Buku Putih Sanitasi dan Pemukiman by LauraCampbell78

VIEWS: 0 PAGES: 16

									                               Pendahuluan
1.1   Latar Belakang

                Berdasarkan UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU
      No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
      Pemeritah Daerah, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab penuh untuk
      memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya masing-masing,
      termasuk pelayanan air minum dan sanitasi. Namun demikian, bagi daerah-daerah
      dengan wilayah pedesaan relatif luas, berpenduduk miskin relatif tinggi dan
      mempunyai kapasitas fiskal rendah, pada umumnya kemampuan mereka sangat
      terbatas, sehingga memerlukan dukungan finansial untuk membiayai investasi
      yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanannya kepada
      masyarakat, baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana,
      maupun       investasi    non-fisik   yang   terdiri     dari     manajemen,    teknis   dan
      pengembangan sumber daya manusia. Isu Pembangunan Air Minum dan
      Penyehatan Lingkungan di Indonesia tertuang dalam                     target 10 dari Tujuan
      Pembangunan Millenium (Millennium Development Goals). Target ke-10 yang
      merupakan bagian dari Tujuan (goal) ke-7 MDG’s tersebut berbunyi “Menurunkan
      Sebesar Separuh, Proporsi Penduduk Tanpa Akses Terhadap Sumber Air Minum
      Yang Aman dan Berkelanjutan Serta Fasilitas Sanitasi Dasar pada tahun 2015 ”.
      Seperti     yang     dicantumkan      pada   Peraturan          Menteri   Pekerjaan   Umum
      No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
      dan Penataan Ruang, meliputi jenis pelayanan berdasarkan indikator kinerja dan
      target tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pelayanan yang mengacu pada
      SPM tersebut seperti : Sumber Daya Air, Air Minum, Penyehatan Lingkungan
      Permukiman         (Sanitasi   Lingkungan    dan       Persampahan)       dan   Penanganan
      Permukiman Kumuh Perkotaan.


                Isu pembangunan air minum dan sanitasi turut disertakan mengikat fakta
      bahwa penyediaan layanan sanitasi nasional yang layak sangat tergantung
      dengan ketersediaan air minum yang layak pula, sementara penanganan sanitasi


                                                                                               I-1
juga merupakan upaya untuk menjaga kualitas sumber daya air minum. Selain itu,
mengingat pencapaian MDG’s air minum kita 67,78 persen di tahun 2015
sedangkan kondisi nasional saat ini adalah 54 persen, artinya masih ada gap
sebesar 12 persen yang harus ditargetkan sampai dengan tahun 2015.


       Pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi dan air Minum di Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara        selama ini sudah berjalan cukup baik, namun
pelaksanaannya masih belum terkoordinir dengan baik dan masih dilaksanakan
oleh masing-masing Satuan Kerja yang berhubungan dengan kegiatan ini, begitu
juga peran serta dari masyarakat dirasakan masih kurang.


       Rendahnya kepedulian masyarakat dan keterlibatan Pemerintah dalam
menyingkapi penyehatan lingkungan guna mendukung kualitas lingkungan
menyebabkan masih rendahnya cakupan pelayanan penyehatan lingkungan. Hal
ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Keadaan ini tercermin dari perilaku masyarakat
yang hingga sekarang masih banyak yang menggunakan air untuk keperluan
rumah tangga tidak memenuhi syarat kesehatan, buang air besar di tepian pantai
dan kebun. Apabila keadaan ini tidak cepat diatasi akan berdampak besar
terhadap kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya kasus penyakit menular,
diantaranya penyakit diare, typus, disentry dan penyakit kulit serta penyakit
lainnya yang berhubungan dengan rendahnya kualitas lingkungan hidup manusia.


       Berdasarkan kondisi tersebut maka pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara mempunyai kewajiban untuk mengambil suatu kebijakan yang
lebih konkrit dengan memberikan perhatian ekstra terhadap pembangunan sektor
sanitasi dan air minum. Perhatian dan prioritas terhadap sektor sanitasi dan air
Minum ini bukanlah merupakan kebijakan yang berdiri sendiri, karena kebijakan
ini selaras dengan beberapa kebijakan serupa, baik ditingkat nasional maupun
internasional. Selaras dengan kebijakan internasional karena kebijakan prioritas
terhadap sektor Sanitasi dan Air Minum yang diambil Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara sesuai dengan ratifikasi Milenium Development Goals
(MDGs) yang dihasilkan pada Johanesburg Summit pada tahun 2002, dengan
salah satu kesepakatannya adalah mengurangi separuh penduduk yang tidak
mendapatkan akses air minum yang sehat serta penanganan sanitasi dasar pada
tahun 2015. Selaras dengan kebijakan nasional, karena kebijakan prioritas


                                                                            I-2
terhadap sektor sanitasi dan air minum yang diambil Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara ini juga sesuai dengan        amanat pasal 14 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
menyatakan bahwa sektor sanitasi dan air Minum merupakan salah satu urusan
wajib daerah, juga memiliki harmoni dengan RPJMN tahun 2010-2014, terutama
pada     Sub-Bidang   Perumahan   dan   Permukiman,       yang   secara   eksplisit
menyebutkan dengan jelas berbagai sasaran pembangunan sektor sanitasi dan air
Minum.


       Suatu program penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan akan efektif
dan berkelanjutan bila berbasis pada masyarakat melalui pelibatan seluruh
masyarakat dan dilakukan melalui pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan
masyarakat (demand responsive approach) . Proyek yang tanggap terhadap
kebutuhan berarti bahwa proyek menyediakan sarana dan kegiatan-kegiatan yang
masyarakat inginkan, bersedia untuk berkontribusi dan membiayai dan dapat
mengelola dan memelihara sehingga terbentuk rasa memiliki (sense of ownership)
terhadap kegiatan yang dilakukan dan mengelola secara sukarela. Untuk itu perlu
dilakukan suatu usaha pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat berpartisipasi
secara aktif dalam menyiapkan, melaksanakan, mengoperasionalkan dan
memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan
derajat kesehatan di masyarakat dan lingkungan sekolah.


       Untuk saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
telah membentuk Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
(PPSP) Surat Berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor :
61 tahun 2011 dan SK Sekretaris Daerah selaku Ketua Kelompok Kerja tentang
Pembentukan Tim Penyusun Buku Putih sanitasi dan Strategi sanitasi Kota (SSK).



       Pokja PPSP akan bekerja untuk menyusun Buku Putih Sanitasi dan
pemukiman     Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 berisi hasil
pengkajian dan pemetaan sanitasi. Buku Putih merupakan informasi awal yang
diperlukan sebagai langkah menyusun Strategi Sanitasi dan Pemukiman
Kabupaten Jangka Menengah. Buku Putih Sanitasi dan Pemukiman Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 ini merupakan Buku Putih Sanitasi dan
pemukiman pertama yang disusun berdasarkan data sekunder yang tersedia di


                                                                              I-3
masing-masing SKPD terkait serta data primer dari hasil study yang dilakukan oleh
Pokja PPSP. Untuk mendukung data sekunder tersebut, juga dilakukan beberapa
survey pendukung seperti : Environmental Health Risk Assesment (EHRA). Buku
Putih Sanitasi dan Pemukiman menjadi dasar yang kuat bagi pembahasan
mengenai tahap, kebutuhan dan prioritas peningkatan sanitasi di kabupaten
Bolaang Mongondow Utara.


        Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen sangat kuat untuk mencapai
salah satu target dalam Millenium Development Goals (MDGs), yaitu menurunnya
jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar
sebesar 50 % pada tahun 2015. Berdasarkan laporan UNDP terbaru, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) bangsa Indonesia berada di peringkat ke-108 dari
177 negara. Kualitas pertumbuhan pembangunan suatu bangsa dapat diukur
dengan IPM, 3 indikator itu merupakan gabungan dari tiga variabel, yakni tingkat
ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Di sektor kesehatan, variabel yang
digunakan dalam menghitung IPM adalah Umur Harapan Hidup (UHH),
pemerintah telah memberikan perhatian yang serius dan memadai dalam upaya
meningkatkan UHH itu. Hal itu jelas tercantum dalam Perpres No : 5 Tahun 2010
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam
RPJMN tercantum pula sasaran pembangunan kesehatan sampai tahun 2009
yaitu meningkatnya UHH dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun. Gambaran kondisi
umum pembangunan sanitasi di Kabupaten                        Bolaang Mongondow Utara
menyangkut pembangunan pembuangan limbah, pembuangan sampah dan
drainase dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah berikut ini :


                                         Tabel 1.1

           Target RPJMN 2014, Target RPJMD Provinsi Sulut,
 Target RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kondisi Umum
             Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

                                                                                    Kondisi
                                                                  RPJMD
                                                                                  sanitasi saat
                     Peraturan Menteri                          Kabupaten
  RPJMN 2010 -                                                                     ini di Kab.
                     PU No. 14 Tahun            RPJMD            Bolaang
     2014                                                                           Bolaang
                           2010              Provinsi Sulut     Mongondow
                                                                                  Mongondow
                                                                   Utara
                                                                                      Utara

Stop BABs pada      Tersedianya sistem                         Seluruh sentra   Kondisi umum
akhir tahun 2014,   air Limbah setempat                         ekonomi          penanganan
perluasan layanan   yang memadai 60%                            memiliki akses   limbah     cair


                                                                                            I-4
                                                                                             Kondisi
                                                                       RPJMD
                                                                                           sanitasi saat
                         Peraturan Menteri                           Kabupaten
  RPJMN 2010 -                                                                              ini di Kab.
                         PU No. 14 Tahun            RPJMD             Bolaang
     2014                                                                                    Bolaang
                               2010              Provinsi Sulut      Mongondow
                                                                                           Mongondow
                                                                        Utara
                                                                                               Utara

air          limbah    dari seluruh luas Kota                       transportasi          rumah tangga
meningkat dari 20      sampai         dengan                        yang      lancar,     di Kabupaten
% di 16 kota (5        Tahun 2014                                   listrik,      air     Bolaang
diantaranya                                                         bersih, irigasi       Mongondow
system         baru)                                                dan      sanitasi     Utara sebagian
Tersedia-nya                                                        yang handal.          sudah
akses     terhadap                                                                        menggunakan
sitem pengelolaan                                                  Seluruh               sarana
off site bagi 10 %                                                  kawasan               pengolahan
total    penduduk,                                                  pemukiman             limbah (SPAL)
baik        melalui                                                 memiliki akses        sederhana
system sekala kota                                                  transportasi          berupa saluran
5 % dan skala                                                       yang       lancar,    limbah     yang
komunal 5 %, serta                                                  listrik,        air   disalurkan ke
penyediaan akses                                                    bersih, fasum         got/saluran air,
dan peningkatan                                                     dan       sanitasi    dan sebagian
kualitas ter-hadap                                                  yang handal.          kecil
system air limbah                                                   - Persentase          pengolahan
setempat (on site)                                                     rumah tidak        limbah dialirkan
yang layak bagi 90                                                     layak      huni    ke        septic
% total penduduk                                                       yang               tank/cubluk
                                                                       direhabilitas      khusus
                                                                    - Persentase
Meningkatnya           Timbulan sampah          Percepatan             kawasan            Penanganan
sam-pah      yang      yang berkurang ke        penanganan             pemukiman          sampah       di
terangkut hingga       TPA adalah 20 %          kawasan                yang bebas         Kabupaten
                       untuk 2014.                                     banjir
80% rumah tangga                                lingkungan                                Bolaang
di         daerah                               perumahan serta    Pembenahan            Mongondow
                       Pengangkutan                                 infrastruktur
perkotaan              Sampah 70% untuk         penciptaan                                Utara
                                                                    disebabkan
                       2014                     lingkungan yang     karena                khususnya
                                                sehat       dan     infrastruktur         untuk      kota
                                                produktif.          belum tersedia        boroko saat ini
                                                                    atau        sudah     berada       di
                                                                    tersedia, tetapi      bawah kendali
                                                                    tidak memadai
                                                                                          Pemerintah
                                                                    meliputi
                                                                    prasarana             Kabupaten
                                                                    transportasi, air     melalui Badan
                                                                    bersih,               Lingkungan
                                                                    perkantoran,          Hidup.     Pola
                                                                    perumahan             pengelolaan
                                                                    penduduk              sampah yang
                                                                    miskin, listrik,
                                                                                          dilakukan
                                                                    telekomunikasi,
                                                                    kebersihan/pers       sudah
                                                                    ampahan,              menganut
                                                                    irigasi        dan    paradigma
                                                                    drainase,             “kumpul-
                                                                    prasarana             angkut-buang”.
                                                                    dibidang              Tempat
                                                                    perikanan,


                                                                                                      I-5
                                                                                           Kondisi
                                                                        RPJMD
                                                                                         sanitasi saat
                     Peraturan Menteri                                Kabupaten
  RPJMN 2010 -                                                                            ini di Kab.
                     PU No. 14 Tahun            RPJMD                  Bolaang
     2014                                                                                  Bolaang
                           2010              Provinsi Sulut           Mongondow
                                                                                         Mongondow
                                                                         Utara
                                                                                             Utara

                                                                     pasar              pembuangan
                                                                     tradisional, dan   akhir sampah
                                                                     lain-lain.         (TPA) berada
                                                                    Persentase         di desa Komus
                                                                     usaha       yang
                                                                                        berjarak 7 km
                                                                     menerapkan
                                                                     manajemen          dari pusat kota
                                                                     IPAL (Instalasi    Boroko. Luas
                                                                     Pengolahan Air     areal      yang
                                                                     Limbah) secara     disiapkan untuk
                                                                     benar.             TPA ini seluas
                                                                    Pengembangan       8 hektar dan
                                                                     Kinerja
                                                                                        telah
                                                                     Pengelolaan Air
                                                                     Minum dan Air      dimanfaatkan
                                                                     Limbah.            seluas 4 ha.
                                                                    Presentase         Pengelolaan
                                                                     penurunan          TPA
                                                                     Limbah Industri.   menggunakan
                                                                                        sistem
                                                                                        controllandfill
                                                                                        dan
                                                                                        pengomposan
                                                                                        dengan
                                                                                        Timbunan
                                                                                        sampah yang
                                                                                        ada di TPA
                                                                                        Komus pada
                                                                                        tahun      2010
                                                                                        sebanyak        9
                                                                                        m3/hari

Berkurangnya        SPM tingkat             Pembangunan                                 Secara umum
wilayah genangan    pelayanan adalah        infrastruktur                               kondisi
permanen     dan    60% pada tahun 2014     pendukung seperti                           drainase     di
temporer hingga                             jalan dan jembatan                          Kabupaten
                    SPM     Ketersediaan
22.500 Ha di 100                            yang                                        Bolaang
                    sistem jaringan dan
kawasan strategis                           menghubungkan                               Mongondow
                    pengolahan air limbah
perkotaan                                   antar kabupaten,                            Utara    cukup
                    adalah 5% pada
                                            telekomunikasi dan                          baik, terlebih
                    tahun 2014
                                            informasi,                                  saat ini Dinas
                                            dermaga, bandara,                           Pekerjaan
                                            air bersih (PDAM),                          Umum      Kab.
                                            energi listrik (PLN)                        Bolmut terus
                                            dan pasar.                                  membangun
                                                                                        saluran
                                                                                        drainase baik



                                                                                                    I-6
                                                                                      Kondisi
                                                                     RPJMD
                                                                                    sanitasi saat
                            Peraturan Menteri                      Kabupaten
          RPJMN 2010 -                                                               ini di Kab.
                            PU No. 14 Tahun         RPJMD           Bolaang
             2014                                                                     Bolaang
                                  2010           Provinsi Sulut    Mongondow
                                                                                    Mongondow
                                                                      Utara
                                                                                        Utara

                                                                                   untuk    jalan
                                                                                   maupun untuk
                                                                                   pemukiman.

      Sumber :    RPJMN 2010-2014, RPJMD Provinsi Sulut 2007-2011 dan RPJMD Kabupaten Bolaang
                  Mongondow Utara 2008-2013

                 Disamping itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
       (RPJMN) di Bidang Sanitasi telah menetapkan 3 (tiga) target, sebagaimana
       tercantum dalam tabel 1.1 yang sekaligus menggambarkan kondisi umum sanitasi
       Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang masih cukup jauh dari target RPJMN
       Bidang Sanitasi tersebut.


                 Program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
       juga diharapkan dapat memberikan pengaruh dalam hal meningkatkan Indeks
       Pembangunan Manusia (IPM) terutama meningkatkan IPM kesehatan di
       Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
       perbandingan IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan IPM Nasional pada
       tabel 1.2 berikut:


                                      Tabel 1.2.
          Perbandingan IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulut
                               dan IPM Nasional

                                                KABUPATEN
                                                                  PROVINSI
                                                 BOLAANG
                         IPM                                      SULAWESI         NASIONAL
                                                MONGONDOW
                                                                   UTARA
                                                  UTARA
            IPM                                    72.63            76.09                72,27

          Sumber : RPJMN 2010-2014, BPS Bolaang Mongondow Utara dan BPS Provinsi Sulut



1.2    Pengertian Dasar Sanitasi
       Pegertian sanitasi dari beberapa sumber adalah sebagai berikut          :




                                                                                                 I-7
           Sanitasi adalah usaha pengawasan terhadap semua faktor lingkungan fisik
            manusia yang mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi sehingga
            merugikan pertumbuhan fisik, kesehatan dan kelangsungn hidupnya (WHO).
           Sedangkan pengertian sanitasi menurut       panduan TTPS Sanitasi juga
            diartikan sebagai usaha untuk memastikan pembuangan kotoran manusia,
            cairan limbah, dan sampah secara higienis yang akan berkontribusi pada
            kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat baik di rumah maupun
            lingkungan sekitarnya.


      Ruang lingkup penanganan Sanitasi dalam program PPSP adalah sebagai berikut:
      1.    Blackwater adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir.
      2.    Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang
            berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.
      Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah
      tangga (domestik) dengan sistem :
      1. Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke
           tanah dalam penanganan limbah rumah tangga.
      2. Pengelolaan Of Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan
           secara terpusat.
      3. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang
           dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar,
           restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo
           ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
      4. Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai
           penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan.
      5. Penyediaan air bersih adalah upaya pemerintah untuk menyediakan air bersih
           bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang
           bersumber dari air permukaan maupun air tanah.


1.3   Maksud dan Tujuan

               Buku Putih Sanitasi dan pemukiman ini dimaksudkan untuk memberikan
      gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi pemukiman
      Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil
      sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas
      yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan



                                                                                  I-8
      (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan
      menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko
      Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan
      persepsi     Satuan   Kerja   Perangkat   Daerah   (SKPD)   Kabupaten    Bolaang
      Mongondow Utara yang menangani secara langsung pembangunan dan
      pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

      Tujuan dari penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi dan pemikiman ini adalah :
      1.   Melakukan analisis dari kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Bolaang
           Mongondow Utara serta melakukan identifikasi strategi dan langkah
           pelaksanaan kebijakan dalam sektor sanitasi dan air minum.
      2.   Menghasilkan kebijakan daerah terkait sanitasi yang sesuai dengan kondisi
           dan kemampuan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan seluruh lintas
           pelaku (stakeholder) sektor sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
      3.   Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pengorganisasian
           pelaksanaan pembangunan sanitasi secara efektif, efisien, sistematis, terpadu
           dan berkelanjutan.



1.4   Pendekatan dan Metodologi

             Penyusunan buku putih sanitasi dan pemukiman ini dilaksanakan secara
      partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan, transaparan dan
      akuntabel.
      Pendekatan dalam       penyusunan Buku Putih Sanitasi dan pemukiman        adalah
      sebagai berikut :
      a. Fasilitasi, bukan menggantikan. Tugas POKJA untuk menyusun buku putih
           dan     SSK dan MPS      didampingi oleh dua orang tenaga fasilitator dalam
           bidang social budaya dan tehnik. Dengan demikian kesenjangan pengalaman
           dan keahlian dari POKJA untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
           menyusun Buku putih dapat dijembatani.
      b. Pemberdayaan POKJA melalui pertemuan untuk saling menukar pengalaman
           dan memperoleh solusi terhadap kendala yang dialami dari setiap POKJA,
           maupun pertemuan tematik tertentu.
      c. Pelatihan dan atau pembekalan          dalam berbagai bentuk sesuai dengan
           peluang yang diciptakan agar proses berlatih diri – melatih dapat tercapai
           tanpa mengganggu kegiatan tugas pekerjaan POKJA atau CF.



                                                                                   I-9
Pendekatan      yang dipakai dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara bertumpu pada:
- Pendekatan partisipatif (participatory approach) dengan melibatkan semua
     pemangku kepentingan di kabupaten
- Pendekatan berbasis kebutuhan (demand responsive approach)
- pendekatan berbasis fakta (evidence based approach)
Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi dan
pemukiman secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang
berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang
secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :


1.    Sumber Data
      a. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-
        masing dinas/ badan/ kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung,
        misalnya yang berupa data statistik, Tabulasi, Sapatial, proposal, laporan,
        dan foto.
      b. Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas
        dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat
        sipil, dan tokoh masyarakat.
      Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survei
      terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: Enviromental Health Risk
      Assesment (EHRA), survei peran media dalam perencanaan sanitasi, survei
      kelembagaan, survei keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi,
      survei keuangan, survey priority setting area beresiko serta survei peran serta
      masyarakat.
      Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing
      dinas/ badan/ kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya
      yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta, narasumber, yang
      terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/ badan/ kantor
      terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil dan tokoh
      masyarakat.


2.    Pengumpulan Data
      Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain :
       Desk Study (kajian Literature, data sekunder)




                                                                               I - 10
      Field Research (Observasi, wawancara responden, wawancara semi
         struktural)
      FGD dan in-depth interview
     Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik
     kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen
     kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang
     terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada
     masa kini.


3.   Analisis Data
     Analisis data dilakukan secara Deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
     a. Data yang dibutuhkan antara lain :
             Data sanitasi Kabupaten (baik fisik maupun non fisik), data tersebut
              diambil dari beberapa SKPD yang terkait langsung dengan sanitasi.
             Data demografi yang diambil dari SKPD Bappeda dan Dinas
              Pertambangan Energi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
             Data sosial ekonomi yang diambil dari data PDRB Kabupaten
              Bolaang Mongondow Utara.
             Data institusi/kelembagaan yang diambil dari beberapa SKPD yang
              berkaitan dengan sanitasi.
             Data RTRW dan RPJMD bersumber dari Bappeda Kabupaten
              Bolaang Mongondow Utara.
             Data RPIJMD bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
              Bolaang Mongondow Utara.
     b. Teknik pengumpulan data :
             Desk study (kajian literature, data sekunder, browsing, internet, dll).
             Field Research (Observasi, wawancara responden, wawancara semi
              struktural).
             FGD dan indepth interview.
     c. Teknik analisis : Deskriptif kualitatif dan kuantitatif .
     d. Tatap muka antara POKJA , PF dan CF melalui pertemuan                 terpusat,
        regional atau kunjungan.




                                                                                 I - 11
         e. Pembelajaran       jarak   jauh    menggunakan      jaringan   komunikasi   yang
            dimungkinkan: telepon dan e-mail. Penyajian modul, hand out dan atau
            sheet, bahan template dan suplemen.

1.5   Posisi Buku Putih

           Buku Putih Sanitasi dan pemukiman                Kabupaten Bolaang Mongondow
      Utara Tahun 2012      ini diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis bagi
      penyusunan    strategi    sanitasi      (SSK)   dan    tingkat   Kabupaten.   Rencana
      pembangunan sanitasi Kabupaten dikembangkan atas dasar permasalahan yang
      dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi dan pemukiman.


                                       Gambar 1.1
                          Posisi Buku Putih dalam Tahapan PPSP




                               PENYUSUNAN BPS + SSK



1.6   Sumber Data

            Data Primer dalam buku putih sanitasi dan pemukiman Kabupaten Bolaang
      Mongondow Utara menyajikan data-data yang diperoleh secara langsung dari
      SKPD terkait dan survey study EHRA yang telah dilaksanakan oleh Pokja AMPL
      Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Data primer dilengkapi dengan kuosioner
      pada survey study EHRA yang menjadi dasar untuk menggali data.

            Substansi Data sekuder dalam buku putih sanitasi dan pemukiman
      Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah data yang diperoleh dari berbagai
      sumber seperti dokumen-dokumen Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara
      lain Kepadatan penduduk, Penduduk Miskin, Cakupan Air Minum MDG’s,




                                                                                        I - 12
      Cakupan Cubluk, Cakupan Tangki Septik, Cakupan saluran terbuka/got dan
      Timbulan Sampah yang dibakar.


1.7   Peraturan Perundangan

             Dalam penentuan kebijakan daerah pembangunan sektor sanitasi dan
      pemukiman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilakukan rencana
      operasionalisasi kebijakan Sektor Sanitasi. Target yang akan dicapai Kabupaten
      Bolaang Mongondow Utara memiliki lingkungan tempat tinggal yang memenuhi
      persyaratan   kesehatan    lingkungan.   Untuk    mencapai    sasaran    ini   telah
      direncanakan: (i) alokasi anggaran pembangunan Sanitasi/AMPL dalam APBD
      akan terus meningkat; (ii) pembangunan Sanitasi/AMPL secara terintegrasi; (iii)
      adanya desa percontohan di masing-masing Kecamatan; (iv) kemitraan dengan
      pihak ketiga dan pihak swasta lainnya; (v) diseminasi Renstra secara rutin berkala;
      dan (vi) advokasi Sanitasi/AMPL melalui media cetak dan elektronik

             Penyusunan Program Strategi Pembangunan Sanitasi dan pemukiman di
      Kabupaten Bolaang Mongondow Utara didasarkan pada aturan-aturan dan produk
      hukum yang meliputi :

      A. Undang-undang:
         1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
             Pembangunan Nasional.
         2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
         3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
             antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
         4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
             Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
         5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
             Bolang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
             Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
             Republik Indonesia Nomor 4737);
         6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang
             Penataan Ruang.
         7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
         8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang
             Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



                                                                                     I - 13
       9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
          Kesehatan
       10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
          Perumahan dan Kawasan Permukiman.


  B. Peraturan Pemerintah :
       1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang
           Sungai.
       2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang
           Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
       3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang
           Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
       4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang
           Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
       5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
           Keuangan Daerah.
       6. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan
           Minimum.
       7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan
           Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan
           Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
       8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang
           Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional
           (RPJMN) Tahun 2010-2014.


D. Peraturan Menteri Republik Indonesia :
  1.   Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/1992 tentang
       Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air.
  2.   Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan
       Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  3.   Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman
       Teknis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum.
  4.   Permen PU No14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang
       Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang




                                                                         I - 14
E. Keputusan Menteri :
  1.   Keputusan     Menteri     Lingkungan      Hidup   Republik     Indonesia    Nomor
       35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.
  2.   Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk
       Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum.
  3.   Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk
       Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum.
  4.   Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk
       Teknis Penyusunan UKL –UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum.
  5.   Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/1999
       tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan.
  6.   Kepmen Kimpraswil 534/2000 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
       Permukiman.
  7.   Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
       2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan
       AMDAL.
  8.   Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun
       2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.
  9.   Keputusan       Menteri         Kesehatan     Republik       Indonesia      Nomor
       1205/Menkes/Per/X/2004          tentang     Pedoman      Persyaratan     Kesehatan
       Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
  10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang
       Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa
       Konstruksi Kualifikasi Kecil.
  11. Kepmen PU Nomor 21 tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
       Pengelolaan persampahan.
  12. Keputusan        Menteri         Kesehatan     Republik       Indonesia      Nomor
       852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis
       Masyarakat (STBM)


F. Peraturan Daerah Kabupaten Bolang Mongondow Utara
  1.   Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang APBD Kabupaten Bolaang
       Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012.




                                                                                    I - 15
1.8.   SISTEMATKA PEMBAHASAN LAPORAN
Sistematika penulisan Buku Putih Sanitasi dan pemukiman Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara ini terdiri dari 6 bab yang meliputi :


BAB I PENDAHULUAN
         Berisikan latar belakang, pengertian dasar sanitasi, maksud dan tujuan metode
         yang digunakan dalam penyusunan, kedudukan buku putih, peraturan
         perundangan yang dipakai, dan sistematika penulisan yang digunakan.


BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
         Berisikan Geografis, Topografis dan Geohidrologi, Administratif, Kependudukan,
         Pendidikan, Kesehatan, Sosial Masyarakat, Perekonomian, Visi dan Misi Kota,
         Institusi dan Organisasi Pemda, serta Tata Ruang Wilayah.


BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
         Berisikan Kondisi Umum Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,
         Pengelolaan Limbah Cair, Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Drainase,
         Penyediaan Air Minum, Komponen Sanitasi Lainnya, dan Pembiayaan Sanitasi
         kabupaten/Kota.


BAB IV RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI BERJALAN
         Berisikan Visi Misi Sanitasi Kota, Strategi Penanganan Sanitasi Kabupaten,
         Rencana Peningkatan Pengelolaan Limbah Cair, Rencana Peningkatan
         Pengelolaan Sampah, Rencana         peningkatan Pengelolaan Saluran Drainase
         Lingkungan,    Rencana    Pembangunan      Penyediaan   Air   Minum,   Rencana
         Peningkatan Kampane PHBS.


BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI
         Berisikan Area Beresiko Tinggi dan Permasalahan Utamanya, Kajian dan Opsi
         Partisipasi Masyarakat dan Jender di Area Prioritas, Komunikasi untuk
         Peningkatan keperdulian Sanitasi, Keterlibatan Sektor Swasta dalam Layanan
         Sanitasi.


BAB VI PENUTUP
         Memuat harapan dan langkah langkah tindak lanjut (opsi pengembangan yang
         dapat dipertimbangkan dalam penyusunan SSK.


                                                                                  I - 16

								
To top