Docstoc

Indikator Kinerja Kunci III1 Pengambil kebijakan

Document Sample
Indikator Kinerja Kunci  III1 Pengambil kebijakan Powered By Docstoc
					                                                                                                                                     LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
                                                                       TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
                                                                DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
          KABUPATEN KEBUMEN


                                                 NO.                                      RUMUS/                               JENIS DATA                      CAPAIAN
           ASPEK                 FOKUS                             IKK                                                                                                        SKPD           KET.
                                                                                        PERHITUNGAN                          (TAHUN 2012)                      KINERJA
(1)          (2)                   (3)           (4)               (5)                         (6)                                 (7)                            (8)           (9)           (10)
1 KETENTRAMAN DAN          Peraturan ttg          1    Keberadaan PERDA IMB        Ada/tidak ada PERDA    Apabila ADA:                                                  Bagian
  KETERTIBAN UMUM          ketertiban                                                                     Legal formalnya.                                    Ada/Tidak Hukum,
  DAERAH                   penataan ruang                                                                 PERDA Nomor : …… tentang ………                                  DPU
                                                  2    Rasio Rumah ber IMB          Jumlah Rumah ber IMB - Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun                         DPU
                                                                                                       1
                                                                                   dibagi jumlah rumah      2012, sebanyak …………. unit.
                                                                                                                                                                ……. %
                                                                                   seluruhnya             - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun
                                                                                                            2012, sebanyak ………….Unit.
                                                  3    Keberadaan PERDA            Ada/tidak ada PERDA    Apabila ADA:                                                  Bagian
                                                       RTRW                        RTRW                   Dasar hukumnya, PERDA Nomor : …. Tahun              Ada/Tidak Hukum,
                                                                                                          …… tentang ……..                                               Bappeda
                           Peraturan ttg          4    Pengurusan E-KTP             Jumlah penduduk yang - Jumlah penduduk yang sudah terekam                           Dinas            Yang
                           kependudukan                                            sudah terekam dalam E-   dalam E-KTP                                                 Dukcapil         ditekankan
                                                                                   KTP dibagi Jumlah      - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP                                           dalam
                                                                                   penduduk yang wajib                                                                                   Permendagri
                                                                                                                                                                ……. %
                                                                                   ber-KTP                                                                                               No. 22 Tahun
                                                                                                                                                                                         2011 Tentang
                                                                                                                                                                                         Penyusunan
                                                                                                                                                                                         APBD 2012
                                                  5    Biaya KTP                   Biaya KTP dalam PERDA Dasar hukum:                                                      Dinas
                                                                                                         PERDA Nomor : … Tahun …. tentang ……                   Rp. ……,-    Dukcapil




      1
        Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan
      lindung.

                                                                                                                                                           I K K Pengambil Kebijakan | 1
                                          NO.                                    RUMUS/                              JENIS DATA                CAPAIAN
        ASPEK             FOKUS                            IKK                                                                                                SKPD         KET.
                                                                               PERHITUNGAN                         (TAHUN 2012)                KINERJA

                     Personil Satpol PP    6    Rasio personil SatpoL PP   Jumlah personil Satpol   - Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun                  Sat Pol PP
                     (Kebijakan                 terhadap jumlah            PP pada akhir tahun        2012, sebanyak = ……… orang               …….% per
                     Ketersediaan               penduduk                   2012 dibagi 10.000                                                   10.000
                     aparat Trantibum)                                     penduduk x 100 %         - Penduduk pada akhir tahun 2012,          penduduk
                                                                                                      berjumlah = …………. orang
                     Kebijakan bidang      7    Keberadaan PERDA           Ada atau tidak ada       Apabila ADA:                                        Bagian
                     penanganan PSK,            tentang PSK, PKL, atau     PERDA PSK dan PKL        Dasar hukumnya.                                     Hukum, Sat
                     PKL, atau PMKS.            PMKS                                                PERDA Nomor : ….Tahun ………                 Ada/Tidak Pol PP

                     Peraturan tentang     8    Keberadaan peraturan       Ada atau tidak ada       Apabila ADA:                                        Bagian
                     Kebersihan                 tentang kebersihan         PERDA Kebersihan         Dasar hukumnya, PERDA Nomor :             Ada/Tidak Hukum
                     Kabupaten                  Kabupaten                  Kabupaten                                   ……………
2 KESELARASAN DAN    Penyampaian           9    Ketepatan waktu            Tepat atau tidak tepat   Bukti Pengiriman :                                    Bagian
  EFEKTIVITAS        laporan kepada             penyampaian LPPD           penyampaian sesuai       LPPD Tahun 2012 disampaikan pada tanggal              Tapem
                                                                                                                                              Tepat/Tidak
  HUBUNGAN ANTARA    pemerintah                 berdasarkan PP Nomor 3     jadwal yang telah        …. sesuai surat pengantar Nomor … tanggal
  PEMERINTAHAN                                  tahun 2012,                ditetapkan oleh          …….                                          Tepat
  DAERAH DAN                                                               peraturan perundangan
  PEMERINTAH,        Penyampaian          10    Ketepatan waktu            Tepat atau tidak tepat Bukti Pengiriman:
  SERTA              laporan keuangan           penyampaian Laporan        penyampaian sesuai      - Laporan Keuangan 2012, disampaikan       Tepat/Tidak DPPKAD
  ANTARPEMERINTAHA   dan kinerja                keuangan dan Laporan       jadwal yang telah           pada tanggal …..                          Tepat
  N DAERAH                                      kinerja berdasarkan PP     ditetapkan oleh
  DALAM RANGKA                                  8/2006                     peraturan perundangan - Laporan Kinerja(LAKIP) tahun 2012                      Bagian
  PENGEMBANGAN                                                                                         disampaikan pada bulan …..             Tepat/Tidak Organisasi
  OTONOMI DAERAH                                                                                                                                 Tepat
                     Implementasi         11    Urusan yang sudah          Jumlah urusan wajib      Urusan yang diterapkan oleh Pemda                      Bagian       SPM      yang
                     Standar Pelayanan          diterapkan SPM nya         yang sudah diterapkan    sebanyak …. urusan, yang terdiri dari:                 Organisasi   ditetapkan
                     Minimal (SPM)              berdasarkan pedoman        SPM nya berdasarkan       a) Urusan …..                                                      Pemerintah
                                                yang diterbitkan oleh      Penetapan oleh            b) Urusan ….                              …. Urusan                sampai
                                                Pemerintah.                Menteri/ Pimpinan         c) dsb                                                             dengan
                                                                           LPND.                                                                                        Tahun
                                                                                                                                                                        2012,sebany


                                                                                                                                             I K K Pengambil Kebijakan | 2
                                                  NO.                                         RUMUS/                                  JENIS DATA                       CAPAIAN
           ASPEK                 FOKUS                               IKK                                                                                                                SKPD            KET.
                                                                                            PERHITUNGAN                             (TAHUN 2012)                       KINERJA

                                                                                                                                                                                                   ak 13 urusan.

                           Hubungan antar          12   Kerjasama dengan daerah Jumlah MOU yang masih Jumlah MOU yang masih berlaku pada                                            Bagian
                           daerah                       lain                    berlaku per tahun 2012 tahun 2012, sebanyak …. MOU yang terdiri                                     Hukum
                                                                                                       dari:
                                                                                                       1) …..;
                                                                                                       2) ......                                                        …. MOU
                                                                                                       3) …….;
                                                                                                       4) …….;
                                                                                                       5) dsb..

3                          Sinkronisasi            13   Kesesuaian prioritas          Jumlah prioritas               - Prioritas pembangunan daerah (RKPD)                          Bappeda
    KESELARASAN            Pelaksanaan                  pembangunan                   pembangunan daerah               mendukung prioritas pembangunan
    ANTARA KEBIJAKAN       pembangunan                                                dibagi Jumlah prioritas          nasional, sebanyak ….. program.
                                                                                                              2                                                          ….. %
    PEMERINTAHAN           nasional dan                                               pembangunan nasional
    DAERAH DENGAN          daerah                                                                                   - Prioritas pembangunan nasional ada
    KEBIJAKAN                                                                                                          sebanyak ….. program prioritas.
    PEMERINTAH             Kewenangan              14   Urusan wajib yang     Jumlah urusan yang                   Urusan Wajib yang dilaksanakan pada                              Bagian
                                                        diselenggarakan daerahdilaksanakan daerah                  Tahun 2012 (APBD) = …… urusan.                                   Organisasi
                                                                              dibagi 26 (Jumlah                                                                          ….. %
                                                                              urusan wajib di PP
                                                                              38/2007) X 100%
                           Keuangan                15   Waktu penetapan PERDA Tepat atau tidak tepat Apabila TEPAT:                                                              Bagian           Tidak tepat,
                                                        APBD 2012             waktu penetapan PERDA Dasar hukumnya.                                                              Hukum,           apabila APBD
                                                                                                                                                                     Tepat/Tidak
                                                                              APBD 2012              PERDA Nomor : ….. Tahun ….. tentang ……..                                    DPPKAD           ditetapkan
                                                                                                                                                                        Tepat
                                                                                                                                                                                                  setelah    31
                                                                                                                                                                                                  Desember

       2
         Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim
       investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi
       teknlogi



                                                                                                                                                                    I K K Pengambil Kebijakan | 3
                                           NO.                                        RUMUS/                               JENIS DATA                       CAPAIAN
     ASPEK                  FOKUS                             IKK                                                                                                           SKPD            KET.
                                                                                    PERHITUNGAN                          (TAHUN 2012)                       KINERJA

                                                                                                                                                                                        2011.
                                            16    Keberadaan PERDA            Ada atau tidak adanya       Apabila ADA:                                               Bagian
                                                  tentang pengelolaan         PERDA ttg pengelolaan       Legal formalnya.                                           Hukum,
                                                                                                                                                           Ada/Tidak
                                                  keuangan daerah             keuangan daerah             PERDA Nomor : … Tahun ….. tentang ……..                     DPPKAD
                                                  berdasarkan PP 58/2005
                                            17    Belanja untuk pelayanan      Jumlah belanja untuk       Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2012.                      DPPKAD
                                                                                                          1) Urusan pendidikan          Rp. ………………...,-
                                                  dasar                        pelayanan dasar dibagi
                                                                                                          2) Urusan Kesehatan           Rp. …………….…,-
                                                  (Anggaran)                   Jumlah total belanja X     3) Urusan LH                  Rp. ……………..,-
                                                                               100%                       4) Urusan PU                  Rp. ……………….,-
                                                                               (Anggaran)                 5) Urusan Sosial              Rp.   ………….,-
                                                                                                          6) Urusan Ketenagakerjaan     Rp. ……………..,-
                                                                                                          7) Urusan Kop. dan UKM        Rp. ………………..,-        ….. %
                                                                                                          8) Urusan Kesbangpoldagri
                                                                                                             (Satpol PP)                Rp. ………………..,-
                                                                                                          9) Urusan Dukcapil            Rp. …………………,-
                                                                                                             Total belanja
                                                                                                             pelayanan dasar            Rp. …………………….,-
                                                                                                          Total Belanja APBD 2012       Rp. ………………………


                                            18    Belanja untuk urusan     Jumlah belanja untuk           Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD                         DPPKAD
                                                  pendidikan dan kesehatan kesehatan dan                  Tahun 2012.
                                                                           pendidikan dibagi              1) Urusan Pendidikan Rp. …..,-
                                                                           Jumlah total belanja X         2) Urusan Kesehatan Rp. …..,-                      ….. %
                                                                           100%                           Total Belanja Pend & Kes Rp. …..,-
                                                                           (anggaran)                     Total Belanja Rp. ….

                     Pelayanan Publik       19    Keberadaan PERDA        Ada atau tidak adanya           Apabila ADA:                                                  Bagian
                                                  tentang Standar         standar pelayanan               Dasar hukumnya , PERDA Nomor … Tahun                          Organisasi
                                                                  3                                                                                        Ada/Tidak
                                                  Pelayanan Publik sesuai publik                          …. tentang ……
                                                  dengan peraturan

3
 Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses
dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan
pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

                                                                                                                                                          I K K Pengambil Kebijakan | 4
                                     NO.                                  RUMUS/                          JENIS DATA                   CAPAIAN
        ASPEK            FOKUS                        IKK                                                                                             SKPD      KET.
                                                                        PERHITUNGAN                     (TAHUN 2012)                   KINERJA

                                           perundang-undangan
                    Kepegawaian      20    Ratio PNS terhadap       Jumlah PNS kabupaten Jumlah PNS kabupaten tahun 2012                           BKD
                                           penduduk                 dibagi jumlah penduduk sebanyak ….. orang.
                                                                                                                                         ……%
                                                                                           Jumlah penduduk kabupaten tahun 2012
                                                                                           sebanyak ….. orang.
                                     21    Sistem Informasi         Ada atau tidak adanya Apabila ADA,                                             BKD
                                           Kepegawaian              data base kepegawaian Nama lengkap dari                           Ada/Tidak
                                                                                           Sistem database: ……..

                    Kelembagaan      22    Penataan SKPD                                   Jumlah SKPD, sbb::                                      Bagian
                                                                    Jumlah pembentukan      1) Bagian (Setda)      = …. unit                       Organisasi
                                                                    SKPD berdasarkan PP     2) Dinas               = …. unit
                                                                    41/2007                 3) Badan               = ….unit
                                                                                            4) Kantor              = ….unit
                                                                                            5) RSUD                = ….unit             …. unit
                                                                                            6) Lembaga Teknis lainya(Inspektorat,
                                                                                                Sekretariat DPRD)  = …. unit
                                                                                            7) Kecamatan           = …. unit
                                                                                            8) Kelurahan           = ….unit
                                                                                               Jumlah SKPD         = …. unit
4 EFEKTIVITAS     Produk peraturan   23    PERDA yang ditetapkan    Jumlah PERDA yang      PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2012,                 Bagian
  HUBUNGAN ANTARA perundangan                                       ditetapkan dalam tahun sebanyak …. Perda, meliputi:                   …..      Hukum
  PEMDA DAN DPRD                                                    2012                   (1) …….                                     Peraturan
                                                                                          (2) …….                                       Daerah
                                                                                          (3)
                    RAPERDA yang     24    RAPERDA yang disetujui   Jumlah RAPERDA yang    - RAPERDA yang diusulkan tahun 2012,                    Bagian
                    diajukan tahun         DPRD tahun 2012          disetujui DPRD tahun     sebanyak …. RAPERDA.                                  Hukum
                    berjalan                                        2012 dibagi Jumlah     - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun           ….. %
                                                                    RAPERDA yang diusulkan   2012, sebanyak …. PERDA.
                                                                    tahun 2012




                                                                                                                                     I K K Pengambil Kebijakan | 5
                                           NO.                                 RUMUS/                                JENIS DATA                     CAPAIAN
         ASPEK               FOKUS                         IKK                                                                                                    SKPD       KET.
                                                                             PERHITUNGAN                           (TAHUN 2012)                     KINERJA

5 EFEKTIVITAS PROSES   Keputusan DPRD      25    Keputusan DPRD yang     Jumlah keputusan DPRD - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti                           Sekretariat
  PENGAMBILAN          yang                      ditindaklanjuti .       yang ditindaklanjuti oleh   oleh DPRD dalam tahun 2012, sebanyak                      DPRD,
  KEPUTUSAN OLEH       ditindaklanjuti                                   DPRD dibagi jumlah          ….. keputusan.                                            Bagian
  DPRD BESERTA                                                           keputusan DPRD yang                                                         ….. %     Hukum
  TINDAK LANJUT                                                          dihasilkan dalam tahun    - Keputusan DPRD dalam tahun 2012,
  PELAKSANAAN                                                            2012 x 100%                 sebanyak ….. keputusan.
  KEPUTUSAN
6 EFEKTIVITAS PROSES   Tindaklanjut        26    Keputusan Bupati yang   Jumlah keputusan yang       - Keputusan Bupati tahun 2012,                            Bagian
  PENGAMBILAN          keputusan Bupati          ditindaklanjuti         ditindaklanjuti dibagi        sebanyak …. keputusan.                                  Hukum
  KEPUTUSAN OLEH                                                         jumlah keputusan            - Keputusan Bupati tahun 2012 yang              ….. %
  KEPALA DAERAH                                                          Bupati dalam tahun            ditindaklanjuti, sebanyak ….. keputusan.
  BESERTA TINDAK                                                         2012 x 100%
  LANJUT
                       Tindaklanjut        27    Peraturan Bupati yang   Jumlah Peraturan Bupati     - Peraturan Bupati dalam tahun 2012,                      Bagian
  PELAKSANAAN
                       Peraturan Bupati          ditindaklanjuti         yang ditindak-lanjuti         sebanyak …. Perbup.                                     Hukum
  KEPUTUSAN
                                                                         dibagi jumlah Peraturan     - Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti,        ….. %
                                                                         WaliKabupaten dalam           sebanyak ….. Perbup.
                                                                         tahun 2012 x 100%
7 KETAATAN             PERDA yang          28    Jumlah PERDA yang       Jumlah PERDA yang          Perda yang dibatalkan, sebanyak …. buah                    Bagian
  PELAKSANAAN          dibatalkan                dibatalkan              dibatalkan dibagi Jumlah                                                              Hukum
  PENYELENGGARAAN                                                        PERDA yang dikirim ke      Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh
  PEMERINTAHAN                                                           pemerintah untuk           Pemerintah sebanyak ….. buah
  DAERAH PADA                                                            dievaluasi x 100%                                                           ….. %
  PERATURAN
  PERUNDANG-
  UNDANGAN
8 INTENSITAS DAN       PERDA tentang       29    Keberadaan              Ada/tidak                  Apabila ADA,                                               Bagian
  EFEKTIVITAS PROSES   konsultasi publik         PERDA/PerBup tentang    PERDA/PerBup               Dasar hukumnya.                                            Hukum
  KONSULTASI PUBLIK                              konsultasi publik                                  PERDA atau Perbup Nomor Tahun --------
                                                                                                                                                   Ada/Tidak
  ANTARA                                                                                            tentang ------------- (konsultasi publik)
  PEMERINTAHAN
  DAERAH DENGAN


                                                                                                                                                  I K K Pengambil Kebijakan | 6
                                            NO.                                    RUMUS/                            JENIS DATA                    CAPAIAN
          ASPEK              FOKUS                           IKK                                                                                                SKPD        KET.
                                                                                 PERHITUNGAN                       (TAHUN 2012)                    KINERJA

   MASYARAKAT ATAS Media informasi          30    Adanya media informasi     Ada atau tidak ada       Apabila ADA,                                            Dishubkomi
   PENETAPAN          pemda yang dapat            pemda yang dapat diakses   media Informasi yang     Nama Medianya :                                         nfo, Bagian
   KEBIJAKAN PUBLIK   diakses oleh publik         oleh publik (website       ditetapkan dengan         a) Website …….                                         Humas&Pr
   YANG STRATEGIS DAN                             Kabupaten, pos, bag/biro   PerBup                    b) …..                                                 otokol
                                                                                                                                                  Ada/Tidak
   RELEVAN UNTUK                                  humas, leaflet/brosur)                               c) …..
   DAERAH                                                                                              d) …..
                                                                                                       e) …..
                                                                                                       f) …..
9 TRANSPARANSI       Serapan dana           31    Dana perimbangan yang      Jumlah dana              Dana perimbangan yang terserap Tahun                    DPPKAD
  DALAM              perimbangan                  terserap dibanding yang    perimbangan yang         2012 sebesar Rp. …….,-
  PEMANFAATAN                                     direncanakan               terserap dibagi jumlah
                                                                                                                                                    ….. %
  ALOKASI, PENCAIRAN                                                         dana perimbangan x       Dana perimbangan yang direncanakan
  DAN PENYERAPAN                                                             100%                     sesuai dengan APBD Tahun 2012 sebesar
  DAU, DAK DAN BAGI                                                                                   Rp. …….,-
  HASIL              Alokasi Belanja        32    Belanja Publik terhadap    Jumlah belanja publik    - Belanja langsung APBD tahun 2012,                     DPPKAD
                     pada APBD dari               DAU                        dibagi DAU x 100%            sebesar Rp ……,-
                                                                                                                                                    ….. %
                     DAU                          (anggaran)                 (anggaran)               - DAU Tahun 2012, sebesar
                                                                                                          Rp. ……,-
                       Alokasi Belanja      33    Belanja Langsung           Total belanja Langsung   - Total Belanja langsung APBD tahun                     DPPKAD
                       pada APBD                  terhadap total APBD        dibagi APBD x 100%           2012, sebesar Rp ……,-
                                                  (Anggaran)                                          - Total Belanja APBD Tahun 2012, sebesar      ….. %
                                                                                                          Rp. …..
10 INTENSITAS,        Besaran               34    Besaran PAD terhadap       Jumlah PAD dibagi jumla -   PAD APBD (Realisasi) Tahun 2012,                     DPPKAD
   EFEKTIVITAS DAN    Pendapatan Asli             seluruh pendapatan dlm     total pendapatan APBD       sebesar Rp ……
   TRANSPARANSI       Daerah (PAD)                APBD (Realisasi)           (realisasi) X 100%      -   Total Pendapatan dalam APBD
   PEMUNGUTAN                                                                                            (Realisasi) Tahun 2012, sebesar Rp…….
   SUMBER-SUMBER                                                                                                                                    ….. %
   PAD DAN PINJAMAN /
   OBLIGASI DAERAH




                                                                                                                                                 I K K Pengambil Kebijakan | 7
                                                  NO.                                      RUMUS/                                JENIS DATA                    CAPAIAN
             ASPEK                 FOKUS                            IKK                                                                                                     SKPD            KET.
                                                                                         PERHITUNGAN                           (TAHUN 2012)                    KINERJA

11 EFEKTIVITAS      Kewajaran                      35   Opini BPK terhadap          Jenis opini BPK terhadap       - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun             DPPKAD         Opini,:
                                                                                                                                                                                       1) WTP/
   PERENCANAAN,     Laporan Keuangan                    LapKeu Daerah               Hasil LapKeu Daerah              2010, dengan opini: Wajar Dengan                                     unqualified
   PENYUSUNAN,      (Lapkeu)                                                        Daerah untuk 2 tahun             Pengecualian (WDP)=……                  Opini tahun                   opinion);
   PELAKSANAAN TATA                                                                 terakhir                       - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2010 = ….                  2) WDP/ qualified
   USAHA,                                                                                                            2011, dengan opini: Wajar Dengan                                     opinion);
                                                                                                                                                            Opini tahun                3) TMP/
   PERTANGGUNG                                                                                                       Pengecualian (WDP)=……                                                disclaimer
   JAWABAN DAN                                                                                                                                               2011= …                      opinion), atau
   PENGAWASAN APBD                                                                                                                                                                     4) TIDAK WAJAR
                                                                                                                                                                                          (TW/adverse
                                                                                                                                                                                          opinion).
                            Besaran SILPA          36   Rasio SILPA thdp total      Besaran SILPA dibagi       -     SILPA Tahun 2012, sebesar Rp……                      DPPKAD
                                                        pendapatan                  jumlah pendapatan x        -     Total Pendapatan dalam APBD                ….. %
                                                                                    100%                             (Realisasi) Tahun 2012, sebesar Rp………
                            Realisasi belanja      37   Rasio realisasi belanja thd Realisasi belanja dibagi   -     Realisasi Belanja Tahun 2012, sebesar               DPPKAD        Realisasi
                                                        anggaran belanja            total anggaran belanja           Rp ……….                                                           belanja
                                                                                                                                                                …… %
                                                                                    APBD X 100%                -     Total Anggaran Belanja dalam APBD                                 disesuaikan
                                                                                                                     Tahun 2012, sebesar Rp…………..                                      dengan LRA.
                            Pengawasan             38   Rasio temuan BPK RI yang Jumlah temuan BPK RI          -     Temuan BPK RI sampai dengan akhir                   Inspektorat
                            Inspektorat                 ditindaklanjuti          yang ditindaklanjuti                tahun 2011 sebanyak …… temuan.
                            Kabupaten                                            dibagi dengan temuan          -     Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti         …… %
                                                                                 BPK RI sampai dengan                sampai dengan Tahun 2012, sebanyak --
                                                                                 akhir tahun 2012                    …… temuan.
12 PENGELOLAAN              Peta potensi           39   Rasio realisasi PAD 2012 Jumlah realisasi PAD          -     Realisasi PAD Tahun 2012, sebesar                   DPPKAD
                                                                               4
   POTENSI DAERAH           daerah                      terhadap potensi PAD     2012 dibagi dengan                  Rp………….
                                                                                                                                                               …….. %
                                                                                 potensi PAD                   -     Potensi PAD pada APBD Tahun 2012
                                                                                 X 100%                              APBD sebesar Rp……………….




     4
         Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

                                                                                                                                                             I K K Pengambil Kebijakan | 8
                                        NO.                                RUMUS/                            JENIS DATA                  CAPAIAN
        ASPEK            FOKUS                          IKK                                                                                            SKPD       KET.
                                                                         PERHITUNGAN                       (TAHUN 2012)                  KINERJA

                    Peningkatan PAD     40    Peningkatan PAD       Kenaikan/penurunan       -   Total PAD pada Tahun 2012 sebesar                   DPPKAD
                                              (realisasi)           PAD dibagi PAD tahun         Rp……………………
                                                                    lalu x 100%              -   Total PAD pada Tahun 2011 sebesar        …… %
                                                                    (PAD 2012- PAD 2011) :       Rp…………………….
                                                                    PAD 2011 X 100%
13 TEROBOSAN /      Penghargaan         41    Penghargaan dari      Jumlah penghargaan        Penghargaan yang diterima, sebanyak ….                 Semua
   INOVASI BARU                               pemerintah yang       dari pemerintah yang      yang terdiri dari                                      SKPD
                                                                                                                                           ……
   DALAM                                      diterima oleh Pemda   diterima oleh            1) ……………………
                                                                                                                                        Penghargaa
   PENYELENGGRAAN                             dalam tahun 2012.     Pemerintah Daerah        2) …………………
                                                                                                                                            n
   PEMERINTAHAN                                                     dalam Tahun 2012         3) …………..dsb
   DAERAH
                    Pengadaan barang    42    Keberadaan            Ada/Tidak                Apabila ADA                                           Bagian
                    dan jasa                  E-procurement                                  Penerapan e-procurement mulai operasi                 Administra
                                                                                             pada bulan ….. tahun …….                    Ada/Tidak si
                                                                                                                                                   Pembangu
                                                                                                                                                   nan
                    Daya saing daerah   43    Jumlah persetujuan    Jumlah ijin investasi    Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2012,           KPPT & PM
                                                                                                                                          ….. ijin
                                              investasi             dalam tahun 2012         sebanyak ….. ijin dengan investasi Rp……..,-




                                                                                                                                       I K K Pengambil Kebijakan | 9

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:0
posted:6/24/2013
language:Unknown
pages:9