Perda-no.-6-tahun-2011

Document Sample
Perda-no.-6-tahun-2011 Powered By Docstoc
					                                 WALIKOTA
                                        PALEMBANG

                          PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
                                  NOMOR 6        rAHrrN 2011
                                           TENTANG
                               DOKUMEN LINGKUNGAN IIIDUP
                         DENGAI\ RAIIIVIAT TUHAN YANG MAHA ESA
                                  WALIKOTA PALEMBANG,
                                                                            \
Menimbmg    :a-        bahwadengan ditetapkannyaUndang-UndangNomor 28 Tahun2009 tentang-Pajak
                       Daerah Retibusi Daerah sesuai
                             dan                dan    dengan ketentuanPasal1, Pasal danPasal
                                                                                   2          7
                       PeraturanPemerintahNomor 27 Tatrun 1999 tentangAnalisa MengenaiDampak
                       Lingkungan(AMDAL), makaperlu meninjaudan memperbaharui           Daerah
                                                                                Peraturan
                       Kota PalembangNomor 14 Tahun2004tentang  Pembinaandan  RenibusiBagi Jenis
                       Usahadan/atauKegiatanYang Di LengkapiKajian Lingkungaq guna disesuaikan
                       denganketentuan                          yang
                                              perundang-undangan lebihtinggi ;
                                      peraturan
                  b.   bahwa untuk memberikan pedoman yang konkrit dan terarah dalam pengaturan
                       pemberian                    upayapemantaua&
                                 perizinandan sebagai                 pengawasan pengendalian
                                                                                 dan
                       pengelolaanlingkunganhidup agarterjagakeserasian            usaha atau
                                                                       antarberbagai    dan
                       kegiatan;
                  c.                                         dimaksud huruf a dan b, perlu
                                       pertimbangansebagaimana
                       bahua berdasarkan
                       membentukPeratwanDaerahtentangDokumenLingkungan Hidup.
Mengingat   :     1.  Undang-Urrdang    Nomor. 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan      Daerah
                      Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran        NegaraRtr
                      Tahurr1959 Nomor73,Tambahgn    LembaranNegariNomor1821);
                  2. Undang-Undang    Nomor 8 Tahun 1981tentangHukurnAcara Pidsna(Lembaran
                            RI
                      Negara Tahun1981    Nomor76,Tambahan                   RI
                                                             LembaranNegara Nomor32A9);
                      Undang-Undang   Nomor 10 Tahun2004tentangPembentukan PeraturanPerundang-
                      Undangan (IembaranNegara Tahun2004Nomor53 Tambahan
                                                RI                             LembaranNegara
                      RINomor 4389):
                      Undang-Undang   Nomor 32 Tahun2004 tentangPemerintahan  Daerah(Lembaren
                      Negara llahun 2004Nomor 125,Tambairan
                            RI                                 Lembaran NegaraRI Nomor 4437)
                      sebagaimana diubahbeberapa terakhirdengan
                                  telah              kali             Undang-Undang  Nomor l2
                      Tahun 200E tentangPerubahan  Undang-Undang l.{omor 32 Tahun 2004 tentang
                      Pemerintahan  Daerah(Lembaran  NegaraRI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
                      LembaranNegara Nomor 4844);
                                       RI
                  5 . Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran
                      Negara RI Nomor Tahun 2007 Nomor 68, Tambahankmbaran Negara RI
                      Nomor 4725);
                      Undang-Undang   Nomor 18 Tahun2008 tentangPengelolaan  Sampah (Lembaran
                      Negara Nomor69, Tambahan
                            RI                     LembaranNegara Nomor4851);
                                                                  RI
                  7. Undang-Undang    Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan  dan Pengelolaan
                      LingkunganHidup (Lembaran    NegaraRI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
                      Lembaran         RI
                               Negara Nomor 5059);
                      PeraturanPr:merintahNornor 27 Tahun1999tentang AnalisisMengenai Dampak
                      LingkunganHidup (LembaranNegara N Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
                      Lembaran         RI
                               Negara Nomor3838);
                                                                                                 L


                9.    Pei'aturau Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
                      Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah
                      Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
                      LembaranNegaraRI Nomor 4737);
                10.   Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
                      Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
                      LembaranNegaraRI Nomor a833);
                11.   Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tenrzurg
                      Pedoman PenyusunanAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan ffidup;
                12.   PeraturanMenteri Negara Lingkungan Hidup Nomor I I Tahun 2006 Tentang Jenis
                      Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai
                      Dampak Lingkungan Hidup;
                13.   PeraturanMenteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata
                      Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan I{idup;
                14.   Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang
                      PanduanPenilaianDomuken AMDAL;
                15.   Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009 tentang
                      Pembinaandan Pengawasan      TerhadapKomisi Penilai AMDAL;
                16.   Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang
                      Sertifftasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampali
                      Lingkungan Hidup dan PersyaratanLembaga Pelalihan Kompetensi Penyusunan
                      Dokumen Analisis MengenaiDampak Lingkungan Hidup;
                17.   Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang
                      Upaya PengelolaanLingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan       Lingkungan Hidup
                      dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
                      Hidup;
                18.   Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang
                      Dokumen Lingkungan Hidup bagi Us$a darlatau Kegiatan yang telah Memiliki
                      Izin tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
                19.   Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010, tentang
                      Persyaratandan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
                      Lingkungan Hidup;
                20.   Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang
                      Pedoman Penyusunan Laporan PelaksanaanRencana Pengelolaan Lingkungan
                      Hidup (RKL) dan RencanaPemantauanLingkungan       Hidup (RPL);
                21.   Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
                      PemerintahanKota Palembang(Lembaran Daerah Kota PalembangTahun 2008
                      Nomor 6);
                22.   Perafixan Daerah Kota PalembangNomor l0 Tahun 2008 tentang Pembentukan
                      Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang
                      (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimanatelah
                      diubah denganPeraturanDaerah Kota PalembangNomor 2 Tahun 2010 (Lembaran
                      DaerahKota PalembangTahun 2010 Nomor 2).

                                          Dengan PersetujuanBersamu

                      DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

                                                      dan

                                          WALIKOTA     PALEMBANG

                                               ]\TEMUTUSKAN:

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN                       IIIDUP

                                                    BAB I
                                              KETENTUAN UMUM
                                                   Pasal I
              Dalam Peratuan Daeratrini yang dimaksuddengan:
              1. DaeratradalahKota Palembang.
              2. PemerintahKota adalahPemerintahKota Palembane.
                                                                                  3
 3. Walikota adalahWalikota Palembang.
 4. Selaetaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
 5. Badan Lingkungan Flidup yang selanjutnya disingkat BLH adal.rhBadan
     Lingkungan Hidup Kota Palembang.
 6. Kepala Badan adalahKepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.
 7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
     perseroan komanditer, perscroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah
     dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,perkumpulan, firma, kongsi,
     koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun,
     bentuk usaha tetap ser[abadanusahalainnya.
 8. Lingkungan Hidup adalah kesatuanruang dengan semua benda, daya, keadaan,dan
     makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengamhi
                                                 minusia sertamakhluk hidup lain.
     kelangsungan perikehidupan dan kesejahterrurr
 9. Perlindungan dirn Pengelolaanlingkungan hidup adalahupaya sistematisdan terpadu
     yang dilakukan untuk melestarikanfungsi lingkungan hidup dan mencegahterjadinya
     pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,
     pemanfaatan,pengendalian,pemeliharaan,pengawasan,dan penegakanhukum.
10. Dokumen lingkungan hidup adalah adalah dokumen yang berisi informasi dan data
     mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan serta memuat langkah-langkahpengelolaan
     dan pemantauarruntuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
     Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi Dokumen Analisis Mengenai
     Dampak Lingncungan Hidup (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan
     Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (IKL-UPL), atau Surat Pemyataan
     Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya
     disingkat AMDAL adalah kajian mengenaidampak penting suatu usaha dan/atau
     kegiatan yang direncanakanpada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
     pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan     usaha.
12. Analisis mengenai dampak      lingkungan kegiatan terpadu atau multi sektor adalah
     hasil studi mengenai dampak penting usahaclan atau kegiatanyang terpaduyang
     direncanakanterhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuanhamparan ekosistem
                                                      rnstansiyang bertanggung jawab.
     dan melibatkan kewenangan lebih dari satu
13. Analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai
     dampak penting usaha dan atau hegiatan yang direncanakan terhadap
     lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem clan melibatkan
     kewenangan lebih dari satu instansiyang bertanggung  jawab.
14. Analisis mengenai dampak lingicungan regional adalah hasil studi mengenai
     dampak penting usaha clan atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan
     terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuanhamparan ekosistem zona rencana
     pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tats ruang daerah clan
     melibatkan kewenangan lebih dari satu instansiyangbertanggung      jawab.
15. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan
     hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
16. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnyadisebutANDAL adalahtelaahan
     secara cerrnat dan mendalarn tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau
     kegiatan.
 L7. RencanaPengelolaanLingkungan Hidup yang selanjutnyadisebut RKL adalah upaya
     penanganan dampak penting terhadap lingkrurgan hidup yang ditimbulkan akibat
     suatu rencanausahadan/ataukegiatan.
 18. RencanaPemantauanLingkungan Hidup yang selanjutnyadisebut RPL adalah upaya
     pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat stratu
     rencanausahadan/ataukegiatan.
 19. Upaya PengelolaanLingkungan Hidup yang selanjutnya diserbut lIKl dan Upal'a
     PemantauanLingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang
     dilalcukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh
     penanggungiawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis
     mengenai darnpakiingkungan hidup.
 20. Surat PernyataanPengelolaan Lingkungan yang selanjutrya disebut SPPL adalah
      pemyataan unhrk melakukan pengelolaan lingkungan hidup suatu usaha danL/atau
      kegiatan yang tidak wajib meny.rsundokumenLIKL-UPL.
                                                                                       1
 21. Dokumen Bvaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnyadisingkat DELH, adaiah
     dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang
     merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha
     dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum
     memiliki dokumen amdal.
22. Dokunren Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH,
     adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
     yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha
     danlatau kegiatan tetapi belum memiliki UKI-UPL.
23. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan
     penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan
     kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
24. Pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan
     dengandampakpenting.
25. Pemrakarsaadalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu
     rencana usaha dan atau kegiatan yang akandilaksanakan'
26. Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai
     dampak lingkungan hidup.
27. Tim Teknis Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang
     bertugas memberikan pertimbangan teknis atas Kerangka Acuan, Analisis Dampak
     Lingkungan Hidup, Rencana PengelolaanLingkungan Hidup dan RencanaPemantauan
     Lingkungan Hidup.
28. Tim Penilai UKI-UPL yang selanjutnya disebut Tirn Penilai adalah tim yang
     melaksanakanpenilaian terhadapUpaya PengelolaanLingkungan dan Upaya Pemantauan
     Lingkungan suaturencanausatradar/atau kegiatan.
29. Petugas1'angditunjuk adalah petugasdi lingkungan Instansi yang berwenang dalam
     bidang pengendalian lingkungan hidup untuk memberikan pelayanan administra.si
     dokumen UKL-UPL dm SPPL.
30. Sekretariat Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disebut Sekretariat Komisi
     Penilai adalah mempunyai frrngsi di bidang kesekretariatan,perlengkapan,penyediaa:l
     informasi pendukungdan tugas lain yang diberikan Komisi Penilai.
31. Registrasi kornpetensi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi
     terhadap lembaga penyedia jasa penyusun dokumen AMDAL dan Lembaga Pelatihan
     Kompetersi (LPK) AMDAL yang telah memenuhipersyamtantertentu'

                                          BAB II

                                 MAKSUD DAN TUJUAN

                                          Pasal2

  Maksud dilatcukannya penelapan usaha dan/atau kegiatan wajib dilengkapi AMDAL,
  UKL-UPL dan SPPL adalah agar pemrakarsausaha dan/atau kegiatan melakukan kajian
  mengenaidampak yang akan timbul akibat adanyausahadan/ataukegiatan.


                                          Pasal3

  Tujuan ditetapkannya pengaturan pelaksanaansebagaimanadimaksud dalam Pasal 2
  adaiah sebagaiupaya mengendalikandampak lingkungan sedini murgkin dalam rangka
  meminimalkan dampak negatif dan mengembangkandarnpak positif yang ditimbulkan
  dari suatu usaha dadatau kegiatan.

                                          Pasal4

  (1)   Walikota wajib mensyaratkanSurat Keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi
        dokumen AMDAL, atau surat rekomendasi bagi dokumen UKL dan UPL, atau
        persetujuanbagi SPPL sebagaisalah satu lampiran clalampermohonanpenerbitan
        persetujuan site plan, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya untuk melakutran
        usahadan/ataukegiatan.
                                                                                      5
@     Walikota wajib mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimanaditentukan dalam
      RKL dan RPL atau UKI dan UPL atau SPPL sebagai pedoman dalam penerbitan
      persetujuan site plan, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan
      usahadan/ataukegiatan.

(3)   Ketentuan dalam site plan, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya untuk
      melahrkan usaha dar/atau kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) wajib
      dipatuhi dar'l dilaksanakan oleh pemrakarsa, dalam menjalankan usaha dan/atau
      kegiatannya.

                                        Pasal5

(1) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakanusaha dan/atau kegiatan sebagaimana
    tercantum dalam Lampiran I yang merupakanbagian yang tidak terpisahkandengan
    PeraturanDaerah ini, pemrakarsawajib membuat AMDAL.

(2) Terhadapjenis usaha dan atau kegiatan sebagaimanatercantum dalam lainpiran II
    yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini,
    pemrakarsawajib membuatUKL-UPL.

(3) Terhadapjenls usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I dan
    Lampiran II PeraturanDaerahini, pemrakarsa   wajib membuat SPPL.

                                       BAB III

             ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN                 (AMDAL)

                                        Pasal6

(1)   Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan
      hidup wajib memiliki Amdal.

(2)   Dokumen AMDAL terdiri dari dokumen Kerangka Acuan (KA),                 ANDAL,
      RKL-RPL dan ringkasaneksekutif.

(3)   Dampak penting ditentukan berdasarkankriteria:

      a. Besarnyajumlah penduduk yang akan terkena dampak rencanausahadan/atau
         kegiatan;
      b. luas wilayah penyebarandampak;
      c. intensitasdan lamanya dampali berlangsung;
      d. banyaknyakomponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
      e. sifat kurnulatif dampak;
      f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
      g. kriteria lain sesuaidenganperkembanganilmu pengetahuandan teknologi.

                                        Pasal7

(1)   Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi
      denganAmdal terdiri atas:

      a.   Pengubahan   bentuk lahan dan bentangalam;
      b.   eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak
           terbarukan;
      c.   proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran
            dan/atarukerusakan ling(ungan hidup ser0apemborosandan kemerosotan
           sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
      d.   proses dan kegiatan yang hasilnya dapat rnempengaruhi lingkungan alam,
           lingkungan buatan,serfalingkungan sosial dan budaya;
      e.   proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhipelestarian kawasan
           konservasi sumber daya alam kawasan konservasi sumber daya alarn dan/atau
           pe.rlind'.mgan
                        cagar budayrq
      f.   inhoduksijenis tumbuh - tumbuhan,hewan danjasad renik;
                                                                                 6
      g.   pembuatan dan penggunaanbahanhayati dan non hayati;
      h.   kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/ atau mempengaruhi pertahanan
           negaxa;dan/atau
      i.   penerapanteknologi yang diperkirakan mempunyai potensi
                                                                besar untuk
           mempengaruhilingkungan hidup.

(2)   Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
      memiliki   AMDAL      yang ditetapkan      oleh Walikota setelahmendengar
                                                                              dan
      memperhatikan saranpendapat dari Instasi teknis yang terkait.

(3)   Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dapal
      ditinjau kembali secara                         sekali dalam 5 (lima) tahun.
                             berkala sekurang-kurangnya

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib
      dilengkapi dengan Amdal sebagaimanadimaksud pada ayat (l), diatur dalam
      Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
      Peraturan Daerah ini.

(5) Apabila skala atau besaran suatu jenis rencana usaha danJataukegiatan yang
    tidak tercantum pada Lampiran I Peraturan Drrerah ini, akan tetapi atas
    dasar pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung
    lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting
    terhadap lingkungan hidup, maka bagi jenis usahadan/ataukegiatan tersebut dapal
    ditetapkan oleh Walikota sebagai jenis dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi
    deng,anAMDAL.

                                      Pasal8
(1)   Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan dasar
      penetapankeputusankelayakan lingkungan hidup.

(2)   AMDAL merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usahadan/atau
      kegiatan.

(3)                                               pembangunan
      Hasil AMDAL digunakansebagaibagianperencan€urn         wilayah.

(4)   Penyusunan AMDAL dapat dilakukan melalui pendekatan sturli terhadap
      usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.


                                      Pasal9

Walikota memiliki weweruurg dalam pemberian keputusan kelayakan lingkungan hidup
atau ketidaklayakan lingkungan hidup terhadap dokumen AMDAL berdasarkanhasil
penilaian Komisi Penilai Amdal.


                                      Pasal10

(1)   Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun oleh pemrakarsa
      denganmelibatkan masyarakat,

(2)   Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkanprinsip pemberian informasi
      yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelumusahadan/ataukegiatan
      dilaksanakan.

(3)   Masyarakatsebagaimana dimaksudpada ayat(1) meliputi:
      a. yang terkena dampak ;
      b. pemerhati lingkungan hidup; dan/ atau
      c. yang terpengaruhatassegalabentuk keputusandalam prosesAmdal.

(4) Masyalakat sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dapat mengajukan keberatan
    terhadapdokumen Amdal.
                                                                                 7
                                        BABTV

            PERSYARATAN KOMPETENSI DALAM PEI{TUSI.INAN
                         DOKUMBN AMDAL

                                       Pasal11

(1) Dokumen Amdal yang diajukan kepada Komisi Penilai Amdal wajib disus':n
    oleh pemrakarsa.

(2) Dalam penyusunan dokumen Amdal sebagaimanadimaksud pada ayat (1),
    pemrakarsadapat meminta bantuan kepada lembagapenyediajasa penyusunan
    dokumen Amdal yang telah mendapatkan tanda registrasi kompetensi dari
    Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

(3) Penyusun dokumen Amdal sebagaimana    dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2'5,
    wajib memiliki sertifikat kompetensi.

(4) Dalam penyusunandokumen Amdal, penyusun dokumen Amdal sebagaimana
    dimaksud pada ayat (3), wajib menggunakan data dan/atau informasi yang
    sahih dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

(5) Komisi Penilai Amdal sebagaimanadimaksud pada ayat (1), wajib menolak
    pengajuan dokumen Amdal yang penyusunannyatidak memenuhi ketentuan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

                                       BAB V

                            KOMISI PENILAI AMDAL

                                       Pasal 12

(1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal

Q   Kcrnisi Penilai fundal dibentuk oleh Walikota yang pelaksanaantugasnya dibantu
    oleh:
    a. T'irnteknis.
    b. Sekretariatkomisi penilai.

(3) Susuran keanggotaanKomisi Penilai Amdal sebagaimanadimaksud pada ayat (2),
    terdiri dari:
    a. Ketqa merangkap anggota.
    b. Sekretarismerangkapanggota-
    c. Anggota.

(4) Ketua Komisi Penilai Amdal sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a adalah
    Kepala BLH yang berwenangdi bidang lingkungan hidup di K,otaPalembang.

(5) Sekretaris Komisi Penilai Amdal yang juga menjabat sebagaiKetua Tim Teknis
    sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf b adalah pejabat setingkat eselon III
    yang membidangi AMDAL pada BLH.

(6) SekretariatKomisi Penilai Arndal dipimpin oleh seorangkepala yang bertanggung
    jawab kepada Ketua Komisi Penilai Amdal yang dijabat oleh pejabat eselon
     setingkat lebih rendah dtui pada Sekretaris Komisi PenilaiAmdal.

(7) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf c
    adalah perwakilan dari :
    -   Badan Perencanaan     PembangunanDaerah ;
    '   Instarui di bidang lingkungan hidup daerah;
    -   Instarui di bidang peruuranaman  modal daerah ;
    -   Instansi di bidang pertemahan  daerah ;
                                                                                 8
    -   Instansi di bidang kesehatandaerah;
    -   lnstansi terkait lainnya di daerah;
    -   ahli di bidang lingkungan hidup ;
    -   ahli di bidang rencanausahadan/ataukegiatan yang bersangkutan;
    -   wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan rencana usaha dan/atau
        kegiatan yang bersangkutan ;
    -   wakil dari masyarakat terkena dampak dan anggota-anggota lain yang
        dipandangperlu.


                                     Pasal 13

(1) Komisi Penilai Amdal sebagaimana  dimaksuddalamPasal12 ayat (1) wajib memiliki
    lisensi yang diterbitkan oleh Walikota, dan berlaku selama 3 (tiga) tahun serta
    wajib diperbaharui.

(2) Penerbitan lisensi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), diberikan seteiah
    komisi penilai Amdal :

    a- memenuhi persyaratan; dan
    b. mendapatkan rekomendasi dari Gubernur atau Badan Lingkungan Hidup
       Provinsi SumateraSelatan.

(3) Persyaratansebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. Ketua Komisi Penilai Amdal dipimpin oleh pejabat minimal setingkat
       eselon Ill;
    b. memiliki sekretariatKomisi Penilai Amdal yang berkedudukandi Instansi
       yang bertanggunglawab;
    c. memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan
       penyusunan AMDAL paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian
       AMDAL paling sedikit 3 (tiga) orang;
    d. keanggotaanKomisi Penilai Amdal minimal mencakup tenaga ahli di bidang
       biogeofisik-kimia" ekonomi, sosial, budaya kesehatan, perencanaan
       pembangunanwilayah, dan lingkungan hidup;
    e. adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat
       sebagai salah satu anggota Komisi Penilai Amdal; dan
    f adanya kerjasama dengar: laboratorium yang terakreditasi atau yang
       mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup,
       paling sedikit untuk parameter air dan udara.

                                     BAB VI

                       TUGASKOMISI PENILAI AMDAL

                                     Pasal 14

                                   dimaksud dalam Pasal 12 ayat (l) me,npunyai
(1) Komisi Peniiai Amdal sebagaimana
    tugas:

    a. menilai IKA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL;
    b. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan kepufusan
       KA-ANDAL dan kelayakan lingkungan hidup atas suai:urencanausahadan/atau
       kegiatan kepadaWalikota.

                                       dimaksud pada ayx (1) Komisi Penilai
(2) Dalam melaksanakantugas sebagainrana
    Amdal wajib mengacukepada:

    a. kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam
       peraturar perundang-undangan;
    b. rencanatata ruang wilayah dan/ataurencanatata ruang yang lebih rinci; dan
    c. kepentinganpertahanankeamanan.
                                                                      9
(3) Komisi Penilai Amdal wajib menolak pengajuan dokumen KA-ANDAL,
    ANDAL, RKL, dan RPL yang penyusunannya    tidak memenuhi ketentuan
    kompetensipenyusunandokumenAMDAL dan tidak dilengkapitandaregistrasi
    kompetensi.

                                     Fasal15
(i) Ketua Kornisi Penilai Amdal berfugasmelakukankoordinasiprosespenilaian
    KA-ANDAL, ANDAL, RKL, danRPL.
(2) Selcretaris
             Komisi PenilaiAmdalbertugas:
   a. membantu tugas Ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian
      KA-ANDAL, ANDAL, RKL, danRPL;dan
   b. menyusrut rumusan hasil penilaian KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL, yang
      dilakukan Komisi Penilai Amdal.

(3) Anggota Komisi Penilai Amdal bertugasmemberikansaran,pendapatdan tanggapan
    berupa:

   a. kebijakan Instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari Instansi
      Pemerintah;
   b. kebijakan pembangunan    Daerah dan pengembangan  wilayah bagi anggotaytr-ng
      berasal dari Pemerintah;
   c. pertimbangansesuaikaidah ilmu pengetahuan,   bagi anggota yang berasal dari
      pergururul tinggi;
   d. pertimbangan sesuaidenganbidang keahlianny4 bagi ahli;
   e. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi
      lingkungar/lembaga swadayamasyarakat;
   f. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil
      masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan
      yang bersangkutan.

                                    Pasal16
(1) Tim teknis sebagaimana dimaksuddalamPasal12 ayat(2) huruf a mempunyaitugas
    menilai secara teknis KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL berdasarkan
    permintaanl(omisi Penilai Amdal.

(2) Penilaiansecarateknis sebagaimaladimaksudpadaayat(1), meliputi :

   a. Kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata
      ruang yang lebih rinci;
   b. kesesuaiandenganpedomanumum dan/atatpedomanteknis di bidang A-\{DAL;
   c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor
      bersangkutan;
   d. ketepatandalam penerapanmetoda penelitian/analisis;
   e. kesahihandata yang digunakan;
   f. kelayakandesain,teknologi dan prosesproduksi yang digunakan;dan
   g. kelayakanekologis.
                                    Pasal17

Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayal (2)
huruf b mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan
informasi pendukung, dan tugas lain yang diberil<anoleh Komisi Penilai Amdal.

                                    BAB \TI

         KETERBUKAAN       INFORM.{SI DAN PERAN MASYARN(AT

                                    Pasal18

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL dan wajib diumumkan
    terlebih dahulu rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa
    usaha dan/atau kegiatanmenyusunKA-ANDAL.
                                                                     10
(2)Fengumuman sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BLH dan
   pcmrakarsa.

(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannyarencanausaha
    dadatau kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), warga masyarakat yang
    berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan tentang akan
    dilaksanakannyarenciun usahadan/ataukegiatan.

(4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimanadimaksud pada ayat (3), diajukan
    secaratertuniskepadaBLH, wajib dipertimbangkandan dikaji dalam ANDAL.

                                     Pasal19

(i) Pemrakarsaberkewajiban menyelenggarakan                         kepada warga
                                               konsultasi/sosialisasi
    masyarakat yang berkepentingandalam penlusunan dokumen KA-ANDAL.

(2) Pelaksanaankonsultasi/sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan
    harus dilnksanakansebelumpenyusunan   KA-ANDAL dimulai.

(3) Hasil konsrrltasi/sosialisasi
                               kepada warga masyarakatyang berkepentinganwajib
    dipertimbangkan dan dikaji dalam ANDAL.

                                    BAB VIII

                                  KA-ANDAL

                                 Ilagian Kesatu
                              ProsedurPenerimaan

                                     Pasal20

(1) Pemrakarsamengajukan permohonanpenilaian dokumen KA yang disampaikan
    secaratertulis kepadaWalikota melalui BLH.

(2) Permohonan penilaian {okumen KA sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
    diperiksa kelengkapanadministrasinyaoleh SekretariatKomisi Penilai Amdal.

(3) Kelengkapanadministrasi sebagaimana    dimaksud padaayat (2) terdiri dari :
    a. Surat permohonanpenilaian dokumen KA;
    b. Draft dokumen KA;
    c. Dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha
       dan/ataukegiatan;
    d. Surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan
       peruntulkannyadan/atauizin pemanfaatan    tanah;
    e. Peta tata ruang, tata guna tanah, batas wilayah studi, rencana lokasi, peta
       geologl, peta topografi, dan peta-petaterkait lainnya;
    f. Bukti dan kesesuaian pengumuman studi AMDAL                 dengan peraturan
       perundang-undangan    yang berlaku;
    g. Bukti telah dilalcukannya konsultasi dan diskusi dengan masyarakat yang
       berkepentingan;
    h. Keabsahan  regisftasi kompetensikonsultanpenyusunanAMDAL dan sertifikat
       kompetensibagi Ketua Tim dan paling sedikit bagi 2 (dua) orang anggotatim
       pen)'usundokumen AMDAL;
    i. Surat pemyataan bahwa Ketua dan Anggota Tim benar-benar men)'usun
       dokumen AMDAL yang dimaksud dan ditandatangani di atas materai
       secukupnya;
  j. Daftar keahlianriwayat hidup para penlusun AMDAL; dan
   k. Dokumen KA harus memuat pendahuluan,nnng lingkup studi, metode studi,
       pelaksanastudi, daftarpusta,ka, lampiran.
                                       dan
                                                                             1l
(4) Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan tanda bukti penerimaan terhadap
    dokumen KA yang telah memenuhi kelengkapan adminishasi, yang dilengkapi
    hari dan tanggal penerimaan dokumm.

(5) Dokurnen KA sebagaimanadimaksud pada ayat (4), wajib dilahrkan penilaian
    oleh Komisi Penilai Amdal dan pengambilan keputusan oleh Walikota atas hasil
    penilaian paling larnaT5 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda
    bukti penerimaandokumen KA.

(6) Apabila BLH tidak menerbitkan keputusan atas penilaian dokumen KA dalam
    jangka waktu sebagaimanadimaksud padaayat (5), maka BLH dianggapmenerima
     dokumen KA dimaksud.

                                    Bagian Kedua
                            Penilaian KA oleh Tim Teknis

                                       Pasal21

(1) Tim Teknis melakukan penilaian KA ataspermintaanKetua Komisi Penilai Amdal.

(2) Penilaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilaicukan dalam benh.rkrapat tim
    teknis yang dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.

(3) Dalam hal Ketua Tim Teknis tidak dapat memintpin rapat penilaian KA, rapat
    dipimpin oieh anggotayang ditunjuk oleh Ketua Tim Teknis.

(4) Penilaian KA oleh Tim Teknis mencakup :

   a. Kesesuaianlokasi dengan rencanatata ruang
   b. Kesesuaian denganpedomanumum/teknis
   c. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan bidang teknis sektor
                                                        di
      yang bersangkutan
   d. Ketepatandalam penerapan  metode/analisis
   e. keabsahandata yang digunakan
   f. Kelayalcandesain,teknologi dan prosesproduksi yang digunakan
   g. Kelayahanekologis

(5) Semua saran, pendapat, dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh Petuga;
    dari SekretariatKomisi Penilai Amdat.

(6) Hasil penilaianKA oleh tim teknis disampaikanpadarapatKomisi Penilai Amdal.


                                  BagianKetiga
                          Penilaian olehKomisiPenilai
                                   KA

                                       Pasal22

                                           rntuk menilaiKA.
                                     anggota
(1) KetuaKomisi PenilaiAmdalmengundang

(2) Penilaiansebagaimana  dimaksudpada ayat (1), dilahkan dalam bentuk rapat
    komisi penilaiyangdipimpinolehKetuaKomisi PenilaiAmdat.

(3) Dalam hal Ketua Komisi Penilai Amdal tidak dapat memimpin rapat komisi
                                        KomisiPenilaiAmdat.
    penilai, rapatdipimpin olehSekretaris

(4) Dalam hal Ketua dan Sekretaris  Komisi Penilai Amdal tidak dapatrnemimpin
    rapat Komisi Penilai Amdal, rapat dipimpin oleh anggotayang ditunjuk secara
    tertulisolehKetuaKomisi PenilaiAmdal.
                                                                                   LL


                                 Bagian Keempat
                                  Perbaikan KA

                                      Pasal 23

(1) Pemrakarsa. wajib menanggapi dan menyempumakan KA berdasarkan hasil
    penilaian Komisi Penilai Amdal dan menyerahkan kepada Ketua Komisi Penilai
    Amdal meXalui Selaetariat Komisi Penilai Amdal sebagaimanayang ditetapkan
    dalam berita acara rapat penilaian atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
    terhitung sejak hari dan tanggal berita acararapat penilaian Komisi Penilai Amdal
    diterima

(2) Dalam hal dokumen yang telah disempumakan sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1), belum memenuhi ketentuan perbaikan, Ketua Komisi Penilai Amdal
    setelah mendengarkan saran-sarantim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk
    memperbaiki kembaii dalam waktu paling lama 14 (empat belas)hari kerja.

(3) Waktu yang digunakan pemrakarsa untuk menagggapi dan menyempumakan
    KA sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk dalam
    hitungan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20
    ayat (5).

(a) Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan KA sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak
    dikembalikannya dokumen dimaksud, kepada pemrakarsa oleh Komisi Penilai
    Amdal untuk dilahrkan penyempumaan, dokumen KA tersebut dinyatakan
    kedaluarsa.

                                  Bagian Keempat
                                   PenolakanKA

                                      Pasal24

Dalam hal rencana lokasi dilalaanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam
kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata
ruang kawasan dan/atau peraturzrnperundang-undangan, Komisi Penilai Amdal wajib
menolak KA dirnalsud.

                                  Bagian Kelima
                                  Keputusan KA

                                      Pasal25

(1) Keputusankesepakatan diterbitkan oleh Walikota.
                       KA

(2) Penerbitan keputusan kesepakatan KA sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
    harus mempertimbangkan hasil rapatpenilaiankomisi penilai.

(3) Keputusan kesepakatan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
    kesepakatantentangruang lingkup kajian ANDAL yang akan dilaksarrakan.

(4) Satinan keputusan kesepakatan KA beserla dokumennya yang penilaiannya
    dilakukan komisi penilai disampaikanoleh Walikota kepada:

   a. Gubemrr.r
              hovinsi Sumatera  Selatan;
   b. KepalaBadan Lingkungan Hidup Provinsi SumateraSelatan;
   c. Pimpinan sekfor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang
      bersangkutan;
   d. Pimpinan seklor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang
      bersangkutan.

(5) Walikota menjarnin keputusan kesepakatanKA sebagaimanadimaksud pada
    ayat (1) beserla dokumennyadapatdiaksesoleh masyarakat.
                                    BAB IX
                         PENILAIAN ANDAL, RKL, RPL
                                   Paragraf I
                         Proscdur PenerimaanDokumen

                                     Pasal 26

(1) ANDAL, llKL, dan RPL diajukan oleh pemrakarsa kepada Walikota. rnelalui
    Sekretariat Komisi PenilaiAmdal.

(2) Sekretariat Komisi Penilai Amdal memeriksa kelengkapan adminitrasi dokurue,n
    ANDAL, RKL, danRPL.

(3) Kelengkapanadministasi sebagaimana
                                     dimaksud padaayai (2) terdiri dari :
   a-   SuratpermohonanpenilaiandokumenANDAL, RKL, dan RPL;
   b.   Surat kepuhrsankesepakatan   KA yang telah disahkanoleh Walikota;
   c.   Draft dokumenANDAL, RKL, RPL, dan RingkasanEksekutif
   d.   Dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha
        dan/atau kegiatan;
   e.   Surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan
        peruntukannya darr/atauizin pemanfaatantanah;
   f.   Peta tata ruang, tata guna tanah, batas wilayah studi, rencana lokasi, peta
        geologi, peta topografi, dan peta-petaterkait lainnya;
   g.   Buldi dan kesesuaian pengumumarl studi AMDAL dengan peraturan
        perundanganyang berlaku;
   h.   Bukli telah dilaicukannya konsultasi dan diskusi dengan masyarakat yang
        berkepentingan;
   i.   Keabsahanregistrasi kompetensi konsultan penyusun AMDAL dan sertifikat
        kompetensibagi ketua tim dan paling sedikit bagi 2 (dua) orang anggota tim
        penyusun dokumen AIvIDAL;
   j.   Surat pemyataan bahwa ketua dan anggota tim benar-benar menyusun
        dokumen AMDAL yang dimaksud dan ditandatangani di atas materai
        secukupnya;
   k.   Daftar keahlian, riwayat hidup para penyusun AMDAL;
   l.   Dokumen ANDAL harus memuat pendahuluan, rencana usaha dan/atau
        kegiatan, rona lingkungan hidup, ruang lingkup studi, prakiraan dampak
        penting, evaluasi dampak penting, daftar pustaka, lampiran, abstrak yang
        berisi lencana usaha dan/atau kegiatan, masukan yang bermanfaat bagi
        pengambilan keputusan, perencanaan,dan pengelolaan rencanausaha dan/atau
        kegiatan.

(4) Sekletariat Komisi Penilai Amdal memberikan tanda bukti penerimaan kepada
    pemrakarsa terhadap dokumen ANDAL, RKL, dan RPL yang telah rnemenuhi
    kelengkapan adminishasi dilengkapi denganhari dan tanggal penerimaandokumen.

(5) Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL sebagaimaura              dimaksud pada ayat (4)
    dilakukan penilaian dan pengambilankeputusanatas hasil penilaian paling lama
    75 (tujuh puluh iima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan
    sebagaimana  dimaksudpadaayat (4);

(Q Apabila BLH tidak menerbitkan keputusansebagaimanadimaksudpada ay'at(5)
   maka rencana usaha dan/attu kegiatan yang bersangkutan dianggap layak
   lingkungan.

                                    Paragraf 2
                             Penilaian oleh Tim Teknis

                                      Pasal27

(1) Tim teknis melala:kan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL atas permintaan Ketua
    Komisi Penilai Amdat.

(2) Penilaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat tim
    teknis yang dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
                                                                              14
(3) Oalam hal Ketua Tim Teknis tidak dapat memimpin   rapat tim teknis ANDAL,
    RKL, RPL, dan Ringkasan Eksekutif rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk
    oleh Ketua Tim Teknis.

(4) Semua saran, pendapa! dan tanggapananggota tim teknis dicatat oleh petugas
    dari SekretariatKomisi Penilai Amdal.

(5) Hasil penilaian ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif oleh tim teknis
    disampaikanpada rapatkomisi penilai Amdal'

                                      Pasal28

(1) Ketua Komisi Fenilai Amdat mengundanganggotauntuk menilai ANDAL, RKl,
    RPL dan Ringkasan Eks€kutif.

(2) Penilaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat
    komisi penilai yang dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai Amdal.

(3) Dalam hal Ketua Komisi Penilai Amdal tidak dapat memimpin rapat kornisi
                                          Komisi PenilaiAmdai'
    penilai, rapat dipimpin oleh Sekretaris
                                                                         memimpin
$) Dalam hall Ketua dan Sekretaris Komisi Penilai Amdal tidak dapal
   rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh anggotayang dihrnjuk secaratertulis oleh
   Kehn Komisi Penilai Amdal.

                                    Paragraf 4
                            Perbaikan oleh Pemrakarsa

                                      Pasal29

(1) Pemrakarsa   wajib menanggapidan menyempumakanANDAL, RKL, RPL dan
    Ringkasan Eksekutif berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai dan
    menyeralrkankepada Ketua Komisi Penilai Amdal melalui Sekretariat Komisi
    penilai Arndal sebagaimana   yang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaial
    atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal berita
    acararapat penilaian komisi penilai diterima;

 (2) Dalarn hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimanadimaksud pada ayat
     (1) belum memenuhi ketentuanperbaikan,Ketua Komisi Penilai Amdal setelah
     mendengarkan saran-saxan tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk
     ttt"tttp"tbaiki kembali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja

 (3) Waktu yang digunakan pemrakarsauntuk menanggapi dan menyempurnakan
     ANDAL, RKL, RPL dan RingkasanEksekutif sebagaimana       dimaksud pada ayat
     (1) dan ayat Q) tidak termasuk dalam hitungan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja
     sebagaimana  dimaksud daiam Pasal20 ayat (5).

 (4) Datramhal pemrakarsatidak menanggapi dan menyempumakan ANDAL, RKL,
     RPL dan RingkasanEksekutif sebagaimana      dimaksudpada ayat (l) dan ayat (2)
     paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud
     kepada pemrakarsaoleh Komisi Penilai Amdal untuk dilalrukan penyempumatm,
     dotumen ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif tersebut dinyatakan
    kadaluars-

                                       Pasal30

 (t) Kehn Komisi Penilai Amdd menyampaikan berita acara rapat penilaian <ian
     dokumen yang telah disempumakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
     ayat (l) dan ayat(2) kepadarValikota.

 (2) Berita acara dan dokumen sebagaimanadimaksud pada ayat (1) digunakan
     sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan
     hidup bagi rencanausahadan/ataukegiatan yang bersangkutan
                                                                              15
                                   Pasal31

(1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dar/atau kegiatan
    diterbitkan oleh Walikota-

                                 dimaksud pada ayat (l) wajib mencantumkan:
(2) Penerbitankeputusansebagaimana

   a-dasarpertimbangandikeluarkannya keputusan;dan
   b.pertimbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh
     warga masyarakar

                                    BAB X

            KEPUTUSAN KELAYAKAN           LINGKUNGAN         HIDT]P

                                   Pasal32

(1) Keputusankelayakanlingkunganhidup menjadibatal apabila:

   a. diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal yang belum
      rnemiliki lisensi;
   b. diterbilkan atas dasarrekomendasidari Komisi Penilai Amdal yang lisensinya
      dicabutt;dan/atau
   c. diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal yang
      melalcukan   penilaian tidak sesuaidengankewenangansebagaimana   dimaksud
      dalam   peraturan perundang- undanganyang berlaku;
   d. pemrakalsamemindabkan lokasi usahadan/ataukegiatan;
   e. pemralcarsamengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas darletau
      bahan penolong dan/atau perubahanjenis kegiatan dan/atau penambahanluas
      lahan;
   f. tedadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristirva
      alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dadatau kegiatur
      yang bersangkutandilaksanakan.

(2)Apabila pemrakarsa hendak melaksanakanusaha dan/atau kegiatan sebagaimana
   dimaksudpada ayat (1) huruf d, e, dan f, maka pemrakarsawajib membuatAmdal
   baru sesuaiketentuanyang berlaku.

(3)Keputusan kelayakan lingkungan hidup dapat dibatalkan oleh Menteri Negara
   Lingkungan Hidup dan/atauGubernur SumateraSelatanapabila diterbitkan atas
   dasarrekomendasidari Komisi Penilai Amdal yang mengalami perubahanyang
   mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan lisensi dan tidak
   dilakukan pemberitahuansecaratertulis kepadaBadan Lingkungan Hidup Provinsi
   SumateraSelatan.

                                    Pasal 33

 (l)Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/ataukegiatan dinyatakan
     kadaluarsaapabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam
    jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusankelayakantersebut.

 (2)Apabila keputusan kelayakan lingkungan hidup dinyatakan kadaluarsa
    sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), maka untuk melaksanakanrenoanausaha
    dan/atau  kegiatannya, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan
    persetujuan ANDAL, RKL, RPL dan RingkasanEksekutif kepadaBLH.

 (3)Terhadap permohonan sebagaimanadimaksudpada       ayat    Q),     BLH   dapat
    memutuskan:
    a. ANDAL, RKI, RPL dan Ringkasan Eksekutif yang pernah disetujui dapat
       sepenuhnyadipergunakankembali ; atau
    b. pemrakarsa wajib membuat Amdal baru sesuai dengan ketentr;an yang
       berlaku.

 (4) Dalam hal memutuskan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) BLH capat
     meminta saran/masukandari tim teknis.
                                                                               t6
                                    Pasal 34

(l) Salinan keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKI, RPL dan Ringkasan
    Eksekutif beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan Komisi Penilai
    Anrdal disampaikanoleh Waiikota kepada:
    a. Gubemur Provinsi SumateraSelatan;
    b. KepalaBadan Lingkungan Hidup Provinsi SumateraSelatan;
    c. Pimpinan sektor/instansiyang membidangi usaha dan/ataukegiatan yang
        bersangkutandi Daerah ; dan
    d. Pimpinan seklor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang
        bersangkutandi Daerah.

(2) Walikota menjamin keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL, RPL dan
    Ringkasan Eksekutif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya
    dapat diaksesoleh masyarakat.

                                  BAB XI
                            TATA TERTIB RAPAT

                                    Pasal35

(1) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai sebagaimanadimaksud dalam
    Pasal 21 ayat (2), Parld,22 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayal (2),
    wajib dihadiri oleh:

   a. Pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang merniliki
      kapasitas untuk penganrbilankeputusan;dan
   b. Tim penyusundokumenAMDAL.

(2) Dalam hal terdapat anggota tim penyusun dokumen AMDAL sebagairna,ra
    dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat menghadiri rapat tim teknis rlan
    rapat Komisi Penilai Amdal, anggota tim yang bersangkutan wajib
    menyampaikan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan      secara
    hukum.

(3) Rapat tim teknis dan rapat Komisi Penilai Amdal dapat dibatalkan oleh
    pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atautim penyusun dokumen AMDAL
    sebagaimanadimaksud pada ayat (l) tidak hadir.


                                    Pasal 36

(1) Semua anggota Komisi Penilai Amdal berhak menyampaikan pendapat dalam
    rapat Komisi Penilai Amdal.

(2) Komisi Penilai Amdal wajib memperhatikan saran,masukan, dan tanggapandari
    masyarakat dalam proses penentuanruang lingkup KA dan penilaian ANDAL,
    RKL danRll.

(3)Anggota Komisi Penilai Amdal yang tidal hadir dalam rapat Komisi Penilai
   Amdal dapat memberikan masukantertulis paling lama dua (2) hari kerja setelah
   hari rapatKomisi Penilai Amdal.

(4) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota Komisi Penilai Amdal dan
    pemrakarsa dicatat oleh petugas dari sekretariat Komisi Penilai Amdal dan
    dituangkandalam Notulen dan Berita Acara Rapat Penilaian-

(s)Daiam melaksanakanpenilaian, Komisi Penilai Amdal wajib memperhatikan
   ketenluan sebagaimarndimnlisud dalam Pasal 14 ayat(2).
                                                                             17
                         BAB)ilI
    TTPAVAPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
        IPEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
          PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGEI-,OLAAN
            DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HtrDUP

                                   Pasal 37

(1) Setiapusahadan/ataukegiatanyang tidak termasukdalam kriteria wajib amdal
    wajib memiliki UKL-UPL.

(2) Setiap usaha dan/ataukegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib
    membuat SPPL.

                                   Pasal38
(I)UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan
    sebagaimanatercantum dalam Lampiran VI PeraturanDaerah ini

(2) SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan
    sebagaimanatercatum dalam Lampiran VII PeraturanDaerah ini

(3)Lampiran sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) merupakan
   bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.

                                   Pasal39

(1)Pemrakarsa
            mengajukanUKL-UPL kepadaKepala Badan.

(2)Petugasyang ditwrjuk memeriksa kelengkapanadministrasi dan memberikan
   tanda bukti penerimaan dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan
   terhadap dokumen UKL-UPL yang telatr memenuhikelengkapanadrninistrasi.

                                     dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
(3)K.elengkapanadminisfasi sebagaimana

   a. Suratpermohonanpemerilcsaan  dokumenUKL-UPL;
   b. Surat pemyataan;
   c. Draft dokumenUKL-UPL;
   d. Dohumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha
      dan/atau kegiatan;
   e. Surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan
      peruntukannya dan/atauizin pemanfaatantanah;
   f. Peta batas wilayah studi, peta lokasi, peta lay out, peta sampling, peta
      pengelolaan dan pemantauanlingkungaq sertapeta-petaterkait lainnya;
   g. Identitas dan pengalamanpenyusundokumen LIKL-UPL.

(4)Kepala Badan melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan
   Instansi yang membidangi usaha dan/ataukegiatan.

(5)Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk risalah sebagai pedoman
            bagi penyusunUKL-UPL.
   perbaincan

(6)Apabila pemrakarsa tidak menznggapi dan menyempumakan dokumen
   UKL-IJPL sebagaimana     dimaksud pada ayat (5), paling lama 3 (tiga) tahun
   terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepadapemrakarsaoleh
   BLH untuk dilakukan penyempumiurn, dokumen UKL-UPL dimaksud
   dinyatakankedaluarsa.

                                   Pasal40

(1)Kepala Badan wajib melaksanakanpemeriksaandan penilaian UKL-UPL
   paling lama 14 (empat belas)hari kerja sejak diterimanyaUKL-UPL;

(2)Kepala Badan wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama
   7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanl'a UKL-UPL    yang telah
   disempurnakanoleh pemrakarsa;
                                                                             18
                                   Pasal41

(l)Rekomendasi UKL-UPL sebagaimanadimak-suddalam Pasal 40 ayat (2)
    digunakan sebagaidasar untuk:
    a. memperoleh izin lingkungan; dan
    b. melakukan pengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup.

(2)Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban
   dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ke
   dalam izin lingkungan.

                                   Pasal42

( 1) Pemrakarsa     ukan SPPL kepadaKepala.Badan.
               mengaj

(2)Petugas yang ditunjuk memeriksakelengkapanadministrasi dan memberikan
   tanda bukti penerimaan dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan
   terhadap dokumen SPPL yang telah memenuhikelengl'apanadministrasi.

                                      dimaksud padaayat (2) terdiri dari :
(3)Kelengkapan administrasi sebagaimana
   a. Surirtpermohonan
   b. Bagan Alir ProsesKegiatan dan/atauUsaha
   c. Identitas Pemrakarsa

(4)Kepala Badan melakukan pemeriksaanSPPL yang dalam pelaksanaannya
   dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaanSPPL.

(5)Kepala Badan wajib melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan
   persetujuanSPPL paling lamaT (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.

(6)SPPL yang telah mendapatkan persetujuan berlaku selama usaha
   kegiatan berlangsung dan tidak ada perubahan kapasitas dan/ataudesign
   dan/atau bahan baku darVataubahan penolong dan/atau proses dan/atau lokasi
   usahakegiatan.

                                   Pasal 43

(1) Rekomendasi penetujuan LiKL-UPL atau persetujuan SPPL menjadi batal
    apabila:
    a.. terjadi perubahanmendasarterhadap usaha dan atau kegiatan sebagaimana
        yang tertuang dalam dokumen, diantaranya penambahan kapasitas
        produksi, perluasan lokasi kegiatan, perubahan jenis kegiatan, dan
        perubahan lainnya yang mempengaruhi substansi dokumen UIiL'UPL atzn
        SPPL;
    b. timbulnya dampak baru dan/atau dampak negatif ikutan yang bcium
        direncanakan pengelolaannya dalam dokumenUKL-UPL atauSPPL;
    c. usahadan atau kegiatan dipindahtangankankepada pihak lain;
    d. terjadinya perubahanstruktur kepemilikan;
    e. terjadinya perubahannama usahadan/ataukegiatan, dan
    f. pindahlokasi.

                            BAB )ilII
           DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP DAN
           DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
                         Bagian Kesatu
                      Kriteria Fenyusunan

                                   Pasal44

(1) DELfi atau DPLH wajib disusun oleh penanggung     jawab usaha dan/atau
    kegiatan terhadap usaha dari/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
    a. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya
       Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
       PengelolaanLingkungan Hidup;
                                                                    19
   b. telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya
      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
      PengelolaanLingkungan Hidup ;
   c. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang
      winayah danJataurencana tata ruang kawasan; dan
   d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen
      lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-
      undangan.

(2) DELH atau DPLH sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib disusun
    paling lama tanggal 3 Oktober 2011.

(3) Penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan sebagaimanadimaksud pada
    ayat (1) dapat meminta bantuan kepada konsultan dalam pen)'usunan
    DELH atau DPLH.

(4) Penyusunan DELH atau DPLH sebagaimanadinraksud pada ayat (1)
    dilaksanakan sesuai dengan tata laksana sebagaimana tercantum dalam
    Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
    Peraturan Daerah ini.

                           Bagian Kedua
          Persyaratan Penyusunandan Mekanisme Penetapan
                Dokumen Evaluasi Lingkungan ltridup

                               Pasal45

(i) Penyusun DELH harus memenuhi persyaratan memiliki          sertifikat
    kompetensi dan auditor lingkungan hidup.

 (2) Penyusunan DELH menggunakan format sebagaimanatercantum dalam
     Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
     Peraturan Daerah ini.

                                Pasal46

 (l)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 44 ayirt (1) mengajukan permohonan penyusuna:r DELH
    kepada Kepala Badan sesuai dengan kewenangan sebagaimanadiatur
     dalam Peraturan Daeraa yang mengatur mengenai tata kerja komisi
    peninai amdal;

 (2) Kepala Badan melakukan verifikasi permohonan sebagaimanadimaksud
     dalam Pasal 44'dan menyampaikan usulan penyusunan DELH yang
     memenuhi syarat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) kepada
     Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan dalam
     waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya
     permohonan.

 (3)Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi SumateraSelatanmelakukan
    verifikasi usulan penyusunansebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan
    menyampaikan usulan penetapan DELH yang memenuhi syaiat
    sebagaimanadimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) kepada Kementerian
    Negara Lingkungan Hidup melalui Deputi Kementerian Negara
    Lingkungan Hidup dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
    sejak diterimanya usulan penyusrman.
 (4)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Deputi
    Kenaenterian Negara Lingkungan Hidup menetapkan usaha dan/atau
    kegiatan yang wajib menyusunDELH.

 (5)Pcnetapan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat
    perintah penyusunanDELH.
                                                                       an


                            Bagian Ketiga
            Penilaian l)okumen Evaluasi Lingkungan Hidup

                                Pasal47

(1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan
    penilaian DELH kepada Kepala Badan.

(2) Kepala Badan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penanggungjawab usaha
    dan/ataukegiatan yang telah memenuhi format penyusunanDELH.

(3) Kepala Badan setelah menerima DELH yang memenuhi format
    sebagaimanadimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap
    DELH yang dalam pelaksanaannyadilakukan oleh unit kerja yang
    menangani penilaian dokumen amdal.

(4) Berdasarkan hasil penilaian, Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan
    DELH.

                          Bagian Keempat
          Persyaratan Penyusunan dan Mekanisme Penetapan
               Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

                                Pasal48

(1) Penanggung jawab usaha dar:/atau kegiatan sebagaimana dimaksud
    dalain Pasal 47 ayat (1) mengajukan permohonan penyusunan DPLH
    kepada Kepala Badan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur
    dalarn Peraturan Daerah yang mengatur mengenai UKL-UPL;

(2) Kepala Badan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan
    sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada psrranggungjawab usaha
    dan/atau kegiatan yang telah memenuhi format penyusunanDPLH.

(3) Kepala Badan setelah menerima DPLH yang memenuhi format
    sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap
    DPLH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang
    menanganipenilaian dokumen UKL-UPL.
(4) Berdasarkanhasil penilaian, Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan
    DPLH.

                                Pasal49

(1) Penilaian, pengambilan keputusan, dan penerbitan surat keputusan
    terhadap DELH dan DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
    ayat (4) dan Pasal 48 ayat (4), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh)
    hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan-

(2) Dalam hal Kepala Badan tidak menerbitkan surat keputusanDELH atau
    DPLH dalam jangka waktu sebagaimana       dimaksud pada ayat (1), DELH
    atau DPLH yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
    dianggap telah dinilai dan disahkan oleh Kepala Badan.


                                Pasal50

Keputusan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalerm Pasal 49
ayat (1) atau DELH atau DPLH yang dianggap telah dinilai dan disahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) digr:nakan sebagai dasar
bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegir,tittt untuk melakukan
pengelolaandan pemantauan lingkungan hidup.
                                                                           21
                                  Pasal 5l

Bagi usatra dan/atal kegiatan yang sudah berjalan dan belum mempunyai DELH
sampaidengan3 Oktober 2011 wajib melaksanakan     audit lingkungan.


                                BAB )ilV
                              PEMBIAYAAN

                                  Pasal52

(1) Biaya penyusunandan penilaian dokumen lingkungan hidup menjadi beban
    dan tanggungjawabpihak pemrakarsa.

(2) Biaya pengumuman yang dilakukan oleh BLH dan pemrakarsa
              dimaksuddalam Pasal 18, dibebankanpada anggaranBLH.
    sebagaimana

(3) Biaya pelaksanaankegiatan Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dan Sekretariat
    Komisi Penilai Amdal dibebankanpada anggaranBLH.

(4) Biaya Pembinaan dan Pengawasansebagaimanadimaksud pada ayat (3),
    dibebankanpada anggaranBLH.


                             BAB X!
                   PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

                                  Pasal 53

(1) Walikota berbanggungiawab melakukan pemblnaian dan pengawasaur
    terhadap pelaksanaanPeraturanDaerahini.

(2) Pembinaan dan pengawasansebagaimanadimaksud pada ayat (1) secara
    operasionaldilaksanakandan menjadi tanggungjawab Kepala Badan yan5;
    dalam pengendalianlingkungan hidup.

(3) Pembinaan dan pengarvasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
    dilaksanakan moialui kegiatan:
    a. pemantauanpelaksanaanpengelolaanling}.-unganterhadap usaha dan/atau
        kegiatan;
    b. rnengevaluasi laporan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan yang
        dilaksanakan oleh penanggungiawab usaha dan/atau kegiatan
        berdasarkandokumen pengelolaanlingkungan hidup.

(4) Penuakarsausaha dan/ataukegiatan selaku penanggungjawabpengelolaan
    lingkungan wajib:

    a. nnelaksanakan  pengelolaanterhadap dampak negatif dan mengembangkan
       dampak    positif yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya
       sebagaimanatercantum dalam dokumen pengelolaanlingkungan hidup;
    b. rurelaporkan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan berdasarkan
       dlokumenpengelolaan lingkungan hidup kepada Walikota melalui Kepala
       Badan secaraberkala minimal 6 bulan sekali untuk Amdal dan 3 bulan
       sekali untuk UKI-UPL:
    c. rnelaporkan terjadinya perubahan mendasar terhadap usaha dan/atau
       kegiatan sebagaimana   yang tertuangdalam dokumen, yaitu penambahan
       kapasitasproduksi, perluasanlokasi kegiatan,perubahanjenis kegiatan,
       perubahan desain dan/atau proses, dan/ataubahan penolong, usaha dan
       atau kegiatan dipindahtangankankepada lrihak lain, terjadinya perubahan
       strultur kepemilikan, terjadinya perubahan nama usaha dan atau
       kegiatan, pindah lokasi, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi
       substansidokumen pengelolaanlingkungan hidup.
                             BAB XVI
                      SANKSI ADNIINISTRATIF'

                                Pasal54

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketenttran dalam Peraturarr
    Daerah ini dapat dikenakansanksiadministrasi.

(2) Pengenaansanksi administrasi sebagaimanadimalsud pada ayat (1) dapat
    berupa:
    a peringatantertulis;
    b. penghentiankegiatan;
    c. pencabutanizin;
    d. pembatalanizin;
    e. pembekuanizin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatzcara pengena{msanksi administrasi
    sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur denganPeratuan Walikota


                            BAB XVII
                      KETBNTUAN PERALIIIAN

                                Pasal55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dokumen pengelolaar
lingkungan hidup yang telah ada sebelum berlakurya Peraturan Daerah ini
masih tetap berlaku kecuali sebagaimanayangdi atur dalam Pasal 32 ayat (1)
,1anayat (3), pasal 33 ayat (1), dan Pasal43.


                              BAB XVIII
                             PEI\IYIDIKAN

                                Pasal56

(l)Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan cleh
    Penyidik sebagaimanadiatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
    Pidana.

(2)Selain Penyidik tersebut sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Penyilik
   Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk
   melakukan penyidikan atas pelanggaranPeraturanDaerah ini.

(3)Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS)berwenang:

   a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
      berkenaandengantindak pidana dibidang perlindungandan pengelolaan
      lingkungan hidup;
   b. melalcukanpemeriksaan terhadap setiap oranga yang diduga melakukan
      tindak pidana dibidang perlindungandan pengelolaanlingkungan hidup;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti daxi setiap orang berkenaan
      denganperistiwa tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan
      lingkungan hidup;
   d. melalarkan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain
      berkenaandengantindak pidana dibidang perlindungandzmpengelolaan
      lingkungan hidup;
   e. melakukan pemeriksan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan
      bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
   f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaftn yang
      dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang
      perlindungandan pengelolaanlingkungan hidup;
   g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
      tindak pidana dibidang perlindungandan pengelolaanlingkungan hidup;
                                                                                      23
                   h. menghentikan  penyidikan;
                   i. memasuki   tempattertentuomemotret,dan/atau membuatrekamanaudi<r
                       visual;
                   j . melakukanpenggeledahan   terhadapbadan,pakaian,numgan,dan/atau
                       tempatlain yang didugamerupakan                     tindak pidana;
                                                        tempatdilalarkarurya
                       dan/atau
                       menangkap menahan
                                  dan         pelakutindakpidana.


                                                BAB )gX
                                           KtrTENTUANPIDANA
                                                  Pasal 57

                (l)Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan
                    hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
                    banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

                (2) Selain ketentuan pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (1), tindak
                    pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi
                    diancam pidana sesuai dengan ketentuan peratwan perundang-undangan
                    yang berlaku.

                (3)Tindak pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah
                   pelanggaran.

                                                 BABXX
                                                PENUTUP
                                                  Pasal 58

                Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota
                PalembangNomor 14 Tatrun 20M tentang Pembinaandan Rehibusi Bagi Jenis
                Usaha dan/atau Kegiatan Yang Di Lengkapi Kajian Lingkungan (Lembaran
                Daerah Kota PalembangTahun 2004 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak
                berlaku.

                                                 Pastl 59

                (1) BLIH adatahInstzuuiteknis pelaksanaPeraturanDaerahini.

                (2)Hal-hal yang bersifat teknis belum diailr dalam Peraturan Daerah ini.
                   sepanjangmengenaiteknis pelaksanaannya  diatur lebih lanjut oleh Walikota.

                                                  Pasal 60

                PeraturanDaerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

                Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
                Daerah ini denganpenempatannyadalam LembaranDaerahKota Palembang.


                                                             di Palembqle
                                                              l* Javtu,at't      2011

                                                             A PALEMBANG,




       LEMBARANDAERAHKOTA PALEMBANG
            rAHUNzol\   NoiloR 6 gellt t
\tjl

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:4/26/2013
language:Unknown
pages:23