KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME

Document Sample
KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME Powered By Docstoc
					        DISKRIMINASI
    TERHADAP PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN
       YANG MAHA ESA


        DIREK TORAT KEPERCAYAAN TERHADAP
               TUHAN YANG MAHA ESA
I
    KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA


     Salah satu Kepercayaan
     Masyarakat                                       Budaya Leluhur

     Mengandung Nilai-nilai Luhur
                                                      Kearifan Lokal
     Sifat Kebatinan, Kejiwaan dan
     Kerokhanian


     Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan
     pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa
     berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan
     peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur
     yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
II

        CIRI POKOK KEPERCAYAAN TERHADAP
               TUHAN YANG MAHA ESA



     Adanya keyakinan kepada Tuhan
                                     Identitas Dasar


                                     Sarana
                                     mendekatkan diri
     Adanya perilaku ketakwaan       kepada Tuhan




     Adanya pengamalan budi luhur    Pengemban Sosial
III
                 DASAR HUKUM/KEDUDUKAN KEPERCAYAAN TERHADAP
                             TUHAN YANG MAHA ESA


      1. Undang Undang Dasar 1945 :




       a. Bab A tentang HAM, Pasal 28 E ayat (2)
          Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
          menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
       b. Bab XI tentang Agama, Pasal 29 ayat (2)
          Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
          memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
          menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
       c. Bab XIII tentang pendidikan dan kebudayaan Pasal 32 ayat (2)
          Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia
          dengan tetap menjamin kemerdekaan dalam melestarikan
          dan mengembangkan kebudayaannya.
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM



    a. Pasal 22 ayat (1)
       Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-
       masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
       kepercayaannya itu.

    b. pasal 22 ayat (2)
       Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk
       agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
      agamanya dan kepercyaannya itu.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
   Kependudukan

  a. Pasal 8 ayat (4)
     Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa
     Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagaimana agama berdasarkan ketentuan Peraturan
     Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

  b. Pasal 61 ayat (2)
     Keterangan menegenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya
     belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat
     kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.

  c. Pasal 64 ayat (2)
     KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Indonesia
     memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, pekerjaan,
     kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikelurkan KTP, tandatangan pemegang KTP,
     serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.

  d. Pasal 105
     Dalam waktu paling lambar 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, pemerintah wajib
     menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan
     bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan
     pencatatan Peritiwa Penting.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
   Kependudukan

                   a. Pasal 81 :
                    (1)   Perkawinan Penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan
                          Pemuka Penghayat Kepercayaan
                    (2)   Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud
                          pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi
                          penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani
                          surat perkawinan penghayat kepercayaan
                    (3)   Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud
                          pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang
                          tugasnya secara teknis membina Organisasi Penghayat
                          Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
b. Pasal 82 :

   Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) wajib
   dilaporkan kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling
   lambat 60 (enam puluh)hari dengan menyerahkan:

    •   Surat perkawinan penghayat kepercayaan;

    •   Fotocopy KTP; (Sesuai Ps. 61 dan 64 ayat (2) UU No. 23 Tahun
        2006)

    •   Pas Foto suami dan istri;

    •   Akta kelahiran; dan

    •   Paspor suami dan/istri bagi orang asing
c. Pasal 83

(1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat
    perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82
    dengan tata cara:

    a. Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan
       suami istri.
    b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam
       formulir pencatatan perkawinan; dan Mencatat pada register akta
       perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat
       Kepercayaan.
    c. Mencatat pacta register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta
       perkawinan Penghayat Kepercayaan.

(2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
    diberikan kepada masing-masing suami dan istri.
d. Pasal 88 (b)

  Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dilakukan
  sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku wajib
  dicatatkan paling lama 2 (dua) tahun setelah
  memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
  dalam pasal 82 huruf a, huruf b, huruf c dan/atau
  huruf e.
5. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Bidang
   Sosial dan Kebudayaan, Sub Kebudayaan, Kesenian, Pariwisata, antara lain menyatakan :




     a) Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa
        Indonesia, yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa,
        budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk
        kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka
        mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan
        membangun peradaban bangsa.
     b) Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu
        memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan
        ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan nasional dan
        peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
     c) Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka
        memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk
        menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.
7.   Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
     Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan
     No. 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan
     Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan
     Yang Maha Esa :




                                               12
           LINGKUP PELAYANAN
      KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN


Bab II, Pasal 2 :

• Pemerintah Daerah memberikan pelayanan
  kepada penghayat kepercayaan

2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. Administrasi organisasi penghayat kepercayaan
   b. Pemakaman dan
   c. Sasana Sarasehan atau sebutan lain
        a                    b                    c
         a. PELAYANAN ADMINISTRASI ORGANISASI
                  PENGHAYAT KEPERCAYAAN

(Bab III Pasal 5)

1. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Gubernur
   di tingkat Provinsi (Pasal 5)
   (1) Gubernur menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar(SKT)
   (2) Penerbitan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
       persyaratan: (hal. 6 PBM)

2. Penerbitan SKT oleh Bupati di tingkat kabupaten (Pasal 6)
   (1) Bupati/walikota menerbitkan SKT oerganisasi penghayat Kepercayaan
       untuk kabupaten/kota
   (2) Penerbitan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
       dengan persyaratan : (hal. 7 PBM)

3. Penerbitan Tanda Inventarisasi oleh Menbudpar cq.Direktur Kepercayaan
   terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui dinas yg membidangi kebudayaan
   (Pasal 7) “Surat Keterangan Terinventarisasi diajukan oleh pengurus
    organisasi kepada Menbudpar melalui dinas/lembaga/unit kerja yang
    mempunyai tugas dan fungsi menangani kebudayaan dengan melampirkan
    persyaratan yang telah ditentukan”
            b. PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 8
1) Penghayat Kepercayaan yang meninggal dunia dimakamkan di
   tempat pemakaman umum.
2) Dalam hal pemakaman Penghayat Kepercayaan ditolak di
   pemakaman umum yang berasal dari wakaf, pemerintah
   daerah menyediakan pemakaman umum.
3) Lahan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat
   (2) dapat disediakan oleh Penghayat Kepercayaan.
4) Bupati/walikota memfasilitasi administrasi penggunaan lahan
   yang disediakan oleh Penghayat Kepercayaan sebagaimana
   dimaksud pada ayat (3) untuk menjadi pemakaman umum.




                                                             15
c. PELAYANAN PENYEDIAAN SASANA SARASEHAN/
   SEBUTAN LAIN



                 Pasal 9
            1)    Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain didasarkan
                  atas keperluan nyata dan sungguh-sungguh bagi Penghayat
                  Kepercayaan.
            2)    Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain
                  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
                  bangunan baru atau bangunan lain yang dialih fungsikan.




             Pasal 10
                 Sasana sarasehan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud
                 dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan administrasi dan
                 persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan ketentuan
                 peraturan perundang-undangan.



                                                                             16
           POSISI PENGHAYAT PASCA UU NO.
            23 tahun 2006 DAN PP 37 tahun 2007




n Eksistensi Penghayat Kepercayaan semakin kuat


n Penghayat hanya sebagian kecil yang memanfaatkan UU
  dan PP

n Rasa Takut masih tinggi


n Semakin terbuka untuk memposisikan diri dalam
  kehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara.
                                                     17
                                 PENYEBARAN ORGANISASI
                  PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP
                        TUHAN YANG MAHA ESA

1.    Propinsi Sumatera Utara                5 kab, 2 kota     14 organisasi

2.    Propinsi Lampung                       2 kab, 1 kota     7 organisasi

3.    Propinsi DKI Jakarta                   5 kota            20 organisasi

4.    Propinsi Banten                        1 kab             1 organisasi

5.    Propinsi Jawa Barat                    3 kab, 4 kota     12 organisasi

6.    Propinsi Jawa Tengah                   17 kab, 6 kota    59 organisasi

7.    Propinsi DIY                           3 kab, 1 kota     31 organisasi

8.    Propinsi Jawa Timur                    11 kab, 4 kota    57 organisasi

9.    Propinsi Bali                          2 kab, 1 kota     7 organisasi

10.   Propinsi NTB                           2 kab             2 organisasi

11.   Propinsi NTT                           5 kab             5 organisasi

12.   Propinsi Kalimantan Timur              1 kab             1 organisasi

13.   Propinsi Kalimantan Tengah             4 kab             9 organisasi

14.   Propinsi Sulawesi Utara                3 kab, 1 kota     12 organisasi

15    Propinsi Riau                          1 kota            1 organisasi

                        Jumlah               59 kab, 25 kota   238 organisasi
                           DISKRIMINASI
              KEBERADAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN

1. Ditinjau dari segi UU :
   UU PNPS NO. 1 TAHUN 1965
    Pada penjelasan atas Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan
    Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
   Bagian I : Umum No. 2

   “Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir diseluruh Indonesia tidak sedikit timbul
   aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang
   bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama.
   Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah
   banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan
   Nasional dan menodai agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau
   organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau
   mempergunakan agama sebagai pokok pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah
   berkembang kearah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada”.




         Belum ada pemilahan tentang kepercayaan masyarakat
2. DITINJAU DARI SEGI PANDANGAN MASYARAKAT:




•   Belum semua lapisan masyarakat mengakui dan
    menerima keberadaan Penghayat kepercayaan

2. Sebagian masyarakat masih memandang penghayat
   kepercayaan sebagai atheis
3.DITINJAU DARI PELAYANAN HAK-HAK SIPILNYA:


1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
   * Dari segi UU sudah terakomodir
   * Implementasi di lapangan :
      - Pengosongan status agama dalam KTP dan KK masih
        berkonotasi negatif
      - Petugas lapangan masih ada menghambat dalam proses
      pelayanan
        KTP/KK

2. Pemakaman
   * Dari segi UU sudah terakomodir
   * Implementasi di lapangan :
      - Belum semua masyarakat dan oknum pemerintah mau menerima
       warga penghayat kepercayaan
        yang meninggal di makamkan di tempat pemakaman umum.
3. Sasana Sarasehan/sebutan lain
   * Dari segi UU sudah terakomodir
   * Implementasi di lapangan :
     - Pada masyarakat tertentu dan tertentu pula belum dapat/mau menerima
       adanya Sasana Sarasehan penghayat Kepercayaan
     - Oknum pemerintah belum dapat melaksanakan UU terkait dengan baik.

4. Perkawinan Penghayat Kepercayaan
   * Dari segi UU sudah terakomodir
   * Implementasi di lapangan :
     - Pelayanan perkawinan penghayat kepercayaan belum lancar
     - Sikap sebagian petugas juga masih menghambat proses pencatatan
       perkawinan

5. Pendidikan putra – putri penghayat kepercayaan
   * Dari segi UU belum mengakomodir
     UU sisdiknas hanya mengakomodir pendidikan bagi pemeluk-pemeluk
     agama (Bab V Peserta Didik, Pasal 12 ayat a dan
     Bab X Kurikulum, Pasal 37 ayat 1a dan ayat 2 a
Tindakan ke depan

≈ Peningkatan Penegakan HAM

≈ Melaksanakan administrasi kependudukan
 dengan berasas kepada hal-hal yang
 bersifat universal, permanen dan
 berkelanjutan, yaitu persamaan kedudukan
 dalam hukum, perlindungan, keamanan,
 berkelanjutan dan kepastian hukum
Sumbang Saran :

◊ Pemenuhan hak-hak sipil
 bagi penghayat
 kepercayaan terhadap
 Tuhan YME

◊ Mendukung terwujudnya UU
 Kebebasan Beragama
◊ Menyediakan fasilitas publikasi penghayat
  kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  secara berkala melalui media massa

◊ Aspek legalitas yang menunjukkan hak
  mendapatkan pendidikan yang sesuai
  dengan kepercayaannya tanpa perlakuan
  diskriminatif, secara tersurat dan tersirat
  dijamin oleh aspek legal formal
Solusi


∞ Komitmen dari semua pihak

∞ Jaminan dan perlindungan pemerintah dalam
  beragama/berkepercayaan

∞ Menghidupkan kembali nilai-nilai luhur
  budaya bangsa

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:7/16/2013
language:Unknown
pages:28