Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

STRATEGI PENCEGAHAN KEJAHATAN

VIEWS: 1 PAGES: 14

									POLISI DAN POS POLISI


      D
              alam     masyarakat    yang
              demokrasi   modern,   Polisi
              dipercaya           sebagai
penanggung jawab utama keamanan
masyarakat, hal ini disebabkan Polisi
dianggap pengemban penegak hukum
“jalanan” ( sebagaimana yang diutarakan Prof. Satjipto Rahardjo) dan penegakan
hukum dianggap sebagai solusi utama mengatasi kejahatan.

       Dalam perkembangan selanjutnya masyarakat mulai memahami bahwa
ternyata Polisi tidak dapat diandalkan dalam mengendalikan kejahatan.
Sebagaimana sebuah buku yang ditulis oleh Subhan SD seorang wartawan Kompas
dan Wakil Redaktur Pelaksana harian Warta Kota, dalam bukunya yang berjudul
“Danger Zone”, ia menggambarkan Jakarta sebagai berikut : “Sekarang ini kita ibarat
berjalan di belantara, yang penuh onak dan binatang buas yang menyeringai siap
menerkam. Setiap melangkah mengandung resiko. Apalagi salah melangkah,
resikonya makin besar. Siapa bilang jalanan di Jakarta tidak seperti itu ?” Subhan
menulis secara detail tentang kerawanan kejahatan di setiap titik kota Metropolitan
Jakarta, seakan-akan Polisi sudah dianggap tidak mampu lagi mencegah kejahatan,
sehingga timbulnya fear of crime pada masyarakat ibu kota.

       Para pakar termasuk Polisi sangat menyadari bahwa kejahatan tidak dapat
dicegah semata-mata dengan penegakan hukum. Polisi hanya merupakan bagian
yang tidak efektif bila bekerja sendiri. Selama Polisi dianggap memonopoli upaya
pencegahan kejahatan, maka upaya mencari solusi lain akan terhambat. Dengan
berpura-pura sebagai pemecahan solusi terhadap kejahatan, malahan Polisi menjadi
bagian dari masalah tersebut. Memberikan tanggung jawab pengendalian kejahatan
kepada Polisi sendiri, justru akan membahayakan kebebasan masyarakat itu sendiri.

       Pemikiran ini membawa konsekwensi bahwa Polisi harus merubah cara kerja
mereka. Selama ini Polisi bekerja dengan pola militer yang melihat dirinya sedang
berperang, yang didominasi oleh penggunaan kekerasan atas perintah atasan untuk
dilaksanakan anak buah. Reaksi atas situasi meningkatnya kejahatan biasanya
dilakukan dengan memperketat berbagai ketentuan hukum dan memberikan
kelonggaran kepada Polisi dalam menerapkan tindakan-tindakan keras kepada
orang yang diduga melakukan kejahatan, hal ini kemudian berdampak mengancam
kebebasan masyarakat yang justru harus dilindungi Polisi.

       Pencegahan kejahatan bagaimanapun tetap merupakan bagian tugas polisi
oleh sebab itu disamping terus melaksanakan tugas-tugas tradisional mereka (patroli
dan penegakan hukum) harus dicari kreasi baru sebagai upaya pencegahan
kejahatan yang lebih efektif. Cara kerja lama adalah strategi ditentukan pimpinan
sedangkan eselon bawah sebagai pelaksana rencana yang ditetapkan atasan. Agar
kejahatan dapat dicegah secara efektif, tanggung jawab untuk menganalisa masalah
dan merumuskan rencana kegiatan harus diberikan kepada petugas-petugas
terbawah.

       Kebijakan dalam membentuk dan memberdayakan Pos-Pos Polisi pada
tingkat Polsek harus mendapat dukungan dan pujian. Dengan keberadaan Pos Polisi
yang memadai dengan wilayah hukumnya pada tingkat kelurahan, akan lebih
mendekatkan Polisi dengan masyarakatnnya. Keberadaan Polisi ditengah-tengah
masyarakat akan membuat dampak yang sangat positip terhadap pencegahan
terjadinya kejahatan, hal ini sudah terbukti dalam pelaksanaan pengamanan
PEMILU selama 3 (tiga) kali. Dimana pada H – 3 dan H + 2 selama lebih kurang 6
(enam) hari, Polisi berada di tengah masyarakat secara terus menerus dalam
mempersiapkan – melaksanakan – konsolidasi pengamanan PEMILU, dimana
masyarakat sendiri yang aktif melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan
PEMILU, yang hasilnya selama kurun waktu tersebut tidak terjadi tindak kejahatan,
yang ada hanya terjadi pelanggaran atau kejahatan terhadap UU Pemilu.

PEMBERDAYAAN POS POLISI

       Satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya kejahatan adalah dengan
menugaskan anggota-anggota Polisi dalam jumlah besar. Penugasan anggota ini
harus dilakukan secara luas dalam berbagai lingkungan warga setempat.
Pencegahan kejahatan tidak dapat diserahkan kepada petugas patroli dan reserse
saja. Dengan demikian harus diciptakan struktur dan satuan fungsi yang diisi dengan
                          personil yang cukup untuk melaksanakan tugas
                          pencegahan kejahatan yaitu dibawah Pos Polisi.

                                   Pos Polisi harus terdiri dari anggota-anggota
                           Polisi yang berpengalaman, bijaksana dan dipilih secara
                           hati-hati yang diberi tanggung jawab melaksanakan
                           pemolisian untuk suatu wilayah kecil secara terbatas
                           seperti pada tingkat RW atau Kelurahan. Mereka harus
                           mampu mempertimbangkan segala aspek keamanan
                           dan ketertiban wilayahnya serta menentukan langkah-
                           langkah perbaikan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan
                           penegakan hukum lainnya, kegiatan instansi-instansi
                           lain dan terutama peran serta warga masyarakat
                           setempat.

        Wilayah Pos Polisi harus dibatasi agar satu atau dua orang anggota Pos
Polisi dapat terus menerus berkonsultasi dengan warga dan lembaga-lembaga yang
ada tentang masalah kriminalitas dan ketidak tertiban yang ada. Anggota Pos Polisi
oleh warga setempat harus diakui sebagai “ Our Police Officer”.
      Postur dan perilaku seorang anggota Pos Polisi harus mempunyai kesadaran
dan bertindak sebagaimana tersebut dibawah ini :

      • Proaktif untuk mencegah terjadinya kejahatan

      • Bertempat tinggal dalam lingkungan masyarakatnya secara permanent.

      • Anggota tersebut diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan-
        keputusan, secara kreatif bersama warga masyarakat mengidentifikasi
        masalah yang dihadapi dalam memutuskan solusi (Problem – Solving)

      • Fokus pada masalah-masalah khusus masyarakat tersebut.

      • Penekanan pada inisiatif, kemitraan masyarakat, pendekatan kreatif dan
        inovatif.

      • Mendorong dan memberdayakan serta bekerja sama dengan masyarakat
        memahami dan mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat.

       Pos Polisi harus mampu mendirikan lembaga pencegahan kejahatan untuk
wilayah kerjanya. Karena pengorganisasian Pos Polisi yang meliputi wilayah yang
kecil dalam jumlah yang banyak, maka satuan Pos Polisi akan merupakan suatu
kecabangan terbesar dalam organisasi Polisi. Fungsi utama Pos Polisi adalah
menganalisa berbagai masalah keamanan dan ketertiban di wilayahnya, melakukan
upaya-upaya pembenahan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi situasi
yang harus ditangani secara represif / penegakan hukum.

       Pos Polisi harus dilihat sebagai bagian
dari warga setempat dan bukan sebagai Polisi
yang dipanggil untuk menangani situasi darurat.
Tugas Pos Polisi justru untuk membuat warga
tidak memerlukan bantuan petugas Polisi dari
luar. Pos Polisi harus dilihat sebagai dokter
umum      dalam    pemolisian.    Pos    Polisi
berkonsentrasi melakukan konsultasi dengan
warga yang menghadapi masalah dan
membantu warga setelah kejahatan ditangani.
Pos Polisi seharusnya tinggal dan berkantor di
wilayah yang menjadi tanggung jawabnya
sehingga warga dapat menemuinya dengan
mudah.

        Mengingat tugas Pos Polisi yang sangat berbeda dengan tugas-tugas Polisi
pada umumnya maka penilaian keberhasilannya harus berbeda dengan anggota
Polisi lainnya. Pos Polisi harus dinilai atas dasar pengetahuannya tentang masalah
keamanan wilayahnya dan kemampuannya menyusun rencana untuk mengatasi
berbagai masalah keamanan dan ketidak tertiban di wilayahnya. Secara lebih konkrit
Pos Polisi dapat dinilai berdasar jumlah masalah yang diselesaikan dengan
memuaskan masyarakat dan berkurangnya laporan masyarakat kepada Polisi
tentang keamanan dan kejahatan di wilayahnya.

      Kendala yang mungkin timbul dan harus diperhatikan dalam tugas
pelaksanaan personil Pos Polisi :

     a. Setiap anggota Pos Polisi secara berkala melakukan kunjungan ke rumah
        warga atau menyapa seseorang yang dijumpainya di jalan. Budaya
        seperti ini belum tertanam di dalam diri setiap anggota Polri, sebaliknya
        mereka cenderung lebih senang duduk di pos daripada aktif berkeliling
        untuk berinteraksi dengan masyarakat. Disisi lain masyarkat Indonesia
        pada umumnya nyaris selalu menghindar dari penyelesaian masalah
        apapun yang melibatkan aparat kepolisian. Birokrasi pelayanan di
        kepolisian yang sedemikian panjang dan memerlukan waktu lama
        seringkali membuat masyarakat tidak sabar dalam berurusan dengan
        kepolisian. Oleh sebab itu penyelesaian persoalan secara sendiri-sendiri
        oleh masyarakat dipandang sebagai langkah lebih nyaman dan aman.

     b. Jumlah personil Polri relative minim bila dibandingkan dengan ratio jumlah
        penduduk Indonesia. Ratio yang mendekati ideal menurut PBB 1 : 300,
        sedangkan di beberapa wilayah 1 : 1500 dan ini pun menimbulkan
        beberapa pertanyaan bila dibayangkan berapa personil Polisi yang
        bertugas mengamankan Obyek Vital; Pam VVIP/VIP; sakit; desersi atau
        adanya pembagian Shift dalam penugasan, yang kebanyakan pembagian
        tugas dibagi dalam 3 shift artinya apabila di sebuah Polsek mempunyai
        kekuatan personil 120 orang, setiap hari dibagi 3 shift, berarti setiap
        harinya polisi yang bertugas atau berdinas sebanyak 40 personil saja,
        berarti perbandingan jumlah Polisi dengan masyarakat 1 : 4500 ( ! ).

     c. Sarana dan prasarana yang dimiliki Polri jauh dari memadai seperti alat
        transportasi dan telekomunikasi serta alat utama dan alat khusus lainnya.
        Kecepatan Polisi merespon bantuan kepollisian untuk masyarakat masih
        dirasakan terlampau lama, dan ketika sampai di TKP, sarana untuk
        membantu masyarakat yang memerlukan pertolongan belum ada,
        sehingga harus menunggu kembali. Hal ini tentunya tidak boleh terjadi
        apabila Polri memiliki sarana dan prasarana yang mendekati kebutuhan
        saja.

     d. Belum tersediannya mekanisme koordinasi yang jelas dengan para pihak
        yang berkompeten terhadap kebutuhan Kamtibmas, seperti Pemerintah
        Daerah setempat dengan Polisi; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
        dengan Polisi. Padahal di Negara-negara maju kebutuhan untuk
        Kamtibmas keseluruhannya dicukupi oleh pihak Pemda atas seijin dan
          usulan parlemennya, karena keberhasilan seorang Kepala Daerah adalah
          menciptakan rasa aman dan tentram pada wargannya.


KONSEKWENSI PEMBENTUKAN POS POLISI

       Untuk menjamin kualitas dan kuantitas Pos Polisi yang baik demi terwujudnya
Strategi Pencegahan Kejahatan maka diperlukan konsekwensi sebagaimana
tersebut dibawah ini :

      • Melakukan Pemberdayaan Struktur Organisasi : Pembentukan struktur baru
        yaitu pemberdayaan Pos Polisi yang melayani kelompok-kelompok
        masyarakat.

      • Melaksanakan Pelatihan dan pendidikan : Anggota-anggota Pos Polisi perlu
        mendapat pelatihan dan pendidikan baru. Kemampuan identifikasi masalah
        dan problem solving serta berbagai pengetahuan lain.

      • Menyediakan Logistik dan peralatan : Perkantoran, perumahan maupun
       berbagai peralatan seperti kendaraan, alat komunikasi, alat kantor dan
       berbagai sarana lain.

      • Menambah jumlah Personil : Jumlah personil memerlukan penambahan
       yang cukup besar yang memiliki kemampuan sebagai komunikator,
       negoisator, penyelidik, motivator, mediator dan pelayan yang baik.

      • Membuat Anggaran tambahan atau khusus : Biaya operasional untuk
       mendukung kegiatan-kegiatan Pos Polisi didapat dari dinas maupun
       masyarakat atau pun Pemerintahan Daerah.

      • Perubahan gaya manajemen dan kepemimpinan untuk memberikan
       dukungan bagi petugas-petugas Pos Polisi untuk dapat melakukan tugasnya
       secara mandiri bersama masyarakat.

STRATEGI PENCEGAHAN KEJAHATAN

       Keberadaan Pos Polisi ditengah-tengah masyarakat dapat dijadikan sebagai
Strategi Pencegahan Kejahatan. Sebagaimana yang dituliskan oleh John Graham
dalam bukunya yang berjudul Crime Prevention Strategis in Europe and North
America menjelaskan mengenai strategi pencegahan kejahatan sebagai : “Sesuatu
usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk
memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui
pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pun melalui
usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat
menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum lainnya”. Untuk itu Strategi
Pencegahan Kejahatan dalam masyarakat harus lebih mengharuskan kepedulian
dan tingkat pro aktif pihak kepolisian yang lebih besar, yang mana pihak kepolisian
telah mempunyai nilai keprofesionalan dalam melakukan pencegahan kejahatan.

        Strategi Pencegahan Kejahatan dapat dibagi dalam kategori tindakan strategi
tidak langsung dan tindakan strategi langsung. Adapun kategori tindakan strategi
tidak langsung lebih mengedepankan tindakan pre emtif dari pihak anggota Pos
Polisi sebagamana penjabaran dibawah ini :

      a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat

              Aplikasi strategi pencegahan kejahatan tidak langsung, perlunya
         dilakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
         di wilayah hukum Pos Polisi. Titik yang menjadi obyek pembinaan adalah
         pada rumah tangga-rumah tangga. Diharapkan Polisi dapat melakukan
         kunjungan secara rutin ke rumah tangga-rumah tangga yang menjadi
         wilayah tugasnya. Polisi dapat memberikan pengarahan terutama kepada
         generasi muda atau remaja tentang bahaya mengkonsumsi minuman
         keras, Narkotika, membawa senjata tajam dsb. Para Pemuda dan Remaja
         diajak untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan mengutamakan
         belajar, bersekolah dan berkarya untuk kepentingan keluargannya.

      b. Menyediakan pendidikan yang baik

             Suatu strategi tidak langsung yang lain,
         untuk pencegahan kejahatan          dengan
         berupaya untuk menjamin kesejahteraan dan
         pendidikan yang benar bagi anak-anak murid
         di sekolah-sekolah wilayah hukum Pos
         Polisi. Anggota Pos Polisi diwajibkan untuk
         mendatangi sekolah-sekolah di wilayah
         hukumnya, kemudian melakukan pembinaan
         Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Pramuka saka Bhayangkara, Polisi
         Sahabat Anak dan sebagainnya, kalau belum terbentuk agar berupaya
         bekerjasama dengan pihak sekolah untuk membentuk organisasi-
         organisasi yang menjurus kearah pembinaan kesadaran hukum dan
         pencegahan kejahatan.

             Anggota Pos Polisi pun sesuai wilayahnnya secara pro aktif mengisi
         dan mengamankan kegiatan belajar mengajar di sekolah atau pun kegiatan
         ekstra kurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah. Setiap hari Senin pada
         awal atau akhir bulan dapat bertindak sebagai Pembina Upacara, dalam
         Upacara Penaikan Bendera Sang Merah Putih, dan pada kesempatan
         tersebut dihadapan murid-murid sekolah memberikan arahan tentang
         pencegahan kejahatan ataupun mengajak anak-anak untuk mematuhi
         hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini.
c. Menyediakan kegiatan mengisi waktu senggang yang konstruktif

     Perlunya upaya menyediakan kegiatan mengisi waktu senggang yang
  konstruktif bagi remaja, sebagai suatu strategi pencegahan kejahatan.
  Waktu senggang dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dibandingkan
  dengan masyarakat dunia lainnya. Alasan tidak ada kerjaan akhirnya
  menjadi kebiasaan jelek dalam masyarakat Indonesia untuk menjadi alasan
  kemalasan.

      Untuk itu diharapkan kepada anggota Pos Polisi lebih pro aktif melihat
  kebiasaan ini dengan memberdayakan pengisian waktu senggang
  masyarakat di wilayah hukumnya. Kegiatan-kegiatan yang dapat
  diaplikasikan seperti :

      Mengajak anak-anak remaja untuk mengikuti pengajian ataupun
       kegiatan remaja masjid bagi yang memeluk agama Islam, sedangkan
       bagi agama lainnya dapat disesuaikan dengan agamanya masing-
       masing.
      Bekerjasama dengan ibu-ibu penggerak PKK ataupun dengan
       perusahaan home industri untuk membina ibu-ibu menjadi tenaga yang
       produktif.
      Memberdayakan pemuda atau bapak-bapaknya menjadi sukarelawan
       membantu kegiatan kepolisian seperti menjadi supeltas, banpol atau
       pun bantuan komunikasi lainnya. Kepada mereka diajak untuk berlatih
       dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam rangka pencegahan
       kejahatan.

d. Menyediakan kesempatan kerja

      Relevansi antara pengangguran dengan kejahatan sangat mendukung,
  kebanyakan para penjahat adalah pengangguran, walaupun yang kerja
  juga banyak yang menjadi penjahat, namun lebih banyak pelaku kejahatan
  yang ditangkap Polisi adalah pengangguran atau tidak punya kerjaan yang
  bahasa lainnya Tuna Karya.

       Kota Metropolitan semacam Jakarta sebagaimana kota Metropolitan
  lainnya di belahan dunia lain memiliki masyarakat Tuna Karya yang cukup
  banyak, hampir sepanjang jalan di ibu kota kita melihat para pengemis,
  pengamen, dan gelandangan yang memenuhi simpang-simpang jalan.
  Kadangkala jika sudah kepepet mereka berubah menjadi penjahat,
  melakukan pemerasan; pencurian atau mengutil di swalayan-swalayan.

      Anggota Pos Polisi yang memiliki masyarakat semacam ini
  berkewajiban mencoba menyediakan kesempatan kerja bagi mereka.
  Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan
  pengusaha yang mau dan mampu membantu. Sebagai contoh mereka
        menyediakan barang-barang untuk dijual disimpang-simpang jalan; atau
        menyewakan ojek atau kegiatan lainnya seperti menjadi buruh bangunan
        dan sebagainya. Anggota Pos Polisi dapat pro aktif mendatangi tempat-
        tempat yang sedang membangun, meminta kepada perusahaannya untuk
        memberikan kesempatan kerja bagi masyarakatnya.

      Sedangkan kategori Strategi langsung lebih kearah tindakan Preventip
Kepolisian dan tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Pos Polisi,
sebagaimana dibawah ini :

     a. Penyelesaian masalah

            Apakah        memang          benar,
        penyelesaian masalah adalah merupakan
        suatu strategi pencegahan kejahatan ?
        Penyelesaian masalah adalah        suatu
        bentuk    pelayanan   Polisi   terhadap
        masyarakatnya secara langsung.

            Pelayanan-pelayanan yang dapat
        diberikan dalam penyelesaian masalah
        meliputi suatu ruang lingkup yang luas.
        Pelayanan tersebut dapat berbentuk
        sebagai berikut :

               Kunjungan atau sambang tatap muka dengan masyarakat yang
                bersengketa,
               Memberikan saran dan nasehat melalui telepon dengan
                masyarakat yang memiliki permasalahan hukum atau sosial;
               Membawa penderita kecanduan narkoba ke panti rehabilitasi;
               Mengantar masyarakat ke kantor Polisi yang memerlukan
                pelayanan Polisi atau pun yang bermasalah dengan hukum;
               Mengundang pihak yang bersengketa ke Pos untuk diberikan
                pandangan-pandangan berdasarkan hukum atau adat;
               Apabila tidak mengerti dalam melakukan penyelesaian dapat
                mengundang juga LSM-LSM atau pun organisasi instansi yang
                berkompeten seperti soal pajak; asuransi; jaminan sosial; ketenaga
                kerjaan; imigrasi dsb.

           Bayangkan apabila masalah-masalah dalam masyarakat tersebut tidak
        dapat diselesaikan, maka akan timbul gejolak-gejolak sosial atau pun
        hukum yang dapat pecah menjadi sebuah kejahatan, seperti main hakim
        sendiri; penyuapan; penyalah gunaan wewenang; peredaran narkoba dsb.
b. Mengurangi kesempatan

       Dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan secara langsung,
   masyarakat dapat memanfaatkan tehnik-tehnik arsitektur yang bernuansa
   system keamanan dalam membangun komplek perumahan, komplek
   pertokoan atau pun kawasan Industri. Tehnik-tehnik arsitektur yang
   menekankan pada system keamanan dalam mencegah terjadinya niat
   jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang berniat jahat, haruslah dimiliki
   oleh setiap anggota Pos Polisi.

      Anggota Pos Polisi dapat menjadi konsultan keamanan dan
   memberikan nasehat dan masukan terhadap desain sebuah komplek
   pemukiman atau pun perkantoran, seperti :

         Pemikiran tentang pengamanan fisik terhadap bahaya ancaman
          kejahatan;
         Pemasangan alarm yang berhubungan langsung dengan Pos Polisi
          terdekat;
         Pemasangan alat komunikasi antara komplek pemukiman/
          perkantoran dengan Pos Polisi terdekat;
         Pemasangan Patrol Watch atau Patrol Box dimana para petugas
          Polisi yang berpatroli melakukan cek point pada Satuan
          Pengamanan pemukiman saat mereka berpatroli;
         Menyarankan pintu masuk dan keluar Komplek satu pintu dengan
          system stiker ataupun kartu;
         Menyarankan pemasangan pagar dan portal pada rumah-rumah
          yang belum memiliki system pengamanan yang baik;
         Membina para tukang parkir untuk memanfaatkan system kartu dan
          lebih bertanggung jawab terhadap kendaraan yang diawasinya;

c. Melaksanakan Patroli bersama

        Di beberapa Negara, kegiatan Patroli yang melibatkan masyarakat
   dan Polisi dalam bentuk perondaan sedang dikembangkan. Sebagaimana
   dinyatakan oleh G. Richards bahwa : “Prevention and detection of crime
   are basic function of the Police and
   successful prevention and detection
   of crime depend most on a
   productive relationship between the
   community and the Police”.
       Strategi Pencegahan Kejahatan
   yang     paling     efektif   adalah
   kebersamaan masyarakat dengan
   Polisi bahu membahu melakukan
  pencegahan kejahatan sekecil apapun ditengah masyarakat. Keberhasilan
  tugas Polisi di seluruh dunia sangat tergantung pada hubungan yang
  positip dan kebersamaan antara masyarakat dengan Polisinya.
      Kegiatan patroli bersama dapat dilakukan dengan melaksanakan
  pengawasan pada daerah setempat yang dianggap rawan kejahatan.
  Dengan metode Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang bermutu
  dan bersama, maka akan tercapai :
       Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang masalah kejahatan;
       Mendidik masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang lebih
          efektif untuk mengamankan rumah dan kendaraannya;
       Mendorong masyarakat untuk segera melaporkan kepada Polisi
          apabila melihat kejadian-kejadian yang mencurigakan;
       Meningkatkan hubungan antara Polisi dengan masyarakatnya
          semakin tambah mesra.

      Untuk itu anggota-anggota masyarakat perlu dimobilisasi untuk turut
  serta di dalam perondaan atau patroli dalam rangka kegiatan Pencegahan
  kejahatan, pembinaan tata cara Patroli yang benar hendaknya ditularkan
  kepada masyarakat baik bertugas sebagai anggota Pos Kamling atau pun
  Satuan Pengamanan di pemukiman.

d. Kampanye Publikasi

      Pemanfaatan kampanye-kampanye publikasi dengan bermacam cara
  harus dilaksanakan oleh anggota Pos Polisi. Sebagaimana metode
  merebut pasar dalam tehnik berdagang, para pengusaha dan perusahaan
                               memasang            iklan-iklan       untuk
                               mempromosikan produknya di semua
                               media seperti Stasiun Televisi, Koran,
                               majalah, stasiun Radio sampai pada iklan
                               reklame di jalan-jalan dan terakhir inovasi
                               kendaraan iklan berjalan.

                                   Anggota Pos Polisi dalam rangka
                                merebut kepercayaan masyarakat dan
                                mengajak masyarakat untuk melakukan
  pencegahan kejahatan sudah barang tentu harus menyampaikan pesan-
  pesan “iklan” Kamtibmasnya dengan cara mendekati para pengusaha
  tersebut. Ada beberapa cara yang mungkin dapat dilakukan yaitu :

         Seringnya melakukan atau menghadiri pertemuan-pertemuan
          dengan masyarakat setempat;
         Bekerjasama dengan perusahaan atau pengusaha setempat
          menerbitkan Buletin atau pun Tabloid tentang tindakan-tindakan
          kejahatan; informasi tugas-tugas Polisi; menjelaskan peranan
       Polisi; kejahatan-kejahatan yang terjadi; ketentuan perundang-
       undangan yang berlaku dan sebagai kompensasinya perusahaan
       berhak memasang iklan pesan sponsor.
      Membuat pamplet-pamflet atau brosur-brosur Daftar Pencarian
       Orang (DPO) dan Daftar Pencarian Barang (DPB); nomor-nomor
       telepon darurat atau emergency bantuan kepolisian apabila
       mempunyai informasi atau pun memerlukan pelayanan bantuan
       kepolisian; cara-cara mengatasi atau mengantisipasi kejahatan;
       kewajiban untuk menghindari kejahatan atau melakukan
       pencegahan kejahatan, dengan melibatkan beberapa sponsor.
       Pamplet-pamflet atau brosur-brosur tersebut dibagikan dan
       ditempel di tempat-tempat umum atau area public, seperti Rumah
       Makan; Pertokoan; Pemukiman; perkantoran; sekolah; pusat
       perbelanjaan dsb.

e. Pembentukan jaringan informasi

        Pembentukan Dewan Kemitraan Pos Polisi di setiap Pos Polisi,
   menjadi satu tolak ukur untuk membentuk badan atau perkumpulan
   pencegahan kejahatan yang lebih bervariasi di wilayah hukum Pos
   Polisi itu sendiri.

        Anggota Pos Polisi juga harus memiliki inovasi dan kreasi dalam
   rangka membentuk jaringan informasi pencegahan kejahatan.
   Kumpulan-kumpulan masyarakat yang berbentuk informal dapat
   diberdayakan menjadi jaringan informasi pencegahan kejahatan, seperti
   para pengojek; supir bajaj; para pedagang asongan; para pedagang
   kios-kios jalanan; para pemulung dan sebagainya. Dengan melakukan
   pembinaan dan menyatu dengan penuh rasa kebersamaan dengan
   mereka maka Polisi akan mendapatkan bantuan paling tidak informasi
   yang dapat dikembangkan menjadi satu aksi untuk melakukan
   pencegahan kejahatan.

        Di    beberapa    Negara       maju
   pembentukan     asosiasi    pencegahan
   kejahatan (Crime Prevention) telah ada,
   mereka terdiri dari masyarakat yang
   berpikiran maju dan memiliki kesadaran
   tentang pentingnya rasa aman itu.
   Fungsi utama dari asosiasi ini adalah
   memelihara hubungan dengan Polisi,
   untuk mengorganisasikan kampanye-
   kampanye dalam pencegahan kejahatan dan memberi saran kepada
   para pejabat mengenai strategi-strategi pencegahan kejahatan.
                Sedangkan di beberapa Negara lain mempunyai asosiasi dengan
           fungsi utama penyelesaian perselisihan, yang mana anggotanya terdiri
           dari para sesepuh dan bekerja bersama Polisi untuk memecahkan
           berbagai permasalahan yang harus dapat diterima oleh masyarakat
           secara keseluruhan.

                Mereka juga bersama Polisi secara sukarelawan sering melakukan
           patroli dan mendorong tugas-tugas Polisi dan hubungan baik antara
           Polisi dan masyarakat.

KESIMPULAN

      Untuk itu dengan kebijakan pemberdayaaan Pos Polisi, dituntut kepada para
personil Pos Polisi agar lebih bersikap pro aktif mengajak masyarakatnya untuk
melakukan pencegahan kejahatan, dengan mengingat dan menyadarkan bahwa :

      a. Keberhasilan pencegahan dan penanggulangan ancaman gangguan
         kamtibmas tidaklah cukup hanya ditentukan oleh upaya penegakan hukum
         semata-mata, oleh karena itu keberadaan Pos Polisi ditengah-tengah
         masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengeliminir serta memacu
         masyarakat agar mampu melaksanakan Siskamswakarsa secara mandiri.
      b. Untuk mencapai harapan tersebut Polri berupaya menciptakan kondisi
         masyarakat yang “Sadar kamtibmas”, peranan Pos Polisi dalam
         merekayasa pranata-pranata social yang hidup dalam masyarakat perlu
         diaktualisasikan agar masyarakat sendiri mempunyai daya tangkal, daya
         cegah dan partisipasi terhadap diri dan lingkungannya terhadap setiap
         ancaman kamtibmas yang diwujudkan dalam bentuk Infrastruktur
         Penanggulangan Kriminalitas.
      c. Bertitik tolak dari latar belakang diatas perlu diadakan suatu penelitian
         lapangan untuk menguji dan mengetahui sejauh mana keberadaan Pos
         Polisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta mempu merekayasa
         pranata-pranata social untuk mewujudkan masyarakat yang “Sadar
         Kamtibmas” secara mandiri.
      d. Sebenarnya inti dari strategi pencegahan kejahatan adalah menciptakan
         rasa aman dan tentram dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat
         menjalankan kehidupannya dengan lebih produktif dan sejahtera. Tanpa
         adanya keamanan dalam kehidupan masyarakat omong kosong
         kesejahteraan dan produktivitas masyarakat dapat terwujud.
      e. Tetapi untuk mewujudkan rasa aman itu mustahil dapat dilakukan oleh
         Polisi saja dan mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara bertindak Polisi
         yang konvensional yang melibatkan birokrasi yang rumit dengan melalui
         perintah-perintah yang terpusat tanpa memperhatikan kondisi setempat
         yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lain.
f. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah
   menuju polisi yang demokratis melalui Pemolisian Komunitas yang
   dilakukan oleh anggota Pos Polisi, dengan prinsip-prinsip antara lain :
    Polisi berupaya bersama-sama dengan masyarakat mencari solusi
       atau jalan keluar dalam menyelesaikan berbagi masalah social yang
       terjadi.
    Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan
       masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas.
    Lebih mengutamakan pencegahan gangguan kamtibmas (Crime
       prevention).
    Senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
g. Dengan demikian maka prioritas pemolisian tidak hanya melihat dari sisi
   kepolisian saja melainkan juga melihat harapan dan keinginan
   masyarakat. Dalam memberikan pelayanan keamanan kepada
   masyarakat. Gaya pemolisian yang dilakukan tidak lagi bersifat reaktif
   atau menunggu laporan / pengaduan atau perintah melainkan proaktif dan
   senantiasa menumbuhkan kreativitas dan inovasi-inovasi baru dalam
   menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat.
   Untuk menentukan gaya pemolisian yang terbaik bagi masyarakat tidak
   hanya ditentukan atau diatur dari atas saja (top down) yang diatur secara
   sentralistik atau diseragamkan melainkan tumbuh atau muncul dari tingkat
   bawah yang disesuaikan dengan lingkungan masyarakat atau system
   bottom up (desentralisasi).
h. Perlu diingat oleh para personil Pos Polisi bahwa Fungsi Polisi itu adalah
   untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat terwujud
   dan menjaga agar individu, masyarakat, dan Negara yang merupakan
   unsur-unsur utama dalam proses tidak dirugikan. Sosok polisi yang ideal
   diseluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat.
i. Sedangkan peran sebagai Polisi bukan sebagai alat kekuasaan atau
   pemerintah, tetapi sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat,
   yang merupakan institusi wakil rakyat dalam melaksanakan fungsi
   kepolisian. Oleh sebab itu personil Pos Polisi dalam melaksanakan
   tugasnya hendaknya menggunakan system O2H yaitu senantiasa
   menggunakan otak, otot dan hati nurani, karena yang dihadapi dalam
   tugasnya adalah masyarakat, manusia yang harus dibimbing, dilindungi
   dan dihormati hak-haknya sebagai manusia.
j. Kepada petugas Pos Polisi disamping diberikan tugas-tugas diatas,
   sebaiknya juga diberikan tugas sebagai Penyelidik; Penjagaan dan
   Pengaturan Lalu Lintas; pengadministrasian atau tugas-tugas kantoran;
   Patroli; Melatih dan membina anggota sispamswakarsa (Satpam, anggota
   Pos Kamling, anggota Trantib Linmas, PKS, Pramuka); Memelihara
   ketertiban; mengendalikan massa; pengawasan gedung-gedung tinggi;
   pengawasan pusat perbelanjaan dan pasar; dan tugas-tugas keimigrasian.
      k. Tentunya harapan masyarakat kepada Polisi adalah sosok Polisi yang
         cocok atau sesuai dari masyarakatnya dan hal tersebut tidak dapat
         ditentukan oleh Polisi sendiri. Dapat dikatakan bahwa Polisi adalah
         cerminan dari masyarakatnya, masyarakat yang bobrok jangan berharap
         mempunyai Polisi yang baik.



Ditulis di Polsek Metro Kemayoran, 2003

Sumber : dari berbagai buku….

								
To top