Docstoc

INSTRUKSI BUPATI

Document Sample
INSTRUKSI BUPATI Powered By Docstoc
					                             BUPATI PASURUAN

                        INSTRUKSI BUPATI PASURUAN
                           NOMOR 1 TAHUN 2009

                                  TENTANG

            PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN
                  INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
     UNIT PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
                             BUPATI PASURUAN,



                   a.     bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung
Menimbang      :
                          jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait
                          dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk
                          mewujudkan sistim penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
                          terpenuhinya hak-hak     masyarakat dalam memperoleh
                          pelayanan secara maksimal serta mewujudkan partisipasi
                          perlu disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) bagi Unit
                          Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
                          Pasuruan;
                   b.     bahwa untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur
                          pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas
                          pendapat masyarakat terhadap pelayanan melalui penyusunan
                          Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

                   c.     bahwa salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka
                          Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan
                          pemerintahan yang besih dan profesional adalah penetapan
                          SPP dan IKM;

                   d.     bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan
                          dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu untuk dilakukan
                          penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan
                          Masyarakat melalui Instruksi Bupati;


               :   1.     Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Mengingat
                          Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
                          Timur;
                    2.   Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
                         Pembangunan Nasional ( PROPENAS ) Tahun 2000 – 2004;
                    3.   Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
                         Peraturan Perundang-undangan;
                    4.   Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
                         Daerah;
                    5.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
                         Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
                         Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
                         Kabupaten/ Kota;
                    6.   Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
                         Organisasi Perangkat Daerah;
                    7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
                         tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
                    8.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
                         tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
                    9.   Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
                         tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
                    10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005
                        tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
                    11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2006
                        tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan;
                    12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk
                        Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2006
                        tentang Pelayanan Publik;


Memperhatikan   : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan
                  Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur kepada Masyarakat.



                          MENGINSTRUKSIKAN :


Kepada          : Unit Pelayanan Publik (UPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
                  Pasuruan.


Untuk           :

KESATU          : Melakukan Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Indeks
                  Kepuasan Masyarakat secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu)
                  tahun
KEDUA     : Tujuan Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan
            Masyarakat    adalah     terwujudnya    peningkatan    kualitas
            penyelenggaraan pelayanan dalam arti memenuhi harapan dan
            kebutuhan masyarakat penerima layanan.

KETIGA    : Petunjuk teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Indeks
            Kepuasan Masyarakat sebagaimana tersebut tertuang dalam
            Lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
            Instruksi Bupati Pasuruan.

KEEMPAT   : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
            melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Pasuruan.

KELIMA    : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.




                                  Ditetapkan di Pasuruan
                                  pada tanggal    29     Januari    2009

                                             BUPATI PASURUAN,

                                                       ttd



                                       Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:7/29/2013
language:
pages:3