Sinopsis Asal Mula Konflik Aceh

Document Sample
Sinopsis Asal Mula Konflik Aceh Powered By Docstoc
					                                   TERBATAS
                                       1




                                   SINOPSIS
                        ASAL MULA KONFLIK ACEH
Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke-19


I.    DATA BUKU
      Judul Buku     : ASAL MULA KONFLIK ACEH Dari Perebutan Pantai Timur
                       Sumatra Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke-19

      Penulis        : Anthony Reid

      Penerbit       : Yayasan Obor Indonesia

      Tebal Buku     : 312

      Tahun Terbit   : 2007



II.   BIOGRAFI PENULIS
           Anthoni Reid adalah Direktur Asia Research Institute di National
      University of Singapore, ia adalah ahli sejarah Asia Tenggara yang pernah
      belajar di Selandia Baru dan Cambridge. Ia mengajar dan meneliti di
      University of Malaya (Kuala Lumpur, 1965-70). Australian National University
      (Canberra, 1970-99) dan memberikan kuliah singkat di Yale, Aucland, Ujung
      Pandang (Makassar), Hawaii, dan Oxford. Di University of California, Los
      Angeles (1999-2002) ia menjadi Profesor bidang Sejarah dan menjadi
      Direktur Center for Southeast Asia Studies. Buku-bukunya antara lain: The
      Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain, 1858-1898
      (1969) : The Indonesian National Revolution, 1945-1950 (1974): The Blood
      of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern
      Sumatra (1979): Southeast Asia in the Age of Commerce, 1950-1680, 2 Vols
      (1988-1993): Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia (1999):
      Anak-anak Indonesian Frontier: Acehnese and other Histories of Sumatra
      (2004).



                                   TERBATAS
                                TERBATAS
                                    2




III. PENGANTAR

       Buku ini memaparkan peralihan yang pahit bagi Sumatra Utara, dari
   sejumlah kerajaan merdeka menjadi bagian dari India Belanda. Ini tidak
   dilihat sebagai konflik sederhana antara imperialisme dan kedaerahan di
   Indonesia, tetapi sebagai pertarungan segitiga, dan dalam pertarungan ini
   kepentingan perdagangan Straits Settlements memainkan peran yang
   penting. Provinsi-provinsi India Belanda di masa datang-Aceh dan Ooskusi
   van Sumatra-merupakan wilayah perdagangan Inggris. Baru setelah akhir
   abad,   Belanda   berhasil   mengatasi   kesulitan   ini   dan   meneguhkan
   kekuasaannya atas seluruh wilayah itu, dan mengakui kepentingan
   perdagangan Inggris di Pantai Timur tetapi mengabaikannya dalam kaitan
   dengan Aceh.

       Ketiga pihak dalam pertarungan ini tentu saja tidak terwakili secara
   berimbang, sepanjang menyangkut dokumen-dokumen yang ada. Jika ada
   catatan kerajaan Aceh, catatan itu tidak pernah ditemukan, dan pandangan
   Aceh dikemukakan langsung hanya dalam segelintir kisah kepahlawanan
   populer yang tidak akurat yang dicatat pada zaman itu, di pihak lain,
   manfaat utama dari penggunaan sumber-sumber Inggris dan Belanda adalah
   dokumen Inggris memuat catatan yang boleh dikatakan simpatik mengenai
   kepentingan Aceh, yang dapat mengimbangi kecenderungan alami Belanda.

       Meski perang Aceh berlangsung terus sampai abad ke-20, saya
   mengakhiri pembahasan peristiwa-peristiwa itu sampai tahun 1898. sampai
   tahun itu pertarungan segi tiga itu benar-benar nyata. Setelah itu, nasib
   Sumatra Utara sudah ditetapkan dan masalah utama kemudian adalah
   meredam perlawanan. Meski sangat penting untuk sejarah Indonesia
   kemudian, ini adalah masalah terpisah dan selain itu sudah banyak
   mendapat perhatian dari ilmuwan.




                                TERBATAS
                                TERBATAS
                                    3




IV. PENDAHULUAN

        Dilihat dari tengah-tengah Indonesia, pada jaman pra-Islam atau jaman
   modern, wilayah Sumatra di utara garis khatulistiwa tampak jauh sekali.
   Penduduk wilayah itu, meski dilihat dari sisi suku bangsa termasuk orang
   Indonesia, hampir tidak tersentuh oleh peradaban besar Sriwijaya dan
   Majapahit. Bak sebuah lengan Indonesia yang terjulur ke arah India dan
   Barat, Sumatra Utara membangun tradisi sendiri yang unik sebagai jembatan
   antara dua dunia. Namun dari sudut pandang Islam, Sumatra Utara selama
   lima abad adalah titik pusat Kepulauan Indonesia.

        Sudut barat laut Sumatra itu adalah daratan pertama tempat pedagang
   India dan Arab yang belayar mencari harta ke Cina dan Kepulauan Rempah-
   rempah menginjakkan kaki. Mereka sudah mendirikan pos perdagangan di
   situ sejak abad ke-11, dan menjelang akhir abad ke-13 membawa agama
   Islam dan organisasi politik ke beberapa kerajaan-pelabuhan yang sedang
   tumbuh di situ. Kerajaan-pelabuhan terbesar adalah Samudra (kemudian
   Pasai). Kerajaan Samudra tumbuh demikian pesat pada abad ke-14 sehingga
   namanya dipakai untuk nama seluruh pulau itu. Pelabuhannya – sekarang
   Lhokseumawe – selama 150 tahun adalah pelabuhan paling timur pada rute
   perdagangan Muslim, dan pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan yang
   terkemuka.

        Perang sabil melawan Portugis di Malaka pecah secara alamiah dari
   asal-usul kerajaan Aceh. Dipertahankan selama 120 tahun, kerajaan Aceh
   mengaitkan agama dan patriotisme secara lebih erat dibandingkan dengan
   wilayah-wilayah lain di Indonesia, dan membawa Aceh ke dalam hubungan
   yang lebih dekat dengan Asia Barat. Sultan Ala’ad-din Riayat Shah antara
   lain-Kahar (1537-71) mengambil langkah resmi mengakui kekuasaan Sultan
   Turki atas Aceh, dengan imbalan berupa bantuan militer Turki untuk
   melawan Portugis. Kenang-kenangan dari hubungan singkat ini terus
   dihidupkan di Aceh oleh bendera merah Ottoman yang masih dikibarkan oleh


                                TERBATAS
                             TERBATAS
                                 4




para Sultan, dan oleh meriam besar lada secupak yang menjaga dalam
(istana raja dan pekarangan) di Banda Aceh. Bendera dan meriam ini
dihormati sebagai pemberian Khalifah, lambang perlindungan bagi kerajaan
bawahannya yang terletak nun jauh di sana.

        Kekuasaan Kesultanan Aceh di dalam negeri dan di luar negeri
mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-
36) yang cemerlang tetapi keras. Kendali kerajaan terlaksana dengan lancar
di semua pelabuhan penting di pantai barat Sumatra dan di pantai timur,
sampai ke Asahan di selatan. Pelayaran penaklukan dilancarkannya jauh
sampai ke Pahang, di pantai timur Semenanjung Malaya, dan pedagang
asing dipaksanya tunduk kepadanya. Kerajaannya kaya raya, dan menjadi
pusat ilmu pengetahuan tiada tanding di Kepulauan itu.

        Menurut tradisi Aceh, Iskandar Muda membagi wilayah Aceh dalam
wilayah administrasi yang dinamakan uleebalang dan mukim; ini dipertegas
oleh laporan seorang kelana Prancis, bahwa “Iskandar Muda membabat
habis hampir semua bangsawan lama dan menciptakan bangsawan baru.”
Mukim pada awalnya adalah himpunan beberapa desa untuk mendukung
sebuah mesjid yang dipimpin oleh orang Imam (bahasa Aceh Imeum).
Uleebalang (cf. Bahasa Melayu hulubalang) pada awalnya barangkali
bawahan-utama Sultan, yang dianugerahi Sultan beberapa mukim, untuk
dikelolanya sebagai pemilik feodal. Pola ini dijumpai di Aceh Besar dan di
negeri-negeri taklukan Aceh yang penting-penting. Di Pidie ada pemimpin
yang memakai gelar mantroe (cf. Bahasa Melayu menteri); ini memperkuat
pendapat yang mengatakan bahwa bangsawan Aceh memperoleh gelar
mereka setidak-tidaknya dari masa pemerintahan seorang raja yang sangat
kuat.




                             TERBATAS
                                    TERBATAS
                                        5




V.   ISI BUKU


                MEMPEREBUTKAN PANTAI TIMUR SUMATRA
                                   1858-1865


     Sultan Ismail dari Siak (1827-64) tidak pernah berhasil menjadi penguasa di
negerinya yang tak henti-hentinya bergolak. Baru saja berhasil melepaskan diri
dari bawah kendali ayahnya tahun 1840, ia sudah harus berhadapan dengan
sebuah pemberontakan, yang dilancarkan oleh iparnya. Pemberontakan itu
dipadamkan oleh adiknya, Tengku Putra, yang sejak itu boleh dikatakan
memerintah negeri itu sebagi Raja Muda. Jika dilihat pengalaman Belanda dengan
Ismail di kemudian hari, dapat disimpulkan tanpa ragu sedikitpun bahwa semua
kesulitan yang dihadapi Ismail disebabkan tidak lain oleh ketidakmampuannya
sendiri.
     Harga diri Ismail mendapat pukulan yang mematikan tahun 1854, ketika
sebuah armada Aceh mengharuskan semau negeri di Pantai Timur sampai ke
Serdang di selatan mengakui kekuasaan Sultan Ibrahim. Karena tidak mampu
membalas, Ismail berlayar ke Singapura tahun 1856, untuk meminta bantuan,
meski sia-sia, kepada Gubernur E. A. Blundell. Ia kemudian membuat perjanjian
dengan Adam Wilson, Kerani Kepala sebuah kantor dagang di Singapura. Adam
Wilson bersedia membantu Ismail mengalahkan Tengku Putra dan mengukuhkan
kembali kekuasaan Ismail atas “wilayah-wilayah bawahan” yang jatuh ke tangan
Aceh, dengan imbalan hak-hak istimewa di bidang perdagangan di Siak dan
sepertiga dari laba dari wilayah yang berhasil direbut kembali.
     Tekad   Netscher    dan   sukses   ekonomi    yang   memahkotai   tekad   itu
mematahkan oposisi para pedagang Straits Settlements, yang tidak mendapat
dukungan yang sungguh-sungguh dari London. Di pihak lain, tidak ada diambil
tindakan sedikitpun untuk mengubah dampak pada Aceh yang ditimbulkan gerak




                                    TERBATAS
                                  TERBATAS
                                      6




maju Belanda. Walau kepemimpinan cukup baik pada waktu itu, Kesultanan itu
didorong masuk ke dalam keadaan isolasi yang berbahaya.


                           PERJANJIAN SUMATRA
                                     1865



     Sudah dari sejak awal masa jabatannya De Waal menunjukkan keinginan
untuk menyingkirkan wilayah-wilayah milik Belanda di Pantai Gading yang tidak
menghasilkan manfaat apapun bagi Belanda dan menimbulkan banyak masalah
itu. Ia mengemukakan pemikirannya kepada Raja untuk mendapat persetujuannya
pada bulan April 1869. Namun, Raad van State, dewan penasehat raja,
menyatakan menentang penyerahan wilayah Belanda kecuali sebagai bagian dari
sebuah perjanjian umum seperti perjanjian 1824. dewan itu menyarankan agar
perundingan dengan Inggris mengenai Pantai Gading “dimanfaatkan sebagai titik
tolak untuk meneguhkan kepentingan-kepentingan kita di India Belanda.”

     Pada bulan Agustus diperoleh persetujuan Raja William untuk Konvensi Siak,
dengan syarat-syarat yang telah disetujui sebelumnya, pada bulan April. Karena
ada tekanan dari masyarakat agar Konvensi Suriname diumumkan, De Waal
memutuskan akhirnya untuk menandatangani, pada tanggal 8 September, dua
perjanjian yang telah diselesaikan, sedangkan perundingan mengenai Pantai
Gading berlarut-larut sampai 25 Februari 1871.

     Perjanjian baru itu ditandatangi pada 2 November 1871, dan disetujui Majelis
Rendah dengan suara mayoritas besar sekali ada 16 Desember. Majelis Tinggi
menyetujui ketiga-tiga perjanjian itu dengan mudah, karena perjanjian Sumatra
sudah disetujui oleh golongan konservatif sebagai “imbalan” bagi perjanjian yang
tidak populer mengenai pengalihan wilayah-wilayah Pantai Gading. Namun
anggota oposisi di kedua Majelis mengutarakan apa yang sangat ditakuti selama
ini sejak dari awal perundingan oleh Kementerian Kolonial – pengumuman
mengenai kedudukan baru Aceh mau tidak mau akan memaksa Belanda campur


                                  TERBATAS
                                  TERBATAS
                                      7




tangan, telepas dari apakah Belanda sudah siap atau belum, karena pengumuman
itu berarti bahwa kekuatan-kekuatan Eropa yang lain, dan demikian pula Sultan
Aceh sendiri, diberitahu bahwa cepat atau lambat Belanda berniat menaklukkan
Aceh. Sampai sejauh ini, perjanjian Sumatra yang terakhir ini ternyata merupakan
sebuah dokumen yang bahkan lebih buruk lagi dibandingkan dengan perjanjian
sebelumnya.

     Peristiwa-peristiwa yang dramatis ini membawa Aceh ke pentas pemberitaan
di   Eropa,   dan   memaksa     pemerintah   Gladstone    dan   Graville   untuk
mempertimbangkan kembali sikapnya mengenai ekspansi Belanda. Inggris sudah
menyatakan memiliki hak untuk mengajukan keberatan bila ada serangan atas
Aceh, tetapi Belanda tetap berharap Inggris akan bersikap toleran mengenai
tindak-tanduk Belanda setelah perjanjian persahabatan tahun 1871.

     Menteri Luar Negeri Belanda, Gericke van Herwijnen, memberikan instruksi
yang jelas sekali kepada duta besarnya di London mengenai pentingnya
mendapatkan dukungan Inggris.

     Dukungan Pemerintah Inggris tinggi sekali nilainya bagi kita untuk
menghadapi persoalan rumit antara kita dengan Aceh, antara lain karena itu
berarti ada dukungan moral bagi kita dalam menghadapi Pemerintah-pemerintah
asing, ... dan karena wilayah milik Inggris di Straits dapat berpengaruh pada
perilaku Aceh.




                    PERANG DAN BLOKADE 1870-1874



     Singkat kata, karena itu, dampak dari blokade tahun 1873-4 atas Penang
adalah terjadinya konsentrasi perdagangan dalam tangan para pedagang besar
Cina dan bergantinya tekstil dan madat yang sebelumnya dijual kepada Aceh




                                  TERBATAS
                                  TERBATAS
                                      8




dengan kayu, daging, dan gin (jenis minuman keras), yang sekarang dijual kepada
pasukan pendudukan Belanda.

       Perjanjian Sumara tahun 1871 tidak banyak dapat melunturkan kebencian
yang dirasakan di Batavia kepada negeri yang penuh harga diri dan berhasil
demikian sempurna menolak pengaruhnya itu. Pengalaman yang sedikit saja
dengan Aceh sudah dapat menunjukkan kepada Belanda, seperti terjadipada
Inggris   sebelum   Belanda,   bahwa   satu-satunya   cara   yang   praktis   untuk
menanamkan pengaruh atas orang Aceh, dan khusunya atas orang Aceh yang
tinggal di daerah pegunungan, adalah berusaha secara berhati-hati memperoleh
kepercayaan dari orang Aceh yang tinggal di daerah pantai dan di ibukota. Tetapi
orang-orang yang bertanggung jawab atas kebijakan Belanda – W.H. Read dan
Loudon, Van de Putte – tidak memiliki kesabaran bahkan untuk mempelajari lebih
dahulu keadaan di Aceh. Tradisi merdeka di Aceh, bukannya membuat orang-
orang Belanda ini berhati-hati, tetapi malahan membuat mereka menganggap
tradisi itu sebagai ancaman dan penghinaan bagi kedudukan Belanda di Asia.
Dengan demikian, mereka melakukan kesalahan-kesalahan besar, melangkah
cepat-cepat sehingga membuat tidak mungkin bagi orang Aceh manapun-Sultan
atau uleebalang; orang gunung atau pedagang di pantai; Tibang atau Abd ar-
Rahman – untuk mendukung mereka.

       Masalah Penang dapat segera dirasakan. Karena sangat bergantung pada
dukungan Inggris, Belanda terpaksa menjalankan kebijakan yang mengizinkan
perdagangan antara Penang dan Aceh terus berjalan. Akibatnya, Belanda tidak
memperoleh manfaat yang dapat dihasilkan oleh kekuatan lautnya yang di masa-
masa lampau memungkinkannya unggul dalam setiap pertarungan di Kepulauan
itu.




                                  TERBATAS
                                   TERBATAS
                                       9




                           DIPLOMASI ACEH, 1973



     Hampir tidak mungkin bahwa ada salah satu dari antara negara-negara kuat
di Eropa pada tahun 1873 yang akan mau membela sebuah Kerajaan kecil dan
jauh pula letaknya, dan yang dinyatakan Belanda sebagai musuhnya melalui
pernyataan perang secara resmi. Namun dalam kenyataan, Aceh berhasil menarik
simpati internasional yang cukup besar, walaupun tidak cukup untuk mengubah
sikap Belanda.

     Aceh dengan sejumlah kelebihan yang luar biasa, dibandingkan dengan
korban-korban yang lain dari ekspansi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa.
Masa selama enam bulan antara dipukul mundurnya ekspedisi Belanda yang
pertama dengan dilancarkannya ekspedisi kedua membuka jalan bagi Aceh
sebagai negara yang berdaulat penuh dan sedang menghadapi bahaya besar
untuk meminta bantuan kepada negara-negara kuat. Penang bagi orang Aceh
adalah sebuah gerbang yang netral untuk berhubungan dengan dunia luar, dan
penduduknya jauh dari bersimpati pada ekspansi Belanda. Ekspor lada selama
seabad telah membawa kemakmuran dan pergaulan internasional bagi orang
Aceh, lebih daripada bagi sebagian besar orang Indonesia lainnya. Tetapi
kelebihan-kelebihan ini tidak mengurangi arti penting hasil-hasil yang dicapai oleh
duta besar Aceh di Turki yang mengagumkan – Abd ar-Rahman az-Zahir.

     Arti penting sebanarnya dari agitasi tahun 1873 adalah perasaan setia kawan
keagamaan yang lebih besar yang ditimbulkan di kalangan orang-orang yang
memiliki dendam-dendam tertentu pada Belanda. Para ahli sejarah tentang
nasionalisme Indonesia mungkin akan melihat ini, dan ini sah-sah saja, sebagai
contoh pertama tentang pergerakan rakyat melawan Belanda membawa pengaruh
pada semua wilayah penting di Kepualaun itu.




                                   TERBATAS
                                   TERBATAS
                                      10




                   HARAPAN BAGI PERDAMAIAN, 1874-1878



    Meskipun pahit getir yang pada akhirnya menandai perang panjang dan
tragis di Aceh, pada awalnya jurang antara kedua pihak yang bertikai tidaklah
demikian   lebar    sehingga   dapat   sebenarnya   dijembatani   dengan   sikap
kenegarawanan yang berhati-hati. Andaikan saja kebijakan Belanda lebih lunak
dalam tahun-tahun setelah ekspedisi kedua, maka para pemimpin Aceh yang
umumnya realistis barangkali akan bersedia meyakinkan rakayt Aceh untuk
mengizinkan mereka – para pemimpin – untuk berusaha mencapai penyelesaian
berdasarkan kompromi. Tetapi memasuki tahun 1884, ketika Belanda kembali
menggunakan kebijakan yang telah lama dipakainya pada masa lampau, yakni
menerima dan menggunakan lembaga-lembaga yang ada, para pemimpin Aceh
yang moderat sudah lama kehilangan pamor mereka sebagai pemimpin.

    Abd ar-Rahman tidak dapat menjamin bahwa ia akan berhasil dalam hal ini,
tetapi setidaknya ini satu-satunya peluang untuk mencapai perdamaian. Ia
berpendapat ia dapat memperoleh dukungan dari lima dari dua belas kepala adat
terkemuka, termasuk dari Panglima Polem dan Imam Lueng Bata.




                       PEMERINTAH SIPIL, 1878-1883



    Selama lima tahun pertama perang itu telah terjadi penyimpangan yang
mengherankan dari kebijakan festina lente yang dijalankan oleh pemerintah-
pemerintah Belanda sebelumnya. Pertimbangan bagi kebijakan sekarang tidak lagi
perhitungan yang cermat mengenai untung-rugi praktis, tetapi lebih berdasarkan
keinginan untukmenegakkan prestise nasional setelah melakukan kesalahan besar
pada awalnya. Setiap kemajuan di Aceh tampaknya menuntut kemajuan yang
berikut jika kemajuan sebelumnya hendak dipertahankan. Batas-batas proses ini



                                   TERBATAS
                                   TERBATAS
                                      11




akhirnya ditentukan bukan oleh kemenangan tetapi oleh susutnya persediaan
sumberdaya dan dukungan dari masyarakat bagi program semacam itu.

     Menjelang akhir tahun 1883 semua langkah ini sudah dipertimbangkan. Satu-
satunya hal yang dapat disepakati oleh para pejabat sipil dan militer di Indonesia
adalah pemangkasan pos militer di Aceh Besar tidak boleh dijalankan sebelum ada
perbaikan yang berarti dalam posisi Belanda. Namun Pemerintah Belanda ternyata
makin tidak dapat melihat lebih jauh daripada kesulitan-kesulitan keuangannya.
Van Bloemen Waanders, yang menentang pemangkasan pos militer sampai ada
persetujuan dengan Sultan, terpaksa mengudnurkan diri dari Kementerian Kolonial
ketika States General menolak anggarannya pada bulan November 1883. Untuk
penggantinya Kementerian Heemskerk dengan tergesa-gesa memanggil dari
Batavia J. P. Sprenger van Eyk, seorang anggota Raad van Indie yang punya
nama sebagai ahli keuangan karena perannya sebelumnya dalam mewujudkan
perubahan-perubahan pada tata keuangan Batavia.

     Sementara menunggu kedatangannya, kabinet menolak temuan ’s Jacob
bahwa pemangkasan pos militer harus menungug sampai ada perbaikan dalam
kedudukan Belanda di Aceh. Ini mungkin makan waktu bertahun-tahun.
Sementara itu militer berada dalam keadaan bahaya, dan tidak ada tambahan
pasukan yang besar yang dapat dikirimkan dari Belanda. Pemerintah tentu saja
membiarkan rincian dari kebijakan pada keputusan pihak berwenang setemapt,
tetapi ia memberikan peringatan yang sangat keras agar jangan ada lagi
kelambatan dalam menarik pasukan dari pos-pos yang tidak diinginkan.


                      PERISTIWA NISERO, 1883-1885



     Pada dari bulan April 1885 perdagangan dengan Aceh lebih bebas daripada
pada masa manapun sejak tahun 1873, sementara wilayah yang diduduki Belanda
lebih kecil daripada wilayah pendudukannya 10 tahun sebelumnya – sebuah
segitiga seluas 20 mil persegi di sekitar Kutaraja. Dapat dikatakan untuk


                                   TERBATAS
                                 TERBATAS
                                    12




perubahan ini bahwa untuk sementara hal ini mengurangi pertumpahan darah dan
memungkinkan orang Aceh menjalani hidup yang tenang, dibandingkan dengan
apa yang mereka alami sejak tahun 1873. Pertimbangan-pertimbangan semacam
ini penting artinya bagi sekelompok minoritas, tetapi yang semakin besar, di
Belanda, yang akan menyambut baik penarikan mundur Belanda sepenuhnya dari
Aceh. Tetapi bagi Pemerintah Belanda belum terpikirkan untuk melepaskan
klaimnya bahwa ia berkuasa atas seluruh Sumatra. Berdasarkan asumsi ini, dapat
dikatakan bahwa adalah kesalahan besar meninggalkan hasil dari demikian banyak
perang tanpa mengambil langkah-langkah yang serius untuk mempertahankan
pengaruh Belanda. Wajar bila Den Haag lebih bersikap cepat tanggap pada
tekanan diplomatik dan keuangan, dan Batavia cepat tanggap pada keadaan di
Indonesia. Krisis Nisero pada tahun 1884 memberi peluang untuk mengambil
prakarsa kepada Den Haag, dan mempercepat pengambilan jalan keluar yang
keliru bagi masalah Aceh sebelum langkah-langkah persiapan dapat diambil.

     Para pengecam “konsentrasi” memang benar adanya bila dilihat dari semua
segi, kecuali satu. Gerak mundur pada tahun 1884 tidak menimbulkan dampak di
seluruh kepulauan itu yang sebanding dengan dampak pada tahun 1873. tidak
seorangpun di luar Aceh yang benar-benar percaya bahwa Belanda dapat
dikalahkan, dan para pedagang Straits yang mendambakan keadaan yang tenang
harus mau tidak mau mengharapkan agar Belanda menang, betapapun besarnya
rasa simpati mereka kepada Aceh. Keinginan dari pemerintah-pemerintah Belanda
berikutnya untuk mengalihkan perhatian dari masalah Aceh baru sepenuhnya
terwujud pada tahun-tahun setelah tahun 1884. masalah itu disimpan untuk masa
depan.


                   AKHIR KERAJAAN ACEH, 1885-1898



     Selama 25 tahun Aceh menjadi fokus perdebatan antara mereka, sebagian
besar di Belanda, yang menginginkan kebijakan tidak menancapkan kekuasaan di


                                 TERBATAS
                                 TERBATAS
                                    13




“pulau-pulau luar” diteruskan, dengan mereka, sebagian besar di India Belanda,
yang menginginkan kebijakan yang lebih tegas. Perhatian masyarakat luas yang
sangat besar pada masalah itu membatasi kebebasan yang biasanya diberikan
kepada Gubernur-Jenderal. Para menteri Belanda secara perorangan bertanggung
jawab kepada States-General, dan menjadi bulan-bulanan kritik setidak-tidaknya
sekali setahun ketika anggaran belanja setiap menteri dibicarakan. Selain itu,
Menteri Kolonial hampir selalu adalah seseorang yang ahli dan berpengalaman
banyak di Indonesia; pengetahuannya mengenai keadaan di lapangan sama
luasnya dengan pengetahuan staf permanennya, yang terdiri hanya dari segelintir
orang itu. Biasanya, menteri sendiri yang mencetuskan suatu kebijakan dan
karena itu tidak terkait dengan kebijakan pendahulunya – berbeda dengan di
Inggris, kebijakan di situ berkesinambungan berkat peran pejabat-pejabat
permanennya. Kebijakan mengenai Aceh cenderung berubah begitu ada
perubahan orang yang memangku jabatan Menteri Kolonial, dan ada tujuh belas
Menteri Kolonial antara tahun 1873 dan 1898. Tetapi peran penting Aceh amat
penting dalam perpolitikan Belanda memastikan bahwa jalan keluar yang pada
akhirnya disepakati bagi masalah Aceh diterapkan di seluruh wilayah kekuasaan
Belanda.

     Reaksi Belanda pada protes-protes Inggris adalah gejala dari sikapnya dari
abad ke-19 yang mementingkan kedaulatan, karena penting sekali bagi prestise,
bukan mementingkan kekuasaan. Setiap saran peran penengah ditolak dengan
penuh rasa jijik, namun selama sebagian besar masa perang protes-protes Inggris
mengenai blokade dihadapi dengan rasa hormat yang tinggi. Kebijakan ini
didorong oleh kepentingan kolonial. Berbeda sekali dengan lembaga serupa di
Inggris, Kementerian Luar Negeri Belanda tidak pernah memainkan peranan yang
penting dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Straits jelas, jika benar-benar
dihasut untuk melakukannya, dapat sebenarnya membuat langkah Belanda di
Aceh jauh lebih sulit. Tetapi pentingnya menghindari reaksi bermusuhan di
kalangan pedagang Straits sudah lama dilebih-lebihkan oleh para pejabat tinggi



                                 TERBATAS
                                    TERBATAS
                                       14




Belanda karena sesuai dengan kebijakan tradisional para pejabat itu di bidang
ekonomi, yakni kebijakan tidak campur tangan.

     Karena pentingnya tahap terakhir perang itu dalam sejarah kolonial Belanda,
maka perhatian sebagian besar ahli sejarah tertuju pada periode itu. Ini
menyebabkan pandangan yang diunggulkan oleh Snouck Hurgronje dan rekan-
rekan sejamannya terlalu ditekankan, yaitu bahwa orang Aceh itu fanatik, anarkis,
dan suka berkhianat, yang tidak dapat diajak untuk melakukan apa pun kecuali
bila kekuasaan melalui kekerasan telah ditegakkan. Jiak pandangan ini ada
benarnya, maka ini adalah hasil dari 20 tahun peperangan. Selama berabad-abad
orang Aceh telah membuktikan kemampuan mereka dalam perdagangan dan
pertanian, dan juga dalam peperangan. Dan pada tahun-tahun pertama
pejuangan mereka melawan Belanda, orang Aceh telah membuktikan diri mereka
pantas untuk mendapat simpati yang besar yang berhasil diperolehnya dari
bangsa-bangsa Eropa dan penduduk Muslim di berbagai bagian dunia. Walaupun
jauh dari kehendak-Nya Aceh juga telah memberikan sumbangan pada
pertumbuhan loyalitas yang lebih luas di Indonesia.




VI. PENUTUP

     Sumatra Utara pada abad ke-19 dihadapkan pada masalah yang sulit, yakni
kegiatan perdangan hampir seluruhnya dilakukan dengan Inggris, karena Inggris
bersedia, sesuai dengan Perjanjian 1824, tidak campur tangan dalam kehidupan
politik. Karena itu kemerdekaan tampaknya merupakan jawaban yang tepat pada
waktu itu; tetapi pada masa kegiatan perdagangan makin ramai dan persaingan
tajam antara kekuatan-kekautan imperialisme pada bagian kedua abad itu,
kemerdekaan penuh tidaklah mungkin bagi kerajaan-kerajaan kecil.

     Konflik Aceh saat ini tidaklah a-historis. Artinya, kemunculannya bisa ditelisik
dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi di provinsi yang sekarang bernama



                                    TERBATAS
                                      TERBATAS
                                         15




Nangroe Aceh Darussalam ini. Pembeda peristiwa konfliknya hanyalah waktu dan
pelaku. Substansi konfliknya tidak jauh dari kepentingan politik dan ekonomi.

     Buku ‘Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga
Akhir Kerjaan Aceh Abad ke 19’ ini sesungguhnya adalah disertai doktoral Anthony
Reid di Cambridge University yang ditulis 40 tahun silam.

     Buku yang banyak bersumber arsip historis dari Eropa (terutama Belanda
dan Inggris) ini banyak menawarkan kajian menarik, antara lain upaya diplomasi
Aceh yang sudah di lakukan di abad ke-19, latar pertarungan ekonomi-politik
Barat di Aceh, hubungan luar negeri, peristiwa politik yang bermuara pada konflik
fisik dan peperangan, hingga berkhirnya kerajaan Aceh.

     Demikianlah    sinopsis   yang    dapat   penulis   sampaikan     semoga   dapat
bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi para pengamat sejarah
bangsa Indonesia.


                                                    Bandung, April 2008
                                                            Penulis,




                                      TERBATAS

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:19
posted:10/8/2013
language:
pages:15
Description: SINOPSIS ASAL MULA KONFLIK ACEH Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke-19 I. DATA BUKU Judul Buku : ASAL MULA KONFLIK ACEH Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke-19 Penulis : Anthony Reid Penerbit : Yayasan Obor Indonesia Tebal Buku : 312 Tahun Terbit : 2007