Pemerintahan deandles di Indonesia

Document Sample
Pemerintahan deandles di Indonesia Powered By Docstoc
					Pemerintahan deandles di Indonesia
Sejak kekalahan Belanda pada perang koalisi di Eropa, sebenarnya wilayah Indonesia dikuasai
oleh Perancis, walaupun secara pemerintahan berada dibawah pemerintah Kerajaan Belanda.
Daendels, sebagai Gubernur Jendral di Indonesia atas nama Perancis, mempunyai tugas utama,
yakni mempertahankan Indonesia agar tidak dikuasai oleh Inggris, yang sewaktu-waktu dapat
menyerang dari India. Pada masa itu di Eropa, Inggris merupakan negara tandingan Perancis
dalam memperluas wilayah jajahan.


Selama mengemban tugas tersebut, Daendels mengeluarkan beberapa kebijakan yang berlaku
bagi rakyat Indonesia terutama di Jawa. Semua kebijakan itu dilakukan dalam rangka
melaksanakan tugas utama diatas.
Kebijakan tersebut diantaranya :

      membuat angkatan perang yang orang-orangnya terdiri dari orang Indonesia.
       Berhubungan dengan masalah pertahanan didirikan tangsi-tangsi dan benteng-benteng,
       pabrik mesiu, dan rumah sakit tentara. Kemudian pada pertahanan laut dibuat kapal -
       kapal perang kecil sebanyak 40 buah.
      mengerahkan massa secara paksa untuk membuat jalan antara Anyer sampai Panarukan.
       Pembangunan jalan tersebut dibuat untuk melancarkan transportasi ekonomi dari daerah-
       daerah sebagai penunjang kepentingan menghadapi kemungkinan serangan Inggris.
      mengeluarkan aturan Preager Stelsel, yaitu suatu sistem yang mengharuskan menanam
       kopi bagi rakyat yang berada di daerah Priangan.
      dikeluarkan aturan pajak dalam bentuk barang.



Daendels memerintah dengan keras dan kejam, sehingga menimbulkan reaksi dari rakyat. Salah
satunya, perlawanan dari rakyat Sumedang dibawah pimpinan Pangeran Kornel atau Pangeran
Surianegara Kusumaddinata (1791-1828), seorang bupati Sumedang. Perlawanan karena rakyat
dipaksa bekerja dengan perlengkapan sederhana untuk membuat jalan melalui bukit yang penuh
batu cadas. Daerah tersebut sekarang dikenal dengan nama Cadas Pangeran.


Dalam hubungan dengan kalangan istana, pemerintahan Daendels mengalami pertentangan
dengan Raja Banten yang tidak mendukung Daendels ditangkap dan dibuang ke Ambon.
Mangkubumi yang juga dianggap menghalangi rencana Daendels dibunuh dan mayatnya
dibuang ke laut.


Pertentangan pun terjadi dengan Kerajaan Mataram Ngayogyakarta. Dengan menggunakan
politik Devide et Impera seperti yang dilakukan VOC Sultan Hamengkubuwono di pecat
kemudian digantikan oleh Sultan Sepuh. Kemudian daerah Ngayogyakarta diperkecil. Upaya
untuk mengumpulkan uang, Daendels menjual tanah-tanah partikelir kepada orang Belanda,
Tionghoa dan Arab. Akibatnya para pemilik tanah tersebut dapat menghisap tenaga rakyat
karena memiliki hak-hak istimewa.

Setelah Perancis menyadari bahwa Inggris tidak mampu dikalahkan, bahkan berhasil menembus
taktik Kontonental Stelsel (pertahanan darat) Perancis, maka Napoleon Bonaparte memanggil
Daendels untuk diikutsertakan dalam penyerbuan ke Rusia pada Perang Koalisi VI. Disamping
itu Nampoleon Bonaparte menganggap Daendels terlalu bersifat otokrasi. Hal itu dikhawatirkan,
Inggris akan mudah menguasai Indonesia. Penggantinya adalah Janssens. Sementara itu,
Indonesia jatuh ke tangan Inggris, yang menyerang dari India.Pemerintah Inggris di Eropa
kemudian menugaskan Thomas Stamford Raffles untuk mengendalikan Indonesia yang
sebelumnya Raffles bertugas di India.

Pemerintahan transisi inggris
Ketika Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintahan Belanda, seorang sarjana Inggis bernama
Raffles telah banyak berhubungan dengan raja-raja di Jawa melalui surat yang bersifat rahasia.
Dalam surat-suratnya Raffles banyak menganjurkan agar Indonesia bekerja sama dengan Inggris
untuk melawan pemerintah Belanda. Rupanya, ada keinginan lain dari Raffles untuk menguasai
Indonesia. Oleh karena itu Raffles banyak menghubungi raja-raja Indonesia juga mempelajari
bahasa Melayu dengan bantuan R. Saleh atau R. Ario Notodiningrat dan Pangeran Natakusuma
II dari Sumenep, yang kemudian kerja sama itu menghasilkan sebuah buku yang berjudul The
History of Java.

Sejak tahun 1811, Belanda menyerah kepada Inggris, maka Gubernur Jendral Inggris yang
menduduki India bernama Minto mengangkat Sir Thomas Stamford Raffles menjadi Letnan
Gubernur di Jawa.

Setelah Raffles berkuasa, sikapnya terhadap raja-raja Indonesia berubah. Ia tidak lagi
menunjukkan sikap untuk bersekutu dan bekerjasama, tetapi bersikap seperti penjajah pada
umumnya. Tawaran bantuan yang disodorkan kepada bangsa Indonesia hanya sebagai kedok
untuk menjajah bangsa Indonesia. Raffles menjalankan pemerintahannya berdasarkan teori
leberalisme seperti yang diterapkan Inggris di India, dengan rencana sebagai berikut:

      Kerja paksa akan dihapus kecuali daerah Priangan dan Jawa Tengah
      Contingenten (penyerahan hasilbumi dari daerah jajahan) diganti dengan Landrente
       Stelsel (sistem pajak bumi). Sedangkan penyerahan wajib dihapuskan.
      Monopoli, pelayaran Hongi, dan segala pemaksaan di Maluku dihapuskan
      Perbudakan dilarang



Dalam bidang pemerintahan, Raffles berusaha menata dengan menerapkan sistem baru, yaitu:

      Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan,
      Kekuasaan para bupati dikurangi,
       Sistem juri ditetapkan dalam pengadilan.

Sistem Landrente Stelsel atau sistem pajak bumi yang diterapkan Raffles adalah sebagai berikut:

       petani membayar sewa tanah dengan jumlah bergantung kepada baik buruknya keadaan
        tanah
       pajak bumi harus dibayar dengan uang atu beras,
       orang-orang yang bukan petani dikenakan uang kepala, yaitu pembayaran pajak.

Dalam prakteknya, rancana-rancana Raffles itu banyak dilanggarnya sendiri. Larangan
perbudakan dilanggarnya sendiri, terbukti dengan diizinkannya Alexander Hare, seorang
Residen Banjarmasi yang mempekerjakan 3000 orang Jawa untuk mendirikan perkebunan di
dekat Banjarmasin. Para pekerja itu umumya menderita, banyak yang tidak bisa pulang ke rumah
atau kampung halamannya. Mereka bekerja sebagai budak belian, sehingga banyak sekali dari
mereka yang meninggal dunia. Peristiwa ini dikenal dengan Banjarmasi Enormity .

Namun demikian, masih ada kebaikan yang ditanamkan oleh Raffles dalam bidang kemanusiaan,
seperti mengadakan suntukan cacar dan menghapuskan papan penyiksa di pengadilan serta
menggantinya dengan sistem juri seperti yang berlaku di pengadilan Inggris.

Setelah Inggris mengalami kekalahan dalam perang melawan Rusia pada tahu 1815, kekuasaan
Inggris di Indonesia pun berakhr. Kemudian, Belanda dan Inggris mengadakan perundingan
yang menghasilkan Konvensi London (1814). Konvensi tersebut menetapkan bahwa semua
bekas jajahan Belanda harus diserahkan kembali ke tangan Inggris dari Sultan Najamudin
(Palembang).

Sebenarnya, Raffles tidak setuju dengan penyerahan kembali daerah-daerah tiu. Akan tetapi,
karena tidak ada yang mendukung keinginannya, Raffles tidak dapat berbuat apa-apa dan
terpaksa kembali ke Inggris dan digantikan oleh John Fendall pada tahun 1816.

Pada tanggal 19 Agustus 1816, John Fendall melakukan serah terima dengan Belanda. Pihak
Belanda menugaskan dua orang Komisarais Jendral, yaitu Elout Buykeys, dan Van der
Capellen untuk menerima penyerahan itu dan menjalankan pemeritahn Belanda di Indonesia
sampai pada tahun 1819. Pada tahun 1817, Raffles ditugaskan kembali ke Bengkulu, tetapi
akhirnya Bengkulu dan Sumatra Barat diserahkan kepada Belanda.

Pemerintahan hindia belanda
akibat perancis kalah perang,Napoleon hrs menandatangani Konvensi London pada 1814. Hasil konvensi London
1814:
 1.prancis harus mengembalikan negara-negara jajahnya sebelum ada penyerangan napolion
 2. indonesia hrs diserakan kembali kpd belanda tetapi pulau bangka, belitung, &bengkulu tidak diserahkan
    Untuk mengatasi perekonomian Indonesia dan kas pemerintah yang kosong akibat biaya pertahanan besar,
diangkatlah ahli ekonomi Van den Bosch.
usulan van den bosch : pemberlakuan sistem cultuur stalsel pertahanan/ tahanan paksa di pulau jawa sejak th 1830.
Ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa:
1. seperlima bagian tanah milik indonesia yang subur wajib di jadikan lahan ekspor
2. tanah tersebut di bebaskan dari kewajiban bayar pajak
3. hasil panen di serakan pemerintah belanda
4. apabila tapsiran harga hasil panen melebihi pajak, maka kelebihan itu menjadi hak rakyat
5. kegagalan panen di tanggung oleh pemerintah
6. Tenaga kerja yg digunakan utk menanam padi tdk blh lbh kentuan yg dilarang pemerintah belanda
Dalam pelaksanaannya,Pemerintah belanda banyak melanggar ketentuan misalnya:
1. tanah yang dijadikan lahan tanaman ekspor tidak hanya seperlimanya bagian, tetapi seluruhnya
2. lahan yang ditanami tanaman ekspor tetap di pungut pajak
3. gegalan panen ditangung oleh rakyat sendiri bukan pemerintah
4. jika taksiran hasil panen melebihi pajak, maka kelebihan itu tidak diberikan rakyat
5. tenagayang digunakan melebihi tenaga untuk menanam padi

Kebijakan ekonomi colonial
1. Kebijakan Pemerintah Kolonial Portugis:

a. Berusaha menanamkan kekuasaan di Maluku.

b. Menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah yang dikuasai.

c. Mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis.

d. Sistem monopoli perdagangan cengkih dan pala di Ternate.

Pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan Portugis:

a. Terganggu dan kacaunya jaringan perdagangan.

b. Banyaknya orang-orang beragama Katolik di daerah pendudukan Portugis.

c. Rakyat menjadi miskin dan menderita.

d. Tumbuh benih rasa benci terhadap kekejaman Portugis.

e. Munculnya rasa persatuan dan kesatuan rakyat Maluku untuk menentang Portugis.

f. Bahasa Portugis turut memperkaya perbendaharaan kata/ kosakata dan nama keluarga seperti
da Costa, Dias, de Fretes, Mendosa, Gonzalves, da Silva, dan lain-lain.

g. Seni musik keroncong yang terkenal di Indonesia sebagai peninggalan Portugis adalah
keroncong Morisco.

h. Banyak peninggalan arsitektur yang bercorak Portugis dan senjata api/meriam di daerah
pendudukan.

2. Kebijakan VOC

VOC diberi hak-hak istimewa yang dikenal dengan nama hak oktroi, seperti:
a. hak monopoli,

b. hak untuk membuat uang,

c. hak untuk mendirikan benteng,

d. hak untuk melaksanakan perjanjian dengan kerajaan di Indonesia, dan

f. hak untuk membentuk tentara.

Dengan adanya hak oktroi tersebut, bangsa Indonesia mengalami kerugian dan penderitaan.
Tindakan VOC sangat sewenang-wenang dan tidak memerhatikan kepentingan rakyat Indonesia.
Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, VOC menerapkan hak monopoli, menguasai
pelabuhan-pelabuhan penting dan membangun benteng-benteng. Benteng-benteng yang
dibangun VOC antara lain:

a. di Banten disebut benteng Kota Intan (Fort Speelwijk),

b. di Ambon disebut benteng Victoria,

c. di Makassar disebut benteng Rotterdam,

d. di Ternate disebut benteng Orange, dan

e. di Banda disebut benteng Nasao.

3. Kebijakan Pemerintah Kerajaan Belanda (Republik Bataafsche)

Dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan hal-hal berikut.

a. Membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi/ benteng, pabrik mesiu/senjata di Semarang
dan Surabaya serta rumah sakit tentara.

b. Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1.000 km.

c. Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang.

d. Memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara.

Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daendels terhadap kehidupan rakyat:

a. Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan
perdagangan.

b. Melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung.
c. Melaksanakan contingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi.

d. Menetapkan verplichte leverantie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah
dengan harga yang telah ditetapkan.

e. Menerapkan sistem kerja paksa (rodi) dan membangun ketentaraan dengan melatih orang-
orang pribumi.

f. Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan.

g. Membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil.

h. Melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta (asing).

i. Mewajibkan Prianger stelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi.

Langkah-langkah kebijakan Daendels yang memeras dan menindas rakyat menimbulkan:

a. kebencian yang mendalam baik dari kalangan penguasa daerah maupun rakyat,

b. munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha swasta,

c. pertentangan/perlawanan penguasa maupun rakyat,

d. kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan, serta e. pencopotan Daendels.

Pada tahun 1810, Kaisar Napoleon menganggap bahwa tindakan Daendels sangat otoriter. Pada
tahun 1811 Daendels ia ditarik kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur
Jenderal Janssens. Ternyata Janssens tidak secakap dan sekuat Daendels dalam melaksanakan
tugasnya. Ketika Inggris menyerang Pulau Jawa, ia menyerah dan harus menandatangani
perjanjian di Tuntang pada tanggal 17 September 1811.

Perjanjian tersebut dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang, yang berisi sebagai berikut.

a. Seluruh militer Belanda yang berada di wilayah Asia Timur harus diserahkan kepada Inggris
dan menjadi tawanan militer Inggris.

b. Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris.

c. Pulau Jawa dan Madura serta semua pelabuhan Belanda di luar Jawa menjadi daerah
kekuasaan Inggris (EIC).

4. Kebijakan Pemerintah Kolonial Inggris

Raffles bermaksud menerapkan politik kolonial seperti yang dijalankan oleh Inggris di India.
Kebijakan Daendels yang dikenal dengan nama Contingenten diganti dengan sistem sewa tanah
(Landrent). Sistem sewa tanah disebut juga sistem pajak tanah. Rakyat atau para petani harus
membayar pajak sebagai uang sewa, karena semua tanah dianggap milik negara. Berikut ini
pokok-pokok sistem Landrent.

a. Penyerahan wajib dan wajib kerja dihapuskan.

b. Hasil pertanian dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara bupati.

c. Rakyat harus menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah.

Dalam pelaksanaannya, sistem Landrent di Indonesia mengalami kegagalan, karena:

a. sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda,

b. sulit menentukan luas sempit dan tingkat kesuburan tanah,

c. terbatasnya jumlah pegawai, dan

d. masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan sistem uang.

Tindakan yang dilakukan oleh Raffles berikutnya adalah membagi wilayah Jawa menjadi 16
daerah karesidenan. Hal ini mengandung maksud untuk mempermudah pemerintah melakukan
pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasai. Setiap karesidenan dikepalai oleh seorang
residen dan dibantu oleh asisten residen.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/3/2013
language:Unknown
pages:7