Docstoc

perpanjangan Mou

Document Sample
perpanjangan Mou Powered By Docstoc
					                             PERJANJIAN KERJASAMA
                                       ANTARA
                                PEMERINTAH ACEH
                                       DENGAN
             DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
                                       TENTANG
      PINJAM PAKAI GEDUNG/BANGUNAN BESERTA TANAH DAN BARANG
                      INVENTARIS MILIK PEMERINTAH ACEH
      UNTUK KANTOR DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA


                          Nomor :



Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua belas, bertempat
di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. T. SETIA BUDI                             : Sekretaris Daerah Aceh, berkedudukan
                                               di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda
                                               Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan
                                               atas   nama    Pemerintah   Aceh,    yang
                                               selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. DR. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc         : Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
                                               Daerah Republik Indonesia, berkedudukan
                                               di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor
                                               6 Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam
                                               hal ini bertindak untuk dan atas nama
                                               Dewan Perwakilan Daerah Republik
                                               Indonesia,    yang   selanjutnya   disebut
                                               PIHAK KEDUA.


Dengan memperhatikan :
1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Daerah
  Republik Indonesia Nomor 20/PKS/2010 dan Nomor HM.310/674/DPD/XI/2010
  tanggal 12 November 2010 tentang Pinjam Pakai Gedung/Bangunan beserta Tanah
  dan Barang Milik Pemerintah Aceh untuk Kantor Dewan Perwakilan Daerah
  Republik Indonesia .
                                                                         2. Surat ……./2
                                          -2-




2. Surat   Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia
  Nomor HM.310/406A/DPD/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perpanjangan
  Pinjam pakai Kantor Sementara DPD RI Provinsi Aceh.
3. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 011/813/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang
  Pinjam Pakai Gedung Hak Pakai Milik Pemerintah Aceh yang terletak di Komplek
  Taman Ratu Safiatuddin Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk
  Kantor Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia.


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat
untuk melakukan kerjasama tentang Pinjam Pakai Gedung Hak Pakai Milik Pemerintah
Aceh Yang Terletak Di Komplek Taman Ratu Safiatuddin Bandar Baru Kecamatan Kuta
Alam Kota Banda Aceh untuk Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Asal Aceh, dengan ketentuan sebagai berikut :


                                    Pasal 1
                           RUANG LINGKUP KERJASAMA
Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :
(1). PIHAK PERTAMA meminjampakaikan kepada PIHAK KEDUA, I (satu) unit
    Gedung Museum beserta tanah dan barang inventaris milik Pemerintah Aceh yang
    terletak di Komplek Taman Ratu Safiatuddin Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam
    Kota Banda Aceh.
(2). PIHAK KEDUA dengan ini menerima pinjam pakai sebagaimana tersebut pada
    ayat (1) untuk digunakan sebagai Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik
    Indonesia asal Aceh.


                                         Pasal 2
                                   PELAKSANAAN
Penyerahan pemakaian gedung/bangunan beserta tanah dan barang dituangkan dalam
Berita Acara Pinjam Pakai yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian
kerjasama ini.

                                         Pasal 3
                                          HAK
PIHAK PERTAMA berhak mendata kembali barang inventaris dalam bentuk
gedung/bangunan beserta tanah dan barang yang berada di Gedung Meseum Taman Ratu
Safiatuddin Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 ayat (1).


                                                            Pasal 4............/3
                                             -3-




                                          Pasal 4
                                        KEWAJIBAN
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
(1). Merawat/memelihara dengan baik serta menanggung segala biaya perawatan dan
    keperluan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan gedung/bangunan dan
    barang dimaksud.
(2). Memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah
    Aceh apabila sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja memasuki ruangan
    gedung/bangunan yang dipinjam pakaikan tersebut dalam rangka pemeriksaan
    kelayakan dan kepatuhan penggunaannya.
(3). Melaporkan pelaksanaan pinjam pakai tanah dan gedung/bangunan serta barang
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah Aceh selaku
    Pengelola Barang Milik Daerah secara berkala setiap tahun sekali.
(4). Menanggung pembayaran pajak/biaya yang timbul berkaitan dengan pemakaian
    gedung/bangunan beserta tanah dan barang dimaksud selama masa pinjam pakai.
(5). Apabila untuk kepentingan tertentu PIHAK KEDUA berniat mengubah bentuk
    konstruksi/ruang gedung/bangunan, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada
    PIHAK PERTAMA untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
(6). Apabila tidak memanfaatkan lagi, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan
    kembali gedung/bangunan beserta tanah dan barang dalam keadaan baik kepada
    PIHAK PERTAMA.

                                      Pasal 5
                                  JANGKA WAKTU
Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun,
terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama ini dan apabila diperlukan
dapat diperpanjang kembali.

                                          Pasal 6
                              PENGHENTIAN KERJASAMA
Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan
penghentian perjanjian kerjasama ini.
                                          Pasal 7
                                        ADDENDUM
Hal-hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama
ini akan diatur kembali dikemudian hari oleh PARA PIHAK melalui konsensus
dengan membuat perjanjian tambahan (Addendum), yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
                                                                        Pasal 8 ............../4
                                      -4-




                                     Pasal 8
                                    PENUTUP
Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup yang
masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah
ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh PARA PIHAK, masing-masing
dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



          PIHAK PERTAMA                               PIHAK KEDUA
       a.n. GUBERNUR ACEH                         SEKRETARIS JENDERAL
       SEKRETARIS DAERAH,                      DEWAN PERWAKILAN DAERAH
                                                  REPUBLIK INDONESIA,


            T. SETIA BUDI                      Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc
       NIP. 19521031 198003 1 002                  NIP. 19560828 197912 2 001

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:0
posted:8/16/2013
language:Unknown
pages:4