Pengantar perpajakan by indra.iskandarsyah

VIEWS: 0 PAGES: 25

More Info
									A. Pengantar
……………..
B. Tujuan Intruksional Umum
          Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah mahasiswa
   kedinasan di bawah naungan Kementrian Keuangan yang nantinya
   lulusannya akan ditempatkan di Kementrian Keuangan maupun instansi
   pemerintah lainnya. Ketika menimba ilmu di STAN, mahasiswa diharapkan
   dapat fokus dalam menekuni pendidikannya karena pada masa yang akan
   datang mahasiswa akan ikut berperan sebagai bagian dari pejabat pengambil
   keputusan dan pembuat kebijakan di Departemen Keuangan. Oleh karena
   itu para mahasiswa sudah seharusnya:
     a.   Memahami masalah pengantar perpajakan sebagai dasar untuk
          mempelajari mata kuliah perpajakan lebih jauh;
     b. Memahami ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar pemungutan
          pajak;
     c.   Memahami alasan-alasan mengapa harus ada pemungutan pajak
          dalam kehidupan bernegara;
     d. Mengetahui peran dan fungsi pajak dalam pembangunan; dan
          tentunya
     e.   Mengetahui sejarah pengenaan pajak di Indonesia.


C. Tujuan Intruksional Khusus
          Setelah mempelajari mata kuliah Pengantar Perpajakan, para
   mahasiswa diharapkan mampu:
     a.   Berperan aktif maupun pasif dalam pengembangan ilmu perpajakan;
     b. Menganalisis secara benar dan rasional permasalahan di bidang
          perpajakan; dan
     c.   Dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatnya demi kemaslahatan
          keuangan negara.

                              1
2
  I. KEGIATAN BELAJAR 1

                     SEJARAH PEMUNGUTAN PAJAK


1) Uraian dan Contoh


   A. Terbentuknya Negara


   B. Sejarah Perpajakan
            Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-
      cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang
      harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau
      penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa
      berbentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti
      pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu
      digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan
      tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena
      memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada
      tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status
      sosialnya dibandingkan rakyat.
            Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi
      hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan
      rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan
      untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara
      jalan, pembangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta
      kepentingan umum lainnya.
            Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian)
      yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang
      kemudian dibuat suatu     aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang


                                       3
memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk
memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat
aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga
hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri.
       Di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda ternyata telah diberlakukan
cukup banyak undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak,
yaitu sebagai berikut:
  a.     Ordonansi Pajak Rumah Tangga;
  b.     Aturan Bea Meterai;
  c.     Ordonansi Bea Balik Nama;
  d.     Ordonansi Pajak Kekayaan;
  e.     Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor;
  f.     Ordonansi Pajak Upah;
  g.     Ordonansi Pajak Potong;
  h.     Ordonansi Pajak Pendapatan;
  i.     Undang-undang Pajak Radio;
  j.     Undang-undang Pajak Pembangunan I;
  k.     Undang-undang Pajak Peredaran.
Kemudian diundangkan lagi beberapa undang-undang, antara lain:
  a. UU Pajak Penjualan Tahun 1951 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun
       1968;
  b. UU No. 21 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen yang diubah dengan
       Undang-undang No. 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen,
       dan Royalti;
  c. UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat
       Paksa;
  d. UU No. 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing;
  e. UU No. 8 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan PPd, PKK, dan PPs
       atau Tata Cara MPS-MPO.


                                 4
     Terlalu banyaknya undang-undang yang dikeluarkan mengakibatkan
masyrakat mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Selain itu, beberapa
undang-undang di atas ternyata dalam perkembangannya tidak memenuhi rasa
keadilan, dan masih memuat unsur-unsur kolonial.
     Pada tahun 1983, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan
Rakyat sepakat melakukan reformasi undang-undang perpajakan yang ada
dengan mencabut semua undang-undang yang ada dan mengundangkan 5
(lima) paket undang-undang perpajakan yang sifatnya lebih mudah dipelajari
dan dipraktikkan serta tidak menimbulkan duplikasi dalam hal pemungutan
pajak dan unsur keadilan menjadi lebih diutamakan, bahkan sistem perpajakan
yang semula official assessment diubah menjadi self assessment. Kelima
undang-undang tersebut adalah:
  a. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
     Perpajakan (KUP);
  b. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
  c. UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM;
  d. UU No. 12 Tahun1985 tentang PBB (masih menggunakan official
     assessment);
  e. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM).


     Pada tahun 1994, empat dari kelima undang-undang di atas kemudian
mengalami perubahan dengan mengubah beberapa pasal yang dipandang perlu
dengan undang-undang, yaitu:
  a. UU No.6 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994;
  b. UU No. 7 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994;
  c. UU No. 8 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994;
  d. UU No. 12 Tahun 1985 diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994;




                               5
         Kemudian pada tahun 1997 pemerintah membuat beberapa undang-
undang yang berkaitan dengan masalah perpajakan untuk mendukung undang-
undang yang sudah ada, yaitu:
  a. UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian dan Sengketa Pajak;
  b. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  c. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
  d. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  e. UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
         Bangunan.


         Adanya perkembangan ekonomi dan masyarakat yang terus menerus dan
untuk memberikan rasa keadilan dan pelayanan kepada Wajib Pajak, maka
pada tahun 2000 pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan,
yaitu:
  a. UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP;
  b. UU No. 17 Tahun 2000 tentang PPh;
  c. UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM;
  d. UU No. 19 Tahun 2000 tentang PPSP;
  e. UU No. 21 Tahun 2000 tentang BPHTB;
  f. UU No. 34 Tahun 2000 tentang PDRD; serta
  g. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif
         Bea Meterai.


         Kemudian pada tahun 2002, dengan menimbang bahwa Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang
berpuncak di Mahkamah Agung maka dibentuklah suatu Pengadilan Pajak
dengan UU No. 14 Tahun 2002 sebagai pengganti UU No. 17 Tahun 1997.
         Perubahan terakhir undang-undang perpajakan baru-baru ini dilakukan
sejak tahun 2007 yang menghasilkan UU KUP No. 28 Tahun 2007 yang berlaku


                                6
   mulai tahun 2008 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai tahun
   2009. Namun, dilatarbelakangi adanya sunset policy beberapa waktu lalu, maka
   UU KUP diperbaharui lagi dengan adanya UU No. 16 Tahun 2009 sebagai
   penetapan Perpu No. 5 Tahun 2008 yang hanya mengubah satu bunyi
   ketentuan Pasal 37A ayat (1) UU KUP No. 28 Tahun 2007.UU PPN/PPNBM No.
   42 tahun 2009 yg berlaku I April 2010.




C. Pengertian Pajak dan Retribusi


   1. Pengertian Pajak
             Negara    dalam    menyelenggarakan    pemerintahan    mempunyai
       kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang
       kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya.
       Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan di dalam
       Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi “melindungi
       segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta
       untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
       dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.”
       Negara memerlukan dana untuk mewujudkan tujuan tersebut, sehingga
       diperlukan dana yang tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui
       pemungutan pajak.
             Kemudian dalam Pasal 23A UUD 1945 hasil amandemen disebutkan
       bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan
       Negara diatur dengan undang-undang. Dengan kata lain, pajak harus
       berlandaskan undang-undang, berarti pemungutan pajak tersebut telah
       mendapat persetujuan dari rakyat melalui perwakilannya di DPR yang biasa


                                  7
disebut “berdasarkan yuridis”. Asas ini telah memberikan jaminan hukum
yang tegas akan hak Negara dalam memungut pajak.
      Dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa
pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi
mengenai “pajak” ini baru diatur dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007. Dalam
UU KUP sebelumnya, tidak pernah diterangkan secara lugas mengenai
pengertian “pajak” sebagai kontribusi wajib kepada Negara.
Ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak tersebut, yaitu:
 a.   Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
 b. Sifatnya dapat dipaksakan;
 c.   Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan
      oleh pembayar pajak;
 d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat
      maupun daerah;
 e.   Pajak   digunakan    untuk   membiayai    pengeluaran-pengeluaran
      pemerintah bagi kepentingan masyrakat umum.
      Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan
dimana uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada
rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah. Supaya ada kepastian dalam proses pengumpulannya dan
berjalannya   pembangunan      secara   berkesinambungan,    maka     sifat
pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujuinya dalam
bentuk undang-undang. Unsur pemaksaan di sini berarti apabila Wajib
Pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya
paksa dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar Wajib Pajak mau
melunasi utang pajaknya.


                           8
         Pertanyaannya    adalah   mengapa    swasta   tidak     diperbolehkan
   melakukan pemungutan pajak? Pertanyaan ini dapat dijawab bahwa yang
   menjalankan roda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat adalah
   pemerintah (baik pusat maupun daerah). Pemerintah dalam melaksanakan
   pembangunan tidak ada maksud untuk mencari keuntungan, sedangkan
   swasta dalam melakukan kegiatan usahanya bisa dikatakan selalu bersifat
   mencari keuntungan. Selain itu, apa yang telah dilakukan pemerintah selalu
   dipertanggungjawabkan kepada rakyat pada kurun waktu tertentu. Uang
   yang dikumpulkan dari pajak dan pengeluarannya dilakukan melalui
   mekanisme kontrol setiap tahun yang dikenal dengan nama APBN/APBD.
   Dari APBN/APBD tersebut dapat diketahui untuk keperluan apa saja uang
   pajak itu digunakan.




2. Pengertian Retribusi
         Pungutan lain yang bersifat memaksa seperti retribusi pada dasarnya
   memiliki ciri yang sama dengan pajak, kecuali dalam hal imbalannya yang
   langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Unsur yang melekat
   pada pengertian retribusi adalah:
         a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;
         b. Sifat pungutannya dapat dipaksakan;
         c. Pemungutannya dilakukan oleh Negara;
         d. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan
         e. Kontra-prestasi   (imbalan)   langsung   dapat     dirasakan   oleh
           pembayar retribusi.


         Umumnya pungutan atas retribusi diberikan atas pembayaran
   berupa jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh
   pemerintah kepada setiap orang atau badan. Karena kontra-prestasinya


                              9
      langsung dapat dirasakan, maka dari sudut sifat paksaanya lebih mengarah
      pada hal yang bersifat ekonomis. Apabila manfaat ekonomisnya telah
      dirasakan tetapi retribusinya tidak dibayar, maka secara yuridis
      pelunasannya dapat dipaksakan seperti halnya pajak.




D. Peran dan Fungsi Pajak dalam Pembangunan


   1. Peran Pajak
           Mengapa kita harus membayar pajak? Jawaban yang bisa timbul
      adalah kita membayar pajak agar tersedia sarana (fasilitas) umum yang
      dapat digunakan bersama atau kita membayar pajak karena kita sudah
      terlebih dahulu menikmati sarana umum tersebut.
           Penyediaan sarana dan prasarana publik yang kita manfaatkan hanya
      dapat terjadi karena peran pemerintah yang membutuhkan pengorbanan
      besar mengumpulkan dana guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
      Kemakmuran generasi mendatang sangat tergantung pada investasi
      generasi sekarang ini berupa padaberupa penyediaan segala macam sarana
      dan prasarana yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda ekonomi.


                               10
Semua sarana dan prasarana umum tersebut hanya dapat tersedia bila ada
pajak.
     Hanya melalui sumber pembiayaan dari pajak maka Negara dapat
menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakatnya. Swasta tidak
mungkin bisa melakukan apa yang dapat dilakukan oleh Negara, karena
konsep bisnis atau usaha yang dilakukan oleh swasta hanya untuk
kepentingan sekelompok mereka saja. Untuk itu pembayaran pajak yang
kita lakukan adalah guna meningkatkan tingkat kehidupan generasi
mendatang. Dengan kata lain, kemajuan suatu bangsa amat ditentukan
melalui kesadaran memahami dan membayar pajak dengan benar.
     Dalam APBN yang dibuat oleh pemerintah terdapat tiga sumber
penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu:
     a. Penerimaan dari sektor pajak;
     b. Penerimaan dari sektor migas; dan
     c. Penerimaan dari sektor bukan pajak.


     Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan terbesar Negara. Penerimaan dari migas, yang dahulu selalu
menjadi andalan penerimaan Negara, sekarang ini sudah tidak bisa
diharapkan sebagai sumber penerimaan keuangan Negara yang terus
menerus karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui (non renewable
resources). Penerimaan migas pada suatu waktu akan habis sedangkan
pemnerimaan pajak selalu dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan
ekonomi dan masyarakat itu sendiri.
     Besarnya peranan pajak kiranya perlu ditanamkan dalam diri setiap
orang agar dalam pelaksanaannya dapat menjadi suatu kebanggaan
tersendiri karena telah ikut serta memberikan kontribusinya dalam
pembangunan nasional.




                         11
2. Fungsi Pajak
         Dalam dunia perpajakan, sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada
   dua    yaitu   fungsi   budgeter     dan    regulerend.    Namun      dalam
   perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan
   ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.
         Fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, yaitu
   fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai
   dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yang pada waktunya akan
   digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
         Fungsi regulerend adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut
   akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
   yang letaknya di luar bidang keuangan. Dalam hal ini, pajak berfungsi
   sebagai alat pengatur keadaan sosial dan ekonomi. Salah satu contohnya
   yaitu adanya pengenaan pajak dengan tarif yang tinggi untuk PPnBM.
         Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan
   salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong dalam kegiatan
   pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi
   demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang
   dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah
   melakukan kewajiban membayar pajak kepada Negara sesuai ketentuan
   yang berlaku, maka ia mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang
   baik dari pemerintah. Bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang
   baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (complaint) terhadap
   pemerintah.
         Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur
   pemerataan dan keadilan dalam masyrakat. Hal ini dapat terlihat misalnya
   dengan adanya tarif progresif pada undang-undang pajak yang
   mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai


                             12
           penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang
           mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).




2) Latihan
   1. Ada 4 (empat) perubahan pokok yang terjadi di dalam reformasi perundang-
      undangan perpajakan Tahun 1983. Jelaskan keempat perubahan pokok tersebut
      dan perkembangan terbarunya saat ini, baik yang sudah diundangkan maupun
      yang masih berupa rancangan undang-undang!
   2. Jelaskan seberapa perlu memahami sejarah hukum pajak bagi para pelaksana
      hukum pajak!
   3. Jelaskan pengertian dan fungsi dari pajak dan retribusi!
   4. Dalam definisi pajak, kita dapat mengetahui 5 (lima) cirri yang melekat pada
      pajak. Sebutkan dan jelaskan kelima cirri tersebut!
   5. Mengapa pengertian pajak baru disebutkan pada UU KUP No. 28 Tahun 2007
      dan tidak pernah disebutkan pada UU KUP sebelum-sebelumnya. Berikan alasan
      dan pendapat Anda mengenai hal ini!




A. Pengertian
        Hukum pajak, dalam bahasa Inggris, disebut tax law. Dalam bahasa Belanda,
  hukum pajak disebut belasting recht. Di Indonesia, selain digunakan istilah hukum
  pajak, juga digunakan istilah hukum fiskal. Sebenarnya hukum pajak dengan hukum
  fiskal memiliki substansi yang berbeda. Hukum pajak hanya sekadar membicarakn



                                      13
tentang pajak sebagai objek kajiannya, sedangkan hukum fiskal meliputi pajak dan
sebagian keuangan Negara sebagai objek kajiannya.
     Hukum pajak dalam arti luas adalah hukum yang berkaitan dengan pajak.
Hukum pajak dalam arti sempit adalah seperangkat kaidah hukum tertulis yang
memuat sanksi hukum. Hukum pajak sebagai bagian ilmu hukum tidak lepas dari
sanksi hukum sebagai substansi di dalamnya agar Pejabat Pajak maupun Wajib Pajak
menaati kaidah hukum. Sanksi hukum yang dapat diterapkan berupa sanksi
administrasi dan sanksi pidana.
     Hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara
pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak (Rochmat
Soemitro, 1979:24—25). Dengan kata lain, hukum pajak menerangkan :
     a. Siapa-siapa Wajib Pajak (subjek pajak);
     b. Objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak);
     c. Kewajiban Wajib Pajak terhadap pemerintah;
     d. Timbulnya dan hapusnya utang pajak;
     e. Cara penagihan pajak;
     f. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak
     Undang-undang No. 28 Tahun 2007 (UU KUP) tidak menyebutkan pengertian
hukum pajak, melainkan hanya menyatakan kedudukannya sebagai “ketentuan
umum” bagi peraturan perundang-undangan perpajakan yang lain. UU KUP
merupakan kaderwet yang berfungsi sebagai payung terhadap undang-undang pajak
yang sifatnya sektoral.
     Pengertian hukum pajak dapat memberi petunjuk bagi penegak hukum pajak
dalam menggunakan wewenang dan kewajibannya untuk menegakkan hukum pajak.
Sebaliknya, dapat dijadikan pedoman bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan
kewajiban dan menggunakan hak dalam rangka memperoleh perlindungan hukum
sebagai konsekuensi dari penegakan hukum pajak.
     Penegakan hukum pajak di dalam lembaga peradilan dilakukan melalui
lembaga peradilan pajak maupun lembaga peradilan umum. Penegakkan hukum


                                   14
  pajak melalui lembaga peradilan pajak tertuju pada penyelesaian sengketa pajak dan
  dilakukan dalam Lembaga Keberatan, Pengadilan Pajak, dan Mahkamah Agung, atau
  hanya Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung saja. Penegakan hukum pajak melalui
  lembaga peradilan umum tertuju pada penyelesaian tindak pidana pajak dan
  dilakukan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
  Sedangkan penegakan hukum pajak di luar lembaga peradilan dilakukan oleh
  Pejabat Pajak dengan menggunakan wewenang berupa menerbitkan surat
  ketetapan pajak dan surat keputusan yang terkait dengan penagihan pajak.


B. Sumber Hukum Pajak
      Dalam ilmu hukum, sumber hukum dapat berbentuk tertulis maupun tidak
  tertulis, yang meliputi:
  1. Sumber hukum Material
    Yaitu faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum (hukum pajak),
    misalnya faktor-faktor yang berupa hubungan sosial, politik, ekonomi, maupun
    hubungan internasional.
  2. Sumber hukum Formal
    Yaitu sumber dari mana suatu peraturan hukum memperoleh kekuatan hukum
    atau cara yang menyebabkan peraturan hukum tersebut berlaku secara formal.
    Misalnya, peraturan perundang-undangan (asas Pancasila, UUD 1945, dll),
    kebiasaan, traktat (Tax Treaty), Yurisprudensi, dan Doktrin.
      Namun, dalam hukum pajak tidak dikenal sumber hukum yang tidak tertulis
  karena berdasarkan pengertian hukum pajak, kaidah hukum pajak hanya lahir
  karena tertulis dan tidak dilakukan secara kebiasaan. Dengan demikian, kebiasaan
  sebagai sumber hukum pada umumnya tidak dikenal dalam hukum pajak.
      Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional yang menjiwai peraturan
  perundang-undangan di bidang perpajakan. Pancasila memiliki kedudukan sebagai
  alat penguji terhadap sumber hukum tertulis, apakah sudah sesuai atau malah



                                     15
bertentangan dengan Pancasila. Pancasila merupakan tolok ukur untuk menentukan
kebenaran substansi hukum yang terkandung dalam setiap Undang-undang Pajak.
Sumber hukum pajak yang sifatnya tertulis, terdiri dari:
1. UUD 1945
            Sebelum amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai pajak diatur pada
    Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “ segala pajak untuk keperluan negara
    harus berdasarkan undang-undang.” Ketentuan ini mengandung asas legalitas
    yang meletakkan kewenangan pada negara untuk memungut pajak apabila
    negara membutuhkannya, tetapi dengan syarat harus berdasarkan undang-
    undang. Tidak ada pajak tanpa persetujuan antara rakyat melalui wakilnya di
    dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah yang diatur dengan
    undang-undang atau “No taxation without representation”.
            Setelah UUD 1945 diamandemen, ternyata ketentuan mengenai pajak
    mengalami perubahan yang sangat prinsipil. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 23A
    UUD 1945 yag berbunyi “pajak dan pugutan yang bersifat memaksa untuk
    keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Terdapat perubahan yang
    prinsipil karena bukan hanya pajak, melainkan pungutan yang bersifat memaksa
    juga harus diatur dengan undang-undang.                Hal ini merupakan suatu
    perkembangan      positif   agar    tidak   ada   kesewenang-wenangan    dalam
    pembebanan pungutan yang bersifat memaksa kepada warga negara.




2. Perjanjian Perpajakan
           Tiap negara memiliki peraturan pajak yang berbeda dengan negara lain
    yang menyebabkan mudahnya terjadi pengenaan pajak ganda internasional


                                       16
     sehingga menimbulkan beban yang tinggi terhadap Wajib Pajak. Untuk
     mengatasi hal tersebut, negara-negara yang berkepentingan mengadakan
     perjanjian penghindaran pajak internasional agar Wajib pajak dari tiap negara
     yang bersangkutan tidak dikenakan pajak ganda. Selain itu, perjanjian
     perpajakan      juga dapat    mencegah terjadinya penghindaran pajak (tax
     avoidance) dan penyelundupan pajak (tax evasion).
           Wujud perjanjian perpajakan yang dilakukan Indonesia adalah dalam
     bentuk Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), baik perjanjian itu
     bersifat bilateral maupun multilateral, mengenai tarif atas bunga, deviden,
     royalti, dan sebagainya.
     Contoh kasus:
           Berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU PPh, tarif pemotongan pajak atas
     bunga yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri adalah sebesar 20% dari
     bunga bruto. Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perjanjian
     Penghindaran Pajak Ganda antara Indonesia dengan Polandia, besarnya tarif
     pemotongan adalah 10% dari jumlah kotor bunga. Maka, sesuai dengan asas lex
     specialis derogate legi generalis, yang diberlakukan adalah Ketentuan dalam
     Pasal 11 ayat (2) P3B tersebut.
3. Yurisprudensi Perpajakan
           Yurisprudensi perpajakan adalah putusan pengadilan mengenai perkara
     pajak yang meliputi sengketa pajak dan tindak pidana pajak yang telah memiliki
     kekuatan hukum yang tetap. Putusan pengadilan yang terkait dengan sengketa
     pajak adalah Putusan Pegadilan Pajak maupun Mahkamah Agung yang telah
     mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang bersengketa, sedangkan
     putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana pajak adalah Putusan
     Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum maupun Mahkamah Agung yang
     telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.


4.   Doktrin Perpajakan


                                       17
           Agar doktrin dapat menjadi sumber hukum pajak, substansinya harus
     berada dalam konteks di bidag perpajakan yang dikemukakan ahli hukum pajak,
     mengingat substansi hukum yang terkandung dalm hukum pajak memiliki
     perbedaan yang sangat prinsipil dengan hukum lainnya karena hukum pajak
     memiliki ciri khas tersendiri.
           Pendapat ahli hukum pajak, untuk saat ini, belum dapat diharapkan untuk
     menunjang pengembngan hukum pajak. Hal ini disebabkan karena kelangkaan
     ahli hukum pajak yang dapat memberi corak tersendiri dalam perkembangan
     hukum pajak.


C. Kedudukan Hukum Pajak
       Pembagian hukum sesuai civil law system (sistem hukum Romawi/ Eropa
 Kontinental) memberikan pemisahan yang tegas antara hukum privat dan hukum
 publik. Hukum privat mengatur sekalian perkara yang berisi hubungan antara sesama
 warga negara dalam kedudukasn yang sederajat, seperti masalah perkawinan, waris,
 keluarga, dan perjanjian. Sedangkan hukum publik mengatur kepentingan umum,
 seperti hubungan antara warga negara dengan negara. Hukum publik berurusan
 dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana
 negara itu melaksanakan tugasnya.
       Hukum yang masuk ke dalam bagian hukum privat, misalnya hukum perdata,
 hukum dagang, hukum perkawinan, dan sebagainya. Hukum yang masuk ke dalam
 hukum publik, misalnya hukum tata negara, hukum administrasi (hukum tata usaha
 negara), hukum pidana, dan hukum internasional. Berdasarkan pembagian hukum
 tersebut, ternyata hukum pajak tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam
 kandungan hukum administrasi sebagai bagian dari hukum publik.
       Hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi, yang merupakan
 segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan serta
 wewenang dari lembaga-lembaga negara serta aparaturnya dalam melaksanakan
 tugas administrasi. Jika hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah (selaku


                                      18
penguasa) dengan rakyatnya, hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah
selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai Wajib Pajak.
      Dalam     kenyataannya,      tidak     dapat   dipungkiri   bahwa   berdasarkan
perkembangan dan kebutuhan negara akan pajak, Undang-undang Pajak mengalami
perubahan (tax reform). Sebagai konsekuensinya, ternyata tidak disadari hukum
pajak telah memisahkan diri dari hukum administrasi. Secara tegas dikatakan, bahwa
hukum pajak bukan lagi bagian hukum administrasi, melainkan kedudukannya sama
dalam kajian ilmu hukum. Dasar pemisahan hukum pajak dari hukum administrasi
dapat ditinjau dari faktor-faktor berikut:
 a. Sumber hukum pajak berbeda dengan sumber hukum administrasi;
 b. Objek kajian hukum pajak adalah pajak, sedangkan objek kajian hukum
    administrasi adalah ketetapan yang bersegi satu yang ditetapkan oleh pejabat
    tata usaha negara (administrasi negara);
 c. Subjek hukum pajak adalah Wajib Pajak, sedangkan subjek hukum admiistrasi
    adalah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan ketetapan yang
    menimbulkan sengketa;
 d. Penyelesaian sengketa pajak merupakan kompetensi absolut Pengadilan Pajak,
    sedangkan penyelesaian sengketa administrasi merupakan kompetensi absolut
    Pengadilan Tata Usaha Negara;
 e. Hukum acara yang digunakan adalah hukum acara peradilan pajak, sedangkan
    hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha adalah
    hukum acara peradilan tata usaha negara.
      Sebagai disiplin ilmu hukum yang telah memisahkan diri dengan hukum
administrasi, substansi dalam hukum pajak menimbulkan pembidangan yang
mencakup hukum pajak ketatanegaraan, hukum pajak administrasi, hukum pajak
kepidanaan (tindak pidana pajak), hukum pajak formal (hukum penyelesaian
sengketa pajak), dan hukum pajak interasional.
      Substansi yang terkandung dalam hukum pajak juga menampakkan ciri
khasnya sebagai bagian ilmu hukum yang merupakan hukum fungsional, dengan


                                      19
           fungsi mengatur pendapatan dan perekonomian negara/ daerah, dan mempunyai
           instrumen berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam penegakannya.


         D. Tugas Hukum Pajak
            Tugas umum yang harus diemban oleh hukum pajak adalah:
            1. Menelaah keadaan masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan
pajak;
            2. Merumuskannya kedalam peraturan-peraturan hukum;
            3. Menafsirkan peraturan-peraturan hukum tersebut;
            4. Mengatur ketentuan-ketentuan pidana;
            5. Mengatur ketentuan-ketentuan administrasi;
            6. Mengatur ketentuan peradilan administrasi dan peradilan pajak.


            Tugas Khusus hukum pajak adalah sebagai alat kebijaksanaan untuk menentukan
            politik perekonomian ataupun tugas di luar kepentingan keuangan negara.


         E. Fungsi Hukum Pajak
            Fungsi hukum pajak berkaitan erat dengan fungsi dari negara. Beberapa fungsi dari
            negara seperti:
           a.   Mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat
                Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat
                bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
           b.   Melaksanakan ketertiban
                Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yag kondusif dan damai diperlukan
                pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.
           c.   Pertahanan dan keamanan
                Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam
                gangguan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar.
           d.   Menegakkan keadilan

                                              20
         Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warga meminta
         keadilan di segala bidang.
           Untuk menjalankan fungsi tersebut di atas, negara membutuhkan biaya yang
   besar jumlahnya dan sifatnya rutin. Biaya tersebut harus ditanggung oleh setiap
   warganya yang dinilai mampu memberikan sumbangsih yang kemudian dikenal
   sebagai pajak. Sumbangsih dari warga negara tersebut harus dibuat aturan yang
   jelas dalam pelaksanaannya, sehingga dibuatlah hukum pajak yang berfungsi
   mengatur perpindahan harta dari masyarakat (wajib pajak) kepada publik (dengan
   melalui kas negara) tersebut berjalan dengan baik, teratur, tertib dan adil serta tidak
   menimbulkan kesewenang-wenangan dari pelaksana hukum.
           Melalui fungsi dari hukum pajak, maka diharapkan fungsi budgetair (mengisi
   kas      negara     untuk      kemudian    digunakan      membiayai       pengeluaran
   negara/melaksanakan pembangunan) dari pemungutan pajak dapat terlaksana
   dengan baik dan adil.
           Dalam pembentukan hukum pajak harus nampak pula fungsi regulerent
  (mengatur) sehingga pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui
  kebijaksanaan pajak seperti menggiring penanaman modal baik dalam negeri
  maupun luar dengan pemberian berbagai keringanan pajak.


F. Tujuan Hukum Pajak
   Hukum pajak bertujuan memberikan:
   a. keadilan,
   b. kemanfaatan, atau
   c. kepastian hukum bagi Wajib Pajak.


      Keadilan sebagai tujuan hukum pajak tercermin dalam pengenaan pajak kepada
Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak dianggap memiliki objek pajak, tetapi tidak tergolong
sebagai objek kena pajak, Wajib Pajak tersebut tidak dikenakan pajak. Apalagi kalau



                                       21
Wajib Pajak sama sekali tidak memiliki objek pajak karena secara hukum dinyatakan
pailit, maka tidak adil jika Wajib Pajak tersebut dikenakan pajak.
      Kemanfaatan sebagai tujuan hukum pajak tercermin dari penggunaan pajak unutk
membiayai pemerintahan dan pembangunan sebagai upaya mengurangi batas pemisah
antara orang kaya dan orang miskin. Pajak yang dipungut dari Wajib Pajak dikembalikan
ke masyarakat agar dapat dinikmati oleh Wajib Pajak maupun bukan Wajib Pajak.
      Kepastian hukum sebagai tujuan hukum pajak diterapkan dalam pengihan pajak
maupun penyelesaian sengketa pajak. Penagihan pajak tidak boleh dilakukan oleh
siapapun, kecuali yang telah ditentukan. Bentuk, cara, dan jangka waktu penagihan
harus dipenuhi agar tergolong sebagai penagihan pajak yang sah. Dalam penyelesain
sengketa pajak terdapat lembaga peradilan pajak yang berwenang memeriksa dan
memutus sengketa pajak. Di samping itu, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi
Wajib Pajak untuk mengajuka keberatan, banding, dan gugatan. Sebaliknya, pihak yang
menyelesaikan sengket pajak juga harus menaati persyaratan penyelesaian sengketa
pajak yang telah ditentukan agar putusannya bisa diterima oleh pihak-pihak yang
bersengketa.
       Hukum pajak tidak selalu dapat mewujudkan tujuannya secara sekaligus dalam
suatu penyelesaian sengketa pajak. Walaupun tidak dapat terlaksana secara
keseluruhan, diupayakan agar keadilan dan kemanfaatan, keadilan dan kepastian
hukum, atau kemanfaatan dan kepastian hukum tercermin dalam setiap keputusan yang
diambil.




G. Ruang Lingkup Hukum Pajak
       Sebagai bagian dari ilmu hukum, hukum pajak memiliki ruang lingkup dari segi
  berlakunya maupun materi yang dikandungnya. Ditinjau dari berlakunya, hukum

                                        22
pajak dibedakan atas hukum pajak nasional dan hukum pajak internasional. Ditinjau
dari materinya, hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak
formal.


    Hukum pajak nasional adalah hukum pajak yang diterapkan oleh suatu negara
dan berlaku dalam wilayah negara yang menetapkannya. Dalam hukum pajak
nasional terdapat hukum pajak daerah dan yang ditetapkan oleh suatu daerah
tertentu dalam wilayah negara dan berlaku hanya pada daerah yang bersangkutan.
Sedangkan hukum pajak internasional adalah hukum pajak yang ditetapkan oleh dua
negara atau lebih dan berlaku pada wilayah yang terikat dari perjanjian yang diadaka
untuk itu. Hukum pajak internasional dibedakan atas hukum pajak internasional
dalam arti sempit dan hukum pajak internasional dlam arti luas.


    Hukum pajak internasional dalam arti sempit merupakan keseluruhan kaidah
pajak yang berdasarkan hukum antar negara seperti traktat-traktat, konvensi-
konvensi, dan sebagainya dengan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak yang
telah lazim diterima dan mempunyai tujuan mengatur persoalan perpajakan antara
negara-negara yang saling mempunyai kepentingan tersebut. Hukum pajak
internasionl dalam arti sempit ini semata-mata berdasrkan sumber-sumber asing.


    Hukum pajak internasional dalam arti luas ialah keseluruhan kaidah, baik yang
berdasarkan traktat-traktat, konvensi-konvensi, dan prinsip hukum pajak yang
diterima, maupun kaidah-kaidah nasional yang dalam objek pengenaan pajaknya
terdapat unsur-unsur asing, yang dapat menimbulkan bentrokan hukum antar dua
negara atau lebih.


    Ruang lingkup hukum pajak yang meliputi hukum pajak materiil dan hukum pajak
formal dikaji berdasarkan Undang-undang Pajak sebagai bagian dari hukum positif.
Hukum pajak materiil adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur tentang


                                    23
        keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peirstiwa-peristiwa yang terkait dengan
        objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, masa
        pajak, dan tahun pajak.


             Hukum pajak materiil tidak dapat lepas dari hukum pajak formal. Dalam
        melaksanakan hukum pajak materiil diperlukan keberadaan hukum pajak formal.
        Kaidah hukum pajak materiil dapat ditemukan dalam:
              secara keseluruhan terdapat dalam UU PPh dan UU PPN;
              sebagian terdapat dalam UU PBB, UU BPHTB, UU KPB, UU CK, UU BM, UU
                PDRD.
             Hukum pajak formal adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur tentang
        bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pajak materiil.
        Sebenarnya, hukum pajak formal berupaya untuk menjamin agar kaidah hukum pajak
        materiil ditegakkan. Hukum pajak formal pada hakikatnya bersifat mengabdi pada
        hukum pajak materiil, artinya keberadaan hukum pajak formal menyesuaikan dengan
        kebutuhan yang dikehendaki untuk berlakunya hukum pajak materiil secara efektif.
        Kaidah hukum pajak formal dapat ditemukan dalam:
              secara keseluruhan terdapat dalam UU KUP;
              sebagian terdapat dalam UU PBB, UU BPHTB, UU KPB, UU CK, UU BM, UU
                PDRD.
             Saat ini pemisahan secara tegas (tidak menggabungkan antara hukum materiil
        dan hukum formal sekaligus dalam satu Undang-undang Pajak), sangat diperlukan,
        mengingat bahwa pemisahan tersebut sebagai konsekuensi untuk menghindari
        perubahan-perubahan terhadap setiap Undang-undang Pajak yang hanya berlaku
        dalam jangka waktu tidak terlalu lama.


2) Latihan
  1. Apa yang dibahas dalam hukum pajak dan apa bedanya dengan hukum fiskal? Jelaskan!



                                            24
   2. Jelaskan mengapa memahami landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan
       perpajakan merupakan hal yang sangat penting bagi para pelaksana hukum pajak?
   3. Jelaskan sumber hukum pajak dan apa saja yang dijadikan sumber hukum pajak di
       Indonesia?
   4. Apa saja tugas dari hukum pajak?
   5. Sebutkan fungsi dan tujuan hukum pajak?
   6. Bagaimana kedudukan hukum pajak dalam tatanan hukum di Indonesia?
Apa yang menjadi ruang lingkup dari hukum pajak?




                                            25

								
To top