Docstoc

Peranan Islam dalam Mengatasi Permasalahan Pendidikan

Document Sample
Peranan Islam dalam Mengatasi Permasalahan Pendidikan Powered By Docstoc
					 Peranan Islam dalam Mengatasi Permasalahan Pendidikan, Kebodohan,
                                   dan Kemiskinan




Akar Masalah

        Penyediaan pendidikan berkualitas memang membutuhkan biaya besar. Anggaran
untuk fungsi pendidikan sudah mencapai 20% dari APBN yang tahun ini sebesar 248 triliun
(20,2 % APBN). Dari jumlah itu, 158 triliun (60%) ditransfer ke daerah. Hanya 89 triliun
yang dikelola pemerintah pusat yang disebar untuk 18 kementerian/lembaga. Yang dikelola
Kemdiknas sendiri hanya 55 triliun yang dibagi untuk program pendidikan dasar 12,7 triliun
(23%), pendidikan menengah 5 triliun (9,1%), dan pendidikan tinggi 28,8 triliun (51,9%).
Anggaran Dikti (pendidikan tinggi) itu termasuk di dalamnya PNBP (penerimaan negara
bukan pajak), sehingga terlihat sangat besar. Dan semua jumlah itu sebagian besarnya untuk
gaji guru dan dosen.

        Inilah pangkal masalah mahalnya biaya pendidikan itu. Yaitu negara ini
menggunakan paradigma kapitalisme dalam mengurusi kepentingan dan urusan rakyat
termasuk pendidikan. Ideologi Kapitalisme memandang bahwa pengurusan rakyat oleh
Pemerintah berbasis pada sistem pasar (market based system). Artinya, Pemerintah hanya
menjamin berjalannya sistem pasar itu, bukan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
Dalam pendidikan, Pemerintah hanya menjamin ketersediaan sekolah/PT bagi masyarakat;
tidak peduli apakah biaya pendidikannya terjangkau atau tidak oleh masyarakat. Pemerintah
akan memberikan izin kepada siapa pun untuk mendirikan sekolah/PT termasuk para investor
asing. Anggota masyarakat yang mampu dapat memilih sekolah berkualitas dengan biaya
mahal. Yang kurang mampu bisa memilih sekolah yang lebih murah dengan kualitas yang
lebih rendah. Yang tidak mampu dipersilakan untuk tidak bersekolah.

        Kebijakan minimalisasi pembiayaan pendidikan oleh negara itu diantaranya
merupakan bagian dari agenda penjajahan. Kebijakan itu merupakan bagian dari syarat
pemberian utang oleh Bank Dunia. Di dalam Indonesia Country Assistance Strategy (World
Bank,    2001)    disebutkan,   “Utang-utang    untuk      reformasi   kebijakan   memang
merekomendasikan sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik”.
Akibat Mahalnya Pendidikan

       Mahalnya pendidikan itu menyebabkan terjadinya ‘lingkaran setan’ kemiskinan.
Karena mahal maka banyak dari generasi umat yang tidak bisa mengembangkan potensi
dirinya sehingga mereka tetap dalam kondisi miskin dan bodoh. Selain itu, masyarakat makin
terkotak-kotak berdasarkan status sosial-ekonomi. Menurut menteri pendidikan Muhammad
Nuh, pada tahun 2008/2009 mahasiswa dari kalangan tidak mampu sekitar 3 persen, tahun
2009/2010 4,6 persen dan tahun 2010 sekitar 6 persen. Artinya, sekitar 94 persen berasal dari
keluarga menengah atas (Kompas, 11/7).

       faktor kebodohan disebabkan mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan yang ada
selama ini belum bisa menuntaskan kebodohan pada masyarakat. Kebijakan pendidikan
dianggap semakin memperjelas jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Dan semakin
memperjelas pula antara yang pintar dan yang bodoh. Demikian inilah sesungguhnya
gambaran yang terjadi pada pendidikan negeri ini.

       Yang terjadi dalam opini umum bahwa untuk menjadi orang pintar memang harganya
mahal. Begitu juga dengan pendidikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana untuk bisa
memintarkan orang-orang miskin apabila dituntut untuk menjadi orang pintar?

       Setidaknya ada semacam gambaran realitas pada masyarakat tentang kehidupan
sehari-hari bahwa untuk sekadar mencari makan saja susah, apalagi untuk biaya yang lainnya.
Tentunya gambaran ini sudah bukan tabu lagi. Para orang tua yang tak mampu memasukkan
anak-anak di sekolah memaksakan mereka untuk bekerja mencari uang. Setiap hari pekerjaan
anak-anak itu berkutat dengan kerja keras demi sesuap nasi. Dan pastinya tidak mungkin
sanggup lagi memikirkan hal lain, khususnya pendidikan.

       Sebab itu subtansi dari buku ini adalah kemiskinan dan pendidikan. Kedua hal itu
apabila tidak saling seimbang maka dapat memunculkan pihak ketiga, yaitu kebodohan.
Agar tidak terjadi problematika yang panjang, maka penulis buku memberi solusi mengatasi
masalah itu bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara tidak pas jika diterapkan
pendidikan mahal. Mayoritas warga Indonesia adalah berada di bawah kelas menengah ke
bawah. Dan tentunya yang terjadi di bawah itu adalah orang-orang tidak mampu untuk biaya
pendidikan. Jika mereka terus dibiarkan dalam kondisi seperti itu justru sangat
membahayakan dikarenakan akan melestarian kebodohan dan kemiskinan.
       Pendidikan berkualitas akhirnya hanya bisa dinikmati oleh kelompok kaya. Mereka
dengan pendapatan menengah ke bawah akan putus sekolah di tingkat SD, SMP, atau paling
tinggi SMU. Padahal sekolah dapat menjadi pintu perbaikan kompetensi masyarakat agar
mereka mampu merancang perbaikan taraf hidupnya. Akhirnya orang miskin akan terus
terjebak dalam kemiskinan secara turun temurun.

       Di samping itu, mahalnya pendidikan justru akan melanggengkan penjajahan
Kapitalisme di Indonesia. Sebab, kunci utama untuk keluar dari penjajahan dan menuju
kebangkitan adalah peningkatan taraf berpikir umat. Pendidikan merupakan salah satu unsur
penting dalam peningkatan taraf berpikir umat tersebut. Sumberdaya alam (SDA) yang
melimpah akhirnya lebih banyak menjadi jarahan penjajah asing. Dengan makin mahalnya
pendidikan maka negeri ini berpotensi makin lama berada dalam cengkeraman penjajahan
kapitalisme global.

Solusi Islam

       Pelayanan pendidikan berkualitas dengan biaya murah bahkan gratis hanya akan bisa
diberikan oleh sistem Islam. Dalam Sistem Islam penyediaan layanan pendidikan adalah
tanggungjawab dan kewajiban negara. Karena itu, pembiayaan pendidikan adalah kewajiban
negara, bukan dibebankan kepada rakyat peserta didik. Hal itu bisa dilihat dari sirah Rasul
saw. Rasul menjadikan tebusan tawanan perang Badar (tebusan tawanan perang merupakan
harta milik negara) di antaranya adalah dengan mengajari baca tulis sepuluh orang anak kaum
muslim. Itu menunjukkan bahwa penyediaan pendidikan adalah tanggungjawab dan
kewajiban negara.

       Di samping itu, dalam sistem Islam, hubungan Pemerintah dengan rakyat adalah
hubungan pengurusan dan tanggung jawab. Dalam Islam pemerintah bukan hanya menjadi
regulator, tetapi bertanggungjawab penuh atas pemeliharaan urusan rakyat. Rasulullah saw.
bersabda:

Seorang Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai
pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

       Sistem Islam menjamin penyediaan layanan pendidikan berkualitas dengan biaya
murah bahkan tanpa biaya akan bisa direalisasikan. Sebab, Islam memiliki serangkaian
hukum yang mengatur pengelolaan kekayaan. Negara di antaranya bisa membiayainya dari
harta milik negara seperti: ghanimah, jizyah, fay’i, kharaj, usyur, harta ghulul penguasa,
pejabat dan aparatur negara, harta waris yang tidak ada ahli warisnya, dsb.

       Selain itu, biaya tersebut juga bisa diambil dari hasil pengelolaan harta milik umum.
Islam menetapkan harta-harta tertentu sebaga milik umum. Di antaranya: fasilitas umum;
barang tambang yang depositnya besar seperti emas, perak, tembaga, besi, migas, batubara,
bauksit, dsb; harta yang tabiat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki pribadi, seperti
danau, laut, selat, teluk, jalan, sungai, dsb. Semua harta milik umum itu melimpah ruah ada di
negeri ini. Namun karena dikelola secara salah, maka manfaatnya tidak dirasakan oleh rakyat
pemiliknya. Hanya jika dikelola menurut sistem Islam saja, semua itu akan memberikan
kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyat, di antaranya dengan mendapat pelayanan
pendidikan berkualitas dengan biaya murah bahkan tanpa biaya.

       Semua itu hanya bisa terwujud jika sistem Islam diterapkan secara kaffah dalam
bingkai Khilafah’ala minhaj an-nubuwwah. Hanya dengan itu, slogan pendidikan untuk
semua (education for all) bisa benar-benar terwujud.




Diambil dari Resensi Buku :

Judul Buku : Orang Miskin Bukan Orang Bodoh
Pengarang : Muhammad Saroni
Penerbit : Bahtera Buku
Cetakan : Pertama, 2011
Jumlah Halaman : Xii +166
   TUGAS SOSIOLOGI PENDIDIKAN ISLAM




                  Di Susun Oleh :

    Rafiq Ridho                     (20100720072)

    Wahyu Budi Nugroho              (20100720008)




        PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

          FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:4/28/2013
language:Unknown
pages:5
huangyuarong huangyuarong
About