Docstoc

MAKALAH POLITIK DI INDONESIA

Document Sample
MAKALAH POLITIK DI INDONESIA Powered By Docstoc
					                                            BAB I
                                      PENDAHULUAN


1. 1 Latar Belakang Masalah
       Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka dimana bangsa
yang merdeka tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa ada campur
tangan lagi dari negera luar dalam urusan pemerintahan . Sejak peristiwa proklamasi di tahun
1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia , terutama yang
berkaitan dengan kedaulatan dan sistem pemerintahan dan politik . Pada awal masa
kemerdekaan , kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik . Kondisi indonesia masih
belum tertata dengan baik dan belum stabil . Tetapi , setelah beberapa tahun berjalan kondisi
internal Indonesia sudah mulai teratur dan membaik . Selangkah demi selangkah Indonesia
mulai membenahi dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri .
Di zaman sekarang yaitu zaman yang serba modern dengan mulai lunturnya rasa
nasionalisme banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan makna politik bebas aktif
yang digunakan oleh Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka yang salah mengartikan
makna politik bebas aktif tersebut . Oleh karena itu , kiranya kita perlu untuk membahas
tentang politik dan strategi bangsa Indonesia.


1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah pengertian politik , Negara , kekuasaan , pengambil keputusan , kebijakan umum ,
dan distribusi kekuasaan itu?
2. Apakah pengertian strategi , dan strategi nasional?
3. Apakah dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional (Polstranas)?


1.3 Tujuan Penulisan
       Tujuan dari dilakukannya penulisan makalah ini selain sebagai tugas softskill
pendidikan kewarganegaraan Diploma Tiga (D3) , Universitas Gunadarma Kalimalang
Bekasi , Jurusan Management keuangan .
1 . Untuk mengetahui pengertian politik , Negara , kekuasaan , pengambil keputusan ,
kebijakan umum , dan distribusi kekuasaan .
2 . Untuk mengetahui pengertian strategi , dan strategi nasional .
3 . Untuk mengetahui dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional (Polstranas) .


                                            BAB II
                                       PEMBAHASAN


2 . 1 Pengertian Politik Dan Strategi Nasional
            Kata “Politik” secara ilmu etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang asal
     katanya adalah polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan .
     Dalam bahasa Indonesia , politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum
     warga negara suatu bangsa . Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara
     dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki . Politics dan
     policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik . Politics memberikan asas, jalan,
     arah, dan medannya , sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas,
     jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya . Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-
     macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan
     upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu , pengambilan keputusan (decisionmaking)
     mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan
     yang telah ditentukan . Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum
     (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-
     sumber yang ada .
     Politik secara umum adalah mengenai proses penentuan tujuan negara dan cara
     melaksanakannya . Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public
     policies) yang menyangkut pengaturan , pembagian , atau alokasi sumber-sumber yang ada.
     Dengan begitu , politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan,
     pengambilan keputusan , kebijakan umum(policy), dan distribusi kekuasaan .
a.     Negara
     Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi
     yang ditaati oleh rakyatnya.
b. Kekuasaan
     Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku
     orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.
c. Pengambilan Keputusan
     Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Jadi, politik adalah pengambilan
     keputusan melalui sarana umum . Keputusan yang diambil menyangkut sector public dari
     suatu Negara .


d.   Kebijakan Umum
     Kebijakan ( policy ) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau
     kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu . Dasar pemikirannya
     adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara
     bersama pula , sehingga perlu ada rencana yang mengikat yang dirumuskan dalan kebijakan –
     kebijakan oleh pihak yang berwenang .
e. Distribusi
   Yang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai – nilai ( values )
   dalam masyarakat . Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting .


   2 . 2 Pengertian Strategi dan Strategi Nasional
           Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the
   general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan . Karl von
   Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan
   pertempuran untuk memenangkan peperangan . Sedangkan perang itu sendiri merupakan
   kelanjutan dari politik . Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan
   kemenangan atau pencapaian tujuan . Dengan demikian , strategi tidak hanya menjadi
   monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.
   Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk
   mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional . Dengan demikian definisi politik nasional
   adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan,
   pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk
   mencapai tujuan nasional . Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik
   nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional .
   2. 3 Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
           Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang
   terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD
   1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Politik dan strategi nasional yang telah
   berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945 . sejak
   tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan
   lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik” .
   Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA . Sedangkan badan-
   badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup
   pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan,
   media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure
   group) . Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki
   kekuatan yang seimbang . Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat
   suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR . Sedangkan proses penyusunan
   politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden
   menerima GBHN .Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga
   pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden
   sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan . Salah satu
   wujud pengapilikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai
   berikut :
Otonomi Daerah
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu
wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi
kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah
Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah:
1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central
  government looking).
2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local
  government looking).
     Kewenangan Daerah
  1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan daerah
     mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam
     bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama,
     serta kewenangan bidang lain.
  2. Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan
     pengendalian pembangunan secara makro.
  3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah,
  a. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah
     dibentuk di daerah.
  b. DPRD sebagai lwmbaga perwakilan rakyat di daerah merupakan
     wahanauntukmelaksanakan demokrasi
  1). Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil
     Walikota.
  2). Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah.
  3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur,
     Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
  4. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota.
  5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur,
     Bupati, Walikota.
  6. Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan
     APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan
     menampung serta menindak-lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.
                                           BAB III
                                         PENUTUP




3 . 1 Kesimpulan
            Sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang telah mempelajari dan memahami kita
dapat menarik kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia dapat dilaksanakan
di segala bidang . Hal itu dilakukan untuk memajukan seluruh aspek kehidupan di Indonesia
. Kemudian , Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 yang ditetapkan
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sidang Umum Majelis
Permusyawaratan Rakyat 1999 harus menjadi acuan penyelenggaraan negara bagi lembaga-
lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia . Selain itu pelaksanaan politik dan
strategi nasional di Indonesia di tentukan oleh tujuh unsur pokok yang telah kita bahas
sebelumnya .


3.2 Saran
Makalah ini masih memiliki berbagai kekurangan olehnya itu kritik yang sifatnya
membangun sangat kami harapkan.
                               DAFTAR PUSTAKA


1. http://pancasilazone.blogspot.com/2012/05/politik-dan-strategi-nasional.html
2. Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik-cet. Ke-26. Jakarta: Gramedia Pustaka
   Utama, 2004.
3. Rudy, Teuku May. Pengantar Ilmu Politik-cet. pertama. Bandung: Eresco, 1993
4. Sanit, Arbi. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
5. Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik-cet. ketujuh. Jakarta: Grasindo, 2010.
6. Syafiie, Inu Kencana. Ilmu Politik-cet. pertama. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
RENCANA PELAKSANAAN
    PEMBELAJARAN




           DISUSUN OLEH :
   NAMA         : WA HANIA
   STAMBUK      : 21115064
   PRODI        : FKIP S 1 SOSIOLOGI




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
            KENDARI
               2013
                                                   DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR..............................................................................................i
DAFTAR ISI...........................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................1
     1.1 Latar Belakang Masalah............................................................................1
     1.2 Rumusan Masalah......................................................................................1
     1.3 Tujuan dan Manfaat...................................................................................1
BAB II PEMBAHASAN..........................................................................................2
     2.1 Pengertian Politik dan Strategi Nasional....................................................3
     2.2 Pengertian Strategi dan strategi nasional..................................................3
 BAB III PENUTUP...............................................................................................6
     3.1 KESIMPULAN.............................................................................................6
     3.2 SARAN........................................................................................................6
     DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................7
                                  KATA PENGANTAR




Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat
dan limpahan rahmatnyalah maka saya boleh menyelesaikan sebuah karya tulis dengan
tepat waktu.


Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul POLITIK DI
INDONESIA


Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman
bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau
menyinggu perasaan pembaca.


Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan
semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.




                                                                Raha,     Juni 2013




                                                                   "Penulis"

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:11/5/2013
language:
pages:9