Docstoc

MENDEMOKRATISKAN PEMILU DARI SISTEM SAMPAI ELEMEN TEKNIS

Document Sample
MENDEMOKRATISKAN PEMILU  DARI SISTEM SAMPAI ELEMEN TEKNIS Powered By Docstoc
					                                        TERBATAS
                                            1




                                TIMBANGAN BUKU


                                            BAB I
                          ARAH PERUBAHAN POLITIK PEMILU
     Perubahan sistem pemilu merupakan implikasi dari reformulasi kebutuhan
bangsa yang diparalelkan dengan fungsi pemilu. Perbaikan elemen-elemen teknis
pemilu pun harus paralel dengan formulasi baru fungsi pemilu.
     Hasil pemilu mencerminkan fungsi yang dikehendaki. Aurel Croissant (2002)
mengemukakan       tiga     fungsi   pokok    pemilu.   Pertama,    fungsi   keterwakilan
(representativeness),      dalam     arti   kelompok-kelompok      masyarakat    memiliki
perwakilan ditinjau dari aspek geografis, fungsional dan deskriptif. Kedua, fungsi
integrasi, dalam arti terciptanya penerimaan partai terhadap partai lain dan
masyarakat terhadap partai. Ketiga, fungsi mayoritas yang cukup besar untuk
menjamin     stabilitas    pemerintah       dan   kemampuannya      untuk    memerintah
(governability).
     Atas dasar uraian di atas, pemilu yang memiliki fungsi keterwakilan yang
berkeadilan dan fungsi integrasi merupakan urgensi. Urgensi itu tidak cukup
dijawab dengan mereka-reka jumlah DP dan jumlah kursi agar prinsip OPOVOV
terwujud.
     Revisi UU Politik dapat dimuati kepentingan penguasa atau kelompok
mayoritas. Itulah kelemahan pendekatan institusional. Revisi UU dapat digunakan
untuk menyingkirkan atau memenangkan kekuatan politik tertentu. Pemerintah
Turki, misalnya, pernah mereka-reka derah pemilihan (electoral district) dalam UU
Pemilu untuk menyingkirkan oposisi.
     Harus diakui bahwa paket UU Politik memiliki beberapa kelemahan
mendasar. Keterbatasan kapasitas paket UU Politik telah mengakibatkan situasi
politik yang kurang demokratis dan kruang stabil baik pada aras kelembagaan
partai maupun kelembagaan pemerintahan dan negara.
     Revisi UU Politik seharusnya diarahkan untuk menutupi kelemahan-
kelemahan yang terjadi akibat dalam implementasi UU Politik lama. Dalam kaitan
itu, revisi paket UU Politik harus mampu menciptakan prakondisi sebagai berikut:


                                     TERBATAS
                                       2



     Pertama,   mendorong     peningkatan    pelembagaan,        akuntabilitas   dan
transparansi keuangan partai. Kedua, mendorong pemilu yang menghasilkan
keterwakilan yang baik dengan derajat keadilan yang baik pula.
     Ketiga, mendorong peningaktan akuntabilitas dan kepekaan legislatif
terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat. Keempat, mendorong stabilitas
pemerintahan serta hubungan antara eksekutif dan legislatif yang melembagakan
mekanisme check and balances.
     Kecenderungan mewujudnya demokrasi liberal semakin sulit dihindarkan.
Usaha parpol untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dalam Pemilu 2009,
sudah dimulai pada pembahasan RUU Pemilu Legislatif (DPR, DPD dan DPRD).
Dilihat dari waktu, itu sekitar satu setengah tahun sebelum Pemilu 2009.
Akibatnya, lobi dan rapat pembahasan beberaa materi buntu.
     Terlihat bahwa para anggota Panitia Khusus DPR tidak berangkat dari
bagaimana mengurai dan mengurangi kelemahan UU Pemilu Legislatif lama (UU
No. 12/2003) dan implementasinya tahun 2004, yakni ketidakadilan distribusi
kursi. Mereka justru melempar ide dan usulan yang dilandasi dorongan untuk
memenangkan parpolnya.
     Hal yang membuat sedih, ada kekeliruan pemahaman terhadap materi-
materi RUU Pemilu yang dinilai krusial, seperti besaran daerah pemilihan (DP),
metode penghitungan suara, dan penentuan calon terpilih. Para anggota DPR
berpikir materi-materi itu saling berkaitan dan bisa saling dipertukarkan untuk
memecahkan masalah. Padahal materi-materi itu merupakan konsep-konsep
normatif yang bisa diurai walaupun kompleks. Dengan demikian dapat ditemukan
kesepahaman guna mengurangi kelemahan sistem Pemilu 2004.
     Dalam perspekif politik sekuranngya ada tiga fungsi pemilu, yakni fungsi
keterwakilan, fungsi integrasi, dan fungsi mayoritas. Fungsi keterwakilan
merupakan urgensi di negara demokrasi baru dalam beberapa pemilu. Fungsi
integrasi menjadi kebutuhan negara yang mengosonsolidasikan demokrasi. Dan,
fungsi   mayoritas   merupakan     kewajiban    bagi   negara       yang     hendak
mempertahankan stabilitas dan kepemerintahan (governability).
                                         3



     Untuk memperbaiki keadilan, ada dua elemen teknis pemilu yang biasa
dievaluasi, yakni daerah pemilihan (termasuk jumlah kursi) dan metode
penghitungan suara.


                                      BAB II
    DEMOKRATISASAI PEMILU : DARI SISTEM SAMPAI ELEMEN TEKNIS
     Pemilu 2004 diwarnai konflik internal partai yang dipicu penentuan nomor
urut dan kekecewaan calon-calon nomor urut “sepatu” yang memeroleh suara
paling besar dari daftar partai atau bahkan mendekati BPP (Bilangan Pembagi
Pemilihan). Perbaikan format perwakilan tidak terwujud diindikasikan dengan
kesamaan perilaku dan tindakan yang signifikan antara legislatif (DPR/DPRD)
sekarang dari sebelumnya.
     Soalnya, apakah sistem distrik merupakan jawaban atas persoalan sistem
perwakilan kita? Apakah tidak ada alternatif lain, seperti perbaikan sistem pemilu
lalu, guna meningkatkan kualitas keterwakilan dan akuntabilitas legislatif?
     Dalam gradasi kualitatif yang relatif, ada perubahan dalam sistem Pemilu
2004. sebagaimana tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR,
DPD, dan DPRD, Pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu proporsional dengan
daftar calon terbuka atau proporsional dengan calon terbuka untuk pemilihan
legislatif (DPR/DPRD).
     Di kalangan politisi di DPR, termasuk dari Fraksi PDIP dan Fraksi Partai
Golkar yang semula mengusulkan sistem dengan daftar tertutup, sistem pemilihan
baru itu dianggap sebagai kemajuan. Walaupun secara teknis bisa terjadi akal-
akalan sehingga sistem tidak produktif dan sesuai tujuan, mereka kelihatan begitu
bangga. Karena sistem itu berbeda dari sistem pemilihan dalam Pemilu-pemilu
Orde Baru dan Pemilu 1999, para politisi tentu menyiapkan strategi baru untuk
membangun simpati masyarakat.
     Digunakannya sistem proporsional dengan daftar terbuka untuk pemilihan
calon anggota DPR/DPRD dan sistem distrik berwakil banyak untuk calon anggota
DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dalam Pemilu 2004 menunjukkan orientasi
politik baru yang lebih membuka harapan bagi peningkatan kualitas demokrasi.
                                        4



Sistem itu dapat mendorong demokratisasi pemilu, yang diindikasikan dengan
kompetisi yang dinamis, jaminan kebebasan partisiapsi, derajat keterwakilan yang
lebih tinggi, dan jelasnya mekanisme pertanggungjawaban. Namun potensi
tersebut sulit menjadi momentum strategis untuk mengakselerasi peningkatan
kualitas demokrasi jika penyelenggara pemilu (KPU/KPUD) dan massa pemilihan
tidak memanfaatkannya dengan baik.
     Akses ke peningkatan demoraksi itu, dalam pandangan penulis, antara lain
dengan mengoptimalkan nuansa distrik dalam sistem Pemilu 2004. Jika pilar-pilar
distrik yang terkandung dalam sistem Pemilu 2004 didayagunakan sedemikian
rupa, dengan implikasi yang secara teknis cukup rumit, bukan tidak mungkin
kekhawatiran berbagai kalangan bahwa Pemilu 2004 akan menghasilkan sosok
legislatif yang sama dengan Pemilu 1999 atau sebelumnya, bsia berkurang.
Caranya dengan secara sungguh-sungguh mengefektifkan indikator-indikator
sistem distrik, yakni penentuan Daerah Pemilihan (DP); alokasi kursi tiap-tiap DP;
dan sistem penetapan calon terpilih BPP (Bilangan Pembagi Pemilih).
     Pada 12-14 Agustus 2004, anggota DPRD Kabupaten/Kota periode 2004-
2009 secara serentak dilantik. Mereka terpilih melalui sistem baru dalam Pemilu
2004, dengan sistem baru dalam Pemilu 2004, dengan harapan besar perubahan:
lebih peka, peduli, transparan dan bertanggung jawab (accountabel). Pendeknya,
anggota DPRD dituntut menjadi wakil rakyat sejati: menjalankan fungsi dan
mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat.
     Pertanyaannya, apakah DPRD hasil sistem pemilu baru akan yang lebih
peka, peduli, aspiratif, transparan dan bertanggung jawab? Apakah kinerja
legislatif mendatang juga lebih baik dan “membumi”? atau, justru sebaliknya yang
akan terjadi?
     Kadar keterwakilan anggota legislatif dipersoalkan dari sudut yang agak
berjauhan. Wakil Ketua Golkar Agung Laksono mengatakan, perlu dipikirkan
penggunaan sistem distrik dalam pemilu mendatang karena sistem distrik akan
meningkatkan keterwakilan legislatif.
     Pernyataan itu memberi tekanan pada prosedur ketimbang substansi.
Padahal rendahnya kadar keterwakilan adalah realitas persoalan legislatif saat ini.
                                          5



Sistem distrik diandaikan melahirkan legislatif yang lebih sensitif dan akuntabel.
Untuk menerapkan sistem distrik, UU Pemilu harus direvisi.
     Penangan konflik juga merupakan persoalan besar selepas pemilu sistem
distrik. Proses tersebut butuh waktu dan pikiran. Sementara sebagai persoalan
demokrasi,   rendahnya     keterwakialn   legislatif   mendesak   ditangani,   yang
ditunjukkan dengan terpuruknya citra legislatif dalam berbagai polling.
     Salah satu keberhasilan KPU dalam Pemilu 2004 adalah memetakan Daerah
Pemilihan (DP), yang diumumkan pada 26 September 2003. Secara nasional,
pemilihan DPR dipetakan dalam 69 DP, DPRD Provinsi sejumlah 200 DP dan
DPRD Kabupaten/Kota. 1.565 DP. Di wilayah Jateng, pemilihan DPRD Provinsi
dipetakan 10 DP, sedang untuk pemilihan DPRD Kabupaten/ Kota 100 DP.
Adapun variasi DP di 35 Kabupaten/Kota masing-masing 2 DP (Kota Magelang); 5
DP (Kota Salatiga); 4 DP (4 Kabupaten/Kota); 5 DP (20 Kabupaten/Kota); dan 6
DP (9 Kabupaten/Kota).
     Secara umum pola yang dipakai KPU adalah 6-12 kursi untuk tiap DP.
Namun alokasi kursi di 15 DP DPRD Provinsi dan 22 DP DPRD Kabupaten/ Kota
melebihi 12 DP. Untuk 37 DP tersebut pola 6-12 kursi tak dapat digunakan, antara
lain karena jumlah penduduk pada daerah administratif bersangkutan terlalu besar
atau termasuk daerah terjepit.
     Pemetaan DP tak bisa memuaskan semua calon/partai – apalagi ini
pengalaman kali pertama, sehingga KPU memberikan kesempatan kepada publik
untuk melakukan pengujian selama 26 September – 9 Oktober 2003. Lewat uji
publik diharapkan, formula DP yang akan dipakai dalam Pemilu 2004 sesuai
dengan prinsip-prinsip pembuatan DP, ketentuan UU dan tujuan pemilu.
     Belakangan, KPU meminta DPR mengamandemen UU Pemilu, khususnya
menaikkan kursi DPR dari 550 kursi menjadi sekitar 560 kursi. Menurut penulis,
amandemen terhadap pasal itu hanya jalan keluar untuk mengatasi The New
State Paradox. Pemilu yang demokratis sangat memerhatikan kualitas keadilan,
kadar keberhasilan dan kader keterwakilan penduduk/pemilih. Oleh sebab itu,
amandemen UU Pemilu selayaknya mencakup semua paradoks di atas. Mengapa
demikian?
                                       6



     Paradoks-paradosk di atas – yang berakar dari jurus kuota – ternyata juga
terjadi pada tingkat penghitungan suara. Prinsip bekerjanya sama, dengan akibat
mereduksi secara nyata kualitas keadilan, kadar keberhasilan calon/partai dan
kadar keterwakilan penduduk atau pemilih. Artinya, desain penghitungan suara
seja awal berkepentingan meminggirkan partai-partai kecil/baru. Itu tidak bisa
dibenarkan dalam pemilu demokratis.
     Sistem kuota – yang berkait dengan penentuan DP, alokasi kursi dan
penghitungan suara – dalam Pemilu 2004 mengadopsi konsep-konsep Alexander
Hamilton (1755-1891). Jurus kuota dalam penghitungan suara, alokasi kursi dan
DP sudah tak digunakan AS sejak seabad lalu, tahun 1901.
     Salah satu tahapan menarik dalam Pemilu adalah pendaftaran calon dan
penelitian persyaratan calon. Pada Pemilu 2004, setelah pendaftaran calon
anggota legislatif (DPR/DPRD) yang ‘sempat’ menegangkan, KPU, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan hasil penelitian persyaratan calon (6-
1/2003). Selanjutnya, dalam waktu dua minggu (6-19/1/2003) calon anggota
legislatif berkesempatan memperbaiki kekurangan-kekurangan.
     Penelitian berkas-berkas prasyarat begitu melelahkan. Anggota KPU/KPUD
harus bekerja marato, teliti dan akurat. Namun pemenuhan persyaratan calon tak
kalah melelahkan dan menyita konsentrasi. Mereka harus mendatangai berbagai
instansi. Mereka tak Cuma mengeluarkan uang namun juga membutuhkan waktu,
pikiran dan tenaga. Bagi yang syaratnya lengkap boleh bersiap sedang yang
kurang sempurna, harus membentulkan atau melengkapi. Sebagian lainnya,
terpaksa digugurkan karena tidak memenuhi prasyarat dasar, seperti umur dan
ijazah.
     Keluhan seputar persyaratn sering terdengar tapi jarang atau bahkan tak ada
yang menyoal hakikat dan manfaatnya. Banyak calon dan bahkan anggota KPUD
memandang sebagai taken for granted.
     Usaha untuk maju atau hakikat yang maju acap berbenturan dengan pola
atau jenis perubahan. Hal itu terjadi dalam Pemilu 2004 yang pada tingkat
operasonal sistem menggunakan asumsi-asumsi moderat atau nihilis. Jelasnya,
mekanisme konstitusional pemanfaatan syarat-syarat administratif calon kurang
                                        7



memaksimalkan atau membantu potensi seleksi politis oleh pemilih pada saat
pemungutan suara di TPS.


                                    BAB III
                  DINAMIKA DEMOKRASI DALAM PILKADA
     Gagasan Muhammad Qodari untuk mengembangkan pendapat “kritis-
konstruktif” dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung
(pilkada langsung) selama ini, menarik untuk dipertajam. Bersandar pada kondisi
objektif di lapangan, penajaman perlu diletakkan dalam dua persoalan dasar
pelaksanaan pilkada.
     Menurut penulis, jalan terbaik adalah mempertahankan pilkada langsung
dengan memperbaiki tiga elemen seleksi.
     Pertama, membuka mekanisme pencalonan oleh rakyat. Calon yang diusung
melalui mekanisme ini harus mendapat dukungan dari rakyat, yang ditunjukkan
dengan tanda tangan sejumlah pemilih, seperti berlaku di Thailand.
     Kedua, membuka mekanisme recalling kepala daerah oleh rakyat. Pemilih
diberikan hak mengajukan pencopotan kepala daerah terpilih yang terbukti
melakukan pelanggaran moral dan tanggung jawab pada Mahkamah Agung atau
Mahkamah Konstitusi. Pencopotan ini juga dengan syarat-syarat tertentu,
khususnya jumlah tanda tangan.
     Ketiga, memberikan tambahan kewenangan KPUD untuk mencopot kepala
daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain,
serta tindak pidana pilkada, seperti money politics, manipulasi pemilih, dan
sebagainya. Tentu saja, penambahan kewenangan KPUD harus dibarengi dengan
sistem rekrutmen dan kontrol atas pengguanan kewenangan KPUD secara sangat
ketat, termasuk dengan sanksi.
     Tingginya angka absensi bisa diartikan sebagai minimnya legitimai sehingga
kedudukan dan kepemimpinan kepala daerah kurang dipercaya rakyat. Jika
DPRD menjalankan fungsinya dengan baik (bidang pengawasan, anggaran dan
legislasi), minimnya legitimasi acapkali menimbulkan tarik-menarik antara kepala
                                           8



daerah dan mayoritas kursi DPRD. Hal itu akan mengganggu jalannya
pemerintahan, yang sering digambarkan seperti “bebek limbung” (lame duck).
     Tingginya angka absensi merupakan persoalan yang perlu pemecahan.
Penulis mengusulkan dua alternatif untuk direnungkan bersama.
     Pertama, mengganti model penetapan kepala daerah terpilih dari sistem first
past the post (mayoritas sederhana) dengan batas minimal perolehan suara 25
persen menjadi sistem two round system atau sistem run-off dengan batas
minimal perolehan suara 50 persen plus satu untuk meraih kursi (mayoritas
absolut). Seperti pilpres, jika tak ada calon yang memperoleh jumlah suara
tersebut, dilakukan pilkada putaran kedua untuk dua calon teratas dengan
konsekuensi biaya menjadi sangat besar.
     Kedua, mengganti prinsip kesukarelaan (voluntary voting) menjadi kewajiban
(compulsory voting) dalam penggunaan hak pilih. Pemilih abstain diakomodir
dalam sistem penghitungan. Sedang pemilih yang absen tanpa alasan diberi
sanksi. Biasanya, compulsory voting diikuti perluasan hak-hak warga, seperti hak
reaclling   terhadap    kepala   daerah,   hak   mengajukan    RUU/Raperda,     dan
sebagainya. Sanksi pemilih absen berupa gugurnya hak-hak itu dalam kurun
masa pilkada (5 tahun).
     Salah satu ancaman yang membayangi pemilihan gubernur dan wakil
gubernur (pilgub) Jateng adalah kemenangan golongan putih (golput). Preseden
peningkatan    dan      kemenangan    golput     dalam   pilkada   kabupaten/   kota
memperbesar ancaman itu. Kemenangan golput dalam pilgub tentu merupakan
beban politis dan psikologis yang mengganggu. Soalnya, bagaimana mencegah
kemenangan golput?
     Pemilihan kepala daearh (pilkada) kembali menampilkan peristiwa ganjil:
calon tunggal. Peristiwanya terjadi dalam pilkada Kabupaten Sampang dan
Propinvisi Gorontalo.
                                        9



                                     BAB IV
 JALUR INDEPENDEN : POLITIK REAKSI MENIMBULKAN KREASI POLITIK
      Tali-temali antara kekecewaan masyarakat, hasrat menggebu para calon
yang tidak memperoleh akses pencalonan, dan sikap paranoid politisi menjadikan
dibukanya jalur perseorangan atau independen dalam pencalonan pilkada sebagai
isu politik paling seksi.
      Reaksi ekspresif mewakili keseksian itu selepas MK mengabulkan gugatan
terhadap pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 24 Juli 2007, yang
berimplikasi pada terbukanya jalur perseorangan sebagai peserta pilkada. Media
massa menempatkan putusan MK sebagai head line. Para aktivis dan calon yang
kecewa dengan mekanisme pencalonan pilkada seakan terlepas dari beban
psikologis yang mahaberat. Sementara, para politisi seperti pecundang dengan
melakukan defense, menyalahkan MK dan lansir persyaratan calon perseorangan
yang berat.
      Tidak ada yang salah dengan reaksi itu tapi menjadi nyinyir karena isu jalur
independen sejatinya terlalu kecil dibandingkan dengan rumitnya persoalan politik
di negeri ini.
      Argumen keadilan dan kesejahteraan yang dibangun MK yang mengabulkan
dibukanya jalur independen potensial berbalik menjadi ketidakadilan dan
ketidaksejahterana justru karena keterpilihan kepala daerah dari jalur independen
mengandung persoalan sistemik demokrasi perwakilan.
      Karena itulah, saya hanya ingin ingatkan kepada pra aktivis atau calon
peserta pilkada dan partai. Dibukanya jalur independen tidak perlu disikapi dengan
euforia karena hanyalah isu minor bagi perbaikan kehidupan politik. Sebaliknya,
dibukanya jalur independen tidak perlu disikapi dengan paranoid oleh partai dan
politisi.
      Yang paling penting adalah perbaikan sistem yang dapat memaksa dengan
keras terjadinya perbaikan perilaku partai dan politisi melalui perubahan sistem
pemilu, sistem pemerintahan, sistem pengawasan, penegakan hukum (law
enforcement), dan sebagainya. Pendekatan neo-institusional itu menjadi sangat
                                      10



urgen sebab mengharap perubahan dari partai dan politisi adalah mustahil.
Karena politisi di parlemen yang berwenang membuat peraturan perundang-
undangan sehingga mereka harus ditekan terus-menerus agar memperbaiki
sistem tersebut.
     Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menepis kegalauan masyarakat dan
para calon yang tidak memperoleh akses pencalonan pilkada. MK mengabulkan
gugatan judicial review anggota DPRD Lombok Barat (NTT) Lalu Ranggalawe
terhadap Pasal 56 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Prinsipnya, calon perseorangan dapat menjadi peserta pilkada.
     Sejak pilkada digelar tahun 2005, partai merupakan satu-satunya akses.
Akses itu acapkali menimbulkan kekecewaan sebagian masyarakat, khususnya
calon yang tidak diusung, konon akibat mahalnya ongkos yang harus dikeluarkan.
Soalnya, apa implikasi dibukanya calon perseorangan atau independen?
     Persoalan paling krusial lembaga legislatif (DPR/DPRD) adalah lemahnya
akuntabilitas yang bermuara pada tepuruknya citra. Secara hipotetik, masalah itu
bisa dipecahkan dengan membuka akses pencalonan perseorangan atau
independen dalam pemilu DPR/DPRD.
     Secara momentum, hipotesis itu menggunakan logika berpikir MK yang
mengabulkan gugatan terhadap Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 24
Juli 2007, sehingga akses calon independen dalam pilkada terbuka.
     Soalnya, apa hubungan antara calon independen dan akuntabilitas
DPR/DPRD? Apa argumen rasionalnya?
     Prospek calon indepen dalam pemilu DPR/DPRD bergantung apda DPR
yang berwenang membuat UU. Karena pembukaan akses calon independen
mengancam posisi mereka dan partai, riwayat calon independen pemilu bisa
menyerupai nasib calon independen pilkada: suram.
     Mereka bisa menolak atau membuat aturan yang memberatkan, seperti
syarat dukungan yang besar. Kecenderungan sikap wakil rakyat di DPR itu justru
akan memperpuruk kualitas demokrasu kita. Polisti negara-negara demokrasi
                                        11



mapan melihat calon independen membantu memperbaiki kualitas demokrasi,
politisi kita justru mengingkarinya.


                                       BAB V
                                 PENDAPAT SISWA
a.   Kesimpulan
           Pemilu merupakan sarana kehidupan politik negara demokrasi modern.
     Dilihat dari proses pelaksanaan, pemilu termasuk kategori multi-sistem atau
     terdiri dari beberapa sub-sistem. Sebagian sub-sistem pemilu merupakan
     elemen teknis, seperti pendaftaran pemilih., daerah pemilihan, dan
     penentuan pemenang. Dalam pendekatan neo-institutionalism, hubungan
     antara sistem dan fungsi pemilu bersifat trade off. Sistem pemlu tertentu
     akan melahirkan fungsi pemilu tertentu pula. Karna itu, sistem pemilu disebut
     sebagai constitutional engineering.
           Fungsi pemilu dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yakni fungsi
     representase, integrasi,d an mayoritas. Keinginan menghadirkan fungsi
     pemilu tertentu dapat dilakukan dengan merubah elemen-elemen teknis
     pemilu, seperti daerah pemilihan dan formula penghitungan suara.
           Tapi keinginan itu seharusnya diawali dengan mengklarifikasi beberapa
     persoalan, seperti fungsi pemilu apa yang hendak diwujudkan? Apakah
     fungsi pemilu yang hendak diubah benar-benar sudah tidak relevan dengan
     kebutuhan bangsa? Apakah kapasitas sistem pemilu yang ada benar-benar
     sudah tidak mampu mewujudkan fungsi pemilu yang dikehendaki? Kalau
     kurang relevan, dimana letkanya? Elemen-elemen teknis apa yang perlu
     diubah? Dan sebagainya.


b.   Saran
           Saran yang dapat pasis sampaikan sebaiknya dalam pelaksanaan
     Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, dan secara kritis melakukan analisis
     sehingga menghasilkan penemuan menarik. Terutama gagasan perlunya
     paradigma baru dalam RUU Pemilu sehingga Pilkada masuk dalam kategori
                                     12
                                   TERBATAS



     pemilu di tingkat lokal yang penanganannya di bawah satu atap yakni KPU.
     UU No. 32/2004 jelas menyisakan masalah menyangkut ‘wilayah abu-abu’
     wewenang KPUD, KPU, DPRD, dan pemerintah daerah.
         Sekali penulis tak lupa semoga timbangan buku ini dapat memberikan
     sumbangan bagi upaya memelihara dan merawat demorkais di Indonesia.
     Kekurangan dalam timbangan buku ini semata-mata karena keterbatasan
     penulis. Kritik dan saran pembaca budiman sangat dinantikan.


c.   Penutup
         Buku ini membuka wacana tentang perbaikan sistem pemilu. Analisis
     dalam buku ini ditulis dengan gaya yang menggabungkan pendekatan
     akademik dan praktisi penyelenggara pemilu.
         Buku ini bermanfaat untuk praktisi politik, pengamat, mahasiswa,
     penyelenggara pemilu dan pilkada, aktivis demokrasi lokal, dan siapa saja
     yang tidak pernah berhenti peduli dan merawat demokrasi di Indonesia.
          Demikian timbangan buku tentang sekitar mendemokratisasikan pemilu
     ini kami buat sebagai pertimbangan kepada semua pihak yang terlibat agar
     dapat berpartisipasi aktif dalam pemberian dukungan dan dorongan demi
     kelancaran terselenggaranya kegiatan ini. Semoga usaha kita dapat
     bermanfaat untuk semua pihak dan mendapat ridho Alah.


                                             Bandung, Septembers 2009
                                                        Pasis,




                                   TERBATAS
                                 13
                              TERBATAS



PUSAT PENDIDIKAN INFANTERI
      SATDIK SELAPA




                        TIMBANGAN BUKU

                              TENTANG

                  MENDEMOKRATISKAN PEMILU
               DARI SISTEM SAMPAI ELEMEN TEKNIS

                             Disusun Oleh :




                         ANDRI AMIJAYA K
                           Nosis : 635/C




                      Bandung,     Agustus 2009




                               TERBATAS
                                    i14




                       LEMBAR PENGANTAR




                         TIMBANGAN BUKU


                                 TENTANG


                 MENDEMOKRATISKAN PEMILU
              DARI SISTEM SAMPAI ELEMEN TEKNIS




1. Buku ini disusun oleh     :    Joko J. Prihatmoko
2. Buku ini diterbitkan oleh :    Pustaka Pelajar
                   ii   ii
                        15




          LEMBAR PERSETUJUAN




             TIMBANGAN BUKU


                  TENTANG


MENDEMOKRATISKAN PEMILU DARI SISTEM
      SAMPAI ELEMEN TEKNIS


      SEBUAH KARYA PERORANGAN DISUSUN
       DALAM RANGKA PENUGASAN SEBAGAI
            SISWA SELAPAIF TA. 2009




                MENGETAHUI
              KOMANDAN KELAS




              DANY JANUAR. NS
        MAYOR INF. NRP. 11930073980170

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:19
posted:10/8/2013
language:
pages:15
Description: MENDEMOKRATISKAN PEMILU DARI SISTEM SAMPAI ELEMEN TEKNIS 1. Buku ini disusun oleh : Joko J. Prihatmoko 2. Buku ini diterbitkan oleh : Pustaka Pelajar