Docstoc

FormSOP-Flowchart

Document Sample
FormSOP-Flowchart Powered By Docstoc
					                                                                          FORM 1
                                                         DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP

Satuan Kerja : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat

                               SOP yang Akan Dikembangkan
                                                                                                        Alasan Pengembangan
          Bagian/Bidang                                 Prosedur

   Sekretariat (Subbag Keuangan)      1. Sistem dan Prosedur pengajuan SPP            1. UU no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
                                      2. Sistem dan Prosedur penyetoran PAD           2. UU no. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
                                                                                         Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
                                                                                      3. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
                                                                                      4. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
                                                                                         Keuangan Daerah
                                                                         FORM 2
                                                                    IDENTIFIKASI SOP



Satuan Kerja : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat

                                                                                                              Persyaratan/
      Bagian/Bidang               SOP                                  Aktivitas                                                 Waktu          Output
                                                                                                              Kelengkapan
                                                  Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada              SPD
     Sekretariat      1. Sistem dan prosedur      Bendahara dan PPK SKPD
     (Kasubbag           Pengajuan SPP
                                                  Berdasarkan SPD dan SPJ bendahara membuat SPP         - Surat Pengantar                 Berkas pengajuan
     Keuangan)
                                                                                                        - Ringkasan SPP                   SPP
                                                                                                        - Rincian SPP
                                                                                                        - Salinan SPD
                                                                                                        - Surat Pernyataan P.A
                                                                                                        - Surat Pengesahan
                                                                                                          SPJ
                                                  Bendahara menyerahkan SPP beserta dokumen             sda                               Dokumen
                                                  lainnya pada PPK SKPD                                                                   Pengajuan SPP
                                                  PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP             sda


                                                  SPP yng dinyatakan lengkap akan dibuatkan             sda                      2 hari
                                                  rangcangan SPM oleh PPK-SKPD
                                                  Rancangan SPM dilanjutkan pada PPK-SKPD kepada        sda                      1 hari   SPM
                                                  Pengguna Anggaran untuk di otorisasi
                                                  Jika SPP dinyatakan tidak lengkap, akan diterbitkan   Surat penolakan          1 hari   Surat penolakan
                                                  Surat Penolakan SPM                                                                     SPM
                                                  Surat Penolakan SPM diberikan pada bendahara                                            Surat penolakan
                                                  untuk dilakukan perbaikan                                                               SPM


                                                  Setoran PAD masuk melalui PUMK kepada                 Bend. 26
                         2. Sistem dan Prosedur
                                                  bendahara penerimaan
                                                                                          Persyaratan/
Bagian/Bidang       SOP                                Aktivitas                                         Waktu           Output
                                                                                          Kelengkapan
                penyetoran PAD   Dibuatkan tanda terima lalu di register            Bukti penerimaan     5 menit   Buku register


                                 Dibuatkan surat tanda setoran (STS)                ATK                  5 menit   STS


                                 Dibukukan/Register penyetoran, dan penyetoran ke   Buku register        1 hari    Bukti setor
                                 bank
                                 Bukukan ke Buku Kas Umum (BKU)                     ATK                   10       BKU
                                                                                                         menit
                                                                               FORM 3
                                                                        FORM PENULISAN SOP


      PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT                          Nomor SOP
       DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                            Tanggal Pembuatan
                                                                       Tanggal Revisi
                                                                       Tanggal Efektif
Bagian/Bidang : Keuangan                                               Disahkan oleh
                                                                       Nama SOP :                 Sistem dan Prosedur Penyampaian SPP

Dasar Hukum                                                                    Kualifikasi Pelaksana
- UU No.17 Th. 2003 ttg Keuangan Negara                                        - DIII Keuangan/Akuntasi
- PP No.58 Th. 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah                            - Menguasai Aplikaasi SIMDA
- Permendagri No. 13 Th.2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah           -
Keterkaitan                                                                    Peralatan/ Perlengkapan
-                                                                              - Perangkat Komputer
-                                                                              - ATK
-                                                                              -
Peringatan                                                                     Pencatatan & Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak:                                (diisi apabila setelah dilaksanakan ada kendala/hambatan)
   - Realisasi Anggaran menjadi terhambat
Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak :
  - Kinerja Dinas sesuai dengan yang diharapkan
                                                                                                                                                     Mutu Baku
No.                                                        Aktivitas                                                            Pelaksana                            Ket.
                                                                                                                                            Persyaratan Waktu Output
 I.   Pengajuan SPP LS Subsidi Bunga, Hibah,Bantuan Bagi Hasil dan Pembiayaan
      1.   PPKD Menyerahkan SPD dan Keputuhan KDN Subsidi, Bunga, Hibah kepada Bendahara, Pengeluaran SKPKD.
      2.   Berdasarkan Kedua Dokumen ini, Bendahara SKPKD membuat SPP-LS dan dokumen lainnya yang terdiri dari :
            a. Surat Pengantar SSP-LS         b. Ringkasan SPP-LS c. Rincian SPP-LS
            Lampiran yang terdiri dari :
            a. Salinan SPD b. Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD terkait SSP disertai faktur pajak yang ditandatangi WP
      3.   Bendahara Pengeluarab SKPKD menyerahkan SPP-LS beserta dokumen lain kepada PPK SKPKD untuk diteliti.
      4.    PPK-SKPD meneliti SPP-LS berserta dokumen lain berdasar SPD yang diterima dari pengguna anggaran dan DPA SKPD
      5.    Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap, PPK-SKPKD membuat SPM, paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya SPP.
      6.   PPK-SKPD menyerAHKAN spm KEPADA ppkd untuk diotorisasi
      7.   Jika SPP-LS dinyakatan lengkap PPK SKPD akan Menertibkan Surat penolakan SPM.Penolakan SPM paling lambat I
           hasi kerja sejak SPP-LS diterima.
      8.   Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara agar bendahara melakukan Penyempurnaan SPP-LS
           kemudian diserahkan kepada PPK SKPD untuk diteliti kembali.


II. Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan
      1.   Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK SKPD
      2.   Berdasarkan SPD dan SPJ, Bendahara membuat SPP-LS Gaji beserta dokumen lainnya, yang terdiri dari :
            a. Surat Pengantar SPP-LS Gaji b. Ringkasan SPP-LS Gaji    c. Rincian SPP-LS Gaji
            Lampiran yang terdiri dari :
            a. Pembayaran Gaji induk         b. Gaji Susulan  c. Kekurangan Gaji      d. Gaji Terusan, dll.
      3.   Bendahara menyerahkan SPP-LS Gaji beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD
      4.   PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumenSPP-LS Gaji dan kesesuaiannya dengan SPD DPA – SKPD
      5.   SPP-LS Gaji yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan Rancangaqn SPM oleh PPK SKPD, Penerbitan SPM paling Lambat
           2 hari kerja sejak SPP-LS Gaji diterima
      6.   PPK-SKPD menyerahkan SPM kepada Pengguna Anggarn untuk diotorisasi.
      7.   Jika SPP-LS Gaji dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM Penolakan SPM paling
           lambat 1 hari kerja sejak SPP-LS Gaji diterima
      8.   Surat Penolakan Penertibtan SPM diberikan kepada Bendahara melakukan Penyempurnaan SPP-LS Gaji kemudian
           diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diteliti kembali


III. Pengajuan SPP-UP
      1.   Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK-SKPD
      2.   Berdasarkan SPD dan SPJ Bendahara membuat SPP-UP beserta dokumen lainnya yang terdiri dari :
            a. Surat Pengantar SPP-UP b. Ringkasan SPP-UP c. Rincian SPP-UP d. Salinan SPD
            e. Surat Penyataan Pengguna Anggaran
            f. Lampiran lain (daftar rincian rencana penggunaan dana s.d jenis belanja)
      3.   Bendahara menyerahkan SPP-UP beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD
      4.   PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP dan kesesuaiannya dengan SPD dan DPA SKPD
      5.   SPP-UP yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan rancangan SPM oleh PPK SKPD Penerbitkan SPM paling lambat 2
           hari kerja sejak SPP-UP diterima.
      6.   Rancangan SPM ini kemudian diberikan PPK-SKPD kepada pengguna anggaran untuk di Otorisasi.
      7.   Jika SPP-UP dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPD kan menerbitkan Surat penolakan SPM. Penolakan SPM paling
           lambat 1 hari kerja SPP-UP diterima.
      8.   Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara agar bendahara melakukan Penyempurnaan SPP-UP.
           Kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diteliti kembali.
                                                                                                                          Mutu Baku
No.                                           Aktivitas                                               Pelaksana                            Ket.
                                                                                                                  Persyaratan Waktu Output
IV. Pengajuan SPP-GU
      1.   Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK SKPD
      2.   Berdasarkan SPD dan SPU, bendahara membuat SPP-UP beserta dokumen lainnya yang Terdiri
           dari :
             -     Surat Pengantar SPP-GU
             -     Ringkasan SPP-GU
             -     Rincian SPP-GU
             -     Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-GU sebelumnya
             -     Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
             -     Lampiran lain.
      3.   Bendahara menyerahkan SPP-GU beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD
      4.   PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU berdasar SPD dan DPA-SKPD
      5.   SPP-GU yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan rancangan SPM oleh PPK SKPD Penerbitan SPM
           paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-GU diterima.
      6.   Rancangan SPM ini kemudian diberikan PPK-SKPD kepada Pengguna Anggarn untuk Diotorisasi.
      7.   Jika SPP-GU dinyatakan tidak lengkap, PPL SKPD akan menerbitkan Surat penolakan SPM.
           Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-GU diterima.
      8.   Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-
           GU kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diteliti kembali.

V. Pengajuan SPP-TU
      1.   Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK SKPD
      2.   Berdasarkan SPD dan SPJ Bendahara membuat SPP-TU berserta dokumen lainnya yang terdiri
           dari :
             -    Surat Pengantar SPP-TU
             -    Ringkasan SPP-TU
             -    Rincian SPP-TU
             -    Salinan SPD
             -    Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-TU sebelumnya
             -    Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU
             -    Lampiran lain
      3.   Bendahara menyerahkan SPP-TU beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD
      4.   PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU berdasar SPD dan DPA-SKPD
      5.   SPP-TU yang dinyakatan lengkap akan dibuatkan Rencangan SPM oleh PPK SKPD. Penerbitkan
           SPM paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-TU diterima
      6.   Rancangan SPM ini kemudian diberikan PPK-SKPD kepada Pengguna Anggaran untuk Diotorisasi
      7.   Jika SPP-TU dinyakatan tidak lengkap, PPK SKPD akan menerbitkan Surat penolakan SPM
           Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-TU diterima.
      8.   Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara agar bendahara melakukan
           penyempurnaan SPP-TU, kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diteliti kembali.
                                                                               FORM 3
                                                                        FORM PENULISAN SOP

      PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT                          Nomor SOP
       DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                            Tanggal Pembuatan
                                                                       Tanggal Revisi
                                                                       Tanggal Efektif
Bagian/Bidang : Keuangan                                               Disahkan oleh
                                                                       Nama SOP :                 Sistem dan Prosedur Penyetoran PAD

Dasar Hukum                                                                    Kualifikasi Pelaksana
- UU No.17 Th. 2003 ttg Keuangan Negara                                        - DIII Keuangan/Akuntasi
- PP No.58 Th. 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah                            - Menguasai Aplikaasi SIMDA
- Permendagri No. 13 Th.2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah           -
Keterkaitan                                                                    Peralatan/ Perlengkapan
-                                                                              - Perangkat Komputer
-                                                                              - ATK
-                                                                              -
Peringatan                                                                     Pencatatan & Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak:                                (diisi apabila setelah dilaksanakan ada kendala/hambatan)
   - Realisasi PAD tidak bisa mencapai target
Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak :
  - Penyetoran dilakukan tepat waktu dan cenderung mencapai target
                                                                                  Mutu Baku
No.                                     Aktivitas            Pelaksana                            Ket.
                                                                         Persyaratan Waktu Output

VI Pendapatan Asli Daerah (PAD)

      1.   Terima dari PUMK (Bend 26)
      2.   Dibuatkan tanda terima dengan bukti penerimaan.
      3.   Registrasi
      4.   Buatkan STS
      5.   Dibukukan / register penyetoran
      6.   Setor ke Bank
      7.   Masukkan ke BKU.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:10/27/2013
language:
pages:8