Docstoc

Pos Polisi Sebagai Strategi Pencegahan Kejahatan

Document Sample
Pos Polisi Sebagai Strategi Pencegahan Kejahatan Powered By Docstoc
					POLISI DAN POS POLISI


      D
              alam     masyarakat    yang
              demokrasi   modern,    Polisi
              dipercaya           sebagai
penanggung jawab utama keamanan
masyarakat, hal ini disebabkan Polisi
dianggap pengemban penegak hukum
“jalanan” ( sebagaimana yang diutarakan Prof. Satjipto Rahardjo) dan penegakan
hukum dianggap sebagai solusi utama mengatasi kejahatan.

       Dalam perkembangan selanjutnya masyarakat mulai memahami bahwa
ternyata Polisi tidak dapat diandalkan dalam mengendalikan kejahatan.
Sebagaimana sebuah buku yang ditulis oleh Subhan SD seorang wartawan Kompas
dan Wakil Redaktur Pelaksana harian Warta Kota, dalam bukunya yang berjudul
“Danger Zone”, ia menggambarkan Jakarta sebagai berikut : “Sekarang ini kita ibarat
berjalan di belantara, yang penuh onak dan binatang buas yang menyeringai siap
menerkam. Setiap melangkah mengandung resiko. Apalagi salah melangkah,
resikonya makin besar. Siapa bilang jalanan di Jakarta tidak seperti itu ?” Subhan
menulis secara detail tentang kerawanan kejahatan di setiap titik kota Metropolitan
Jakarta, seakan-akan Polisi sudah dianggap tidak mampu lagi mencegah kejahatan,
sehingga timbulnya fear of crime pada masyarakat ibu kota.

      Para pakar termasuk Polisi sangat menyadari bahwa kejahatan tidak dapat
dicegah semata-mata dengan penegakan hukum. Polisi hanya merupakan bagian
yang tidak efektif bila bekerja sendiri. Selama Polisi dianggap memonopoli upaya
pencegahan kejahatan, maka upaya mencari solusi lain akan terhambat. Dengan
berpura-pura sebagai pemecahan solusi terhadap kejahatan, malahan Polisi menjadi
bagian dari masalah tersebut. Memberikan tanggung jawab pengendalian kejahatan
kepada Polisi sendiri, justru akan membahayakan kebebasan masyarakat itu sendiri.

       Pemikiran ini membawa konsekwensi bahwa Polisi harus merubah cara kerja
mereka. Selama ini Polisi bekerja dengan pola militer yang melihat dirinya sedang
berperang, yang didominasi oleh penggunaan kekerasan atas perintah atasan untuk
dilaksanakan anak buah. Reaksi atas situasi meningkatnya kejahatan biasanya
dilakukan dengan memperketat berbagai ketentuan hukum dan memberikan
kelonggaran kepada Polisi dalam menerapkan tindakan-tindakan keras kepada
orang yang diduga melakukan kejahatan, hal ini kemudian berdampak mengancam
kebebasan masyarakat yang justru harus dilindungi Polisi.

       Pencegahan kejahatan bagaimanapun tetap merupakan bagian tugas polisi
oleh sebab itu disamping terus melaksanakan tugas-tugas tradisional mereka (patroli
dan penegakan hukum) harus dicari kreasi baru sebagai upaya pencegahan
kejahatan yang lebih efektif. Cara kerja lama adalah strategi ditentukan pimpinan
sedangkan eselon bawah sebagai pelaksana rencana yang ditetapkan atasan. Agar
kejahatan dapat dicegah secara efektif, tanggung jawab untuk menganalisa masalah
dan merumuskan rencana kegiatan harus diberikan kepada petugas-petugas
terbawah.

        Kebijakan dalam membentuk dan memberdayakan Pos-Pos Polisi pada
tingkat Polsek harus mendapat dukungan dan pujian. Dengan keberadaan Pos Polisi
yang memadai dengan wilayah hukumnya pada tingkat kelurahan, akan lebih
mendekatkan Polisi dengan masyarakatnnya. Keberadaan Polisi ditengah-tengah
masyarakat akan membuat dampak yang sangat positip terhadap pencegahan
terjadinya kejahatan, hal ini sudah terbukti dalam pelaksanaan pengamanan
PEMILU selama 3 (tiga) kali. Dimana pada H – 3 dan H + 2 selama lebih kurang 6
(enam) hari, Polisi berada di tengah masyarakat secara terus menerus dalam
mempersiapkan – melaksanakan – konsolidasi pengamanan PEMILU, dimana
masyarakat sendiri yang aktif melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan
PEMILU, yang hasilnya selama kurun waktu tersebut tidak terjadi tindak kejahatan,
yang ada hanya terjadi pelanggaran atau kejahatan terhadap UU Pemilu.

PEMBERDAYAAN POS POLISI

       Satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya kejahatan adalah dengan
menugaskan anggota-anggota Polisi dalam jumlah besar. Penugasan anggota ini
harus dilakukan secara luas dalam berbagai lingkungan warga setempat.
Pencegahan kejahatan tidak dapat diserahkan kepada petugas patroli dan reserse
saja. Dengan demikian harus diciptakan struktur dan satuan fungsi yang diisi dengan
                        personil yang cukup untuk melaksanakan tugas
                        pencegahan kejahatan yaitu dibawah Pos Polisi.

                                 Pos Polisi harus terdiri dari anggota-anggota Polisi
                         yang berpengalaman, bijaksana dan dipilih secara hati-hati
                         yang diberi tanggung jawab melaksanakan pemolisian
                         untuk suatu wilayah kecil secara terbatas seperti pada
                         tingkat RW atau Kelurahan. Mereka harus mampu
                         mempertimbangkan segala aspek keamanan dan
                         ketertiban wilayahnya serta menentukan langkah-langkah
                         perbaikan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan
                         penegakan hukum lainnya, kegiatan instansi-instansi lain
                         dan terutama peran serta warga masyarakat setempat.

        Wilayah Pos Polisi harus dibatasi agar satu atau dua orang anggota Pos
Polisi dapat terus menerus berkonsultasi dengan warga dan lembaga-lembaga yang
ada tentang masalah kriminalitas dan ketidak tertiban yang ada. Anggota Pos Polisi
oleh warga setempat harus diakui sebagai “ Our Police Officer”.

      Postur dan perilaku seorang anggota Pos Polisi harus mempunyai kesadaran
dan bertindak sebagaimana tersebut dibawah ini :
      • Proaktif untuk mencegah terjadinya kejahatan

      • Bertempat tinggal dalam lingkungan masyarakatnya secara permanent.

      • Anggota tersebut diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan-
        keputusan, secara kreatif bersama warga masyarakat mengidentifikasi
        masalah yang dihadapi dalam memutuskan solusi (Problem – Solving)

      • Fokus pada masalah-masalah khusus masyarakat tersebut.

      • Penekanan pada inisiatif, kemitraan masyarakat, pendekatan kreatif dan
        inovatif.

      • Mendorong dan memberdayakan serta bekerja sama dengan masyarakat
        memahami dan mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat.

       Pos Polisi harus mampu mendirikan lembaga pencegahan kejahatan untuk
wilayah kerjanya. Karena pengorganisasian Pos Polisi yang meliputi wilayah yang
kecil dalam jumlah yang banyak, maka satuan Pos Polisi akan merupakan suatu
kecabangan terbesar dalam organisasi Polisi. Fungsi utama Pos Polisi adalah
menganalisa berbagai masalah keamanan dan ketertiban di wilayahnya, melakukan
upaya-upaya pembenahan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi situasi
yang harus ditangani secara represif / penegakan hukum.

        Pos Polisi harus dilihat sebagai bagian dari warga setempat dan bukan
sebagai Polisi yang dipanggil untuk menangani situasi darurat. Tugas Pos Polisi
justru untuk membuat warga tidak memerlukan bantuan petugas Polisi dari luar. Pos
Polisi harus dilihat sebagai dokter umum dalam pemolisian. Pos Polisi
berkonsentrasi melakukan konsultasi dengan
warga yang menghadapi masalah dan membantu
warga setelah kejahatan ditangani. Pos Polisi
seharusnya tinggal dan berkantor di wilayah yang
menjadi tanggung jawabnya sehingga warga
dapat menemuinya dengan mudah.

        Mengingat tugas Pos Polisi yang sangat
berbeda dengan tugas-tugas Polisi pada
umumnya maka penilaian keberhasilannya harus
berbeda dengan anggota Polisi lainnya. Pos Polisi
harus dinilai atas dasar pengetahuannya tentang masalah keamanan wilayahnya
dan kemampuannya menyusun rencana untuk mengatasi berbagai masalah
keamanan dan ketidak tertiban di wilayahnya. Secara lebih konkrit Pos Polisi dapat
dinilai berdasar jumlah masalah yang diselesaikan dengan memuaskan masyarakat
dan berkurangnya laporan masyarakat kepada Polisi tentang keamanan dan
kejahatan di wilayahnya.
      Kendala yang mungkin timbul dan harus diperhatikan dalam tugas
pelaksanaan personil Pos Polisi :

     a. Setiap anggota Pos Polisi secara berkala melakukan kunjungan ke rumah
        warga atau menyapa seseorang yang dijumpainya di jalan. Budaya
        seperti ini belum tertanam di dalam diri setiap anggota Polri, sebaliknya
        mereka cenderung lebih senang duduk di pos daripada aktif berkeliling
        untuk berinteraksi dengan masyarakat. Disisi lain masyarkat Indonesia
        pada umumnya nyaris selalu menghindar dari penyelesaian masalah
        apapun yang melibatkan aparat kepolisian. Birokrasi pelayanan di
        kepolisian yang sedemikian panjang dan memerlukan waktu lama
        seringkali membuat masyarakat tidak sabar dalam berurusan dengan
        kepolisian. Oleh sebab itu penyelesaian persoalan secara sendiri-sendiri
        oleh masyarakat dipandang sebagai langkah lebih nyaman dan aman.

     b. Jumlah personil Polri relative minim bila dibandingkan dengan ratio jumlah
        penduduk Indonesia. Ratio yang mendekati ideal menurut PBB 1 : 300,
        sedangkan di beberapa wilayah 1 : 1500 dan ini pun menimbulkan
        beberapa pertanyaan bila dibayangkan berapa personil Polisi yang
        bertugas mengamankan Obyek Vital; Pam VVIP/VIP; sakit; desersi atau
        adanya pembagian Shift dalam penugasan, yang kebanyakan pembagian
        tugas dibagi dalam 3 shift artinya apabila di sebuah Polsek mempunyai
        kekuatan personil 120 orang, setiap hari dibagi 3 shift, berarti setiap
        harinya polisi yang bertugas atau berdinas sebanyak 40 personil saja,
        berarti perbandingan jumlah Polisi dengan masyarakat 1 : 4500 ( ! ).

     c. Sarana dan prasarana yang dimiliki Polri jauh dari memadai seperti alat
        transportasi dan telekomunikasi serta alat utama dan alat khusus lainnya.
        Kecepatan Polisi merespon bantuan kepollisian untuk masyarakat masih
        dirasakan terlampau lama, dan ketika sampai di TKP, sarana untuk
        membantu masyarakat yang memerlukan pertolongan belum ada,
        sehingga harus menunggu kembali. Hal ini tentunya tidak boleh terjadi
        apabila Polri memiliki sarana dan prasarana yang mendekati kebutuhan
        saja.

     d. Belum tersediannya mekanisme koordinasi yang jelas dengan para pihak
        yang berkompeten terhadap kebutuhan Kamtibmas, seperti Pemerintah
        Daerah setempat dengan Polisi; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
        dengan Polisi. Padahal di Negara-negara maju kebutuhan untuk
        Kamtibmas keseluruhannya dicukupi oleh pihak Pemda atas seijin dan
        usulan parlemennya, karena keberhasilan seorang Kepala Daerah adalah
        menciptakan rasa aman dan tentram pada wargannya.
KONSEKWENSI PEMBENTUKAN POS POLISI

       Untuk menjamin kualitas dan kuantitas Pos Polisi yang baik demi terwujudnya
Strategi Pencegahan Kejahatan maka diperlukan konsekwensi sebagaimana
tersebut dibawah ini :

      • Melakukan Pemberdayaan Struktur Organisasi : Pembentukan struktur baru
        yaitu pemberdayaan Pos Polisi yang melayani kelompok-kelompok
        masyarakat.

      • Melaksanakan Pelatihan dan pendidikan : Anggota-anggota Pos Polisi perlu
        mendapat pelatihan dan pendidikan baru. Kemampuan identifikasi masalah
        dan problem solving serta berbagai pengetahuan lain.

      • Menyediakan Logistik dan peralatan : Perkantoran, perumahan maupun
       berbagai peralatan seperti kendaraan, alat komunikasi, alat kantor dan
       berbagai sarana lain.

      • Menambah jumlah Personil : Jumlah personil memerlukan penambahan
       yang cukup besar yang memiliki kemampuan sebagai komunikator,
       negoisator, penyelidik, motivator, mediator dan pelayan yang baik.

      • Membuat Anggaran tambahan atau khusus : Biaya operasional untuk
       mendukung kegiatan-kegiatan Pos Polisi didapat dari dinas maupun
       masyarakat atau pun Pemerintahan Daerah.

      • Perubahan gaya manajemen dan kepemimpinan untuk memberikan
       dukungan bagi petugas-petugas Pos Polisi untuk dapat melakukan tugasnya
       secara mandiri bersama masyarakat.

STRATEGI PENCEGAHAN KEJAHATAN

       Keberadaan Pos Polisi ditengah-tengah masyarakat dapat dijadikan sebagai
Strategi Pencegahan Kejahatan. Sebagaimana yang dituliskan oleh John Graham
dalam bukunya yang berjudul Crime Prevention Strategis in Europe and North
America menjelaskan mengenai strategi pencegahan kejahatan sebagai : “Sesuatu
usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk
memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui
pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pun melalui
usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat
menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum lainnya”. Untuk itu Strategi
Pencegahan Kejahatan dalam masyarakat harus lebih mengharuskan kepedulian
dan tingkat pro aktif pihak kepolisian yang lebih besar, yang mana pihak kepolisian
telah mempunyai nilai keprofesionalan dalam melakukan pencegahan kejahatan.

       Strategi Pencegahan Kejahatan dapat dibagi dalam kategori tindakan strategi
tidak langsung dan tindakan strategi langsung. Adapun kategori tindakan strategi
tidak langsung lebih mengedepankan tindakan pre emtif dari pihak anggota Pos
Polisi sebagamana penjabaran dibawah ini :

      a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat

             Aplikasi strategi pencegahan kejahatan tidak langsung, perlunya
        dilakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
        di wilayah hukum Pos Polisi. Titik yang menjadi obyek pembinaan adalah
        pada rumah tangga-rumah tangga. Diharapkan Polisi dapat melakukan
        kunjungan secara rutin ke rumah tangga-rumah tangga yang menjadi
        wilayah tugasnya. Polisi dapat memberikan pengarahan terutama kepada
        generasi muda atau remaja tentang bahaya mengkonsumsi minuman
        keras, Narkotika, membawa senjata tajam dsb. Para Pemuda dan Remaja
        diajak untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan mengutamakan
        belajar, bersekolah dan berkarya untuk kepentingan keluargannya.

     b. Menyediakan pendidikan yang baik

            Suatu strategi tidak langsung yang lain, untuk pencegahan kejahatan
        dengan berupaya untuk menjamin kesejahteraan dan pendidikan yang
        benar bagi anak-anak murid di sekolah-sekolah wilayah hukum Pos Polisi.
        Anggota Pos Polisi diwajibkan untuk mendatangi sekolah-sekolah di
        wilayah hukumnya, kemudian melakukan
        pembinaan Patroli Keamanan Sekolah
        (PKS), Pramuka saka Bhayangkara, Polisi
        Sahabat Anak dan sebagainnya, kalau
        belum terbentuk agar berupaya bekerjasama
        dengan pihak sekolah untuk membentuk
        organisasi-organisasi yang menjurus kearah
        pembinaan      kesadaran      hukum     dan
        pencegahan kejahatan.

            Anggota Pos Polisi pun sesuai wilayahnnya secara pro aktif mengisi
        dan mengamankan kegiatan belajar mengajar di sekolah atau pun kegiatan
        ekstra kurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah. Setiap hari Senin pada
        awal atau akhir bulan dapat bertindak sebagai Pembina Upacara, dalam
        Upacara Penaikan Bendera Sang Merah Putih, dan pada kesempatan
        tersebut dihadapan murid-murid sekolah memberikan arahan tentang
        pencegahan kejahatan ataupun mengajak anak-anak untuk mematuhi
        hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini.

     c. Menyediakan kegiatan mengisi waktu senggang yang konstruktif

            Perlunya upaya menyediakan kegiatan mengisi waktu senggang yang
        konstruktif bagi remaja, sebagai suatu strategi pencegahan kejahatan.
        Waktu senggang dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dibandingkan
  dengan masyarakat dunia lainnya. Alasan tidak ada kerjaan akhirnya
  menjadi kebiasaan jelek dalam masyarakat Indonesia untuk menjadi alasan
  kemalasan.

      Untuk itu diharapkan kepada anggota Pos Polisi lebih pro aktif melihat
  kebiasaan ini dengan memberdayakan pengisian waktu senggang
  masyarakat di wilayah hukumnya. Kegiatan-kegiatan yang dapat
  diaplikasikan seperti :

     Mengajak anak-anak remaja untuk mengikuti pengajian ataupun
      kegiatan remaja masjid bagi yang memeluk agama Islam, sedangkan
      bagi agama lainnya dapat disesuaikan dengan agamanya masing-
      masing.
     Bekerjasama dengan ibu-ibu penggerak PKK ataupun dengan
      perusahaan home industri untuk membina ibu-ibu menjadi tenaga yang
      produktif.
     Memberdayakan pemuda atau bapak-bapaknya menjadi sukarelawan
      membantu kegiatan kepolisian seperti menjadi supeltas, banpol atau
      pun bantuan komunikasi lainnya. Kepada mereka diajak untuk berlatih
      dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam rangka pencegahan
      kejahatan.

d. Menyediakan kesempatan kerja

      Relevansi antara pengangguran dengan kejahatan sangat mendukung,
  kebanyakan para penjahat adalah pengangguran, walaupun yang kerja
  juga banyak yang menjadi penjahat, namun lebih banyak pelaku kejahatan
  yang ditangkap Polisi adalah pengangguran atau tidak punya kerjaan yang
  bahasa lainnya Tuna Karya.

       Kota Metropolitan semacam Jakarta sebagaimana kota Metropolitan
  lainnya di belahan dunia lain memiliki masyarakat Tuna Karya yang cukup
  banyak, hampir sepanjang jalan di ibu kota kita melihat para pengemis,
  pengamen, dan gelandangan yang memenuhi simpang-simpang jalan.
  Kadangkala jika sudah kepepet mereka berubah menjadi penjahat,
  melakukan pemerasan; pencurian atau mengutil di swalayan-swalayan.

      Anggota Pos Polisi yang memiliki masyarakat semacam ini
  berkewajiban mencoba menyediakan kesempatan kerja bagi mereka.
  Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan
  pengusaha yang mau dan mampu membantu. Sebagai contoh mereka
  menyediakan barang-barang untuk dijual disimpang-simpang jalan; atau
  menyewakan ojek atau kegiatan lainnya seperti menjadi buruh bangunan
  dan sebagainya. Anggota Pos Polisi dapat pro aktif mendatangi tempat-
  tempat yang sedang membangun, meminta kepada perusahaannya untuk
  memberikan kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
      Sedangkan kategori Strategi langsung lebih kearah tindakan Preventip
Kepolisian dan tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Pos Polisi,
sebagaimana dibawah ini :

     a. Penyelesaian masalah

            Apakah memang benar, penyelesaian masalah adalah merupakan
        suatu strategi pencegahan kejahatan ? Penyelesaian masalah adalah
        suatu bentuk pelayanan Polisi terhadap masyarakatnya secara langsung.

            Pelayanan-pelayanan yang dapat diberikan dalam penyelesaian
        masalah meliputi suatu ruang lingkup yang luas. Pelayanan tersebut dapat
        berbentuk sebagai berikut :

               Kunjungan atau sambang tatap
                muka dengan masyarakat yang
                bersengketa,
               Memberikan saran dan nasehat
                melalui       telepon      dengan
                masyarakat        yang     memiliki
                permasalahan hukum atau sosial;
               Membawa penderita kecanduan
                narkoba ke panti rehabilitasi;
               Mengantar masyarakat ke kantor Polisi yang memerlukan
                pelayanan Polisi atau pun yang bermasalah dengan hukum;
               Mengundang pihak yang bersengketa ke Pos untuk diberikan
                pandangan-pandangan berdasarkan hukum atau adat;
               Apabila tidak mengerti dalam melakukan penyelesaian dapat
                mengundang juga LSM-LSM atau pun organisasi instansi yang
                berkompeten seperti soal pajak; asuransi; jaminan sosial; ketenaga
                kerjaan; imigrasi dsb.

           Bayangkan apabila masalah-masalah dalam masyarakat tersebut tidak
        dapat diselesaikan, maka akan timbul gejolak-gejolak sosial atau pun
        hukum yang dapat pecah menjadi sebuah kejahatan, seperti main hakim
        sendiri; penyuapan; penyalah gunaan wewenang; peredaran narkoba dsb.



     b. Mengurangi kesempatan

            Dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan secara langsung,
        masyarakat dapat memanfaatkan tehnik-tehnik arsitektur yang bernuansa
        system keamanan dalam membangun komplek perumahan, komplek
        pertokoan atau pun kawasan Industri. Tehnik-tehnik arsitektur yang
        menekankan pada system keamanan dalam mencegah terjadinya niat
   jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang berniat jahat, haruslah dimiliki
   oleh setiap anggota Pos Polisi.

      Anggota Pos Polisi dapat menjadi konsultan keamanan dan
   memberikan nasehat dan masukan terhadap desain sebuah komplek
   pemukiman atau pun perkantoran, seperti :

         Pemikiran tentang pengamanan fisik terhadap bahaya ancaman
          kejahatan;
         Pemasangan alarm yang berhubungan langsung dengan Pos Polisi
          terdekat;
         Pemasangan alat komunikasi antara komplek pemukiman/
          perkantoran dengan Pos Polisi terdekat;
         Pemasangan Patrol Watch atau Patrol Box dimana para petugas
          Polisi yang berpatroli melakukan cek point pada Satuan
          Pengamanan pemukiman saat mereka berpatroli;
         Menyarankan pintu masuk dan keluar Komplek satu pintu dengan
          system stiker ataupun kartu;
         Menyarankan pemasangan pagar dan portal pada rumah-rumah
          yang belum memiliki system pengamanan yang baik;
         Membina para tukang parkir untuk memanfaatkan system kartu dan
          lebih bertanggung jawab terhadap kendaraan yang diawasinya;

c. Melaksanakan Patroli bersama

        Di beberapa Negara, kegiatan Patroli yang melibatkan masyarakat
   dan Polisi dalam bentuk perondaan sedang dikembangkan. Sebagaimana
   dinyatakan oleh G. Richards bahwa : “Prevention and detection of crime
   are basic function of the Police and successful prevention and detection of
   crime depend most on a productive relationship between the community
   and the Police”.
        Strategi Pencegahan Kejahatan yang paling efektif adalah
   kebersamaan masyarakat dengan Polisi bahu membahu melakukan
   pencegahan kejahatan sekecil apapun ditengah masyarakat. Keberhasilan
   tugas Polisi di seluruh dunia sangat tergantung pada hubungan yang
   positip dan kebersamaan antara
   masyarakat dengan Polisinya.
        Kegiatan patroli bersama dapat
   dilakukan dengan melaksanakan
   pengawasan pada daerah setempat
   yang dianggap rawan kejahatan.
   Dengan metode Sistem Keamanan
   Lingkungan       (Siskamling)    yang
  bermutu dan bersama, maka akan tercapai :
       Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang masalah kejahatan;
       Mendidik masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang lebih
        efektif untuk mengamankan rumah dan kendaraannya;
       Mendorong masyarakat untuk segera melaporkan kepada Polisi
        apabila melihat kejadian-kejadian yang mencurigakan;
       Meningkatkan hubungan antara Polisi dengan masyarakatnya
        semakin tambah mesra.

      Untuk itu anggota-anggota masyarakat perlu dimobilisasi untuk turut
  serta di dalam perondaan atau patroli dalam rangka kegiatan Pencegahan
  kejahatan, pembinaan tata cara Patroli yang benar hendaknya ditularkan
  kepada masyarakat baik bertugas sebagai anggota Pos Kamling atau pun
  Satuan Pengamanan di pemukiman.

d. Kampanye Publikasi

       Pemanfaatan kampanye-kampanye publikasi dengan bermacam cara
  harus dilaksanakan oleh anggota Pos Polisi. Sebagaimana metode
  merebut pasar dalam tehnik berdagang, para pengusaha dan perusahaan
  memasang iklan-iklan untuk mempromosikan produknya di semua media
  seperti Stasiun Televisi, Koran, majalah, stasiun Radio sampai pada iklan
  reklame di jalan-jalan dan terakhir inovasi kendaraan iklan berjalan.

      Anggota Pos Polisi dalam rangka merebut kepercayaan masyarakat
  dan mengajak masyarakat untuk melakukan pencegahan kejahatan sudah
  barang tentu harus menyampaikan pesan-pesan “iklan” Kamtibmasnya
                              dengan cara mendekati para pengusaha
                              tersebut. Ada beberapa cara yang mungkin
                              dapat dilakukan yaitu :

                                                   Seringnya melakukan
                                 atau menghadiri pertemuan-pertemuan
                                 dengan masyarakat setempat;
                                                   Bekerjasama dengan
                                 perusahaan atau pengusaha setempat
          menerbitkan Buletin atau pun Tabloid tentang tindakan-tindakan
          kejahatan; informasi tugas-tugas Polisi; menjelaskan peranan
          Polisi; kejahatan-kejahatan yang terjadi; ketentuan perundang-
          undangan yang berlaku dan sebagai kompensasinya perusahaan
          berhak memasang iklan pesan sponsor.
         Membuat pamplet-pamflet atau brosur-brosur Daftar Pencarian
          Orang (DPO) dan Daftar Pencarian Barang (DPB); nomor-nomor
          telepon darurat atau emergency bantuan kepolisian apabila
          mempunyai informasi atau pun memerlukan pelayanan bantuan
       kepolisian; cara-cara mengatasi atau mengantisipasi kejahatan;
       kewajiban untuk menghindari kejahatan atau melakukan
       pencegahan kejahatan, dengan melibatkan beberapa sponsor.
       Pamplet-pamflet atau brosur-brosur tersebut dibagikan dan
       ditempel di tempat-tempat umum atau area public, seperti Rumah
       Makan; Pertokoan; Pemukiman; perkantoran; sekolah; pusat
       perbelanjaan dsb.

e. Pembentukan jaringan informasi

        Pembentukan Dewan Kemitraan Pos Polisi di setiap Pos Polisi,
   menjadi satu tolak ukur untuk membentuk badan atau perkumpulan
   pencegahan kejahatan yang lebih bervariasi di wilayah hukum Pos
   Polisi itu sendiri.

        Anggota Pos Polisi juga harus memiliki inovasi dan kreasi dalam
   rangka membentuk jaringan informasi pencegahan kejahatan.
   Kumpulan-kumpulan masyarakat yang berbentuk informal dapat
   diberdayakan menjadi jaringan informasi pencegahan kejahatan, seperti
   para pengojek; supir bajaj; para pedagang asongan; para pedagang
   kios-kios jalanan; para pemulung dan sebagainya. Dengan melakukan
   pembinaan dan menyatu dengan penuh rasa kebersamaan dengan
   mereka maka Polisi akan mendapatkan bantuan paling tidak informasi
   yang dapat dikembangkan menjadi satu aksi untuk melakukan
   pencegahan kejahatan.

        Di beberapa Negara maju pembentukan asosiasi pencegahan
   kejahatan (Crime Prevention) telah ada, mereka terdiri dari masyarakat
   yang berpikiran maju dan memiliki kesadaran tentang pentingnya rasa
   aman itu. Fungsi utama dari asosiasi ini adalah memelihara hubungan
   dengan Polisi, untuk mengorganisasikan kampanye-kampanye dalam
   pencegahan kejahatan dan memberi saran kepada para pejabat
   mengenai strategi-strategi pencegahan
   kejahatan.

        Sedangkan di beberapa Negara lain
   mempunyai asosiasi dengan fungsi
   utama penyelesaian perselisihan, yang
   mana anggotanya terdiri dari para
   sesepuh dan bekerja bersama Polisi
   untuk      memecahkan          berbagai
   permasalahan yang harus dapat diterima
   oleh masyarakat secara keseluruhan.
                Mereka juga bersama Polisi secara sukarelawan sering melakukan
           patroli dan mendorong tugas-tugas Polisi dan hubungan baik antara
           Polisi dan masyarakat.

KESIMPULAN

      Untuk itu dengan kebijakan pemberdayaaan Pos Polisi, dituntut kepada para
personil Pos Polisi agar lebih bersikap pro aktif mengajak masyarakatnya untuk
melakukan pencegahan kejahatan, dengan mengingat dan menyadarkan bahwa :

      a. Keberhasilan pencegahan dan penanggulangan ancaman gangguan
         kamtibmas tidaklah cukup hanya ditentukan oleh upaya penegakan hukum
         semata-mata, oleh karena itu keberadaan Pos Polisi ditengah-tengah
         masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengeliminir serta memacu
         masyarakat agar mampu melaksanakan Siskamswakarsa secara mandiri.
      b. Untuk mencapai harapan tersebut Polri berupaya menciptakan kondisi
         masyarakat yang “Sadar kamtibmas”, peranan Pos Polisi dalam
         merekayasa pranata-pranata social yang hidup dalam masyarakat perlu
         diaktualisasikan agar masyarakat sendiri mempunyai daya tangkal, daya
         cegah dan partisipasi terhadap diri dan lingkungannya terhadap setiap
         ancaman kamtibmas yang diwujudkan dalam bentuk Infrastruktur
         Penanggulangan Kriminalitas.
      c. Bertitik tolak dari latar belakang diatas perlu diadakan suatu penelitian
         lapangan untuk menguji dan mengetahui sejauh mana keberadaan Pos
         Polisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta mempu merekayasa
         pranata-pranata social untuk mewujudkan masyarakat yang “Sadar
         Kamtibmas” secara mandiri.
      d. Sebenarnya inti dari strategi pencegahan kejahatan adalah menciptakan
         rasa aman dan tentram dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat
         menjalankan kehidupannya dengan lebih produktif dan sejahtera. Tanpa
         adanya keamanan dalam kehidupan masyarakat omong kosong
         kesejahteraan dan produktivitas masyarakat dapat terwujud.
      e. Tetapi untuk mewujudkan rasa aman itu mustahil dapat dilakukan oleh
         Polisi saja dan mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara bertindak Polisi
         yang konvensional yang melibatkan birokrasi yang rumit dengan melalui
         perintah-perintah yang terpusat tanpa memperhatikan kondisi setempat
         yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lain.
      f. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah
         menuju polisi yang demokratis melalui Pemolisian Komunitas yang
         dilakukan oleh anggota Pos Polisi, dengan prinsip-prinsip antara lain :
          Polisi berupaya bersama-sama dengan masyarakat mencari solusi
             atau jalan keluar dalam menyelesaikan berbagi masalah social yang
             terjadi.
          Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan
             masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas.
            Lebih mengutamakan pencegahan gangguan kamtibmas (Crime
             prevention).
          Senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
      g. Dengan demikian maka prioritas pemolisian tidak hanya melihat dari sisi
         kepolisian saja melainkan juga melihat harapan dan keinginan
         masyarakat. Dalam memberikan pelayanan keamanan kepada
         masyarakat. Gaya pemolisian yang dilakukan tidak lagi bersifat reaktif
         atau menunggu laporan / pengaduan atau perintah melainkan proaktif dan
         senantiasa menumbuhkan kreativitas dan inovasi-inovasi baru dalam
         menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat.
         Untuk menentukan gaya pemolisian yang terbaik bagi masyarakat tidak
         hanya ditentukan atau diatur dari atas saja (top down) yang diatur secara
         sentralistik atau diseragamkan melainkan tumbuh atau muncul dari tingkat
         bawah yang disesuaikan dengan lingkungan masyarakat atau system
         bottom up (desentralisasi).
      h. Perlu diingat oleh para personil Pos Polisi bahwa Fungsi Polisi itu adalah
         untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat terwujud
         dan menjaga agar individu, masyarakat, dan Negara yang merupakan
         unsur-unsur utama dalam proses tidak dirugikan. Sosok polisi yang ideal
         diseluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat.
      i. Sedangkan peran sebagai Polisi bukan sebagai alat kekuasaan atau
         pemerintah, tetapi sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat,
         yang merupakan institusi wakil rakyat dalam melaksanakan fungsi
         kepolisian. Oleh sebab itu personil Pos Polisi dalam melaksanakan
         tugasnya hendaknya menggunakan system O2H yaitu senantiasa
         menggunakan otak, otot dan hati nurani, karena yang dihadapi dalam
         tugasnya adalah masyarakat, manusia yang harus dibimbing, dilindungi
         dan dihormati hak-haknya sebagai manusia.
      j. Kepada petugas Pos Polisi disamping diberikan tugas-tugas diatas,
         sebaiknya juga diberikan tugas sebagai Penyelidik; Penjagaan dan
         Pengaturan Lalu Lintas; pengadministrasian atau tugas-tugas kantoran;
         Patroli; Melatih dan membina anggota sispamswakarsa (Satpam, anggota
         Pos Kamling, anggota Trantib Linmas, PKS, Pramuka); Memelihara
         ketertiban; mengendalikan massa; pengawasan gedung-gedung tinggi;
         pengawasan pusat perbelanjaan dan pasar; dan tugas-tugas keimigrasian.
      k. Tentunya harapan masyarakat kepada Polisi adalah sosok Polisi yang
         cocok atau sesuai dari masyarakatnya dan hal tersebut tidak dapat
         ditentukan oleh Polisi sendiri. Dapat dikatakan bahwa Polisi adalah
         cerminan dari masyarakatnya, masyarakat yang bobrok jangan berharap
         mempunyai Polisi yang baik.



Ditulis di Polsek Metro Kemayoran, 2003

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:7/2/2013
language:Unknown
pages:13