PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

Document Sample
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA Powered By Docstoc
					  PANCASILA DALAM KONTEKS
 SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
          INDONESIA
A.Pengantar
   Pancasila sebagai dasar negara republik indonesia sebelum disyahkan pada
tanggal 18 agustus 1945 oleh PPKI,nilai-nilainya telah ada pada bangsa
Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan
negara,yang berupa nilai-nilai adat-istiadat,kebudayaan serta nilai-nilai
religius.Materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah dari
bangsa Indonesia sendiri,sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis
Pancasila.Selain itu secara epistemologis sekaligus sebagai pertanggung
jawaban ilmiah,bahwa Pancasila selain sebagai dasar negara Indonesia juga
sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara.

  Nilai-nilai essensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu:
Ketuhanan,Kemanusiaan,Persatuan,Kerakyatan serta Keadilan,dalam kenyataan
secara obyektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala
sebelum mendirikan negara.

   Titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan
negara tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada
tanggal 17 Agustus 1945.

 B.Zaman Kutai
      Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M,dengan
ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa (tiang batu).Raja Mulawarman
menurut prasasti tersebut mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada
para Brahmana,dan para Brahmana membangun yupa itu sebagai tanda
terimakasih raja yang dermawan.Masyarakat Kutai yang membuka zaman
sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial politik, dan
ketuhanan dalam bentuk kerajaan,kenduri,serta sedekah kepada para Brahmana.

     Dalam zaman kuno (400-1500) terdapat dua kerajaan yang berhasil
mencapai integrasi yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit.
C.Zaman Sriwijaya
       Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap
yaitu:pertama,zaman Sriwijaya dibawah wansa Syailendra(600-1400),yang
bercirikan kedatuan.Kedua,nagara kebangsaan Majapahit(1293-1525) yang
bercirikan keprabuan,kedua tahap tersebut merupakan negara kebangsaan
Indonesia lama.Kemudian ketiga kebangsaan modern yaitu negara Indonesia
merdeka(sekarang Proklamasi 17 Agustus 1945).

       Pada abad ke VII munculah suatu kerajaan di Sumatra yaitu kerajaan
Sriwijaya,dibawah kekuasaan Syailendra.Kerajaan itu adalah kerajaan maritim
yang mengandalkan kekuatan lautnya ,kunci-kunci lalulintas laut disebelah
barat dikuasainya seperti selat Sunda (686),kemudian selat Malaka(775).

       Agama dan Kebudayaan dikembangkan dengan mendirikan suatu
universitas agama Budha,yang sangat terkenal di negara lain di Asia.Cita-cita
tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin pada kerajaan
Sriwijaya tersebut yaitu ‘marvuat vanua Criwijaya siddhayatra subhiska’
(suatu cita – cita negara yang adil dan makmur)

D.Zaman Kerajaan-kerajaan Sebelum Majapahit
      Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang
memancangkan nilai-nilai nasionalisme,telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa
Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti.Kerajaan kalingga pada abad ke
Vll,Sanjaya pada abad ke VIII yang ikut membantu membangun candi Kalasan
untuk Dewa Tara dan sebuah wihara untuk pendeta Budha didirikan di Jawa
Tengah bersama dengan dinasti Syailendra(abad ke VII dan IX)

      Selain kerajaan-kerajaan Isana(pada abad ke IX),Darmawangsa(abad ke
IX) demikian juga kerajaan Airlangga pada abad ke XI.Raja Airlangga
membuat bangunan keagamaan dan asrama,dan raja ini memiliki sikap toleransi
dalam beragama.Demikian pula menurut prasasti Kelagen,Raja Airlangga
memerintahkan untuk membuat tangguldan waduk demi kesejahteraan rakyat
yang merupakan nilai-nilai sila kelima.

      Diwilayah Kediri Jawa Timur berdiri pula kerajaan Singgasari(pada abad
ke XIII),yang kemudian sangat erat hubungannya dengan berdirinya kerajaan
Majapahit.
E.Kerajaan Majapahit
     Pada tahun 1293 berdirilah kerajaan Majapahit yang mencapai zaman
keemasannya pada pemerintahan raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah
Mada yang dibantu oleh laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk
menguasai nusantara.

       Empu Prapanca menulis Negarakertagama(1365).Dalam kitab tersebut
telah terdapat istilah “Pancasila”.Empu Tantular mengarang buku Sutasoma
,dan didalam buku itulah kita jumpai seloka persatuan nasional yaitu “Bhinneka
Tunggal Ika”,yang bunyi lengkapnya “Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana
Dharma Mangrua”,artinya walaupun berbeda,namun satu jua adanya sebab
tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda.

       Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada,yang berisi
cita-cita mempersatukan seluruh nusantara raya sebagai berikut:’Saya baru akan
berhenti berpuasa makan palapa,jikalau seluruh nusantara bertakhluk dibawah
kekuasaan negara,jikalau
Gurun,Seram,Tanjung,Haru,Pahang,Dempo,Bali,Sunda,Palembang,dan
Tumasik telah dikalahkan’.

      Majapahit menjulang dalam arena sejarah kebangsaan Indonesia dan
banyak meninggalkan nilai-nilai yang diangkat dalam nasionalisme negara
kebangsaan Indonesia 17 Agustus 1945.Kemudian disebabkan oleh faktor
keadaan dalam negeri sendiri seperti perselisihan dan perang saudara pada
permulaan abad XV,maka sinar kejayaan Majapahit berangsur-angsur mulai
memudar dan akhirnya mengalami keruntuhan dengan “Sinar Hilang Kertaning
Bumi”pada permulaan abad XVI(1520).

F.Zaman Penjajahan
      Pada permulaan abad XVI berkembanglah agama Islam dengan pesatnya
di Indonesia.Bersamaan dengan itu berkembang pulalah kerajaan-kerajaan
Islam seperti kerajaan Demak,dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di
nusantara.Mereka itu antara lain orang Portugis,orang Spanyol yang ingin
mencari rempah-rempah.Namun lama-kelamaan bangsa Portugis mulai
menunjukkan peranannya dalam bidang perdagangan meningkat menjadi
praktek penjajahan misalnya Malaka sejak tahun 1511 dikuasai oleh Portugis.
      Pada akhir abadke XVI Belanda mulai datang ke Indonesia.Belanda
mendirikan VOC(Verenigde Oost Indische Compagnie)yang dikalangan rakyat
dikenal sebagai istilah “kompeni”.VOC mulai memperlihaykan praktek-praktek
dengan paksaan.Penghisapan mulai memuncak ketika Belanda mulai
menerapakan sistem monopoli melalui tanam paksa(1830-1870) dengan
memaksakan beban kewajiban terhadap rakyat yang tak berdosa.Penderitaan
rakyat semakin tersebut,bahkan mereka semakin gigih dalam menghisap rakyat
untuk memperbanyak kekeyaan bangsa Belanda.

G.Kebangkitan Nasional
      Partai Konggres di India dengan tokoh Tilak dan Gandhi,adapun di
Indonesia bergolaklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa yaitu kebangkitan
nasional(1908)dipelopori oleh dr.Wahidin Sudirohusodo dengan Budi
Utomonya.Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 inilah yang
merupakan pelopor pergerakan nasional,sehingga segera setelah itu munculah
organisasi-organisasi pergerakan lainnya.

      Dalam situasi yang menggoncangkan itu munculah Partai Nasional
Indonesia(PNI)(1927) yang dipelopori oleh
Soekarno,Ciptomangunkusumo,Sartono,dan tokoh lainnya.Perjuangan rintisan
kesatuan nasional kemudian diikuti dengan Sumpah pemuda tanggal 28 oktober
1928,yang isinya Satu Bahasa,Satu Bangsa dan Satu Tanah Air Indonesia,Lagu
Indonesia Raya pada saat ini pertama kali dikumandangkan dan sekaligus
sebagai penggerak kebangkitan kesadaran berbangsa.

      Kemudian PNI oleh para pengikutnya dibubarkan dan diganti bentuknya
dengan Partai Indonesia dengan singkatan Partindo (1931).Kemudian golongan
Demokrat antara lain Moh.Hatta dan St.Syahrir mendirikan PNI baru yaitu
Pendidikan Nasional Indonesia(1933),dengan semboyan Kemerdekaan
Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri.

H.Zaman Penjajahan Jepang
      Setelah Nederland diserbu oleh tentara Nazi Jerman pada tanggal 5 Mei
1940 dan jatuh pada tanggal 10 Mei 1940,maka Ratu Wihelmina dengan
segenap aparat pemerintahannya mengungsi ke Inggris,sehingga pemerintahan
Belanda masih dapat berkomunikasi dengan pemerintah jajahan di Indonesia.
      Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda “Jepang Pemimpin
Asia,Jepang Saudara Tua Bangsa Indonesia”.Oleh karena itu agar mendapat
dukungan bangsa Indonesia,maka pemerintah Jepang bersikap bermurah hati
tergadap bangsa Indonesia,yaitu menjanjikan Indonesia merdeka dikelak
kemudian hari.

      Untuk mendapat simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia maka
sebagai realisasi janji tersebut maka dibentuklah suatu badan yang bertugas
untik menyelidiki usah-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan
Penyelidik Usaaha-usaha Kemerdekaan Indonesia(BPUPKI).

I.Sidang BPUPKI pertama
      Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama empat hari,sebagai
berikut: (a)29 Mei 1945 Mr.Muh.Yamin,(b) tanggal 31 Mei 1945 Prof.Soepomo
dan (c)tanggal 1 juni 1945 Ir.Soekarno.

      a.Mr.Muh.Yamin (29 Mei 1945)

            Dalam pidatonya Muh.Yamin mengusulkan calon rumusan dasar
      negara Indonesia sebagai berikut : I.Peri Kebangsaan.II.Peri
      Kemanusiaan.III.Peri Ketuhanan.IV.Peri Kerakyatan(A.Pemusyawaratan
      B.Perwakilan C.Kebijaksanaan) dan V.Kesejahteraan rakyat.

           Selain usulan tersebut pada akhir pidatonya Mr.Muh.Yamin
      menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan usulan
      sementara berisi rumusan UUD RI dan rancangan itu dimulai dg
      Pembukaan.

      b.Prof.Dr.Soepomo

       Prof.Dr.Sopomo mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut:

      1.Teori negara Perseorangan (Individualis)

             Menurut paham ini,negara adalah masyarakat hukum(legal
      society) yang disusun atas kontrak antara seluruh individu (contact
      social).
2.Paham Negara kelas (Class theory)

      Negara kapitalis dalah alat dari kaum borjuis,oleh karena itu kaum
Marxis menganjurkan untuk meraih kekuasaan agar kaum buruh dapat
ganti menindas kaum borjuis.

3.Paham Negara Intergralistik

      Menurut paham ini negara bukanlah untuk menjamin perseorangan
atau golongan akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya
sebagai suatu paersatuan.

    Dalam kaitannya dengan dasar filsafat negara Indonesia Soepomo
mengusulkan hal-hal sebagai berikut:

a.Negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan
terbesar,akan tetapi yang mengatasi semua golongan baik golongan besar
atau kecil.

b.Kemudian dianjurkan supaya para warga negara takluk kepada
Tuhan,supaya tiap-tiap waktu ingat Tuhan.

c.Untuk menjamin supaya pimpinan negara,terutama kepala negara terus
menerus berstu jiwa dengan rakyat dalam susunan pemerintahan negara
Republik Indonesia harus dibentuk sistem badab permusyawaratan.

d.Kekeluargaan itu sifat masyarakat timur yang harus kita pelihara
sebaik-baiknya.Sistem tolong menolong,sistem koperasi hendaknya
dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Indonesia yang
makmur,bersatu,berdaulat,adil.

e.Mengenai hubungan antar bangsa,membatasi diri dan menganjurkan
supaya negara Indonesia bersifat negara Asia Timur Raya,anggota dari
kekeluargaan Asia Timur Raya.

c.Ir.Soekarno

Usulan dasar negar dalam sidang BPUPKI pertama berikutnya adalah
Ir.Soekarno,yang disampaikannya dalam sidang tersebut secara lisan
tanpa teks.
           1.Nasionalisme(kebangsaan Indonesia)

           2.Internasionalisme(peri Kemanusiaan)

           3.Mufakat(demokrasi)

           4.Kesejahteraan Sosial

           5.Ketuhanan Yang Maha Esa(Ketuhanan Yang Berkebudayaan)

      Berikutnya menurut Soekarno kelima sila tersebut dapat diperas menjadi
      “Tri Sila”.Berikutnya beliau juga mengusulkan bahwa “Tri Sila” tersebut
      jugs dapat diperas menjadi “Eka Sila”.Beliau mengusulkan bahwa
      pancasila adalah sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
      Indonesia.

J.Sidang BPUPKI kedua

  Yang hadir dalam pertemuan itu berjumlah 38 anggota,yaitu anggota-anggota
yang bertempat tinggal di Jakarta dan anggota-anggota Badan Penyelidik yang
merangkap menjadi anggota Tituo Sangi Indari luar Jakarta,dan pada wakyu itu
Jakarta menjadi tempat rapat Tituo Sangi In.

  Beberapa keputusan penting yang patut diketahui dalam rapat BPUPKI kedua
adalah sebagai berikut:dalam rapat tanggal 10 juli antara lain diambil keputusan
tentang bentuk Negara.Dari 64 suara(ada yang tidak hadir)yang pro Republik 55
orang yang meminta kerajaan 6 0rang adapun bentuk lain dan blangko 1
orang.Jadi pada waktu itu angan-angan sebagian besar anggota Badan
Penyelidik adalah menghendaki Indonesia Raya yang sesungguhnya yang
mempersatukan semua kepulauan Indonesia yang pada bulan Juli 1945 itu
sebagian besar wilayah Indonesia kecuali Irian,Tarakan,dan Morotai yang
masih dikuasai oleh jepang.

       Pada tanggal 14 Juli Badan Penyelidik bersidang lagi danPanitia
Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil pertemuannya.Susunan
Undang-Undang Dasar yang diusulkan terdiri atas 3 bagian,yaitu:
(a).Pernyataan Indonesia Merdekayang berupa dakwaan di muka dunia atas
panjajahan Belanda,(b).Pembukaan yang didalamnya terkandung dasr negara
Pancasila dan(c).Pasal-pasal Undang-Undang Dasar.
K. Proklamasi Kemerdekaan dan Sidang PPKI

      Kemenangan Sekutu dalam PD membawa hikmah bagi bangsa
indonesia. Dalam pengumuman Nanpoo Gun (pemerintah Tentara Jepang untuk
daerah selatan) 7 agustus 1945 (Kafn Poo No.72/2605 k.11) pada pertengahan
agustus akan dibentuk PPKI

       Tanggal 8 agustus Ir.Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman ke
saigon atas panggilan jendral besar terauchi, saiko sikikan untuk memmbentuk
panitia. Menurut Soekarno, Jendral Terauchi pada 9 agustus memberikan
kepadanya 3 cap yaitu:

      1. Soekarno di angkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan,
         Moh. Hatta sebagai wakil ketua, Radjiman sebagai anggota.
      2. Panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 agustus.
      3. Cepat atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan sepenuhnya pada
         panitia.

      Panitia Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritu Zyunbi Iinkai terdiri atas
21 orang, termasuk ketua dan wakilnya. Adapun susunan kepanitiaan PPKI
tersebut adalah :

       1. Ir. Soekarno        (ketua)
       2. Drs. Moh. Hatta           (wakil)

            Adapun anggota-anggotanya dalah sebagai berikut:

       3. dr. Radjiman Widiodiningrat
       4. Ki Bagus Hadikoesoemo
       5. Oto IskandarDinata
       6. Pangeran Purbojo
       7. Pangeran Soerjohamodjojo
       8. Soetardjo Kartohamidjojo
       9. Prof. Dr. Mr. Soepomo
       10.Abduil Kadir
       11.Drs. Yap Tjawan Bing
       12.Dr. Mohammad Amir         (didatangkan dari Sumatra)
       13.Mr. Abdul Abbas           (didatangkan dari Sumatra)
       14.Dr. Ratulangi             (didatangkan dari Sulawesi)
       15.Andi Pangerang            (didatangkan dari Sulawesi)
       16.Mr. Latuharhary
       17.Mr. Pudja                  (didatangkan dari Bali)
       18.A. H. Hamidan              (didatangkan dari kalimantan)
       19.R. P. Soeroso
       20.Abdul Wachid Hasyim
       21.Mr. Mohammad Hassan        (didatangkan dari Sumatra)



       Berdasarkan badan penyelidik susunan kepanitiaan PPKI tidak duduk
seorangpun bangsa Jepang, demikian pula dalam kantor tata usahanya.
Kembailinya dari Saigon 14 Agustus 1945 di Kemayoran Ir. Soekarno
mengumumkan dimuka orang banyak bahwa bangsa Indonesia secepatnya dan
kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah dari Jepang melainkan
merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itulah
maka ketua PPKI kemudian menambahkan sejumlah anggota atas tanggung
jawabnya sendiri. Agar dengan demikian sifat Panitia Persiapan Kemerdekaan
itu menjadi badan pendahuluan bagi Komite Nasional. Dalam bathinya sebagai
Komite Nasional, Panitia Persiapan Kemerdakaan itu menyelenggarakan UUD
Negara RI dan kemudian memelih Presiden dan Wakil Presiden. Hal yang tidak
boleh di lupakan bahwa anggota-anggotanya datang dari seluruh kepulauan
indonesia sebagai wakil-wakil daerah masing-masing, kemudian di tambah
enam orang lagi sebagai wakil golongan terpenting dalam masyarakat
indonesia. Oleh karena itu PPKI yang pada hakikatnya juga sebagai Komita
Nasional memiliki sifat representatif, sifat perwakilan bagi seluruh rakyat
indonesia. Berdasar fakta sejarah tersebut ternyata bahwa PPKI yang semula
badan bentukan Pemerintah Tentara Jepang, sejak jepang jatuh dan di
tambahnya enam anggota baru atas tanggungan sendiri maka berubahlah
sifatnya dari badan jepang menjadi badan nasional sebagai badan pendahuluan
bagi Komite Nasional. Adapun enam anggota baru tambahan tersebut adalah:

      1.   Wiranatakusuma
      2.   Ki Hajar Dewantara
      3.   Kasman Singo dimejo
      4.   Sajuti Melik
      5.   Mr. Iwa Kusuma Sumantri
      6.   Mr. Achmad Soebardjo
   a. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

       Setelah Jepang menyerah pada sekutu, maka kesempatan ini digunakan
sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun
terdapat perbedaan dalam pelaksanaan serta waktu proklamasi. Perbedaan itu
terjadi di antara golongan pemuda antara lain: Sukarni, Adam Malik, Kusniani,
Syahrir, Soedarsono, Soepomo dkk. Dalam masalah ini golongan pemuda lebih
bersifat agresif yaitu mehendaki kemerdekaan secepat mungkin. Perbedaan itu
memuncak dengan di amankannya Ir. Soekarno               dan Moh. Hatta ke
Rengasdengklok, agar Jakarta pada 16 agustus 1945 dan diperoleh kepastian
bahwa jepang telah menyerah maka Dwitunggal Soekarno-Hatta setuju untuk
dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan, tetapi akan dilaksanakan di Jakarta.
Untuk mempersiapkan kemerdakaan tersebut maka tengah malam Soekarno-
Hatta pergi kerumah Laksamana Maeada di Oranye Nasau Boulevard ( Jl. Imam
Bonjol no.1)di mana telah berkumpul di sana B.M. Diah, Bakri, Sayuti melik,
Iwa Kusumasumantri, Chaerul Saleh dkk.,untuk menegaskan bahwa perintah
jepang tidak campur tangan tentang Proklamasi. Setelah diperoleh kepastian
maka Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan pada larut malam dengan Mr.
Achmad Soebardjoe, Soekarni, Chaerol Saleh, B.M. Diah, Sayuti Melik, Dr.
Buntaran, Mr. Iwa Kusumasumantri dan beberapa anggota PPKI untuk
merumuskan redaksi naskah Proklamasi. Pada pertemuan tersebut akhirnya
konsep Soekarnolah yang diterima dan diketik oleh Sayuti Melik.

      Kemudian pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan
Timur 56 Jakarta, tepat pada hari jumat legi, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat
(jam 11.30 waktu Jepang),Bung Karno didampingi Bung Hatta membacakan
naskah Proklamsi dengan khidmad dan diawali dengan pidato sebagai berikut:

                         PROKLAMASI

Kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan .Indonesia Hal
yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan
cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.

                                                Jakarta, 17 agustus 1945
  b.Sidang PPKI

       Sehari setelah Proklamasi keesokan harinya pada tangggal 18 Agustus
 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Sebelum sidang resmi
 dimulai,kira-kira 20 menit dilakukan pertemuan untuk membahas beberapa
 perubahan yang berkaitan dengan rancanagan naskah Panitia Pembukaan UUD
 1945 yang pada saat itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta, terutama yang
 menyangkut perubahan sila pertama pancasila.



(1) Sidang Pertama (18 Agustus 1945)

       Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-
  keputusan sebagai berikut:

    a.Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi:
      (1).Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang
         kemudian berfungsi sebagai pembukaan UUD 1945.
     (2).Menetapkan rancangan Hukum Dasar yang telah diterima dari Badan
         Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami berbagai
         perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian
         berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
   b. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama.
   c. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan
      musyawarah darurat.
         Tentang pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, dalam masa
 transisi masa penjajahan pada pemerintahan nasional, hal itu telah ditentukan
 dalam pasal IV Aturan Peralihan. Adapun keanggotaan Komite Nasional adalah
 PPKI sebagai intinya ditambah dari pimpinan-pimpinan rakyat dari semua
 golongan, aliran dan semua lapisan masyarakat. Komite Nasional dilantik pada
 29 Agustus 1945 dan diketahui oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Komite
 Nasional kemudian dinamakan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

(2)       Sidang Kedua (19 Agustus 1945)t
   Pada sidang kedua PPKI berhasil menentukan ketetapan sebagai berikut :
     (1) Tentang daerah propisi, dengan pembagiannya sebagai berikut:
         (a) Jawa Barat
         (b) Jawa Tengah
      (c) Jawa Timur
      (d) Sumatra
      (e) Borneo
      (f) Sulawesi
      (g) Maluku
      (h) Sunda Kecil



  (2) Untuk sementara kedudukan KOOTI dan sebagainya diteruskan seperti
      sekarang.
  (3) Untuk sementara waktu kedudukan kota dan Geemente diteruskan seperti
      sekarang.

      Hasil yang ketiga dalam sidang tersebut adalah dibentuknya Kementrian
atau Departemen yang meliputi 12 departemen, sebagai berikut :

  (a) Departemen Dalam Negri
  (b) Departemen Luar Negri
  (c) Departemen Kehakiman
  (d) Departemen Keuangan
  (e) Departemen Kemakmuran
  (f) Departemen Kesehatan
  (g) Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan
  (h) Departemen Sosial
  (i) Departemen Pertahanan
  (j) Departemen Penerangan
  (k) Departemen Perhubungan
  (l) Departemen Pekerjaan Umum



  (3) Sidang Ketiga (20 Agustus 1945)
      Pada sidang ketiga PPKI dilakukan pembahasan terhadap agenda tentang
  “Badan Penolong Keluarga Korban Perang”. Adapun keputusan yang
  dihasilkan adalah terdiri dari 8 pasal. Salah satu paasal tersebut yaitu, pasal 2
  dibentuklah suatu badan yang disebut “Badan Keamanan Rakyat” (BKR)
  (4) Sidang Keempat (24 Agustus 1945)
       Pada sidang keempat PPKI membahas agenda tentang Komite Nasional
  Partai Nasional Indonesia, yang pusatnya berkedudukan di Jakarta.



L. Masa Setelah Prroklamasi Kemerdekaan

     Secara ilmiah proklamasi kemerdekaan dapat mengandung pengertian
    sebagai berikut:
   (a) Dari sudut ilmu hukum (seara yuridis) Proklamasi kemerdekaan
       merupakan saat tidak berlakunya tertip hukum kolonial, dan saat mulai
       belakunya hukum nasional.
   (b) Secara politis ideologis Proklamasi mengandung arti bahwa bangsa
       indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki
       kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara
       Proklamasi Republik Indonesia.

      Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 agustus 1945 ternyata bangsa
    indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya untuk
    menanamkan kembali kekuasaan Belanda di indonesia , yaitu penguasaan
    untuk mengakui pemerintah nica ( Netherlands Indies Civil
    Administration). Selain itu belanda secara licik mempropagandakan
    kepada dunia luar bahwa negara Proklamasi R.I hadiah Fasis Jepang.
            Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional ,
    maka pemerintah R.I mengeluarakan 3 buah maklumat:
      (1) Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang
          menghentikan kekuasaan luarbiasa dari presiden sebelum masa
          waktunya ( seharusnya berlaku selama 6 bulan ). Kemudian
          Maklumat tersebut memberikan kekuasan MPR dan DPR yang
          semula dipegang oleh Presiden kepada KNIP.
      (2) Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945, tentang
          pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat.
          Hal ini sebagai akibat dari anggapan saat itu bahwa salah satu ciri
          demokrasi adalah multi partai. Maklumat tersebut juga sabagai upaya
          agar dunia berat menilai bahwa Negara Proklamasi sebagai negara
          Demokratis.
      (3) Maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, yaitu intinya
          maklumat ini mengubah sistem Kabinet Presidensial menjadi Kabinet
          parlementer bardasarkan asa demokrasi liberal.



           Keadan yang demikian ini telah membawa ketidak stabilan di
     bidang politik. Berlakunya sistem demokrasi liberal adalah jelas-jelas
     merupakan penyimpangan secara konstitusional terhadap UUD 1945,
     serta secara ideologis terhadap pancasila. Akibat penerapan sistem
     kabinet parlementer tersebut maka pemerintah Negara Indonesia
     mengalami jatuh bangunnya kabinet sehingga membawa konsekuensi
     yang sangat serius terhadap kedaulatan negara Indonesia saat itu.


Pembentukan Negara RIS

      Sebagai hasil dari KMB adalah ditandatangani suatu persetujuan oleh
  Ratu Belanda Yuliana dan wakil pemerintah RI di kota Den Hag pada tanggal
  27 Desember 1949, maka berlaku pulalah secara otomatis anak-anak
  persetujuan hasil KMB lainnya dengan konstitusi RIS, antara lain :
      (a) Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federalis) yaitu 16
          negara bagian (pasal 1 dan 2)
      (b) Konstitusi RIS menentukan sifat keperintahan berdasarkan asa
          demokrasi liberal diman mentri-mentri bertanggungjawab atas seluruh
          kebijaksanaan pemerintah pada parlemen (pasal 118 ayat 2)
      (c) Mukadimah konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan
          semangat maupun isi Pembukaan UUD 1945

      Sebelum persetujuan KMB bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan,
oleh karena itu persetujuan tanggal 27 Desember 1949 tersebut bukannya
bukannya menyerahkan kedaulatan namun “memulihkan kedaulatan” .
Terbentuknya negara kesatuan republik indonesia tahun 1950

    Berdirinya negara RIS dalam sejarah ketatanegaraan indonesia adalah
sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi
proklamasi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu negara
persatuan dan kesatuan sebagaimana termuat dalam alinea IV bahwa
pemerintahan negara .........” yang melindungi segenap bangsa indonesia dan
seluruh tumpah darah negara indonesia.......” yang berdasarkan UUD 1945 dan
pancasila. Maka terjadilah gerakan unitaristis secara sepontan dan rakyat untuk
membentuk negara kesatuan yaitu dengan menggabungkan diri dengan negara
proklamasi RI yang berpusat di yogyakarta ,walaupun` pada saat ini negara RI
yang berpusat di yogyakarta itu hanya berstatus negara bagian RIS saja. Pada
suatu ketika negara bagian dalam RIS tinggalah 3 buah negara bagian saja yaitu:
                 1. Negara bagian RI proklamasi
                 2. Negara indonesia timur(NIT)
                 3. Negara sumatera timur(NST)

   Akhirnya berdasarkan persetujuan RIS dengan negara RI tanggal 19 mei
1950, maka seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan. Dengan Konstitusi
Sementara yang berlaku sejak 17 agustus 1950.

      Walaupun UUDS 1950 telah merupakan tonggak menuju cita-cita
Proklamasi Pancasila dan UUD 1945, namun kenyataanya masih berorientasi
pada pemerintahan liberal sehingga isi dan jiwanya menyimpang terhadap
Pancasila hal itu disebabkan oleh:

   a. Sistem multi partai dan kabinet Parlementer
   b. Secara ideologis mukadimah konstitusi sementara 1950, tidak berhasil
      mendeekati perumusan pembukaan UUD 1945 , yang dikenal sebagai
      declaration of independence bangsa indonesia.



Dekrit presiden 5 juli 1959

  Pemilu tahun 1955 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan dan
keinginan masyarsebakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada bidang
politik, ekonomi,sosial maupun hankam. Keadaan seperti itu disebabkan oleh
hal-hal sebagai berikut:
   a) Makin berkuasanya modal-modal raksasa terhadap perekonomiaan
      Indonesia.
   b) Akibat     silih   bergantinya     kabinet,maka    Pemerintah     tidak
      mampu,menyalurkan dinamika masyarakat ke arah pembangunan
      terutama pembangunan bidang ekonomi.
   c) Sistem liberal yang berdasarkan UUDS 1950 mengakibatkan kabinet
      jatuh bangun, sehingga pemerintah tidak stabil.
   d) Pemilu 1955 ternyata tidak mampu mencerminkan dalam DPR suatu
      perimbangan kekuasaan politik yang sebenarnya hidup dalam
      masyarakat.
   e) Faktor yang paling menentukan adanya Dekrit Presiden adalah karena
      Konstituante yang bertugas menbentuk UUD yang tetap bagi negara
      RI,ternyata gagal,walaupun telah bersidang selama dua setengah
      tahun.Bahkan separoh anggota sidang menyatakan tidak akan hadir
      dalam pertemuan-pertemuan Konstituante.Hal ini disebabkan
      Konstituante yang seharusnya bertugas untuk membuat UUD negara RI
      ternyata membahas kembali dasar negara.Atas dasar hal tersebut Presiden
      sebagai badan yang harus bertanggung jawab menyatakan bahwa hal-hal
      yang demikian ini mengakibatkan keadaan ketatanegaraan yang
      membahayakan persatuan dan kesatuan serta keselamatan negara, nusa
      dan bangsa.Atas dasar inilah Presiden akhirnya mengeluarkan Dekrit atau
      pernyataan pada tanggal 5 Juli 1959,yang isinya:

      I.     Membubarkan Konstituante.
      II.    Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945. Tidak berlakunya
             kembali UUDS 1950
      III.   Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-
             singkatnya. Berdasarkan Dekrit Presiden tersebut maka UUD 1945
             berlaku kembali diNegara Republik Indonesia hingga saat ini.



Pengertian Dekrit

      Dekrit adalah suatu putusan dari orang tertinggi yang merupakan
penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak. Dekrit dilakukan apabila negara
dalam keadaan darurat, keselamatan bangsa dan negara terancam bahaya.
*Landasan hukum Dekrit adalah “Hukum Darurat” yang dibedakan atas 2
macam,yaitu:
   a) Hukum Tatanegara Darurat Subjektif
      Suatu hukum tatanegara dalam arti subjektif yaitu suatu keadaan hukum
      yang memberi wewenang kepada orang tertinggi untuk mengambil
      tindakan hukum,bahkan kalau perlu melanggar undang-undang hak asasi.

    b) Hukum Tatanegara Darurat Objektif
       Hukum Tatanegara Darurat Objektif yaitu suatu keadaan hukum yang
       memberikan wewenang kepada organ tertinggi negara mengambil
       tindakan-tindakan hukum,namun tetap berlandaskan hukum pada
       konsistusi yang berlaku.
      Setelah dekrit presiden 5 juli 1959 keadaan tatanegara indonesia sudah
mulai berangsur-angsur stabil. Keadaan demikian dimanfaatkan oleh kalangan
komunis,bahkan dalam pemerintah juga tidak luput dari bahaya tersebut, yaitu
dengan menanamkan idiologi bahwa idiologi belum selesai dan bahkan
ditekankan tidakb selesai tercapinya masyrakat adil dan makmur. Akibatnya
terjadilah pemusatan kekuasaan di tangan presiden sehingga presiden memiliki
kekuasaan di bidang hukum misalnya:

      a) Presiden dan penetapan presiden membekukan DPR hasil pemilu
         1955,yang kemudian disusul dengan pembentukan DPR GR, yang
         anggota-anggotanya di tunjuk oleh presiden sendiri
      b) Dengan sebuah penpres di bentuk MPRS sesuai dengan perintah dekrit
         bahkan pembentukan MPRS harus dilakukan dalam waktu singkat-
         singkatnya.
      c) Pembentukan DPA oleh presiden berdasarkan penpres no 3/1959.
      d) Reorganisasi kabinet/intigrasi badan-badan kenegaraan tertinggi
         secara piramida di tubuh kabinet. Yaitu dengan di bentuknya MENKO
         dan presiden dapat mengendalikan secara lansung dengan melewati
         MENKO.

       Ideologi pancasila pada saat itu di rencang oleh PPKI, yaitu digantinya
dengan digantinya Manipol Usdek serta konsep Nasakom. PKI pada saat itu
berusaha untuk mencengkeram kekuasaannya dengan membangun komunis
internasional terutama drngan RRC. Misalnya dengan di bukanya poros Jakarta-
Peking. Peristiwa demi peristiwa di coba oleh komunis untuk menggantikan
ideologi pancasila. Peristiwa-peristiwa itu antara lain di bangkitkannya bangsa
indonesia untuk berkonfrontasi dengan malaysia, peristiwa Kanigoro,Boyolali,
indramayu, bandar besty, dan sebagainya.
      Puncak peristiwa tersebut yaitu meletusnya pemberontakan Gestapu PKI
( G 30 S PKI) untuk merebut kekuasaan yang sah di negara RI yang di
proklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945, di sertai dengan pembunuhan keji
dari para Jendral yang tidak berdosa. Pemberontakan PKI itu dengan tujuan
untuk mengganti secara paksa ideologi dan dasar filsafat negara pancasila denga
ideologi komunis Maxris. Berkat berkah Tuhan Yang Maha Kuasa maka
bangsa indonesia pun tak tergoyahkan. Karana pancasila merupakan pandangan
hidup bangsa serta sebagai jiwa bangsa. Maka dari itu 1 oktober 1965 di
peringati ‘ Hari Kesaktian Pancasila’.


Masa Orde Baru
      Suatu tatanan masyarakat serta pemerintah sampai saat meletusnya
pemberontakan G 30 S PKI dalam bangsa indonesia disebut sebagai ‘Orde
Lama’. Maka tatanan masyarakat dan pemerintah setelah meletusnya G 30 S
PKI sampai saat ini di sebut ‘Orde Baru’ yaitu tatanan masyarakat dan
pemerintah yang menuntut dilaksanakannya pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen. Munculnya ‘Orde Baru’ diawali dengan munculnya aksi-
aksi dari seliruh masyarakat antara lain; Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar
Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indoknesia (KAMI), Kesatuan
Aksi Guru Indonesia (KAGI) dll. Golongan aksi rakyat tersebut muncul
dimana-mana dengan suatu tuntutan yang dikenal dengan ‘Tritura’ sebagai
perwujudan dari tuntutan rasa keadilan dan kebenaran. Isi Tritura yaitu:
                   1. Pembubaran PKI dan Ormas-ormasnya
                   2. Pemmbersihan Kabinet dari unsur-unsur G 30 S PKI
                   3. Penurunan harga
      Karena Orde Lama akkhirnya tidak mampu lagi menguasai pimpinan
negara, maka presiiden/ Panglima Tertinggi memberikan kekuasaan penuh
kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jendral Soeharto, yaitu dalam bentuk
suatu ‘Surat Printah 11 Maret 1966’ (Super Semar). Tugas pemegang Super
cukup berat, yaitu untuk memulihkan kamanan dengan jalan menindak
pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI beserta ormas-ormasnya serta
mengamannkan 15 mentri yang memiliki indikasi terlibat G 30 S PKI dan lain-
lainnya.
       Sidang MPRS IV/1966 menerima dan memperkuat Super Semar. Hal ini
berarti semenjak itu Super Semar tidak lagi bersumberkan Hukum Tata Negara
Darurat akan tetapi bersumber kepada Kedaulatan Rakyat. Pemerintah Orde
Baru kemudian Melaksanakan Pemilu pada tahun 1973 dan terbentuknya MPR
tahun 1973. Adapun misi yang harus diemban berdasarkan Tap. No.
X/MPR/1973 meliputi :
   1. Melanjutkan pembangunan 5 tahun dan menyusun serta melaksanakan
       Rencana 5 tahun II dalam rangka GBHN.
   2. Membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan demokrasi Pancasila.
   3. Melaksanakan politik luar negri yang bebas dan aktif dengan orientasi
       pada kepentingan nasional.

      Demikianlah Orde Baru berangsur-angsur melaksanakan program-
programnya dalam upaya untuk merealisasikan pembangunan nasional sebagai
perwujudan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen




.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2
posted:7/8/2013
language:
pages:19