Docstoc

Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia

Document Sample
Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia Powered By Docstoc
					Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia

                                                     ABSTRAK

Dunia politik dan hukum di Indonesia memiliki peranan penting dalam dinamika
kehidupan masyarakat dan perkembangan pemerintahan Indonesia sendiri. Diawali
pada masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Ir. Soekarno dan Moh.
Hatta tanggal 17 Agustus 1945. Bersamaan dengan momentum ini pula, muncul
hukum-hukum baru sebagai penunjang proses pemerintahan yang baru merdeka.

Hukum sendiri berasal dari proses politik yang memiliki tujuan untuk menjaga kerangka
citra hukum itu sendiri(1). Hukum sendiri berarti kaidah yang tidak muncul begitu saja
dan membutuhkan proses pembentukan kehendak politik yang saling bersaing.

Perkembangan politik dan hukum di Indonesia sejak awal masa kemerdekaan,
mengalami beberapa periode dan metode kekuasaan yang berlaku. Kepemimpinan
yang berkuasa saat itu menimbulkan dinamika yang ada pada politik otoriter. Dinamika
politik hukum yang terjadi menjadi indikator bahwa perkembangan hukum senantiasa
sama dengan perkembangan politik yang terjadi. Perkembangan hukum menunjukkan
adanya pengaruh besar yang diberikan oleh dinamika politik yang berkarakter
konservatif dengan kecenderungan kemajuan yang sama.

Pada era pemerintahan Orde Lama, dasar hukum dan politik yang dibuat memiliki nilai
yang sangat kuat, sebagai cermin kemajemukan bangsa yang tertuang pada Bhinneka
Tunggal Ika. Penetapan peraturan politik dan hukum pada era ini dianggap sebagai ciri
tersendiri dari bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Serat sebagai
wujud ideologi yang dimiliki bangsa Indonesia.

Ketika pemerintahan memasuki era Orde Baru, perkembangan politik dan hukum mulai
kembali setelah lahirnya Supersemar. Pemerintah menekan stabilitas nasional melalui
program politik yang terlebih dahulu diawali dengan konsensus nasional. Konsensus
nasional dibagi oleh dua bagian: Konsensus pertama, berwujud perbulan tekad
pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni
dan konsisten. Konsensus kedua menjelaskan mengenai penjelasan tata cara



(1) A. Hamid S. Attamimi, Fungsi cita hukum (rechtsidee) dalam pengembangan perundang-undangan nasional, Fakultas Sastra,
    Universitas Indonesia, 1987, hal. 5.
konsensus pertama. Konsensus kedua ini muncul diantara pemerintah, partai politik,
dan masyarakat yang tidak terpisahkan.

Perkembangan politik-hukum setelah era reformasi terlihat dari gerakan yang mengarah
pada kebebasan namun masih terbatas. Transparansi dalam sistem hukum
meningkatkan andil masyarakat, baik sebagai pencetus, pelaksana atau pelaku hukum
yang dikenal dengan sistem demokrasi. Pada masa ini bangsa Indonesia mulai kembali
mencari jati dirinya, dengan tujuan jangka panjang untuk memperbaiki sistem politik-
hukum pemerintahan kedepannya.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:10
posted:5/10/2013
language:Malay
pages:2
Description: pengaruh politik dalam pembentukan hukum di indonesia