MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Document Sample
MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Powered By Docstoc
					2
q Manajemen PNS adalah keseluruhan
 upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi,
 efektifitas dan derajat profesionalisme
 penyelenggaraan tugas, fungsi dan
 kewajiban kepegawaian yang meliputi
 perencanaan, pengadaan, pengembangan
 kualitas, penempatan, promosi, penggajian,
 kesejahteraan dan pemberhentian. (Pasal
 1 Angka 8 Undang-undang 43/1999)


                                         3
q Manajemen PNS mencakup :
  a. Perencanaan dan pengembangan kualitas
     sumber daya PNS;
  b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
  c. Pengawasan dan pengendalian;
  d. Penyelenggaraan   dan     pemerliharaan
    informasi kepegawaian;
  e. Perumusan kebijaksanaan kesejahteraan
     PNS ; serta
  f. Memberikan bimbingan teknis kepada unit
     organisasi yang menangani kepegawaian
     pada instansi pemerintah pusat dan daerah.



                                                  4
5
             KEDUDUKAN PNS


• PNS       berkedudukan sebagai unsur
  aparatur negara yang bertugas untuk
  memberikan pelayanan kepada masya-
  rakat secara profesional, jujur, adil dan
  merata dalam penyelenggaraan tugas
  negara, pemerintah dan pembangunan.
   ( Ps. 3 ayat 1 UU No. 43 Th 1999 )

2. Netral.

                                              6
       1. REKRUTMEN PNS

A.Penyusunan Formasi Berbasis Kompetensi
   v Penyusunan formasi PNS sebagai bagian dari
     perencanaan SDM PNS, didasarkan pada analisis
     kebutuhan riil organisasi yang meliputi jenis
     pekerjaan, sifat pekerjaan, analisis beban kerja dan
     tuntutan kinerja organisasi, prinsip pelaksanaan
     pekerjaan dan peralatan yang tersedia
B.Rekrutment Berdasarkan Merit System
C.Materi Tes
   v Test Kompetensi Dasar
   v Test Kompetensi Bidang (Substantif)
D.Pengembangan rekrutmen dan Seleksi CPNS dengan
  CAT
E.Penyelenggaraan Test Dengan Menyempurnakan
  Metode Instrumen Assesment Center
                                                      8
                      NETRALITAS PNS
A. PENGALAMAN MASA LALU:
A. PENGALAMAN MASA LALU:
• Kasus Jasksonisme di Amerika
• Kasus Jasksonisme di Amerika
  Serikat shg muncul Pendleton Act
  Serikat shg muncul Pendleton Act
• Masa ORLA (1950-1965) jatuh bangun
• Masa ORLA (1950-1965) jatuh bangun
  -nya kabinet berdampak pd stabilitas
  -nya kabinet berdampak pd stabilitas   • PNS harus bebas
  kepegawaian
  kepegawaian                              dari pengaruh ke-
• Masa ORBA (1966-1997), PNS dijadi-
• Masa ORBA (1966-1997), PNS dijadi-       kuatan politik
  kan alat politik utk mempertahankan
  kan alat politik utk mempertahankan
  kekuasaan
  kekuasaan                              • PNS tidak diskrimi-    NETRALITAS
                                                                 NETRALITAS
• Masa Reformasi ditakutkan PNS
• Masa Reformasi ditakutkan PNS            natif dlm membe-           PNS
                                                                    PNS
  dijadi-kan alat politik
  dijadi-kan alat politik                  rikan pelayanan
B. DAMPAK KETIDAKNETRALAN PNS
B. DAMPAK KETIDAKNETRALAN PNS
                                         • PNS dilarang men-
• Peran dan fungsi PNS sbg alat pe-
• Peran dan fungsi PNS sbg alat pe-        jadi anggota dan
  mersatu, pelayan, penyelenggara pe-
  mersatu, pelayan, penyelenggara pe-
  merintahan tidak berjalan
  merintahan tidak berjalan
                                           atau pengurus par-
• Diskriminasi pelayanan
• Diskriminasi pelayanan
                                           tai politik
• Pengkotak-kotakan PNS
• Pengkotak-kotakan PNS
• Konflik kepentingan
• Konflik kepentingan
• Tidak Profesional lagi
• Tidak Profesional lagi
                                                                          9
    PERATURAN KEPEGAWAIAN TERKAIT
           NETRALITAS PNS
•   Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
    tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah
    dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri
    sebagai unsur aparatur Negara harus netral dari pengaruh semua
    golongan dan Partai Politik, tidak diskriminatif dalam
    memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi
    Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.
•   Pegawai Negeri yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai
    Politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri, baik dengan
    hormat atau tidak dengan hormat.
•   PNS yang akan menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota
    harus mengundurkan diri sebagai PNS, yang dinyatakan dengan
    surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.

                                                                      10
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004
   a. Pasal 3
      1) ayat (1)
         PNS yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus
         Parpol wajib mengundurkan diri sebagai PNS.
      2) ayat (2)
         PNS yang mengundurkan diri sebagaimana
         dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat
         sebagai PNS.
   b. Pasal 9 ayat (1) PNS yang menjadi anggota dan/atau
      pengurus Parpol tanpa mengundurkan diri sebagai PNS
      diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS


                                                         11
6. PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi anggota
   DPR/DPD/DPRD, Presiden/Wakil Presiden atau Kepala Daerah/Wakil
   Kepala Daerah:
   a. PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi anggota
      DPR/DPD/DPRD harus mengundurkan diri sebagai PNS
   b. PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi Presiden/ Wakil
      Presiden harus mengundurkan diri dari jabatan negeri
   c. PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi Kepala
      Daerah/Wakil Kepala Daerah harus mengundurkan diri dari jabatan
      negeri

7. PNS yang menjadi Calon Presiden/Wakil Presiden, atau Kepala
   Daerah/Wakil Kepala Daerah dilarang :
   a. Menggunakan anggaran Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
   b. Menggunakan fasilitas yang terkait dari jabatannya
   c. Mengikutsertakan dalam kegiatan kampanye PNS lainnya, Kepala Desa,
      Perangkat Desa, atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dalam
      kegiatan kampanye                                             12
           5. DISIPLIN PNS

A. PENGERTIAN Disiplin adalah prilaku yang
   menunjukkan nilai-nilai ketaatan,
   kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan
   ketertiban
B. UPAYA MENUMBUHKAN DISIPLIN
   Ø Kesadaran
   Ø Keteladanan
   Ø Motivasi
   Ø Penegakan Peraturan
C. DASAR PENINGKATAN DISIPLIN
   Ø Reward
   Ø Punishment
                                             13
      INSTRUMEN KENDALI DISIPLIN PNS
v PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
   • PP N0 30 Th 1980 Jo PP No. 53 Th 2010 Tentang
     disiplin PNS
   • PP No.32 Th.1979 Tentang Pemberhentian PNS
   • PP No.10 Th. 1983 Jo PP No. 45 Th.1990 Tentang izin
     Perkawinan dan Perceraian

v BUKU BIRU
  surat edaran Kepala BAKN No.02/SE?80 tanggal 11-2-
  1980, maka bagi setiap PNS menurut ketentuan
  disediakan buku catatan catatan penilaian yang lazim
  disebut buku biru, dimana atasan langsung PNS wajib
  mengisi dan mencatat segala temuan dari bawahannya
  baik positif atau negatif dan menyimpannya. Yang
  dijadikan dasar mengisi DP3
                                                    14
v DP3

vDAFTAR HADIR

vLAPORAN KEGIATAN

vSUASANA KERJA KANTOR DAN
  KEBERSIHAN KANTOR




                            15
    FUNGSI KEPEGAWAIAN
•   FUNGSI MENEJERIAL
    q PERENCANAAN
    q PENGORGANISASIAN
    q PENGARAHAN
    q PENGENDALIAN

2. FUNGI OPERATIF (TEKNIS)
   q Pengadaan
   q Pengembangan
   q Kompensasi
   q Pemeliharaan
   q Pemensiunan
                  17
ADMISTRASI KEPEGAWAIAN

§   Daftar Hadir
§   DUK
§   DP3
§   Buku Penjagaan Kepegawaian
§   Laporan-Laporan
§   dll



                                 18
         DASAR HUKUM

  1. Perbub No.5 Th.2007 Tentang
Mekanisme Laporan, formulir Laporan
 dan Buku Tata Usaha Kepegawaian

  2. Surat Edaran Bupati Pasuruan
      No.870/347/424.081/2007
                19
    MACAM-MACAM LAPORAN


vLaporan Umum Mutasi Kepegawaian
v Laporan Peremajaan data pegawai
v Laporan Jumlah Tenaga Honorer, CPNS dan
    PNS Kab/Propinsi/Pusat
v Laporan Rekapitulasi Jumlah Tenaga CPNS
    dan PNS Kabupaten/Propinsi/Pusat
vLaporan Jumlah Tenaga Honorer, CPNS dan
    PNS berdasarkan Agama, Status
    Perkawinan, jenis Kelamin dan Pendidikan

                      20
   JENIS-JENIS LAPORAN (Lanjutan)


v Laporan Jumlah Jabatan Struktural yang
Lowong dan Lebih dari 5 Tahun
vLaporan Bezetting dan formasi PNS
vLaporan Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan
Pangkat, Pensiun, Hukuman Disiplin dan
Penyumpahan PNS
vLaporan Tahunan Mutasi Kepegawaian

                      21

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:7/29/2013
language:
pages:22