Docstoc

Mafia Peradilan

Document Sample
Mafia Peradilan Powered By Docstoc
					Dalam jeratan Mafia Peradilan   1
                                       PENGANTAR



Bagaimanakah sebuah proses peradilan “berjalan” didalam bentuk yang sesungguhnya ?

Apakah gambaran miring dunia Peradilan yang ada di Negeri ini benar adanya?

Apakah ini hanya sebuah sentimentil dari mereka yang sedang tertindas oleh hukum?

Dan yang paling akhir adalah, “ apakah Keadilan itu memang ada ?”



       Dalam buku ini, saya berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan
serinci mungkin. Yang isinya merupakan lembaran kehidupan saya, ketika berbenturan dengan
oknum-oknum penegak hukum, sampai dengan perjuangan saya, melawan institusi-institusi
Peradilan yang ada di Negeri tercinta ini.
       Gambaran yang ingin saya sampaikan disini adalah, bagaimana oknum-oknum penegak
hukum tersebut “bermain kasar”, dalam menjalankan tugas mulia yang dipikul dipundak
mereka. Tanpa memperhatikan akibat langsung, maupun tidak langsung, dari tindakan-tindakan
yang mereka lakukan. Dalam bekerja, kecenderungan yang mereka lakukan, hanya didasari
untuk kepentingan pribadi saja.
       Mereka akan melakukan apa saja, demi tercapainya tujuan-tujuan mereka. Dengan “gigi
dan kuku” yang tajam, para penegak hukum tersebut mencabik-cabik, “korban-korban”
mereka. Ini mereka lakukan dengan penuh kesadaran,. Suara keganasan taring-taring mereka,
tersembunyi dibalik suara norma dan slogan indah tentang penegakkan       hukum.
       Penjabaran yang tepat bagi mereka adalah, “musang berbulu domba”. Gigi dan kuku
mereka akan tertancap dalam-dalam ke tubuh “korban-korban” yang lemah dan tak berdaya.

       Mereka akan terus-menerus, secara diam-diam, dengan atau tanpa perhitungan, mencari
mangsa-mangsa yang baru, sendiri atau secara kolektif.
       Ketidaktahuan, adalah senjata yang ampuh, yang mereka pakai sebagai perangkap-
perangkap. Yang kadang, berakibat sangat fatal bagi korban-korban mereka.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            2
        jika taring dan kuku mereka sudah tertancap dileher sang korban, dan seiring dengan
mengalirnya darah dari leher sang korban, terdengar pula suara lengkingan yang keluar dari
mulut mereka:

   “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Itulah lengkingan mereka.

        Tapi, lengkingan ini sudah tak ada artinya lagi bagi sang korban. Yang secara pelan tapi
pasti, aliran darah akan terhenti dari leher mereka. Dan detak jantung sang korban pun akhirnya
terhenti juga.

        Musang berbulu domba inilah, musuh yang sebenar-benarnya, yang merusak proses
penegakkan hukum di Negri ini.

        Mereka ada dimana-mana, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun di Peradilan. Dari
tingkat yang paling rendah, sampai ditingkat yang paling tinggi sekalipun.

        Dan bukan maksud saya, untuk mendeskriditkan institusi-institusi tersebut, akan tetapi
ini merupakan upaya saya, agar masyarakat turut mengetahui, memahami, mengikuti, dan kalau
bisa turut merespons, apa yang terjadi dengan proses penegakkan hukum, sehingga ini tidak
akan terjadi lagi dengan siapapun juga.

        Saya sadar bahwa keinginan saya ini merupakan “mimpi di siang bolong”,              tapi
setidak-tidaknya saya sudah mengupayakan, menjelaskan, dan memperjuangkan kisah seorang
kecil seperti saya ini, dengan segala daya dan upaya dalam mencari secercah keadilan di Negeri
tercinta ini.

        Jika didalam buku ini, terkisahkan cerita yang kurang berkenan dihati sebagian orang,
untuk ini saya sebelumnya memohonkan maaf.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                                 3
                                  DALAM PELARIAN



       Pada tanggal 21 Februari 2009, terbongkarlah tempat pembuatan psikotropika jenis
sabu-sabu, didesa Pasir Peuteuy, Cariu, Jonggol Jawa Barat. Ketika itu terjadi, saya tidak
berada dilokasi tersebut, tapi saya berada dirumah saya di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
       Dikarenakan keterlibatan saya di tempat pembuatan sabu-sabu di Cariu, Jonggol Jawa
Barat tersebut. Maka saya menyadari, cepat atau lambat pihak kepolisian akan mencari dan
mendatangi rumah saya. Dan pada saat itu juga saya melarikan diri.
       Maka dimulailah proses hidup dalam pelarian, yang sempat bertahan selama 7 bulan.
Dari mulai Sukabumi, kemudian pindah ke Cimahi, lalu pindah lagi ke Bekasi, sampai akhirnya
saya mendapatkan rumah kontrakan yang sesuai dengan keinginan saya, yakni, melepaskan diri
dari kejaran hamba hukum, disebuah tempat didaerah Tangerang, Banten.
       Dari media TV, saya sempat menyaksikan, bagaimana polisi memasuki dan
menggeledah habis rumah saya, yang berlokasi di Tanah Abang. Dengan nafas yang terasa
sesak, gambar-gambar tersebut terekam jelas dibenak saya. Inilah awal dari kehancuran
kehidupan saya.

       Dengan penuh kehati-hatian, saya mengadakan kontak dengan anggota keluarga yang
masih tinggal tidak jauh dari tempat tinggal saya di Tanah Abang. Dari merekalah saya
mengetahui bahwa, anggota kepolisian yang kemudian saya ketahui, dari POLDA JABAR dan
POLSEK METRO Tanah Abang, telah menyita, atau lebih tepatnya merampok habis seluruh
isi rumah saya.
       Bahkan juga dengan barang-barang yang tidak ada sangkut pautnya dengan produksi
Narkoba, seperti halnya,: Mesin cuci, Kulkas, TV, Kipas angin, Bahkan AC pun tidak luput
dari penjarahan tersebut. Mereka menyatakan juga, bahkan pihak kepolisian telah
menggunakan 1(satu) unit truk guna mengangkut barang-barang tersebut.
       Setelah peristiwa penggerebegkan tersebut, pagar rumah saya digembok, dan ditutup
dengan police line.
       Police line adalah, secarik plastik yang berbentuk lakban tebal, yang bertuliskan,
“dilarang melintasi garis polisi”.



Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            4
       Dari kerabat saya pula, saya mengetahui, setelah peristiwa penggerebegkan tersebut,
rumah saya dijadikan markas “gelap” oleh pihak kepolisian, mereka berasal dari Polsek Metro
Tanah Abang. Mereka menggunakan tempat tinggal saya tersebut selama beberapa bulan.
Setelah air dan listrik diputus, mereka pun menghilang, dan tinggalah rumah saya yang sudah
dalam keadaan porak-poranda.

       2 tahun kemudian, barulah saya mengetahui, untuk membuka garis polisi tersebut,
diperlukan kesabaran yang amat luar biasa. Keponakan yang membantu saya membuka garis
polisi tersebut,   berkali-kali di ping-pong, dari kepolisian Polsek Metro Tanah Abang ke
Mapolda JABAR di Bandung, yang pada akhirnya, selain kesabaran, diperlukan juga uang
sebanyak puluhan juta rupiah, untuk mencopot garis polisi tersebut.

       Setelah rumah dibuka kembali, kondisi rumah saya amatlah menyedihkan, tak ada satu
pun benda yang utuh tersisa. Dokumen-dokumen penting seperti, akte kelahiran anak saya,
ijazah yang pernah saya miliki, semuanya lenyap, atau hancur luluh berantakan, dimakan
binatang pengerat. Dan bagian paling parah dari kesemuanya adalah, disetiap dinding rumah,
banyak dilumuri dengan kotoran manusia.

       Sesuai dengan kenyataan yang telah terjadi, bahwa ada 2 pihak kepolisian, dari 2 daerah
kepolisian yang berbeda yang menggerebeg rumah saya saat itu, yaitu anggota polisi dari
Polsek Metro Tanah Abang, dan MAPOLDA JABAR, seharusnya mereka saling bantu-
membantu untuk menjaga barang-barang sitaan, yang mereka beri garis polisi itu.
       Tapi kenyataannya, memang berbeda dengan apa yang telah terjadi. Apa yang telah
mereka lakukan terhadap rumah saya, adalah bentuk dari proses penyitaan barang bukti, yang
sangat jauh dari citra kepolisian yang berslogan “ Mengayomi Masyarakat”.

       Ditempat persembunyian, hari-hari pun berlalu, semuanya saya jalani dengan penuh
kehati-hatian. Dimana saya makan, dan dengan siapa saya makan, siapa-siapa saja yang berada
ditempat tersebut, adalah standar keamanan yang setiap hari, terus-menerus, dan otomatis saya
lakukan. Setiap langkah, pandangan mata, gerak-gerik dari seseorang yang sedang mendekat,
atau pun menjauhi saya, saya ikuti dengan seksama, semuanya saya lakukan agar tetap berada
diluar jangkauan hukum

Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                               5
       Karena keinginan yang sangat mendalam, dalam hidup saya, bahwa saya tidak ingin
terpisah dengan anak saya yang semata wayang, sebab itulah, dalam pelarian saya tersebut,
saya selalu membawa anak saya, kemanapun saya pergi. Tentunya saya sebagai ayah, merasa
prihatin atas terlibatnya anak saya dalam pelarian saya ini. Tapi semampu saya, saya selalu
memberikan hak-haknya seutuh mungkin. Dari mulai mencarikan dia tempat bersekolah,
tempat mengaji, tempat bermain, tempat berenang, dan lainnya. Saya tidak ingin dia turut
merasakan apa yang sedang saya rasakan.

       Saat pertama kali anak saya pulang dari sekolah, ke tempat dimana kita mengontrak,
dan dia memboyong beberapa teman sekelasnya, saya merasakan kegembiraan yang luar biasa,
karena akhirnya proses sosialisasi telah berjalan dalam kehidupan anak saya, dan hari-hari pun
berjalan kembali dengan senyuman.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                               6
                            PENANGKAPAN PERTAMA


       Setelah 7 bulan lamanya hidup dalam pelarian, akhirnya pada tanggal 21 September
2009, yang mana bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, anak saya merengek meminta bertemu
dengan mamanya. Yang mana saya dan mamanya (Rita) telah resmi bercerai beberapa tahun
yang lalu.

        Dari mulai pagi tingkah lakunya sudah menunjukan keanehan. Selama ini, jarang
sekali dia berlaku cengeng. Biasanya kalau dia meminta sesuatu dan saya tidak menyetujui apa
yg dia inginkan tersebut, cukup sekali atau dua kali saya memberi arahan kepadanya, dan itu
sudah cukup untuk membuat dia mengerti. Namun kali ini permintaan untuk bertemu dengan
mamanya pada pagi di hari Idul Fitri tersebut dilakukannya secara terus-menerus.

        Berkali-kali saya memberikan arahan kepadanya, bahwa berbahaya untuk kita berdua
kembali lagi memasuki wilayah tanah abang. tapi kali ini dia tidak mau mengerti , tentu saja
kejadian ini, membuat perasaan bersalah terhadap anak saya itu makin bertambah besar.

        Akhirnya ketika dia letih dan tertidur dari rengekannya, saya mengelus-elus
kepalanya, barulah saya sadari bahwa suhu badannya tinggi. Ketika dia bangun dari tidurnya,
setelah memberikan obat penurun panas, saya pun mengkompres kepalanya. Dan dia pun
tertidur kembali, tak lama kemudian, dalam tidurnya, dia mengigau dengan memanggil-
manggil mamanya. Saat itu saya pun sadar, bahwa saya harus mengantarkan dia untuk bertemu
dengan Rita.

        Malam hari panas tubuhnya pun mulai normal, saya memutuskan pada malam itu juga
untuk menelepon Rita. Kemudian saya mengutarakan maksud saya ke Rita, yaitu mengajak dia
bersama anaknya ke Pantai Carita. Setelah dia menyetujuhi untuk ikut, maka kami pun,
bersiap-siap untuk pergi ke daerah Tanah Abang, untuk menjemput Rita.

         Karena jarak rumah Rita, dan rumah saya yang pernah di grebeg oleh Polisi 7 bulan
yang lalu, tidak berjauhan letaknya, maka perasaan was-was saya pun mulai meninggi. Pada
jam 9 malam itu pun kami mulai berangkat dari Tangerang untuk menuju ke daerah Tanah
Abang, Jakarta Pusat.



Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                             7
        Untuk alasan keamanan diri saya pada waktu itu, setelah keluar dari pintu Tol kebon
jeruk yg berjarak kira-kira ½ jam dari tanah abang, barulah saya menelpon Rita, untuk
menunggu di sebuah tempat di daerah bendungan hilir, Tanah Abang.

        Tiba ditempat yang kita janjikan tersebut, setelah menunggu kira-kira 5 menit, saya
tidak juga melihat Rita, seketika itu juga saya mengambil keputusan untuk menyalakan
kendaraan dan berpindah dari tempat yang pertama kita janjikan.

        Untuk kedua kalinya, saya menelpon Rita dan menanyakan keberadaannya. Akhirnya
saya memberikan dia kesempatan kedua untuk bertemu dengan anaknya, tepatnya di depan
rumah sakit TNI AL Minto Harjo di daerah Benhil Jakarta Pusat. Lagi-lagi setelah menunggu
5 menit, Rita pun tak juga muncul ditempat tersebut. Alarm dikepala saya pun kembali
berbunyi, maka kami pun bergerak kembali, baru beberapa meter meninggalkan rumah sakit
Minto Harjo, saya melihat Rita berboncengan dengan seseorang mengendarai sepeda motor,
dan di ikuti dengan satu atau dua sepeda motor lagi. Maka situasi ini sudah jelas buat saya,
untuk membatalkan seluruh rencana perjalanan bersama anak dan Rita, yang semulanya kita
buat, yakni menginap beberapa hari di pantai Carita, Banten. Saya pun berputar arah menjauhi
daerah Benhil Tanah Abang.

        Disuatu tempat, saya berhenti . Saya menerangkan seluruh kejadian kepada anak saya,
tapi anehnya, tidak seperti biasanya, dia terus menangis, merengek, dan sama sekali tidak mau
mengerti. Akhirnya saya membuat keputusan untuk kembali menelpon Rita dan
mengancamnya untuk tidak berbuat “ macam-macam”.

        Saat itu saya sadar, saya dalam situasi yang berbahaya, tapi apapun akan saya lakukan,
dan saya berikan, untuk anak saya yang semata wayang itu, walaupun nyawa saya sebagai
taruhannya.

       Sampai pada tempat ketiga yang telah saya dan Rita telah tentukan bersama, ternyata
ketika saya berhenti, dan Rita sudah berada didalam kendaraan yang saya pakai pada saat itu,
kami dihadang oleh sebuah mobil, yang kemudian saya ketahui, bahwa penumpang dan
pengendara mobil tersebut, adalah anggota Polsek Metro Tanah Abang.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                               8
       Dikemudian hari barulah saya mengetahui, bahwa maksud dari penghadangan ini
adalah, ketika proses penghadangan terjadi, Rita akan turun dan bernegosiasi dengan anggota
polisi dari Polsek Metro Tanah Abang tersebut, yang maksudnya adalah untuk meminta
sejumlah uang kepada saya. Dan ini sudah direncanakan matang-matang oleh mereka berdua.
Ternyata Rita mempunyai hubungan asmara dengan anggota Polisi tersebut. Tapi dikarenakan
pada malam penghadangan itu saya tidak mengetahui apa-apa tentang rencana mereka, maka
saya langsung atret mundur dan melarikan diri dengan kendaraan yang saat itu saya kemudikan.

       Pada kejadian itu, kendaraan yang saya bawa terkena beberapa kali tembakan yang
dilakukan oleh anggota polisi Metro Tanah Abang, sampai kedua ban belakang mobil saya
pecah terkena tembakan, barulah saya berhenti, lalu menyerahkan diri.

       Akibat dari peristiwa ini adalah, proses pemerasan yang akan dilakukan oleh Rita dan
anggota kepolisian Metro Tanah Abang jadi berantakan.

       Dikarenakan posisi kita berhenti pada saat itu, telah berada jauh dari wilayah Polsek
Metro Tanah Abang, sehingga anggota Kepolisian dari kesatuan wilayah lain turut mengetahui,
bahkan mobil saya pun terpaksa harus diderek, dan ini juga melibatkan anggota Kepolisian
Lalu Lintas. Akhirnya malam itu juga saya dibawa ke kantor Polisi Metro Tanah Abang untuk
dilakukan BAP.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                             9
                              BAP Polsek Metro Tanah Abang



       Dalam BAP yang pertama itu, tertulis jelas bahwa sebab saya ditangkap adalah, saya
masuk dalam DPO (daftar pencarian orang) dari POLDA JABAR. Dan malam itu juga
saya langsung digiring ke tempat kontrakan saya yang berada di Tangerang. Dalam perjalanan,
saya mengatakan bahwa didalam lemari saya, terdapat uang simpanan. Setelah memeriksa isi
kontrakan, dan mengambil uang sebesar Rp 300 juta rupiah, saya langsung dibawa ke kantor
Polisi Metro Tanah Abang. Dan uang ratusan jura rupiah tersebut, akhirnya berpindah tangan
kepemilikannya.

       Kapolsek Tanah Abang saat itu berjanji, akan mempertahankan saya agar tetap diproses
di Polsek Metro Tanah Abang. Kemudian di buatlah scenario, bahwa ketika saya ditangkap,
saya hendak bertransaksi Narkoba.

       Kemudian BAP juga berkembang kearah rumah saya yang berada di Tanah Abang,
yang mana pernah terjadi penggerebegkan pada tanggal 21 februari 2009 yang lalu. Yang mana
anggota Polisi dari Polsek Metro Tanah Abang, juga ikut terlibat dalam penggerebegkan
tersebut.

       Di antara barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saya             ketika terjadi
penggerebegkan pada tanggal 21 Februari yang lalu, pada saat itu, ada banyak barang-barang
bukti yang saya kenali, yang di ambil dari kediaman saya di Tanah Abang. Dan di pelataran
parkir saya juga melihat 5 unit kendaraan sepeda motor yang disita dari kediaman saya.

       Dalam BAP yang dibuat oleh anggota Polisi Polsek Metro Tanah Abang, sesuai dengan
instruksi Kapolsek pada waktu itu, apa yang terjadi di Jakarta, dan apa yang terjdi di Cariu,
Jonggol Jawa Barat, telah disatukan dalam satu BAP dengan penjabaran dan perincian yang
lengkap dan jelas.

       Bahkan sudah dibuat rencana, untuk mengejar salah satu tokoh kunci yang memegang
peranan penting dalam pembuatan sabu-sabu yang terjadi di daerah Cariu, Jonggol Jawa Barat
tersebut. Namun entah mengapa rencana ini tidak benar-benar dilaksanakan oleh mereka.
Untuk saya, ini adalah tanda tanya yang besar.
Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                              10
       Tanda Tanya yang besar ini, barulah pada bulan juni 2010 terjawab, dengan
ditangkapnya saudara Artomi yang merupakan tokoh utama Cariu, Jonggol Jawa Barat,
dirumahnya di daerah Cileungsi JABAR.

       Ternyata baik kepolisian Metro Tanah Abang, maupun Polda JABAR diluar
sepengetahuan saya, mereka terus berupaya menangkap Artomi. Disinilah sebenarnya letak
kunci-kunci permainan yang dimainkan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

       Walaupun dimedia massa selalu digambar-gambarkan untuk pemberantasan Narkoba
sampai keakar-akarnya. Tapi yang terjadi dilapangan sangatlah lain. Para penegak hukum
selalu menyimpan sebuah kasus, untuk suatu saat dikembangkan lagi.

Dan kapankah saat itu tiba ?

       Itu tergantung dari adanya kepentingan, atau tidaknya, yang bisa didapatkan oleh para
penegak hukum tersebut. Yang saya maksudkan di atas adalah, jika Saudara Artomi ditangkap
dalam waktu yang bersamaan dengan waktu saya ditangkap, para penegak hukum tentunya
hanya mendapatkan satu kasus saja. Tapi bukan demikian yang di inginkan mereka. Mereka
menginginkan, agar Artomi ditangkap dalam waktu yang lain. Sehingga total kasus yang
mereka bisa peroleh adalah 2 kasus. Dengan tentunya 2 keuntungan bagi mereka. Baik dalam
bentuk kenaikan pangkat, atau dalam bentuk penambahan harta benda.

       Jadi praktek seperti di atas, itulah yang terjadi dilapangan. Polisi menggunakan istilah
dengan kata-kata “pengembangan”. Jadi, istilah pengembangan ini sebenarnya kurang tepat,
yang tepat adalah, “penanaman”.

       Karena kenyataan dilapangan adalah, ketika suatu kasus terungkap, para penegak
hukum menyisihkan satu atau dua bibit kasus dari kasus yang terbongkar itu, untuk dibiarkan
tumbuh dan berkembang. Sampai saat masa panen tiba, hasil panen mereka peroleh dengan
cara membongkar kasus tersebut, dan tidak lupa, ketika mereka membongkar kasus tersebut,
mereka menyisihkan satu atau dua bibit kasus lagi, untuk ditanam kembali, yang pada saatnya,
akan mereka panen kembali.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                               11
       Begitulah mata rantai dari peredaran Narkoba yang sesungguhnya, yang terjadi dibumi
Pertiwi ini. Jadi slogan-slogan yang menyebutkan “perang terhadap Narkoba”, atau
“berantas Narkoba sampai ke akar-akarnya”, tidak akan pernah berhasil. Karena pihak-
pihak para penegak hukum sesungguhnya tidak menginginkan Narkoba punah dibumi Pertiwi
ini. Karena dunia Narkoba melibatkan perputaran uang yang luar biasa besarnya.
Sedemikian besarnya, sehingga dapat menyebabkan “Kebutaan sesaat” bagi para penegak
hukum, Baik ini di Kepolisian, di Kejaksaan, maupun ditingkat peradilan. Dari mereka yang
berpangkat paling rendah, sampai dengan yang paling tinggi sekali pun

“kebutaan sesaat” itu, pasti akan menyerang mereka dan inilah jawaban dari pernyataan saya
yang di atas tadi.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                          12
                                    BAP POLDA JABAR




       Pada tanggal 26 September 2009, akhirnya berita penangkapan saya, sudah diketahui
oleh kepolisian Polda JABAR. Hari itu juga, satu tim dari Polda JABAR yakni, unit 4
Direktorat Narkoba Polda JABAR datang untuk menjemput saya. Namun oleh Kapolsek Metro
Tanah Abang, saya tidak di izinkan untuk dibawa ke Bandung. Sehingga proses pembuatan
BAP mereka lakukan di Polsek Metro Tanah Abang.
              Jadi pada saat itu, saya di BAP dua kali oleh dua unit anggota Kepolisian
yang berbeda, untuk sebuah cerita yang sama, yakni kisah tentang proses pembuatan sabu-
sabu di Cariu, Jonggol Jawa Barat. Seminggu kemudian yaitu pada tanggal 7 oktober 2009,
anggota dari Direktorat Narkoba Polda JABAR datang kembali ke Polsek Metro Tanah Abang
untuk menjemput saya, tapi kali ini mereka dibekali dengan surat penjemputan dari MABES
POLRI.

       Akhirnya dengan kawalan satu anggota Polisi dari Polsek Metro Tanah Abang, dan
pengacara saya pada saat itu, saya dibawa ke MAPOLDA JABAR. Setelah menginap dua
malam disana, poses pembuatan BAP dilanjutkan kembali.
              Sesaat sebelum saya dibawa ke Bandung, badan saya di photo dengan cermat
oleh anggota polisi dari Polsek Metro Tanah Abang. Mereka menjelaskan, bahwa maksud dari
pemotretan tersebut adalah, sebagai bahan dokumentasi mereka, jika suatu saat sesuatu hal
terburuk terjadi pada diri saya, jika saya dibawa ke Bandung.



       Selama dalam perjalanan ke Bandung, karena itu adalah saat pertama saya dan anggota
Unit 4 Direktorat Narkoba POLDA JABAR bersama-sama dalam satu kendaraan, maka situasi
yang terjadi diantara saya dan mereka masih sangat tegang dan kaku. Sedemikian kakunya
mereka, sehingga dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung, mereka tidak berani untuk
berhenti ditempat peristirahatan. Bisa dibayangkan, pada saat itu, selama dalam perjalanan,
saya harus menahan tidak membuang air kecil, dengan kondisi tangan terborgol dibelakang.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                              13
          Sesampainya di MAPOLDA JABAR, pembuatan BAP dilanjutkan, dan pada malam
harinya saya ditempatkan di “ruang AC” MAPOLDA JABAR. Yang dimaksud “ruang AC”
disini adalah, sebuah ruangan yang atasnya berjeruji besi, dan langsung berhadapan dengan
langit.

          Dalam arti kata, ruangan tersebut tidak diberi atap, dan disitulah saya pada malam hari
yang dingin di kota Bandung. Mencari posisi untuk merebahkan badan, dan sebagai bonus dari
tuan rumah, malam itu pun hujan rintik-rintik.
          Akhirnya setelah sesorang memberikan saya beberapa lembar Koran bekas, karena
keletihan, akhirnya saya pun tertidur didalam “ruang Ac” tersebut.
          Keesokan harinya, saya dihadapkan kepada wartawan setempat, bermacam-macam
pertanyaan yang harus saya jawab, dari mulai yang lucu, sampai yang serius. Salah satu
pertanyaan yang sampai saat ini masih terekam dalam ingatan saya adalah, mereka bertanya:
“apakah benar saya mempunyai uang sebanyak ratusan miliar di Bank ?”
Saya menjawab,
“kalau itu benar, tentunya saya sudah tidak berada di Indonesia lagi”

          Diluar kesadaran saya, disaat saya di inapkan 2 malam “diruangan Ac” tersebut diatas,
gerak-gerik dan tingkah laku saya diperhatikan oleh anggota Unit 4 Direktorat Narkoba
POLDA JABAR. Tentunya mereka ingin melihat secara langsung, apakah saya seperti yang
dikabarkan di mass media atau diberbagai Koran dan tv, benar-benar bertingkah seperti seorang
bos Narkoba, yang mempunyai uang ratusan miliar. Ternyata, kenyataan yang mereka hadapi
adalah sangat mengecewakan. “bos narkoba” tersebut menerima saja, ketika harus tidur di
“ruangan ac” selama 2 malam, dan hanya beralaskan Koran bekas saja.
                  Kenyataan ini, mungkin mereka pakai sebagai bahan pertimbangan, untuk
memberikan kembali kendaraan kijang innova yang mereka sita, ketika kasus Cariu, Jonggol
Jawa Barat ini mulai terkuak. Karena mereka pikir, sudah tidak ada lagi yang dapat di “peras”
dari diri saya.   Kemudian BAP dilanjutkan kembali,




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                                 14
       Namun anehnya, tidak ada lagi fakta-fakta penting yang ditambahkan di BAP tersebut,
dan juga saya melihat dan merasakan tidak ada lagi keseriusan dari tim Unit 4 Direktorat
Narkoba Polda JABAR tersebut, yang pada akhirnya, saya dikembalikan lagi ke kantor Polsek
Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat.
       Setelah pembuatan BAP lanjutan terselesaikan, maka pada tanggal 18 November 2009
saya dipindahkan ke RUTAN SALEMBA Jakarta Pusat, setelah beberapa kali sidang, saya di
Vonis 2 tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim Jakarta Pusat dengan nomor putusan:
2313/Pid.B/PID/2009/PN/JKT.PST, pada tanggal 22 Desember 2009, dan sejak saat itu saya
tetap berada di RUTAN SALEMBA.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                          15
                              Vonis PN Jakarta Pusat



       Dalam perjalanan kasus yang saya alami,yang dimulai dengan tertangkapnya saya oleh
anggota Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat, sampai dengan vonis yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, semuanya menghabiskan dana sekitar Rp 800 juta. Dengan
catatan, Rp 500 juta yang terpakai di Polsek Metro Tanah Abang, dan yang Rp 300 juta, untuk
para Hakim dan Jaksa yang terlibat dalam pemrosesan kasus saya ini.

       Yang bermula dari, tertangkapnya saya sebagai DPO Polda JABAR yang diakhiri
dengan Pemvonisan tersebut. Vonis 2 tahun yang saya terima, adalah sepadan dengan uang
senilai Rp 800 juta yang saya berikan dan yang diambil dari saya.

       Saya dan keluarga saya tidak perlu terpisah untuk waktu yang lama, pihak Kepolisian,
Kejaksaan, dan para Hakim pun masing-masing mendapatkan bagian uang.

       Sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat dalam pemberantasan narkoba, maka
setelah saya ditangkap, diproses, didakwa, dituntut, dan akhirnya diputus. Masyarakatpun turut
mendapatkan kepuasan dengan di vonisnya saya, dengan vonis 2 tahun penjara.

       Proses yang terjadi ini boleh saya katakana sebagai “ proses yang sempurna”, karena
baik dari pihak Kepolisian, kejaksaan dan para Hakim yang terlibat langsung dalam
pemrosesan kasus ini, saling menjalin hubungan kerja yang erat. Tujuan mereka adalah
menuntaskan kasus ini secepat mungkin, dan tentunya untuk mendapatkan uang.

       Dengan tiga kali sesi persidangan yang saya ikuti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
membuktikan tingkat keprofesionalisme kinerja mereka, cepat, tanggap, lugas, dan tepat
sasaran. Mereka tidak membuang-buang waktu dan energi secara percuma. Semua dilakukan
untuk kelancaran jalannya sidang, dan tentu saja uang senilai Rp 800 juta tersebut, adalah harga
yang pantas untuk mendapatkan itu semua.

       Dan siapakah yang paling diuntungkan dari uang hasil narkoba tersebut ? yang sudah
pasti bukanlah saya. Karena setelah dikhianati, ditembaki, ditangkap, disidangkan, saya harus
menjalani hukuman 2 tahun penjara.

Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                                16
                                   P21 Pertama Kejati Jabar



       Pada tanggal 8 April 2010, anggota polisi dari POLDA JABAR datang kembali
menemui saya di RUTAN SALEMBA, lagi-lagi untuk penambahan dan perbaikan BAP saya.
Dan pada tanggal 4 Mei 2010, anggota dari unit 4 Direktorat Narkoba Polda JABAR tersebut,
datang lagi untuk menjemput saya, guna diserah terimakan kepada Kejaksaan Tinggi (KEJATI)
Jawa Barat, untuk di P21. Setelah dibawa ke kantor KEJATI JABAR, saya diperkenalkan
dengan Bapak Hasran dan Ibu Mursiam, yang saat itu berfungsi sebagai Jaksa Penuntut Umum
(JPU) yang menangani kasus saya.

       Sebelum proses serah terima itu dilaksanakan, saya di inapkan di LAPAS BANCEUY
Bandung JABAR. Sesungguhnya saat itu saya benar-benar tidak mengetahui, bagaimana lagi
kelanjutan proses hukum yang harus saya lalui. Tapi dari mulut anggota Kepolisian Unit 4
Direktorat Narkoba tersebut, bahwa besok pagi saya akan dibawa ke Kejaksaan Negri
(KEJARI) Cibinong.

       Akhirnya malam itu pun saya jalani di dalam sel isolasi LAPAS BANCEUY. Tanpa air,
tanpa makan, dan tanpa selimut. Barulah pada saat menjelang subuh saya dapat memejamkan
mata. Karena sebelumnya, badan saya menggigil kedinginan, tapi didalam “sel isolasi”, apalagi
dimalam hari, siapa yang perduli dengan saya ?,
sehingga saya hanya bisa pasrah kepada yang Maha Kuasa.

       Keesokan paginya saya dijemput kembali oleh anggota Unit 4, dan saya langsung
dibawa kembali ke kantor KEJATI Jawa Barat, untuk bertemu kembali dengan Bapak Hasran
dan Ibu Mursiam. Kemudian bersama-sama dalam rombongan dua kendaraan, saya dibawa ke
KEJARI Cibinong. Dan akhirnya, Bapak Kasipidum KEJARI Cibinong pun memberikan waktu
dan ruangan untuk saya dan Bapak Hasran untuk berbicara 4 mata.

       Dalam pembicaraan tersebut, Bapak Hasran yang berfungsi sebagai JPU dalam kasus
saya ini, menanyakan keinginan saya, atas kasus yang terjadi di Cariu, Jonggol Jawa Barat.
Saya mengutarakan kepada Bapak Hasran, bahwa kasus yang terjadi di Cariu, Jonggol JABAR
tersebut, sudah dijabarkan dalam BAP Polsek Metro Tanah Abang.

Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                             17
       Jadi apa mungkin kasus tersebut disidangkan lagi di Pengadilan Negri Cibinong ?
Akhirnya pak Hasran menyuruh keluarga saya, untuk menemui dia di KEJATI JABAR. Setelah
pembicaraan tersebut, saya diantar kembali oleh Polisi Polda JABAR ke Rutan Salemba.
       Saya meminta tolong kepada anggota keluarga saya, untuk menemui pak Hasran di
KEJATI Jawa Barat. Kemudian, pak Hasran mengenalkan seseorang kepada anggota keluarga
saya, yang dia sebutkan sebagai orang penghubung, yang bernama Bapak Arnold. Setelah
menyerahkan uang kepada Bapak Hasran, anggota keluarga saya kembali ke Jakarta. Setelah
itu saya bisa berhubungan langsung dengan Bapak Arnold, untuk membicarakan perkembangan
yang terjadi pada kasus Cariu, Jonggol Jawa Barat itu.
       Untuk mempersiapkan segala kemungkinan, saya menyuruh anggota keluarga saya,
untuk meminta Toyota Innova yang disita oleh Polda JABAR. Setelah perundingan yang alot,
dan membayar sebesar Rp 60 juta, akhirnya, kendaraan tersebut bisa diambil kembali, dan
langsung saya jual seharga Rp 155 juta. Uangnya saya simpan guna memenuhi kebutuhan yang
mungkin diminta dari pihak KEJATI Jawa Barat.
       Dari pak Arnold saya mendapat berita, bahwa Pak Hasran akan dipindahkan ke
Lampung timur. Kemudian sebagai gantinya, telah ditunjuk Bapak Yuniarto, juga dari Kejati
JABAR.

Dari pak Yuniarto dan Pak Arnold, saya diberitahukan, bahwa masalah keterlibatan saya dalam
kasus Cariu, Jonggol Jawa Barat, ini tidak bisa dilimpahkan lagi ke pihak Pengadilan.
Dikarenakan barang-barang bukti yang berhubungan langsung dengan tuduhan terhadap saya,
yaitu memproduksi Psikotropika jenis sabu-sabu, telah dimusnahkan oleh pihak Kepolisian dan
kejaksaan pada tanggal 21 Januari 2010 yang lalu. Pak Arnold dan Pak Yuniarto meminta uang
sejumlah Rp 350 juta untuk meluruskan masalah ini. Uang tersebut saya bayar secara bertahap
kepada mereka berdua.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                           18
Pada bulan Agustus 2010, saya menanyakan kepada Kasi Register di Rutan Salemba.
“Apakah saya bisa mendapatkan Pembebasan Bersyarat . . . ?
Kemudian Kasi Register tersebut menanyakan kasus yang masih tersangkut dengan saya di
Cariu, Jonggol Jawa Barat. Saya mengutarakan kepada Kasi Register tersebut, bahwasanya dari
pihak Kejati Jawa Barat menyatakan, bahwa kasus ini tidak bisa lagi dilimpahkan ke
Pengadilan.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                           19
                                     Surat Dari Kejati Jabar



       Hasil pembicaraan ini saya sampaikan kepada Bapak Yuniarto dan Pak Arnold. Lalu
mereka menyuruh saya bertanya lagi kepada Kasi Register Rutan Salemba, untuk menanyakan
apa-apa saja yang diperlukan oleh Kejati JABAR guna kepengurusan pembebasan bersyarat
saya. Kasi Register tersebut meminta agar Pak Yuniarto dan Pak Arnold untuk datang ke Rutan
Salemba, guna menemui beliau.

       Seminggu kemudian mereka datang kembali ke Rutan Salemba, dimana dalam
pembicaraan tersebut saya tidak di ikut sertakan.

Dari hasil pembicaraan itu, keluarlah surat dari KEJATI JABAR yang tertanggal 7 September
2010, yang bernomor : B-1706/0.24/Epp.2/09/2010, berisikan bahwa:

“setelah dilakukan penelitian, ternyata tersangka dan barang bukti tidak sesuai dengan
berkas perkara ari penyidik No.Pol :BP/36/IV/2010/DIT Res Narkoba tanggal 20 April
2010, dengan demikian perkara tersangka Fariz Rafli tidak dapat dilimpahkan ke
Pengadilan”.

       Berdasarkan surat tersebut, proses Pembebasan Bersyarat (PB), saya pun dapat dimulai.
Sebagai penjaminnya adalah saudara sepupu saya. Proses penelitian masyarakat pun
berlangsung, di ikuti dengan sidang PB yang mana hasilnya di teruskan ke badan
pemasyarakatan (BAPAS), dan di teruskan lagi ke Kanwil Departemen Hukum dan HAM.

Dan pada tanggal 16 desember 2010, setelah keluarnya surat keputusan pembebasan bersyarat
dari Departemen Hukum dan HAM, saya pun dinyatakan bisa bebas bersyarat.

       Terhitung mulai tanggal 16 desember 2010 tersebut, saya bebas kembali. Sebagai salah
satu persyaratan dari PB tersebut adalah, setiap bulan saya harus wajib melapor ke BAPAS
yang berada dibelakang Rutan Salemba dan juga ke Kejari Jakarta Pusat. Saya pun datang
untuk melapor, pada tanggal 14 setiap bulannya. Itulah yang terjadi pada bulan Januari,
Februari, dan Maret.



Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            20
                                PENANGKAPAN KEDUA




       Ketika saya hendak melapor untuk yang ke 3 kalinya, sebagai kewajiban dalam
prosedur pembebasan bersyarat, yakni pada tanggal 14 Maret 2011, saya dihadang kembali
oleh tim Unit 4 Direktorat Narkoba Polda Jabar. Saat itu, saya sama sekali tidak membawa
barang-barang terlarang, apalagi Narkoba. Mereka mengatakan saya harus ikut ke Bandung,
dan mereka sama sekali tidak memperlihatkan surat perintah penangkapan terhadap saya.
Setelah itu saya pun dibawa dengan kendaraan mereka ke Bandung, Jawa Barat.

       Dalam kendaraan mereka, karena sudah beberapa kali saya berhadapan dengan Unit 4
Direktorat Narkoba Polda JABAR tersebut, maka hubungannya diantara kita sudah kian akrab.
Inilah sebabnya kenapa ketika mereka datang menjemput saya, saya tidak mengalaminya
sebagai peristiwa “penangkapan”.
       Selama dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung, saya dan anggota Unit 4
tersebut bercengkrama dengan bebas. Mereka menerangkan bahwa mereka dipaksa menjemput
saya, oleh JPU Mursiam. Untuk itu mereka meminta maaf, mereka menambahkan juga,
bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Selama dalam perjalanan kita banyak membicarakan
tentang JPU Mursiam. Yang menurut mereka sudah bertindak keterlaluan terhadap institusi
Kepolisian Polda JABAR..
       Apa yang dimaksud dengan kata-kata “keterlaluan” tersebut, mereka tidak bisa
merincinya, tapi mereka menambahkan bahwa untuk perjalanan in saja, mereka sama sekali
tidak dibekali uang sepeserpun oleh JPU Mursiam. Bahkan,untuk bensin dan pintu tol pun
mereka harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri. Itulah gambaran parah yang mereka
jabarkan tentang JPU Mursiam. Juga mereka menambahkan saya harus berhati-hati
menghadapi JPU Mrsiam. Dikarenakan, sifat kelicikannya. Meskipun ia bodoh, tapi JPU
Mursiam mempunyai jaringan koneksi dimana-mana.
       Selain itu mereka juga mengatakan bahwa sesungguhnya, Unit 4 Direktorat Narkoba
Polda JABAR, sudah tidak ada urusan sama sekali dengan saya. Karena saya sudah di P21
kan pada tanggal 4 mei 2010 lalu.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                         21
       Tapi dikarenakan JPU Mursiam “melontarkan ancaman” kearah Direktorat Narkoba
Polda JABAR. Maka mau tidak mau mereka harus menjalankan perintah penangkapan ini.
Yang pada saat itu langsung diperintahkan oleh Direktorat Narkoba Polda Jabar, Bapak
Nugroho, walaupun unt 4 tersebut bergerak dan melakukan penangkapan, tanpa adanya surat
perintah penangkapan.

       Tentu saja, saya yang pada posisi terjepit, turut prihatin dengan apa yang dikatakan oleh
Kanit Unit 4 Direktorat Narkoba POLDA JABAR Bapak Memed. Tapi walaupun demikian,
saat itu saya tidak berada pada posisi untuk ikut mencampuri persoalan yang terjadi antara JPU
Mursiam dari Kejati JABAR, dan Bapak Memed, dari unti 4 Direktorat Narkoba Polda
JABAR.

       Saya berkeyakinan, jika pertemuan dengan JPU Mursiam selesai, mereka akan
mengantarkan saya kembali ke Jakarta.
       Pada jam 18:00 sore hari kami tiba di Kejati JABAR. Disana sudah menunggu JPU
Mursiam. Dari mulai kami tiba, sampai jam 21:00, kami hanya terkatung-katung dipelataran
ruang tunggu Kejati JABAR, bersama dengan anggota Unit 4 tersebut. Tangan saya tidak
diborgol, sehingga saya bisa bebas kemana-mana ditemani oleh beberapa orang anggota polisi.

       Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya. Tapi dari pembicaraan yang saya
dengar, bahwa JPU Mursiam mendapat kesulitan, karena pihak Kejati Jabar tidak mau
mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap diri saya pada waktu itu.
       Dikarenakan kepanikan, JPU Mursiam meminta kepada Anggota Unit 4 tersebut untuk
membawa saya ke Mapolda JABAR untuk di inapkan, Pak Carim yang bertindak sebagai
Wakanit Unit 4 menolak permintaan JPU Mursiam tersebut, dengan alasan bahwa saya telah
di P21 kan. Jadi, mereka tidak bisa bertanggung jawab lagi atas diri saya.

       Dalam kebingungan, JPU Mursiam mengajak anggota Unit 4 untuk mengawal saya ke
Kejari Cibinong. Dan pada malam itu juga rombongan kami bergerak menuju Cibinong.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                                22
         Akhirnya rombongan kami tiba pada jam 24:00 malam di KEJARI Cibinong. Tapi
dikarenakan petugas Kejari tidak mendapat surat perintah penahanan dari ketua Kejari
Cibinong, maka saya pun tidak bisa dibawa langsung ke Rutan atau Lapas di Cibinong. Maka
untuk kali kedua saya menemui keadaan keterkatung-katungan. Akhirnya karena sudah letih,
saya pun diperbolehkan tidur dikantor ruang piket Kejari cibinong.

         Keesokan paginya pada tanggal 15 maret 2011, dimulailah proses pemberkasan atas diri
saya dalam kasus di Cariu, jonggol JABAR. Pemberkasan ini dilakukan oleh petugas bagian
penahanan dari Kejari Cibinong yang di tandatangani oleh JPU Mursiam, sebagai penanggung
jawab.

Tapi anehnya, surat perintah penahanan tersebut, yang bernomor: PRINT 232/0.2.33/Ep.2/03/2011

Diberikan pertanggal 14 Maret 2011. Memang inilah yang di inginkan oleh JPU Mursiam,
seperti yang dituangkan olehnya, pada saat nanti beliau menuliskan replik dari pledoi yang
dibuat kuasa hukum saya.
         Sedemikian “sepelenya”, sehingga JPU Mursiam menyatakan bahwasanya, sayalah
sebagai terdakwa, sebagai pihak yang di untungkan karena perbedaaan pertanggal yang berbeda
satu hari tersebut. Jadi menurut dia, walaupun surat penahanan dibuat pada tanggal 15 Maret
2011, namun pada pemberkasan di undur satu hari menjadi tanggal 14 Maret 2011. Jadi
menurut JPU Mursiam, kamu akan bisa bebas 1 hari lebih cepat “nantinya” katanya.
         “Tapi, apakah demikian sepelenya persoalan ini . . .?”

         Tentu saja dimata hukum tidak ada kejadian yang dipandang sepele. Dibalik fakta ini
ada sebuah fakta penting dan juga bisa dibilang, sangat penting, telah terjadi. Fakta tersebut
adalah, bahwasanya, ketika saya ditangkap oleh Unit 4 Direktorat Narkoba POLDA JABAR,
saat penangkapan tersebut, terjadi tanpa adanya surat perintah penangkapan, dan ketika saya
ditangkap pada tanggal 14 Maret 2011 lalu, surat perintah penahanannya pun tidak ada, dan
barulah pada keesokan harinya surat penahanan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh JPU
Mursiam.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                               23
        Dengan fakta ini terlihat jelas bahwa, JPU Mursiam telah melampaui batas
kewenangannya, yakni memerintahkan pada anggota Unit 4 Direktorat Narkoba POLDA
JABAR tersebut, untuk menangkap saya, dan membuat surat perintah penahanan atas diri saya
pada keesokan harinya.
       Hal tersebut bukanlah hal yang “sepele”. Karena menunjukkan bahwa ketika saya
ditangkap pada tanggal 14 Maret 2011, oleh anggota Unit 4 Direktorat Narkoba POLDA
JABAR, tidak disertai dengan surat perintah penangkapan, dan pada sore harinya, ketika saya
diserah terima kan pada JPU Mursiam, proses serah terima tersebut yang secara de facto,
bahwa mulai saat itu saya berada dalam tahanan pihak kejaksaan.

       Tapi nyatanya proses serah terima tersebut tidak dilengkapi dengan surat penahanan
yang resmi. Jadi hal tersebut bukanlah hal yang “sepele”.
       Fakta lain yang bisa dikatakan dari kejadian tersebut di atas adalah, bahwa JPU
Mursiam tidak segan-segan memalsukan data yang terdapat pada surat perintah penahanan,
untuk kepentingan dan tujuan pribadi. Tanpa memperhatikan akidah-akidah per Undang-
undangan yang berlaku.
       Semua bisa di atur olehnya, yang penting tujuannya tercapai. Inilah potret dari seorang
JPU yang dikemudian hari, potret tersebut makin jelas bentuknya. Bagaimana seorang hamba
hukum bertindak bukan sebagai “ Pengawal Hukum”.tapi malah seenaknya saja memporak-
porandakan, menghancurkan dan menginjak-injak akidah-akidah yang terdapat dalam kitab
undang-undang hukum acara pidana.
       Pada siang harinya, tanggal 15 Maret 2011, saya dibawa ke LAPAS kelas IIA
CIBINONG. Ketika memasuki pintu LAPAS, terbayang jelas dihadapan saya gambaran yang
terekam 3 bulan yang lalu, ketika saya keluar dari Rutan Salemba, dan sekarang saya harus
kembali memasuki pintu LAPAS.
       Namun, semua ini saya hadapi dengan tegar, karena saya yakin, seyakin-yakinnya, saya
tidak akan lama mendekam di LAPAS Cibinong ini, karena persoalan yang mana saya
tersangkut ini sudah terselesaikan, dan saya sudah dalam proses Pembebasan Bersyarat.
       Memasuki pintu LAPAS kelas II Cibinong, entah mengapa, saya merasa tidak asing
sama sekali. Tidak ada perasaan ketar-ketir, was-was sedikit pun juga. Semua saya hadapi
dengan senyuman.


Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                              24
       Akhirnya, saya pun dimasukan ke dalam Blok Narkoba, setelah berorientasi beberapa
hari, saya mendapatkan tempat saya, di antara kerumunan ratusan warga binaan.

       Dari mulai hari pertama saya mendekam di LAPAS CIBINONG, saya sudah menyuruh
anggota keluarga saya untuk menemui Pak Arnold di Kejati JABAR, dan juga menyuruh
mereka untuk datang secepatnya ke LAPAS ini.

       Anehnya jawaban yang Pak Yuniarto dan Pak Arnold berikan hanya “iya-iya” saja.
Perasaan saya akhirnya tidak karuan, karena seharusnya mereka yang bisa membantu saya
keluar secepatnya dari tempat ini.

       Beberapa malam setelahnya, ada suara yang membisikan di telinga saya, suara itu
mengatakan “ PRA PERADILAN” kata-kata tersebut terekam jelas sekali dalam ingatan saya.

       Keesokan harinya saya langsung menelpon Pak Arnold melalui wartel yang disediakan
oleh LAPAS. Dan menyuruh beliau untuk membantu memulai proses Pra Peradilan, dan
jawaban dari mereka adalah, mereka sedang bernego dengan pengacara yang akan menjadi
kuasa hukum saya.

        Selang beberapa hari kemudian, saya mendapat kunjungan dari 5 orang pengacara,
yang ternyata mereka adalah kiriman dari Pak Yuniarto dan Pak Arnold




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                        25
                            SESI PERSIDANGAN PERTAMA

                                      (PN CIBINONG)




       Pada tanggal 5 April 2011, dimulailah persidangan kasus saya, di Pengadilan Negri
Cibinong, yang diketuai oleh Bpk. Edi Wibisono SH.SE.MH. yang bertindak sebagai ketua
MH PN Cibinong.

Saat itu juga saya belum didampingi oleh pengacara yang dikirim oleh Pak Yuniarto dan Pak
Arnold, dikarenakan saya belum menandatangani surat kuasa penunjukkan kuasa hukum atas
mereka. Pada persidangan pertama tersebut saya dengan jelas-jelas menyatakan kepada MH PN
Cibinong beberapa hal. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

Kenapa saya ditangkap dan diproses lagi . . . ?
Saya sudah bebas dan telah menjalani kebebasan saya selama 3 bulan.Atas pertanyaan ini,
ketua MH menjawab, bahwa,

“PB tersebut hanya berlaku diwilayah Jakarta Pusat dan tidak berlaku didaerah Jawa
Barat”.

Sebuah jawaban yang aneh dari seorang ketua Majelis Hakim.

       Saya menerangkan kepada beliau bahwasanya yang mengeluarkan surat pemberian PB
tersebut adalah Departemen Hukum dan HAM yang mempunyai kekuatan hukum diseluruh
wilayah kesatuan Republik Indonesia ini. Bagaimana mungkin seorang ketua MH tidak
mengetahui hal-hal yang sangat penting untuk seorang narapidana, seperti PB ini. Dan jawaban
kunci dari beliau adalah,
“Nanti kamu beberkan semua di acara pembelaan saja“
Saya ditangkap atas perintah siapa . . . ? Padahal saat saya ditangkap tak ada seorang pun dari
anggota kepolisian Polda JABAR yang menunjukkan surat perintah penangkapan atas diri saya.
Karena ketika saya ditangkap, saya tidak membawa barang-barang terlarang apapun, apalagi
Narkoba.



Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                               26
Jadi kenapa saya ditangkap kembali. . . ?

kemudian atas pertanyaan ini, MH PN Cibinong menjawab,:
seharusnya saya mempersoalkan masalah ini di Pra Peradilan, dan kurun waktunya adalah 2x1
minggu, dan ini sudah berakhir.
Dan selanjutnya beliau mengeluarkan kata-kata kuncinya lagi,
“ jika kamu tidak setuju dengan apa yang saya katakan, silahkan saja tuangkan dalam
acara pembelaan”.
        Selanjutnya saya juga menyerahkan fotocopy kartu PB saya sebanyak 2 lembar kepada
MH PN Cibinong. Yang pertama dari BAPAS Salemba dan yang kedua dari PN Jakarta Pusat.
Dan juga saya serahkan fotocopy dari Kejati JABAR yang berrnomor: 107.9329/Lx1.05,06
tahun 2010, “bahwa berkas atau barang bukti tidak sesuai”.

        Pada persidangan kedua JPU ibu Mursiam memanggil salah satu dari pengacara saya
untuk berkoordinasi dengannya. Inti dari percakapan tersebut adalah, saya diminta untuk
menyediakan uang sebesar Rp 350 juta.
        Mendengar permintaan uang sebanyak itu saya hanya bisa terdiam, setelah apa yang
saya punya diambil, setelah dipenjara lebih dari satu tahun,
apalagi yang tersisa pada saya ?,
mungkin seandainya saat saya masih memegang uang, sudah pasti uang sejumlah Rp 350 juta
tersebut sudah saya berikan, asalkan saya bisa kembali pulang dan berkumpul dengan keluarga
saya, karena baru saja 3 bulan kami hidup satu rumah, secara tiba-tiba kita dipaksa untuk hidup
terpisah lagi.

         Permintaan JPU Mursiam tersebut saya sampaikan kepada Bapak Yuniarto dan Bapak
 Arnold, dan mereka berjanji untuk secepatnya berkoordinasi dengan JPU Mursiam.
 Mendengar pernyataan ini saya gembira dan yakin jika persoalan ini bisa segera terselesaikan.
         Permintaan JPU Mursiam tersebut telah di rembukkan oleh Bapak Yuniarto, Bapak
 Arnold dan Bapak Tengku Rahman yang menjabat sebagai kepala seksi PRATUT di Kejati
 Jabar. Hasil rembukkan pembicaraan mereka adalah, Bapak Tengku Rahman mengembalikan
 uang sebanyak Rp 20 juta kepada keluarga saya, dan Bapak Yuniarto memberikan sertifikat
 rumah yang dia miliki dikawasan Delta Mas, Cikarang Bekasi, Jawa Barat. Ini semua guna
 memenuhi permintaan JPU Mursiam.

Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                               27
         Pada hari berikutnya, kuasa hukum dan keluarga saya mendatangi JPU Mursiam di
 Kejari Jawa Barat. Dan akhirnya mereka pun berembuk, uang senilai Rp 20 juta tersebut
 diberikan kepada JPU Mursiam, demikian juga dengan sertifikat rumah atas nama Bapak
 Yuniarto.
         Beberapa hari kemudian, keluarga saya dan kuasa hukum saya dipanggil kembali oleh
JPU Mursiam ke Bandung, untuk melakukan pembicaraan lanjutan.

Hasil dari pembicaraan kedua tersebut adalah, mereka meminta diberikan uang cash saja,
karena sangat sulit untuk membagi-bagi sertifikat rumah kepada tim, kata JPU Mursiam, tapi
uang senilai Rp 20 juta tersebut, tidak dikembalikan oleh JPU Mursiam.

       Berbagai cara sudah ditempuh oleh keluarga saya antara lain, memasukkan iklan ke
harian KOMPAS, POSKOTA dan juga dimedia elektronik, yang hasilnya tetap nihil. Rumah
yang sertifikatnya telah diberikan Bapak Yuniarto kepada keluarga saya, tetap tidak terjual.
         Setelah kejadian ini, disetiap sesi persidangan yang dihadiri oleh JPU Mursiam, pasti
dia selalu menanyakan kepada saya,

“ mana uangnya . . . ?”

Dan saya menjawab

“ ibu tanya langsung saja kepada bapak Yuniarto cs”

       Maka disitu saya sudah mulai mengkhawatirkan hal-hal terburuk yang akan terjadi
kepada saya. Hampir semua sanak famili saya hubungi, hasilnya tetap saja nihil, saya tidak
dapat memberikan apa-apa lagi kepada JPU Mursiam, sampai persidangan berakhir.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                                  28
                                       CATATAN PERTAMA



       Setelah beberapa kali mencoba menghubungi pak Yuniarto dan pak Arnold melalui
telepon, dan tanpa ada jawaban, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti menghubungi
mereka berdua. Adapun kontak yang terjadi diteruskan oleh keponakan saya.
       Selama saya berada di LAPAS Kelas IIA Cibinong, mereka berdua hanya sekali
mengunjungi saya. Itu terjadi diawal kedatangan saya di LAPAS ini, setelah itu pak Arnold
mengunjungi saya lagi ketika saya menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong.
Adapun inti dari kedatangan pak Arnold itu adalah, meminta saya untuk memberikan saja
sejumlah uang yang diminta oleh JPU Mursiam. Dan tentunya, saya menginformasikan pak
Arnold, bahwa, kalau memang saya ada uang sebesar Rp 350 juta, seperti yang diminta oleh
JPU Mursiam tersebut, sudah saya berikan diawal persidangan, sehingga saya tidak perlu
menghadapi situasi sulit dan bertele-tele dipersidangan ini.
                      Saat itu pak Arnold mengatakan, untuk mengontak “bos-nya” yang ada
di Kejaksaan Agung, untuk melobi JPU Mursiam. Dan itulah saat terakhir saya bertemu
dengan pak Arnold.

       Ingatan saya kembali ke waktu awal saya berurusan dengan pak Yuniarto dan pak
Arnold di RUTAN SALEMBA. Pak Arnold selalu mengatakan “saya harus ngomong dengan
bos di Kejaksaan Agung”, kemudian meminta saya untuk menyediakan 10 gram sabu-sabu,
dengan alasan untuk bos di Kejaksaan Agung. Maka bisa dibayangkan bagaimana saya
didalam sebuah rumah tahanan, berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi permintaan pak
Arnold tersebut.

       jadi selama beberapa kali mereka mengunjungi saya, setiap kali itu pula saya harus
menyediakan 10 gram sabu-sabu untuk pak Arnold. Sampai pada akhirnya ketika saya sudah
pulang dari RUTAN SALEMBA, mereka berdua rajin mengunjungi saya, ketempat dimana saat
saya mengontrak. Saya teringat bagaimana dengan bangganya pak Yuniarto memamerkan
mobil Honda jazz terbarunya yang berwarna putih. Saya pun hanya termanggut-mangut dan
turut merasakan kebanggaan yang tengah melanda pak Yuniarto tersebut. sedangkan pak
Arnold sudah sibuk dengan perangkat bawaannya, untuk menikmati asap sabu-sabu yang
dihari sebelum kedatangannya minta disiapkan kepada saya.

Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                         29
       Pada suatu kesempatan, pak Arnold datang sendiri ke Jakarta, dan meminta untuk
disediakan dua kamar hotel, yang katanya untuk menjamu rekan-rekannya dari Kejaksaan
Agung, sambil tidak lupa menyampaikan pesan untuk dicarikan sabu-sabu.
       Situasi saya pada saat itu dalam hal keuangan, masih sangat minim, karena saya belum
bisa bekerja apa-apa. Tapi demi untuk memenuhi permintaan pak Arnold, maka saya usahakan
juga untuk memesan dua kamar hotel kelas menengah, dan pontang-panting, kesana-kemari
mencari 10 gram sabu-sabu yang diminta pak Arnold.
       Akhirnya melalui seorang kenalan, saya disuruh kesuatu tempat di Jakarta Utara, yang
seumur hidup saya, belum pernah memasuki daerah tersebut, guna mengambil 10 gram sabu-
sabu. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan saya pada saat itu, baru saja bebas beberapa
minggu di RUTAN SALEMBA, dan sekarang berserempetan kembali dengan “bahaya” yang
bisa ditimbulkan dari usaha untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut. tentunya saya ingin
secepat mungkin, paket yang berada ditangan saya berpindah ke pak Arnold.
Perjalanan paket 10 gram sabu-sabu tersebut, akhirnya berakhir disebuah kamar hotel di
Jakarta Pusat.
       Sebulan kemudian, ketika saya dan keluarga sedang berbelanja persediaan makanan,
saya ditelepon oleh pak Arnold. Dia memberi tahu bahwa ada masalah di KEJATI JABAR, dan
saya pun diperintahkannya untuk “menghilang”. Seketika itu juga saya langsung memprotes
pak Arnold, saya katakan, bahwa saya kan sudah tidak ada masalah lagi dengan KEJATI
JABAR, jadi untuk apa saya menghilang ?.
       Beberapa hari setelah itu, saya disuruh menemui Pak Yuniarto dan pak Arnold di
Kejaksaan Negeri Cibinong. Hasil pertemuan tersebut adalah, berkas kasus saya yang
berhubungan dengan kasus Cariu, Jonggol Jawa Barat “sudah dihilangkan semua”. Jadi,
saya bisa menjadi orang bebas kembali. Mereka juga mengatakan, bahwa permasalahan
dengan KEJATI JABAR telah terselesaikan. Namun, mereka menerangkan bahwa ada
seorang rekan mereka, juga seorang jaksa yang menuntut bagian uang, dari uang yang pernah
saya berikan kepada pak Arnold dan Pak Yuniarto. Apa dan bagaimana pembagian uang
tersebut tidak bisa saya jelaskan secara rinci, karena saya pun tidak tahu. Mereka pun
menambahkan, jaksa tersebut bernama Mursiam atau nama panggilan yang diberikan oleh
rekan-rekan jaksa di KEJATI JABAR untuk dia adalah “si-Doraemon”. Tentunya saya pada
saat itu kurang memahami dengan apa yang pak Yuniarto dan pak Arnold maksudkan ini.

Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                           30
       Satu hal yang jelas bagi saya adalah, bahwa para jaksa-jaksa tersebut demi
mendapatkan uang yang jumlahnya banyak, tidak segan-segan untuk melakukan apa saja,
dengan hanya bermodal selembar kertas yang berjudul “surat perintah penahanan”, mereka
dapat membuat kehidupan seseorang menjadi sengsara. Dan kalau seseorang tersebut
kebetulan adalah seorang ayah dari sebuah keluarga, maka tentunya keluarga tersebut ikut
sengsara, tapi bagi para jaksa-jaksa tersebut, keadaan itu tidaklah mereka persoalkan benar,
yang penting bagi mereka adalah,: “uang, uang, dan sekali lagi uang”.
       Berbeda dengan para penjahat, dalam hal ini “penjahat narkoba”, mereka bekerja
tidak hanya dengan mengandalkan selembar kertas dan sebuah mesin ketik. Kadang-kadang
diperlukan uang jutaan rupiah, puluhan juta, bahkan ratusan juta, untuk bisa menjalankan
bisnis mereka.
       Setelah uang berpindah tangan, dan barang narkoba pun didapat, masih memerlukan
lagi jalan yang berliku-liku untuk mengolah barang narkoba tersebut menjadi uang, ini pun
kalau selamat, tidak jarang pada proses transaksi, mereka tertangkap oleh jebakan-jebakan
yang dipasang oleh pihak Kepolisian.
       Maka kalau itu terjadi, barang narkoba pun kembali berpindah tangan pihak
Kepolisian, dan yang sering terjadi adalah, kalau mereka tertangkap, harta benda “si pemain
narkoba” tersebut turut dikuras habis sampai tandas oleh pihak Kepolisian. Dan ini tentunya
bukan dalam rangka menjalankan program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba,
bukan sama sekali. Tetapi uang hasil kurasan tersebut, langsung dibagi-bagi oleh mereka, dan
masuk kedalam rekening pribadi mereka, dan kalau ini terjadi, siapa yang perduli    ? siapa
yang bisa mengontrol ?.

       Kenyataan ini, didunia “pemain narkoba” bukanlah hal yang aneh dan baru, siapa
pun yang menangkap, dan dari Kepolisian manapun asalnya, ceritanya akan tetap sama saja.
Pemain kelas kecil, diperas secara kecil-kecilan, pemain kelas menengah, diperas secara
sedang-sedang saja, dan pemain kelas besar, tentunya akan diperas secara besar-besaran.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            31
       Benturan yang terjadi saat tertangkapnya seorang pemain narkoba, tentunya tidak
terdeteksi oleh lembaga auditor manapun juga. Semua peristiwa terjadi secara “kontan” dan
tak jarang seorang pemain narkoba lebih memilih kehilangan nyawanya, dari pada harus
menyerahkan harta bendanya ke pihak polisi yang saat itu bersangkutan.

       Setelah proses penangkapan, tentunya datanglah seekor “ musang yang rakus” yang
meminta bagian uang kepada pemain narkoba tersebut, dan jika permintaannya tak diberikan,
maka keluarlah senjata rahasia musang rakus tersebut, yakni penjara tahunan atau bahkan
belasan tahun. Musang rakus tersebut, pada siang hari yang terang dan indah, juga berprofesi
sebagai seorang jaksa, entah dari sebuah KEJARI atau pun dari sebuah KEJATI.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            32
                                      KESAKSIAN




       Merupakan sebuah kejanggalan, bahwa saksi dari Unit 4 Direktorat Narkoba Polda
JABAR tidak dipanggil untuk memberikan kesaksian. Karena biasanya jika masa
persidangan telah memasuki masa sesi kesaksian, maka saksi yang pertama kali dipanggil
adalah saksi petugas kepolisian yang telah menangkap seorang tersangka, tetapi mengapa
dalam sidang saya ini, Kanit dan Wakanit dari Unit 4 direktorat Narkoba tersebut tidak
dipanggil untuk memberikan kesaksian?, padahal mereka sudah terlibat dalam kasus ini sejak
atau sudah hampir 1,5 tahun, mereka adalah orang penting yang memegang kunci-kunci
didalam kasus ini,

“tapi kenapa, justru mereka tidak dipanggil untuk memberikan kesaksian dipersidangan
ini?” Malahan yang dipanggil sebagai saksi adalah, saksi verbalis dari Polsek Metro Tanah
Abang. Bagi saya ini adalah sebuah situasi yang aneh, dikarenakan JPU Mursiam secara
sengaja dan hati-hati, memisahkan kasus yang telah saya jalani di PN Jakarta Pusat dan PN
Cibinong, menjadi 2 kasus yang berbeda. Artinya kasus yang satu dengan yang lain tidak ada
hubungannya, atau tidak ada sangkut pautnya.
Tapi jika memang begitu,

“Mengapa saksi dari Polsek Metro Tanah Abang dipanggil untuk memberikan kesaksian?

Disatu sisi JPU Mursiam berusaha keras untuk memisahkan PN Jakpus dan PN Cibinong. Tapi
dengan dipanggilnya saksi dari Polsek Metro Tanah Abang yang bernama Agus Sujana, Maka
secara de facto dan yuridis JPU Mursiam, entah sadar atau tidak telah menyatukan kasus PN
Jakpus dan PN Cibinong.
        Argumentasi saya dalam hal ini adalah, kenapa JPU Mursiam tidak memanggil
penyidik dari kepolisian Polresta Surabaya, “seumpamanya”, Tentunya jawabannya adalah,
dikarenakan kasus ini tidak ada hubungannya dengan kepolisian Surabaya.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                          33
                             PEMERIKSAAN BARANG BUKTI

       Setelah sesi pemanggilan saksi, persidangan di lanjutkan dengan pemeriksaan barang
bukti. Sesuai dengan apa yang didakwakan kepada saya, yaitu bersekongkol membuat
Psikotropika jenis sabu-sabu, maka secara logis, tentunya ada alat-alat dalam sesi pemeriksaan
barang bukti tersebut. Namun anehnya, tidak ada satupun bahan-bahan atau alat-alat,
maupun bahan baku pembuatan sabu-sabu yang dipakai dalam proses pembuatan sabu-sabu
yang dihadirkan oleh JPU Mursiam.
       Yang hanya dapat beliau hadirkan dalam sesi pemeriksaan barang bukti hanya berupa
photo-photo. Di antaranya adalah photo-photo kompor, sendok, gelas, piring, ember, dirigen
dan lain-lain yang entah milik siapa.
       Ini merupakan proses pendakwaan yang teramat janggal. Saya didakwa bersekongkol
membuat sabu-sabu, tetapi barang buktinya berupa beberapa foto yang entah milik siapa. Dan
juga dihadirkan 8 setengah butir pil yang didapat dari hasil razia kendaraan didaerah Cariu,
Jonggol, Jawa barat yang didakwakan oleh JPU Mursiam sebagai pil inex. Namun kemudian
oleh PUSLABFOR Mabes Polri, tidak dinyatakan sebagai pil ektasi, melainkan pil Dazepam,
atau yang mereka sebut juga sebagai inek palsu. Selain itu juga ditampilkan dua pucuk SENPI
jenis FN yang didapat dari Cariu, dan juga 1 unit mobil Kijang Innova, yang didakwakan
sebagai kendaraan yang dulu pernah saya pakai di Cariu, Jonggol Jawa Barat.
       Dikarenakan barang bukti kijang innova, saat itu tidak tampak atau tidak ditampilkan
dipersidangan. Maka saya, diwakili oleh kuasa hukum saya, meminta kepada MH, agar kijang
innova tersebut untuk dihadirkan, dan terjadilah perdebatan antara ketua MH PN Cibinong
dengan JPU Mursiam, percakapannya adalah sebagai berikut,:
“ saya perintahkan kepada JPU untuk menghadirkan barang bukti kijang innova seperti
yang tersebut didalam berkas,”
ucap MH PN Cibinong
        Kemudian JPU Mursiam menjawab,
        “tidak bisa yang Mulia, karena kijang innova tersebut dalam kondisi rusak,”

“saya tidak perduli, apa mobil itu harus diderek atau didorong ramai-ramai. Saya tidak
perduli. Saya perintahkan mobil tersebut untuk dihadirkan dipersidangan ini”.
Lanjut ketua MH PN Cibinong

Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                              34
       Kemudian JPU Mursiam meminta waktu untuk bisa menghadirkan kijang innova
tersebut, pada sesi persidangan selanjutnya.
       Sesaat sebelum pemeriksaan kijang innova berlangsung, saya dipanggil oleh JPU
Mursiam, dengan disaksikan oleh jaksa pengganti yang mewakili Kejaksaan Negri Cibinong,
yang bernama bpk. Sumardi. Kemudian Ibu Mursiam mengatakan 2 hal kepada saya yang
berhubungan dengan barang bukti kijang innova tersebut.

       Yang pertama adalah saya diberikan pilihan oleh JPU Mursiam, untuk mengakui kijang
innova yang akan ditampilkan pada sesi persidangan nanti, adalah kijang innova yang pernah
saya pakai di Cariu, Jonggol, Jawa Barat. Jikalau saya mengikuti keinginan dia, JPU Mursiam
berjanji akan menolong saya, namun dalam bentuk apa pertolongan yang dia janjikan tersebut
dia tidak menjabarkannya.



Dan pilihan yang kedua adalah jika saya tidak mengakui mobil kijang innova tersebut, maka
JPU Mursiam berjanji untuk menuntut saya setinggi langit, dan tidak ada satu pun yang dapat
menolong saya, bahkan pengacara saya pun akan dibuat tidak berdaya oleh JPU Mursiam.
Semua yang dikatakan ini disaksikan pula oleh Bpk Sumardi dari Kejari Cibinong. Dan semua
ini terjadi pada tanggal 16 juli 2011. Mendengar permintaan JPU Mursiam ini, saya hanya bisa
terdiam, dalam hati saya berkata,
“ jangankan dituntut setinggi langit, ditembak matipun saya bersedia, karena saya tidak
akan pernah mengakui yang bukan milik saya”.



       Akhirnya kijang innova tersebut ditampilkan dalam persidangan. Beramai-ramai kami
semua yang ada dalam ruang sidang berjalan ke pelataran parkir PN Cibinong. Kemudian,
datanglah kijang innova yang bernomor polisi B 7545 UU itu.
Bertolak belakang dengan apa yang dikatakan JPU Mursiam, bahwa mobil tersebut tidaklah
rusak. Bahkan kelihatan terlihat seperti baru.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            35
       Jadi apakah gerangan, maksud dari JPU Mursiam, yang mengatakan bahwa mobil
tersebut dalam keadaan rusak, kepada ketua MH PN Cibinong minggu lalu ?

Sedangkan kenyataannya, tidaklah demikian. Di anggap apa kita semua ini oleh JPU
Mursiam?

       Apakah JPU Mursiam sedemikian bodohnya, sehingga dengan mengatakan bahwa
mobil tersebut dalam keadaan rusak, maka ketua MH PN Cibinong, mempercayainya, sehingga
mobil tersebut tidak jadi ditampilkan dalam persidangan?

Apakah JPU Mursiam beranggapan, sedemikian bodohnya kah kita semua yang berada
didalam persidangan ?

Ini adalah salah satu upaya JPU Mursiam, mencoba dengan cara sistematis, membohongi ketua
MH. Bukan main, dan sangatlah tercela JPU Mursiam tersebut.

inikah yang dia maksud dengan,:

“DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Versi dari seorang JPU dari sebuat Kejaksaan Tinggi di Jawa Barat ?.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                         36
                   Barang bukti kijang innova yang bermasalah



       Pada proses pemeriksaan barang bukti kijang innova, ternyata mobil tersebut bukanlah
mobil yang pernah saya pakai dahulu. Dari transmisinya saja sudah berbeda, yang sekarang
adalah bertransmisi manual, sedangkan yang dulu bertransmisi automatic, interiornya pun
berbeda. Kemudian saya menyarankan kepada ketua MH PN Cibinong untuk memeriksa nomor
rangka dari kendaraan tersebut.

       Dan ketika saya dengan bapak Edi Wibisono melihat dan memperhatikan, nomor
rangka yang berada di depan roda sebelah kiri, terlihatlah nomor rangka tersebut tidak rapi
posisinya, ada beberapa angka yang posisinya naik turun. Karena dahulu saya pernah menjadi
pedagang mobil bekas, dan saya mengetahui benar, nomor rangka kendaraan tersebut sudah
tidak standar pabrik, dengan kata lain sudah di rekayasa.

       Kenyataan ini menyebabkan terjadinya hiruk- pikuk di pelataran parkir P.N Cibinong,
tempat dimana kendaraan tersebut diperiksa.

       Lalu ketua MH.PN.Cibinong mengajak kami kembali ke ruang persidangan, dan beliau
memerintahkan 2 hal kepada JPU Mursiam, yaitu:

           1. Untuk mencek fisik kendaraan tersebut
           2. Untuk memanggil saksi Rozikin, yang pernah memakai kendaraan yang
              pernah saya pakai dahulu.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                           37
photo barang bukti kijang Innova yang telah direkayasa, seperti yang telah ditampilkan pada
tanggal 16 Juli 2011, dipelataran parkir Pengadilan Negeri Cibinong oleh JPU Mursiam.

Perhatikan tanda nomor pajak di plat nomor Polisi, mobil tersebut buatan tahun 2008, nomor
pajak yang seharusnya adalah 05-13 bukan seperti yang ada di photo yaitu 05-10.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                           38
                         JPU Mengabaikan Perintah Hakim



Pada sesi persidangan selanjutnya, JPU menyatakan,:

tidak mempunyai waktu untuk mencek fisik kendaraan tersebut.

Dan untuk perintah yang kedua, JPU menyatakan:

Sangat ribet dan bertele-tele prosedurnya, untuk mendatangkan saksi Rozikin, karena harus
melewati beberapa pintu di departemen Hukum dan HAM.

        Mendengar pernyataan tersebut, hampir meledak tawa saya, karena jawaban yang
dikeluarkan JPU Mursiam adalah sangat tidak professional, apalagi mengingat bahwa status
beliau adalah jaksa penuntut umum (JPU), dari sebuah Kejaksaan Tinggi disebuah provinsi,
yakni Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

        Seorang ketua Majelis Hakim memerintahkan jaksa, untuk memeriksa kendaraan yang
dipakai jelas-jelas sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan. jadi sangat jelas, mutlak
berhubungan dengan materi persidangan. Atau awal mulanya kisah Cariu, Jonggol Jawa Barat
ini terjadi.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                              39
                          PULUHAN DAFTAR BARANG BUKTI




         Puluhan lembar daftar barang bukti yang dimasukkan oleh JPU Mursiam dalam
dakwaannya, mulai dari sendok, piring, gelas, dan alat-alat rumah tangga lainnya, dengan
sengaja beliau sisipkan didalam bahan dakwaannya, tetapi tidak ada satu pun dari benda-benda
tersebut yang dihadirkan didalam persidangan, “tidak ada satu pun”. Karena semua sudah
dimusnahkan oleh pihak KEJATI JABAR pada tanggal 21 Januari 2010. Dan sekarang beliau
memakai 1 unit kendaraan kijang innova bernomor polisi : B 7545 UU sebagai barang bukti
yang sah dalam persidangan, dan itu merupakan kewenangan beliau sebagai JPU, untuk
menghadirkan kendaraan tersebut, sebagai barang bukti dihadapan Majelis Hakim.
         Sebagai seorang terdakwa, saya menggunakan hak saya, untuk menyatakan bahwa
kendaraan tersebut adalah bukan milik saya,

“lantas milik siapa kendaraan tersebut . . . ?”

“kenapa kendaraan tersebut dihadirkan dalam kasus Cariu, Jonggol Jawa Barat ini . . ?”

Atas pertanyaan ini MH.PN.Cibinong meminta JPU untuk melakukan dua hal yang telah
disebutkan di atas, sedangkan jawaban JPU tersebut adalah, dia tidak mempunyai waktu untuk
melakukan hal itu.

         Padahal kantor Samsat kodya Cibinong berada berdekatan dengan PN Cibinong,
sedangkan perintah MH.PN.Cibinong yang kedua, untuk memanggil saksi Rozikin, terlalu
bertele-tele. Beliau kan sebagai JPU yang mempunyai hak dan wewenang untuk menghadirkan
saksi.
         Namun dikarenakan persoalan barang bukti kijang innova ini baru timbul sekarang,
wajarlah jika saksi Rozikin dipanggil kembali, karena dia adalah pengemudi kendaraan
tersebut, yang membuat cerita Cariu, Jonggol Jawa Barat ini terungkap.
               Saya dan kuasa hukum saya, mengajukan protes kepada MH PN Cibonong,
namun lagi-lagi Bapak Edi Wibisono selaku ketua MH PN Cibinong mengeluarkan kata-kata
kuncinya :

“tuangkan sajalah keberatan Saudara di acara pembelaan”.

Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            40
                                     SESI TERPENTING




       Inilah sesi terpenting dari sesi-sesi persidangan yang telah berlalu. Saya meminta kuasa
hukum saya agat persidangan ini di skors, dan memanggil media untuk mengekspos masalah
ini. Dan disinilah terjadi pergesekan antara saya dan kuasa hukum saya. Saya bersikeras
meminta kuasa hukum saya untuk melakukan dua hal tersebut di atas. Namun, kuasa hukum
saya menolak untuk melakukan dua hal ini, alasan mereka adalah, mereka menghormati MH
PN Cibinong, dan yakin bahwa MH PN Cibinong akan berlaku adil dan bijaksana dalam
membuat keputusan akhir nanti.
       Pada akhirnya, saya pun setuju dengan pendapat kuasa hukum saya, walaupun dengan
berat hati. Begitu pula dengan 2 pucuk senjat api (SENPI) yang dipakai oleh JPU dalam
persidangan, JPU tidak dapat membuktikan secara meyakinkan siapakah pemilik SENPI
tersebut. Karena ketika saya ditangkap dihalaman parkir BAPAS Jakarta Pusat di Jalan
Percetakan Negara VII, jelas-jelas saya tidak membawa SENPI, apalagi sampai 2 pucuk.
       Jadi dalam seluruh sesi persidangan, dakwaan yang dilakukan oleh JPU Mursiam, yaitu
persekongkolan membuat Psikotropika jenis sabu-sabu dan kepemilikan senjata api, sama
sekali tidak didukung oleh teori dan alat bukti yang relevan.
       Bahwa dalam persidangan kasus Cariu, Jonggol Jawa Barat ini, tidak pernah satu titik
sabu-sabu yang ditampilkan, seperti yang dijabarkan oleh JPU, bahwasanya saya telah
bersekongkol membuat sabu-sabu.
       Pemakaian 2 pucuk SENPI dan kendaraan kijang innova yang entah milik siapa, jelas
memberikan gambaran, bahwa JPU Mursiam dalam hal pendakwaan kasus ini, sama sekali
tidak melakukan penelitian awal dan pendalaman materi yang cukup.

       Dengan kata lain, bahwa JPU Mursiam sesungguhnya harus mengembalikan berkas-
berkas tersebut kepada pihak Kepolisian, sebelum proses P21 dijalankan. Karena barang bukti
sudah tidak ada lagi. Namun, entah mengapa, JPU Mursiam memaksakan kasus ini harus terus
di persidangkan. Ini sebuah tindakan yang sangat bodoh




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                               41
       Dengan tidak adanya respons positif atas perintah MH.PN.Cibinong tersebut, yakni cek
fisik dan pemanggilan saksi Rozikin, terlihat jelas bahwa JPU Mursiam sangat tidak
professional menduduki jabatan sebagai Jaksa Penunutut Umum (JPU). Dan melakukan
pelecehan atas Majelis Hakim PN Cibinong ( Contempt of Court).
       Dalam dakwaannya, JPU Mursiam berkali-kali menuliskan pernyataan bahwa, saya lah
penyewa villa tempat pemproduksian Psikotropika jenis sabu-sabu yang berada di Cariu,
Jonggol Jawa Barat. Tapi, ketika pemilik villa tersebut yang bernama Bapak H.M. Yusuf
dipanggil untuk memberikan kesaksian, dia mengatakan, bahwa penyewa villa tersebut
bukanlah saya, melainkan Artoni, sesuai dengan apa yang ada disurat kontrak sewa villa
tersebut, dan kwitansi surat kontrak villa tersebut, yang jelas-jelas merupakan bukti nyata dan
penting, tidak ditampilkan oleh JPU Mursiam dipersidangan.
       Demikian pula halnya dengan kepemilikan 2 pucuk SENPI tersebut diatas, saya tidak
membawa 2 pucuk SENPI tersebut bersama saya, dan juga tidak pernah menyimpannya di villa
tersebut, apalagi “memilikinya”.
       Jadi sangatlah logis dan berhubungan, jika saudara Artomi dipanggil untuk memberikan
kesaksiannya didalam persidangan itu. Karena yang sebenarnya pula, dialah saksi sangat
penting dalam kasus Cariu, Jonggol Jawa Barat tersebut.
       Namun anehnya, ketika saya melalui kuasa hukum saya meminta kepada MH PN
Cibinong untuk memanggil Artoni, dan permintaan ini diteruskan kepada JPU Mursiam, JPU
Mursiam menjawab:

“saksi Artomi sampai saat ini masih ada dalam daftar pencarion orang, atau masih
buron”.

       Seperti yang telah saya katakan diatas, bahwasanya Artomi telah ditangkap oleh
anggota Direktorat Narkoba POLDA JABAR pad bulan Juni 2010 lalu, dan bahkan telah di
vonis 6 tahun 9 bulan oleh PN Cibinong. Dan yang bertindak sebagai JPU nya adalah bapak
Sumardi. Artomi di vonis untuk kasus yang memang sama sekali tidak ada kaitannya dengan
kasus Cariu, Jonggol Jawa Barat. Dan ketika saya mempertanyakan masalah kesaksian Artomi
ini, pada saat itu Artoni berada di LAPAS PALEDANG Bogor.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                               42
Jadi apa maksud JPU Mursiam, membohongi MH dengan kebohongan yang kedua ini.?
Padahal kesaksian Artoni sangatlah dibutuhkan dalam mengungkap kebenaran yang
tersembunyi,
ataukah kebenaran ini dengan sengaja disembunyikan oleh JPU Mursiam ?.

Setelah kejadian dengan kijang innova tersebut. JPU Mursiam tidak hadir lagi dipersidangan,
dan yang bertindak sebagi penggantinya adalah, JPU bapak Sumardi dari PN Cibinong. Atas
desakan saya akhirnya ketua MH PN Cibinong menghadirkan Wakanit 4 Direktorat Narkoba
Polda JABAR. Dalam sesi tersebut saya dengan jelas bertanya kepada beliau,
“apakah ketika saya ditangkap pada tanggal 14 Maret 2011 lalu, beliau dan timnya
menunjukkan surat perintah penangkapan terhadap diri saya . . . ?

Lalu beliau menjawab

“tidak, tapi surat perintah itu ada”

Kemudian saya bertanya lagi,

“siapakah yang memerintahkan Unit 4 Direktorat Narkoba POLDA JABAR untuk
menangkap saya pada hari tersebut . . ?
Beliau menjawab,

“yang menyuruhnya adalah dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang diwakili oleh JPU
Mursiam.
       Dari kedua jawaban pak Carim ini, sudah bisa saya simpulkan bahwa penangkapan
yang dilakukan oleh Unit 4 Direktorat Narkoba POLDA JABAR terhadp saya, adalah
penangkapan yang ilegal. Karena saat saya ditangkap, saya sedang tidak melakukan tindakan
kriminal apapun juga, dan sebuah perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh instansi
KEJATI, proseduralnya, haruslah mutlak dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang
dikeluarkan oleh instansi tersebut, tertuju kepada Kepolisian. Dan ketika waktu penangkapan
itu terjadi, saya sebagai tersangka, haruslah tidak boleh tidak, dilengkapi dengan surat perintah
penangkapan, dan keluarga saya pun diberikan pertinggal surat penangkapan tersebut.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                                 43
       Dalam proses penangkapan yang terjadi di pelataran BAPAS SALEMBA Jakarta Pusat
yang lalu, semua prosedur ini tidak dilakukan oleh tim dari Unit 4 Direktorat Narkoba POLDA
JABAR.Untuk kepentingan keseimbangan dalam persidangan, saya memohon kepada ketua
MH.PN.Cibinong, agar saya diberikan kesempatan untuk memanggil saksi ahli, dan beliau
menyetujui permintaan saya. Dikarenakan situasi waktu yang sangat singkat, akhirnya waktu
1 minggu yang diberikan kepada saya berakhir, dan tidak ada satu saksi ahli yang dapat saya
hadirkan dipersidangan.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                           44
                                        PENUNTUTAN



       Akhirnya sesi penuntutan pun datang. Saya dituntut 15 tahun oleh JPU Mursiam. Dalam
sesi pembelaan, kuasa hukum saya memporak-porandakan tuntutan dari JPU Mursiam tersebut,
dan juga saya pun membuat pembelaan sendiri, disini saya mengungkapkan kepada
MH.PN.Cibinong, bahwa proses pendakwaan dan tuntutan terhadap saya, yang dilakukan oleh
JPU Mursiam adalah proses yang sangat dipaksakan.
       Keterlibatan saya dalam kasus Cariu, Jonggol Jawa Barat yang ditekankan dengan
adanya beberapa barang bukti, yang semuanya IRELEVAN dalam persidangan, adalah bukti
dari proses pemaksaan tersebut. Saya saat itu memohonkan kepada MH.PN.Cibinong agar
Majelis yang Mulia itu, dapat membuat keputusan yang adil dan bijaksana.




                                Permintaan MH.PN.Cibinong

       Perlu saya tambahkan disini, saya ditegur berkali-kali oleh ketua MH.PN.Cibinong,
untukmembagi “sesuatu” dari bungkusan berkas, yang selalu saya bawa dalam setiap
persidangan.

       Saya mengerti apa arti dari teguran tersebut. Karena di Negeri ini, adalah sesuatu yang
wajar jika Hakim atau Jaksa, atau Polisi meminta uang kepada tersangka tau terdakwa.
Permintaan uang ini, bisa terjadi dengan kata-kata yang lembut dan penuh basa-basi, atau pun
bisa terjadi dengan cara paksaan, dengan menggunakan kata-kata kotor dan mengancam.
Bahkan tidak jarang pula dengan menodongkan Senjata api kepada seorang tersangka.
       Karena keterbatasan dana yang saya miliki, dan juga setelah meminjam kepada sanak
saudara, akhirnya saya hanya bisa memberikan 2x15 juta rupiah kepada ketua
MH.PN.Cibinong. tahap pertama yang memberikannya adalah kuasa hukum saya, dan yang
kedua dari pihak keluarga saya. Saya menyadari, bahwa uang senilai itu tidak ada artinya
dibandingkan dengan kasus yang sedang saya hadapi ini. Namun apa boleh buat hanya Rp 30
juta saja, uang yang dapat saya berikan kepada beliau, itu pun saya dapatkan dari bantuan
keluarga.

Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                              45
                                          VONIS I

                            PENGADILAN NEGRI CIBINONG

                                    ( Kekalahan Pertama)



       Akhirnya pada tanggal 9 Agustus 2011 lalu. PN Cibinong menjatuhkan vonis terhadap
saya. Sebelum vonis dijatuhkan, keluarga beserta kuasa hukum saya yakin, bahwa putusan
yang akan saya terima adalah putusan bebas.
       Namun anehnya, beberapa saat sebelum putusan itu dijatuhkan, anggota dari MH
diganti, sedangkan bapak Edi Wibisono tetap menjadi ketua MH.PN Cibinong.

Sesaat sebelum ketua MH.PN.Cibinong membacakan vonis, JPU Mursiam yang hadir pada saat
itu melihat ke arah saya, dan mencibirkan saya, dengan gerik matanya, dia mengisyaratkan agar
saya mendengar putusan yang akan dibacakan tersebut. Seakan-akan dia sudah mengetahui
putusan apa yang akan dibacakan.
Akhirnya putusan tersebut adalah, berupa 15tahun penjara subsidaer 6 bulan kurungan atau
denda 200 juta rupiah.



       Percaya tidak percaya, saya mendengar putusan tersebut, anak semata wayang saya
yang baru berusia 10 tahun, yang turut hadir dipersidangan tersebut, tentunya tidak mengerti
dengan apa yang terjadi dengan papanya. Kemudian MH PN Cibinong dalam putusan tersebut
menambahkan, saya boleh banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
       Tanpa menunggu basa-basi dari ketua MH PN Cibinong, ketika palu diketuk 3x, saya
langsung menuju ruang tata usaha PN Cibinong, saya langsung mengisi formulir dan
menandatangani pernyataan banding. Saat saya menulis itulah saya dihampiri oleh panitera PN
Cibinong, sambil mengelus pundak saya dan berkata “sabar ya pak”, mendengar perkataan
ibu panitera tersebut, tak terbendung lagi emosi saya, air mata saya bercucuran, dan tanpa saya
sadari, anak saya pun turut menangis dibelakang saya. Akhirnya diruangan tata usaha PN
Cibinong tersebut, kami berdua berpelukan, dan menangis terlarut dalam lautan kesedihan.



Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                               46
           Setelah itu, untuk terakhir kalinya dalam sesi persidangan yang dimulai pada tanggal 5
April sampai dengan 9 Agustus 2011, saya menaiki kembali bus kejaksaan yang disediakan
Kejaksaan Negri Cibinon, untuk kembali ke LAPAS KELAS IIA CIBINONG. Lebih dari 20
kali saya pergi dan pulang menaiki bus tersebut, dan sekarang untuk yang terakhir kalinya saya
menjadi penumpang.

           Semua peristiwa dari mulai persidangan pertama sampai sekarang, berputar kembali
dibenak saya bagaikan sebuah film.

“bagaimana mungkin kisah ini berakhir setragis ini ?”

Dari permulaan, beliau mengatakan akan mengambil keputusan yang adil dan bijaksana,
sampai dengan dua sesi persidangan terakhir. Saya merasakan bahwa Bapak Edi Wibisono
mengerti, dan berada pada pihak saya, semua argumentasi yang telah saya dan pengacara saya
berikan, ungkapkan dan utarakan dalam sesi persidangan, didengarkan beliau, dan beliau selalu
menjawab dengan kata-kata kunci,

“Tuangkan saja nanti dalam sesi pembelaan”.

Dan sesuai dengan yang beliau katakan, semua argumentasi pembelaan, yang saya maupun
kuasa hukum saya lakukan, telah kami tuangkan sejelas-jelasnya dalam pembelaan (pledoi).
Tapi, kenapa tidak ada satu pun kata-kata dari pembelaan yang kami lakukan, yang beliau
gunakan dalam penjatuhan putusan ?. Saya benar-benar tidak mengerti dengan apa yang telah
terjadi.

           Hukuman 15 tahun penjara yang telah diputuskan beliau untuk saya, adalah putusan
yang paling maksimal, yang dapat dilakukan oleh ketua MH.PN.Cibinong, sesuai dengan pasal
yang didakwakan kepada diri saya, dan ini adalah sesuai dengan tuntutan JPU Mursiam SH.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                                 47
Saya hanya bisa bertanya kenapa ?,

Sampai-sampai pada sesi terakhir, sebelum vonis diucapkan. Saya dalam pledoi saya,
mengharapkan Bapak Edi Wibisono untuk bertindak peka dalam pertimbangan pembuatan
vonis tersebut, tapi yang terjadi sekarang adalah, semua daya dan upaya saya, sedikitpun tidak
dipakai dalam bahan pertimbangan.

“kemana larinya kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh JPU Mursiam?
Bukankah saya ditangkap tanpa adanya surat penangkapan ?
Bukankah barang bukti kijang innova yang JPU Mursiam tampilkan, adalah bukan mobil yang
sebenarnya ?,
Ini merupakan perekayasaan barang bukti, yang merupakan tindak pidana kriminal, Dan ini
juga harus beliau pertimbangkan dalam pembuatan putusan.
       Bagaimana Bapak Edi Wibisono ini dalam membuat keputusan ?

“Saya merasa dihianati oleh beliau”.




SUSUNAN ANGGOTA MH.PN.CIBINONG :

    Ketua Majelis Hakim            : Edi Wibisono SH.SE.MH
    Hakim anggota                  : Sri Sulastri SH.MH
    Hakim anggota                  : Retno Murni Susanti SH
    Panitera                       : Susastin BC.HK




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                              48
                          PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT




       Lebih dari sebulan kemudian, turunlah surat salinan lengkap dari putusan yang
dikeluarkan oleh MH.PN.Cibinong, dalam kasus yang saya alami, yang diberkaskan dengan
nomor : 248/PId.P/2011/PN.Cbn.

Lembar demi lembar saya dan pengacara saya membaca salinan putusan tersebut.

        Petunjuk yang bisa di dapatkan dari putusan Majelis Hakim P.N Cibinong tersebut,
terdapat dibeberapa lembaran terakhir. Tepatnya pada halaman 90 s/d halaman 96 dari putusan
yang bernomor 248/Pid.B/2011/PN.CBN.

        Apa yang tertulis di lembaran-lembaran tersebut sampai kapan pun akan menjadi bukti
yang nyata, bagaimana buruknya tingkat kepedulian dan buruknya tingkat integrasi dari sebuah
Majelis Hakim.

        Saya takut, bahwa apa yang terjadi di dalam persidangan kasus saya ini, adalah
merupakan    pencerminan     dari   ketidak   profesionalan   seluruh   Majelis   Hakim   yang
menggantungkan nafkah kehidupan mereka dan keluarga mereka pada umumnya di negeri
tercinta ini, dengan berprofesi sebagai Hakim.

       Seorang ketua Majelis Hakim, diharuskan kepada mereka dengan jenjang pendidikan
Strata 2, dan tentunya pula, mereka telah melalui jenjang karir tahunan, bahkan puluhan tahun.
Tapi apakah jenjang karir tersebut menjadi jaminan untuk berjalannya sebuah kasus dalam
sebuah persidangan secara jujur dan adil ?,
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perkenankanlah saya memaparkan fakta-fakta yang telah
saya sebutkan diatas.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                              49
                              Kutipan dari halaman 90

                                  ( Vonis MH.PN.CBN)




        “Menimbang, Bahwa terhadap pledoi tim penasehat hukum terdakwa maupun
terdakwa sendiri, yang mempersalahkan ditangkapnya terdakwa tanpa dilengkapi surat
penangkapan, maka sesuai dengan penjelasan pasal 17 KUHAP, salah satu alasan
penangkapan atau syarat penangkapan adalah adanya dugaan keras melakukan tindak
pidana, dan dugaan itu di dukung oleh permulaan bukti yang cukup. Dalam hal ini sesuai
dengan keterangan saksi Agus Sujana dan saksi verbal lisan Charim B. Merta SH.
Terdakwa dalam perkara narkoba didaerah wilayah hukum Jabar telah dinyatakan dan
ditetapkan DPO sehingga saat saksi Agus Sujana dibantu oleh temannya Rudi Hartono
melihat terdakwa di Jl. Dewi Sartika Cawang Bawah Jatim, segera menangkap terdakwa
didalam mobil terdakwa didapati barang bukti berupa 2 paket plastik kecil isi sabu-sabu
seberat 30 gram disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan dan uang tunai Rp.
14.000.000 oleh saksi Carim B Merta terdakwa langsung diserahkan ke Polda Jabar (Akhir
kutipan)”

Pada kutipan diatas tersebut, terdapat beberapa poin, poin-poin tersebut adalah:

        1) Keberatan dari saya sebagai terdakwa dan tim penasihat hukum saya atas
             penangkapan yang tanpa surat perintah penangkapan.
        2) Pasal 17 KUHAP yang digunakan sebagai dasar penangkapan.
        3) Keterangan saksi Agus Sujana dari Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat,
             yang terlibat langsung dalam proses penangkapan atas diri saya, yang kemudian
             untuk ini saya divonis 2 tahun penjara oleh PN Jakarta Pusat, yang bertindak
             sebagai saksi dalam kasus Cariu, Jonggol ini atas penangkapan pada diri saya
             tertanggal 21 September 2009 di Jl. Dewi Sartika Cawang, Jatim.
        4) Keterangan saksi verbalisan Carim B. Merta SH dari unit 4 Direktorat Narkoba
             Polda Jabar tentang kejadian penangkapan atas diri saya yang terjadi di pelataran
             Bapas Salemba di jalan Percetakan Negara 7 Jakpus, pada tanggal 14 Maret 2011
             yang kemudian menurut kesaksiannya langsung diserahkan ke Polda Jabar.
Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                              50
       Kutipan diatas tersebut adalah merupakan salah satu dari bahan pertimbangan-
pertimbangan yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam membuat keputusan kasus-kasus Cariu,
Jonggol, Jabar ini.

         Pernyataan tertulis yang dibuat oleh MH.PN.Cibinong tersebut, bermaksud sebagai
penutup, dari sebuah proses pertimbangan, yang dilakukan oleh MH.PN.Cibinong, yang
dipakai dalam proses akhir dalam Vonis atas diri saya.

         Terbaca dengan jelas, pada poin 3 dan 4, MH.PN.Cibinong menyatukan 2 fakta
penangkapan terhadap diri saya, yang dilakukan oleh 2 unit daerah Kepolisian yang berbeda,
dan yang terjadi pada waktu yang berbeda pula.

         Sedangkan dipakainya pasal 17 KUHAP oleh Majelis Hakim P.N Cibinong pada
bahan pertimbangan mereka tersebut diatas, tentu saja diperuntukan untuk kasus Cariu,
Jonggol, JABAR. yang mana persidangan atas kasus ini telah selesai pada tanggal 9 Agustus
2011 yang lalu, dan saya di vonis 15 tahun penjara.

       Pemakaian      pasal   17   disini,   adalah   sangat   membingungkan.   Saya   katakan
membingungkan karena, jika pasal 17 ini dipakai pada proses penangkapan yang terjadi atas
diri saya di Jakarta Pusat, maka kasus ini sudah divonis oleh PN Jakarta Pusat sesuai dengan
surat putusan yang bernomor : 2313/Pid.B/2009/PN.JKT.Pst, dengan vonis 2 tahun penjara.

       Dan jika pemakaian pasal 17 ini diperuntukkan untuk kasus Cariu, Jonggol Jawa Barat
ini. Maka, ketika saya ditangkap oleh Unit 4 Direktorat Narkoba Polda JABAR, dipelataran
parkir BAPAS SALEMBA Jakarta Pusat, maka ketika saya ditangkap saat itu, saya tidak
mengantongi narkoba dalam bentuk apapun juga.

       Jadi, keputusan MH.PN.Cibinong dalam pemakaian pasal 17 KUHAP ini sangat
membingungkan. Terlihat sekali bahwa MH.PN.Cibinong tidak mengerti dan memahami
materi persidangan.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                              51
                               Kutipan dari halaman 91

                                    ( Vonis MH.PN.CBN)




“Menimbang bahwa saat penangkapan terdakwa dalam PB. Maka dalam hal itu
sebagaimana diterangkan oleh saksi Agus Sujana dan saksi verbal lisan Carim B. Merta,
terdakwa menjalankan PB adalah dalam perkaranya yang telah diputus di Pengadilan
Negeri Jakarta karena narkoba yang terpisah dengan perkara terdakwa di Jawa Barat.

        Meski sama-sama narkoba, dengan demikian menurut Majelis sesuai dengan syarat
PB yang ditentukan undang-undang. Terdakwa tidak boleh tersangkut perkara tindak
pidana lagi. Dan ternyata terdakwa DPO untuk tindak pidana narkotika yang dilakukannya
di wilayah hukum Jabar.
       Dan saat ditangkap terdakwa membawa sabu-sabu yang disimpan dimobilnya,
sehingga terdakwa harus mempertanggunjawabkan perbuatannya diwilayah hukum Jawa
Barat itu secara hukum.
Dari kutipan di atas dapat dijabarkan dalam beberapa poin-poin tersebut adalah:

       1) Berdasarkan kesaksian Agus Sujana dan saksi verbalis Carim B. Merta PB
           (pembebasan bersyarat) saya hanya berlaku di wilayah PN. Jakarta yang terpisah
           dengan kasus di Cariu, Jabar.

       Dari awal inilah keinginan dari JPU Mursiam memisahkan kasus yang terjadi di Tanah
Abang dan Cariu jadi 2 buah kasus yang terpisah, tapi PB yang telah di atur jelas-jelas dan
diterbitkan S.K dari Dirjen Hukum dan HAM, bukanlah seperti yang dijabarkan oleh ketua
Majelis Hakim P.N Cibinong, seperti diatas, melainkan S.K Dirjen Hukum dan HAM tersebut
berlaku di seluruh wilayah negara ini. Jadi penjabaran yang telah dilakukan oleh ketua Majelis
Hakim P.N Cibinong adalah sebuah penjabaran yang salah besar.
       Lagipula kesaksian dari Agus Sujana dari Polsek Tanah Abang, dan kesaksian bapak
Carim dari unit 4 Direktorat Narkoba Polda Jabar, selain kesaksian mereka tidak ada
relevansinya dengan PB yang sama terima, mereka berdua juga tidak mempunyai wewenang
apapun dalam hal pemberian P.B yang telah saya terima.

Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                              52
         jadi siapa yang berwenang memberikan keterangan dalam hal ini?. Pihak berwenang
adalah Kementrian Hukum dan HAM RI yang diwakili oleh Rutan Negara Jakarta Pusat /
Rutan Salemba yang beralamat di Jl. Percetakan Negara 88 Jakpus, yang pada surat mereka
tertanggal 27 Juni 2011 yang bernomor : W7.Eb.PK.01.01.02.1928 yang ditujukan kepada
kuasa hukum saya Rudi Mardjono SH, yang kegunaan surat ini adalah, memberikan masukan
kepada Majelis Hakim P.N Cibinong Bpk. Edi Wibisono SH.SE.MH, sehubungan dengan
status “Bebas Bersyarat”.
       Dimana dalam surat keterangan tersebut telah dijabarkan secara rinci, lengkap dan
menyeluruh segala sesuatunya mengenai apa dan bagaimana sebuah proses PB berjalan.

        Namun lagi-lagi amatlah disayangkan, bahwa surat keterangan dari Departemen
Hukum dan HAM tersebut, yang jelas-jelas telah dimasukkan ke dalam lampiran berkas-
berkas, yang diberikan kuasa hukum saya kepada ketua Majelis Hakim P.N Cibinong dan telah
diterima dan dimasukan kedalam surat keputusan Majelis Hakim P.N Cibinong ini dengan
diberi tanda T IV. Pemberian informasi berharga ini, sama sekali tidak dijadikan sebagai bahan
masukan apapun oleh Majelis Hakim P.N Cibinong.

        2) Seperti isi kutipan yang terdapat diatas. Saya kutip lagi
               “Dan ternyata terdakwa DPO untuk tindak pidana narkotika yang
               dilakukannya di wilayah hukum JABAR, dan saat ditangkap, terdakwa
               membawa sabu-sabu yang disimpan di mobilnya, sehingga terdakwa harus
               mempertanggungjawabkan perbuatannya di wlayah hukum Jawa Barat ini
               secara hukum”.

       Jelas yang dimaksudkan kutipan tersebut diatas oleh Majelis Hakim P.N Cibinong
adalah proses penangkapan yang dilakukan oleh anggota Unit 4 Direktorat Narkoba Jabar, yang
terjadi pada tanggal 14 Maret 2011.

        Disini tampaklah jelas bahwa ketua Majelis Hakim P.N Cibinong bapak Edi Wibisono
SH. MH sama sekali tidak peduli akan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan
yang dia pimpin dalam kasus saya ini yang memakan waktu 4 bulan lebih, dalam 20 kali sesi
persidangan.



Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                              53
        Karena ketika saya ditangkap oleh anggota Unit 4 Direktorat Narkoba Polda JABAR,
saya sama sekali tidak menyimpan sabu-sabu di mobil saya, dan yang saya bawa pada saat itu
adalah kartu bukti lapor diri bulanan untuk BAPAS Salemba, dan juga kartu bukti lapor diri
bulanan untuk Kejari Jakarta Pusat.

        Lagi pula berbeda dengan apa yang dipertimbangkan MH.PN.Cibinong yang
mengatakan bahwa, saya DPO untuk tindak pidana narkotika diwilayah hukum Jawa Barat,
bahwa yang sebenarnya adalah, dakwaan dan tuntutan terhadap diri saya ini dalam kasus Cariu,
Jonggol Jawa Barat ini, adalah menyangkut perkara pembuatan psikotropika. Jadi bukan
narkotika seperti yang dipakai dalam bahan pertimbangan MH.PN.Cibinong tersebut.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            54
          S.K DIRJEN HUKUM DAN HAM TENTANG PEMBEBASAN BERSYARAT
                DENGAN NOMOR SK :107.9329/Lx1.05.06 TAHUN 2010




       Surat keputusan pembebasan bersyarat ini, bukanlah sesuatu yang nihil dan tidak ada
artinya : seorang narapidana berhak untuk mendapatkan masa potongan hukuman dalam bentuk
pembebasan bersyarat, yang mengurangi sepertiga dari masa tahanan.

       Jika seseorang mendapat hukuman 3 tahun         penjara, maka orang tersebut berhak
mendapatkan potongan hukuman 1 tahun. Sehingga masa tahanan yang ia jalankan hanyalah 2
tahun, dan juga masih dikurangi jumlah remisi yang ia terima.

       Jadi sedemikian pentingnyalah pembebasan bersyarat ini bagi seorang narapidana, dan
pembebasan bersyarat ini tidaklah menyerupai hadiah yang Cuma-Cuma. Akan tetapi untuk
mendapatkannya harus disertai dengan persyaratan yang lengkap, ketat dan menyeluruh.

       Pembebasan bersyarat ini juga, yang banyak menjadi topic pembicaraan setiap hari
diantara para narapidana. Karena seseorang akan kembali pulang kerumahnya dan menghirup
udara bebas, akan selalu dikaitkan dengan pembebasan bersyarat ini.

       Pembicaraan seperti inilah yang selalu terjadi diantara para napi, baik bagi mereka yang
mendapatkan hukuman ringan, maupun bagi mereka yang mendapat hukuman berat sekalipun.

       Seperti apa yang saya maksud diatas, hak untuk mendapatkan PB, bisa disertai dengan
syarat-syarat lengkap dan menyeluruh.

       Faktor utama      dan paling utama, dalam proses dimulainya PB adalah, seorang
narapidana harus mutlak tidak punya “hutang kasus” lagi. Yang dimaksud dngan hutang
kasus ini adalah: kasus yang belum terselesaikan, atau pemidanaannya belum dijalani.

       Kemudian barulah dimulai dengan penelitian lingkungan, dari mulai RT, RW, dan
sampai tingkat kelurahan. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan diberikan kepada
badan pembimbing pemasyarakatan (BAPAS), dan setelah itu, barulah proses dilanjutkan
dikantor wilayah dan adirjen departemen hukum dan HAM. Yang untuk pada akhirnya, lahirlah
surat keputusan pembebasan bersyarat.

Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                               55
       Jadi proses seorang Narapidana untuk mendapatkan hak PB tersebut tidaklah mudah,
dan belum lagi dalam PB ini juga dikenakan biaya administrasi yang besarnya bervariasi
disetiap LAPAS.

       Dalam proses persidangan yang diketuai oleh MH.PN.Cibinong, pembebasan bersyarat
yang saya dapati ini, dan tengah saya jalankan, hanya dipandang sebelah mata oleh
MH.PN.Cibinong tersebut.

       Sebuah produk yang dihasilkan Departemen Hukum dan HAM,yang jelas-jelas dengan
dikeluarkannya surat keputusan atau SK dari Departemen tersebut, sudah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.

       Jadi, apa artinya SK dari DIRJEN Pemasyarakatan tersebut ?, tanpa penelitian,
pemanggilan saksi, SK tersebut dianggap sampah oleh MH.PN.Cibinong. dan kemudian
muncul pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi ?

       Akhirnya saya melalui kuasa hukum saya, sudah meminta solusi, baik dari KANWIL
Departemen Hukum dan HAM, maupun ke DIRJEN Pemasyarakatan, dan Kementrian Hukum
dan HAM. Namun semuanya diam seribu bahasa.

        Bisa dibayangkan betapa kecewanya saya menghadapi kenyataan ini. Saya merasa
sangat dipermainkan, ditipu, dan dilecehkan. Tapi dikarenakan saya hanya seorang kecil dan
tak berdaya, saya hanya bisa terdiam dan menerima saja.

        Semua usaha dan jerih payah, yang saya dan keluarga saya keluarkan, termasuk juga
biaya-biaya yang sudah saya bayar untuk mendapatkan PB itu, semuanya hanya dianggap
sampah oleh ketua MH.PN.Cibinong.




Apakah ini dikarenakan kearogansian MH tersebut ?

Apakah memang benar-benar ketua MH.PN.Cibinong tidak mengetahui akan hal-hal yang
telah saya sebutkan diatas ?



Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                          56
Dan kalau demikian adanya, maka sangat ironislah dunia peradilan yang ada di negeri
Indonesia tercinta ini. Sampai saat saya menulis buku inipun, SK PB saya masih berlaku sah
dan legal.

       Artinya pihak yang mengeluarkan SK tersebut, yakni Departemen Hukum dan HAM,
masih memberlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang terkait dengan SK tersebut.

       Dalam pengertian menurut dalam bentuk sudut pandang Departemen Hukumdan Ham,
bahwa posisi saya sekarang ini sedang berada didunia bebas.

Petikan pasal 15 b ayat (3) KUHP

“Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut
kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan
tindak pidana dalam masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang
menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah
putusan menjadi tetap, berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak
pidana selama masa percobaan.”

       Namun sayangnya kenyataan yang saya hadapi sekarang ini tidak seperti itu, saat ini
saya sedang tidak berada di “luar”, tapi sedang menjalani masa pidana di LAPAS KELAS II
Cibinong, dua buah kenyataan, yang mana satu dengan lainnya saling berbenturan. Kenyataan-
kenyataan pahit inilah yang dihasilkan oleh “tangan-tangan gurita” mafia peradilan yang
saya hadapi di Negeri ini.

Adapun kronologis pembebasan bersyarat narapidana tersebut adalah sebagai berikut:

   A. Kronologis pengajuan pembebasan bersyarat
             1. Narapidana diputus pada persidangan pada tanggal 23 Desember 2009 dengan
                nomor perkara 2313/Pid.B/PID/2009/PN/JKT.PST, adapun petikan putusan dan
                berita acara pelaksanaan putusan (eksekusi) diterima di Rutan klas 1 Jakpus
                pada tanggal 19 April 2010.
             2. Narapidana atas nama FARIS RAFLI mengajukan pembebasan bersyarat pada
                tanggal 21 September 2010, melalui Kakak sepupu bernama Iwan Muchtar
                sebagai penjamin.

Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            57
         3. Permohonan surat keterangan tidak ada perkara lain ke Kepala Kejaksaan
             Negeri Jakarta Pusat disampaikan pada tanggal 24 September 2010 nomor,
             W7.Eb.Pk.01.01.02-5108, dan surat keterangan tidak ada perkara lain dari
             Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut diterima di RUTAN Klas 1
             Jakarta Pusat pada tanggal 30 September 2010.
         4. Permohonan          penelitian    Kemasyarakatan     (litmas)        ke    Kepala   Balai
             Pemasyarakatan Jakarta Pusat diajukan pada tanggal 24 September 2010 Nomor,
             W7.Eb.Pk.01.01.02.3136, hasil Litmas tersebut diterima di Rutan Klas I Jakarta
             Pusat pada tanggal 07 Oktober 2010 nomor, W8.EV.PK.01.05-1306
         5. Siding TPP (Tim pengamat Pemasyarakatan) RUTAN Klas 1 Jakarta Pusat pada
             tanggal 14 Oktober 2010 Nomor. W7.Eb.PK.01.01.02-5557, bahwa narapidana
             FARIS RAFLI telah memenuhi persyaratan subtantif dan administrative untuk
             diusulkan     memperoleh        pembinaan     lanjutan,     yaitu        PEMBEBEASAN
             BERSYARAT.
         6. Usulan pembebasan bersyarat disampaikan ke kantor wilayah Kementrian
             Hukum       dan     HAM     DKI    Jakarta   pada   tanggal     25       Oktober   nomor
             W7.Eb.Pk.01.01.02-5666
         7. Surat keputusan pembebasan bersyarat atas nama narapidana FARIS RAFLI
             tanggal 02 Desember 2010 nomor.W7.9329/LXI.05.06 Tahun 2010. Diterima di
             RUTAN Klas 1 Jakarta Pusat.
   B. Langkah-langkah setelah ada surat Keputusan Pembebasan Bersyarat :
         1. Dengan adanya surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa barat Bandung tanggal 07
             September         2010   Nomor         B-1706/0.2.4/EPP02/09/2010           yang   mana
             pemberitahuan tersangka atas nama FARIS RAFLI telah dilakukan penelitian
             pada tanggal 18 Mei 2010 ternyata tersangka dan barang bukti tidk sesuai
             dengan berkas perkara dari penyidik No.pol :BP.36/IV/2010/Dit Res Narkoba
             tanggal 20 April 2010 dengan demikian dengan Faris Rafli tidak dapat
             dilimpahkan        ke    Pengadilan,   maka    kami       mengeluarkan/membebaskan
             narapidana FARIS RAFLI berdasarkan surat pemberitahuan tersebut.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                                     58
           2. Menyerahkan narapidana FARIS RAFLI kepada Kejaksaan Negeri Jakarta
              Pusat pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010, berita acara penyerahan
              Narapidana    Pembebasan     Bersyarat   tanggal   10    Desember    2010    No.
              W7.Eb.Pk.01.01.02-Reg.3039
           3. Menyerahkan Narapidana FARIS RAFLI ke Bapas Jakarta Pusat hari jumat
              tanggal 10 Desember 2010, serah terima dengan pihak BAPAS Jakarta Pusat
              lengkap dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Berdasarkan Bab
              IV pasal 16(2) peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 16 Agustus
              2007. Nomor M.01.PK.04-10 tahun 2007 disebutkan bahwa :”Pembimbingan
              terhadap Narapidana da Anak didik Pemasyarakatan yang sedang menjalani
              pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuci bersyarat dilaksanakan
              oleh BAPAS tertanggal 10 Desember 2010. No W7.Eb.Pk.01.01.02-Reg.3039.

pelaksanaan Pembebasan Bersyarat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang
berlaku.

       Jadi seperti yang teruraikan diatas, prosedur pemberian status bebas bersyarat yang saya
terima dari Departemen Hukum dan HAM tersebut, semuanya berjalan dengan aturan-aturan
yang berlaku, dengan kata lain, dalam prosedur pemberian PB tersebut, tak ada satu hal
kejanggalan pun yang terjadi, semuanya didasarkan prosedur yang sah, resmi dan valid.

       Ini bertentangan dengan apa yang digambarkan oleh MH.PN.Cibinong, ketika
persidangan kasus Cariu, Jonggol Jawa Barat tersebut masih berlangsung.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                               59
                                  Kutipan halaman 92

                                     ( Vonis MH.PN.CBN)




Pada halaman 92 alinea terakhir S.K P.N Cibinong tertulis seperti yang dikutip dibawah ini :

“Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti mobil Toyota Kijang Inova No.
Pol. B 7545 UU jenis Van / Minibus warna hitam metalik tahun 2009. Meskipun tim
penasihat hukum terdakwa dan terdakwa tidak mengakui mobil Kijang Inova yang
dihadirkan adalah bukan milik terdakwa. Akan tetapi sesuai dengan pengecekan JPU dan
penyidik di Samsat Cibinong. Hasil cek fisik terhadap mobil No. Pol B 7545 UU dengan
No.KA : MHFXW42G082118374, yaitu sebagaimana barang bukti yang telah dihadapkan di
persidangan dan telah sesuai dengan penetapan nomor : 357/Pen.Pid/2009/PN.CBN tanggal
27 April 2009, ditanda tangani oleh Wakil Ketua P.N Cibinong yang dalam penetapan
tersebut tidak diterangkan automatic atau manual yang telah disita dari Rozikin als Ozi”.

         Bahan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas terdiri dari beberapa poin, poin
tersebut adalah :

         1) Saya tidak mengakui bahwa mobil Kijang Inova No. Pol B 7545 UU adalah milik
             saya.
         2) Majelis Hakim P.N Cibinong walaupun demikian memakai Berita Acara
             Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan / Barang Bukti tanggal 17 Januari 2011,
             untuk menggugurkan sanggahan yang saya berikan.

         Tapi Majelis Hakim yang sama pula, pada tanggal 16 Juli 2011 pada sesi persidangan
pemeriksaan barang bukti, memerintahkan JPU Mursiam untuk melakukan pengecekan fisik
kendaraan Kijang Inova tersebut di atas, dikarenakan adanya fakta yang timbul di persidangan
yang didasarkan sanggahan saya tersebut diatas.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                                  60
        Ini berarti ketua Majelis Hakim P.N Cibinong pada tanggal 16 Juli 2011 mengeluarkan
perintah kepada JPU Mursiam untuk pengecekan fisik yang pada tanggal dimana surat
keputusan ini dibuat yaitu sebulan kemudian Majelis Hakim P.N Cibinong bukan saja tidak
menghormati kata-kata yang telah beliau ucapkan pada sesi persidangan tanggal 16 Juli 2011,
bahwa terkesan tunduk dan mengalah pada keinginan dari JPU Mursiam.



        Kembali saya ingat momen-momen ketika JPU Mursiam diperintahkan oleh ketua
Majelis Hakim P.N Cibinong dalam persidangan, bahwa beliau memerintahkan JPU Mursiam
untuk mencek fisik dari Kijang Inova yang bermasalah tersebut, dan menghadirkan saksi
Rozikin di persidangan selanjutnya, dan kata-kata itu pun diminta oleh beliau, agar di catat oleh
Panitera persidangan ibu Susantin, Bc, Hk. dengan catatan khusus.

        Namun sekarang belian sendirilah yang memutar balikan kata-kata tersebut,
membelokkannya,      dan   menyesuaikan     diri   dengan   keinginan   JPU    Mursiam     tanpa
memperdulikan fakta-fakta yang telah terjadi di persidangan.

Efek lain yang sebenarnya sangatlah penting untuk dinyatakan disini adalah :

        Terungkapnya, telah terjadi perekayasaan barang bukti berupa 1 unit Kijang Inova
dalam persidangan, yang mana hal tersebut, secara terpisah, adalah merupakan tindak pidana
kriminal yang tersendiri, namun amatlah mengejutkan perbuatan JPU tersebut, dianggap tidak
terjadi bahkan seakan-akan kesalahan tersebut didukung oleh Majelis Hakim P.N Cibinong
yang diketuai oleh Bpk. Edi Wibisono SH. MH.

        Untuk permasalahan ini secara terpisah saya melalui kuasa hukum saya telah
mengadukan JPU Mursiam ke Mabes Polri, dengan pasal :

        1) Perekayasaan barang bukti
        2) Penyalahgunaan jabatan/wewenang.

        Penyidikan kasus perekayasaan barang bukti ini sampai buku ini saya tuliskan, masih
tetap berlanjut dan saya berharap kasus perekayasaan barang bukti ini benar-benar terungkap
tuntas sampai ke akar-akarnya.


Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                                 61
                                      Kutipan halaman 94
                                        ( Vonis MH.PN.CBN)



        “Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHAP, mengenai barang bukti
berupa Pil, Mobil Toyota Kijang Inova berwarna hitam No. Pol. B 7545 UU, senpi berupa
dua pucuk pistol dan amunisi karena sudah dipertimbangkan dalam perkara lain, maka
tidak perlu dipertimbangkan lagi”.
       Bagian ini, menurut susunannya, adalah bagian yang paling terpenting yang dipakai
sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim. Empat bulan lamanya kasus ini disidangkan di
P.N Cibinong, segala sesuatunya terpusatkan pada 3 macam barang bukti, yakni :

        1) 8 ½ butir pil berwarna hijau yang dalam dakwaan dan tuntutan JPU telah
            disebutkan sebagai pil ekstasi. Namun seperti yang telah saya sebutkan
            sebelumnya, 8 ½ butir pil tersebut adalah pil Dazepam. Jadi antara apa yang
            didakwakan, dan dituntutkan JPU terhadap saya secara fakta yang ada di
            persidangan adalah tidak terbukti.
        2) Satu unit kendaraan Kijang Inova yang bernopol B 7545 UU yang berdasarkan
            fakta yang telah terjadi di saat pemeriksaan barang bukti dan ternyata bukanlah
            kendaraan yang sama dengan kendaraan yang pernah saya miliki dahulu.
        3) Dua pucuk senpi jenis FN yang mana terungkap dari pemeriksaan saksi-saksi di
            persidangan bahwa tidak pernah ada satu saksipun yang melihat jika saya
            membawa, memakai dua pucuk senpi tersebut.

            Sedemikian pentingnya keberadaan 3 jenis barang bukti yang disebutkan
            diatas ini dikarenakan semua barang bukti seperti yang terlampir sebanyak
            44 halaman pada dakwaan, tuntutan JPU dan juga terlampir di S.K Majelis
            Hakim P.N Cibinong semuanya telah di musnahkan pada tanggal 21 Januari
            2010 oleh pihak kejaksaan dan kepolisian. Sehingga ketiga jenis barang
            bukti tersebut diatas lah yang berfungsi sebagai mata rantai utama antara
            saya yang waktu itu dijadikan sebagai terdakwa dan dengan kasus yang
            terjadi di Cariu, Jonggol, Jawa Barat.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                           62
         Namun juga merupakan fakta yang terjadi di persidangan Majelis Hakim P.N
Cibinong tidaklah menganggap penting semua pembelaan yang telah dilakukan baik oleh saya
sendiri maupun kuasa hukum saya.

         Semua poin-poin penting yang telah kami utarakan baik di awal, di tengah dan diakhir
persidangan tidak ada satupun poin pembelaan pun yang dipandang serius oleh Majelis Hakim
P.N Cibinong.



         Ketua Majelis Hakim P.N Cibinong terlihat jelas, dalam pembuatan keputusannya itu
jauh dari sikap bijak, jujur dan adil. Semua kesalahan yang telah dilakukan oleh JPU Mursiam
oleh Majelis Hakim kesalahan tersebut “ditambal sulam”, kemudian tanpa memperhatikan
akibat yang ditimbulkan dari hasil “tambal sulam” tersebut, Majelis Hakim P.N Cibinong
membenarkan bahkan mengcopy paste kesalahan tersebut sehingga boleh dikatakan semua
pembelaan yang telah kami lakukan di mata Majelis Hakim P.N Cibinong hanya merupakan
pekerjaan yang sia-sia saja.

         Majelis Hakim P.N Cibinong terlalu berprasangka buruk, dan memandang enteng
terhadap semua pada poin-poin pembelaan yang telah kami lakukan.
       Sehingga akhirnya sikap arogansi dari Majelis Hakim P.N Cibinong tercuat seperti
kutipan diatas, dan sekali lagi kutipan tersebut saya ulangi.

         “Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHAP, mengenai barang bukti
berupa Pil, Mobil Toyota Kijang Inova berwarna hitam No. Pol. B 7545 UU, senpi berupa
dua pucuk pistol dan amunisi karena sudah dipertimbangkan dalam perkara lain, maka
tidak perlu dipertimbangkan lagi”

         Inti dari kutipan tersebut diatas adalah, barang bukti-barang bukti tersebut sudah
dipertimbangkan dalam perkara lain, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.
       Penggunaan kata-kata sudah dipertimbangkan dalam perkara lain disini maksudnya
mungkin merujuk pada kasus yang terjadi di Cariu, Jonggol, Jabar secara keseluruhan. Dan
kata-kata maka tidak perlu dipertimbangkan lagi, disini arti harfiahnya sangatlah
membingungkan.


Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                             63
        Tentunya perkara yang saya hadapi ini, seperti halnya dengan semua perkara yang
pernah ditangani oleh sebuah P.N, antara satu dan lainnya saling berbeda. Fakta-fakta yang
terjadi di persidangan sebagai contoh perekayasaan barang bukti 1 unit mobil Kijang Inova,
adalah sebuah fakta yang penting adanya. Jika Majelis Hakim P.N Cibinong mau bertindak
adil, jujur dan bijaksana maka “keributan” yang terjadi ketika pemeriksaan barang bukti 1 unit
Kijang Inova tersebut, haruslah diluruskan oleh Majelis Hakim P.N Cibinong, sehingga fungsi
dari proses peradilan, bisa menghasilkan sebuah produk peradilan yang jujur, adil dan
bijaksana.

        Dalam hal kata-kata yang dipergunakan oleh Majelis Hakim P.N Cibinong tersebut
diatas, “Sudah dipertimbangkan dalam perkara lain”, dalam hal ini, Majelis Hakim
haruslah berperan sebagai pemberi informasi yang lengkap dan menyeluruh.
       “Perkara lain” yang mana yang mereka maksudkan ? sedimikian panjang, dan
lebarnya persidangan yang telah di lalui, berpuluh-puluh jam kerja yang digunakan, hanya
itukah yang bisa disimpulkan oleh ketua Majelis Hakim P.N Cibinong?.
       “Sedemikian sepele-nyakah kedudukan barang bukti yang telah dipakai selama
dalam persidangan, yang telah berlalu itu dan kata-kata “tidak perlu dipertimbangkan lagi,
apa dan kenapa tidak perlu dipertimbangkan lagi ?.”

        Kalau memang Kijang Inova yang tersebut diatas kedudukannya sudah mempunyai
dasar hukum yang tetap, maka jika suatu saat terbukti, bahwa Kijang Inova yang telah dipakai
sebagai barang bukti didalam persidangan kasus saya ini, adalah ternyata benar-benar barang
bukti yang telah di rekayasa, maka konsekuensinya terhadap barang bukti yang dinyatakan
telah mempunyai dasar hukum yang tetap, akan menjadi sangat drastis. Bayangkan saja, jika ini
terjadi “Kekacauan ini”, akan berdampak menyeluruh pada kasus lainnya, yang terhubung
dengan kasus yang menimpa saya di Cariu, Jonggol, Jabar ini.



       Dalam halnya pemakaian UU Darurat no. 12 Tahun 1951 yang menjadi dasar
penuntutan dan pemutusan dalam kasus saya ini dalam kesaksian yang di hadirkan oleh JPU
Mursiam di dalam persidangan, ditanyakan seseorang yang membenarkan serta melihat,
membawa dan menyimpan 2 pucuk senpi jenis FN.


Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                              64
         Bahkan pula ketika saya ditangkap oleh anggota unit 4 Direktorat Narkoba, Polda
Jabar, senpi tersebut tidak berada pada diri saya. Jadi pendasaran UU Darurat No. 12 Tahun
1951 tersebut diatas adalah tidak tepat.
       Juga kata-kata bahan pertimbangan Majelis Hakim diatas berbunyi, “2 pucuk senpi
dan amunisinya karena sudah dipertimbangkan dalam perkara lain, maka tidak perlu
dipertimbangkan lagi”. Dalam kasus kepemilikan senpi tersebut diatas, bahwa dalam proses
pendakwaan, penuntutan dan pemutusan, saksi-saksi mahkota yang terlibat dalam persoalan ini.
Pasal UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tersebut tidak turut serta didakwaan dan dituntutkan dan
diputuskan kepada mereka yang menjadi saksi mahkota jadi mengacu kepada bahan
pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang berbunyi :
       “ Sudah dipertimbangkan dalam perkara lain maka tidak perlu dipertimbangkan
lagi” adalah salah. Bahwa pemilik senpi tersebut adalah Artomi dan bahwa senpi tersebut
berada dalam sebuah lemari terkunci di dalam sebuah villa, yang dikontrak oleh Artomi, dan
juga bahwa status Anthoni yang saat buku ini saya tuliskan, bukanlah DPO tapi berada di LP
Paledang Bogor. Fakta-fakta dan kenyataan tersebut diatas tidak pernah dipakai sebagai bahan
pertimbangan oleh Majelis Hakim P.N Cibinong.

         Walaupun barang bukti tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum, seperti halnya
yang disebutkan JPU Mursiam, dan Majelis Hakim P.N Cibinong, namun jika barang bukti
tersebut berubah bentuk, maka kewajiban dari Majelis Hakim P.N Cibinong, untuk
menuntaskan fakta tersebut. Bukankah salah satu dari tugas hakim adalah menyelesaikan
sebuah perkara dengan jujur dan adil.



       Jadi, adalah tugas ketua Majelis Hakim untuk memakai fakta-fakta tersebut diatas,
sebagai faktor-faktor penting di dalam bahan pertimbangan yang mereka lakukan.

         Dan adalah fakta didalam kasus Cariu, Jonggol ini, masih ada beberapa orang yang
masih belum tertangkap, mereka adalah Farhan dan saudara Inen. Sedangkan saudara
Antoni tidaklah seperti yang dikatakan JPU Mursiam, pada bulan Juni 2010 sudah tertangkap
dan di vonis dalam sebuah kasus yang TKPnya berada di Bekasi. Jadi saudara Artomi tidak
berada lagi dalam DPO.


Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            65
Dan adalah kewajiban dari Ketua Majelis Hakim P.N Cibinong, untuk menjelaskan secara rinci
dan lengkap, bagaimana status pemakaian, keberadaan dan kepemilikan dari barang bukti
tersebut diatas.



         Dan bukan seperti hanya yang telah disebutkan dalam bahan pertimbangan Majelis
Hakim, dengan kata-kata, “tidak perlu dipertimbangkan lagi”, sangatlah tidak professional,
dan juga tidak proporsional bagi sebuah Majelis Hakim, untuk mengeluarkan pernyataan
tersebut, dan juga memakainya sebagai bahan pertimbangan, yang dalam putusannya,
memutuskan, memenjarakan seseorang selama 15 tahun.

        Poin-poin tersebut diatas merupakan inti dari memori banding, yang saya dan kuasa
hukum saya kirimkan ke Pengadilan tinggi Jawa Barat.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                          66
                         VONIS PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

                                         (kekalahan kedua)




       Pada tanggal 28 Oktober 2011 turunlah surat keputusan dari Pengadilan Tinggi Jawa
Barat yang bernomor: 366/Pid/2011/PT.Bdg. yang intinya adalah menolak permohonan
banding yang kani ajukan, dan menguatkan surat keputusan MH.PN.Cibinong yang bernomor :
248/Pid.B/2011/PN.Cbn.

       Tentunya putusan dari MH.Pengadilan Tinggi JABAR tersebut diatas, merupakan
pukulan kedua yang saya terima selama proses pencarian keadilan ini berlangsung. Tapi, saya
dan kuasa hukum saya sudah bertekad untuk mencari keadilan sampai tetes darah terakhir.

       Dengan demikian setelah menerima Vonis dari Pengadilan Tinggi JABAR tersebut,
kuasa hukum saya langsung mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

        Sebagai penutup, sebagai lampiran tambahan mengenai PN. Cibinong ini dalam
halaman terakhir yang terdapat dalam putusan P.N Cibinong yang terdapat pada halaman 95
dalam putusan tersebut yang bernomor: 148/Pid.B/2011/PN.CBN.

Kutipan dari amar keputusan tersebut adalah,

“Menyatakan terdakwa Fariz Rafli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana bersengkongkol memproduksi narkotika dan tanpa hak
memiliki, menguasai, dan menyimpan senpi dan amunisinya.”
       Jika kita mengacu kepada tuntutan yang diajukan atas diri saya yang dilakukan oleh
JPU Mursiam dari Kejati Jabar adalah :

        “Bersengkongkol memproduksi “psikotropika” dengan pasal 71 ayat (1) RI No. 5
Tahun 1997 maka adalah suatu kesalahan yang amat luar biasa karena Majelis Hakim
P.N Cibinong memutus perkara saya dengan putusan bersengkongkol memproduksi
narkotika yang mana pasalnya adalah UU No. 5 Tahun 2009 “


Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                             67
       Tentunya dihalaman yang amat sangat penting, yang dibuat dihalaman keputusan yang
dibuat oleh sebuah Pengadilan Negeri. Mutlaklah tanpa pardon, (maaf) tidak boleh ada sedikit
kesalahanpun yang terjadi. Apalagi dalam pemvonisan ini, telah dipakainya pasal yang berbeda
dari apa yang dituntutkan oleh seorang JPU.
       Bahwa ini telah terjadi dan telah terarsip dalam berkas perkara yang menyangkut diri
saya, adalah merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa, oleh siapapun juga diralat, diubah,
apalagi dijadikan bahan bantahan.
       Kesalahan yang teramat besar ini tidaklah bisa termaafkan atau menurut istilah yang
dipakai dalam KUHAP “Cacat Hukum”.
       Siapapun juga bagi mereka yang berpikiran waras dan memiliki dasar hukum yang
cukup, akan menyatakan hal yang sama, namun anehnya, kesalahan besar tersebut sampai detik
ini tidak dipandang berarti oleh semua hakim-hakim yang mulia, yang turut mengambil andil
dalam permasalahan yang saya hadapi ini. Sebenarnya kenyataan yang saya hadapi ini bukan
hanya tragis tapi juga memalukan.
       Belum juga cukup dengan rentetan kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan diatas,
pada surat putusan yang sama, Majelis Hakim P.N Cibinong yang diketahui oleh Bpk. Edi
Wibisono SH.SE.MH, menuliskan, bahwa tanggal permusyawarahan putusan itu dibuat, adalah
tanggal 8 Agustus 2009, padahal tanggal sebetulnya adalah 8 Agustus 2011, dan juga tanggal
pembacaan putusan tersebut, adalah tanggal 9 Agustus 2009, yang seharusnya adalah tanggal 9
Agustus 2011.

        Sebagai kesalahan yang terakhir yang dibuat didalam surat putusan tersebut adalah
tidak diberikannya penjelasan tentang hendak di apakan dan dikemanakannya barang bukti,
yang dipakai dalam persidangan atas diri saya tersebut. Maka, dengan jumlah 4 kesalahan yang
tertera pada halaman putusan yang dibuat oleh ketua Majelis Hakim P.N Cibinong, sesuai
dengan apa yang termuat dalam pasal 197, maka putusan tersebut harus dinyatakan “Batal
demi hukum” dan putusan batal demi hukum tersebut, harus dilakukan dengan segera menurut
ketentuan dalam Undang-Undang ini.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            68
           Maka seharusnya, hasil akhir dari proses yang terjadi atas diri saya, semenjak
penangkapan yang dilakukan oleh unit 4 Direktorat Narkoba, Polda Jabar sampai dengan
turunnya salinan putusan, yang dikeluarkan oleh PN.Cibinong. Yakni Sekitar Pertengahan
September 2011, adalah Putusan Bebas.

           Namun kenyataan berbicara lain ,apa yang tertera dalam KUHP, tidak sesuai dengan
kenyataan yg saya hadapi, dengan vonis 15 tahun yg penuh dengan kesalahan tersebut,
tentunya saya dan kuasa hukum saya tidak tinggal diam menghadapi kenyataan yang aneh dan
amat pahit ini, yang saya sebutkan terdahulu, perjuangan di lanjutkan ketingkat Pengadilan
Tinggi dan tingkat Mahkamah Agung, dengan hasil akhir perjuangannya adalah, tetap 15 tahun
penjara.

          Dengan argument-argumen tersebut diataslah, saya pada tanggal 9 Agustus 2011
mendaftarkan permohonan banding ketingkat Pengdilan Tinggi JABAR, atas amar keputusan
MH.PN.Cibinong yang bernomor : 248/Pid.B/2011/PN.Cbn, yang mana kuasa hukum saya dan
saya sendiripun, menuliskan dan mengirimkan memori banding ke Pengadilan Tinggi JABAR.

          Seperti biasanya, ada sebuah penawaran negosiasi yang ditujukan kepada kuasa hukum
saya, untuk bernegosiasi dengan pihak Pengadilan Tinggi JABAR. Namun, tawaran negosiasi
tersebut, hanya bernego untuk penurunan masa hukuman, yang mana menurut sudut pandang
saya dan kuasa hukum saya, pengurangan masa hukuman tersebut sangatlah janggal. Ini
dikarenakan tuntutan yang dilakukan oleh JPU Mursiam adalah tuntutan yang bersifat
komulatif. Dengan pengertian, jika salah satu pasal yang dituntutkan oleh JPU Mursiam
terhadap diri saya, dihilangkan dan digunakan sebagai bahan negosiasi untuk mendapatkan
kompensasi pengurangan masa hukuman, maka konstruksi tuntutan yang ditujukan oleh JPU
Mursiam menjadi runtuh.

          Jadi, saya dan kuasa hukum saya beranggapan, tawaran yang diajukan oleh pihak
Pengadilan Tinggi JABAR tersebut, merupakan “tawaran yang palsu”. Yang artinya, bahwa
ini merupakan sebuah jebakan atau tipuan, yang intinya adalah, jika kami memberikan uang
kepada pihak Pengadilan Tinggi JABAR, maka hukuman tidak akan berubah dan uang pun
lenyap.



Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            69
       Itulah sebabnya, saya dan kuasa hukum saya tidak memandang serius tawaran ini. Pada
tanggal 25 Oktober 2011, Pengadilan Tinggi JABAR mengeluarkan vonis yang berisikan,
menguatkan putusan yang telah dibuat oleh MH.PN.Cibinong. ini adalah “kekalahan kedua”
yang saya dan kuasa hukum saya alami. Atas kesalahan ini, kami pun naik ketingkat kasasi ke
Mahkamah Agung Republik Indonesia.




      SUSUNAN ANGGOTA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI JABAR

    Bapak H.Akmal Amid SH                              Ketua Majelis Hakim
    Bapak Robinson Tarigan SH.MH                       Hakim Anggota
    Bapak H.Ariansyah B. Dali.P SH.MH                  Hakim Anggota
    Bapak H.Wahyu Edi. S SH                            Panitera Pengganti




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                           70
                                 MAHKAMAH AGUNG



       Pada awal bulan Desember 2011 yang lalu, sampailah salinan putusan yang dikeluarkan
oleh Pengadilan tinggi JABAR yang diketuai oleh Hakim Ketua Majelis, H. Akmal Amid SH
dengan putusan yang bernomor: 366/Pid/2011/PT.BDG. yang isi amar keputusan tersebut
adalah :

                                        Menimbang

Bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan
Negri Cibinong tanggal 9 Agustus 2011 nomor : 248/Pid.B/2011/PN.Cbn, yang dimintakan
banding, serta memori banding terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan
putusan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan
bersalah melakukan perbuatan pidana “bersekongkol memproduksi narkotika, dan tanpa
hak memiliki, menguasai, dan menyimpan senjata api dan amunisinya”, dan pertimbangan
Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan
Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

                                         Mengadili

Menguatkan putusan Pengadilan Negri Cibinong nomor: 248/Pid.B/2011/PN.Cbn tanggal 9
Agustus 2011 yang dimintakan banding tersebut.

       Isi dari surat keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, 100% identik dengan
keputusan yang dikeluarkan oleh MH.PN.Cibinong yang bernomor: 248/Pid.B/2011/PN.CBN.

       kata-kata identik yang saya gunakan disini adalah, dengan maksud bahwa ketua MH.
Pengadilan tinggi JABAR hanya mengcopy paste amar keputusan yang dikeluarkan oleh
MH.PN.Cibinong.

pada halaman 32 amar keputusan Pengadilan Tinggi JABAR tersebut, petikannya berbunyi:,
“Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
bersekongkol memproduksi Narkotika”.



Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                          71
        Kata-kata bersekongkol memproduksi Narkotika tersebut adalah, pemakaian pasal yang
salah, yang dilakukan oleh ketua MH.PN.Cibinong Bapak Edi Wibisono SH.SE.MH. ini
merupakan salah satu dari “inti” memori banding yang dikirimkan kepada MH.PN.JABAR
oleh saya sendiri sebagai terdakwa, dan juga memori banding yang ditulis oleh kuasa hukum
saya.

Namun anehnya, begitu parahnya para hakim tinggi yang menduduki jabatan disebuah
Pengadilan Tinggi, sehingga sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh sebuah MH ditingkat
P.N, yang kesalahan tersebut dibuat sebagai inti pembelaan ditingkat Pengadilan Tinggi.
Namun oleh MH Pengadilan Tinggi tersebut, memori banding baik dari saya sebagai terdakwa,
dan yang dikirim kuasa hukum saya, sama sekali tidak dilihat, apalagi untuk dipelajari dan
apalagi untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh MH ditingkat Pengadilan Tinggi.



        Lantas apa gunanya kesempatan yang diberikan kepada seorang terdakwa, sesuai
dengan aturan yang telah dijabarkan dalam KUHAP pasal 233, yang memberikan terdakwa
kesempatan naik banding ke Pengadilan Tinggi?

        Ini adalah akibat dari sikap arogansi, kemalasan, ketidak perdulian para Hakim tinggi
tersebut terhadap profesi mereka. Seorang Hakim, apalagi setingkat Pengadilan Tinggi,
haruslah dengan mutlak mempunyai sifat dengan integritas yang tinggi. Apa yang terjadi
dengan perjalanan kasus saya ditingkat Pengadilan Tinggi JABAR itu, bisa digambarkan
sebagai berikut:



“ Ketua MH.PN Cibinong membuat keputusan dengan pemakaian pasal yang salah, dan
hasil keputusan yang salah ini dicontek mentah-mentah oleh Majelis Hakim Tinggi
JABAR. Maka hasilnya adalah dua buah hasil keputusan yang salah. Tapi ironisnya
fakta hukum yang terjadi tersebut, harus saya bayar dengan vonis 15 tahun penjara”.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                             72
       KUHAP mengatur jika diperlukan, terdakwa bisa dihadirkan dipersidangan ditingkat
Pengadilan Tinggi, namun pada kenyataannya proses pencarian keadilan ditingkat Pengadilan
Tinggi ini tidak pernah terjadi.

Aturan ini tertuang dalam pasa 238 ayat 4 KUHAP yang berbunyi:

“ Jika dipandang perlu, Pengadilan Tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau
saksi, atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dengan surat panggilan
kepada mereka, tentang apa yang ingin diketahuinya”.

       Saya tidak memahami dan tidak mengerti, bagaimana mungkin sebuah system peradilan
yang telah di atur jelas-jelas dalam buku panduan KUHAP bisa berlangsung seperti ini.

Selain itu, didalam pasal 197 ayat (1) sampai dengan (3) KUHAP telah mengatur bahwa:

Ayat (1) sampai dengan ayat (2),
“ surat putusan pembidanaan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan, mengakibatkan
putusan batal demi hukum”.

Ayat (3)
“ putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.”

       Saya sebagai terdakwa dan juga sebagai orang yang awam dibidang hukum, tentunya
beranggapan, apa yang telah dituliskan oleh MH.Pn.Cibinong pada tanggal 09 Agustus 2011
yang lalu, jika melihat ketentuan pasal 197 ayat (2) dan (3) diatas, maka tak ada jalan lain lagi
untuk Majelis Hakim Tinggi JABAR, untuk memutuskan satu pilihan, yaitu : “BATAL DEMI
HUKUM”.

       Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, dan dengan teori didalam buku, tidaklah
sejalan. Memang sering kali terjadi antara teori dan praktek saling bertentangan, dan ketika ini
terjadi untuk sebuah “hidangan yang lezat” maka, teori dari buku resep masakan dan praktek
didalam dapur perlu dibuat penyesuaian, entah adanya penambahan air atau garam, dan atau
larutan cuka.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                                 73
        Namun yang kita bicarakan disini bukanlah sebuah hidangan yang lezat, yang resepnya
bisa disesuaikan, yang kita bicarakan disini adalah sebuah aturan baku yang tertuang dalam
pasal-pasal perundangan yang diberi nama, KITAB HUKUM ACARA PIDANA dan dipakai
sebagai diseluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai “kitab suci”, dimana dipakai
sebagai pijakan yang san dan resmi dalam pemidanaan seseorang.

        Kembali ke Vonis yang dihasilkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi JABAR,
setelah 3 bulan berembuk dan membuat keputusan, keputusan yang dihasilkan oleh mereka
sama sekali tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang dijabarkan dalam KUHAP,
bagaimana ini bisa terjadi ?

        Berbulan-bulan proses penyidikan, pendakwaan, penuntutan dan pengvonisan yang
terjadi ditingkat Pengadilan Negri, dengan waktu yang mereka gunakan ditingkat Pengadilan
Tinggi, hanya menghasilkan keputusan yang terlihat “asal-asalan”.

        Saya rasa untuk keputusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Tinggi JABAR yang
bernomor: 366/Pid/2011/PT.Bdg, tidaklah mutlak diperlukan keahlian yang tinggi dan
pengalaman tahunan dibidang hukum, karena seorang tukang ketoprak pun yang berjualan
dengan gerobaknya disamping Pengadilan Tinggi JABAR, dapat membuat keputusan yang
seperti tersebut diatas.

        Saya gambarkan cerita tukang ketoprak, bukanlah semata-mata untuk merendahkan
tingkat intelektual para Hakim Tinggi tersebut, tapi kenyataanlah yang berbicara demikian. Apa
yang tertera didalam surat keputusan Pengadilan Tinggi JABAR tersebut, adalah merupakan
pencerminan dari kebobrokan sendi-sendi system perundangan yang seharusnya menjadi
denyutan-denyutan jantung dari system peradilan di Negeri ini.

        Proses pengumpulan informasi, baik yang berupa fakta maupun pembuktian fakta
tersebut, yang dalam halnya yang saya alami memakan waktu 5 bulan lamanya, dan memakan
20 kali sesi persidangan, yang memakai keuangan Negara atau pajak dari rakyat, bisa terjadi
secara menyedihkan seperti ini.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                              74
       Proses pengiriman informasi dalam hal ini, yang menyangkut kehidupan saya dan
keluarga saya selama 15 tahun mendatang, telah terjadi dari sebuah institusi PN ketingkat di
atasnya yaitu Pengadilan Tinggi. Dan informasi yang mereka terima dari PN tidak terproses
sebagaimana mestinya.

       Penggunaan kata “tidak sebagaimana mestinya”, ini bukanlah berarti tidak
sebagaimana mestinya menurut saya atau pendapat saya. Tapi, tidak sebagaimana mestinya
seperti yang telah dijabarkan dalam KUHAP.

       Seseorang, yang berprofesi sebagai seorang Hakim Tinggi, ditingkat Pengadilan Tinggi,
adalah mutlak menggunakan KUHP dan KUHAP sebagai pijakannya dalam bekerja.

       Namun apa yang telah terjadi pada saya ini, kejanggalan yang telah terjadi adalah amat
sangat luar biasa. Buku panduan apa yang dipakai oleh sang hakim tinggi yang bernama H.
Akmal Amid SH tersebut? . Saya sebagai terdakwa hanya bisa mengira-ngira.

       Mulai dari saat penangkapan yang terjadi atas diri saya, pada tanggal 14 Maret 2011
lalu, sampai dengan bulan Desember 2011, itu telah berlangsung selama 9 bulan.
“sudah berapa ratus juta uang rakyat yang terpakai dalam proses mengadili saya ini . ?”

Dan jika dilihat dari titik awal permasalahan yang terjadi, saat sesi persidangan yang ke dua di
PN cibinong, dimana JPU Mursiam, meminta kuasa hukum saya berkoordinasi dengan dia,
dengan meminta menyediakan uang sebesar Rp 350 juta. Mungkin untuk membiayai hidup
saya selama 9 bulan ini dalam LAPAS dan biaya lain yang digunakan untuk menggaji jaksa
dan para hakim tersebut sudah melebihi Rp 350 juta itu.



       Itu hanya gambaran yang dinilai dengan jumlah uang. Tapi, berapa besar energi yang
dipakai dalam kurun waktu 9 bulan yang telah berlalu itu ?. Hanya Tuhan lah yang tahu.

       Saya sebagai terdakwa, tentunya dalam kurun waktu 9 bulan yang telah berlalu ini, 9
bulan yang penuh dengan pengharapan, dimana ditegakkannya Citra dan rasa Keadilan,
tentunya merasa kecewa dengan kenyataan yang saya hadapi ini.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                                75
       Pertanyaan ini yang membuat saya sampai detik ini belum bisa menjawab. Bagaimana
mungkin ini bisa terjadi ?,
        Saya rasa, mereka-mereka yang bertindak sebagai Hakim tinggi, haruslah mempunyai
standar prosedur kerja yang tetap. Bisa menerima, membaca, mempelajari, dan menimbang
kasus saya ini secara musyawarah.

       Tapi dikarenakan saya dan kuasa hukum saya tidak dihadirkan dalam persidangan
ditingkat Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, jadi saya benar-benar tidak mengetahui,
apakah prosedur tersebut benar-benar diterapkan oleh mereka ?

apakah mungkin mereka tidak membaca memori banding yang telah saya dan kuasa
hukum saya kirimkan kepada mereka ?

       Saya rasa ini sangatlah tidak mungkin, karena dalam proses tingkat Pengadilan Tinggi,
seorang terdakwa haruslah diwakili oleh kuasa hukumnya. Jadi kenapa proses banding yang
saya alami ditingkat Pengadilan Tinggi Jawa Barat itu bisa terjadi seperti yang telah
terjadi ?,

mungkinkah ada interferensi dari JPU Mursiam yang bekerja di KEJATI JABAR ?

saya hanya bisa mengira-ngira, apakah kemungkinan ini benar-benar terjadi.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            76
                            MEMORI BANDING JPU MURSIAM




         Sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka JPU Mursiam juga mengirimkan memori
banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Yang sehubungan dengan permohonan banding
saya,     yang     berdasarkan     surat     putusan   MH.PN.Cibinong      yang     bernomor:
248/Pid.B/2011/PN.Cbn. Saya dan kuasa hukum saya juga mendapat kesempatan untuk
membaca dan mempelajari isi dari buku memori banding JPU Mursiam yang dikirimkan ke
Pengadilan Tinggi JABAR dengan tembusan Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Inti dari memori banding JPU Mursiam tersebut adalah :
Dia menerangkan bahwasanya kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh MH.PN.Cibinong dalam
surat keputusannya yang bernomor diatas tersebut, telah terjadi “kesalahan ketik”. Tentunya
yang dimaksud dengan JPU Mursiam ini adalah “si-juru ketik” salah mengetik kata-kata
memproduksi psikotropika menjadi memproduksi narkotika, dan pula “si-juru ketik” yang
malang     tersebut,   lagi-lagi   membuat    kesalahan   ketik   dalam   pengetikan   tanggal
pemusyawarahan, dari tanggal pemusyawarahan yang sebenarnya yaitu, 8 Agustus 2011,
menjadi tanggal 8 Agustus 2009. Dan belum cukup disitu saja kesalahan ketik yang dilakukan
oleh “si-juru ketik” yang malang tersebut, dia membuat kesalahan ketik lagi pada tanggal
pengucapan vonis PN.Cibinong yang diketuai oleh Bapak Edi Wibisono SH.SE.MH tersebut,
dari yang seharusnya bertanggal 9 Agustus 2011, menjadi 9 Agustus 2009.
         Disini terjadilah “manufer peradilan” yang amat sangat aneh. Bagaimana tidak amat
sangat aneh, karena seharusnya seorang JPU menerima putusan yang dibuat oleh sebuah
Majelis Hakim, dengan rasa hormat dan taat, atau JPU juga bisa menolak vonis yang
dikeluarkan oleh Majelis Hakim sebuah peradilan, dengan cara banding atau kasasi.

         Namun yang terjadi disini adalah, JPU Mursiam seakan-akan bertindak sebagai juru
bicara PN. Cibinong, dan sekaligus melakukan pembelaan terhadap keputusan yang salah
tersebut, dengan memaklumkan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam surat keputusan
MH.PN.Cibinong tersebut diatas, dengan menyebutnya sebagai sebuah “kesalahan ketik”.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                              77
        Tentunya yang dimaksud dengan kesalahan ketik oleh JPU Mursiam tersebut adalah
kesalahan “editorial”. Tapi nyatanya kesalahan ini bukan semata-mata hanya kesalahan
editorial belaka, tapi juga kesalahan redaksional, dan sosok yang paling bertanggung jawab
atas terbitnya surat keputusan MH.PN.Cibinong yang bernomor:248/Pid.B/2011/PN.Cbn
tersebut diatas, tidak lain dan tidak bukan adalah ketua MH tersebut, yakni Bapak Edi
Wibisono SH.SE.MH. namun anehnya “kesalahan ketik” ini, baik di Pengadilan Tinggi
khususnya, dan lebih khusus lagi ditingkat kasasi, tidak benar-benar dipandang sebagai sebuah
kesalahan yang fatal oleh   Majelis Hakim-Majelis Hakim tersebut.

        Jadi tentunya tinggal satu pertanyaan, kenapa seorang JPU bertindak seolah-olah
menjadi seorang pengacara ? yang membela kesalahan yang dibuat oleh seorang ketua Majelis
Hakim. Saya dengan lapang dada ingin mengatakan bahwa “tangan-tangan gurita” JPU
Mursiam sedikit terluka, ketika Bapak Edi Wibisono melakukan sebuah kesalahan fatal ini,
namun dengan sigap tangan-tangan gurita JPU Mursiam yang lainnya melindungi kesalahan
fatal tersebut.

        Pada bulan November tahun 2011 yang lalu, Setelah 5 bulan berjuang mencari keadilan
di tingkat pengadilan negri dengan hasil yang sangat mengecewakan, dan 3 bulan menunggu di
Pengadilan Tinggi, juga dengan hasil yang juga sangat-sangat mengecewakan. Tibalah saya
dalam perjalanan ke institusi peradilan yang lebih tinggi di negri ini. Sebuah Mahkamah yang
Agung, yang berkantor tidak jauh dari Istana Ke Presidenan RI di Jln. Merdeka Utara JAKPUS.

        Dengan penuh pengharapan, saya berharap penuh bahwa sebuah proses keadilan, benar-
benar akan terjadi di institusi Mahkamah Agung tersebut.
        Untuk kelengkapan peristiwa, haruslah saya utarakan disini, dalam proses permohonan
Kasasi, telah terjadi pelanggaran hukum yang luar biasa terhadap diri saya.
        Bermula ketika masa penahanan berakhir dari Pengadilan tinggi JABAR pada tanggal
5 November 2011. Saat itu tidak ada lagi surat perintah perpanjangan penahanan yang saya
terima. Kemudian kuasa hukum saya mempertanyakan masalah ini ke berbagai instansi, namun
tidak ada satu instansi yang terkait langsung dengan permasalahan ini, yang memberikan
jawaban atas kekosongan masa penahanan ini. Bahkan kami pun sempat melayangkan surat
permohonan Fatwa kepada MA RI.


Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                             78
       Namun seperti biasanya, surat permohonan Fatwa tersebut pun berakhir tanpa adanya
jawaban. Begitu juga dengan surat-surat lain yang kami layangkan ke komosi YUDISIAL,
KEJAGUNG RI, KOMNAS HAM, dan Departemen Hukum dan HAM. Semua berakhir tanpa
adanya jawaban.

       Barulah di bulan Desember, saya mendapatkan surat perintah perpanjangan penahanan
atas diri saya dari M.A, yang berisikan surat perintah perpanjangan penahanan atas diri saya,
terhitung sejak tanggal 24 November 2011. Jadi diantara masa perpanjangan itu terdapat
“kekosongan”.

       Kekosongan ini terjadi pada tanggal 6 November 2011 sampai dengan 24 november
2011, yakni sebanyak 18 hari. Dan itu sampai detik ini tidak pernah terselesaikan. Sebagai
catatan disini, hendaklah dimengerti bahwa saya sama sekali tidak berusaha untuk mencari
celah, agar saya bisa terbebaskan dari masalah hukum yang mana saya tersangkut ini. Tapi
hendaklah dimengerti, bahwa seorang dapat dan bisa di tahan berdasarkan surat perintah
penahanan yang sah dari sebuah instansi, baik itu instansi kepolisian, Kejaksaan, maupun
instansi Pengadilan. Baik Pengadilan Negri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung.
Semua harus didasarkan oleh surat perintah penahanan yang berlaku dan sah.

       Dalam halnya, apa yang terjadi pada diri saya ini, yakni surat perintah penahanan dari
Pengadilan Tinggi JABAR, berakhir pada tanggal 6 November 2011, dan kemudian masa
penahanan saya disambung lagi oleh MA RI terhitung sejak tanggal 24 November 2011.

       Siapa pun juga tentunya tidak akan menerima jika hal ini terjadi pada dirinya. Sekali
lagi saya bukan bermaksud untuk berkelit, yang ingin saya katakan disini adalah, saya ditahan
tanpa adanya surat perintah penahanan yang sah secara hukum.
       Ini terjadi diantara tingkat Pengadilan Tinggi dan tingkat M.A. Dua buah institusi
peradilan yang merupakan tiang dari Negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sangatlah aneh
dan janggal ini bisa terjadi, dan dilakukan atau di diamkan saja terjadi.
       Saya sebagai terdakwa, dengan segala ketergantungan dan keterbatasan yang saya
miliki, sudah berusaha secara maksimal untuk menginformasikan masalah ini ke semua instansi
yang terkait. Namun seperti apa yang telah saya sebutkan di atas, tak ada satu pun instansi
yang mau berkomentar tentang masalah ini. Semua hanya diam seribu bahasa.


Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                             79
Sedemikian parahkah presentasi peradilan yang ada di negri ini ?

Bukankah disetiap lembar kertas surat perintah penahanan, dakwaan, tuntutan, vonis yang
diterima oleh seorang terdakwa, selalu dimulai dengan kalimat,

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

“Jadi keadilan yang mana yang dimaksud disini ?”Dan saya mohon, untuk tidak disuruh
menerangkan,“ Tuhan yang mana yang dimaksud ditulisan tersebut ?”

       Setelah MA memperpanjang masa penahanan saya yang dimulai dari tanggal 24
November 2011 lalu, dengan periode masa penahanan, satu kali 30 hari, kemudian di tambah
satu kali 60 hari, dan di perpanjang lagi dengan perpanjangan dua kali 30 hari, atau :

1x50hari + 1x60hari + 2x30hari = 170 hari
       Menurut perhitungan kalender, perpanjangan MA berakhir pada tanggal 12 mei 2012,
dan ternyata sampai pada hari senin tanggal 14 mei 2012, tidak secarik kertas pun yang saya
terima dari MA RI. Baik berupa perpanjangan masa penahanan, yang mana ini sudah tidak
mungkin lagi terjadi, karena instrument dari masa penahanan ini sudah tidak ada lagi. Maupun
surat Vonis yang seharusnya sudah dikirimkan oleh MA RI, demi penuntasan kasus hukum
yang saya alami dari tanggal 24 November 2011, sampai dengan tanggal 12 mei 2012. Maka
jumlah waktu perpanjangan yang disediakan sebagaimana di atur dalam KUHAP untuk instansi
M.A berjumlah 170 hari. Dan sampai detik terakhir 170 hari berlalu, MA tidak bisa mengambil
keputusan.

       Pada tanggal 14 Mei 2012 yang lalu, yakni 2 hari setelah tanggal akhir yang disediakan
oleh KUHAP berlalu, pada pagi hari, saya mendatangi KASI Register lapas kelas II A
Cibinong, untuk meminta beliau mengambil tindakan-tindakan seperti yang telah di atu oleh
KUHAP. Yakni “BATAL DEMI HUKUM”, dan permintaan saya ini tidak main-main, karena
ini adalah kali keduanya yang terjadi pada diri saya didalam menjalani kasus ini, dimana
institusi yang berwenang untuk mengeluarkan surat penahanan, namun setelah periode masa
penahanan berakhir, surat penahanan tersebut tidak diperpanjang lagi. Saya juga menghubungi
kuasa hukum saya untuk segera mengasistensi saya untuk mencari penyelesaian dari masalah
ini.

Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                             80
       KASI REGISTER dari LAPAS kelas IIA Cibinong meminta saya untuk bersabar dan
menunggu sampai pukul 5 sore berakhir. Beliau mengatakan jika sampai jam 5 sore tidak ada
sedikitpun keterangan yang dikeluarkan oleh pihak MA, maka saya bisa keluar bebas dari
LAPAS.
       Dan pada jam 3 sore tanggal 14 Mei tersebut, saya dipanggil untuk menghadap KASI
Register LAPAS Kelas IIA Cibinong. Beliau kemudian menyerahkan lembaran fotocopy dari
petikan keputusan yang telah dibuat oleh M.A RI. Yang menyatakan bahwa :

M.A RI menolak permohonan KASASI saya pada tanggal 10 Mei 2012 yang lalu. Jadi
tepatnya 2 hari sebelum masa penahanan berakhir.
       Yang menjadi perhatian saya disini adalah, M.A Republik Indonesia sebagai institusi
terakhir, yang seseorang dapat lakukan dalam proses mencari keadilan di negeri ini, dimana
boleh dibilang peradilan yang masih ada diatas M.A ini adalah pengadilan akhirat, telah
diberikan waktu oleh KUHAP untuk bisa memutus perkara saya ini, selama kurun waktu 170
hari. Tapi, pada 2 hari terakhirlah, Hakim-Hakim tersebut menyidangkan kasus saya ini.
Apakah ini adil dan bijaksana ?

Apalagi sesuai dengan pasal 253 KUHAP ayat (3) yang berbunyi:

“Jika dipandang perlu, untuk kepentingan pemeriksaan keterangan, sebagaimana tersebut
pada ayat (1) MA, dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa, atau saksi, atau penuntut
umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka, tentang
apa yang ingin mereka ketahui, atau MA dapat pula memerintahkan pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka dengan cara
pemanggilan yang sama”.

       Pasal tersebut intinya menerangkan, jika diperlukan saya bisa dipanggil untuk
memberikan kesaksian oleh ketua M.H yang menangani kasus saya di M.A ini. Saya tekankan
disini, kata “jika diperlukan”, yang jika menurut apa yang telah terjadi dengan
kejanggalan-kejanggalan, penyimpangan-penyimpangan, dan keteledoran-keteledoran yang
telah terjadi di instansi pengadilan negri dan pengadilan tinggi.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                          81
       Maka, ketua M.H pengadilan tinggi dan ketua M.H di M.A haruslah memerlukan
keterangan langsung dari saya, dan memanggil saya untuk meluruskan semua hal-hal yang
saya sebutkan diatas, demi menegakkan keadilan.

Bukankah itu inti dari permasalahan yang selama ini saya alami atau bukan . . . ?

Institusi MA yang berisikan Hakim-hakim agung, akhirnya memutuskan perkara saya, boleh
dibilang 2 hari sebelum jatuh tempo. Ada apakah gerangan . . . ?

Memang ini adalah kewenangan dari Hakim-hakim tersebut untuk menjatuhkan vonis atas
kepada diri saya, kapan saja mereka inginkan.

Tapi kenapa dari 170 hari kerja yang mereka miliki, mereka baru bisa memutuskan
dihari ke 168?
Apakah disini ada faktor kesengajaan, ataukah ada faktor ketidaksengajaan ?

Yang saya maksud faktor kesengajaan diatas adalah:,
terkesan untuk saya pribadi, bahwa hakim-hakim agung tersebut sampai detik-detik terakhir.
Menunggu keluarga saya membawa 2 karung uang, untuk dibagi-bagikan kepada hakim-
hakim agung. Namun apa yang ditunggu-tunggu tersebut tidak juga datang. Sehingga
dikarenakan hari ke 168 tersebut jatuh pada hari jum’at, tidak ada persidangan. Maka,
diputuskan untuk bersidang pada hari kamis tanggal 10 Mei 2011 yang lalu.

Adapun yang saya maksud dengan faktor ketidaksengajaan disini adalah:

Majelis Hakim Agung di M.A tersebut lupa, atau tidak ingat, atau tidak perduli untuk
menyidangkan kasus saya. Sehingga pada tanggal 10 Mei yang lalu itu, seperti yang disebutkan
dalam petikan putusan yang dikirimkan dari M.A ke PN.Cibinong, yang sampai ketangan saya,
pada hari senin 14 Mei 2012, adalah petikan putusan yang bukan produk dari Majelis Hakim
Agung, yang bekerja di M.A. RI, lantas produk dari siapa . . . ?

       Untuk menjawab pertanyaan ini, ada satu fakta yang harus saya ungkapkan. Bahwa
petikan putusan yang diberikan kepada saya dari Kasi Register LAPAS kelas IIA Cibinong,
adalah petikan yang berbentuk Faksimail.



Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            82
           Karena pada lembaran-lembaran copy faksimail tersebut tertera sebagaimana
lembaran-lembaran faksimail yang biasanya, selalu dibubuhi oleh data-data, asal pengiriman,
data jam, tanggal dan hari. Jadi diatas, disetiap lembaran-lembaran copy petikan yang
dikeluarkan oleh MA tersebut tertera asal pengiriman, Panitera pidsus, 10:45 PM 12 Mei 2012.
Jadi artinya, berkas tersebut dikirimkan oleh Panitera pidsus pada jam 22:45 tanggal 12 Mei
2012.

           Jika kita perhatikan kalender tahun 2012, maka tanggal 12 Mei jatuh pada hari sabtu,
jadi pertanyaannya disini adalah , masih adakah seorang pegawai negri yang bekerja pada hari
sabtu, tanggal 12 Mei 2012, dan sedemikian rajinnya orang tersebut, masih bekerja sampai
dengan jam 10:45 PM, atau 22:45 WIB, “luar biasa”.

           Setelah 168 hari kerja terlupakan, tiba-tiba ada seorang pegawai di MA yang bekerja
sampai larut malam tersebut, dan juga pada hari libur, benarkah demikian yang sebenarnya
terjadi?

           Adalah sebuah hal yang lajim adanya, didunia peradilan di Negeri tercinta ini, jika
seorang tersangka, atau terdakwa, atau narapidana, dalam hal surat menyurat yang diterima dari
instansi peradilan dalam hal perpanjangan masa penahanan, maupun surat vonis, selalu
menerima surat-surat tersebut jauh setelah masa ekspirasi surat tersebut berakhir.

           Secara mudah saya gambarkan disini, contoh: “seorang terdakwa menerima surat masa
perpanjangan penahanan pada tanggal 30 Oktober, tapi masa penahanan yang sebenarnya dari
terdakwa tersebut berakhir pada tanggal 5 Oktober yang lalu. Jadi kalau menunjuk pada
KUHAP, pada tanggal 6 Oktober yang lalu tersebut, si terdakwa seharusnya sudah tidak boleh
ditahan lagi dan harus dibebaskan.

           Namun dalam kebanyakan hal, jarang sekali seorang terdakwa menanyakan kepada
bagian registrasi ditempat ia ditahan, tentang surat perpanjangan masa penahanan ini.
           Ini dikarenakan sebagian besar dari para tersangka, terdakwa, narapidana sudah pasrah
dalam menerima nasib yang akan ditentukan oleh para hakim dan jaksa yang menangani kasus
mereka, dan mungkin juga pengetahuan hukum yang mereka miliki sangatlah rendah adanya,
sehingga mereka sungkan untuk menanyakan hal tersebut.


Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                                83
       Tentunya ini berlainan dengan apa yang saya alami sendiri. Saya selalu menanyakan
tentang surat masa perpanjangan penahanan ke bagian registrasi, sehari sebelum masa ekspirasi
surat penahanan tersebut berakhir. Dan jawaban yang saya terima, setiap kali selalu sama
yakni, surat perpanjangan masa penahanan sudah dibuat oleh pihak Pengadilan, tapi belum
sampai ke bagian registrasi LAPAS, karena masih dalam perjalanan, dan pada akhirnya yang
saya terima adalah, surat perpanjangan masa penahanan yang tanggal ekspirasinya lewat
beberapa hari atau minggu, dan ini dianggap hal yang lumrah saja.
       Begitu pula adanya dengan surat keputusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim, atau
surat vonis, selalu tiba di LAPAS sebulan atau bahkan lebih.

Dalam hal surat keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Agung dari Mahkamah Agung
yang bernomor: 494.K/PID.SUS/2012 terjadilah sebuah keajaiban, keajaiban tersebut adalah,
begitu sigapnya Majelis Hakim Agung menyidangkan kasus saya, dua hari sebelum masa
penahanan berakhir, dan pada jam 22:45 malam hari, tanggal 12 Mei 2011 yang bertepatan
dengan hari sabtu, tiba-tiba Majelis Hakim Agung tersebut teringat akan surat keputusan itu,
dan menyuruh bagian kepaniteraan pidana khusus da Mahkamah Agung untuk mengirimkan
fax ke alamat Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan surat vonis tersebut.
       Inilah yang saya gambarkan sebagai sebuah keajaiban yang amat luar biasa. Karena
sedemikian malasnya mereka-mereka yang bekerja di instansi peradilan, sehingga sudah
merupakan tradisi bagi mereka untuk bekerja tidak sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh
Undang-Undang.
       Oleh karena itu, ketika mereka menyadari bahwa masa perpanjangan penahanan saya
selama 170 hari pada tanggal 12 Mei 2011 yang lalu akan berakhir, maka satu jam sebelum
masa penahanan saya berakhir, dengan sigapnya mereka mengirimkan fax tersebut.
       Tapi siapakah “mereka” tersebut ?, saya yakin tangan-tangan gurita dari JPU Mursiam,
juga telah merambah ketingkat Mahkamah Agung, untuk melakukan tindakan-tindakan
penyelamatan, agar saya tidak lepas dari cengkraman-cengkraman mereka.

       Dan tentunya ini merupakan tugas dari pihak Kepolisianlah yang paling berwenang
untuk mengungkapkan fakta apa yang sebenarnya terjadi di balik keajaiban itu.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                             84
                    VONIS MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG

                                     ( Kekalahan Ke Tiga )



       Dalam amar keputusannya Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

   1. Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor:
       366/pid/2011/PT.Bdg tanggal 25 Oktober 2011 yang menguatkan putusan
       Pengadilan Negri Cibinong nomor : 248/Pid.B/2011/PN.Cbn tanggal 09 Agustus
       2011, harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasinya.
   2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, lagipula ternyata, putusan Judex
       facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-
       undang, maka permohonan Kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki
       kualifikasi amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut.




                                           MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Faris Rafli, memperbaiki amar putusan
Pengadilan Tinggi Bandung nomor: 248/Pid/2011/PT.Bdg tanggal 25 Oktober 2011 yang
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong, dengan nomor : 248/Pid.B/2011/PN.Cbn
tanggal 09 Agustus 2011, sekedar mengenai kualifikasinya pada ahkir putusan.

Inti dari amar putusan tersebut adalah :

   1. Menguatkan putusan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi JABAR dengan nomor :
       366/Pid/2011/PT.Bdg.
   2. Dalam perkara yang saya jalani, Mahkamah Agung menimbang sepanjang proses
       peradilan ini, menyatakan putusan judex facti tidak bertentangan dengan undang-
       undang.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                      85
Jadi seperti yang tersebutkan diatas :

Pengadilan Negeri Cibinong membuat surat keputusan yang isinya adalah, penerapan pasal
yang salah, dengan surat putusan nomor : 248/Pid.B/2011/PN.Cbn. kemudian putusan yang
salah ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dengan surat putusan nomor :
366/Pid/2011/PT.Bdg. keputusan yang sama-sama salah ini bahkan diperkuat lagi oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan surat putusan nomor :494/K/Pid.SUS/2012,
maka hasil dari semuanya adalah, tiga buah surat keputusan yang semuanya berisikan
kesalahan, dari tiga institusi Peradilan yang berbeda tingkatannya.



       Jadi, bagaimanakah Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa berkesimpulan bahwa
surat keputusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan atau undang-undang, dan
hendak dikemanakan pasal 197 dari KUHAP oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Apakah
keputusan yang mereka buat diatas benar-benar mereka buat dalam keadaan sehat jasmani dan
rohani. Atau apakah keputusan tersebut mereka buat, karena saya tidak memberikan
berkarung-karung uang kepada mereka, atau apakah tingkat intelektual para Hakim Agung
tersebut, tiba-tiba merosot menjadi seperti orang-orang yang mempunyai tingkat intelektual
dibawah 90 ?.

Untuk menjawab semua pertanyaan ini, perkenankanlah saya memetik pasal-pasal yang jelas-
jelas telah terjadi atau dilakukan pelanggaran undang-undang.

   1. Pasal 15 b ayat (3) KUHP
       “ jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak bisa
       dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut
       karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan, dan tuntutan berakhir
       dengan putusan pidana yang menjadi tetap.
       Pelepasan bersayarat masih dapat dicabut dalam waktu 3 bulan setelah putusan
       menjadi tetap, berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana
       selama masa percobaan”.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                          86
      Keterangan :
      Dalam halnya masa percobaan yang say jalankan dari tanggal 16 desember 2010 yaitu,
      hari dimana pembebasan bersyarat saya mulai diberlakukan sesuai dengan surat
      keputusan DIRJEN Pemasyarakatan yang bernomor :W7.9329/LXI.05.06 Tahun 2010,
      maka semenjak hari itu, sampai dengan ditangkapnya saya kembali oleh Angota unit 4
      Dir.Narkoba Polda Jabar, yakni pada tanggal 14 Maret 2011, saya sama sekali tidak
      melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk apapun juga. Bahkan, ketika saya
      ditangkap saya sedang melaksanakan kewajiban lapor bulanan seperti apa yang yang
      dituliskan dalam kewajiban pembebasan bersyarat.


   2. Pasal 65 ayat (1) KUHP
      “ dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai
      perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang
      diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
      Keterangan :
      Bahwasanya apa yang dipermasalahkan terhadap diri saya dalam kasus Cariu, Jonggol
      Jabar ini, sebenarnya sudah dituntaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
      Pusat,   pada    tanggal    23    Desember   2009,    dengan    nomor    putusan    :
      2313/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst
      Dengan ditangkapnya saya kembali dan dihadapkan ke persidangan di Majelis Hakim
      Pengadilan Negeri Cibinong, untuk permasalahan kasus yang sudah terselesaikan di
      Jakarta, maka Pengadilan Negeri Cibinong jelas-jelas melanggar ketentuan seperti yang
      dijabarkan pada ayat tersebut diatas.
      Karena persoalan dimana saya tersangkut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan
      persoalan dengan saya tersangkut di Pengadilan Negeri Cibinong, nyatanya adalah
      sebuah kasus yang sama, namun oleh JPU mursiam didaur ulang kembali, seakan-akan
      menjadi sebuah kasus baru yang berbeda. Padahal baik barang bukti, saksi-saksi dan
      pemeran utamanya adalah orang yang sama, yaitu Artomi.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            87
   3. Pasal 18 ayat (1) dan (3)
      Ayat (1)
      “pelaksanaan tugas penangkapan, dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara
      Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan terhadap
      tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan
      menyebutkan alas an penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang
      dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa.
      Ayat (3)
      “ tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
      harus diberikan kepada keluarganya sgera setelah penangkapan dilakukan.


      Keterangan :
      Dalam halnya penangkapan yang dilakukan oleh anggota Unit 4 Direktorat Narkoba
      Polda JABAR yang diketuai oleh bapak Memed, ketika saya ditangkap saya sama sekali
      tidak diperlihatkan surat perintah penangkapan.
      Begitu juga dengan keluarga saya, mereka tidak diberikan tembusan surat perintah
      penangkapan sama sekali.


   4. Pasal 29 ayat (6) KUHAP
      “ setelah waktu 60 hari walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau
      belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi
      hukum”


      Keterangan:
      Bahwa total masa perpanjangan penahanan yang diberlakukan atas diri saya oleh
      Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 24 November 2011,
      telah jauh melampaui batas yang diberikan oleh Undang-Undang seperti yang tersebut
      di ayat ini.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                        88
   5. Pasal 45 ayat (3) KUHAP
      “ guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda
      sebagaiman dimaksudkan dalam ayat (1)


      Keterangan:
      Dalam hal barang bukti seperti yang dimasukan oleh JPU Mursiam didalam 44 halaman
      lembaran barang bukti, ternyata keseluruhan barang bukti yang tersebut diatas, secara
      keseluruhan telah dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Cibinong pada tanggal 21
      Januari 2010.


   6. Pasal 46 ayat (2) KUHAP
      “apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan
      dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan
      tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk Negara,
      untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi,
      atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”.


      Keterangan :
      Dalam amar keputusan MH.PN.Cibinong yang bernomor :248/Pid.B/2011/PN.Cbn
      ketua Majelis Hakim Bapak Edi Wibisono SH.SE.MH tidak menjelaskan secara ekslusif
      hendak dikemanakan barang bukti-barang bukti yang telah dipakai selam persidangan.
      Dengan alasan barang bukti-barang bukti tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum
      yang tetap tanpa menjelaskan secara lengkap kekuatan hukum tetap yang mana, yang
      dimaksudkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                           89
   7. Pasal 197 ayat (1)(2)(3) KUHAP
      Ayat (1) d.
      pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat
      pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar
      penentuan kesalahan terdakwa.


      Keterangan:
      Dalam kasus Cariu, Jonggol Jawa Barat ini, pertimbangan yang dipakai oleh Majelis
      Hakim secara menyeluruh telah terkontaminasi dengan kasus yang telah saya jalani
      yang berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh MH.PN.Jakarta Pusat. Dan alat
      pembuktian yang dipakai dalam persidangan pada kasus Cariu, Jonggol Jawa Barat ini,
      sebagian besar telah direkayasa oleh JPU Mursiam


      Ayat (1) f.
       pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau
      tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari
      putusan, disertai keadaan yang memberatkan, dan meringankan terdakwa.
      Keterangan :
      JPU Mursiam menuntut saya dengan pasal Undang-Undang Psikotropika No 5/1997.
      Sedangkan Majelis Hakim PN.Cibinong memutuskan saya dengan pasal Undang-
      Undang Narkotika no.35/2009.


      Ayat (1) g.
      Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa
      oleh Hakim Tunggal
      keterangan :
      hari tanggal dimana MH.PN.Cibinong bermusyawarah yang sebenarnya adalah tanggal
      08 Agustus 2011. Namun diamar keputusannya MH.PN.Cibinong menuliskan tanggal
      pemusyawarahan terjadi pada tanggal 08 Agustus 2009.



Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                         90
      Ayat (1) i.
      ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya
      yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
      Keterangan:
      Dalam amar keputusan MH.PN.Cibinong tidak dijelaskan secara eksklusif hendak
      dikemanakan barang bukti yang telah dipakai selama dalam persidangan.
      Ayat (1) l.
      hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus, dan
      nama panitera.
      Keterangan :
      Hari dan tanggal putusan yang sesungguhnya, sesuai dengan amar keputusan yang telah
      diucapkan oleh MH.PN.Cibinong adalah tanggal 9 Agustus 2011, namun dalam amar
      keputusannya MH.PN.Cibinong menulis tanggal pengucapannya adalah tanggal 9
      Agustus 2009.


      Ayat (2)
      “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf d,f,g,i,j, pasal ini mengakibatkan
      putusan batal demi hukum.
      Keterangan :
      Sampai detik ini, saya masih berada didalam LAPAS KELAS IIA Cibinong.


      Ayat (3)
      “putusan dilaksanakan dengan segera, menurut ketentuan dalam undang-undang
      ini”.
      Keterangan :
      Idem ditto.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                          91
Jadi sesuai dengan apa yang dijabarkan dalam pasal-pasal tersebut diatas, bagaimana mungkin
ini seperti yang disebutkan oleh Hakim-Hakim Agung dari Mahkamah Agung tidak
bertentangan dengan hukum atau Undang-undang, benar-benar sudah melampaui batas mereka-
mereka yang menyebutkan diri mereka sendiri sebagai Hakim-Hakim Agung. Dan sebagai
penutup dari kesalahan-kesalahan mereka saya tambahkan satu fakta lagi
       Yang mana fakta ini didasarkan amar keputusan yang keluarkan oleh amar keputusan
Majelis Hakim Agung dari MA. Dalam amarnya dihalaman pertama, dari amar putusan
tersebut menjabarkan kronologis dari masa tahanan yang pernah saya jalani, yang dimulai saat
saya ditangkap lagi oleh anggota Unit 4 Direktorat Narkoba Polda Jabar, tertanggal 14 Maret
2011, pada kronologis nomor 8 terteraperpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung,
tanggal 8 September 2011 sampai dengan 6 November 2011, dan kronologis nomor 9 adalah,
perpanjangan berdasarkan penetapan ketua MA.RI, untuk bagian ketua muda pidana khusus
nomor :2871/2011/S.218. TAH.SUS/PP/2011/MA tanggal 5 Desember 2011. Terdakwa
diperintahkan untuk ditahan selama 50 hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2011.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            92
                         KRONOLOGIS MASA PENAHANAN
                        Yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung




1. Penyidik tidak dilakukan penahanan (Ditahan dalam perkara lain).
2. Penuntut umum sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan 02 April 2011
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan 20 April
    2011
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 21 April 2011 sampai
    dengan 19 Juni 2011.
5. Perpanjangan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Juni 2011
    sampai dengan 19 Juli 2011.
6. Perpanjangan ke II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Juli 2011
    sampai dengan 18 Agustus 2011.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak 09 Agustus 2011 sampai dengan 07 September
    2011.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 08 September 2011 sampai
    dengan 06 November 2011.
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana
    Khusus Nomor 2871/2011/S.1218 Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 05 Desember 2011.
    Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal
    24 November 2011
10. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. U.b Ketua Muda Pidana
    Khusus nomor 2872/2011/S.1218 Tah sus/PP/2011/MA tanggal 05 Desember 2011.
    Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal
    13 Januari 2012.
11. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana
    Khusus Nomor 739/2012/S.1218.Tah.Sus/PP/2011/Ma tanggal 07 Maret 2012 terdakwa
    diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret
    2012.
12. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana
    Khusus nomor 740/2012/S.1218.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 07 Maret 2012 Terdakwa
    diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 April
    2012.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                             93
 Kronologis masa penahanan yang tertulis di surat vonis Mahkamah Agung


       Kronologis nomor 8, dimulai pada tanggal 8 September, dan berakhir pada 6 November
2011. Pada kronologis nomor 9, masa tahanan dimulai pada tanggal 24 November 2011. Jadi
dari mulai tanggal 23 November 2011, menurut kronologis yang dijabarkan diatas, pada
periode peralihan dari masa tahanan, perpanjangan yang dilakukan oleh Ketua Majelis
Pengadilan tinggi Bandung ke tanggal 24 November 2011, tidak ada satupun pihak yang
mengeluarkan surat perintah penahanan atau perpanjangan masa tahanan.
       Dengan fakta ini juga, kuasa hukum saya melayangkan surat ke MA, untuk mencari
kejelasan tentang “kekosongan” surat perintah penahanan tersebut. Tapi, sampai buku ini saya
tulis, penjelasan tentang itu tidak pernah saya terima.
       Seharusnya MA sebagai institusi peradilan yang berada paling tinggi, yang berada di
Nageri ini, setidaknya meluangkan waktu, dan membungkuk dengan permasalahan yang
sebetulnya telah jelas-jelas diatur dalam KUHAP. Seperti yang tertulis dalam pasal 29 ayat (3)
dan (4), yang isinya :

Ayat (3) “ perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan
pemeriksaan dalam tingkat :

   A. Penyelidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri

   B. Pemeriksaan di Pengadilan Negri diberikan oleh ketua Pengadilan Tinggi

   C. Pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung

   D. Pemeriksaan Kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung

Ayat (4) “penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada
ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
       Namun MA tidak sedikit pun bereaksi atas kesalahan yang telah terjadi ini, dan
meneruskan masa penahanan yang dimulai tanggal 24 November 2011, dan berakhir pada
tanggal 12 Mei 2012. Yang mana ini sesuai dengan apa yang ada di KUHAP dengan rumus:

50 hari + 60 hari + 2x30 hari

Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                              94
         Jadi jumlah masa tahanan yang dimiliki MA, jika seseorang mengajukan proses Kasasi.
Dari awal hingga akhir dijatuhkan Vonis adalah berjumlah 170 hari.
        Namun dengan adanya kekosongan surat perintah perpanjangan penahanan, seperti
yang saya sebutkan diatas tadi, maka jumlah masa penahanan yang dipergunakan oleh MA
terhadap saya adalah 170 hari, ditambah 17 hari, yang berjumlah 187 hari, dan tentunya ini
jelas-jelas sudah menyimpang jauh dari apa yang disediakan oleh KUHAP, pada pasal 28 dan
29.

       Itulah rangkaian fakta-fakta yang menyebabkan saya di Vonis 15 tahun penjara. Dan
tentunya saya tidak menerima itu semua, dan tidak tinggal diam begitu saja.

Walaupun di Pengadilan dunia ini saya akan tetap di Vonis 15 tahun penjara oleh mereka-
mereka tersebut, suatu saat di Pengadilan akhirat pun, para Hakim Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung tersebut, akan saya kejar dan akan saya tuntut
kembali, dan demi Tuhan Yang Maha Kuasa, ini akan benar-benar saya lakukan adanya.


       Kekosongan masa tahanan ini sebelumnya telah saya bahas dalam buku ini pada
halaman (75) dalam buku ini. Tapi, kekosongan masa tahanan yang saya maksudkan dihalaman
(90), adalah kronologis masa penahanan yang sudah tertulis atau tercetak disurat putusan
Mahkamah Agung yang bernomor: 494.K/Pid SUS/2012.

Dalam arti kata kesalahan yang dibuat oleh Majelis Hakim Agung ini, walau dengan cara
apapun adanya, sudah tidak bisa diralat/diperbaiki/dikamuflasi oleh siapapun juga, dan dalam
bentuk apapun juga.


       Kesalahan yang nyata ini, walaupun benar adanya, bahwa petikan putusan yang saya
dapat dari Kasi Register Lapas Kelas IIA Cibinong, adalah benar-benar merupakan produk dari
Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang sebenar-benarnya, maka akan menjadi bukti yang
nyata, bagaimana tingkat keseriusan, kepedulian para Hakim-hakim Agung tersebut, dalam
menyelesaikan kasus yang saya hadapi ini.

       Walaupun jelas tertera pada kronologis poin 8 dan poin 9 diatas, kekosongan masa
penahanan yang terjadi pada diri saya dalam kasus ini, mereka anggap sebuah kronologis yang
sah-sah saja.


       Dalam hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam pasal 29 ayat (6) para hakim-hakim
Agung tersebut, melindas dan menginjak-injak fakta yang terbentuk dari kenyataan yang ada
dilapangan. Tidak sedikitpun terdapat tanggapan-tanggapan yang berbentuk alasan, atau
penyanggahan dari mereka. Semua ini mereka anggap sebagai angin lalu saja.


Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            95
                                         CATATAN KEDUA




       Adalah hal yang menarik untuk dibahas, dengan adanya tambahan kalimat yang
tertulis disurat keputusan Majelis Hakim Agung. Kalimat tersebut berbunyi :
“dengan memperbaiki kualifikasi amar keputusan Pengadilan Tinggi”.
       Yang dimaksud dengan memperbaiki diatas adalah, perbaikan yang dilakukan oleh
Majelis Hakim Agung dari Mahkamah Agung, terhadap surat keputusan yang dibuat oleh
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi JABAR. Lebih spesifiknya perbaikan pada penggunaan
pasal yang salah yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi JABAR.
Ada beberapa hal yang cukup menarik untuk dijabarkan disini. Hal tersebut adalah :

  1)   a. Atas dasar apa Majelis Hakim Agung dari Mahkamah Agung memperbaiki putusan
       yang salah yang terjadi dengan surat keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
       JABAR itu?
       Yang saya maksud disini adalah, apakah Majelis Hakim Agung mempunyai
       kewenangan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi didalam sebuah “vonis” dari
       Pengadilan Tinggi?. kalau memang ada, kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim
       Agung, dari Mahkamah Agung untuk melakukan perbaikan tersebut, tentunya akan
       tercipta sebuah keadaan yang disebut “kekacauan yuridis”, yang saya maksud dengan
       kekacauan yuridis ini adalah seperti contoh berikut ini :,
       Narapidana A dituntut dan diputus di Pengadilan Negeri untuk kasus perjudian, dan
       narapidana A tersebut naik banding ke tingkat Pengadilan Tinggi, untuk penuntutan
       kasus perjudian tersebut. karena dia juga belum puas dalam upaya mencari keadilan,
       maka narapidana A tersebut melakukan upaya kasasi ka Mahkamah Agung. Kemudian
       Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dengan kata-kata “dengan memperbaiki
       kualifikasi amar keputusan Pengadilan Tinggi, maka vonis Pengadilan Tinggi yang
       memakai pasal perjudian atau pasal 303, diperbaiki menjadi kasus pembunuhan
       dengan pasal 340. Kalau seperti demikian penjabarannya, maka sudah kiamatlah dunia
       peradilan dibumi pertiwi ini.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                         96
        Karena apa yang diputuskan oleh tingkat Pengadilan Tinggi semuanya akan bisa
        diubah ditingkat Mahkamah Agung, dengan menggunakan kata-kata “sekedar untuk
        memperbaiki kualifikasinya”.
   b.   Menarik untuk disimak juga, bahwa perbaikan yang dilakukan oleh Majelis Hakim
        Agung tersebut, spesifik dikualifikasikan hanya untuk amar keputusan yang dibuat
        oleh Pengadilan Tinggi JABAR dengan nomor : 366/Pid/2011/PT.Bdg. sedangkan asal
        muasal keputusan yang bernomor : 366/Pid/2011/PT.Bdg tersebut, yaitu amar
        keputusan PN Cibinong yang bernomor : 248/Pid.b/2011/PN.Cbn tidak tersentuh
        dalam perbaikan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung dari Mahkamah Agung.
        Dalam arti kata perbaikan yang dibuat Majelis Hakim Agung tersebut dalam konteks
        “judex faktinya”, tidak mempunyai nilai yuridis sedikit juga, atau istilah populernya
        “peng-editan” yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung tersebut, hanya dan hanya
        merupakan “omong kosong belaka” saja.


   c.   Melihat kedua hal tersebut diatas, jika dan hanya jika surat keputusan Majelis Hakim
        Agung yang bernomor : 494.K/PID.SUS/2012 adalah benar produk yang dikeluarkan
        oleh Majelis Hakim Agung, maka bisa disimpulkan, ketua Majelis Hakim Agung
        tersebut yang bernama, Dr.H.Zaharuddin Utama SH.MM, membuat keputusan tersebut
        dalam kondisi setengah sadar, atau bahkan dalam kondisi setengah tidak sadar, atau
        dalam kondisi setengah waras, atau dalam kondisi setengah tidak waras.


   d.   Jika dan hanya jika keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Agung yang bernomor :
        494.K/PID.SUS/2012, adalah bukan produk dari Majelis Hakim Agung Mahkamah
        Agung, tentu timbul pertanyaan, jadi putusan tersebut produk siapa ?


        Apakah ini produk JPU Mursiam, dengan tangan-tangan guritanya ?
        Saya rasa pihak Kepolisianlah sebagai pihak yang paling berwenang untuk menyelidiki
        kemungkinan yang terjadi ini. Karena saya dalam waktu 13 tahun kedepan, seperti
        yang sudah di voniskan kepada saya, masih disibukkan dengan hal menjalani masa
        pidana.



Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                             97
2) Menyimak dari vonis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, ada
  satu fakta penting yang terlewatkan oleh Majelis Hakim Agung tersebut, fatwa tersebut
  berhubungan dengan rentetan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Majelis Hakim, yang
  bermula dari Pengadilan Negeri Cibinong.

   Yang saya maksud, yang berhubungan dengan pasal 197 KUHAP ayat (1) i yang berbunyi:

  “ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya
  yang pasti, dan ketentuan mengenai barang bukti”.


      Dan tentunya keterangan diakhir ayat tersebut adalah, tidak terpenuhinya dalam ayat
  (1) i tersebut diatas, mengakibatkan putusan BATAL DEMI HUKUM, dan putusan harus
  dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.
      Permasalahan disini adalah, tidak dijelaskannya hendak dikemanakan barang bukti
  yang telah dipakai dalam persidangan yang dipimpin oleh Bapak Edi Wibisono SH.SE.MH.
  dalam surat keputusannya yang bernomor : 248/Pid.B/2011/PN.Cbn, membuat putusan
  tersebut “cacat hukum” dan kecacatan hukum keputusan tersebut dikuatkan oleh
  Pengadilan Tinggi JABAR yang bernomor : 366/Pid/PT.Bdg.
      Menilik dari surat keputusan vonis yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Agung dengan
  nomor : 494.K/PID.SUS/2012, yang berbunyi :
  “dengan memperbaiki kualifikasi amar keputusan Pengadilan Tinggi”
  dalam hal hendak dikemanakan      barang bukti yang telah dipakai tidak tersentuh oleh
  “proses perbaikan” yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Agung. Sehingga membuat
  rentetan kecacatan hukum yang terjadi di PN Cibinong terulang dari di Pengadilan Tinggi
  JABAR, dan terulang lagi di Mahkamah Agung. Yang pada akhirnya membuat keputusan
  Majelis Hakim Agung tersebut juga “cacat hukum”.
      Apa yang saya uraikan sebagai catatan tersebut diatas, tentunya adalah hasil
  “penjernihan” dari apa yang telah dituliskan oleh Majelis Hakim Agung. Tentunya
  “penjernihan” logika hukum ini bukanlah materi yang sulit untuk bisa di analisakan oleh
  akal yang sehat, dengan syarat, akal yang sehat tersebut harus juga dibarengi dengan
  keinginan yang positif untuk mencari solusi dalam permasalahan tersebut diatas.



Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                         98
   Dan tentunya untuk sebuah institusi seperti Mahkamah Agung, tidaklah sulit untuk bekerja,
  mengambil tindakan, mencari solusi yang cermat dan tepat. Namun dilihat dari kenyataan
  yang saya hadapi sekarang ini, saya hanya bisa berharap dan sekali lagi berharap, masih
  ada segelintir Hakim-Hakim Agung yang bertugas di Mahkamah Agung, yang masih
  mempunyai spesifikasi, seperti yang saya sebutkan diatas, karena logika hukum dan
  penjabarannya haruslah selalu bersamaan, sejalan dengan hati nurani yang bersih, akal
  yang sehat, berwibawa, dan mempunyai integritas yang tinggi.




                   Foto Saya Ketika Sedang Menjalani Proses Persidangan



Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            99
                                       PENUTUP




        Sebagai penutup dari kasus yang dimulai pada tanggal 14 Maret 2011 lalu, saya akan
mencoba merangkum dan menyimpulkan, apa yang telah terjadi pada diri saya, dimulai sejak
terkuaknya tempat pembuatan Psikotropika jenis sabu-sabu di Cariu, Jonggol JABAR.

        Dengan tertangkapnya saya pada tanggal 21 September 2009 lalu, dan dimulainya
proses penyidikan, penunututan, dan pemvonisan yang dilakukan oleh anggota Polsek Metro
Tanah Abang, Kejaksaan Negeri JAKPUS, dan PN Jakarta Pusat, maka sebenarnya Kasus
Cariu, Jonggol JABAR tersebut, yang juga terkorelasi dengan rumah tempat tinggal saya di
Tanah Abang Jakarta Pusat telah terselesaikan, sesuai dengan pasal (perbarengan) KUHAP
pasal 65 ayat (1).
        Fakta utama kesimpulan ini adalah, adanya hubungan langsung, barang bukti dan
tersangka utama, yang terkait di TKP Cariu, Jonggol JABAR, dan TKP di Tanah Abang Jakarta
Pusat. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri adanya, dan juga vonis PN.JAKPUS atas diri saya
telah   memiliki     kekuatan    Hukum,       atau   INKRACHT   keputusan   ini   bernomor:
2313/Pid.B/P10/2009/PN.JKT.PST tanggal23 Desember 2009.
        Sosok sentral yang memainkan peranan penting dalam peristiwa penangkapan dan
pemidanaan saya yang kedua ini adalah, JPU Mursiam dari KEJATI JABAR.

Kenapa JPU Mursiam memaksa untuk mengolah kembali kasus yang telah selesai ini ?,
berikut ini adalah fakta yang telah terjadi

        Pada tanggal 14 Maret 2011, saat saya dijadikan tersangka oleh KEJATI JABAR dan
oleh JPU Mursiam SH, saat sebelum detik-detik itu terjadi, seperti yang telah dikatakan oleh
bapak Yuniarto dan pak Arnold kepada saya, bahwa JPU Mursiam menginginkan bagian uang
dari sejumlah Rp 350 juta yang saya berikan kepada Bapak Yuniarto dan pak Arnold, guna
memenuhi permintaan mereka, untuk meluruskan permasalahan keterlibatan saya pada kasus
Cariu, Jonggol JABAR.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                           100
       Tapi dikarenakan JPU Mursiam tidak mendapatkan bagian uang dari Pak Yuniarto
dan Pak Arnold, maka dicarinyalah sendiri, jalan keluar untuk mendapatkan uang dari saya,
seperti apa yang telah saya berikan kepada Bapak Yuniarto dan Pak Arnold
       Pada tanggal 14 Maret 2001, JPU Mursiam mengancam anggota Unit 4 Direktorat
Nakoba Polda JABAR dengan “sesuata hal”. Jika mereka tidak bekerjasama dalam proses
penangkapan atas diri saya. Dapat saya katakan seperti ini karena, ketika saya dibawa ke
Bandung oleh Unit 4 tersebut, kata-kata inilah yang keluar dari mulut mereka. Pembicaraan ini
bisa terjadi antara saya sebagai tersangka dengan penyidik, ini terjadi bukan tanpa sebab,
sebabnya adalah setelah hampir 5 kali bertemu, telah terjadi hubungan baik dan akrab antara
saya dan anggota Unit 4 Direktorat Narkoba Polda JABAR tersebut, kita berbicara layaknya
seperti pembicaraan yang dilakukan dengan kawan lama.
       Melihat kembali barang bukti yang berbentuk alat pembuatan sabu-sabu telah
dimusnahkan oleh pihak Kejaksaan, yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2010, dan
dikembalikannya 1 unit kijang innova beberapa saat kemudian, yang dipakai pada kasus Cariu,
Jonggol, Jawa Barat kepada saya, membuktikan bahwa pihak Direktorat Narkoba Polda
JABAR, sudah tidak mempunyai kewenangan lagi dalam hal kasus yang melibatkan saya
ini.
       Ini juga adalah fakta yang terjadi pada tanggal 4 mei 2010, saya dijemput oleh anggota
Unit 4 untuk di P21 kan ke Kejari JABAR. Dan ini juga sudah saya terangkan dibagian muka
buku ini. Yang intinya P21 tersebut berakhir di PN.Cibinong, dan dikeluarkannya surat dari
KEJATI Jabar pada tanggal 7 September 2010, yang berisikan, bahwa berkas tidak bisa
dilimpahkan lagi ke Pengadilan.

       Maka, apa yang dilakukan oleh JPU Mursiam mulai tanggal 14 Maret 2011 yang
lalu, dia mendaur ulang kasus yang prosesnya sudah terselesaikan.
       Adapun sebagai motivasinya menurut saya adalah “uang”. Dikarenakan dia tidak
mendapatkan bagian dari Pak Yuniarto dan Pak Arnold. Maka, arah panah pencarian uang yang
dilakukan oleh JPU Mursiam mengarah kepada diri saya. Mungkin dia berfikir saya masih
mempunyai berkarung-karung uang. Dan usaha yang dia lakukan dimulai pada tanggal 14
Maret 2011 pada saya, dengan ditangkapnya saya kembali saat saya menjalankan kewajiban
melapor diri bulanan di BAPAS SALEMBA.


Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            101
       Walaupun kenyataan dilapangan sangat jauh berbeda dengan keinginan JPU Mursiam
dalam hal kenyataan hukum yang terjadi, inipun tidak menyurutkan keinginan JPU Mursiam
untuk membuka kembali kasus ini. JPU Mursiam menjalani sebuah jalan yang sebenarnya
sudah tidak bisa lagi dijalani.

Kenyataan hukum yang sudah saya jalani di P.N Jakarta Pusat, dan bahwa saya sudah bebas
bersyarat, dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh DIRJEN Pemasyarakatan, sama sekali
tidak di indahkannya, atau tidak di gubris.
       Sebenarnya JPU Mursiam tidak mau terlarut dalam persidangan yang lama dan
bertele-tele ini. Ini dapat saya katakan karena, pada sesi persidangan kedua saja dia sudah
mengajak kuasa hukum saya untuk berkoordinasi, dengan meminta uang sebanyak Rp 350 juta.
       Namun dikarenakan ketidakmampuan dalam hal keuangan, maka mau tidak mau saya
pasang badan. Tentunya dengan keyakinan, kasus ini akan ditutup oleh MH.PN.Cibinong, tapi
bagi JPU Mursiam sudah tidak mungkin lagi kasus ini dia tarik kembali, karena berkas sudah
dilimpahkan ke MH.PN.Cibinong.

       Ketidaksiapan JPU Mursiam ini yang menyebabkan “kekisruhan” yang terjadi saat
sesi pemeriksaan barang bukti, yang berupa 1 unit mobil kijang innova, walaupun sebenarnya
dia sudah mengetahui bahwa barang bukti tersebut, adalah bukan barang bukti yang
sesungguhnya.

       Saya dapat menyatakan ini karena, kenyataan beberapa saat sebelum sidang
pemeriksaan barang bukti berlangsung, saya sudah mendapatkan ancaman dari JPU
Mursiam, seperti apa yang saya tuliskan dibagian depan buku ini. Tapi, Karena kejadian ini
sudah terlambat dan cerita ini sudah berlarut-larut, maka sesuai dengan apa yang dikatakan
pepatah, “buruk muka cermin dibelah”, maka mau tidak mau beliau melanjutkan proses
persidangan sampai detik masa persidangan yang terakhir.

       Inipun bisa saya katakana karena, setelah sesi pemeriksaan barang bukti berakhir, pada
saat itu, kuasa hukum saya menawarkan untuk penghentian sidang secara keseluruhan
kepada JPU Mursiam, dan kemudian dia tolak.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            102
       Begitu pula yang terjadi dengan perintah yang dikeluarkan MH,PN.Cibinong, kepada
JPU Mursiam, dengan sengaja perintah tersebut diabaikan, kenapa . . ? karena jika dalam sesi
persidangan selanjutnya terbukti, bahwa barang bukti tersebut hasil dari sebuah rekayasa,
maka dia akan hancur seketika.
       Sehingga jalan terbaik buat dia adalah, tidak melakukan pemeriksaan barang bukti
kijang innova tersebut untuk diperiksa di Kepolisian. Dan kenapa pihak MH.PN.Cibinong,
seakan-akan menerima penolakan perintah yang mereka perintahkan ke JPU Mursiam. Bahkan
terkesan MH.PN.Cibinong membiarkan ini terjadi?.
       MH.PN.Cibinong melegalitaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang
dilakukan oleh JPU Mursiam, sehingga dapat saya simpulkan saat sesi-sesi persidangan
pemeriksaan barang bukti kijang innova berlangsung, MH.PN.Cibinong tidak independen,
dan tidak jujur dan tidak adil. Dapat dibayangkan betapa besarnya kekecewaan yang saya
dapatkan, ketika saya membaca salinan putusan yang dikeluarkan oleh MH.PN.Cibinong.

Pertanyaan penting yang tertinggal adalah bisakah seorang JPU mempengaruhi secara
menyeluruh amar keputusan Majelis Hakim ?, jawabannya adalah bisa, dan ini yang terjadi
pada diri saya, dengan tuntutan 15 tahun penjara yang dituntutkan oleh JPU Mursiam kepada
diri saya ini, tentunya taruhan ini adalah sangat besar bagi JPU sekelas Mursiam, agar saya
tidak lolos dari jeratan yang dia pasang. Apapun dia pertaruhkan untuk itu. Sehingga apa yang
tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak bisa dia jadikan bisa, apa yang tidak boleh, dia
jadikan boleh.


Penangkapan yang dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan, perekayasaan
barang bukti, yang dipakai dalam persidangan, tidak dipanggilnya saksi verbalis yang
berhubungan langsung dengan kasus, Manipulasi berkas pemusnahan barang bukti
dipersidangan. Intimidasi yang dilakukan langsung terhadap saya, dan yang paling
menonjol adalah pemerasan yang dilakukan terhadap saya senilai Rp 350 juta rupiah, dan
jumlah ini saya tak sanggup berikan, dan saya hanya memberikan Rp 20 juta rupiah, dan inipun
diterima JPU Mursiam. Ini semua merupakan fakta-fakta hukum yang tidak bisa
terbantahkan oleh siapapun juga.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            103
       Setelah vonis dari ketua MH.PN.Cibinong dijatuhkan. Saya tidak berjumpa lagi dengan
JPU Mursiam.

Setelah menerima, membaca, dan mempelajari salinan putusan yang dikeluarkan oleh kutua
MH.PN.cibinong ini, sayapun menyadari bahwa saya telah menjadi korban konspirasi
jeratan Mafia hukum yang dilakukan oleh JPU Mursiam dari Kejati Jabar.




        Instrument terakhir yang dapat dipakai oleh seseorang yang berstatus narapidana,
adalah proses peninjauan kembali (PK). Sebagaimana dengan proses kasasi, proses
peninjauan kembali inipun diproses ditingkat MA, dan tidak ada batasan waktu, untuk
kapankah proses ini bisa dimulai. Salah satu syarat mutlak peninjauan kembali ini adalah,
ditemukannya bukti baru, atau novum yang dalam tingkat persidangan sebelumnya tidak
terungkap.

        Peninjauan kembali ini adalah, kesempatan saya yang terakhir untuk dapat meluruskan
segala sesuatu yang telah terjadi ditingkat persidangan-persidangan yang telah saya lalui.
Namun sebelum proses ini saya mulai, sebuah pertanyaan sudah timbul dibenak saya.

Akankah proses peninjauan kembali ini bisa membuahkan hasil positif untuk saya ?

       Pertanyaan ini timbul dibenak saya, karena adanya persyaratan-persyaratan yang
dikaitkan dengan sebuah kasus yang hendak dilanjutkan, ketingkat peninjauan kembali ini.
Selain syarat bukti baru yang tidak terungkap ditingkat pengadilan sebelumnya, juga adanya
kelalaian Hakim yang terjadi didalam proses persidangan ditingkat peradilan, juga bisa menjadi
alasan bagi seseorang narapidana untuk meminta proses peninjauan kembali ini dimulai.

       Namun dengan kenyataan-kenyataan yang telah saya alami diberbagai tingkat
persidangan, akankah 2 faktor tersebut bisa membantu saya untuk menghasilkan, atau
memberikan hasil positif. Untuk saya ini ? saya katakan karena, jangankan dengan adanya
bukti baru, sedangkan bukti-bukti lama yang begitu meyakinkan, ketidaksahannya didalam
persidangan, tidak pernah digubris oleh Majelis Hakim.



Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            104
       Apalagi dengan syarat yang kedua seperti yang disebutkan diatas, yaitu adanya
kelalaian Hakim, atau untuk kelengkapan syarat kedua tersebut adalah, seperti disebutkan
didalam pasal 263 ayat C adalah :

“ apabila dengan jelas putusan itu memperlihatkan suati kekhilafan Hakim, atau suatu
kekeliruan yang nyata”.

       Syarat kedua inipun jelas-jelas sudah terjadi dalam proses persidangan yang saya alami,
dimulai dari tingkat Pengadilan Negri, Pengadilan tinggi, maupun ditingkat Mahkamah Agung.

       Mengingat hal-hal yang saya sebutkan diatas tadi, akankah proses peninjauan kembali
ini membuahkan hasil ?. Saya tidaklah bersikap pesimis, tapi saya mencoba untuk serealistis
mungkin, Karena dengan lagi-lagi membuat memori. Peninjauan kembali akan terulang lagi,
beribu-ribu rangkaian kata yang akan membahas, dan mengulas seluruh rangkaian kesalahan
yang telah terjadi disemua tingkat-tingkat peradilan yang telah saya alami.
       Akankah rangkaian kata-kata tersebut yang terketik rapi, dan tersusun indah diatas
kertas, yang menggunakan kata-kata, atau istilah hukum itu akan dapat menolong saya ?,
seperti yang telah terjadi pada proses-proses persidangan sebelumnya. Saya dapat menjawab
bahwa rangkaian kata-kata tersebut tidak akan menolong saya. Karena “kebenaran”
merupakan kata-kata yang tidak begitu berarti di Negeri ini.
       Apakah    tangan-tangan gurita dari seorang JPU yang bekerja di kejati Jabar juga
berperan aktif, dalam halnya pengambilan putusan ditingkat MA ini. Jawabannya
kemungkinannya ada, sebab, jika saja para hakim-hakim tersebut benar-benar mendirikan mana
yang hak adalah hak, dan mana yang bathil adalah bathil, maka posisi JPU Mursiam sebagai
JPU di Kejati Jabar dari mulai tingkat kasasi yang lalu sudah mulai dipermasalahkan, dan pada
kenyataannya, JPU Mursiam sama sekali tidak “tersentuh”.
       Padahal apa yang telah dilakukan oleh JPU Mursiam terhadap saya, adalah tindakan-
tindakan yang jelas-jelas merupakan pelanggaran-pelanggaran hukum.
       Menurut hemat saya pula, “campur tangan ini” sengaja dilakukan oleh JPU Mursiam,
yang ingin menutupi fakta, bahwa ketika proses penangkapan terjadi atas diri saya tertanggal
14 Maret 2011, itu adalah proses penangkapan yang illegal.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            105
       karena proses penangkapan tersebut tidak disertai dengan surat perintah penangkapan,
dan juga fakta lain yang ingin disembunyikan oleh JPU Mursiam, adalah ketika saya
tertangkap, saya tidak membawa barang terlarang dalam bentuk apapun juga, dan tidak
melakukan tindak kriminal dalam bentuk apapun juga.

       Pada pemberkasan 2 BAP tersebut di atas, yang dilakukan dalam waktu yang hampir
bersamaan, isi dari BAP masing-masing kepolisian daerah yang berbeda tersebut, adalah sama,
saling mengisi dan berkorelasi atau berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya.

       Dalam proses BAP yang dilakukan oleh polisi polsek Metro Tanah Abang, tersebutlah
nama seorang yang bernama Artomi, yang berperan sebagai figure utama dalam kasus Cariu,
Jonggol, JABAR.. Dan pada BAP yang dilakukan oleh Unit 4 Direktorat Narkoba Polda
JABAR, nama Artomi juga disebutkan secara sentral.

       Dan ketika saya ditangkap oleh anggota polisi Polsek Metro Tanah Abang, itu adalah 7
bulan setelah peristiwa Cariu, jonggol terjadi, dihalaman parkir Polsek Metro Tanah Abang.
Saya melihat 4 unit kendaraan sepeda motor, yang di ambil dari rumah saya yang berada di
daerah Tanah Abang, ketika polisi dari Polda Jawa Barat menggerebek kediaman saya tersebut.

       Dan juga didalam ruangan Wakanit Narkoba Polsek Metro Tanah Abang, saya melihat
banyak barang-barang yang di ambil dari kediaman saya. Benda-benda tersebut tersebut,
seperti: Cinderamata, Timbangan badan, Photo dinding berikut bingkainya, dan lain-lain. Yang
pada pokoknya adalah barang bukti tersebut, di ambil oleh anggota Polsek Metro Tanah Abang
pada saat terjadi penggerebegkan rumah saya pada tanggal 21 februari 2009.

       Dengan lima hal yang saya jabarkan di atas, adalah sangat jelas, bahwa kasus yang
menimpa saya di PN Jakarta Pusat dan PN Cibinong, adalah satu kasus yang sama. Tapi JPU
Mursiam berusaha keras untuk memisahkan cerita tersebut. Sehinggs, terbitlah kata-kata
“Ditahan dalam perkara lain”. Seperti yang terdapat dalam setiap pendataan yang dimulai
pada tanggal 14 Maret 2011, yaitu hari dimana saya ditahan atas perintah JPU Mursiam.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                           106
       Bagi yang tidak memahami, atau kurang memahami dua rangkaian kasus yang
menimpa saya itu, memang terkesan seakan-akan seperti 2 kasus yang berbeda, karena “ Locus
Delictius” yang berbeda. Tapi isi dari 2 kasus tersebut adalah sama. Tokoh-tokoh kuncinya
adalah sama. Pemprosesan BAP nya ( dalam waktu yang bersamaan) dan barang buktinya pun
itu-itu juga. Jadi, bagaimana mungkin JPU mursiam bisa mengeluarkan pernyataan, “ Ditahan
dalam perkara lain”?.

Jadi kesimpulan dari keseluruhan yang saya alami, dari mulai peristiwa penangkapan diri saya,
penyidangan kasus saya di PN Cibinong, dan diteruskannya ditingkat pengadilan tinggi
JABAR. Yang terakhir Kasasi di tingkat MA, semua dipenuhi dengan kejanggalan-
kejanggalan, kesalahan-kesalahan. Yang jika dilihat lagi dari segi KUHAP, tidak bisa tidak,
proses penahanan dan persidangan terhadap diri saya, harus dinyatakan batal demi hukum.




       Tapi kenyataannya, tambahan pasal disetiap BAB atau bagian dari KUHAP yang
berisikan pernyataan sebuah proses batal demi hukum tidaklah berlaku untuk diri saya.
Tentunya timbul pertanyaan, kenapa ?
       Untuk menjawab pertanyaan ini, jika seseorang membaca surat dakwaan yang dibuat
oleh JPU Mursiam dari Kejati JABAR, maka kesan yang timbul dari orang tersebut adalah, ini
adalah kasus Narkoba yang luar biasa. Dikarenakan dalam penyusunan surat dakwaannya,
JPU Mursiam memasukkan daftar barang bukti, dengan menggunakan berpuluh-puluh lembar
halaman pada surat dakwaannya.
       Dengan ini jelas apa yang diinginkan JPU Mursiam adalah, untuk mengalihkan
perhatian pada pembaca surat dakwaan tersebut. pada puluhan lembaran daftar barang bukti,
dan JPU menginginkan juga, pembaca mengambil kesimpulan, kasus ini adalah kasus narkoba
yang berat.

       Sampai saya menulis buku ini, keinginan JPU Mursiam seperti yang saya sebut diatas
tadi, telah berhasil dia raih. Namun yang tidak diketahui oleh orang yang membaca surat
dakwaan tersebut adalah, tak satu pun benda yang berada di dalam daftar barang bukti yang
ditampilkan oleh JPU Mursiam itu, bisa dihadirkan disaat persidangan, dikarenakan barang-
barang tersebut telah dimusnahkan.

Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            107
Jadi, apa maksud dari JPU Mursiam tersebut ?

Jawabannya adalah, dengan mengatur surat dakwaan sedemikian rupa, sehingga saya berada
diposisi yang sangat terjepit. Sehingga apapun yang saya katakan, tidak akan dapat menolong
saya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi.
Sedangkan pokok dari permasalahan ini yang berupa pemerasan yang dilakukan oleh sang JPU,
terselimuti dan terbungkus dengan rapi dalam bungkusan kasus Narkoba.



       Pada kenyataan diatas, fakta penting yang terjadi pada proses penangkapan saya, pada
tanggal 14 Maret 2011 itu, tidak pernah dijabarkan oleh JPU Mursiam, baik dalam bentuk
dakwaan, maupun dalam tuntutan beliau. Menurut hemat saya pula, penyembunyian fakta
penting ini dikarenakan bahwa, JPU Mursiam mengetahui dengan pasti, ia melanggar hak azasi
saya, sebagai manusia bebas.

       Dan dengan penyembunyian fakta ini pula, JPU Mursiam dengan telah sengaja
melakukan tindak pidana kriminal, pelanggaran HAM, penyalahgunaan jabatan, dan
pemalsuan barang bukti.

       Yang tentunya harus diselidiki oleh pihak yang berwenang secara jelas, tuntas, dan
transparan. Tentunya kesalahan yang dilakukan oleh JPU Mursiam ini, harus dapat beliau
pertanggung jawabkan, baik secara pribadi, maupun secara institutional.

       Sifat ketamakan dari seorang anak manusia yang bernama Mursiam, yang kebetulan
berprofesi sebagai seorang JPU, telah memporak-porandakan kehidupan saya dan keluarga
saya. Kuku dan taringnya tertancap dalam-dalam ditubuh saya dan keluarga saya.

Keinginannya untuk mendapatkan sejumlah uang telah membutakan akal sehatnya KUHAP
dan KUHP, yang seharusnya dia junjung tinggi-tinggi, tapi “dalam kebutaannya untuk
mendapatkan uang “. Malah dia robek-robek dan di injak-injak.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                          108
       Bagaimana tidak, seorang jaksa yang seharusnya berkewajiban untuk menegakkan
hukum, menjunjung tinggi norma-norma hukum yang berlaku, sesuai dengan apa yang
telah diucapkannya dalam sumpah jabatan, malah bertindak semena-mena, menginjak-injak
norma hukum yang ada, dengan kearogansiannya, dan melakukan tindak pidana kriminal
dengan merekayasa barang bukti yang dipakai dalam persidangan.
       Untuk mengantisipasi semua ini, saya telah bersumpah untuk melawan JPU Mursiam
dan akan mengirimnya ke penjara, agar ia merasakan juga “dinginnya tidur dilantai
penjara”, Itulah sumpah saya.
       Dalam rangka untuk merealisasikan sumpah saya tersebut, semenjak keluarnya amar
keputusan dari pengadilan tinggi JABAR, saya melalui kuasa hukum saya, sudah melaporkan
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh JPU Mursiam untuk perekayasaan barang
bukti dan penyalahgunaan kekuasaan.
       Laporan pengaduan ini kami ajukan ke Polres Cibinong. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kapolres dan Kanit Reskrim Polres Cibinong, laporan kami tersebut tidak bisa diproses
oleh mereka. Alasan yang mereka berikan adalah kasus saya masih belum mempunyai
keputusan yang tetap. Sehingga mereka menyuruh kami menunggu sampai proses di MA
terselesaikan.

       Dan ketika vonis dari MA pun turun, kami datang kembali ke Polres Cibinong. Tapi
lagi-lagi laporan kami ditolak. Dan alas alasan mereka kali ini adalah,: mereka tidak tahu pasal
apakah yang akan mereka pakai untuk memproses seorang JPU yang benama Mursiam dari
Kejati JABAR.
       Sebagai catatan disini, Cibinong adalah sebuah kota madya yang berada dalam wilayah
provinsi JABAR.
       Mendengar pernyataan dari Polres Cibinong tersebut, saya bersama kuasa hukum saya
melaporkan sifat non kooperatif dari pihak Polres Cibinong ke MABES POLRI. Dan setelah
beberapa kali mendatangi Mabes Polri laporan kami pun diproses.

       Mabes Polri kemudian mendisposisikan laporan kami ke Polda Jabar untuk memulai
proses penyidikan terhadap JPU Mursiam, dan saat ini Polda Jabar tengah berkoordinasi
dengan Kejaksaan Agung, untuk pemanggilan dan pemrosesan JPU Mursiam



Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                              109
       Selain kesalahan yang dilakukan oleh Unit 4 Direktorat Narkoba Polda Jabar, dan JPU
Mursiam, kesalahan yang sebenarnya tertumpuk pada pundak para Majelis Hakim yang
menangani keterlibatan saya dalam kasus Cariu, Jonggol Jawa Barat tersebut. Tidak adanya
sedikitpun sifat dan jiwa kesatria yang terdapat dalam tubuh masing-masing Majelis Hakim
tersebut diatas. Mereka cenderung untuk tidak mengakui kesalahan, dan kalaupun sudah
terbukti salah, berusaha untuk selalu menutup-nutupi.

       Kesalahan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, di tutupi oleh Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi, dan kesalahan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi,
ditutupi oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung, dan semua proses “tutup-menutupi”
ini, mereka mulai dengan kata-kata, “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

       Kesempatan ini terjadi juga karena rasa ego yang tinggi, tidak adanya kepedulian dan
arogansi. Bagaimana mereka bisa melakukan penyidangan secara adil, jujur dan tidak
memihak?, kalau yang mereka pikirkan hanya uang saja.

       Kesalahan seseorang mereka adili dan putuskan bukan karena fakta-fakta yang
terjadi diruang sidang, melainkan kesalahan seseorang selalu di korelasikan dengan berapa
besarnya jumlah uang yang didapat oleh mereka. Jadi, semakin sedikit uang yang mereka
terima mengakibatkan putusan yang mereka buat, menjadi semakin tingginya hukuman, dan
sebaliknya pula, semakin besarnya uang yang mereka terima menjadikan putusan mereka
menjadi semakin rendah. Jadi disini terlihat jelas bahwa timbangan keadilan yang mereka
pakai tidak bekerja berdasarkan prinsip-prinsip, dan norma-norma hukum yang berlaku, sesuai
dengan KUHP dan KUHAP.

       Didalam Lembaga Pemasyarakatan sering terdengar, seorang yang divonis dengan
kepemilikan satu batang ganja, bisa mendapatkan hukuman sampai 6 tahun, karena dia tidak
memberikan apa-apa kepada Jaksa dan Majelis Hakim yang mengadili. Tapi lain halnya dengan
mereka yang dapat memberikan uang kepada Majelis Hakim, dengan barang bukti yang 100
kali lebih banyak dari yang saya sebutkan diatas, hanya dihukum dalam hitungan bulanan saja.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            110
       Disinilah letaknya ketidakadilan bagi mereka-mereka yang tidak mempunyai uang. Bagi
sang Hakim yang mengadili perkara diatas, hukuman 6 tahun atau 9 bulan penjara, tidaklah
menjadi masalah yang terpendam dalam benak mereka. Jika malam hari mereka hendak
mengistirahatkan badan dan pikiran mereka ditempat peraduan.

       Namun bagi narapidana yang harus menjalani hukuman 6 tahun tersebut, dan jika dia
sudah berkeluarga, maka akan mengakibatkan keluarga yang dia miliki, pelan tapi pasti akan
hancur, isteri yang pusing memikirkan uang untuk makan dan biaya sekolah anak-anaknya, dan
juga anak-anak yang menjadi terlantar, dan tidak terkontrol, karena sang ayah dalam waktu
tahunan tidak berada dirumah. Tentunya permasalahan keluarga ini akan menimbulkan
persoalan baru dilingkungan mereka tinggal, pelan tapi pasti bibit-bibit kehancuran akan
tumbuh dan berkembang kembali.

       Dan jika kita tilik kembali titik awal dari permasalahan, karena ketidakmampuan sang
terdakwa memberikan uang puluhan juta, atau ratusan juta yang diminta oleh Jaksa dan
Majelis Hakim yang mengadili, maka, “permasalahan uang ini” harus dibayarnya dengan
hancurnya keluarga yang telah dibina selam bertahun-tahun, dan jadi bukan karena kepemilikan
satu batang ganja seperti yang saya sebutkan diatas.

Apakah ini sepadan ?

Apakah ini keadilan ?

Saya rasa ini tidak sepadan, dan juga ini tidak adil. Kenapa ? jawabannya adalah karena dibumi
pertiwi ini, yang namanya Keadilan itu tidak ada, dan mungkin memang tidak pernah ada.

Ada satu pepatah dalam bahasa belanda, yang ingin saya kutipkan disini. Pepatah tersebut
berbunyi :,

” door de boom, het bos niet zien “

yang artinya , karena penglihatannya terhalang pohon, maka seorang tidak menyadari dia
berada dalam hutan.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                             111
       Itulah sisi kehidupan dari JPU Mursiam, karena kehidupannya hanya terorientasi untuk
mendapatkan uang, dan kalau bisa dengan cara yang semudah mungkin, dengan hasil yang
sebanyak mungkin, dia tidak mengindahkan norma-norma dan hukum-hukum yang berlaku.

       Tapi dikarenakan “sang musang” bersarang di Kejaksaan Tinggi JABAR, maka sepak
terjangnya pun tidak terlampau kentara benar, dan cenderung dimaklumi oleh khalayak ramai.
Karena dalam hitungan detik “sang musang akan merubah bulunya menjadi                  seekor
domba.”
       Dalam beberapa kali pertemuan yang terjadi, antara saya dan JPU Mursiam, ketika
terlihat tanda-tanda Pak Yuniarto cs, tidak bisa, atau tidak mau lagi memberikan sejumlah uang
kepada JPU Mursiam, maka dari mulut beliau terlontarlah perkataan :,
“mana uangnya ? kamu hanya membuat saya susah. Tapi dari pada saya yang menjadi
susah, lebih baik kamu yang susah”.
Kata beliau sambil meninggalkan saya pergi, dan saat itu saya tercenung atas apa yang
diucapkannya ketika saya berada didalam kerangkeng besi yang ada di Pengadilan Negeri
Cibinong.
       Itulah situasi kekisruhan yang dibuat JPU Mursiam SH. Namun demikian apapun yang
akan terjadi, tidak akan membuat gentar saya dalam menghadapi peperangan ini. Siapapun
“sang musang” tersebut, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan, dan dengan
keyakinan yang penuh.
       Karena saya yakin yang hak itu akhirnya akan menang dari yang bathil. Dan juga, saya
tidak akan   pernah menyerah dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran, demi
Yunita, anak semata wayang saya, dan juga demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan
yang Maha Esa.
       Sebagai tambahan disini, apa yang telah saya tuliskan semua didalam buku ini, bisa
dan akan saya pertanggung jawabkan secara menyeluruh, sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang yang berlaku di Negeri ini.




                                                                  Cibinong, 6 Desember 2012


Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                            112
                                DAFTAR SINGKATAN



BAP                : Berita Acara Pemeriksaan
BAPAS              : Badan Pemasyarakatan
DEPHUKHAM          : Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia
JPU                : Jaksa Penuntut Umum
KASI REGISTER      : Kepala Seksi Registrasi
KASI PRATUT        : Kepala Seksi Pra Tuntutan
KEJAGUNG           : Kejaksaan Agung
KEJARI             : Kejaksaan Negeri
KEJATI             : Kejaksaan Tinggi
KUHP               : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP              : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LAPAS              : Lembaga Pemasyarakatan
M.A                : Mahkamah Agung
M.H                : Mejelis Hakim
P.K                : Peninjauan Kembali
PB                 : Pembebasan Bersyarat
PN                 : Pengadilan Negeri
PT                 : Pengadilan Tinggi
P.21               : Proses Penyerahan Tersangka dari Penyidik ( Kepolisian) ke pihak
                     kejaksaan
RUTAN              : Rumah Tahanan
SK DIRJEN          : Surat Keputusan Direktorat Jenderal
SENPI              : Senjata Api
WAKANIT            : Wakil Kepala Unit




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                   113
       ucapan terima kasih, saya ucapkan kepada rekan saya Lutfi, atas bantuan tenaga dan
pikirannya sehingga buku ini bisa terselesaikan.

       Juga kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa saya sebutkan satu
persatu, saya ucapkan banyak terima kasih.




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                                        114
Dalam jeratan Mafia Peradilan   115
                           Kala ku terjatuh kedalam sumur yang gelap,
                           Kau ulurkan tanganmu untuk menarikku
                                      kembali ke permukaan
                                  kala jiwaku merona terbakar
                                 oleh api dendam yang membara
                                kau bawakan aku air kesejukkan
                                     untuk memadamkannya
                             kan ku berikan semua perjuangan ku
                              hanya untukmu seorang, yunita ku
                                    buah hatiku yang seorang
                                 kau harus “kuat” menghadapi
                                       kerasnya dunia ini
                                           ik hou van je




                                           - papa -




Dalam jeratan Mafia Peradilan                                           116
Dalam jeratan Mafia Peradilan   117

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:0
posted:6/26/2013
language:Malay
pages:117
Description: Bagaimanakah sebuah proses peradilan “berjalan” didalam bentuk yang sesungguhnya ? Apakah gambaran miring dunia Peradilan yang ada di Negeri Indonesia ini benar adanya? Apakah ini hanya sebuah sentimentil dari mereka yang sedang tertindas oleh hukum? Dan yang paling akhir adalah, “ apakah Keadilan itu memang ada ?”