Docstoc

etentuan umum dan tata cara perpajakan

Document Sample
etentuan umum dan tata cara perpajakan Powered By Docstoc
					TUGAS PERPAJAKAN
“ KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN “

Disusun Oleh :

Nama NIM Kelas

: Anggra Purba Negara : K 7408060 : A2

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2009

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (UU NO.6 TAHUN 1983)

A. PENDAHULUAN Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” adalah UU no. 6 tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UU no.9 tahun 1994, dengan UU no.16 tahun 2000, terakhir dengan UU no. 28 tahun 2007. Undang-undang tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” dilandasi filsafah Pancasila dan UUD 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan B. PERUMUSAN ISTILAH - Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat - Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan - Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap - Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean - Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan ppenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undangundang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya - Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan ayng digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

- Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini - Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender - Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak - Pajak yang terutang adalah pajak yangharus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan - Surat pemberitahuan adalah surat yang oelh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan - Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak - Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak - Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan - Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar - Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar - Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan - Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak - Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang - Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bungan dan/atau denda - Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak - Kredit pajak untuk pajak penghasilan adalah pajak ayng dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak terutang Kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak ayng terutang Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukakn untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan ayng berjanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur yang mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehann dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannay Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Dirjen Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengmbalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga - Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan olehpihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak - Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak - Putusan gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan - Putusan peninjauan kembali adalah putusan mahkamah agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau Dirjen Pajak terhadap putusan banding atau putusangugatan dari badan peradilan pajak - Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak tertentu - Surat keputusan pemberian immbalan bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak - Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimilli, atau dalam hal disampaiakn secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung - Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan secara langsung. C. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) - Pengertian NPWP adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. - Fungsi NPWP a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. - Penantuman NPWP

NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada : a. Formulir pajak yang dipergunakan Wajib Pajak b. Surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan c. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. - Pendaftaran NPWP Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem self assessement wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula untuk wanita akwin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. - Penghapusan NPWP NPWP dapat dihapus, antara lain karena : a. Wajib Pajak meninggal dunia b. Wanita kawin dengan tidak pisah harta c. Warisan telah selesai dibagi d. Wajib Pajak badan yang dibubarkan secara resmi D . SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN PEMBAYARAN PAJAK - Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat ayng oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang dan/atau untuk melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. - Fungsi SSP a. Sebagai sarana membayar pajak b. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak - Tempat Pembayaran Pajak a. Bank Persepsi b. Kantor Pos dan Giro - Batas Waktu Pembayaran Pajak a. Pembayaran massa b. Pembayaran kekurangan pajak (UU PPh 1984 pasal 29) selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak dan sebelum SPT tahunan disampaikan. c. Pembayaran ketetapan Pajak (SPT, SKP, SKPT) selambat-lambatnya 1 bulan setelah dikeluarkan ketetapan pajak yang bersangkutan. - Penundaan Pembayaran Pajak Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak.

-

-

Tata Cara Menunda atau Mengangsur Pembayaran Atas Ketetapan Pajak (STP, SKP, SKPT) a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran STP, SKP, SKPT ke Ditjen Pajak, apabila mengalami kesulitan likwiditas atau force mayor. b. Dengan syarat: 1. Diajukan sebelumsaat jatuh tempo pembayaran hutang pajak berakhir, kecualai untuk force mayor dapat diajukan setelah tanggal jatuh tempo. 2. Menyatakan alasan-alasan penundaan pembayaran 3. Menyatakan jumlah pajak yang dimohonakn untuk ditunda dan atau diangsur. c. KTP atas nama Ditjen Pajak menerbitakan Surat Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima. d. Masa angsuran penundaan diberikan paling lama 12 bualan sejak tanggal diterbitkan surat keputusan, dan tidak dapat diperpanjang lagi. Tata Cara Menunda atau Mengurangi Angsuran Atas Pembayaran PPh pasal 25 a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengurangi besarnya angsuran pajak (PPh pasal 25) kepada Ditjen Pajak b. Degan syarat : 1. Dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan hutang pada akhir tahun pajak kurang dari ¾ dari Pajak penghasilan yang menjadi dasar penghitungan besarnya angsuran PPh pasal 25 2. Menyebutkan jumlah pajak dan angsuran pajak yang menurut perhitungan Wajib Pajak seharusnya terhutang. c. Dalam waktu 3 bulan setelah tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan angsuran pajak, Ditjen pajak harus memberi keputusan. Apabila tidak, maka permohonan Wajib Pajak dapat melakukan angsuran sesuai dengan penghitungannya.

D. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) - Pengertian Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. - Fungsi a. Sebagai sarana untuk melaporkan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang b. Laporan tentang pemenuhan pembayaran paajk yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak c. Laporan pembayarana dari pemotong pajak orang lain

-

-

-

d. Merupakan alat penelitian atas kebenaran penghitungan pajak yang terhutang. Prosedur penyelesaian SPT a. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada kantor pelayanan Pajak setempat. b. Wajib Pajak harus mengisi SPT dengan benar dan lengkap serta menendatangani. c. Menyerahkan kembali SPT ke Kantor Pelayanan Pajak. Jenis SPT Pada garis besarnya SPT dibedakan menjadi dua, yaitu : a. SPT-massa, adalah surat yang Wajib Pajak wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak. b. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak. Penundaan dan Perpanjangan Penyampaian SPT Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan penundaan penyampaian SPT-tahuanan kepada Ditjen pajak dengan disertai : a. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT-Tahunan b. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak c. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang yang terhutang menurut perhitungan sementara tersebut yang terhutang menurut perhitungan sementara tersebut. Sanksi terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT a. Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda administrasi sebesar Rp 10.000,b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak lengkap karena kealpaan Wajib Pajak, sehingga dapat dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak yang terhutang. c. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar dengan sengaja, sehingga dapat menimbulakan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun atau setinggitingginya empat kali jumlah pajak yang terhutang.

-

E. SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP) - Pengertian Surat Ketetapan pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan

-

-

-

-

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKP dikeluarkan apabila : a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada kekurangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar. b. SPT tidak disampaikan dalam waktunya c. Apabila tidak dipenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29 sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang d. Dalam hal PPN, bila dilakukan kompensasi selisih lebih dan mengenakan tarip 0%, memberikan restitusi, padahal semua itu tidak benar. Fungsi SKP a. Koreksi atas jumalh yang terhutang menurut SPT-nya b. Sarana untuk mengenakan sanksi c. Alat untuk menagih pajak. Jenis-jenis SKP a. SKP Biasa b. SKP dengan penghitungan secara jabatan Jangka waktu Penerbitan SKP Batas waktu penerbitan SKP adalah lima tahun setelah saat terhutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak atau tahun pajak.

F. SURAT KETETAPAN PAJAK TAMBAHAN (SKPT) - Pengertian Surat Ketetapan Pajak tambahan (SKPT) adalah surat keputusan yang menambah jumlah pajak yang telah ditetapkan. - SKPT Dikeluarkan apabila : a. Berdasarkan data baru diketahui bahwa SKP, SKKPP, SPbr kurang dari yang semestinya. b. Dasar penetapan SKPT yang telah dikeluarkan kurang dari semestinya. - Fungsi SKPT a. Sebagai koreksi atas jumlah yang terhutang menurut SKP atau SKPT sebelumnya b. Sarana untuk mengenakan sanksi c. Alat untuk menagih pajak - Sanksi SKPT Kekurangan pajak dalam SKPT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. - Jangka Waktu SKPT

Batas waktu penerbitan SKPT adalah lima tahun setelah saat terhutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, kecualai wajib pajak dipidana karena melakukan tindak pidana pajak.

G. SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) - Pengertian Surat Tagihan Pajak, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi berupa bunga dan denda administrasi. - STP dikeluarkan apabila : a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi atau bunga c. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekuranagan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga e. Pengusaha yang dikenakan pajak tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP. f. Pengusaha yang tidak/bukan PKP membuat Faktur Pajak. g. PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap. Fungsi STP a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang SPT wajib pajak. b. Sarana engenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda c. Alat untuk menagih pajak. Sanksi Administrasi a. Kekurangan pajak dalam STP ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesra 2% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. b. Dalam hal SPT dikeluarkan terhadap Wajib Pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi atau bunga tidak lagi sanksi, karena Undang-Undang Perpajakan tidak mengatur bunnga atas bunga dan denda. Kekuatan Hukum STP STP (Surat Tagihan Pajak) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP (Surat Ketetapan pajak).

-

-

H. SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ( SKKPP ) - Pengertian SKKPP adalah Surat keputusan yang menentukan pengembalian kelebihan pembayaran jumlah pajak yang telah dibayar atau dipotong, karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari pajak yang terhutang.

-

-

SKKPP diterbitkan apabila : a. Ada permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara tertuls dari Wajib Pajak b. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui pajak yang lebh besar dapri pajak yang terhutang atau dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang. Fungsi Sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak. Tata cara Menerbitkan SKKPP a. mengajukan permihinan secara tertulis kepada Ditjen Pajak b. KPP atas nama Ditjen Pajak menerbitkan SKKPP dalam waktu selambatlambatnya 12 bulan sejak permohonan diterima c. Apabila SKKPP tidak diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan,maka wajib pajak memberitahukan kepada Ditjen Pajak bahwa permohonannya dikabulkan. d. Dalam waktu 1 bulan sejak surat pemberitahuan diterima, ditjen Pajak menerbitkan SKKPP sesuai dengan permohonan wajib pajak. e. KPP menerbitkan Surat Peerintah Membayar Kembali pajak dalam waktu satu bulan setelah menerbitkan SKKPP. f. Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran itu diperhitungkan lebih dahuluuntuk melunasi pajak yang terhutang. g. Apabial pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan h. Setelah jangka waktu 1 bulan sejak SKKPP diterbitkan, Pemerintah memberikan bunga sebesar2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak tersebut.

I. SURAT PEMBERITAHUAN ( SPbr ) - Pengertian Surat Pemberitahuan adalah surat yang berisi pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang sudah dibayar dan atau dipotong - SPbr dikeluarkan apabila : Berdasarkan penelitian/pemeriksaan, pajak yang dibayar wajib pajak sama dengan pajak yang terhutang.

J. KEBERATAN DAN BANDING

-

Tata cara penyelesaian keberatan a. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jendral Pajak b. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang dan disertai dengan alas an-alasan yang jelas. c. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat. d. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. e. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jendral Pajak tercatat menjadi bukti penerimaan surat keberatan. f. Direktorat Jendral Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat diterima harus member keputusan. g. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah lewat dan Direktur Jendral Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberadaan yang diajukan dianggap dikebuulkan. h. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. i. Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian/seluruhnya,kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan (maksimal 24 bulan) dihitung sejak tanggal pembayaran. Tata cara penyelesaian banding a. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadiilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh direktur Jendral Pajak b. Banding akan diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal keberatan dikeluarkan. c. Putusan badan peradilan pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap d. Permohonan banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak bersangkutan e. Apabila pengajuan banding diteerima sebagian/seluruhnya,maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% sebulan (maksimal 24 bulan) dihitung sejak tanggal pembayaran.

K. DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK Daluwarsa penagihan pajak dapat melampui 10 tahun apabila: 1.Diterbitkan surat teguran dan surat paksa 2.Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung 3.Terdapat surat ketetapan pajak kurang bayar

L. PEMERIKSAAN - Pengertian Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan,mengolah data dan atau keterangan lainya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban. - Sasaran Pemeriksaan Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya: a. Interpretasi Undang-Undang yang tidak benar.

b. Kesalahan hitung. c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.

d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakanya. - Tujuan Pemeriksaan: 1. 2. 3. 4. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Wajib pajak mengajukan keberatan.

- Wewenang Memeriksa

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujun lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- Prosedur Pemeriksaan Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.

M. PENYIDIKAN Pengertian Penyidikan di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan,sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana perpajakan yang terjadi. Penyidik Penyidik dalam tindak pidana perpajakan adalah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh Menteri kehakiman. Wewenang Penyidik: a. Menerima,mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan,agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. b. Meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. d. Memeriksa buku-buku,catatan-catatan,dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan peyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

-

Kewajiban Penyidik Saat akan mulai menyidik harus memberitahu penuntut umum dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai KUHAP.

N. KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK - Kewajiban Wajib Pajak : 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 4. Mengisi dengan benar SPT (SPT di ambil sendiri),dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. 5. Menyelenggarakan pembukuan/perencanaan. - Hak-Hak Wajib Pajak : 1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding. 2. Menerima tanda bukti pemasukkan SPT. 3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. 4. Mengajukan permohonan penundaan pemasuksn SPT. 5. Mengajukan Permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. 6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak. 7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

O. KEWAJIBAN PEMBUKUAN/PENCATATAN Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi

harta,kewajiban,modal,penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. - Pembukuan dan pencatatan harus: a. Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan usaha sebenarnya. b. Diselenggarakan di Indonesia. c. Menggunakan huruf latin dan angka arab. d. Menggunakan satuan mata uang rupiah dan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. e. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang di izinkan Menteri Keuangan.

- Sanksi Tidak Memenuhi Kewajiban Pembukuan a. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%, dan khusus untuk PPH pasal 29 ditambah kenaikan sebesar 50%. b. Dengan Sengaja: 1. Memperlihatkan pembukuan,pencatatan,atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah olah benar. 2. Tidak Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 3. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjam buku,catatan,atau dokumen lain.

P. SANKSI PERPAJAKAN Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah: - Sanksi Administrasi Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara,khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. - Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan.Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hokum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi

Q. SANKSI PIDANA - Ketentuan sanksi pidana: Ada 3 macam sanksi pidana: a. Denda pidana Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran ataupun kejahatan. b. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. c. Pidana penjara Seperti halnya pada pidana kurungan,pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.

R. CONTOH KASUS PERPAJAKAN

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam waktu dekat ini akan menaikkan pajak kendaraan mewah. "Mekanismenya sedang kami godok, apakah kenaikan pajak itu berdasarkan harga kendaraan atau kendaraan di atas 3.000 cc." kata Gubernur Jatim, Soekarwo, di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jumat. Menurut dia, dana yang dihimpun dari kenaikan pajak kendaraan mewah itu akan dialokasikan untuk program stimulasi ekonomi. Selain kendaraan mewah, Pemprov Jatim juga berencana akan menaikkan pajak kendaraan baru, baik roda dua maupun roda empat. "Tapi sebaliknya, kalau usia kendaraan itu sudah mencapai 10 tahun ke atas pajaknya akan diturunkan," katanya. Ia berharap, hasil kenaikan pajak kendaraan mewah dan kendaraan baru itu bisa digunakan untuk program menggratiskan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan penanganan krisis air

bersih di Jatim. "Biaya untuk merealisasikan program itu, setidaknya dibutuhkan dana Rp750 miliar hingga Rp1,5 triliun," kata Soekarwo. Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur untuk tidak membelanjakan dananya untuk hal-hal yang tidak diperlukan selain untuk program sosial kemasyarakatan. "Presiden sudah menetapkan bahwa tahun 2009 dan 2010 merupakan masa pemulihan ekonomi. Untuk itu jangan mengeluarkan uang untuk membelanjakan sesuatu yang tidak perlu, seperti pengadaan kendaraan dinas dan lain sebagainya," katanya. Ia menyarankan dana yang ada di kabupaten/kota sebaiknya digunakan untuk program pendidikan, kesehatan, dan sanitasi.

S. TANGGAPAN Menanggapi contoh kasus di atas, saya sangat sependapat terhadap rencana pemerintah provinsi Jawa Timur dalam menaikkan pajak terhadap kendaraan mewah. Karena kita tahu pemilik kendaraan mewah tentunya adalah tingakat masyarakat tergolong kaya, yang mungkin tidak terbebani apabila dikenai beban pajak atas kendaraan mewahnya, selain itu sasaran pajak sangat tepat yaitu untuk dialokasikan untuk program stimulasi ekonomi khusunya untuk menunjang peningkatan program kesehatan dan pendidikan guna untuk meningkatakan kesejahteraan masyarakat daerah Jawa Timur daerah Jawa Timur Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa sektor pajak sangat berpengaruh besar sebagai dalam menambah anggaran Pendapatan yang merupakan Kapital dalam Pengembangan Eonomi