akk print yok ayoook by JamesMorgan87

VIEWS: 0 PAGES: 51

									                                       BAB 1

                             ANALISIS KEBIJAKAN



1.1   Pengertian Kebijakan

           Kebijakan (policy) adalah instrument pemerintahan, bukan hanya dalam

      arti government yang menyangkut aparatur negara, melainkan yang menyentuh

      berbagai bentuk kelembagaan, swasta, dunia usaha maupun masyarakat madani.

      Secara harfiah ilmu kebijakan adalah terjemahan langsung dari kata policy

      science (Dror, 1968, p.6-8 ). Beberapa penulis besar menggunakan istilah public

      policy dan public policy analysis dalam pengertian yang tidak berbeda.

      Terdapat beberapa pendapat mengenai kebijakan, antara lain :

      a. Menurut Kamus Webster

         Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk

         mengarahkan pengambilan keputusan.

      b. Menurut William Dunn

         Kata policy secara etimologis berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani

         (Greek), yang berarti negara-kota. Dalam bahasa latin kata ini menjadi

         politia, artinya negara. Masuk kedalam bahasa Inggris lama (Middle

         English), kata tersebut menjadi policy yang pengertiannya berkaitan dengan

         urusan perintah atau administrasi pemerintah.




                                                                                   1
      c. Menurut United Nations (1975)

         Kebijakan adalah suatu aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi

         yang mengatur nilai dan perilaku seluruh komponen dalam organisasi

         yang bersifat mengikat untuk mencapai suatu tata nilai baru.

      d. Menurut Charles O. Jones (1996: 49)

         Kebijakan adalah unsur-unsur atau ekspresi-ekspresi dari program-

         program dan keputusan-keputusan

           Dari beberapa pengertian tentang kebijakan tersebut dapat ditarik

      kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan adalah suatu aturan tertulis

      yang digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan pengambilan

      keputusan dan berfungsi untuk mengatur tindakan yang diarahkan pada

      tujuan tertentu dan senantiasa berorientasi kepada masalah serta bersifat

      mengikat.



1.2   Analisis Kebijakan

      a. Pengertian Analisis Kebijakan

         1) Menurut Lasswell (1968, p.1), “analisis kebijakan adalah aktivitas

             menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan

             kebijakan.”

         2) Menurut Williams (1971, p.13), “analisis kebijakan merupakan suatu

             alat untuk mensintesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan

             alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif,

             diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau


                                                                                   2
      penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan, secara konseptual

      tidak termasuk mengumpulkan informasi.”

   3) Menurut Quade (1975, p.4), “analisis kebijakan adalah suatu bentuk

      analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa

      sehingga dapat memberikan landasan dari para pembuat kebijakan

      dalam membuat keputusan. Dalam analisis kebijakan, kata analisis

      digunakan dalam pengertian yang paling umum, termasuk penggunaan

      intuisi dan pengungkapan pendapat dan mencakup tidak hanya

      pengujian kebijakan dan memilah-milahkannya ke dalam sejumlah

      komponen-komponen tetapi juga perancangan dan sintesis alternative-

      alternatif baru.”

   4) Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang

      ditujukan    untuk    menciptakan,    secara    kritis   menilai,   dan

      mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dan di dalam proses

      kebijakan.



b. Metodologi Analisis Kebijakan

        Metodologi yang dibahas dalam analisis kebijakan, adalah sistem

   standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan

   mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Dalam

   hal ini, pengetahuan menunjuk pada kepercayaan tentang sesuatu yang

   secara akal sehat dapat dibenarkan. Dan erat hubungannya dengan aktivitas

   intelektual dan praktis yang oleh John Dewey, dikatakan sebagai logic of


                                                                            3
inquiry, yaitu “kegiatan pemahaman manusia mengenai pemecahan

masalah.” Dapat dikatakan, pemecahan masalah adalah elemen kunci dalam

metodologi analisis kebijakan.

     Sama pentingnya dengan pemecahan masalah, analisis kebijakan

merupakan bagian dari pencarian solusi untuk merumuskan masalah.

Metodologi analisis kebijakan diambil dari dan memadukan elemen-elemen

dari berbagai disiplin: ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, filsafat.

Analisis kebijakan sebagian bersifat deskriptif (descriptive policy analysis),

dimana merupakan aspek analisis kebijakan yang ditujukan ke arah

penciptaan, kritik, dan komunikasi klaim pengetahuan tentang sebab dan

akibat kebijakan. Dan diambil dari disiplin-disiplin tradisional (misalnya,

ilmu politik).

     Namun, analisis kebijakan juga bersifat normatif (normative policy

analysis), dimana merupakan aspek analisis kebijakan yang ditujukan ke

arah penciptaan, kritik, dan komunikasi klaim pengetahuan tentang nilai

kebijakan untuk generasi masa lalu, sekarang, dan masa datang. Analisis

kebijakan merupakan bentuk etika terapan, hal ini dikarenakan dalam

pemilihan dan penentuan prioritas dari nilai-nilai yang dikandung

didalamnya memerlukan penalaran yang bersifat moral. MacRae, Jr. (1976.

pp.277-307) menyatakan, sebagai disiplin ilmu terapan, analisis kebijakan

meminjam tidak hanya ilmu sosial dan perilaku tetapi juga administrasi

publik, hukum, etika, dan berbagai macam cabang analisis sistem dan

matematika terapan.


                                                                            4
         Analisis kebijakan berupaya menciptakan pengetahuan yang dapat

   meningkatkan efisiensi pilihan atas berbagai alternatif kebijakan. Misalnya,

   alternatif kebijakan dalam penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau,

   redistribusi   pendapatan   kepada    kelompok    miskin,   atau   eliminasi

   diskriminasi rasial dan seks dalam kesempatan kerja.



c. Prosedur Analisis Kebijakan

         Metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum

   yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu:

   1)    Perumusan masalah (definisi), menghasilkan informasi mengenai

         kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.

   2)    Peramalan (prediksi), menyediakan informasi mengenai konsekuensi

         di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan tersebut.

   3)    Rekomendasi (preskripsi), menyediakan informasi mengenai nilai atau

         kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan

         masalah.

   4)    Pemantauan (deskripsi), menghasilkan informasi tentang konsekuensi

         sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.

   5)    Evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari

         konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.




                                                                             5
           Gambar 1. Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah


          Kelima prosedur analisis kebijakan yang ditunjukkan dalam gambar

   1 berguna sebagai alat untuk menggambarkan keterkaitan antara metode dan

   teknis analisis kebijakan. Dimana metode analisis kebijakan adalah prosedur

   umum untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan

   dengan kebujakan dalam berbagai konteks. Sedangkan teknis analisis

   kebijakan adalah prosedur yang relatif khusus yang digunakan bersama-

   sama dengan metode-metode tertentu untuk menjawab pertanyaan-

   pertanyaan yang lebih sempit.

d. Pendekatan Analisis Kebijakan

        Analisis kebijakan dapat dihaapkan untuk menghasilkan informasi dan

   argument yang masuk akal mengenai: (1) nilai yang pencapaiannya

   merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi,

   (2) fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan




                                                                            6
pencapaian nilai, (3) tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan

pencapaian nilai.

      Di dalam menghasilkan informasi dan argumen yang masuk akal

tersebut, seorang analis dapat memakai satu atau lebih dari tiga pendekatan

analisis, yaitu:

1) Pendekatan empiris

    Penekanan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari

    suatu kebijakan publik tertentu. Pendekatan ini bersifat faktual dan

    macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif.

2) Pendekatan valuatif

    Penekanan terutama pada penentuan bobot atau nilai beberapa

    kebijakan. Pendekatan ini berkenaan dengan nilai dan macam informasi

    yang dihasilkan bersifat valuatif.

3) Pendekatan normatif

    Penekanan terutama pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan

    datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Pendekatan

    ini berkenaan denagn tindakan dan macam informasi yang dihasilkan

    bersifat preskriptif.

      Para analis kebijakan berusaha tidak hanya untuk memproduksi

informasi tetapi juga untuk mentransformasikan informasi tersebut sebagai

bagian dari klaim pengetahuan dan argumen kebijakan. Dimana argumen

kebijakan    tersebut   mencerminkan     alasan   mengenai   ketidaksetujuan




                                                                          7
   kelompok masyarakat pada alternatif tindakan tertentu yang diambil

   pemerintah.

e. Berbagai bentuk analisis kebijakan

       Berdasarkan hubungan antara komponen informasi kebijakan dan

   metode analisis kebijakan, dapat diperoleh tiga bentuk utama analisis

   kebijakan, yaitu:

   1) Analisis Kebijakan Prospektif (Prospective Policy Analysis)

       Berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan

       dimulai dan diimplementasikan sebagai ciri cara beroperasinya para

       ekonom, analis sistem, dan peneliti operasi. Namun, menurut Schick

       (1977, p.262), analisis ini seringkali menimbulkan jurang pemisah yang

       besar antara pemecahan masalah yang diunggulkan dan upaya-uapaya

       pemerintah untuk memecahkannya.

   2) Analisis Kebijakan Retrospektif (Retrospective Policy Analysis)

       Berupa produksi dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan

       dilakukan,      mencakup   berbagai   berbagai   tipe   kegiatan   yang

       dikembangkan oleh tiga kelompok analis:

       a) Analis yang berorientasi pada disiplin (Discipline-oriented analysts)

          Kelompok ini berusaha untuk mengembangkan dan menguji teori

          yang didasarkan pada teori serta menerangkan sebab dan

          konsekuensi kebijakan. Dimana para analis menaruh perhatian pada

          pengembangan dan pengujian teori-teori yang dianggap penting

          didalam disiplin ilmu sosial.


                                                                              8
   b) Analis yang berorientasi pada masalah (Problem-oriented analysts)

       Kelompok ini juga berusaha untuk mengembangkan dan menguji

       teori yang didasarkan pada teori serta menerangkan sebab dan

       konsekuensi kebijakan. Tetapi para analisnya        lebih menaruh

       perhatian pada identifikasi variabel yang dapat dimanipulasi oleh

       para pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah.

   c) Analis yang berorientasi pada aplikasi (Applications-oriented

       analysts)

       Kelompok ini juga berusaha untuk mengembangkan dan menguji

       teori yang didasarkan pada teori serta menerangkan sebab dan

       konsekuensi kebijakan. Tetapi tidak perhatian pada pengembangan

       dan pengujian teori-teori dasar. Kelompok ini tidak hanya menaruh

       perhatian pada variabel-variabel kebijakan, tetapi juga melakukan

       identifikasi tujuan dan sasaran kebijakan dari para pembuat

       kebijakan dan pelaku kebijakan.

3) Analisis Kebijakan yang Terintegrasi (Integrated Policy Analysis)

   Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang

   mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian

   pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah

   tindakan kebijakan diambil.




                                                                          9
1.3   Pengertian Kebijakan Publik

      Terdapat banyak sekali definisi tentang kebijakan publik. Salah satunya adalah

      seperangkat prinsip penuntun tindakan menuju tujuan yang telah ditetapkan

      (titmuss 1974). Penentuan prinsip itu adalah bagian dari proses politik, di mana

      proses tersebut akan berakhir, seperti keadilan sosial atau kesehatan untuk

      semua dan ditetapkan sebagai tujuan dari semua pihak.

      Sebagian para ahli berpendapat bahwa definisi dari kebijakan publik adalah:

      a. David Easton (1953) mengatakan Public Policy is the authoritative

         allocation of values for whole society, dapat diartikan bahwa kebijakan

         publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota

         masyarakat. Kebijakan yang dibuat ini bertujuan untuk mendistribusikan

         berbagai nilai sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah, dari pemerintah

         pusat sampai ke pemerintah daerah/ lokal. Sebagaimana tercantum dalam

         pasal 10, 13 dan 14 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

         yang memuat pembagian urusan/ kewenangan pemerintah pusat, pemerintah

         provinsi dan pemerintah kota/ kabupaten, maka berbagai urusan/

         kewenangan tersebut seperti berikut ini :

         (1) Urusan pemerintah pusat (pasal 10 ayat (3)) meliputi :

             a) politik luar negeri

             b) pertahanan

             c) keamanan

             d) yustisi

             e) moneter dan fiskal nasional dan agama


                                                                                    10
(2) Urusan pemerintah provinsi (pasal 13 ayat (1)) meliputi :

   a) perencanaan dan pengendalian pembangunan

   b) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

   c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

   d) penyediaan sarana dan prasarana umum

   e) penanganan bidang kesehatan

   f) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia

        potensial

   g) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/ kota

   h) pelayanan bidang ketenaga-kerjaan lintas kabupaten/ kota

   i) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

        termasuk lintas kabupaten/ kota

   j)   pengendalian lingkungan hidup

   k) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/ kota

   l)   pelayanan kependudukan dan catatan sipil

   m) pelayanan administrasi umum pemerintahan

   n) pelayanan      administrasi   penanaman     modal    termasuk   lintas

        kabupaten/ kota

   o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat

        dilaksanakan oleh kabupaten/ kota

   p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan undang-

        undang




                                                                         11
   Urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan (pasal 13 ayat (2))

   meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nyata ada dan berpotensi

   untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai kondisi, kekhasan

   dan    potensi   unggulan   daerah    yang   bersangkutan,   antara   lain

   pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan

   pariwisata

(3) Urusan pemerintah kota/ kabupaten (pasal 14 ayat (1)) meliputi :

   a) perencanaan dan pengendalian pembangunan

   b) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

   c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

   d) penyediaan sarana dan prasarana umum

   e) penanganan bidang kesehatan

   f) penyelenggaraan pendidikan

   g) penanggulangan masalah sosial

   h) pelayanan bidang ketenaga-kerjaan

   i) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

   j)    pengendalian lingkungan hidup

   k) pelayanan pertanahan

   l)    pelayanan kependudukan dan catatan sipil

   m) pelayanan administrasi umum pemerintahan

   n) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk

   o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya




                                                                          12
      p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan undang-

          undang

      Urusan pemerintah kota/ kabupaten yang bersifat pilihan (pasal 14 ayat

      (2)) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nyata ada dan

      berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai

      kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan,

      antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan

      dan pariwisata.

b. Friedrich (1963) mengatakan “Program yang diusulkan oleh segelintir

   orang, kelompok atau pemerintah dengan memberi lingkungan yang

   menyediakan     tantangan    dan     kesempatan   yang    ditujukan    untuk

   memanfaatkan dan mengatasi di dalam rangka mencapai tujuan atau

   merealisasikan objek atau tujuan.”

c. Daneke and Steiss (1978) mengatakan “Jalan untuk membimbing

   pengambilan keputusan sekarang maupun masa depan, terpilih dalam

   kondisi cahaya yang diberikan dari berbagai alternatif, keputusan aktual atau

   sekumpulan keputusan yang di desain untuk melaksanakan aksi yang telah

   dipilih, proyek program terdiri dari keinginan objektif dan maksud untuk

   mencapainya.”

4) Jemes E. Anderson (1979) mengatakan Public Policies are those policies

   developed by governmental bodies and officials. Dapat diartikan bahwa

   kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan

   pejabat pemerintah. Kebijakan yang dibuat juga memerlukan kontribusi


                                                                             13
   seluruh stakeholders terkait isu kebijakan yang hendak dipecahkan untuk

   tujuan kepentingan masyarakat atau publik. Implikasi dari kebijakan publik

   ini adalah berorientasi pada tujuan dan maksud tertentu, berisi pola tindakan

   pemerintah atau pejabat, dan memiliki sifat memaksa (otoritatif). Contoh:

   pemakaian helm standar SNI bagi pengendara sepeda motor, kepemilikan

   NPWP bagi seluruh penduduk Indonesia yang bekerja maupun yang sudah

   pensiun, pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi seluruh penduduk

   yang memiliki tanah dan bangunan.

5) Thomas R Dye mengatakan : Public Policy is whatever the government

   choose to do or not to do, dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah

   apapun pilihan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan sesuatu atau tidak

   melaksanakan sesuatu. Dimana pilihan tersebut memiliki alasan dan tujuan

   tersendiri. Hal ini termasuk ketika pemerintah memilih tidak melakukan

   sesuatu, contoh: angkutan becak, pemerintah kota Semarang sampai hari ini

   tidak melarang angkutan becak mencari penumpang di jalan-jalan besar

   ataupun di tempat-tempat lain di wilayah kota Semarang. Berbeda dengan

   kota Jakarta yang telah lama memberlakukan larangan angkutan becak di

   wilayah ibukota.

6) Kebijakan publik dapat diartikan sebagai rencana tindakan negara atau

   pemerintah, yang akibat-akibat konstruktif atau destruktifnya secara

   langsung berpengaruh kepada masyarakat luas. Hal ini dikarenakan

   perencanaan tindakan negara atau pemerintah disusun mulai dari kebijakan

   nasional sampai ke kebijakan di daerah (dalam bentuk stratifikasi politik


                                                                             14
         kebijakan nasional), sehingga semua komponen masyarakat menerima

         pengaruh pelaksanaan kebijakan itu.




1.4   Tingkatan dan Contoh Kebijakan Publik

      a. Tingkat Kebijakan Publik

         1) Kebijakan Makro Ekonomi

                  Kebijakan makro mencakup kebijakan moneter nilai tukar uang

            dan tingkat suku bunga, kebijakan fiskal layaknya insentif perpajakan,

            kebijakan perdagangan (trade policy) yang meliputi infrastruktur

            distribusi,   ekspor     dan   impor   maupun     kebijakan   investasi.

            Mengembangkan kebijakan industri, investasi, dan workable merupakan

            suatu keterkaitan untuk meningkatkan daya saing dalam arena regiobal

            dan internasioanal.

                  Berikut beberapa contoh kebijakan makro yang berkaitan dengan

            kawasan industri, yang menurut pandangan kami bisa mendongkrak

            peningkatan investasi:

            a) Kebijakan Fiskal.

                      Kebijakan Sunset Policy hanya bersifat administratif dan tidak

                terlalu berdampak pada pergerakan arus investasi dalam negeri.

                Pemerintah harus lebih berani memberikan kebijakan seperti Tax

                Holiday yang pernah diterapkan beberapa tahun lalu untuk lebih

                meningkatkan PMA dalam negeri. Selain itu, perlu dilakukan Tax



                                                                                 15
      Reform seperti yang pernah dilakukan pemerintah pada tahun 1980-

      an. Dampaknya mungkin akan berbeda dibandingkan hanya

      mempermudah administrasi pengurusan eksport.

   b) Kebijakan Investasi bagi PMA

           Kran batasan investasi mayoritas bagi PMA perlu diperbaharui

      sehingga, Indonesia menjadi tempat menarik untuk melakukan

      investasi. PMA diberikan keleluasaan untuk bisa memiliki saham

      mayoritas atau diatas 50%. Vietnam sebagai salah satu contoh yang

      menerapkan kebijakan investasi bagi PMA.

   c) Kemudahan dan fasilitas ekspor

           Pemerintah ikut mendukung dan dapat mempermudah kran

      ekspor ke berbagai negara maju atau negara berkembang. Tanpa

      dukungan      dari     pemerintah     pengusaha        akan   sulit   untuk

      merealisasikan programnya. Proses kemudahan dan fasilitas ekspor

      mungkin     tidak     menjadi     masalah    tetapi,    pengusaha     harus

      mengeluarkan dana yang berdampak pada nilai jual di luar negeri.

      Apabila nilai jual terlalu tinggi akan sulit bersaing dengan pengusaha

      yang berbiaya lebih rendah dari pengusaha Indonesia.

2) Kebijakan Meso

        Kebijakan meso sektoral mencakup sarana oleh swasta maupun

   pemerintah    pada      tingkat    setempat.   Contoh,      dalam    prasarana

   infrastruktur, dan peningkatan mutu produk unggulan, layaknya bidang




                                                                              16
   pendidikan pemanfaatan teknologi yang tepat guna untuk berbagai

   sektor sektor unggulan.

3) Kebijakan Mikro

        Kebijakan mikro yang menjadi kompetensi pelaku bisnis swasta

   mencakup     strategi   untuk   peningkatan   produktivitas   manajerial,

   pengembangan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), dan jejaringan

   kerja (networking). Kebijakan mikro yang menjadi kompetensi dalam

   memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung operasi strategi

   masing-masing. Contoh yang paling mudah adalah pada tingkat

   organisasi, puskesmas, dan pada tiap fakultas dalam universitas ini.



Kebijakan Publik menurut James E. Anderson jenisnya ada beberapa

macam yaitu :

a) Substantive dan Procedural Politic

   (1) Substative Policy

            Kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh

       pemerintah. Contoh : Kebijakan Pendidikan dan Lingkungan Hidup

   (2) Procedural Policy

          Kebijakan dilihat dari berbagai pihak yang terlibat dalam

       perumusannya (policy stakeholders).




                                                                          17
b) Distributive, redistributive and Regulatory Poicies,

   (1) Distributive Policy

             Kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan kepada

       setiap individu atau kelompok perusahaan. Misalnya : Kebijakan

       subsidi BBM, Tarif Dasar Listrik, obat generik

   (2) Redistributive Policy

             Kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi

       kekayaan, pemilikan atau hak. Misalnya : Kebijakan asuransi

       kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, kebijakan pajak bagi

       golongan pendapatan tertentu.

   (3) Regulatory Policy

             Kebijakan yang mengatur pembatasan/ pelarangan terhadap

       perbuatan/    tindakan.   Misalnya :   Kebijakan   tentang   larangan

       memiliki dan menggunakan senjata api, minuman keras, zat adiktif

       dan psikotropika, menjual-belikan hewan-hewan langka/ yang

       dilindungi negara. Kebijakan penggunaan helm bagi pengendara

       sepeda motor, kebijakan pembatasan umur 17 tahun bagi

       kepengurusan Surat Ijin Mengemudi. .

c) Material Policy

       Kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/           penyediaan

   sejumlah sumber material yang nyata bagi penerimanya. Misalnya :

   Kebijakan pembuatan rumah sederhana (Tipe 21) bagi setiap developer

   yang akan membuat komplek perumahan, rumah susun sederhana


                                                                         18
   (Rusunawa) bagi warga yang tinggal di pemukiman sangat padat, rumah

   anti gempa bagi warga korban gempa.

d) Public goods dan privat goods policies :

   (1) Public Good Policies

            Kebijakan yang mengatur tentang penyediaan sejumlah barang

       atau pelayanan pemerintah untuk kepentingan orang banyak.

       Misalnya :    kebijakan   tentang   perlindungan       keamanan   bagi

       pengguna kendaraan bermotor dan tersedianya alat pemadam

       kebakaran bagi setiap gedung termasuk hidrant air, kebijakan

       tentang pemberian pelayanan umum dan kenyamanan, kebijakan

       transportasi yang membedakan pelayanan klas VIP, klas bisnis dan

       ekonomi, kebijakan penyediaan jalan umum, pembukaan jalan tol

       dan pembuatan jalan layang.

   (2) Private Good Policies

            Kebijakan yang mengatur tentang penyediaan sejumlah barang

       pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan perorangaan di

       pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu. Misalnya : penyediaan

       berbagai tempat hiburan/ wisata, hotel, restaurant, villa, resort,

       kolam renang air tawar, kolam renang air laut, taxi.




                                                                          19
b. Perbedaan Hukum dan Kebijakan

   1) Hukum

     - Adanya unsur perintah dan atau larangan;

     - Adanya unsur memaksa (pemberian sanksi bagi pelanggarnya)

     - Adanya unsur untuk ketertiban, dan

     - Adanya kewenangan dari pembuat aturan.

          Apabila terdapat suatu ketentuan yang tidak mengandung unsur

     sebagaimana tersebut diatas maka pantas diragukan apabila produk

     tersebut dapat disebut sebagai hukum. Contoh hukum adalah, “Barang

     siapa yang telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka terhadap

     kerugian tersebut bagi pembuatnya diwajibkan memberikan ganti

     kerugian”. Terdapat unsur (larangan) membuat kerugian, bagi pembuat

     diharuskan (unsur memaksa) memberikan ganti kerugian, maksud

     larangan dan pemberian ganti kerugian untuk adanya ketertiban.

              Karena hukum bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga yang

     berwenang, maka bagi pelanggar hukum berdampak pada akan

     diterimanya hukuman, hukuman tersebut merupakan upaya untuk

     memberikan keseimbangan alam atas ketidakseimbangan yang muncul

     karena dilanggarnya hukum.

  2) Kebijakan

          Kebijakan atau biasa disebut dengan policy, sangat erat kaitannya

     dengan kewenangan, kebijakan muncul karena adanya kewenangan. Dan

     kewenangan berkaitan dengan jabatan, kebijakan hanya dapat dilakukan


                                                                        20
oleh karena adanya kewenangan yang melekat pada seseorang. Orang

yang tidak mempunyai kewenangan tidak dapat menerbitkan kebijakan.

Kebijakan merupakan ketetapan yang diambil pihak yang mempunyai

kewenangan dikarenakan adanya suatu keadaan, permasalahan, atau

perubahan tertentu.

     Contoh dari kebijakan diantaranya Intruksi Presiden (INPRES),

INPRES merupakan kebijakan, bukan hukum, didalam INPRES tidak

terdapat unsur larangan dan sanksi, hanya unsur instruksi/perintah,

selain itu proses munculnya INPRES tidak melalui proseses legislasi

tetapi berdasarkan kewenangan yang melekat pada presiden.

      Konsekuensi kebijakan, maka terhadap konsekuensi hukum yang

muncul sebagai akibat diterbitkannya kebijakan merupakan tanggung

jawab dari pengambil kebijakan. Sedangkan bagi pelaksana kebijakan,

selama dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari kebijakan yang

ada, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas akibat

dari pelaksanaan kebijakan. Namun apabila dalam pelaksanaan

kebijakan ada penyimpangan dan berdampak hukum maka pelaksana

kebijakan yang menyimpang bertanggung jawab secara pribadi (Ultra

Vires) atas dampak yang muncul.




                                                                 21
1.5   Peran dan Fungsi Kebijakan Publik

      Peran-peran kebijakan diantaranya :

      a. Kebijakan sebagai alat untuk mengatur tata kehidupan dari organisasi kecil

         atau masyarakat untuk bertindak dan menaatinya :

         1) menyediakan keamanan ekonomi dan pelayanan sosial bagi masyarakat

         2) menangani masalah-masalah sosial yang paling mendesak yang terjadi

             di masyarakat yang membutuhkan tindakan pemerintah

         3) menyediakan pendidikan yang merata bagi seluruh warga masyarakat

      b. Kebijakan merupakan sebuah rujukan tentang tindakan yang harus

         dilakukan ataupun tidak. Agar tercipta keharmonisan baik antara individu

         dengan individu, maupun dalam lingkungan masyarakat.

      c. Kebijakan publik sebagai     alat bagi pemerintah untuk menanggapi isu

         publik, membantu untuk mengatur analisis isu perdebatan yang sedang

         terjadi maupun yang akan terjadi di masa yang akan datang.

      d. Kebijakan publik sebagai peningkatan keterampilan dalam proses

         pembangunan.

         Kebijakan publik untuk memastikan bahwa semua individu mendapatkan

         kesempatan yang sama untuk mengembangkan ketrampilan dan belajar

         tentang mengetahui kebutuhan untuk proses pembangunan.

      e. Kebijakan publik sebagai suatu output dari sistem politik Kebijakan publik

         di dihasilkan melalui proses interaksi antara suatu sistem politik dengan

         tekanan   lingkungannya.    Kebijakan   berperan   dalam     menyelesaikan

         permasalahan atas tekanan lingkungan yang ada.


                                                                                22
      f. Dengan      kebijakan    publik,      membangun      lingkungan   supaya     dapat

          mengembangkan diri di segala bidang baik bidang politik, ekonomi,

          keamanan maupun bidang sosial budaya.



1.6   Kesimpulan

            Kebijakan pada intinya merupakan keputusan – keputusan atau pilihan –

      pilihan   tindakan   yang     secara      langsung   mengatur     pengelolaan    dan

      pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan

      publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat maupun warga Negara.

      Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan

      kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan –

      kepentingan yang mewakili system politik suatu Negara.

            Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang

      ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan

      pengetahuan tentang dan dan di dalam proses kebijakan. Dimana analisis

      kebijakan sebagian bersifat deskriptif dan sebagian lain bersifat normatif.

      Metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim

      dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu: Perumusan masalah

      (definisi),   peramalan    (prediksi),    rekomendasi    (preskripsi),   Pemantauan

      (deskripsi), dan Evaluasi. Di dalam menghasilkan informasi dan argumen-

      argumen yang masuk akal, seorang analis dapat memakai satu atau lebih dari

      tiga pendekatan analisis, yaitu: pendekatan empiris, pendekatan valuatif, dan

      pendekatan normatif. Terdapat tiga bentuk utama analisis kebijakan, yaitu:


                                                                                        23
prospective policy analysis, retrospective policy analysis and integrated policy

analysis. Ada terdapat berbagai pengertian kebijakan dari para ahli. Namun ,

pada dasarnya, Kebijakan publik dapat diartikan sebagai rencana tindakan

negara atau pemerintah, yang akibat-akibat konstruktif atau destruktifnya secara

langsung berpengaruh kepada masyarakat luas. Terdapat tiga tingkatan

kebijakan publik, yaitu kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro.

Kebijakan publik menurut James E. Anderson jenisnya ada beberapa macam

yaitu : (1) Substantive and Procedural Policy (2) Distributive, redistributive

and Regulatory Policies. (3) Material Policy. () Public goods and privat goods

policies.

      Kebijakan ini dijadikan sebagai suatu alat untuk mengatur tatanan

kehidupan dalam masyarakat secara luas ataupun organisasi-organisasi kecil

yang ada agar terjadi keharmonisan antar individu maupun dengan masyarakat.

Selain itu dalam Kebijakan Publik juga dapat berfungsi sebagai alat pemerintah

untuk menanggapi isu-isu publik yang beredar sehingga dengan kebijakan

tersebut isu publik dapat mereda dan bisa juga berperan dalam pengembangan

dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan.




                                                                             24
                                        BAB 2

                  ISU PUBLIK DAN MASALAH KESEHATAN



2.1   Pengertian Isu Publik

           Isu publik adalah suatu masalah kebijakan yang telah menjadi

      pembicaraan masyarakat luas, mempunyai pengaruh dalam masyarakat, dan

      juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Masalah kebijakan itu sendiri

      adalah kebutuhan, nilai-nilai, atau kesempatan-kasempatan yang tidak terealisir

      tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan publik.


      Ciri penting dari masalah kebijakan:

      a. Saling ketergantungan dari masalah kebijakan.

               Masalah-masalah kebijakan di dalam satu bidang (misalnya, energi)

         kadang-kadang mempengaruhi masalah-masalah kebijakan di dalam bidang

         lain (misalnya, pelayanan kesehatan dan pengangguran). Dalam kenyataan

         masalah-masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri.

         Mereka merupakan bagian dari seluruh sistem masalah atau messes. Sistem

         masalah atau messes sulit atau bahkan tidak mungkin dipecahkan dengan

         pendekatan analitis –yaitu, pendekatan yang memecahkan masalah ke dalam

         elemen-elemen atau bagian-bagian yang menyusunnya– karena jarang

         masalah-masalah dapat didefinisikan dan dipecahkan secara sendiri-sendiri.

               Kadang-kadang      merupakan hal yang mudah untuk memecahkan

         sepuluh masalah yang saling terkait, daripada memecahkan satu masalah



                                                                                  25
   secara sendiri. Sistem masalah yang saling tergantung mengharuskan suatu

   pendekatan holistik, suatu pendekatan yang memandang bagian-bagian

   sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari keseluruhan sistem yang

   mengikatnya.

b. Subyektivitas dari Masalah Kebijakan.

         Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu masalah didefinisikan,

   diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. Meskipun

   terdapat suatu anggapan bahwa masalah bersifat obyektif – misalnya, polusi

   udara dapat didefinisikan sebagai tingkat gas dan partikel-partikel di dalam

   atmosfer— data yang sama mengenai polusi dapat diinterpretasikan secara

   berbeda. Masalah kebijakan adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada

   suatu lingkungan tertentu; Masalah tersebut merupakan elemen dari suatu

   situasi masalah yang diabstraksikan dari situasi tersebut olah analis. Dengan

   begitu, apa yang kita alami sesungguhnya adalah merupakan suatu situasi

   masalah, bukan masalah itu sendiri, seperti halnya atom atau sel, merupakan

   suatu konstruksi konseptual.

c. Sifat buatan dari masalah.

   Masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian

   mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah

   kebijakan merupakan hasil atau produk penilaian subyektif manusia;

   masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah

   dari kondisi sosial yang obyektif; dan karenanya, masalah kebijakan

   dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial. Masalah tidak berada di


                                                                             26
   luar individu dan kelompok-kelompok yang mendefinisikan, yang berarti

   bahwa tidak ada keadaan masyarakat yang alamiah di mana apa yang ada

   dalam masyarakat tersebut dengan sendirinya merupakan masalah

   kebijakan.

d. Dinamika masalah kebijakan.

   Terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana terdapat banyak

   definisi terhadap masalah tersebut. Solusi terhadap masalah dapat menjadi

   usang meskipun barangkali masalah itu sendiri belum usang.


Karakteristik isu:

a. Issue is a real world question or situation.

   Merupakan masalah yang menjadi bahan pembicaraan masyarakat atau

   masalah yang memang harus didiskusikan masyarakat. Mempunyai makna

   yang ambigu tentang masalah tersebut adalah fakta atau bukan. Apabila

   muncul informasi baru, masalah tersebut dapat berubah.

b. Multiple points of view.

   Setiap orang atau setiap masyarakat memiliki perspektif yang berbeda

   dalam menilai suatu isu. Stakeholders akan tetap mempertahankan untuk

   menang atau kalah terhadap sesuatu yang berwujud nyata ataupun tidak

   nyata seperti keuntungan, kebebasan berbicara, dan juga pilihan

c. Researchable.

   Substansi untuk menggali informasi tersedia. Sumber informasi dari

   berbagai macam sumber.



                                                                         27
      d. Worthy topic and personal involvement.

         Isu membuat orang untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban.

         Mempunyai pengaruh bagi seseorang atau terhadap masyarakat.

      e. Source requirements.

         Minimal berasal dari tiga sumber. Dua dari tiga sumber tersebut bukan dari

         World Wide Web. Misalnya saja isu tersebut berasal dari televisi, radio,

         surat kabar, dan dari internet.



2.2   Tingkatan Isu Publik

           Kompleksitas       isu     kebijakan     dapat     diperlihatkan    dengan

      mempertimbangkan jenjang organisasi di mana isu itu diformulasikan. Isu-isu

      kebijakan dapat diklasifikasikan sesuai dengan hirarki dari tipe:

      a. Isu utama (major issues).

         Secara khusus ditemui pada tingkat pemerintah tertinggi di dalam atau di

         antara jurisdiksi atau wewenang federal, negara bagian, dan lokal. Isu utama

         secara khusus meliputi pertanyaan tentang misi suatu instansi, yaitu

         pertanyaan mengenai sifat dan tujuan organisasi-organisasi pemerintah. Isu

         seperti apakah Departemen Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat harus

         berusaha menghilangkan kondisi yang menimbulkan kemiskinan adalah

         pertanyaan mengenai misi lembaga.

      b. Isu sekunder (secondary issues).

         Merupakan isu yang terletak pada tingkat instansi pelaksana program di

         pemerintahan federal, negara bagian, dan lokal. Isu yang kedua ini dapat


                                                                                    28
   berisi isu prioritas program dan definisi kelompok sasaran dan penerima

   dampak. Isu mengenai bagaimana mendefinisikan kemiskinan keluarga

   adalah isu yang kedua.

c. Isu fungsional (functional issues).

   Terletak di antara tingkat program dan proyek, dan memasukkan

   pertanyaan-pertanyaan seperti anggaran, keuangan, dan usaha untuk

   memperolehnya.

d. Isu minor (minor issues).

   Merupakan isu yang ditemukan paling sering pada tingkat proyek-proyek

   yang spesifik. Isu minor meliputi personal, petugas kesehatan, keuntungan

   bekerja, jam kerja, dan perunjuk pelaksanaan serta peraturan.




 Kebijakan strategis            Isu utama



                               Isu sekunder



                               Isu fungsional



                                Isu minor


                                                Kebijakan operasional


                Gambar 2. Hirarki tipe isu publik




                                                                         29
           Bila hirarki isu naik, masalah menjadi saling tergantung, subyektif,

      artifisial, dan dinamis. Meskipun tingkat ini saling tergantung, beberapa isu

      memerlukan kebijakan yang strategis, sementara yang lain meminta kebijakan

      operasional. Suatu kebijakan yang strategis (strategic policy) adalah salah satu

      kebijakan di mana konsekuensi dan keputusannya secara relatif tidak bisa

      dibalikkan. Suatu isu seperti pemerintah dalam menanggapi wabah demam

      berdarah yang sudah meluas, memerlukan kebijakan strategis karena

      konsekuensi dari keputusan tidak dapat dibalik ulang untuk beberapa tahun.

      Sebaliknya, kebijakan operasional (operational policy) –yaitu, kebijakan di

      mana konsekuensi dari keputusan secara relatif dapat dibalik ulang— tidak

      menimbulkan risiko dan ketidakpastian masa kini pada tingkat yang lebih

      tinggi. Sementara semua tipe kebijakan adalah saling tergantung – sebagai

      contoh, realisasi dari misi-misi suatu instansi kesehatan tergantung sebagian

      pada kemampuan praktik-praktik personalnya— adalah penting untuk

      mengetahui bahwa kompleksitas dan tak dapat diulangnya suatu kebijakan akan

      semakin tinggi seiring dengan meningkatnya hirarki isu kebijakan.

2.3   Masalah Utama dalam Bidang Kesehatan dan Contoh Isu Publik

      a. Masalah Utama dalam Bidang Kesehatan

         Indonesia   telah   membuat    kemajuan     yang    signifikan   dalam   hasil

         kesehatan selama    dekade    terakhir.   Sebagai   contoh,   kematian   bayi

         menurun dari 118 kematian per seribu kelahiran pada tahun 1970 menjadi

         35 di tahun 2003, dan harapan hidup meningkat dari 48 tahun menjadi 66

         tahun lebih periode yang sama. Kemajuan ini banyak diakibatkan karena


                                                                                    30
adanya kemajuan dalam penyediaan kesehatan publik di tahun 1970, dan

1980-an dan program keluarga berencana. Menurut The World Bank,

terdapat enam masalah utama dalam bidang kesehatan di Indonesia. Keenam

masalah tersebut merupakan tantangan baru bagi Bangsa Indonesia sebagai

akibat dari perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Berikut

penjelasan mengenai masing-masing masalah kesehatan tersebut :

1) Pola penyakit yang menjadi lebih kompleks.

   Dewasa ini terlihat bahwa di Indonesia terjadi transisi epidemiologi.

   Transisi ini ditandai dengan mulai merebaknya penyakit kronis yang

   tidak menular. Namun, masalahnya disini adalah meskipun mulai

   banyaknya timbul penyakit kronis yang tidak menular, tetapi penyakit

   infeksi juga masih banyak ditemukan di Indonesia. Tantangan besar bagi

   system kesehatan Indonesia adalah menanggapi perubahan pola penyakit

   yang menjadi lebih kompleks.

2) Adanya wilayah yang penting dan adanya ketimpangan sosial ekonomi

   dalam sistem kesehatan

   Adanya wilayah-wilayah penting tertentu dalam pelayanan kesehatan

   menjadikan kaum miskin menderita akibat ketidaksepadanan dalam

   pelayanan kesehatan. Hal ini mengakibatkan derajat kesehatan mereka

   rendah, sehingga nantinya juga akan mempengaruhi               kapasitas

   pendapatannya. Dengan demikian, masalah kemiskinan ini akan

   menimbulkan siklus setan yang tidak berkesudahan.




                                                                        31
3) Penampilan dan nilai kegunaan dari pelayanan kesehatan masyarakat

   yang berkurang dan sector privat yang menjadi sumber utama dari

   pelayanan kesehatan

   Tingkat imunisasi telah jauh menurun sejak pertengahan tahun 1990-an,

   dengan hanya setengah dari jumlah seluruh anak di Indonesia yang telah

   di imunisasi. Indonesia jauh tertinggal di belakang negara-negara lain

   seperti Filipina dan Bangladesh. Kurangnya perhatian masyarakat

   terhadap program-program kesehatan, menyebabkan berkurangnya

   fasilitas kesehatan yang ada. Hal ini juga dikarenakan oleh semakin

   banyaknya masyarakat Indonesia yang lebih mengandalkan sektor privat

   untuk mengatasi masalah kesehatannya. Sedangkan kaum miskin sendiri

   cenderung untuk mempercayakan masalah kesehatannya kepada tenaga

   non-medis. Hal ini menyebabkan berkurangnya nilai guna dari

   pelayanan kesehatan masyarakat yang ada.


4) Dana kesehatan yang rendah dan tidak rasional

   Dana kesehatan yang dianggarkan oleh pemerintah dalam APBN sangat

   rendah sekali, bahkan kurang dari 20% APBN. Dan yang lebih parah

   lagi, sebagian besar dari dana yang sudah kecil itu malah dipergunakan

   untuk pelayanan kesehatan sekunder dan tersier yang meliputi rumah

   sakit umum dan rumah sakit spesialis. Sedangkan untuk pelayanan

   kesehatan primer, pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh

   sebagian besar nasyarakat Indonesia, seperti upaya preventif, promotif



                                                                      32
   dan pengobatan dasar di Puskesmas hanya mendapatkan sebagian kecil

   dari dana APBN tersebut selain itu, yang menjadi masalah adalah

   terbatasnya cakupan jaminan kesehatan untuk masyarakat. Kalaupun ada

   program jaminan kesehatan seperti Jamkesnas atau Jamkesda, masih

   belum memadai dan masih belum dapat dioptimalkan pelaksanannya

   kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan.


5) Desentralisasi yang menjadi ancaman sekaligus peluang baru

   Dengan pemberlakuan pola desentralisasi di Indonesia, masing-masing

   wilayah bertanggung jawab atas pendanaan pelayanan kesehatan.

   Peranan pemerintah daerah dari total pengeluaran guna pelayanan

   kesehatan publik meningkat, dari yang semula sebelum desentralisasi

   hanya 10 persen menjadi 50 persen pada tahun 2001. Dengan demikian,

   berarti pemerintah daerah akan lebih berkonsentrasi pada kondisi

   kesehatan di wilayah lokalnya dan juga lebih memperhatikan variasi dari

   pola penyakit yang ada di wilayahnya. Sehingga, pelayanan kesehatan di

   masing-masing daerah diharapkan dapat berjalan optimal. Namun,

   dengan ditetapkannya desentralisasi, semakin tidak seimbangnya derajat

   kesehatan antar wilayah di Indonesia dan kurangnya informasi kesehatan

   yang terbaru dari masing-masing wilayah.


6) Tingkat penyebaran HIV/AIDS yang meningkat dengan wilayah

   epidemi yang terlokalisasi.




                                                                       33
      Dari tahun ke tahun, angka kejadian HIV/AIDS di Indonesia selalu

      mengalami peningkatan. Begitu pula dengan angka prevalensnya.

      Menariknya, konsentrasi angka kejadian dan prevalensi HIV/AIDS ini

      tinggi pada wilayah-wilayah seperti Papua dan juga kota-kota besar.

      Penyebaran HIV/AIDS selalu meningkat terutama pada kelompok resiko

      tinggi yang tidak melakukan upaya-upaya preventif seperti penggunaan

      kondom dalam kasus seks komersial dan penggunaan jarum suntik steril

      dalam kasus Intravenous Drug User (IDU) atau pengguna narkoba

      suntik.


b. Contoh Isu Publik dalam Bidang Kesehatan

        Salah satu bentuk isu publik dalam bidang kesehatan adalah isu flu

   burung di Indonesia.

        Pada Januari 2004, di beberapa propinsi di Indonesia terutama Bali,

   Botabek, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Jawa Barat

   dilaporkan adanya kasus kematian ayam ternak yang luar biasa. Konfirmasi

   terakhir oleh Departemen Pertanian, kasus kematian ayam tersebut

   disebabkan oleh virus flu burung (Avian influenza). Kehebohan itu

   bertambah ketika wabah tersebut menyebabkan sejumlah manusia di

   beberapa negara lain seperti Vietnam dan Thailand juga meninggal.

        Isu tentang virus flu burung yang terus diberitakan melalui media

   massa dan media elektronik, menyebabkan isu tersebut menjadi

   pembicaraan publik dan menimbulkan keresahan pada masyarakat.



                                                                        34
Meskipun saat itu di Indonesia belum ditemukan adanya virus flu burung

yang menyerang manusia, namun masyarakat merasa khawatir akan

terserang dengan adanya berita korban meninggal akibat flu burung di

negara lain. Masyarakat mulai menghindari konsumsi produk unggas dan

memusnahkan ayam yang menunjukkan gejala flu burung.

     Menanggapi adanya isu flu burung yang telah menimbulkan keresahan

pada seluruh lapisan masyarakat, perlu adanya kebijakan dari pemerintah

untuk mengatasinya.

     Beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan kasus flu burung di

Indonesia adalah berupa instruksi yang harus dilaksanakan melalui ketiga

jajaran institusi yang bertanggung jawab dan terkait erat dengan

permasalahan flu burung yakni jajaran peternakan (Dinas Pertanian), jajaran

kesehatan, serta pemerintah daerah setempat. Khusus bagi jajaran kesehatan,

selain tindakan oleh dinas kesehatan, juga meliputi unit kerja badan

penelitian serta laboratorium sebagai berikut:

1) Masyarakat atau petugas dihimbau agar menginformasikan dinas

   peternakan atau jajarannya dan Puskesmas atau dinas kesehatan, apabila

   terdapat:

   a) daerah (kawasan) yang tertular atau ditemukan tempat penampungan

       ayam yang dinyatakan positif flu burung secara uji laboratoris dari

       hasil surveilans unggas yang rutin dilakukan,

   b) kematian massal pada unggas.




                                                                        35
2) Dinas kesehatan atau jajarannya segera menindaklanjuti informasi dari

   dinas peternakan, yakni:

   a) melakukan pemeriksaan klinis terhadap orang-orang berisiko tinggi

       yang tinggal di sekitar area terdapatnya unggas yang positif flu

       burung selama 14 hari. Selanjutnya jika didapati orang dengan

       kualifikasi kasus suspek flu burung, segera dirujuk ke rumah sakit

       dan dilakukan penelusuran serta pengamatn kontak selama 14 hari,

   b) melakukan pengamatan kesehatan lingkungan,

   c) melakukan penyuluhan tentang kesehatan lingkungan dan higiene

       perorangan.

3) Badan penelitian dan laboratorium kesehatan melakukan pengambilan

   sampel darah orang-orang yang berisiko tinggi di sekitar daerah yang

   positif terkena flu burung.

     Adanya kebijakan dan juga sejumlah penelitian yang membuktikan

bahwa virus flu burung yang ada di Indonesia tidak dengan mudah dapat

menyerang manusia, kekhawatiran pada masyarakat mulai berkurang. Cara

aman dalam memasak produk unggas yang diinformasikan baik melalui

media elektronik maupun media massa, mengurangi ketakutan masyarakat

untuk mengonsumsi produk unggas. Semakin lama isu flu burung tidak

menjadi bahan pembicaraan masyarakat luas lagi. Mungkin masih ada yang

membicarakan hal tersebut dan virus flu burung juga belum sepenuhnya

menghilang dari Indonesia, namun isu tentang flu burung sudah tidak

diblow up lagi melalui media.


                                                                      36
2.4   Kesimpulan

           Masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai-nilai, atau kesempatan-

      kasempatan yang tidak terealisir tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan

      publik. Suatu masalah kebijakan dikatakan isu publik apabila masalah tersebut

      menjadi sebuah pembicaraan, menimbulkan keresahan di masyarakat, dan

      mempunyai pengaruh bagi masyarakat. Suatu kebijakan akan efektif apabila

      mampu mengatasi suatu masalah yang menjadi isu publik. Contoh masalah

      kesehatan yang merupakan isu publik adalah kasus flu burung.




                                                                                37
                                        BAB 3

                               SIKLUS KEBIJAKAN



      Penyusunan kebijakan adalah suatu proses yang berkelanjutan, sebagai sebuah

struktur lingkaran. Proses pembuatan kebijakan sejak desain hingga implementasi dan

evaluasi, perlu dipandang sebagai suatu siklus dari serangkaian kegiatan kebijakan,

yang secara umum seperti ditunjukkan pada gambar berikut.




                            Gambar 3. siklus kebijakan


3.1   Agenda Setting

      Agenda seting merupakan proses politik, konflik dan kompetisi.

      “The agenda setting process is an ongoing competition among issue proponents

      to gain the attention of media professionals,


                                                                                38
     the public, and policy elites.” (Dearing and Rogers, 1996)

     Proses agenda setting merupakan sebuah kompetisi yang dilakukan terus

menerus diantara    isu pendukung untuk memperoleh perhatian dari media

professional ,masyarakat dan kebijakan elit.

      “The list of subjects or problems to which governmentofficials, and

people outside of government closelyassociated with those officials, are paying

some seriousattention at any given time …the agenda settingprocess narrows

[a] set of conceivable subjects to the set that actually becomes the focus of

attention.”(Kingdon’s 1984, p.3)

      Menurut kingdom,      proses agenda setting terbatas pada sekumpulan

subjek yang menjadi fokus dari perhatian dari berbagai kalangan. Proses

agenda setting ini memerlukan identifikasi masalah untuk memperoleh hasil

kebijakan yang sesuai dengan masalah yang menjadi fokus pada saat ini,

kemudian mengatur agenda kebijakan, melakukan riset atau penelitian untuk

menentukan hasil yang ingin dicapai. Terakhir menentukan pilihan kebijakan

dan strategi kebijakan


Dalam agenda setting terdiri atas 3 subsistem yaitu:

a. Problem identification

   Problem identification merupakan tingkat awal dalam sebuah proses. Untuk

   membangun sebuah kebijakan dimulai dengan mendifinisikan atau

   mengidentifikasi masalah. Selama taahap ini, masalah diidentifikasi dan

   diperiksa.Untuk merencanakannya membutuhkan : 1) merumuskan kunci



                                                                            39
   pertanyaan penelitian berdasarkan pada sasaran hasil suatu proyek 2)

   menetapkan data yang diperlukan 3) keadaan terhadap hasil yang ingin

   dikehendaki oleh tim yang mungkin di explorasi melalui riset atau

   percobaan.



b. Agenda setting

        Langkah selanjutnya     adalah pengaturan agenda (agenda-setting).

   Tahap ini upaya yang digunakan untuk meningkatkan profil masalah dan

   solusi yang mungkin dibuat oleh kelangan publik dan pembuat kebijakan

   dalam pengaturan agenda ini dibutuhkan beberapa strategi yaitu sebagai

   berikut:

     1) Pengorganisasian masyarakat

     2) Pendidikan publik media dan komunikasi

     3) Mengadakan stakeholder

     4) Membangun koalisi

        Dasar pemikiran teori ini adalah topik yang dimuat lebih banyak, baik

   dalam media massa, elektronik maupun topik yang sedang mendapat

   perhatian dari masyarakat akan dianggap penting dalam suatu periode

   tertentu, sehingga dampaknya pun bisa dirasakan oleh masyarakat.

   Seringkali keprihatinan para pelaku bisnis atau opini dan telaahan para

   analis kebijakan merupakan pemicu penting untuk mengangkat suatu isu

   tertentu sebagai isu publik dan menjadi agenda kebijakan. Hal-hal ini akan

   mendorong pembuat kebijakan untuk segera menanggapinya.


                                                                          40
Contoh:

   Kasus yang pernah terjadi pada Prita Mulyasari .Ibu muda yang

dipenjara karena mengeluhkan pelayanan sebuah institusi melalui email di

sebuah mailist. Media massa mengeksposnya. Tak ayal, dukungan dan

simpati mengalir deras bagi pembebasannya. Sampai          diadakannya aksi

solidaritas Koin Peduli Prita dalam rangka membantu Prita dalam

memperoleh uang untuk bayar denda kepada Rumah Sakit Omni

Internasional   sebesar   Rp204.000.000,-.   Alhasil    sumbangan     seluruh

masyarakat dari seluruh Indonesia sebesar Rp825.728.550,-. Jumlah ini

empat kali lipat melebihi denda yang harus dibayarkan Prita kepada Rumah

Sakit Omni Internasional.Kasus penahanan yang menimpa Prita Mulyasari

memunculkan gelombang protes serta dukungan dari para blogger, praktisi

teknologi informasi, hukum, hingga para politisi, dan pejabat Negara.

   Sampai        tanggal 5     Juni 2009 dukungan         terhadap      Prita

di Facebook hampir mencapai 150 ribu anggota, begitu pula dukungan

melalui blog yang disampaikan para blogger terus bertambah setiap

harinya.[16][17] Beberapa kalangan menilai Prita tidak layak ditahan serta

hanya menjadi korban penyalahgunaan Undang-undang Informasi dan

Transaksi Elektronik, tak kurang pula Megawati Soekarnoputri ikut menilai

Prita merupakan korban neoliberalisme.

   Besarnya      dukungan      serta     simpatisan     atas   kasus      ini

membuat Presiden Indonesia, Susilo     Bambang        Yudhoyono,     meminta

penjelasan dari Kapolri dan Jaksa Agung, serta meminta seluruh jajaran


                                                                          41
   penegak hukum untuk memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat

   dalam menjalankan tugas. Kasus ini menjadi agenda setting karena

   mendapat perhatan yang lebih dari berbagai pihak termasuk presiden RI.

   Sehingga putusan hakim yang menyatakan prita bersalah dan harus

   membayar denda atau hukuman di pertimbangkan lagi.

      Melalui persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanggerang

   tanggal 25 Juni 2009, Majelis hakim menilai bahwa dakwaan jaksa penuntut

   umum atas kasus Prita Mulyasari tidak jelas, keliru dalam penerapan

   hukum, dan tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat

   2 huruf b KUHAP, oleh karenanya melalui persidangan tersebut kasus Prita

   akhirnya dibatalkan demi hukum.



c. Policy research

        “scientific   research results do not play an important role in the

   agenda-setting process.” Dearing and Rogers (1996)

        Hasil Penelitian ilmiah yang harus dikerjakan tidak memainkan peran

   penting dalam proses agenda setting . Penelitian terhadap suatu masalah

   dibutuhkan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan., mereka mengklaim

   bahwa dalam mencapai isu meminta perhatian pada yang melakukan

   pembuat keputusan. Sekali lagi media merupakan elemen kunci dalam

   pembuatan kebijakan arena penyampaian dan pengaruh sebuah kebijakan

   berkaitan dengan kualitas lingkungan tetapi relative tidak berpengetahuan

   tentang isu lingkungan yang lebih spesifik dan alasan mereka.


                                                                         42
      d. Policy options and strategis

         Dimaksudkan untuk memahami langkah-langkah yang dibutuhkan untuk

         mendapatkan sebuah kebijakan. Strategi dibutuhkan untuk mendapatkan

         hasil jangka panjang.



3.2   Policy Formation

           Merumuskan tujuan kebijakan untuk menyelesaikan masalah, melalui

      inisiasi dan perkembangannya dengan bagian perencanaan kebijakan,

      kepentingan kelompok, birkorasi pemerintah, presiden dan kongres. Rincian

      proposal kebijakan biasanya diformulasikan oleh staff yang di pandu oleh

      atasannya.

           Proses ini terutama mencakup penetapan instrumen beserta aspek legal,

      kerangka     pengorganisasian     (termasuk   struktur    kelembagaannya)   dan

      mekanisme operasionalnya. Tidak memperhatikan bagaaimana jangkauan isu

      agenda kebijakan, keahlian dapat menjadi sebuah bagian dari solusi.

           Proses formulasi kebijakan juga meliputi berbagai persiapan bagi

      implementasi operasionalnya. Pembuatan dan penetapan kebijakan pada

      dasarnya merupakan kewenangan pembuat kebijakan (policy maker), walaupun

      pihak-pihak lain dapat berpartisipasi dalam penyiapannya.

      Untuk itu policy formation terdiri atas 3 subsistem, yaitu:

      a. Policy negotiation

             Meskipun penetapan dan pembuatan merupakan wewenang pembuat

         kebijakan , pihak-ihak lain dapat berparisipasi di dalamnya.


                                                                                  43
   Misalnya :

       Dalam pembuatan sebuah kebijakan mengenai adanya jaminan

   kesehatan masyarakat sebagai penyelesaian masalah kesehatan yang sering

   di alami masyarakat miskin , tentunya bukan hanya pembuat kebijakan

   dalam hal ini pemerintah saja yang berperan dalam pembuatan kebijakan,

   implementasinya maupun evaluasinya. Lembaga-lembagaa masaraakaat

   yang mempunyai hubungan erat dengan masalah ini seperti puskesmas ,

   rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan lain juga ikut berperan dalam

   pelaksanaan kebijakan.

      Untuk itu pemerintah dan pembuat kebijakan harus bekerjasama dengan

   lembaga-lembaga tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk policy

   negotiation yang dilakukan dalam proses pembentukan kebijakan.

b. Policy formulation

      Langkah pertama dalam proses perumusan kebijakan adalah menangkap

   semua nilai atau prinsip yang akan menuntun seluruh proses dan

   membentuk dasar untuk menghasilkan sebuah pernyataan masalah.

   Pernyataan masalah melibatkan identifikasi peluang dan hambatan.

   Pernyataan masalah adalah dasar bagi perumusan dan serangkaian tujuan

   yang dirancang untuk mengatasi identifikasi masalah dan mengeksploitasi

   peluang yang muncul

      Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai

   pilihan kebijakan yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran

   yang diinginkan. Pilihan yang tersedia tergantung pada situasi.Sebuah


                                                                         44
         program implementasi untuk mewujudkan rekomendasi kebijakan harus

         disiapkan      untuk         mengatasi      kebutuhan     anggaran      dan

         pemrograman,mengalokasikan peran dan tanggung jawab

              Terakhir, pelaksanaan strategi perlu di monitoring dan evaluasi secara

         sistematis terhadap tujuan serta sasaran, dan berbagai komponen strategi

         dimodifikasi atau diperkuat sesuai kebutuhan. Pada setiap langkah , setiap

         komponen dari strategi perlu didiskusikan dan diperdebatkan . Proses

         konsultasi publik dan peserta yang terlibat akan berbeda pada setiap tahap.

      c. Policy organization

         Pengorganisasian kebijakan umumnya membahas struktur dan fungsi

         organisasi dalam perencanaan pembuatan kebijakan. Sebuah kebijakan

         dilaksanakan atau dibuat oleh organisasi tertentu untuk mengejar sasaran

         strategis yang diinginkan.



3.3   Policy implementation

         Impementasi kebijakan adalah tahap yang selalu menerima sandaran dari

      tahap formulasi kebijakan pada siklus kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan

      pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasi kebijakan. Sering dijumpai

      bahwa proses perencanaan kebijakan yang baik sekalipun tidak dapat menjamin

      keberhasilan dalam implementasinya. Namun yang tidak kalah penting adalah

      kesungguhan dan konsistensi dalam implementasi kebijakan.

         Kebijakan yang sebenarnya telah dikaji dan dirancang dengan cukup baik,

      dalam    pelaksanaannya    tidak    berhasil   karena   ketidaksungguhan   dan


                                                                                   45
inkonsistensi pelaksanaan di lapangan. Hal demikian dapat terjadi baik pada

pihak pemerintah, pelaku bisnis, atau bahkan keduanya. Oleh sebab itu fungsi

pengawasan atau kontrol sangat penting agar implementasi kebijakan dapat

berjalan lancar.

Terdiri atas dua subsistem, yaitu:

a. Policy implementation

   "Policy implementation encompasses those actions by public or private

   individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set

   forth in prior policy decisions." (Van Meter and Van Horn ,1974, pp. 447-

   448)

          Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu

   umum atau pribadi (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan

   yang    ditetapkan    dalam       keputusan   kebijakan   sebelumnya.   Policy

   implementation merupakan tahap pelaksanaan dari desain kebijakan yang

   telah dirumuskan. Berbagai aktivitas termasuk penyiapan, pelaksanaan,

   sosialisasi, peningkatan kapasitas (capacity building) pihak tertentu

   (misalnya aparatur pemerintah pelaksana tertentu) merupakan hal penting

   dalam proses sebelum dan selama implementasi.

b. Policy enforcement

   Keahlian memainkan peran kunci dalam menyediakan ketegasan untuk janji

   yang samar-samar dari mandat legislatif.




                                                                              46
3.4   Policy review

         Proses pemantauan (monitoring) dan peninjauan idealnya merupakan

      bagian integral dari proses kebijakan. Melalui policy review, berdasarkan

      umpan balik (feedback), maka upaya perbaikan kebijakan terus dilakukan

      dengan efektif. Policy review terdiri atas dua subsistem yaitu policy

      accountability dan policy evaluation.

      a. Policy accountability

         Kebijakan yang telah dibuat harus dipertanggungjawabkan baik dari

         pembuat kebijakan maupun yang diatur dalam kebijakan tersebut

         (masyarakat).

      b. Policy evaluation

         Policy evaluation adalah suatu tahap penilaian dan pengevaluasian

         kebijakan yang telah diimplementasikan. Policy evaluation adalah penentu

         kelangsungan kebijakan tersebut. Kebijakan akan diakhiri dan direvisi

         setelah dipertimbangkan di tahap evaluasi. Kegiatan yang dilaksanakan

         dalam proses policy evaluation adalah diantaranya sebagai berikut:

         1) Mempelajari program

         2) Melaporkan output dari program pemerintah.

         3) Evaluasi dampak kebijakan.

         4) Mengusulkan perubahan kebijakan.

         5) Dilakukan oleh pemerintah sendiri, konsultan luar, pers, dan publik




                                                                                  47
3.5 Kesimpulan

       Penyusunan kebijakan adalah proses berkelanjutan, sebagai sebuah struktur

    lingkaran atau siklus. Siklus tersebut terdiri dari agenda setting, policy

    formation, policy implementation, dan policy review.

       Agenda setting memiliki empat subsistem yang meliputi problem

    identification, agenda setting, policy research, policy options and strategic.

    Policy formation terdiri atas 3 subsistem, yaitu: policy negotiation, policy

    formulation, dan policy organization. Policy implementation terdiri atas dua

    subsistem, yaitu: policy implementation, policy enforcement. Policy review

    terdiri dari policy accountability dan policy evaluation.




                                                                               48
                                      CONCLUSION




     The bottomline of policy is a decisions or choices of action which directly

arrange of management and distribution of natural resources, financials, and human

for public interest. Namely many people, population, or citizens.policy is a result

from sinergy, compromize, or even competition between many ideas, theory,

ideology, and interests which represents political system of country.

     Policy analysis is an intelectual activity directed to create, critical appraisal,

and communicating a knowledge about and in policy process. Which a part of policy

analysis has a descriptive character and the other part has a normative character. The

metodology    of policy analysis are combining of five general procedure which

prevalented use in a problem solving of human, the procedure are problem composing

(definition), prediction, recommendation (prescription), monitoring (description), and

evaluation. In a resulting of information and some possible arguments, an analyst can

use one or more than three analysis approachment , including: empirical

approachment, valuative approachment, and normative approachment. There are three

mainform policy analysis, including: prospective policy analysis, retrospective policy

analysis and integrated policy analysis. There are many various of a policy definitions

from experts. Meanwhile, basicly, public policy can be interpreted as a plan of

country or governments actions, which the constructive result or destructive directly

influence to wide people. There are three levels of public policy, including macro

policy, meso policy, and micro policy of public policy. According to James



                                                                                    49
E.Anderson and there are three kinds : (1) substantive and procedural policy, (2)

distributive, redistributive and regulatory policies, (3) Material Policy, and (4) public

goods and private goods policies.

     This policies were made as a device to order a people widely or small

organization available in order harmonicly between individual or people are

happened. Otherwise has a function as a government devices to response public issue

published so with that policy a public issue can be abated and can be roled in a

development on economic, politic, and security field.

     The problem of policy is needs, values, or opportunies which not realized but

can be achieved with public action. A policy problem can be said as a public issue if

that problem become a dialogue, which make restlessness in society, and give an

influenced for society. A policy can be effective if can conquer a problem which

become public issue. The example of the health problem which represents public

issue is bird influence case.

     Arrangement of policy is continue process, as an environment structure or

cycle. That cycle including (1) agenda setting, which include problem identification,

agenda setting, policy result, policy option and atrategic, (2) policy formation, which

include policy negotiation, policy formulation, and policy organization, (3) policy

implementation, which include policy implementation and policy enforcement, and

(4) policy review which include policy accountability and policy evaluation.




                                                                                      50
                                Daftar Pustaka




Dunn, William N., 1994, Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition,
Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, NJ.


Parson, Wayne, 2001, Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of
Policy Analysis, Edward Elgar Publishing, Ltd, London, UK.


GOVERNMENT AND PEOPLE: HEALTH AND DEVELOPMENT CHALLENGE.
viewed 06 April 2011, 12:26 am, <http://www.who.co.id>


Indonesia   –     Health    viewed         06    April    2011,     12:26    am,
<http://www.nationsencyclopedia.com>


Improving Indonesia’s Health Outcomes. viewed        06 April 2011, 12:26 am,
<http://siteresources.worldbank.org>


thepatria , fenomena flu burung di Indonesia, viewed 06 Mei 2011, 19:20 pm,
<http://thepatria.wordpress.com/2010/06/17/fenomena-flu-burung-di-indonesia/>




                                                                              51

								
To top