
     A. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin...........................................................12
     B. Kehidupan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin............................13
     C. Perjuangan Pembebasan Irian Barat.........................................................15
BAB V KESIMPULAN...........................................................................................18
DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................19




                                                            ii
                                KATA PENGANTAR


Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas
berkat dan limpahan rahmatnyalah maka saya boleh menyelesaikan sebuah karya tulis
dengan tepat waktu.


Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul
“SISTEM POLITIK DI INDONESIA”
Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon
permakluman bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat
kurang tepat atau menyinggu perasaan pembaca.


Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan
semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.




                                                              Raha,        Juli 2013




                                                                  "Penulis"




                                         ii

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:2/19/2014
language:Malay
pages:22