Docstoc

kumpulan teori

Document Sample
kumpulan teori Powered By Docstoc
					(Thomysastra.kumpulan teori PKN.
http://thomyatmaja.blogspot.com/2013/01/teori.html)

TEORI


                      KUMPULAN TEORI PKn

1.
Sejarah Civics di Indonesia
                                                        Wahab. AA & Sapriya. 2011.
                                                          Teori dan Landasan PKn
                                                                        Bandung:
                                                                         Alvabeta

Istilah civics dan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sudah mulai dikenalkan
dalam kurikulum sekolah sejak tahun 1968 sebagai upaya untuk menyiapkan warga
negara menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang mengetahui hak-hak
dan kewajiban-kewajibannya. (Hal 15).
2.
Ciri-ciri Warga Negara Yang Baik
                                                                  Gross and Zeleney
                                                     (Dalam Wahab. AA & Sapriya :
                                                           Teori dan Landasan PKn
                                                                     Bandung: 2011
                                                                           Alvabeta

Gross and Zeleney (1958:9), mengidentifikasi ciri-ciri warga negara yang baik dengan
mendefenisikannya dalam lima ciri yang berkualitas yakni orang yang............. (
Selengkapnya Lihat Hal 5).
3.
8 Karakteristik Yang Harus Dimiliki Warganegara
                                                                             Cogan
                                                 (Dalam Budimansyah dan Suryadi:
                                                PKn Dan Masyarakat Multikulture)
                                                                      Bandung.2008
                                               SPS Universitas Pendidikan Indonesia

Adapun 8 Karakteriatik yang harus dimiliki warganegara adalah sbb:
1.  The ability to look at and approach problems as a member of a global society (kemampuan
   mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global).
2. ................................... (Selengkapnya Lihat Hal: 32).

     Pengembangan karakteristik warganegara diatas harus dikonstruksi dalam kebijakan
     PKn yang multidimensional (multidimensional citizenship). Yang ia gambarkan
     dalam empat dimensi yang saling berinterelasi, yaitu the personal, social, spatial
     (ruang), and temporal dimension (duniawi). Keempat dimensi inilah yang pada
     akhirnya membentuk lima atribut kewarganegaraan yang mungkin akan berbeda
     ditiap negara sesuai dengan sistem politik dan konstitusi negara masing-masing yakni :
     “...a sense of identity; the enjoyment of certain rights; the fulfilment of corresponding
     obligations; a degree of interest and involvment in public affairs; and an acceptance of
     basic societal values “ atau Seorang warganegara hendaknya memiliki lima ciri utama
     yakni : jati diri; kebebasan untuk menikmati hak tertentu; pemenuhan kewajibani-
     kewajiban terkait; tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam urusan publik; dan
     pemilikan terhadap nilai-nilai dasar kemasyarakatan”. Multidimenstional citizenship
     adalah suatu gagasan kewarganegaraan yang diperluas yang penting agar
     memungkinkan warganegara merespon secara efektif tantangan dan tuntutan abad-21.


     4.
     Empat (4) Teori Kewarganegaraan.
                                                              Herman Van Gunsteren (1998)
                                                           (Dalam Syaifullah & Sri Wuryan:
                                                                     Ilmu Kewarganegaraan)
                                                                               Bandung.2008
                                               Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia

     Terdapat tiga teori kewarganegaraan yang dijadikan sebagai rujukan atau bahan kajian
     yaitu liberalisme (liberal-individualist theories), komunitarianisme (komunitarian theories of
     citizen), dan republikanisme (republikant theories of citizen). Dan atas dasar kurang idealnya
     ketiga teori diatas Gunsteren mengintrodusir atau mengetengahkan teori
     kewarganegaraan alternatif yang disebut dengan teori kewarganegaraan
     noerepublikanisme. (Hal: 110-113).


     5.
     Kedudukan Civics
                                                                    Wahab. AA & Sapriya. 2011.
                                                                      Teori dan Landasan PKn
                                                                            Bandung:
                                                                             Alvabeta
     Civics sebagai mata pelajaran yang menekankan pada aspek teoritik tentang warga
     negara dan pemerintah serta hubungan antara warga negara dengan warga negara dan
     warga negara dengan pemerintah yang diatur oleh hukum yang merupakan cabang
     dari ilmu politik yang disebut dengan political democrasi. (Hal 14).
     6.
     Studi Demokrasi Politik
                                                                                            Gross and Zeleney
                                                                         (Dalam Wahab. AA & Sapriya :
                                                                                     Teori dan Landasan PKn
                                                                                                Bandung: 2011
                                                                                                      Alvabeta
     Studi tentang demokrasi politik, mengenai Civics John Searles dalam tulisannya “civics
     in the curricullum” menjelaskan sebagai berikut: “civics is generally concerned with the
     governing of a democracy in teory and in practice...............................(Lihat Hal. 14).
     7.
     Kompetensi Dasar Warga Negara Dlm Negara Demokrasi
                                                                                  Remy
                                                          (Dalam Wahab. AA & Sapriya :
                                                                Teori dan Landasan PKn
                                                                          Bandung: 2011
                                                                               Alvabeta
     Kompetensi dasar warga negara yang diharapkan dimiliki warga negara bagi
     keberhasilan dalam memelihara dan mempraktekkan dasar-dasar demokrasi sebagai
     warga negara dari sebuah negara demokratis adalah sebagai berikut:
1.   Acquiring and using information
2.   Assessing involvment
3.   Making decisions
4.   Making judgments
5.   Communicating
6.   Cooperation
7.   Promoting interest




     8.
     Tujuan Civics
                                                      Wahab. AA & Sapriya. 2011.
                                                         Teori dan Landasan PKn
                                                                       Bandung:
                                                                        Alvabeta
Civics selain bertujuan membentuk warga negara yang baik yaitu warga negara yang
tahu dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai warga
negara, civics juga bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang mampu
membudayakan lingkungannya serta mampu memecahkan masalah-masalah individu
warga negara serta mampu memecahkan masalahnya secara individual maupun
masyarakat disekitarnya (Hal 29).
9.
Kompetensi Dasar Warga Negara Dlm Negara Demokrasi
                                                                             Cogan
                                                    (Dalam Wahab. AA & Sapriya :
                                                           Teori dan Landasan PKn
                                                                     Bandung: 2011
                                                                           Alvabeta
Cogan merekomendasikn bahwa kebijakan pendidikan dimasa depan harus
berdasarkan pada suatu konsepsi kewarganegaraan multidimensional sebagai konsepsi
yang cocok dengan kebutuhan dan keinginan umat pada awal abad ke-21. Empat
dimensi kewarganegaraan yang diwujudkan secara konsep bersifat personal,
kemasyarakatan, sementara, dan terbatas menurut ruang dan tempat. (Hal:34)
10.
Tujuan PKn Di Indonesia
                                                       Wahab. AA & Sapriya. 2011.
                                                          Teori dan Landasan PKn
                                                                        Bandung:
                                                                         Alvabeta
Harapan-harapan untuk pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dinegara-negara
demokratis lainnya, PKn di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan warga yang
demokratis yaitu warga negara yang cerdas dan memanfaatkan kecerasannya sebagai
warga negara untuk kemajuan diri dan lingkungannya.(Hal:35)
11.
Pengembangan Tiga Komponen Dasar PKn
                                                                         Branson
                                                    (Dalam Wahab. AA & Sapriya :
                                                          Teori dan Landasan PKn
                                                                    Bandung: 2011
                                                                            Alvabeta
Wacana Pendidikan Kewarganegaan berpokus pada tiga komponen dasar
pengembangan, yaitu: civic knowledge, civic skill, dan civic disposition/traits. (Hal:
50)
12.
3 Komponen Kompetensi Kewarganegaraan
                                                                               Branson
                                                        (Dalam Budimansyah & Suryadi :
                                                       PKn Dan Masyarakat Multikultural
                                                                         Bandung: 2008
                                                                               SPS UPI

Kompetensi kewarganegaraan terdiri atas tiga komponen penting yaitu : 1). Civic
knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) berkaitan dengan kandungan atau apa
yang seharusnya diketahui oleh warganegara. 2). Civic skill ( keterampilan
kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warganegara yang
relevan, dan 3). Civic disposition ( watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan
pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan
pengembangan demokrasi konstitusi. (Hal: 33)


13.
Kelas PKn Diperlakukan Sbg Laboratorium Demokrasi.
                                                                                        CICED
                                                                  (Dalam Wahab. AA & Sapriya :
                                                                        Teori dan Landasan PKn
                                                                                  Bandung: 2011
                                                                                       Alvabeta
Kelas PKn seyogiannya dilihat dan diperlakukan, artinya dikembangkan sebagai
“..Laboratorium for democracy...............is acquired and learned”. (Hal: 52)




14.
Masalah Kewarganegaraan, Pengertian Kewarganegaraan & Warga Negara

                                                                Wahab. AA & Sapriya. 2011.
                                                                  Teori dan Landasan PKn
                                                                                Bandung:
                                                                                 Alvabeta
Masalah kewarganegaraan terkait dengan masalah manusia dalam arti penduduk,
rakyat, warganegara, dan pemerintah. Kewarganegaraan adalah keseluruhan
karakteristik dari seorang warganegara. Sedangkan warganegara adalah anggota suatu
komunitas. (Hal: 183)
15.
Pengertian Warga Negara

                                                                            Turner, 1990
                              (Dalam Wahab. AA & Sapriya. 2011. Teori dan Landasan PKn
                                                                              Bandung:
                                                                               Alvabeta
“ a citizen is a member of a gruop living under certain laws’

Komentar:
Warganegara adalah anggota dari kelompok manusia yang hidup atau tinggal
diwilayah hukum tertentu. (Hal: 202)


16.
Pengertian Kewarganegaraan

                                                                  Soetoprawiro, 1996
                          (Dalam Wahab. AA & Sapriya. 2011. Teori dan Landasan PKn
                                                                          Bandung:
                                                                           Alvabeta

“ kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang
mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang yang bersangkutan”
(Hal:220-221)



17.
Tiga Aspek Kewarganegaraan.
                                                                  Van Gunsterent
                                                 (Dalam Wahab. AA & Sapriya :
                                                         Teori dan Landasan PKn
                                                                   Bandung: 2011
                                                                        Alvabeta
Konsep Menurut Van Gunsterent (1998) pemikiran Marshall tentang kewarganegaraan
meliputi 3 aspek yakni: bahwa warganegara 1). Memiliki hak bicara dalam
    pengambilan keputusan politik, 2). Memiliki akses terhadap pengadilan hukum yang
    dijalankan oleh warganegara secara bersama untuk memutuskan perkara menurut
    aturan yang berlaku sama bagi setiap warganegara, dan 3). Memiliki jaminan atas
    kondisi sosial ekonomi minimum. (Hal 183).
    18.
    PKn Dalam Sebuah Negara Demokrasi.
                                                                                              Ketcham
                                                            (Dalam Winataputra & Budimansyah :
                                                              PKn Dalam Perspektif Internasional
                                                                                      Bandung: 2012
                                                                                Widya Aksara Press
    “ a state of democracy education which leaves moral room for citizens to shape their society in an
    image that they can identify with their moral choices. Dalam konteks itu “ civic education in
    schools is necessary in democratic society, so as to produce citizenship who are able to participate
    in the system of self-government. (Hal: 13)
    19.
    Tiga Bagian Karakter
                                                                      Thomas Linkona
                                                                     (Dalam Winarno :
                             Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis
                                                                        Bandung: 2009
                                                                             Alfabeta
    Didalam bukunya “ Educating for Character: How Our Scholls Can Teach Respect and
    Responsibility “ Thomas Lichona mengatakan bahwa karakter mengandung tiga bagian
    yang saling berhubungan yaitu :
-    Moral Knowing
-    Moral Feeling
-    Moral Action. (Hal 13).
    20.
    “ Civic virtue “ Sebagai Karakteristik Warga Negara Yg Baik.
                                                                                Aristoteles
                                                                        (Dalam Winarno :
                            Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis
                                                                            Bandung: 2009
                                                                                  Alfabeta
    Karakteristik warganegara yang baik menurut Aristoteles adalah adanya “civic virtue”
    (keutamaan sipil) dalam dirinya menurutnya ada 4 komponen civic virtue (kebajikan
    warganegara) yaitu : temperance (kesederhanaan), termasuk self-control dan Avoidance of
extremes, Justice (keadilan), Courage (keberanian atau keteguhan) termasuk patriotis,
wisdom and prudence (kebijaksanaan dan kesopanan) termasuk capability for judgement.
(Hal 10).
21.
Kriteria Manusia Indonesia Yg Baik.
                                                     (Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang:
                                                             Sistem Pendidikan Nasional

Kriteria manusia Indonesia yang baik adalah “....manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Pasal 3 UU No
20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, Penjelasan atas pasal 37 UU No 20 Tahun 2003
tentang SISDIKNAS yaitu “manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air
“. (Lihat UU SISDIKNAS).
22.
“ Civic virtue “ Sebagai Karakteristik Warga Negara Yg Baik.
                                                                    Cogan dan Derricot
                                                                       (Dalam Winarno :
                        Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis
                                                                            Bandung: 2009
                                                                                     Alfabeta
Cogan dan Derricot (1998) mengidentifikasi perlunya warganegara memiliki delapan
(8) karakteristik yang dipandang sebagai cerminan warganegara ideal abad-21.
Kedelapan (8) karakteristik warganegara tersebut adalah sbb:1. .......,2. ......,3. .........dsb.
(Lihat Hal: 14)


23.
Implikasi Karakter.
                                                                     Michele Borba.2008
                                                       Membangun Kecerdasan Moral :
                                Tujuh (7) Kebajikan Moral Agar Anak Bermoral Tinggi
                                                                                  Jakarta
                                                               Gramedia Pustaka Utama
”......bahwa karakter dapat diihat dari tindakan - bukan hanya dari pemikiran “. (Hal 4)
24.
Perbedaan Civic Education Dgn Citizenship Education/Education for Citizenship

                                                                                         Cogan
                                                  (Dalam Winataputra & Budimansyah :
                                                    PKn Dalam Perspektif Internasional
                                                                         Bandung: 2012
                                                                    Widya Aksara Press
Bermula dari pendapat Cogan dari hasil sebuah penelitian lintas negara yang dilakukan
oleh “Civic Education Policy Study (CEPS) memberikan pemahaman mengenai konsep
Civic Education dengan Citizenship Education/Education for Citizenship. Menurut Cogan
adalah bahwa : Civic Education secara umum menunjuk pada jenis-jenis kegiatan
belajar yang terjadi dalam konteks struktur sekolah formal. Dalam posisi ini Civic
Education diperlakukan sebagai mata pelajaran dasar yang dirancang untuk
mempersiapkan para pemuda warganegara untuk dapat melakukan peran aktif dalam
masyarakat, kelak setelah mereka dewasa. Sedangkan Citizenship Education/Education
for Citizenship merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar
disekolah dan diluar sekolah, seperti yang terjadi dilingkungan keluarga, dalam
organisasi kemasyarakatan, dan dalam media. Oleh karena itu oleh Cogan disimpulkan
Citizenship Education/Education for Citizenship merupakan suatu konsep yang lebih luas
dimana Civic Education termasuk bagian penting didalamnya. (Hal: 11)
25.
Perbedaan Civics, Civic Education dan Citizenship Education/Education for
Citizenship

    Chreshore, Allen, dan Sumantri, Dimond, Gross dan Zaleny, Allen, NCSS, Somantri,
                                                                     Cogan dan Derricot
                                                    (Dalam Budimansyah & Suryadi :
                                                  PKn dan Masyarakat Multikultural
                                                                          Bandung: 2008
                                                                               SPS UPI.
Chreshore, Allen, dan Sumantri bahwa istilah-istilah civics dan civic education ternyata
lebih cenderung digunakan dalam makna yang serupa untuk mata pelajaran di sekolah
yang memiliki tujuan utama mengembangkan siswa sebagai warga negara yang cerdas
dan baik. Sedangkan citizenship education menurut Dimond, Gross dan Zaleny, Allen,
NCSS, Somantri, Cogan dan Derricot lebih cenderung digunakan dalam visi yang lebih
luas untuk menunjukkan instuctional effect dan nurturant effect dari keseluruhan proses
pendidikan terhadap pembentukan karakter individu sebagai warga negara yang
cerdas dan baik. (Hal:3)


26.
Tugas PKn Terhadap UUD
                                                              Jimly Asshiddiqie
                                  (Dalam Kuliah Umum di FPIPS UPI 12 April 2012:
                                                            Living Constitution
                                                                      Bandung

Menurutnya bahwa “...UUD harus hidup dalam sanubari bangsa Indonesia. Baik dalam
segi pengetahuan terhadap UUD maupun dalam bertingkah laku yang sesuai dengan
UUD. Sehingga tugas PKn adalah untuk mendekatkan warga negara dengan konstitusi
bukan hanya melalui pendidikan formal tetapi juga pendidikan non-formal agar negara
Indonesia mampu menjadi negara yang demokratis yang menjamin kesejahteraan.
27.
Arah Pengajaran PKn Terhadap Ideologi Demokrasi

                                                       Wahab. AA & Sapriya. 2011.
                                                          Teori dan Landasan PKn
                                                                         Bandung:
                                                                           Alvabeta
Pengajaran civic ditujukan untuk membicarakan hakekat dan pemeliharaan terhadap
ideologi demokrasi sebagai tanggung jawab yang sangat besar kepada guru. Proses
pembelajaran merupakan bagian dan kesatuan dari proses demokrasi. (Hal 17)
28.
Spektrum Luas IKn

                                                        Wahab. AA & Sapriya. 2011.
                                                          Teori dan Landasan PKn
                                                                        Bandung:
                                                                         Alvabeta

Ilmu Kewarganegaraan memiliki spektrum yang luas karena ruang lingkupnya
mencakup konsep dan ide dasar demokrasi sampai dengan hubungan antara warga
negara dengan warga negara dan antara warga negara dengan pemerintah yang diatur
oleh hukum (Hal 19).
29.
Demokrasi Politik Sebagai Arah Penting Dalam Pembelajaran Civics

                                                        Wahab. AA & Sapriya. 2011.
                                                          Teori dan Landasan PKn
                                                                        Bandung:
                                                                         Alvabeta
Demokrasi politik adalah salah satu aspek penting dalam proses kehidupan demokrasi
yang menekankan pada upaya menumbuhkan pemahaman dan kemampuan terhadap
hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara serta cara melaksanakannya
sebagaimana diatur oleh peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan.
Dasar-dasar proses tersebut dijadikan sebagai salah satu bahan penting dalam
pembelajaran civics dalam kurikulum sekolah. Kepada para siswa dikenalkan tentang
berbagai hal dimulai dengan hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga,
sekolah masyarakat, negara, dan warga dunia.
Nilai-nilai demokrasi seperti: 1). Kemampuan untuk dapat mengemukakan pikiran
dan pendapatnya secara jelas dan bertanggung jawab; 2). Menghargai pendapat orang
lain walaupun pendapat orang lain itu berbeda atau bahkan mungkin bertentangan
dengan pendapat pribadinya; 3). Tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain
namun memiliki kemampuan dan pendekatan untuk dapat mempengaruhi atau
meyakinkan orang lain terhadap cita-cita dan kebenaran yang diperjuangankan sebagai
individu, anggota masyarakat dan warga negara.
Prinsip-prinsip dasar negara demokrasi: 1). Hubungan antar warga negara dan
hubungan warga negara dengan negara diatur oleh hukum; 2). Hukum berada diatas
segalanya termasuk pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan
mengendalikan hubugan tersebut; 3). Semua orang memiliki hak yang sama di depan
hukum dan Undang-undang termasuk para pejabat negara.
30.
Pengakuan Akan Pentingnya Pembentukan Karakter Bangsa

                                                                   Wahab. AA & Sapriya. 2011.
                                                                     Teori dan Landasan PKn
                                                                                   Bandung:
                                                                                    Alvabeta

Menurut Sapriya setiap bangsa dan negara mengakui pentingnya pembentukan
karakter bangsa (national and character building) dalam rangka memelihara dan
mempertahankan eksistensinya sebagai suatu bangsa..........................................melainkan
karakter bangsa atau warga negara seperti apa yang akan dibentuk. (Selengkapnya
Lihat Hal 40)
31.
Hakikat Karakter Kewarganegaraan Indonesia

                                                                   Wahab. AA & Sapriya. 2011.
                                                                     Teori dan Landasan PKn
                                                                                 Bandung:
                                                                                 Alvabeta

Bagi bangsa Indonesia, karakter kewarganegaraan akan memiliki kekhususan sesuai
dengan ideologi yang dianut yaitu Pancasila dan Konstitusi yang berlaku di Indonesia
yakni UUD 1945. Pembangunan karakter bangsa tentunya harus sesuai dengan apa
yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tertera dalam konstitusi. (Hal
41)
32.
Kedudukan Pendidikan Demokrasi Dalam PKn Untuk Membentuk Msyrakat Yg
Demokratis.

                                                                 Alexis de Toqueville
                                (Dalam Wahab. AA & Sapriya : Teori dan Landasan PKn
                                                                                2011
                                                                            Bandung:
                                                                            Alvabeta

Menurut Alexis de Toqueville menyatkan bahwa “ setiap generasi baru adalah
masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan
mengembangkan karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan dengan
demokrasi konstitusi”. Artinya untuk membentuk suatu masyarakat yang demokratis
perlu menyelenggarakan pendidikan demokrasi secara terus-menerus melalui PKn.
(Hal 41-42).
33.
Sejarah Learning to know, Learning to do, Learning to live together, Learning to be.

                                                                       Wahab. AA & Sapriya
                                                           (Teori dan Landasan PKn : 2011)
                                                                                    Bandung:
                                                                                    Alvabeta
Pada akhir perang dunia II, UNESCO didirikan sebagai badan khusus untuk masalah-
masalah pendidikan. Untuk merealisasikan pendidikan internasional, empat pilar
pendidikan: the treasure within, Sebagai laporan dari keseluruhan dari komisi
internasional tentang pendidikan untuk abad XXI yang diketuai Jacques Delors dan
diterbitkan oleh UNESCO tahun 1996, empat pilar pendidikan tersebut meliputi:
Learning to know, Learning to do, Learning to live together, Learning to be. Untuk PKn di LP
Anak dapat dilihat sebagai upaya learning to be yaitu memiliki prinsip dasar bahwa
pendidikan hendaknya memberikan kontribusi terhadap pembangunan manusia
seutuhnya, jiwa raganya, intelegensi, perasaan, apresiasi estetika, dan spiritualitasnya.
Learning to be bertujuan untuk mengembangkan manusia seutuhnya, berkepribadian,
berekpresi dan punya komitmen yang kuat secara individu, anggota keluarga dan
masyarakat, warga negara yang kreatif. (Hal : 47-49)
34.
Pilar-Pilar Demokrasi Konstitusi Indonesia

                                                                                  Sanusi
                             (Dalam Wahab. AA & Sapriya : Teori dan Landasan PKn)
                                                                                    2011
                                                                                Bandung:
                                                                                Alvabeta
Pilar-pilar demokrasi konstitusi Indonesia yakni cita-cita, nilai, dan prinsip demokrasi
indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Memberikan jaminan HAM,
berlandaskan kedaulatan rakyat, bertujuan mencerdaskan bangsa, menerapkan prinsip
pembagian kekausaan negara, mengembangkan otonomi daerah, menegakkan “rule of
law”, mengembangkan sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak,
mengutamakan kesejahteraan rakyat, dan melaksanakan prinsip keadilan sosial
berdasarkan UUD 1945.
35.
Alasan Kelas PKn Dikembangkan Sbg Laboratorium Demokrasi

                                                                Wahab. AA & Sapriya
                                                      (Teori dan Landasan PKn : 2011)
                                                                           Bandung:
                                                                            Alvabeta
Paradigma baru PKn yang nota bene mencakup pendidikan demokrasi dan HAM
secara metodelogis menuntut perbaikan...........Kelas PKn seyogianya dikembangkan
sebagai Laboratorium Demokrasi (Selengkapnya Lihat Hal: 50-54).
36.
Objek Kajian Pokok PKn.

                                                                        Chreshore
                             (Dalam Wahab. AA & Sapriya : Teori dan Landasan PKn)
                                                                              2011
                                                                         Bandung:
                                                                         Alvabeta
“ PKn memiliki objek kajian pokok ilmu politik khususnya konsep demokrasi politik
(political democracy) untuk hak dan kewajiban (duties and rights citizens). (Hal : 96)
37.
Tiga (3) Domain ( Domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural)
Dari Tradisi Citizenship Education.

                                                      Winataputra, Udin Saripudin.
                           (Dalam Wahab. AA & Sapriya : Teori dan Landasan PKn)
                                                                              2011
                                                                          Bandung:
                                                                          Alvabeta
Menurut Winataputra citizenship educatian yang memiliki paradikma sistematik
didalamnya terdapat 3 domain yakni: domain akademis, domain kurikuler, dan
domain sosial kultural. Kemudian Wahab & Sapriya memberikan defenisi yang lebih
lengkap “ domain akademis adalah berbagai pemikiran tentang PKn yang berkembang
dilingkungan komunitas keilmuan. Domian kurikuler adalah konsep dan praksis PKn
dalam dunia pendidikan formal dan non formal. Domain sosial kultural adalah konsep
dan praksis PKn dilingkungan masyarakat. (Hal 97)
38.
Aspek Budaya Bangsa Dalam Kajian PKn

                                                           Wahab. AA & Sapriya
                                                       (Teori dan Landasan PKn)
                                                                            2011
                                                                       Bandung:
                                                                       Alvabeta
Kajian PKn bukan sekedar memperhatikan aspek akademik melainkan juga aspek
budaya. Pernyataan ini sejalan dengan penegasan Somantri bahwa program PIPS di
Indonesia sudah tentu berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan kebudayaan
bangsa. Oleh kerena itu, pengembangan dan penelitian PKn sudah selayaknya
memperhatikan aspek akademik dan budaya bangsa. (Hal 98)
39.
To Be Good Citizens Sebagai Tujuan PKn

                                                               Wahab. AA & Sapriya
                                                           (Teori dan Landasan PKn)
                                                                                2011
                                                                           Bandung:
                                                                           Alvabeta
Kedudukan PKn dalam suatu negara bangsa secara etimologis, pendidikan
kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi civic education dan citizenship education
yang tujuannya sesuai dengan tujuan nasional masing-masing negara. Namun secara
umum tujuan negara mengembangkan PKn adalah agar setiap warga nagara menjadi
warga negara yang baik (to be good citizens) yakni warga negara yang memiliki
kecerdasan (civic intellegent) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual;
memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civic responsibility) dan mampu
berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara (civic partisipation) agar
tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. (Hal : 99)
40.
Tiga (3) Unsur Kunci Defenisi Kewarganegaraan

                                                             Wahab. AA & Sapriya
                                                         (Teori dan Landasan PKn)
                                                                              2011
                                                                         Bandung:
                                                                         Alvabeta
Defenisi Kewarganegaraan menurut defenisi Marshal (1950) dimana ada 3 unsur kunci:
berhubungan dengan sipil, berhubungan dengan politik, dan berhubungan dengan
kemasyarakatan (Hal : 127)
41.
Tiga (3) Aspek Kewarganegaraan Dalam Negara Bangsa

                                                                Wahab. AA & Sapriya
                                                            (Teori dan Landasan PKn)
                                                                                 2011
                                                                            Bandung:
                                                                            Alvabeta
Dalam konteks negara bangsa, tiga aspek kewarganegaraan : Politik, hukum, dan sosial
ekonomi, dapat dianalogikan dengan konsep negara demokrasi, negara hukum (rule of
law), dan negara kesejahteraan (welfare state). (Hal : 184)
42.
Pengertian Warganegara, Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

                                                                             Cogan
                      (Dalam Winataputra, Udin Saripudin & Budimansyah, Dasim
      PKn Dalam Perspektif Internasional : Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran)
                                                                                       2012
                                                                                  Bandung:
                                                                        Widya Aksara Press
Dari hasil Penelitian CEPS maka (Cogan, 1998:3) konsep a citizen didefenisikan sebagai
a constituen member of society atau anggota resmi suatu masyarakat. Sementara itu
citizenship diartikan sebagai a set of characteristics of being a citizen, atau seperangkat
karakteristik sebagai seorang warga negara. Sedangkan citizenhip education diartikan
sebagai the contribution of education to the development of those characteristic of being a
citizen. Yang diartikan sebagai kontribusi atau dampak pendidikan terhadap
pengembangan karakteristik yang menandai seorang warga negara. (Hal 2)
43.
Defenisi Istilah Citizenship Education

                                     Winataputra, Udin Saripudin & Budimansyah, Dasim
        (PKn Dalam Perspektif Internasional : Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran)
                                                                                                             2012
                                                                                                    Bandung:
                                                                                          Widya Aksara Press
Secara operasional istilah citizenhip education dalam studi itu didefenisikan sebagai
berikut: citizenhip or civic education...............................................yang diartikan :...............(
Selengkapnya Lihat Hal 5).
44.
Defenisi Civic Education & Citizenship Education

                                                                                            Cogan
                           (Dalam Winataputra, Udin Saripudin & Budimansyah, Dasim
       PKn Dalam Perspektif Internasional : Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran)
                                                                                             2012
                                                                                         Bandung:
                                                                          Widya Aksara Press
Menurut Cogan civic education diperlukan sebagai.....the foundation course work in school
yang dirancang untuk mempersiapkan....young citizens for an active role in their adult
lives. Yang berarti bahwa civic education merupakan mata pelajaran dasar yang
dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warga negara untuk dapat melakukan
peran aktif dalam masyarakat kelak setelah mereka dewasa. Sedangkan “citizenship
education atau education for citizenship dipandang sebagai .........................(Selengkapnya
Lihat. Hal: 11)
45.
Pengertian Civic Disposition

                                     Winataputra, Udin Saripudin & Budimansyah, Dasim
       (PKn Dalam Perspektif Internasional : Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran)
                                                                                         2012
                                                                                   Bandung:
                                                                           Widya Aksara Press
Pengertian civic disposition adalah.................(Lihat Selengkapnya Hal: 63)
46.
Sasaran Pengembangan Civic Virtue & Civic Partisipation

                                 Winataputra, Udin Saripudin & Budimansyah, Dasim
        (PKn Dalam Perspektif Internasional : Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran)
                                                                                  2012
                                                                             Bandung:
                                                                   Widya Aksara Press
Jika dilihat dari sasaran dikembangkannya civic virtue dan civic participation, dapat
disimpulkan bahwa salah satu dimensi dari civic education di Amerika adalah
pengembangan watak dan karakter warga negara yang peka, tanggap, dan
bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara. (Hal : 65).
47.
Pembangunan Karakter Melalui Pemaknaan Terhadap Jati Diri Bangsa Indonesia

                                                        Winataputra, Udin Saripudin
             (Dalam Essay Bahan Kuliah : Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk
                Memperkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia: Suatu Pendekatan Pendidikan
                                                                  Kewarganegaraan)
                                                                               2012
                                                                           Bandung

Dalam dokumen Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter bangsa menurut
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010 (Dalam essay kuliah
umum Winataputra) memaknai jatidiri bangsa Indonesia sebagai berikut: “ jatidiri
merupakan fitrah manusia yang merupakan potensi dan bertumbuh kembang selama
mata hati manusia bersih, sehat dan tidak tertutup. Jatidiri yang dipengeruhi
lingkungan akan tumbuh menjadi karakter dan selanjutnya karakter akan melandasi
pemikiran, sikap dan prilaku manusia. Oleh karena itu, tugas kita adalah menyiapkan
lingkungan yang dapat mempengaruhi jati diri menjadi karakter yang baik, sehingga
perilaku yang dihasilkan juga baik. Karakter pribadi-pribadi akan berakumulasi
menjadi karakter masyarakat dan pada akhirnya menjadi karakter bangsa. (sudah
valid)
48.
Tujuan Pendidikan Dari Berbagai Pespektif & Tujuan PKn Sbg To Be Good Citizens

                                                      Winataputra, Udin Saripudin
           (Dalam Essay Bahan Kuliah : Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk
              Memperkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia: Suatu Pendekatan Pendidikan
                                                                Kewarganegaraan)
                                                                             2012
                                                                         Bandung

Dalam usulan BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 telah dikemukaka bahwa “
pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warganegara
yang mempunyai rasa tanggung jawab yang kemudian oleh Kementerian PKK
dirumuskan dalam tujuan pendidikan: “...untuk mendidik warganegara yang sejati
yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat.
Selanjutnya dalam Undang-Undang No 4 tahun 1950, Pasal 3 dirumuskan tujuan
pendidikan secara lebih eksplisit menjadi : “...membentuk manusia susila yang cakap
dan warganegara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan
masyarakat dan tanah air, dan dalam undang-undang No 12 Tahun 1954 yang
dilengkapi dengan Kepres RI No 145 tahun 1965, rumusannya diubah menjadi: “
melahirkan warganegra yang sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya
masyarakat sosoialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun materiil dan
yang berjiwa pancasila”. Kemudian dalam UU No 2 tahun 1989 pasal 4 tentang
sisdiknas, dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah: “...mencerdaskan
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya,...”, yang ciri-
cirinya dirinci menjadi “...beriman dan bertakwa terhadap TYME dan berbudi pekerti
luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani,
kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan
kebangsaan...”. yang terbaru dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal
3 digariskan dengan tegas bahwa tujuan pendidikan nasional untuk “...berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada TYME,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara
yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya dalam pasal 37 UU RI No 20
tahun 2003 yan menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang dimaksudkan
“...untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan
dan cinta tanah air...”, merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum
pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Oleh karena itu pendidikan
kebangsaan dan cinta tanah air secara pedagogis dapat dilihat dari cara pandang
pendidikan kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan tujuan pendidikan untuk
membentuk warganegara yang baik telah lama digariskan dalam perundang-undangan
Indonesia.
49.
Visi PKn

                                                       Winataputra, Udin Saripudin
            (Dalam Essay Bahan Kuliah : Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk
               Memperkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia: Suatu Pendekatan Pendidikan
                                                                 Kewarganegaraan)
                                                                              2012
                                                                          Bandung

Menurut Winataputra (Dalam Esay kuliah umum: 2012) Pendidikan Kewargangaraan
mempunyai visi sebagai wahana substantif, pedagogis dan sosial-kultural untuk
membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam
diri warganegara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalam
berbangsa dan bernegara kebangsaan Indonesia. Dengan wawasan dan pengalamannya
itu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama warganegara mampu memberikan
kontribusi yang bermakna bagi peningkatan kualitas demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara Indonesia. Inilah makna dari learning democracy, through democracy, and for
democracy dalam konteks negara kebangsaan.
50.
Fungsi & Tujuan Pendidikan

                                                 UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003
                                                              Penerbit Fokus Media
                                                                              2010
                                                                          Bandung

Dalam UU No 20 Tahun 2003 SISDIKNAS, desebutkan bahwa “ Pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman da
bertakwa kepada TYME , berakhlak mulia, ehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negra yang demokratis serta bertanggung jawab.” Jika dicermati semua
element dari tujuan tersebut terkait erat dengan karakter.
51.
Hakikat Pelaksanaan Pendidikan

                                                        Winataputra, Udin Saripudin
             (Dalam Essay Bahan Kuliah : Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk
                Memperkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia: Suatu Pendekatan Pendidikan
                                                                  Kewarganegaraan)
                                                                               2012
                                                                           Bandung

(Dalam KEMDIKNAS, 2010: 1) Secara historis filosofis “Bapak” Pendidikan Nasional,
KI Hajar Dewantara, menyatakan bahwa “...pendidikan merupakan daya upaya untuk
memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect)
dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan
kesempurnaan hidup anak-anak kita. Rumusan tentang landasan, fungsi, dan tujuan
pendidikan nasional tersebut sangat jelas menyiratkan bahwa melalui pendidikan
hendak diwujudkan peserta didik yang secara utuh memiliki berbagai kecerdasan, baik
kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, maupun kecerdasan kinestetika.
Pendidikan nasional memiliki misi mulia (mission sacre) terhadap individu peserta didik
sebagai pemikul masa depan negara kebangsaan Idonesia.
52.
Hakikat Karakter

                                                        Winataputra, Udin Saripudin
             (Dalam Essay Bahan Kuliah : Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk
                Memperkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia: Suatu Pendekatan Pendidikan
                                                                  Kewarganegaraan)
                                                                               2012
                                                                           Bandung

Sebagai suatu konsep akademis, character atau kita terjemahkan karakter memiliki
makna substantif dan proses psikologi yang sangat mendasar. Lickona (1992: 50)
merujuk pada konsep good character yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagai “...the
life of right conduct – right conduct in relation to other persons and in relation to oneself ”.
dengan kata lain karakter dapat kita maknai sebagai kehidupan berprilaku baik/penuh
kebajikan, yakni berprilaku baik terhadap pihak lain manusia, dan alam semesta, dan
terhadap diri sendiri.
53.
Pembagian Tiga (3) Bentuk Karakter
                                                        Winataputra, Udin Saripudin
             (Dalam Essay Bahan Kuliah : Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk
                Memperkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia: Suatu Pendekatan Pendidikan
                                                                  Kewarganegaraan)
                                                                               2012
                                                                           Bandung

Secara substantif karakter terdiri atas 3 (tiga) operatives values, values in action, atau tiga
unjuk prilaku yang satu sama lain saling berkaitan,yakni moral knowing, moral feeling,
and moral behavior. Ditegaskan lebih lanjut (Lickona, 1991:51) bahwa karakter yang baik
atau good character terdiri atas proses psikologis knowing the good, desiring the good, and
doing the good-habit of the mnd,habit of the heart, and habit of action. Ketiga substansi dan
proses psikologis tersebut bermuara pada kehidupan moral dan kematangan moral
individu. Dengan kata lain, karakter kita maknai sebagai kualitas pribadi yang baik,
dalam arti tahu kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berprilaku baik, yang secara
koheren memancar sebagai hasil dari olah pikir, olah hati, olah raga, dan olah rasa dan
karsa.
54.
Fungsi dan Tujuan Pendidikan Karakter

                                                        Winataputra, Udin Saripudin
             (Dalam Essay Bahan Kuliah : Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk
                Memperkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia: Suatu Pendekatan Pendidikan
                                                                  Kewarganegaraan)
                                                                               2012
                                                                           Bandung

Pendidikan karakter atau character education digunakan sebagai umbrella term (www.
Big.com/character education, diunduh 2/9/2010) untuk mendeskripsikan “...the teaching
of children in a manner that will help them develop variously as moral, civic, good, mannered,
behaved, non bullying, healthy, critical, successful, tradisional, compliant and/or socially-
acceptable beings”. Dalam konteks itu diberbagai sumber kepustakaan dikenal beberapa
nomenklatur/jargon pendidikan seperti social and emosional learning, moral
reasoning/cognitive development, life skills education, health education, violent prevention,
critical thinking, ethical reasoning, and conflict resolution and mediation. Dengan kata lain
pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti,
pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan
peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik,
dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.
(Elkind dan Sweet, dalam goodcharacter.com, unduh 2/9/2010).
55.
Pembangunan Karakter & Warganegara Yang Baik Sesuai Dgn Konteks Indonesia

                                                                          Sapriya
                                        (Dalam Pidato Pengukuhan Prof Sapriya:
                            Memperkokoh Posisi PKn Sbg Disiplin Ilmu Terintegrasi)
                                                                             2012
                                                                         Bandung

Bagi Indonesia, pembangunan karakter kewarganegaraan akan memiliki kekhususan
sesuai dengan ideologi yang dianut, yakni Pancasila dan Konstitusi yang berlaku di
Indonesia, ialah UUD Negara Republik indonesia 1945. Warganegara Indonesia yang
baik yang dicita-citakan/diharapkan adalah warganegara yang patriotik, demokratis
dan pancasilais (Hal: 3)
56.
Kajian PKn Tidak Boleh Terisolasi Dari Tradisi Keilmuan & Sosial Budaya

                                                                          Sapriya
                                        (Dalam Pidato Pengukuhan Prof Sapriya:
                            Memperkokoh Posisi PKn Sbg Disiplin Ilmu Terintegrasi)
                                                                             2012
                                                                         Bandung

Pengutamaan strategi yang lebih menekankan pada aspek nilai moral belaka dan
menempatkan siswa sebagai objek yang berkewajiban untuk menerima nilai-nilai moral
tertentu telah menimbulkan penyimpangan (bias) dalam pembangunan karakter
warganegara karena materi kajian PKn terisolasi dari tradisi keilmuan dan lingkungan
sosial budaya. (hal 4)


57.
PKn Sbg Program Pembangunan Karakter Warganegara Agar Mnjadi Warganegara
Yg Baik Dan Cerdas (Smart And Good Citizens)

                                                                          Sapriya
                                        (Dalam Pidato Pengukuhan Prof Sapriya:
                            Memperkokoh Posisi PKn Sbg Disiplin Ilmu Terintegrasi)
                                                                             2012
                                                                             Bandung

Selama ini PKn lebih dikenal sebagai program pendidikan untuk membangun karakter
warganegara dengan tujuan akhir agar ia menjadi warganegara yang cerdas dan baik
(smart and good citizens) (Hal:7).


58.
Penyesuaian Defenisi Warganegara Yg Baik Dalam Konteks Indonesia & Arah PKn

                                                                           Sapriya
                                         (Dalam Pidato Pengukuhan Prof Sapriya:
                             Memperkokoh Posisi PKn Sbg Disiplin Ilmu Terintegrasi)
                                                                              2012
                                                                          Bandung

Defenisi warganegara yang “ baik ” disuatu negara tentu akan berbeda dari
warganegara yang “ baik “ untuk nagara lain. Hal ini kan sangat dipengaruhi oleh
konstitusi negara tersebut. Untuk membatasi ruang lingkup dan arah PKn, UU No 20
Tahun 2003 tentang SISDIKNAS menegaskan bahwa “ pendidikan kewarganegaraan
dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa
kebangsaan dan cinta tanah air “. (Pasal 37 ayat (1) Penjelasan UU No. 20/2003). (SDA.
Hal: 7).
59.
Alasan PKn Sebagai Disiplin Ilmu Terintegrasi

                                                                           Sapriya
                                         (Dalam Pidato Pengukuhan Prof Sapriya:
                             Memperkokoh Posisi PKn Sbg Disiplin Ilmu Terintegrasi)
                                                                              2012
                                                                          Bandung

Mengapa PKn dinamakan disiplin yang terintegrasi? Karena posisi dan tuntutan yang
diembannya, PKn tidak dapat terpisahkan dari disiplin ilmu lainnya, baik dari Ilmu
Sosial (IIS), Humaniora, Filsafat, bahkan ilmu-ilmu alam dan agama. Sebagai disiplin
ilmu terintegrasi, PKn yang berakar dari Ilmu Kewarganegaraan (civics), Ilmu Politik,
Ilmu hukum, Ilmu pendidikan (pedagogik), serta bidang Humaniora dan bahkan seni
dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak berlebihan bila
kajian PKn memiliki karakteristik pendekatan interdisiplinary, multidisciplinary,
transdisciplinary, bahkan crossdisciplinary, dan multidimensional. (Hal: 9).
60.
Lima (5) Bidang Ilmu Yg Digunakan Komunitas Internasional

                                                                               Sapriya
                                             (Dalam Pidato Pengukuhan Prof Sapriya:
                                 Memperkokoh Posisi PKn Sbg Disiplin Ilmu Terintegrasi)
                                                                                  2012
                                                                              Bandung

Bidang ilmu yang digunakan oleh komunitas Internasional dibagi atas lima bagian
besar, yakni: (1). Humanities/Humaniora – saat manusia belajar tentang diri sendiri; (2).
Social Sciences / Sains Sosial – saat manusia belajar interaksi antarsesamanya; (3). Natural
Sciences / Sain Alam – saat mnusia belajar fenomena alam; (4). Mathematics and
Computing Sciences / Matematika dan Sains Komputer – saat manusia mengkuantisasi
gejala sosial dan alam; (5). Professions and Applied Sciences / Profesi dan ains Terapan –
saat manusia menggunakan kombinasi dua atau lebih keilmuan di atas untuk
memecahkan problem yang dihadapinya. Pendidikan (education) dimasukkan dalam
kelompok Profesi dan Sains Terapan (Professions and Applied Sciences). (Hal: 9)
61.
Bagian-Bagian Disiplin Ilmu

                                                                               Sapriya
                                             (Dalam Pidato Pengukuhan Prof Sapriya:
                                 Memperkokoh Posisi PKn Sbg Disiplin Ilmu Terintegrasi)
                                                                                  2012
                                                                              Bandung

Dalam tulisannya the structure of science eduction, Gardner (1975) menyatakan bahwa
disiplin ilmu memiliki realitas. Ia mengidentifikasi disiplin ilmu,” consist of identifiable
group of people who together, meet each other at conferences, travel to each others’ laboratories,
correspond with each other, write juornal articles for each other, and which ideas, they are
prepared to admit to the club”. Bila dimaknai, maka disiplin ilmu terdiri atas: (1).
Sekelompok orang yang bekerja bersama-sama; (2). Saling bertemu dalam konferensi;
(3). Saling mengunjungi laboratorium; (4). Saling berkorespondensi; (5). Saling menulis
artikel jurnal; dan (6). Mengambil keputusan tentang gagasan siapa yang disepakati
oleh kelompok keilmuan tersebut. (Hal; 11).


61.
Unsur-Unsur Disiplin Ilmu & Bagian-Bagian Disiplin Ilmiah
                                                                               Sapriya
                                             (Dalam Pidato Pengukuhan Prof Sapriya:
                                 Memperkokoh Posisi PKn Sbg Disiplin Ilmu Terintegrasi)
                                                                                  2012
                                                                              Bandung

Dufty (1970) mengemukakan unsur-unsur disiplin ilmu sebagai berikut: “ a community
of scholars who choose to call themselves by a particular name; (2). A body of thinking, speaking
and above all, writing by these scholar, which consists of facts, concepts, generalization and
theories; dan (3). A method of approach to knowledge, i.e. process whereby these scholars
acquire, organize, and use their knowledge. Bila dimaknai, maka unsur disiplin ilmu
menurut Difty ini meliputi: (1). Komunitas ahli yang memberi namanya tertentu; (2).
Majelis berpikir, berbicara, dan menulis tentang fakta, konsep, generalisasi, dan teori;
(3). Metode pendekatan ilmu pengetahuan, seperti bagaimana proses para ahli
memperoleh, mengelol, dan menggunakan pengetahuan. Dari sejumlah pendapat
tentang teori keimuan dan / atau disiplin keilmuan diatas, maka dapat diidentifikasi
bahwa sebuah disiplin ilmiah dalam kategori normal science harus mamiliki: (1).
Paradigma keilmuan; (2). Komunitas keilmuan; (3). Etika pengakuan gagasan atau kode
etik keilmuan; dan (4). Tradisi keilmuan. Semua unsur yang menjadi syarat sebuah
disiplin ilmiah ini pada hakekatnya tidak berdiri sendiri atau terpish-pisah melainkan
saling terkait bahkan menyatu sebagai suatu sitem yang sinergis.( SDA. Hal: 12).
63.
Filsafat PKn (Filsafat Pendidikan Disiplin ilmu)
                                                                       Sapriya. 2012.
                                       PidatoPengukuhan Prof Dr. H. Sapriya, M.Ed:
                          Memperkokoh Posisi PKn Sebagai Disiplin Ilmu Terintegrasi.
                                                                           Bandung.
                                                   Universitas Pendidikan Indonesia.

Dilihat dari posisinya, PKn sangat erat dan dekat dengan Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS). Secara filosofis, posisi PKn dalam konteks filsafat pendidikan
disiplin ilmu dan/ atau pendidikan IPS memiliki kemiripan karena sama-sama sebagai
pendidikan disiplin ilmu dan / atau disiplin ilmu terintegrasi, sebagai disiplin ilmu
yang sedang berkembang, PKn memerlukan filsafat yang dapat dijadikan rujukan atau
panduan/pedoman bagi komunitas keilmuan PKn dalam mengembangkan disiplin
ilmu ini melalui penelitian. Dilihat dari kedudukannya, filsafat PKn yang dapat
dikembangkan merupakan bagian dari filsafat pendidikan disiplin ilmu. Filsafat PKn
sebagaimana filsafat pendidikan disiplin ilmu dipengaruhi oleh faham filsafat ilmu,
filsafat pendidikan, dan filsafat ilmu-ilmu sosial baik dalam kajian ontologis,
epistemologis, maupun aksiologis. Secara ontologis, pengaruh filsafat ilmu-ilmu sosial
yang paling kuat berasal dari dua disiplin, yakni: ilmu politik dan ilmu hukum. (Hal:
26-27).


64.
4 Filsafat PKn Menurut Brameld
                                                                           Brameld.
                                 (Dalam PidatoPengukuhan Prof Dr. H. Sapriya, M.Ed:
                          Memperkokoh Posisi PKn Sebagai Disiplin Ilmu Terintegrasi).
                                                                      Bandung.2012
                                                   Universitas Pendidikan Indonesia.

Untuk mengkaji PKn dengan pendekatan filsafat pendidikan yang sejalan dengan
tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini seyogiayanya bertolak dari suatu
kontinum progressivism – reconstructionism karena filsafat ini mengganggap bahwa “
education is conceived by them primarily as an agent of cultural change, modification, or
rebuilding “(Brameld). Meskipun demikian, kontinum Essentialism – Perennialism tetap
memberikan andil terhadap kajian filsafat PKn, karena filsafat ini mengganggap “
education as cultural transmission, reinforcement, or conservation.” Melakukan
konseptualisasi PKn dengan pendekatan filosofis tidak mungkin bertolak dari kondisi
saat ini dengan mengabaikan dan/atau tanpa mempertimbangkan hasil pengalaman
masa terdahulu atau hasil pikir dan peradaban terbaik dari masa lampau. Rekonstruksi
PKn dikonsepsikan sebagai upaya transmisi, penguatan atau konservasi disamping
sebagai transformasi, agen perubahan, modifikasi, atau pembangunan kembali budaya
kewargnegaraan. Merujuk pada gagasan Bramel, maka pola filsafat PKn sebagai suatu
kontinum yang tidak dapat terpisahkan dari yang digambarkan sebagai berikut (Hal:
28-29).

      Reconstructionism           progressivism        essentialism      perennialism

                      Bagan: Filsafat Pendidikan Model Brameld
65.
Pengertian 4 Filsafat PKn Menurut Brameld)
                                                                      Sapriya. 2012.
                                       PidatoPengukuhan Prof Dr. H. Sapriya, M.Ed:
                          Memperkokoh Posisi PKn Sebagai Disiplin Ilmu Terintegrasi.
                                                                          Bandung.
                                                   Universitas Pendidikan Indonesia
Essentialism sebagai filsafat pendidikan, mengarahkan kajian utamanya pada
pemeliharaan budaya (conservation of culture), sedangkan filsafat perennialism
memusatkan perhatian pada panduan pendidikan yang berasal dari pemikiran klasik
Yunani dan abad pertengahan di Eropa. Progressivism sebagai filsafat liberal lebih
merupakan pendidikan percobaan (experimental education) sedangkan reconstructionism
mempunyai anggapan bahwa krisis yang melanda bangsa saat ini dapat diatasi secara
efektif hanya dengan kebijakan dan program kegiatan pendidikan yang radikal. (Hal:
28-29)


66.
Tujuan PKn dan PKn Sbg Mata Pelajaran Yg Bersifat Multifaset
                                                                  Sapriya. 2012.
                                   PidatoPengukuhan Prof Dr. H. Sapriya, M.Ed:
                      Memperkokoh Posisi PKn Sebagai Disiplin Ilmu Terintegrasi.
                                                                      Bandung.
                                               Universitas Pendidikan Indonesia

Dari sudut pandang disiplin ilmu, PKn memiliki disiplin keilmuan tersendiri, yakni
sintesis atau integrasi dari Ilmu Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial terutama Ilmu
Politik dan Hukum. PKn mengandung banyak fungsi dan pengertian. PKn dapat
berfungsi sebagai mata pelajaran disekolah atau mata kuliah diperguruan tinggi;
Sebagai bidang kajian akademik di perguruan tinggi; sebagai pendidikan politik
dilembaga pendidikan formal maupun nonformal. Namun, PKn (dalam arti civic
education) lebih dikenal sebagai mata pelajaran disekolah. Secara umum, ciri khas
bidang kajian ini adalah bersifat mutifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan.
Menurut Winataputra (2001) secara filsafat keilmuan, bidang studi ini memiliki
objek kajian pokok ilmu politik, khususnya konsep demokrasi politik (political
democracy) untuk aspek hak dan kewajiban (duties and rights of citizens). Secara
ontologis, objek kajian pokok PKn adalah prilaku warga negara dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Dari objek kajian pokok inilah berkembang konsep civics
yang diambil dari bahasa latin civicus, yang artinya warga negara pada jaman Yunani
kuno.kemudian secara akademis diakui sebagai embrionya civic education. Selanjutnya
di Indonesia hal ini diadaptasi menjadi “ pendidikan kewarganegaraan” (PKn). (Hal:30)


67.
PKn Sebagai Salah Satu Pengembangan Dr 5 Tradisi Social Studies (Citizenship
Transmission)
                                                           Barr, Bart, dan Shermis.
                              (Dalam PidatoPengukuhan Prof Dr. H. Sapriya, M.Ed:
                        Memperkokoh Posisi PKn Sebagai Disiplin Ilmu Terintegrasi.
                                                                    Bandung: 2012.
                                                 Universitas Pendidikan Indonesia

Secara metodelogis PKn sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan
salah satu dari 5 tradisi sicial studies yakni transmisi kewarganegaraan (citizenship
transmission). (hal: 30).


68.
Pengertian Tradisi Citizenship Tranmission
                                                       Budimansyah dan Suryadi.2008
                                                   PKn dan Masyarakat Multikultural.
                                                                             Bandung:
                                                  SPS Universitas Pendidikan Indonesia

Tradisi Transmisi Kewarganegaraan merupakan tradisi tertua dari social studies yang
isinya menekankan pada esensi bahwa “adult teachers process a particuar conception of
citizenship that they wish all student to share. Maksudnya adalah bahwa para sisiwa harus
mendapatkan pngetahuan sebagai self-evident truth atau kebenaran yang diyakini
sendiri. Karena itu tugas guru menurut tradisi ini adalah menyampaikan pengetahuan
yang telah diyakini kebenarannya itu. (Hal:8)


69.
Contoh Citizenship Transmission
                                                       Budimansyah dan Suryadi.2008
                                                   PKn dan Masyarakat Multikultural.
                                                                             Bandung:
                                                  SPS Universitas Pendidikan Indonesia

Pada tahun 1994 kurikulum menggunakan terminologi PPKn (Pendidikan Pancasilan
dan Kewarganegaraan) yang diartikan sebagai “...mata pelajaran yang digunakan
sbagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang
berakar pada budaya bangsa indonesia. Nilai luhur dan moral tersebut diharapkan
dapat diwujudkan dalam bentuk prilaku kehidupan sehari-hari siswa baik sebagai
individu maupun sebagai anggota masyarakat, an makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha
Esa. Dari pengertian ini dapat ditangkap dengan jelas bahwa mata pelajaran PPKn
termasuk kategori kedalam “social studies” tradisi “citizenship transmission” dengan nilai
dan moral yang bersumber dari budaya Indonesia sebagai muatannya yang pada
gilirannya diharapkan akan dapat diwujudkan dalam prilaku sehari-hari dalam
kehidupan masyarakat. (Hal: 11).


70.
Tiga Domain Citizenship Education Yg Besaral Dari Citizenship Transmission.
                                                                      Winataputra.
                             (Dalam PidatoPengukuhan Prof Dr. H. Sapriya, M.Ed:
                     Memperkokoh Posisi PKn Sebagai Disiplin Ilmu Terintegrasi.
                                                                    Bandung: 2012.
                                                  Universitas Pendidikan Indonesia

Saat ini, tradisi transmisi kewarganegaraan (citizenship transmission) sudah berkembang
pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal sebagai citizenship education,
yang memiliki paradigma sistemik dengan tiga domain yakni : domain akademis,
domain kurrikuler, dan domain sosial-kultural. (Hal: 30).




71.
Ruang Lingkup Ke-3 Domain PKn
                                                                   Sapriya. 2012.
                                    PidatoPengukuhan Prof Dr. H. Sapriya, M.Ed:
                       Memperkokoh Posisi PKn Sebagai Disiplin Ilmu Terintegrasi.
                                                                       Bandung.
                                                Universitas Pendidikan Indonesia

Domain akademis adalah berbagai pemikiran tentang pendidikan kewarganegaraan
yang berkembang dilingkungan komunitas ilmiah. Domain kurikuler adalah konsep
dan praksis PKn dalam dunia pendidikan formal dan nonformal. Domain sosial-
kultural adalah konsep dan praksisi PKn di lingkungan masyarakat. (Hal; 30-31)


72.
Kedudukan Antara 3 Domain PKn Dgn Civic Virtue and Culture, Civic Knowledge,
Civic Skill, Civic Disposition, Civic Competence, Civic Commitment, dan Civic
Confident

                                                                      Sapriya. 2012.
                                        PidatoPengukuhan Prof Dr. H. Sapriya, M.Ed:
                       Memperkokoh Posisi PKn Sebagai Disiplin Ilmu Terintegrasi.
                                                                       Bandung.
                                                Universitas Pendidikan Indonesia

Domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial-kultural satu sama lain
memiliki saling keterkaitan struktural dan fungsional yang diikat oleh konsepsi
kebajikan dan kebudayaan kewarganegaraan (civic virtue and civic culture) yang
mencakup penalaran kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, keterampilan
kewarganegaraan, keyakinan diri kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan,
dan kemampuan kewarganegaraan. Oleh karena itu objek kajian PKn saat ini sudah
lebih luas daripada embrionya, sehingga bidang kajian keilmuan PKn, program
kurikuler PKn, dan aktivitas sosial-kultural PKn benar-benar bersifat
multifaset/multidimensional. Sifat multidimensionalitas inilah yang mambuat bidang
studi PKn dapat disikapi sebagai: pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik,
pendidikan nilai dan moral, pendidikan karakter kebangsaan, pendidikan
kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, dan pendidikan
demokrasi. Karakteristik inilah yang dijadikan indikasi bahwa PKn sebagai disiplin
ilmu terintegrasi yang becirikan sifat multifaset. (Hal: 31)


73.
Kedudukan Antara 3 Domain PKn Dgn Civic Virtue and Culture, Civic Knowledge,
Civic Skill, Civic Disposition, Civic Competence, Civic Commitment, dan Civic
Confident
                                                                            CCE
                                       (Dalam Bahan Kuliah Dasim Budimansyah:
                                                                 Cakrawala PKn.
                                                                    Bandung.2012
                                                 Universitas Pendidikan Indonesia

Ketiga domain itu satu sama lain memiliki saling keterkaitan struktural dan fungsional
yang diikat oleh konsepsi “civic virtue and civic culture” yang mencakup ” civic
knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic commitment, dan civic
competence”.


74.
Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan
                                                              Budimansyah. D. 2012.
                                      (Dalam Bahan Kuliah “ Tema “: Cakrawala PKn.
                                                                         Bandung.
                                                    Universitas Pendidikan Indonesia

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat multifaset
dengan konteks lintas bidang keilmuan, dengan bidang kajian yang multidimensional
sebagai integrasi dari disiplin ilmu politik, hukum, pendidikan sosiologi, psikologi,
dan disiplin ilmu lainnya yang dapat mendukung pembentukan warga negara yang
baik.


75.
Filsafat Ontologi PKn
                                                                        Chreshore
                                         (Dalam Bahan Kuliah Dasim Budimansyah:
                                                                  Cakrawala PKn.
                                                                     Bandung.2012
                                                  Universitas Pendidikan Indonesia

Secara filsafat keilmuan ia memiliki ontologi pokok ilmu politik khususnya konsep
political democracy untuk aspek duties and rights of citizenship.


76.
PKn Bersifat Multifaset dan Multidimensional
                                                             Budimansyah. D. 2012
                                         (Dalam Bahan Kuliah Dasim Budimansyah:
                                                                  Cakrawala PKn.
                                                                         Bandung.
                                                  Universitas Pendidikan Indonesia

Oleh karena itu, ontologi Pendidikan Kewarganegaraan saat ini sudah lebih luas dari
pada embrionya sehingga: ( 1). Kajian keilmuan (Akademis) PKn , (2). Program
kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan, (3). Aktifitas sosial-kultural Pendidikan
Kewarganegaraan saat ini benar-benar bersifat multifaset/multidimensional.


77.
Arah Pengembangan PKn di Indonesia
                                                             Budimansyah. D. 2012
                                         (Dalam Bahan Kuliah Dasim Budimansyah:
                                                                  Cakrawala PKn.
                                                                         Bandung.
                                                  Universitas Pendidikan Indonesia
Di Indonesia, arah pengembangan PKn tidak boleh keluar dari landasan ideologi
pancasila, landasan konstitusional UUD NKRI 1945, dan landasan operasional UU
Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS. Mata pelajaran PKn merupakan salah
satu bentuk dari domain kurikuler PKn pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.


78.
Jati Diri PKn (Ontologi, Eepistemologi, dan Aksiologi)
                                                             Budimansyah. D. 2012
                                         (Dalam Bahan Kuliah Dasim Budimansyah:
                                                                  Cakrawala PKn.
                                                                         Bandung.
                                                  Universitas Pendidikan Indonesia

Secara ontologis, mata pelajaran ini berangkat dari nilai-nilai Pancasila dan konsepsi
kewarganegaraan. Secara epistemologis, mata pelajaran ini merupakan program
pengembangan individu. Secara aksiologi, mata pelajaran ini bertujuan untuk
pendewasan peserta didik sebagai anggota masyarakat, warga negara, dan komponen
bangsa Indonesia.


79.
PKn Dalam Telaahan Filsafat
                                                       Budimansyah & Suryadi. 2008
                                                (PKn Dan Masyarakat Multikulture)
                                                                           Bandung.
                                                SPS Universitas Pendidikan Indonesia

Satu telaahan filsafat yang bertujuan menalaah hakikat suatu disiplin ilmu dilakukan
oleh Filsafat Ilmu. Filsafat ilmu dengan demikian merupakan telaahan secara filsafat
yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Pendidikan
Kewarganegaraan dipandang sebagai suatu bidang kajian ilmiah pendidikan disiplin
ilmu yang bersifat terapan. Oleh karenanya Pendidikan Kewarganegaraan tentu saja
harus memiliki unsur ontologi, epistemologi, dan aksiologi. (Hal-18-19).


80.
2 Unsur Ontologi PKn Dalam Konteks Indonesia
                                                                     Winataputra
                                                 (Dalam Budimansyah dan Suryadi:
                                                 PKn Dan Masyarakat Multikulture)
                                                                       Bandung.2008
                                                SPS Universitas Pendidikan Indonesia

Unsur ontologi PKn memiliki dua dimensi, yakni objek telaah dan objek
pengembangan. (Hal:19)


81.
Objek Telaah Dalam Ontologi PKn Di Indonesia
                                                       Budimansyah & Suryadi. 2008
                                                (PKn Dan Masyarakat Multikulture)
                                                                           Bandung.
                                                SPS Universitas Pendidikan Indonesia

Objek telaah dalam ontologi PKn terdiri atas aspek idiil, instrumental, praksisi. Yang
dimaksud aspek idiil PKn adalah landasan dan kerangka filosofik yang manjadi titik
tolak dan sekaligus sebagai muaranya Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.
Yang termasuk kedalam aspek idiil PKn adalah landasan dan tujuan pendidikan
nasional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan UU No 20/2003 SISDIKNAS dan
UU lainnya yang relevan. Yang dimaksud aspek instrumental PKn adalah sarana
programatik kependidikan yang sengaja dibangun dan dikembangkan atau
menjabarkan substansi aspek-aspek idiil. Yang termasuk ke dalam aspek
instrumental tersebut adalah kurikulum, bahan belajar, guru, media, sumber belajar,
alat penilaian belajar, ruang belajar, dan lingkungan. Yang dimaksud aspek praksis
PKn adalah perwujudan nyata dari sarana programatik kependidikan.........” .
Contohnya seperti interaksi belajar dikelas dan atau luar kelas, dan pergaulan sosial-
budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang emberi
dampak edukatif kewarganegaraan. (Hal: 20)


82.
Penetapan Metode Penelitian Berdasarkan Objek Telaah Dalam Ontologi PKn (Idiil,
Instrumental, Praksis)
                                                                    Winataputra
                                              (Dalam Budimansyah dan Suryadi:
                                             PKn Dan Masyarakat Multikulture)
                                                                   Bandung.2008
                                            SPS Universitas Pendidikan Indonesia

Ketiga aspek dari objek telaah ontologi tersebut (aspek idiil, instrumental, dan
praksis) baik secara sendiri-sendiri maupun tergabung dpat dijadikan objek telaah
dalam kajian ilmiah PKn. Aspek idiil merupakan objek telaah yang tepat bagi studi
kualitatif historis atau filosofik, sedangkan aspek instrumental dan praksis
merupakan objek telaah yang tepat bagi penelitian deskriptif dan penelitian
eksperimental. (Hal:20)


83.
Objek Pengembangan Dalam Ontologi PKn Di Indonesia
                                                 Budimansyah & Suryadi. 2008
                                          (PKn Dan Masyarakat Multikulture)
                                                                     Bandung.
                                          SPS Universitas Pendidikan Indonesia

Objek pengembangan PKn adalah ranah sosio-psokologis. Ranah sosio-psikologis
adalah keseluruhan potensi sosio-psikologis peserta didik yang oleh Bloom dkk,
Kratzwohl, simpson dikategorikan kedalam ranah kognitif, afektif, konatif, dan
psikomotor yang secara programatik diupayakan untuk ditingkatkan kuantitas dan
kualitasnya melalui kegiatan pendidikan. (Hal:20)


84.
Epistemologi PKn Di Indonesia
                                                     Budimansyah & Suryadi. 2008
                                              (PKn Dan Masyarakat Multikulture)
                                                                         Bandung.
                                              SPS Universitas Pendidikan Indonesia

Epistemologi PKn mencakup metodologi penelitian dan metodologi pengembangan.
Metodelogi penelitian digunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru melalui : (1).
Metode penelitian kuantitatif yang memfokuskan proses pengukuran dan generalisasi
untuk mendukung proses konseptualisasi, dan (2). Metode penelitian kualitatif yang
memfokuskan pada pemahaman holistik terhadap fenomena alamiah untuk
membangun suatu teori. Adapun metodelogi pengembangan digunakan untuk
mendapatkan paradigma pedagogis dan rekayasa kurikuler yang relevan guna
mengembangkan aspek-aspek sosio-psikologis peserta didik, dengan cara
mengorganisasikan berbagai unsur instrumental dan kontekstual pendidikan atau
dapat beruapa kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Disamping dapat
disikapi dan diperlakukan secara sendiri-sendiri, metode penelitian dan metode
pengembangan, dapat pula disikapi dan diperlakukan secara terintegrasi sebagai
kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development). (Hal: 22).
     85.
     Aksiologi PKn Di Indonesia
                                                          Budimansyah & Suryadi. 2008
                                                   (PKn Dan Masyarakat Multikulture)
                                                                              Bandung.
                                                   SPS Universitas Pendidikan Indonesia

     Yang dipandang sebagai aspek aksiologi PKn adalah berbagai manfaat dari hasil
     penelitian, hasil pengembangan, dan atau hasil penelitian dan pengembangan (R &
     D) dalam bidang kajian PKn yang telah dicapai bagi kepentingan dunia pendidikan,
     khususnya untuk dunia persekolahan dan pendidikan serta tenaga kependidikan. (Hal:
     24)


     86.
     Tujuan PKn di Sekolah
                                                     Dokumen SKGK. Depdiknas. 2004
                                            (Dalam Bahan Kuliah Dasim Budimansyah:
                                                                     Cakrawala PKn.
                                                                        Bandung.2012
                                                     Universitas Pendidikan Indonesia

     Secara umum tujuan pembelajaran PKn disekolah adalah pengembangan kualitas
     warga negara secara utuh, dalam aspek-aspek sebagai berikut:
1.    Kesadaran sebagai warga negara, yakni pemahaman peserta didik sebagai warga
     negara tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan demokrasi
     konstitusional Indonesia serta menyesuaikan prilakunya dengan pemahaman dan
     kesadaran itu;
2.   Komunikasi sosial-kultural kewarganegaraan, yakni kemauan dan kemampuan peserta
     didik sebagai warga negara untuk melibatkan diri dalam komunikasi sosial-kultural
     sesuai dengan hak dan kewajibannya.
3.    Kemampuan berpartisipasi sebagai warganegara, yakni kemauan, kemampuan, dan
     keterampilan peserta didik sebagai warga negara, yakni kemampuan, dan keterampilan
     peserta didik sebagai warga negara dalam mengambil prakarsa dan/atau turut serta
     dalam pemecahan masalah sosial-kultural kewarganegaraan di lingkungannya.
4.    Penalaran kewarganegaraan, yakni kemampuan peserta didik sebagai warga negara
     untuk berpikir secara kritis dan bertanggung jawab tentang ide, instrumentasi, dan
     praksis demokrasi konstitusional Indonesia.
5. Partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab, yakni kesadaran dan kesiapan
   peserta didik sebagai warga negara untuk berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab
   dalam berkehidupan demokrasi konstitusional.


   87.
   Tujuan PKn di Sekolah
                                                                     Budimansyah & Suryadi
                                                         PKn Dan Masyarakat Multikultural
                                                                               Bandung.2008
                                                        SPS Universitas Pendidikan Indonesia

   Tujuan PKn adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warga
   negara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat lokal maupun
   nasional, maka partisipasi semacam itu memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi
   kewarganegaraan. Dari sejumlah kompetensi yang diperlukan, yang terpenting adalah
   : (1). Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; (2). Pengembangan
   kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3). Pengembangan karakter dan sikap
   mental tertentu; dan (4). Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar
   demokrasi konstitusional. (Hal:55)


   88.
   Harapan DepDikNas Terhadap Warganegara Indonesia Tahun 2025

                                                               Budimansyah & Suryadi. 2008
                                                        (PKn Dan Masyarakat Multikulture)
                                                                                   Bandung.
                                                        SPS Universitas Pendidikan Indonesia

   “...aspek kepribadian warganegara yang perlu dikembangkan adalah menjadi manusia
   yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang
   selalu berubah (Visi Pendididkan Nasional menurut UU No. 20 Tahun 2003). Sejalan
   dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut, DepDikNas berhasrat untuk berhsrat pada
   tahun 2025 menghasilkan INSAN INDONESIA YANG CERDAS KOMPREHENSIF
   DAN KOMPETITIF (Insan Kamil/Insan Paripurna). Cerdas komprehensif tersebut
   meliputi : cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, cerdas
   kinestetik....................... (Selengkapnya dari masing-masing Kecerdasan dapat dilihat di
   Hal: 21-22)


   89.
Harapan DepDikNas Terhadap Warganegara Indonesia Tahun 2025

                                                      Budimansyah & Suryadi. 2008
                                               (PKn Dan Masyarakat Multikulture)
                                                                          Bandung.
                                               SPS Universitas Pendidikan Indonesia

Di Indonesia, karakter kewarganegaraan akan memiliki kekhususan sesuai dengan
ideologi yang dianut, yakni Pancasila, dan Konstitusi yang berlaku di Indonesia,
yakni UUD RI 1945. (Hal: 33)



90.
Keterkaitan Antara Citizenship Education,Civic Education dan Social Studies.

                                                      Budimansyah & Suryadi. 2008
                                               (PKn Dan Masyarakat Multikulture)
                                                                          Bandung.
                                               SPS Universitas Pendidikan Indonesia

Mengenai saling keterkaitan antara citizenship education, civic education dan social
studies pada dasarnya ada dua pandangan utama. Pandangan pertama melihat
citizenship education dan civic education sebagai bagian dari social studies, dan
Pandangan Kedua melihat citizenship education dan civic education sebagai esensi
atau inti dari social studies. (Hal: 6).


91.
Keterkaitan Antara Citizenship Education,Civic Education dan Social Studies.

                                                      Budimansyah & Suryadi. 2008
                                               (PKn Dan Masyarakat Multikulture)
                                                                          Bandung.
                                               SPS Universitas Pendidikan Indonesia

Bagi negara yang ingin mempertahankan eksistensinya ada suatu kewajiban utama
yang harus dilakukan adalah mendidik semua warganya agar sadar dan berpartisipasi
melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Satu bentuk pendidikan bagi
warganegara itu adalah melalui PKn baik melalui pendidikan formal, nonformal, dan
informal. (Hal:67).
92.
Landasan Historis dan Yuridis Indonesia Sebagai Negara Domokrasi.

                                                        Budimansyah & Suryadi. 2008
                                                 (PKn Dan Masyarakat Multikulture)
                                                                            Bandung.
                                                 SPS Universitas Pendidikan Indonesia

“ Perubahan UUD NRI Tahun 1945...salah satu cara untuk menyusun kembali negara
RI, menjadi negara demokratis yang berdasarkan hukum.” (Hal:115).



93.
Pengertian Civic Culture

                                                        Budimansyah & Suryadi. 2008
                                                 (PKn Dan Masyarakat Multikulture)
                                                                            Bandung.
                                                 SPS Universitas Pendidikan Indonesia

Civic Culture adalah sikap dan tindakan yang terlembagakan yang dibangun atas dasar
nilai-nilai yang menekankan pentingnya hak partisipasi warga negara untuk
mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berbagai aspek kepentingan
publik. (Hal:186).


94.
Pengertian Civic Education

                                                                     John Mahoney
                                                (Dalam Nurmalina, K & Syaifullah:
                                          Memahami Pendidikan Kewarganegaraan)
                                                                     Bandung. 2008
                                  Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia

Civic education includes and involves those teaching, that type of teaching methode,
those student activities, those administrative supervisory-which the school may utilize
purposively to make for better living together in the democratic way or (sinonymously)
to develop better civic behaviors. (Hal: 2)

Komentar:
Menurut pengertian tersebut ruang lingkup PKn (Civic Education) meliputi seluruh
kegiatan sekolah termasuk kegiatan ekstra kurikuler seperti kegiatan didalam kelas dan
diluar kelas, diskusi, dan organisasi kegiatan siswa.


95.
Pengertian PKn.

                                                                                        Zamroni
                                                                                  Tim ICCE. 2005.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan
mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui
aktivitas penenaman kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk
kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.


96.
Pengertian Civic Education.

                                                                                      Henry Randall
                                                                                              1886

Civic Education adalah ilmu pengetahuan yang membahas hubungan seseorang dengan
orang lain didalam perkumpulan yang terorganisir, hubungan seorang individu
dengan negara.


97.
Batasan Civic Education.

                                                                                 Jack Allen
                                                        (Dalam Nurmalina, K & Syaifullah:
                                                  Memahami Pendidikan Kewarganegaraan)
                                                                             Bandung. 2008
                                          Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia

Civic  Education               properly          defined,  as    the   product   of     the   entire
program................................... (Selengkapnya di Hal: 3)

Komentar:
Civic education didalamnya termasuk pengalaman, minat, kepentingan pribadi,
masyarakat dan negara, yang dinyatakan dalam kualitas pribadi seseorang. (Hal: 3)
     98.
     Delapan (8) Karakteristik Yg Harus Dimiliki Oleh Warga Negara.

                                                                                  Cogan
                                                     (Dalam Nurmalina, K & Syaifullah:
                                               Memahami Pendidikan Kewarganegaraan)
                                                                          Bandung. 2008
                                       Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia

     Adapaun delapan (8) Karakteristik yang harsu dimiliki warga negara adalah sebagai
     berikut:
1.   Kemampaun utk melihat dan mendekati masalah sbg anggota masyarakat global.
2.    Kemampuan bekerja dengan orang lain dgn cara kooperatif dan bertanggung jawab
     terhadap peran dan kewajiban dalam mas,,asayarakat.
3.   .........................
4.   .......................
     (Lihat Lebih lengkap di Hal : 17)


     99.
     Karakteristik Warga Negara Yang Baik.

                                                              Dynneson, Gross & Nickel
                                                     (Dalam Nurmalina, K & Syaifullah:
                                               Memahami Pendidikan Kewarganegaraan)
                                                                          Bandung. 2008
                                       Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia

     A good citizens is one who cares about the walfere..........(Lihat lebih lengkapnya di
     buku)

     Komentar:
     Merujuk pada pendapat diatas, warga negara yang baik adalah yang memiliki
     kepedulian terhadap yang lain, memegang teguh prinsip etika dalam berhubungan
     dengan sesama, berkemampuan untuk mengajukan gagasan atau ide-ide kritis, dan
     berkemampuan membuat serta menentukan pilihan atas dasar pertimbangan-
     pertimbangan yang baik. (Hal: 19)


     100.
Karakteristik Warga Negara Yang Baik.

                                                     Winataputra & Budimansyah
                                              (Dalam Nurmalina, K & Syaifullah:
                                        Memahami Pendidikan Kewarganegaraan)
                                                                   Bandung. 2008
                                Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia

Warga negara yang baik harus memiliki pengetahuan kewarganegaraan (civic
knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skill), dan watak kewarganegaraan
(civic disposition). Perpaduan ketiganya ini diyakini akan membentuk “the ideal
democratic citizens”. (Hal: 19).


101
Enam (6) Kompetensi Dasar Warga Negara.

                                                                            Ricey
                                              (Dalam Nurmalina, K & Syaifullah:
                                        Memahami Pendidikan Kewarganegaraan)
                                                                   Bandung. 2008
                                Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia

Ada 6 (enam) kompetensi dasar warga negara yaitu : 1. Kemampuan memperoleh
informasi dan menggunakan informasi. (2) kemampuan membina ketertiban. (3)
kemampuan membuat keputusan. (4) kemampuan bekerjasama. (5) kemampuan
berkomunikasi. (6) kemampuan meakukan berbagai macam kepentingan secara benar.
(Hal:21)


102.
3 Komponen Isi Materi Pelajaran PKn.

                                                     Paul R. Hanna & John R. Lee
                                              (Dalam Nurmalina, K & Syaifullah:
                                        Memahami Pendidikan Kewarganegaraan)
                                                                   Bandung. 2008
                                Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia

The content for a modern social studies program is draw from various sources. Three
sources are easily.................( Lihat Hal:70-71)
    Komentar:
    Dengan demikian materi PKn begitu luasnya karena meliputi pertama, bahan informal
    content. Yaitu bahan yang diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari yang berda
    disekitar kehidupan siswa (isu-isu kontroversi). Materi PKn yang kedua dari disiplin
    ilmu formal seperti: politik, geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, hukum dll. Meteri
    PKn yang ketiga adalah dari respon siswa terhadap bahan informal dan disiplin formal
    yang kemudian dijadikan bahan evaluasi oleh guru. Kemudian Jack Allen
    menambahkan isi materi PKn yang keempat yaitu sintese dari kebutuhan pribadi,
    kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan negara, yang artinya mempertimbangkan
    keseimbangan antara kebutuhan pribadi, masyarakat, dan negara. (Hal: 70-72)




    103.
    Tujuan PKn Menurut NCSS.

                                                            National Council For Social Studies
                                                           (Dalam Nurmalina, K & Syaifullah:
                                                     Memahami Pendidikan Kewarganegaraan)
                                                                                Bandung. 2008
                                             Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia

1. Knowledge and Skill..............................
2. Awareness of the effects............................ (Lihat Hal:72-73)

   Komentar:
1. Warganegara memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk pemecahan masalah
   yang dihadapi dewasa ini,
2. ....................................(Hal: 72-73)


    104.
    PKn Sebagai Syarat Pemerintahan Yang Demokratis.

                                                        Internasional Commission Of Jurists 1965
                                                             (Dalam Nurmalina, K & Syaifullah:
                                                     Memahami Pendidikan Kewarganegaraan)
                                                                                Bandung. 2008
                                             Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia
   Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pemerintah yang demokratis dibawah role of
   law yaitu :
1. ........................
2. ........................
3. PKn (Civic Education)

   Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Adapun kaitan
   antara demokrasi universal dengan demokrasi pancasila adalah :
1. ...........................
2. ..............
3. PKn (civic education) sebagai wahana pendidikan politik dan pendidikan demokrasi
   untuk membentuk warganegara yang baik            yakni warga negara yang cerdas,
   bertanggung jawab, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusa. (Hal 94-98).


     105.
     Faktor-Faktor Metode Mengajar IPS/PKn.

                                                                 Nu’man Sumantri 1976
                                                    (Dalam Nurmalina, K & Syaifullah:
                                              Memahami Pendidikan Kewarganegaraan)
                                                                         Bandung. 2008
                                      Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia

     Masalah metode mengajar IPS/PKn Civic erat hubungannya dengan:
1.   Tujuan program belajar – tujuan pendidikan;
2.   Teori-teori dalam pendidikan, psikologi pendidikan
3.   Organsasi kurikulum
4.   Sifat pelajar
5.   Kebutuhan masyarakat setempat, nasional, dan internasional
6.   Mutu guru-guru dan fasilitas belajar. (Hal: 55).


     106.
     Perlunya Guru Inquiri Dalam Pembelajaran PKn.

                                                                  Djahiri, A Kosasi1985
                                              Dalam Bahan Kuliah Nurmalina & Syaifullah

     ‘...dalam proses pembelajaran PKn dipersekolahan diperlukan guru inquiri “.
107.
Karakteristik Guru Inquiri dan Guru Yang Baik.

                                                            Djahiri, A Kosasih 1985
                                        Dalam Bahan Kuliah Nurmalina & Syaifullah.

Guru inquiri memiliki ciri-ciri sebagai perencana/programmer, pelaksana pengajaran,
fasilitator, administrator, evaluator, rewarder, manager, pengarah dan pemberi
keputusan. Selanjutnya dikatakan pula bahwa guru yang baik adalah guru yang mau
melihat dan menyerap perasaan siswanya, mempunyai pengertian tinggi atas hal
tersebut, percaya siswa memiliki kemampuan, mampu berperan sebagai fasilitator
(pemberi kemudahan, kelancaran, keberhasilan) dan mampu melaksanakan peran
sebagai guru inquiri.




108.
Hakekat PKn.

                                                Muhammad Nu’man Sumantri 2011
                        Pidato Ilmiah Pada Penganugerahan Doktor Honoris Causa
                                         dan Penringatan Dies Natalis UPI Ke - 57
                     (Memperkokoh dan Memperluas Spirit PKn di Era Globalisasi)
                                  Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. 2011.

Dilihat dari sejarah perkembangan akademisnya, PKn adalah suatu Synthetic Discipline
suatu studi interdisipliner antara educational sciences dan political sciences yang
diorganisasikan dan ditransaksikan secara psikologis dan ilmiah untuk tujuan
pendidikan, (seperti yang tercantum pada pasal 37 UU SISDIKNAS No 20/2003 yaitu
membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta
tanah air). (Hal : 3)


109.
Makna Synthetic Discpline.

                                               Muhammad Nu’man Sumantri 2011
                        Pidato Ilmiah Pada Penganugerahan Doktor Honoris Causa
                                         dan Penringatan Dies Natalis UPI Ke - 57
                     (Memperkokoh dan Memperluas Spirit PKn di Era Globalisasi)
                                          Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. 2011.

    Disebut Synthetic Discipline karena sebagai “middle studies” PKn melibatkan hampir
    semua disiplin ilmu, bahkan nilai-nilai agama dan kegiatan dasar manusia manjadi
    bahan PKn. (Hal : 3)


    110.
    Education Sciences dan Political Sciences menjadi Leading Discipline PKn.

                                                      Muhammad Nu’man Sumantri 2011
                              Pidato Ilmiah Pada Penganugerahan Doktor Honoris Causa
                                               dan Penringatan Dies Natalis UPI Ke - 57
                           (Memperkokoh dan Memperluas Spirit PKn di Era Globalisasi)
                                        Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. 2011.

    Walaupun banyak disipline ilmu yang terlibat, tetapi educational sciences dan polotical
    sciences tetap menjadi leading discipline dalam PKn. Dengan educational sciences dan
    political sciences sebagai leading discipline, PKn diseluruh dunia bertujuan untuk
    memfasilitasi generasi muda bangsanya untuk memahami, menginternalisasi dan
    berpraktek komunikasi berdasarkan pilar-pilar bangsanya masing-masing.


    111.
    Tuntutan Manusia Abad 21 Terhadap PKn.

                                                      Muhammad Nu’man Sumantri 2011
                              Pidato Ilmiah Pada Penganugerahan Doktor Honoris Causa
                                               dan Penringatan Dies Natalis UPI Ke - 57
                           (Memperkokoh dan Memperluas Spirit PKn di Era Globalisasi)
                                        Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. 2011.

    Sekarang dunia pendidikan khususnya PKn harus dapat menjawab tuntutan manusia
    abad 21 diantaranya : a). Kebebasan dan Demokrasi; b). Liberalisasi dan kehidupan; c).
    Kemandirian dalam Kelompok; d). Berkembangnya IPTEK; e). Dorongan ingin terus
    maju.




-    Pelajari Model “we the people...project citizen”. Model ini dkenal sebagai “A portofolio-
    based civic education project” yang dirancang untuk mempraktekkan salah satu hak
warga negara. Ini dapat di terapkan pada kelas PKn. (Hal 52. Buku T & L PKn). (lihat
halaman rangkuman. 54

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:7/14/2013
language:
pages:46