Docstoc

MAKALAH BELA NEGARA

Document Sample
MAKALAH BELA NEGARA Powered By Docstoc
					                                            Bab 1
                                         Pendahuluan



A.    Latar Belakang

     Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus
     1945.Bangsa Indonesia bertekad bulat untuk membela, mempertahankan dan
     menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD
     1945.Sebagai anak bangsa dan warga negara kalian perlu memiliki kemampuan partisipasi
     dalam usaha pembelaan negara.Kemampuan ini sangat penting agar Negara Kesatuan
     Republik Indonesia (NKRI) tercinta dapat melakukan fungsinya yakni mewujudkan tujuan
     bernegara. Tujuan NKRI sangat mulia, yaitu: melindungi segenap bangsa dan seluruh
     tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
     bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan
     keadilan sosial. Dengan berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan
     kemampuan kalian masing–masing, berarti kalian telah melaksanakan hak dan kewajiban
     sebagai warga negara.Partisipasi kalian ini dapat menunjang usaha NKRI dalam
     mewujudkan tujuan bernegara dan menjaga kelangsungan hidupnya.

B.    Tujuan Penulisan

     Adapun tujuan penulisan Makalah ini adalah:
     1. Untuk mempelajari tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia.
     2. Untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang Negara Kesatuan
     Republik Indonesia (NKRI) fungsinya agar terwujudnya tujuan bernegara.
     3. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila.

      RUMUSAN MASALAH
     1.1.Analisis ketentuan UUD No.20 tahun 1982
     1.2. Analisis bunyi pasal 18



     1.3. Pembelaan negara / bela negara
     1.4. Analisis bunyi pasal 30 ayat 1
     1.5. Contoh keikutsertaan warganegara dalam usaha bela Negara
                                           Bab II
                                         Pembahasan

A.     Analisis Ketentuan UU No 20 tahun 1982 menimbang :
     ·     bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia bertitik tolak pada
     falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin tetap tegaknya Negara
     Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
     karena ternyata seluruh rakyat Indonesia telah rela berjuang dengan penuh
     pengorbanan;
     ·     bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia merupakan upaya untuk
     mewujudkan satu kesatuan pertahanan keamanan negara, dalam rangka Wawasan
     Nusantara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan
     seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
     kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
     kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
     ·     bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia merupakan bagian tidak
     terpisah dari ketahanan nasional yang perlu ditingkatkan dengan menghimpun dan
     mengerahkan kemampuan nasional, yang berintikan salah satu modal dasar pembangunan
     nasional yang oleh negara, rakyat dan bangsa Indonesia, ialah Angkatan Bersenjata
     Republik Indonesia;
     ·     bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia yang mencakup upaya
     dalam bidang pertahanan dan upaya dalam bidang keamanan adalah salah satu fungsi
     pemerintahan negara;
     ·     bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara Republik Indonesia
     setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dan dijamin oleh
     Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang
     merupakan kehormatan dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan
     rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara;
     ·     bahwa upaya pertahanan keamanan negara Republik Indonesia mencakup
     pembentukan dan penggunaan sumber daya manusia, pengamanan serta pendayagunaan
     sumber daya alam, sumber daya buatan dan segenap prasarana fisik dan prasarana psikis
     bangsa dan negara;

     ·     bahwa Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik
     Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
     Nomor 646) yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
     Tahun 1950 tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia
     serta pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga undang-undang
     tersebut perlu dicabut dan diganti;
     ·     bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka pembangunan
     pertahanan keamanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Garis-
     garis Besar Haluan Negara perlu ditetapkan Undang-undang tentang Ketentuan-
     ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
     Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan
     Dengan mencabut: Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara
     Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 84, Tambahan Lembaran
     Negara Nomor 646);
     Dan Menetapkan: Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan
     Keamanan Negara Republik Indonesia.
     Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara,
     keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa
     dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan
     negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga
     negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh
     pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk
     menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari
     segala ancaman. Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk
     melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Pengelolaan pertahanan negara adalah
     segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan,
     pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara.

B.     Analisis Bunyi Pasal 18
     Hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya
     bela negara diselenggarakan melalui :
     ·      Pendidikan Pendahuluan Bela Negara sebagai bagian tidak terpisah dalam sistem
     pendidikan nasional;
     ·      keanggotaan Rakyat Terlatih secara wajib;
     ·      keanggotaan Angkatan Bersenjata secara sukarela atau secara wajib;
     ·      keanggotaan Cadangan Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara
     wajib;
     ·      keanggotaan Perlindungan Masyarakat secara sukarela.
     Hak : adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung
     kepada kita sendiri. Contoh : hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari
     dosen dan sebagainya.
     Kewajiban : Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh :
     melaksanakan tata tertib di kampus, melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan
     sebaik baiknya dan sebagainya.

C.    Pembelaan negara atau bela negara
     Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang
     teratur, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan pada
     tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warganegara Indonesia,
     usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran
     berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar
     serta berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Wujud dari usaha bela negara
     adalah kesiapan dan kerelaan setiap warganegara untuk berkorban demi
     mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara serta persatuan dan kesatuan bangsa
     Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara dan yaridiksi nasional, serta nilai – nilai pancasila
     dan UUD 1945.
       Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan non-fisik, secara fisik
dengan mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh, secara non-fisik
dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan Negara dengan cara
meningkatkan rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan
kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

Landasan pembentukan bela negara adalah wajib militer.Bela negara adalah pelayanan
oleh seorang individu atau kelompok dalam tentara atau milisi lainnya, baik sebagai
pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer).
Beberapa negara (misalnya Israel, Iran) meminta jumlah tertentu dinas militer dari
masing-masing dan setiap salah satu warga negara (kecuali untuk kasus khusus seperti
fisik atau gangguan mental atau keyakinan keagamaan). Sebuah bangsa dengan relawan
sepenuhnya militer, biasanya tidak memerlukan layanan dari wajib militer warganya,
kecuali dihadapkan dengan krisis perekrutan selama masa perang.
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan
Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan
berkorban membela negara.Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus,
hingga yang paling keras.Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-
sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata.Tercakup di dalamnya adalah bersikap
dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Unsur Dasar Bela Negara
·     Cinta Tanah Air
·     Kesadaran Berbangsa & bernegara
·     Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara
·     Rela berkorban untuk bangsa & negara
·     Memiliki kemampuan awal bela Negara



Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara :

1.   Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan
Nasional.
2.   Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3.   Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI.
Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
4.   Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5.   Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
     6.   Amandemen UUD '45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.
     7.   Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

     Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando
     dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara.
     Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara
     dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ATHG / ancaman, tantangan,
     hambatan dan gangguan pada NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para
     pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI. Sikap warga yang
     harus dimiliki apabila NKRI terancam adalah waspada dan berusaha keras untuk
     mengatasi berbagai ancaman dan gangguan terhadap berdirinya NKRI. Contoh upaya bela
     negara yang dilakukan oleh rakyat, juga oleh TNI antara lain mempertahankan
     kemerdekaan dari ancaman pihak Belanda. Menumpas PRRI/PERMESTA, APRA, Gerakan
     Separatis Aceh (GSA), Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan contoh lainya.


D.    Analisis Bunyi Pasal 30 ayat (1)
     Dalam Perubahan Kedua UUD 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warganegara untuk
     ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.Artinya, bahwa seluruh
     masyarakat baik dari kalangan penegak hukum maupun rakyat biasa tanpa terkecuali
     mereka memiliki hak serta kewajiban untuk membela dan mempertahankan keamanan
     Negara, meskipun cara yang mereka pakai berbeda-beda, seperti halnya pada kasus
     Malaysia dengan Indonesia yang sering terjadi akhir-akhir ini, pembajakan kebudayaan
     serta masalah persengketaan tanah dan masih banyak lagi, dengan munculnya masalah-
     masalah tersebut disinilah hak dan kewajiban masing-masing individu dituntut. Untuk
     aparat penegak hukum dengan adanya hal tesebut mungkin mereka menunjukkan
     kewajibannya dengan lebih memperketat keamanan dan mengesahkan apa yang menjadi
     milik bangsanya agar tidak dibajak lagi, namun berbeda dengan rakyat biasa yang
     mungkin hanya bisa menggunakan hak dan kewajibannya mempertahankan keamanan
     Negara nya dengan cara berdemo kepada pemerintah.
     Di tegaskan bahwa tiap – tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
     pertahanan dan keamanan Negara.Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan
     melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional
     Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat
     sebagai kekuatan pendukung. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia,
     Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat –syarat
     keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal –
     hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang –undang. Jadi di
     dalam pasal ini untuk mempertahankan keamanan Negara tidaklah hanya di bebankan
     kepada para aparat penegak hukum tetapi masyarakatpun harus ikut terlibat di
     dalamnya, karena tanpa ada nya timbal balik untuk saling menjaga Negara Indonesia ini
     tidaklah akan aman begitu saja.
     Beberapa jenis / macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara :
     1. Terorisme Internasional dan Nasional.
     2. Aksi kekerasan yang berbau SARA.
  3. Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa.
  4. Gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru.
  5. Kejahatan dan gangguan lintas negara.
  6. Pengrusakan lingkungan.
  Setiap warga negara wajib mempertahankan negaranya supaya kelangsungan hidup
  bangsanya tetap terpelihara.Untuk mempertahankan negara sangat ditentukan oleh
  sikap dan perilaku setiap warga negaranya. Jika warga negara bersifat aktif dan peduli
  terhadap kemajuan bangsanya maka kelangsungan hidup bangsa akan tetap terpelihara.
  Sebaliknya jika warga negara tidak peduli terhadap persoalan yang dihadapi bangsanya
  kelangsungan hidup bangsa akan terancam dan cepat atau lambat negara akan bubar.
  Perjuangan penduduk Nusantara untuk mendirikan negara Republik Indonesia yang
  merdeka berhasil pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan yang diperoleh bukan
  sebagai hadiah atau pemberian dari negara lain, tetapi hasil perjuangan yang panjang dan
  banyak mengorbankan harta dan jiwa. Oleh karena itu setiap warga negara wajib ikut
  serta membela negaranya jika negara membutuhkan.
E. Contoh keikutsertaan warganegara dalam usaha bela Negara
   Keikutsertaan setiap warga negara dalam usaha pembelaan negara bukan hanya
   merupakan hak tetapi juga kewajiban.Dalam usaha pembelaan negara atau pun tindakan
   bela negara terbagi :
   Sebelum Kemerdekaan
    Tindakan bela negara sebelum kemerdekaan yang paling nampak di perankan oleh TNI
    sejak perang kemerdekaan sampai masa reformasi ini. Contohnya yang dilakukan TNI :
   ·      Menghadapi ancaman agresi Belanda dan para penjajah
   ·      Menghadapi ancaman federalis dan separatis APRA,RMS,PRRI/PERMESTA,Papua
    Merdeka,Separatis Aceh (GSA)
   ·      Melawan PKI dan melawan DI/TII
   ·      Kelaskaran yang kemudian dikembangkan menjadi barisan cadangan pada periode
    perang kemerdekaan ke-I
   ·      Pada periode perang kemerdekaan ke-II ada organisasi Pasukan Gerilya Desa
    (Pager Desa) termasuk mobilisasi pelajar (Mobpel)sebagai bentuk perkembangan dari
    barisan cadangan
   ·      Mempertahankan negara NKRI dan menjaga keutuhan wilayah negara Indonesia
   ·      Pada saat masa penjajahan warga membantu perang dengan bambu runcing
   Setelah kemerdekaan
    Dalam contoh tindakan bela negara pada saat setelah kemerdekaan ini sebenarnya
    sangat banyak kami akan menjelaskan hanya sebagiannya,yaitu :
   ·     Contoh pada polri: Menjaga keamanan Negara, Mencegah ancaman dari negara lain,
    Menjaga ketertiban masyarakat seperti :kerusuhan,penyalahgunaan narkoba,konflik
    komunal,dan yang menganggu keselamatan bangsa dan negara
   ·     Contoh dari TNI :

   Sebenarnya TNI dari masa sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan masih
   melakukan upaya bela negara,diantaranya : Pada tahun 1961 dibentuk pertahanan
   sipil,perlawanan rakyat,keamanan rakyat sebagai bentuk penyempurnaan dari OKD/OPR,
 Perwira cadangan yang dibentuk sejak tahun 1963, Kemudian berdasarkan UURI Nomor
 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara
 Republik Indonesia ada organisasi yang disebut Rakyat Terlatih dan anggota
 Perlindungan Masyarakat (LIMNAS), Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan
 wilayah, Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, Melaksanakan operasi militer
 selain perang, Ikut seta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan
 internasional
· Tim SAR untuk mencari dan menolong korban bencana alam,PMI dan Para Medis
·       Hansip untuk menjaga keamanan dan ketertiban
 Sikap positif warga negara dalam bela negara di lingkungan :
 a. Keluarga
·       Menghargai antar anggota keluarga
·       Saling menghormati antar anggota kelurga
·       Saling membantu apabila sedang mengerjakan sesuatu
·       Saling mendukung pada kegiatan yang sedang dilakukan
·       Menjaga nama baik keluarga
  b. Sekolah
·       Belajar dengan sungguh-sungguh
·       Mematuhi peraturan sekolah
·       Rajin mengerjakan PR dan Tugas Kelompok
·       Ikut serta menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal dan sekolahnya
·       Menjaga nama baik sekolah
  c. Masyarakat
·       Mengikuti kegiatan Siskamling
·       Ikut serta menanggulangi akibat bencana alam
·       Ikut serta mengatasi kerusuhan masal
·        Mengadakan organisasi LIMNAS yaitu berfungsi untuk menanggulangi akibat
 bencana alam dan bencana pada saat perang
  ·      Mengadakan organisasi Keamanan Rakyat (KAMRA) yaitu partisipasi rakyat
 langsung dalam bidang keamanan
·       Perlawanan Rakyat (Wanra),yaitu partisipasi rakyat langsung dalam bidang
 pertahanan
·       Pertahanan sipil (Hansip),yaitu kekuatan rakyat yang merupakan unsur unsur
 perlindungan masyarakat pada saat menghadapi bencana saat perang
·       Adapun di Bali yang di sebut Pecalang (orang yang sangat berperan dalam menjaga
 keamanan di lingkungan setempat)
  d. Negara
·       Menjaga nama baik bangsa dan negara
·       Menjaga keutuhan dan keamanan negara
·       Mematuhi peraturan perundang-undangan di suatu negara
·       Menjaga ancaman dari negara lain karena negaran Indonesia termasuk negara yang
 sedang berkembang
·       Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
·       Melaksanakan operasi militer selain perang
·       Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah
                                           Bab III
                                           Penutup




A.    KESIMPULAN
            Usaha pembelaan negara dan pertahanan keamanan negara sebenarnya bertumpu
     pada kesadaran setiap warganegara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran demikian
     perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut
     serta dalam membela pertahanan dan keamanan negara. Proses motivasi untuk membela
     negara dan bangsa akan berhasil jika setiap warga memahami keunggulan dan kelebihan
     negara dan bangsanya. Disamping itu setiap warga negara hendaknya juga memahami
     kemungkinan segala macam ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia.



B.    SARAN
     untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara serta
     persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara dan yaridiksi
     nasional, serta nilai – nilai pancasila dan UUD 1945.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:11/5/2013
language:Malay
pages:8