angka kredit PKB

Document Sample
angka kredit PKB Powered By Docstoc
					                                               DAFTAR ISI

 KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : KEP/120/M.PAN/9/2004
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
 DAN ANGKA KREDITNYA                                          1

BAB I      KETENTUAN UMUM                                   2

BAB II     RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA,
           KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK                        3

BAB III    UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN                     4

BAB IV     JENJANG JABATAN DAN PANGKAT                    5

BAB V      RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
           DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT                    6

BAB VI     PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT           13

BAB VII    PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT
           DALAM JABATAN                                    16

BAB VIII   PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI
           DAN PEBERHENTIAN DARI JABATAN                    17

BAB IX     KETENTUAN PERALIHAN                              18

BAB X      KETENTUAN LAIN-LAIN                              19

BAB XI     KETENTUAN PENUTUP                                19


LAMPIRAN                                                    21
                              KEPUTUSAN
                MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                     NOMOR : KEP / 120 / M.PAN / 9 / 2004

                                     TENTANG.

      JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
                    BERENCANA
               DAN ANGKA KREDITNYA
                MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang :       a bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor
                  . 103
                     Tahun    2001   tentang  Kedudukan.   Tugas.  Fungsi,
                     Kewenangan,
                     Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
                     Non
                     Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
                     terakhir
                     dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004.
                     dipandang
                     perlu meninjau kembali Keputusan Menko Wasbang PAN
                     Nomor
                    13/KEP/MK.WASPAN/4/1999     tentang  Jabatan  Funsional
                      Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;
                 b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas dipandang
                      perlu menetapkan kembali Jabatan fungsional Penyuluh Keluarga
                      Berencana dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri
                      Pendayagunaan Aparatur Negara;


Mengingat   :     1     Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
                  .     pokok
                        Kepegawaian    sebagaimana  telah diubah dengan
                        Undang-
                        undang Nomor 43 Tahun 1999;
                  2     Undang-undang   Nomor   10    Tahun    1992    tentang
                  .     Perkembangan
                        Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
                  3     Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
                  .     Peraturan
                        Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa
                        kali
                        diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
                        Tahun
                        2003;
               4.    Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
                     Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
               5.    Peraturan   Pemerintah    Nomor    21   Tahun   1994     tentang
                     Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
               6.    Peraturan   Pemerintah    Nomor    27   Tahun   1994     tentang
                     Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
               7.    Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
                     Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
                     Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
               8.    Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
                     Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
                     dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
               9.    Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
                     Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
               10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
                     Pengangkatan        Pemindahan          dan     Pemberhentian
                     Pegawai
                     Negeri Sipil;
                1
                1.   Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
                     Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
                     Rumpun
                1    Keputusan    Presiden   Nomor       103  Tahun    2001
                2.   tentang
                     Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan.          Susunan
                     Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
                     Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
                     Presiden Nomor
                     9     Tahun
                     2004;
Memperhatika    1.   Usul Kepala       Badan   Koordinasi     Keluarga   Berencana
n:
                     Nasional. dengan      surat   Nomor       160/I/KT.504/B2/2004
                     tanggal 18 Juni
                2.   2004.
                     surat Nomor K.26-14/V.81-1/87 tanggal 25 Agustus 2004.
                     Pertimbangan    Kepala    Badan     Kepegawaian     Negara
                     dengan
                                  MEMUTUSKAN
Menetapkan     :   KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                   TENTANG    JABATAN      FUNGSIONAL      PENYULUH        KELUARGA
                   BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA.


                                        BAB I
                                KETENTUAN UMUM


                                        Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Program Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat Program KB
   nasional, adalah upaya peningkatan kepedulian dan peranserta masyarakat melalui
   pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan
   keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil,
   bahagia dan sejahtera, menuju keluarga berkualitas.
2. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pegawai
   Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
   oleh pejabat yng berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan,
   evaluasi dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional.
3. Penyuluhan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Penyuluhan KB
   nasional, adalah kegiatan penyampaian informasi dalam rangka meningkatkan
   pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan
   keluarga berkualitas.
4. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pelayanan KB, adalah
   kegiatan pemberi fasilitas kepada keluarga dan masyarakat untuk memenuhi
   kebutuhannya dalam mewujudkan keluarga berkualitas.
5. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai
   butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PKB dalam rangka pembinaan
   karier kepangkatan dan jabatannya.
6. Tim Penilai Angka Kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh
   pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja PKB.
                                        BAB II
                      RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA,
                            KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK


                                        Pasal 2
(1) Jabatan fungsional PKB termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan.
(2) Instansi Pembina Jabatan fungsional PKB adalah Badan Koordinasi Keluarga
   Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN.


                                        Pasal 3
(1) PKB, adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis
   fungsional program KB pada instansi pemerintah.
(2) PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya
   dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.


                                        Pasal 4
Tugas pokok PKB adalah melakukan penyuluhan keluarga berencana nasional dan
pelayanan keluarga berencana.


                                        BAB III
                        UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN


                                        Pasal 5
Unsur dan Sub Unsur kegiatan PKB. terdiri dari :
1. Pendidikan, meliputi :
   a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar;
   b. Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang keluarga berencana dan
      memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP);
   c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat
      Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
2. Penyuluhan KB nasional, meliputi :
   a. Persiapan Penyuluhan;
   b. Pelaksanaan penyuluhan;
   c. Pembinaan generasi muda.
3. Pelayanan Keluarga Berencana. meliputi :
   a. Persiapan Pelayanan;
   b. Pelaksanaan pelayanan;
   c. Pengembangan model pelayanan.
4. Pengembangan profesi, meliputi :
   a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan
        pelayanan KB;
   b. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di didang penyuluhan KB
        nasional dan pelayanan KB;
   c. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang
        penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB;
   d. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan
        pelayanan KB;
5. Penunjang tugas PKB. meliputi :
   a. Pengajar / pelatih di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB;
   b. Berperan serta dalam seminar / lokakarya di bidang penyuluhan KB nasional dan
        pelayanan KB;
   c. Keanggotaan organisasi profesi PKB;
   d. Keanggotaan / kepengurusan kelembagaan masyarakat;
   e. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan;
   f. Pembinaan generasi muda;
   g. Keanggotaan Tim Penilai jabatan fungsional PKB;
   h. Perolehan gelar Kesarjanaan lainnya;
   i.   Perolehan penghargaan / tanda jasa.


                                        BAB IV
                        JENJANG JABATAN DAN PANGKAT


                                        Pasal 6
(1) Jabatan fungsional PKB terdiri dari PKB terampil dan PKB ahli.
(2) Jenjang jabatan PKB terampil dari yang terendah sampai dengan tertinggi, adalah :
   a. PKB Pelaksanaan Pemula;
   b. PKB Pelaksana;
   c. PKB Pelaksana Lanjutan;
   d. PKB Penyelia.
(3) Jenjang jabatan PKB ahli dari yang terendah sampai dengan tertinggi, adalah :
   a. PKB Pertama;
   b. PKB Muda;
   c. PKB Madya.
(4) Jenjang pangkat PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai jenjang
   jabatan, adalah :
   a. PKB Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ;
   b. PKB Pelaksana, terdiri dari :
      1. Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
      2. Pengatur, golongan ruang II/c;
      3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
   c. PKB Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
      1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
      2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
   d. PKB Penyelia, terdiri dari :
      1. Penata, golongan ruang III/c;
      2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
(5) Jenjang pangkat PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sesuai Jenjang
   jabatan, adalah :
   a. PKB Pertama, terdiri dari :
      1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
      2. Penata Muda Tingkat I. golongan ruang III/b.
   b. PKB Muda, terdiri dari :
      1. Penata, golongan ruang III/c;
      2. Penata Tingkat I. golongan ruang III/d.
   c. PKB Madya. terdiri dari :
      1. Pembina, golongan ruang IV/a;
      2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b :
      3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
(6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan PKB sebagaimana dimaksud dalam
   ayat (4) dan ayat (5) adalah jenjang pangkat dan Jabatan berdasarkan jumlah
   angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing Jenjang jabatan.


(7) Penetapan Jenjang jabatan PKB untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan
   sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat
   yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan
   jabatan tidak setara dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam
   ayat (4) dan ayat (5).




                                         BAB V
                  RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
                       DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT


                                         Pasal 7
(1) Kegiatan PKB terampil sesuai dengan Jenjang jabatan adalah sebagai berikut :
   a. PKB Pelaksana Pemula :
      1.   Melakukan pendataan KB;
      2.   Melakukan pengisian form pendataan Mutasi Data Keluarga (MDK);
      3.   Membuat peta pendataan Institusi Masyarakat Pedesaan / Perkotaan (IMP)
           dan Organisasi Mon Pemerintah (0RMOP) tingkat desa/kelurahan;
      4.   Membuat penomoran IMP;
      5.   Melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB kepada masyarakat
           secara perorangan;
      6.   Melakukan fasilitas kepada kader;
      7.   Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat desa/kelurahan;
      8.   Mengumpulkan data pelayanan KB di klinik;
      9.   Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan dalam kegiatan KB
           keliling/Posyandu.
      10. Menyusun laporan pelayanan terpadu (Bina Keluarga UPPKS).


   b. PKB Pelaksana :
      1.   Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat
           desa/kelurahan;
      2.   Melaksanakan      pendataan      KB     dengan   mengolah   data   wilayah
           desa/kelurahan;
      3.   Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan membuat rencana kerja;
      4.   Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat kecamatan;
      5.   Menyusun rencana operasi bulanan KB tingkat desa/kelurahan;
      6.   Mengembangkan media KIE KB dalam bentuk spanduk atau umbul-umbul;
   7.   Menjadi Tim lomba KB nasional, tingkat desa/kelurahan;
   8.   Menjaga stand dalam setia pameran KB nasional;
   9.   Melakukan fasilitas kepada kelompok KB / KS;
   10. Menjadi peserta mini lokakarya;
   11. Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat kecamatan;
   12. Mendapatkan akseptor / peserta asuransi KB;
   13. Membuat laporan hasil pelayanan KB Keliling/Posyandu;
   14. Melakukan rujukan medis ke tempat pelayanan kesehatan;
   15. Melakukan pelayanan terpadu dan pendapingan kegiatan terpadu (Bina
        Keluarga, UPPKS).


c. PKB pelaksanaan Lanjutan :
   1.   Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat
        kecamatan;
   2.   Melaksanakan pendataan KB dengan menyajikan hasil pengolahan data
        desa/kelurahan;
   3.   Membuat laporan pendataan di wilayah kerja;
   4.   Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat desa/kelurahan;
   5.   Melakukan persiapan pendataan IMP dan ORNOP dalam membuat
        rencana kerja tingkat kecamatan;
   6.   Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal
        tingkat desa/kelurahan;
   7.   Melakukan pendekatan kepada IMP dan ORNOP tingkat desa/kelurahan;
   8.   Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat Kecamatan;
   9.   Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk transparan;
   10. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk media sederhana;
   11. Melakukan KIE KB nasional kepada masyarakat secara kelompok;
   12. Menyiapkan sarana KIE dengan mobil penerangan (Mupen) KB;
   13. Menjadi Tim lomba KB nasional tingkat kecamatan;
   14. Melakukan fasilitas kepada Sub PPKBD;
   15. Melakukan fasilitas kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah
        tingkat desa/kelurahan;
   16. Menyusun materi rakor/raker KB tingkat desa/kelurahan;
   17. Menjadi penyaji dalam mini lokakarya;
   18. Memberikan pembekalan dan informasi kepada kader;
      19. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan KB kepada kader;
      20. Membimbing kegiatan pendewasaan usia perkawinan.


   d. PKB Penyelia :
      1.   Membuat peta wilayah kerja hasil pendataan;
      2.   Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat kecamatan;
      3.   Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal
           tingkat kecamatan;
      4.   Melakukan pendekatan kepada IMP dan ORNOP tingkat kecamatan;
      5.   Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk poster;
      6.   Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk leaflet atau
           billboard;
      7.   Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk media tradisional di
           pedesaan;
      8.   Mengevaluasi    pelaksanaan    kegiatan   advokasi   dan KIE KB tingkat
           kecamatan;
      9.   Menjadi Tim Penilai lomba KB nasional tingkat kecamatan;
      10. Melakukan fasilitas kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah
           tingkat kecamatan;
      11. Menyusun materi rakor / raker KB tingkat kecamatan;
      12. Menfasilitasi terlaksananya pelayanan KB oleh LSOM;
      13. Memberikan pembekalan dan informasi kepada masyarakat/tokoh formal;
      14. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan
           alat kontrasepsi di desa/kelurahan;
      15. Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan
           terpadu di desa/kelurahan;
      16. Melakukan pelayanan KB pada momentum strategi;
      17. Memberikan orientasi keterampilan kader IMP/POKTAN;


(2) Kegiatan PKB ahli sesuai dengan jenjang jabatan, adalah sebagai berikut :
   a. PKB Pertama :
      1.   Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat
           Kabupaten/Kota;
      2.   Melaksanakan pendataan KB dengan mengolah data wilayah kecamatan
           dan Kabupaten/Kota;
  3.   Melaksanakan pendataan KB dengan verifikasi/validasi data;
  4.   Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan membuat rencana kerja
       tingkat Kabupaten/Kota;
  5.   Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat Kabupaten/Kota;
  6.   Menyiapkan instrumen pendataan KB dengan menguji coba instrumen;
  7.   Mengevaluasi pencapaian KB tingkat desa/kelurahan;
  8.   Menyusun isi pesan KB nasional untuk bahan advokasi/bahan KIE tingkat
       kecamatan;
  9.   Menyusun rencana operasinal bulanan KB tingkat Kabupaten/Kota;
  10. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk banner;
  11. Melakukan KIE dengan mobil penerangan (MUPEN) KB;
  12. Melakukan uji coba materi dan media advokasi KIE KB nasional;
  13. Mendesain pameran KB nasioanal di tingkat kecamatan;
  14. Melakukan fasilitas kepada PPKBD;
  15. Menjadi peserta pada rakor/raker KB nasional tingkat Propinsi;
  16. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan
       alat kontrasepsi tingkat kecamatan;
  17. Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan
       terpadu di tingkat Kabupaten/Kota;
  18. Melakukan pengemabnagn wawasan pelayanan terpadu (Bina Keluarga.
       UUPKS);
  19. Melakukan prakonseling KB;
  20. Memantau dan mengevaluasi pelayanan KB tingkat Kabupaten/Kota;
  21. Melakukan uji coba pengembangan model teknis penyuluh an K3 nasional
       dan pelayanan KB;


b. PKB Muda :
  1.   Melaksanakan pendataan KB dengan menginterprestasi dan analisis data;
  2.   Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal
       tingkat Kabupaten/Kota;
  3.   Menyiapkan instrument pendataan KB dengan merencanakan instrument;
  4.   Mengevaluasi pencapaian KB tingkat kecamatan;
  5.   Menyusun isi pesan KB nasional untuk bahan advokasi/bahanKIE tingkat
       Kabupaen/Kota;
  6.   Mengembangkan media KIE KBnasional dalam bentuk asesoris;
  7.   Melakukan KIE KB melalui surat kabar/majalh atau radio;
  8.   Melakukan penyuluhan massa tentang KB nasional;
  9.   Melakukan pendekatan kepada ORNOP tingkat Kabupaten/Kota;
  10. Menjadi tim penilai lomba KB nasional tingkat Kabupaten/Kota;
  11. Menyiapkan materi pemeran KB nasional;
  12. Melakukan fasilitas kepada POKTAN;
  13. Melakukan fasilitas kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah
       tingkat Kabupaten/Kota;
  14. Menyusun materi rakor/raker KB tingkat Kabupaten/Kota;
  15. Menjadi peserta pada rakor/raker KB nasional tingkat nasional;
  16. Membentuk institusi masyarakat pedesaan/POKTAN;
  17. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan
       alat kontasepsi tingkat Kabupaten/Kota;
  18. Melakukan konseling KB;
  19. Membuat umpan balik hasil analisis pelayanan KB tingkat Kabupaten/Kota;
  20. Mengembangkan model KB nasional;


c. PKB Madya
  1.   Melaksanakan pendataan KB nasional dengan penyajian hasil analisis data,
       kecamatan dan Kabupaten/Kota;
  2.   Menyiapkan instrument pendataan KB;
  3.   Mengevaluasi pencapaian KB tingkat Kabupaten/Kota;
  4.   Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk : video, lagu,
       sandiwara, audio, CD dan film;
  5.   Melakukan KIE KB melalui televise;
  6.   Memberikan    advokasi    kepada     tokoh   formal   dan   informal   tingkat
       Kabupaten/Kota;
  7.   Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB nasional tingkat
       Kabupaten/Kota;
  8.   Mendesain jenis lomba KB nasional tingkat Kabupaten/Kota;
  9.   Mendesain pameran KB nasional tingkat Kabupaten/Kota;
  10. Mengembangkan institusi masyarakat pedesaan/POKTAN;
  11. Mengembangkan model teknis penyuluh KB nasional dan pelayanan KB;
  12. Mengevaluasi pengembangan model KB nasional;
(3) PKB yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, pengabdian pada
   masyarakat dan penunjang tugas PKB diberikan angka kredit masing-masing untuk
   PKB Pelaksana Pemula samapai dengan PKB Penyelia sebagaimana tersebut
   dalam Lampiran I dan untuk PKB Pertama sampai dengan PKB Madya
   sebagaimana tersebut dalam Lampiran II


                                         Pasal 8
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat PKB sesuai jenjang jabatanya untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2) maka
PKB satu tingkat diatas atau satu tingkat di bawah jenjang jabaannya dapat
melaksanakan tugas tersebut berdasarkan surat penugasan tertulis dari pimpinan unit
kerja yang bersangkutan;


                                         Pasal 9
Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ditetapkan, sebagai berikut :
1. PKB yang melaksanakan tugas satu tingkat diatas jenjang jabatannya, angka kredit
   yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit
   setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II;
2. PKB ynag melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya angka
   kredit yang diperoleh ditetapkan sebear 100% (seratus persen) dari angka kredit
   setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II;


                                        Pasal 10
(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari :
   a. Unsur utama;
   b. Unsur penunjang;
(2) Unsur utama, terdiri dari :
   a. Pendidikan;
   b. Penyuluhan KB nasional;
   c. Pelayanan KB;
   d. Pengembanagn profesi;
(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukukng pelaksanaan tugas PKB
   sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 angka 5;
(4) Rincian kegiatan PKB dan angka kreditnya dari masing-masing unsur sebagaimana
      dimaksud dalam ayat (1) untu PKB terampil adalah sebagaiman tersebut dalam
      lampiran I dan untuk PKB ahli adalah sebagaiman tersebut dalam lampiran II;


                                         Pasal 11
(1) Jumalah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai
       Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan pangkat/jabatan
       PKB terampil sebagaiamana tersebut dalam lampiran III dan untuk PKB ahli
       sebagaiman tersebut dalam lampiran IV, dengan ketentuan:
      a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari
         unsure utama;
      b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsure
         penunjang;
(2) Untuk kenaikan jabaan/pangkat setingkat lebih tinggi untuk menjadi PKB Madya
       pangkat Pembina Tingkat I, gol ruang IV/b sampai dnegan Pembina Utama Muda
       gol ruang IV/c diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas)
       angka kredit harus dari kegiatan pengembangan profesi;
(3)    PKB yang telah memiliki angka kredit melebihi anka kredit yang telah ditentukan
       untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. Kelebihan angka kerdit
       tersebutdapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya;
(4) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
       memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari
       jabatan terakhir yang diduduki, maka PKB yang bersangkutan dapat diangkat
       dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan
       ketentuan;
       a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;
       b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1
          (satu) tahun terakhir;
(5)      PKB yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), setiap kali
       kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di syaratkan mengumpulkan 20% (dua
       puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
       tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan
       KB dan/atau pengembangan profesi;
(6)    PKB yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
       lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya.
      Pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-
      kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang diisyaratkan
      untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan
      penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi;
(7) PKB Penyelia pangka Penata Tingkat I. golongan ruang III/d setiap tahun sejak
      diangkat dalam pangkat/jabatan diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-
      kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan
      pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi;
(8)   PKB Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun
      sejak diangkat dalam pangkat/jabatan diwajibkan mengumpulkan angka kredit
      sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari kegiatan penyuluhan KB
      nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi;


                                        Pasal 12
(1)   PKB yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah dalam bidang
      KB nasional, angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
      a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama;
      b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu;
(2)   Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b;
      sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang;


                                         BAB VI
                    PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT


                                        Pasal 13
(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap PKB diwajibkan
      mencatat dan menginvertarisir seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
(2) Apabila dari hasil catatan dan inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana
      dimaksud dalam ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi angka kredit yang
      ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarki PKB dapat mengajukan
      usul penilaian dan penetapan angka kredit.
(3)   Penilaian dan penetapan angka kredit PKB dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua)
      kali dalam 1(satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat.
                                         Pasal 14
(1)   Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit PKB. adalah :
      a. Kepala BKKBN atau pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya bagi PKB Madya.
      b. Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi
         keluarga berencana bagi PKB Pelaksana Pemula sampai dengan PKB
         Penyelia dan PKB Pertama sampai dengan PKB Muda di lingkungan masing-
         masing.
(2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit bagi PKB Madya, maka
      Kepala BKKBN atau pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya dapat memberi
      kuasa/delegasi wewenang kepada Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi.
(3)   Dalam menjalankan kewenangannya pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat
      (1) dan ayat (2), dibantu oleh :
      a. Tim Penilai jabatan PKB Pusat bagi Kepala BKKBN atau Pejabat eselon I yang
         ditunjuk olehnya yang selanjutnya disebut TIM Penilai Pusat.
      b. Tim Penilai jabatan PKB Propinsi bagi Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi
         apabila diberi kuasa/delegasi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perwakilan
         Propinsi.
      c. Tim Penilai jabatan PKB Kabupaten/Kota bagi Bupati/Walikota atau pejabat
         eselon II yang ditunjuk yang membidangi keluarga berencana yang selanjutnya
         disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.


                                            Pasal 15
(1) Anggota Tim Penilai PKB adalah PKB dengan susunan sebagai berikut :
      a. Seseorang Ketua merangkap anggota;
      b. Seseorang Wakil Ketua merangkap anggota;
      c. Seseorang Sekretaris merangkap anggota; dan
      d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota;
(2)   Persyaratan untuk menjadi AnggotaTim Penilai adalah :
      a. Menduduki pangkat/jabatan serendah-rendahnya sama dengan pangkat/jabatn
         PKB yang dinilai;
      b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilaki prestasi kerja PKB;
      c. Dapat aktif melakukan penilaian;
(3)   Masa tugas Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun;
(4) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
      dapat dipenuhi. Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain
      sepanjang memenuhi syarat;
      a. Memiliki kompetensi untuk menilai PKB;
      b. Menduduki pangkat/jabatan serendah-rendahnya sama dengan PKB yang
         dinilai;
      c. Dapat aktif melakukan penilaian;
(5) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum ada
      Pegawai Negeri Sipil yanag memenuhi syarat Tim Penilai yang ditentukan, maka
      penilaian dan penetapan angka kredit dapat dilakukan Tim Penilai Kabupaten/Kota
      lain yang terdekat atau Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai Perwakilan Propinsi.
(6)   Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh :
      a. Kepala BKKBN untuk Tim Penilai Pusat/Tim Penilai Perwakilan Propinsi;
      b. Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yabg ditunjuk yang membidangi
         keluarga berencana untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.


                                        Pasal 16
(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa
      jabatan berturut-turut. dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu
      1 (satu) masa jabatan;
(2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai
      dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.


                                        Pasal 17
Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai, ditetapkan oleh Kepala BKKBN selaku
Pimpinan Instansi Pembina jabatan PKB.


                                        Pasal 18
Usul penetapan angka kredit PKB diajukan oleh :
1.    Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi keluarga
      berencana kepada Kepala BKKBN atau pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya
      atau Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi apabila diberi kuasa/delegasi untuk
      angka kredit PKB Madya di lingkungan masing-masing.
2.    Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan (serendah-rendahnya
      eselon III) kepada Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang
       membidangi keluarga berencana untuk angka kredit PKB Pelaksana Pemula
       sampai dengan PKB Penyelia dan PKB Pertama sampai dengan PKB Muda di
       lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.


                                           Pasal 19
(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka
       kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat PKB sesuai
       dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak
       dapat diajukan keberatan oleh PKB yang bersangkutan.
                                           BAB VII
           PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DALAM JABATAN


                                           Pasal 20
Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan PKB adalah
Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


                                           Pasal 21
(1)    Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat pertama kali dalam
       jabatan PKB terampil. adalah :
      a. Berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
      b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan II/a;
      c. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional bidang keluarga berencana;
      d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya
         bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat pertama kali dalam
       jabatan PKB ahli, adalah :
       a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1)/Diploma IV (D IV) sesuai dengan
          kualifikasi yang ditentukan;
       b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda , golongan ruang III/a;
       c. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional bidang keluarga berencana;
       d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DPS sekurang-kurang
          bernilai baik dalam 1 (satu) terakhir.
(3)    Penetapan jenjang jabatan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
       (2), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama
      dan   unsur   penunjang    setelah    ditetapkan   oleh pejabat yang berwenang
      menetapkan angka kredit.
(4)   Kualifikasi pendidikan untuk jabatan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
      dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala-BKKBN selaku pimpinan Instansi
      Pembina jabatan PKB.


                                           Pasal 22
Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan PKB dilakasanakan sesuai dengan formasi
jabatan PKB, yang ditetapkan oleh Kepala DAerah masing-masing setelah mendapat
persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur
Negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala BKN.


                                           Pasal 23
(1)   Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan PKB dapat
      dipertimbangkan dengan ketendtuan sebagai berikut :
      a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ;
      b. Memiliki pengalaman dibidnag penyuluh KB sekurang-kurangnya 2 (dua)
         tahun;
      c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari
         jabatan terakhir yang didudukinya;
      d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DOS sekurang-
         kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2)   Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri SIpil sebagaimana dimaksud dlama
      ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan PKB
      ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang
      berwenang menetapkan angka kredit.
(3)   Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dari unsur
      utama dan unsur penunjang.
                                        BAB VIII
           PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN
                            PEMBERHENTIAN DARI JABATAN


                                        Pasal 24
(1) PKB Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda. golongan ruang II/a sampai
      dengan PKB Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan PKB Pertama.
      pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PKB Madya pangkat
      Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya,
      apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir
      tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat
      setingkat lebih tinggi.
(2) PKB Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan
      sementara dari      jabatannya   apabila   setiap   tahun   sejak   diangkat   dalam
      pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya
      10 (sepuluh) dari kegiatan penyuluh KB nasional dan pelayanan KB dan/atau
      pengembangan profesi.
(3) PKB Madia, pangkat Pembian Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara
      dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya
      tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari
      kegiatan penyuluh KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan
      profesi.
(4)   Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat
      (2) dan ayat (3) PKB dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
      a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tungkat berat berupa penurunan
         pangkat;
      b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
      c. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan PKB;
      d. Menjalani cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan
         seterusnya;
      e. Sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
                                          Pasal 25
(1)   PKB yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana
      dimaksud dalam Pasal 24 dapat diangkat kembali dalam jabatan PKB :
(2)   Pengangkatan kembali dalam jabatan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
      dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi
      penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang diperoleh selama tidak
      menduduki jabatan PKB, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
      menetapkan angka kredit.


                                        Pasal 26
PKB diberhentikan dari jabatannya, apabila :
1.    Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka
      kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
2.    Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) atau ayat (3) tidak dapat
      mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
3.    Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum
      yang tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.


                                        Pasal 27
Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan PKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


                                         BAB IX
                               KETENTUAN PERALIHAN


                                        Pasal 28
Prestasi kerja PKB yang telah dilakukan sampai dengan ditetapkannya petunjuk
pelaksanaan Keputusan ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menkowasbang PAN
Nomor 13/KEP/MK.WASPAN/4/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana dan Angka Kreditnya.
                                         BAB X
                                 KENTUAN LAIN-LAIN


                                        Pasal 29
Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengentahuan, pengalaman dan
pengembangan karier, PKB dapat dipindahkan kejabatan structural atau jabatan
fungsional lainnya sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.


                                        Pasal 30
PKB tingkat terampil yang mendapatkan ijasah Sarjana (S I) / Diploma IV, dapat
diangkat dalam jabatan PKB tingkat ahli apabila ijasah yang diperoleh/dimiliki sesuai
dengan kualifikasi yang ditentukan dan memenuhi angka kredit minimal untuk PKB
tingkat ahli.


                                         BAB XI
                               KETENTUAN PENUTUP


                                        Pasal 31
Apabila terdapat perubahan yang mendasar sehingga ketentuan dalam Keputusan ini
tidak sesuai lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.


                                        Pasal 32
Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.


                                        Pasal 33
Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menkowasbang PAN Nomor
13/KEP/MK. WASPAN/4/1999          tentang   Jabatan   Fungsional Penyuluh    Keluarga
Berencana dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.
                                      Pasal 34
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




                                        Ditetapkan di : Jakarta
                                        Pada tanggal : 2 September 2004


                                        Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara




                                                       ttd


                                                 Feisal Tamin
                                                                                             LAMPIRAN I :                        KEPUTUSAN MENTERI
                                                                                                            PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                                                                                                            NOMOR           : KEP/120/M.PAN/9/2004
                                                                                                            TANGGAL         : 2 SEPTEBER



                 RENCANA KEGIATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA



                                                                                                                SATUAN              ANGK
N       UNSUR                     SUB                                                  BUT                       HASIL              A        PELAKSAN
O                                UNSUR                                                  IR                                                   A
                                                                                                                     (Tia           KRED
1         2                            3                                                 4                              5              6             7
                                                                                                                      p)            IT
I   PENDIDIKAN     A.      Pendidikan       sekolah    dan    1   Sarjana Muda / Diploma III                         Ijaz              6    Semua jenjang
                   memperoleh                                                                                         ah               0
                                                              2   Diploma II                                         Ijaz              4    Semua jenjang
                      ijazah/gelar                                                                                    ah               0
                                                              3   SLTA / Diploma I                                   Ijaz              2    Semua jenjang
                                                                                                                      ah               5
                   B.      Pendidikan      dan    pelatihan   1   Lamanya lebih dari 961 jam                        Sertifikat         1    Semua jenjang
                   fungsional di                                                                                                       5
                                                              2   Lamanya antara 941 s/d 960 jam                    Sertifikat         9    Semua jenjang
                      bidang keluarga Berencana
                                                              3   Lamanya antara 481 s/d 940 jam                    Sertifikat        6     Semua jenjang
                      serta   memperoleh      Surat
                                                              4   Lamanya antara 161 s/d 480 jam                    Sertifikat        3     Semua jenjang
                      Tamat      dan       Pelatihan
                                                              5   Lamanya antara 81 s/d 160 jam                     Sertifikat        2     Semua jenjang
                      (STTPL)
                                                              6   Lamanya antara 30 s/d 80 jam                      Sertifikat        1     Semua jenjang
                   C.       Pendidikan     dan    Pelatihan   Pendidikan dan Pelatihan                              Sertifikat        1
                   Prajabatan                                                                                                         ,
                                                              Prajabatan golongan II
                                                                                                                                      5
                                                                                                SATUAN     ANGK
N      UNSUR                   SUB                                BUT                            HASIL     A        PELAKSAN
O                             UNSUR                                IR                                               A
                                                                                                 (Tia      KRED
1        2                        3                                  4                             5          6          7
                                                                                                  p)       IT
I   PENYULUHAN   A. Persiapan Penyuluhan   1.     Menyusun rencana pendataan dan pemetaan
I   KB                                     wilayah
    NASIONAL                                        tingkat :
                                               kerjaDesa/Kelurahan
                                               a.                                                Rencana    0.016   PKB
                                               b. Kecamatan                                      Rencana    0.040   Pelaksana
                                                                                                                        PKB
                                                                                                                     Pelaksana
                                           2.   Melaksanakanpendataan KB :                       Laporan    0.108      Lanjut
                                                                                                                        PKB
                                                                                                                         an
                                                                                                                     Pelaksana
                                                a.   Melakukan Pendataan KB                                 0.016       Pem
                                                                                                                        PKB
                                                                                                                         ula
                                                                                                                     Pelaksana
                                                b.   Mengolah data wilayah Desa / Kelurahan      Laporan    0.040      Lanjut
                                                                                                                        PKB
                                                                                                                         an
                                                                                                                     Pelaksana
                                                c.          Penyajian hasil pengolahan data      Laporan    0.135      Lanjut
                                                                                                                        PKB
                                                desa/kelurahan                                                           an
                                                                                                                     Pelaksana
                                           3.   Melakukan pengisian form pendataan MDK           Laporan    0.080      Lanjut
                                                                                                                        PKB
                                                                                                                         an
                                                                                                                     Pelaksana
                                           4.   Membuat peta wilayah kerja hasil pendataan        Pe        0.030   PKB Pem
                                           5.   Membuat laporan pendataan di wilayah kerja        ta
                                                                                                 Laporan    0.030        ula
                                                                                                                    Penyelia
                                                                                                                        PKB
                                                                                                                     Pelaksana
                                           6.   Melakukan sosialsiasi hasil pendataan tingkat                          Lanjut
                                                a. Desa/Kelurahan                                Laporan    0.030        an
                                                                                                                        PKB
                                                                                                                     Pelaksana
                                                b. Kecamatan                                     Laporan    0.060   PKBLanjut
                                           7.   Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP                                       an
                                                                                                                    Penyelia
                                                a. Membuat rencana kerja tingkat
                                                   1)    Desa / Kelurahan                        Rencana    0.016   PKB
                                                   2)    Kecamatan                               Rencana    0.040   Pelaksana
                                                                                                                        PKB
                                                                                                                     Pelaksana
                                                                                                                       Lanjut
                                                                                                                         an
                                                                                              SATUAN       ANGK
N   UNSUR                 SUB                                      BUT                         HASIL       A        PELAKSAN
O                        UNSUR                                      IR                                              A
                                                                                                (Tia       KRED
1    2                       3                                        4                           5           6          7
                                                                                                 p)        IT
                                                  b.     Memberikan       pembekalan kepada
                                                                        kader,
                                                          masyarakat, tokoh formal/informal
                                                       1)    Desa / Kelurahan
                                                                       tingkat :               Laporan      0.030      PKB
                                                                                                                    Pelaksana
                                                2)   Kecamatan                                 Laporan      0.060     Lanjut
                                                                                                                    PKB
                                        8.     Melakukan pendekatan kepada IMPR dan                                     an
                                                                                                                    Penyelia
                                        ORNOB
                                           tingkat / Kelurahan
                                           a. Desa                                             Institusi    0.020      PKB
                                                                                                                    Pelaksana
                                             b.  Kecamatan                                     Institusi    0.040     Lanjut
                                                                                                                    PKB
                                        9.      Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP                                    an
                                                                                                                    Penyelia
                                        tingkat: Desa / Kelurahan
                                             a.                                                 P           0.012      PKB
                                                                                                et                   Pelaskana
                                                                                                 a                      Pem
                                            b. Kecamatan                                        Pe          0.016   PKB
                                        10. Membuat penomoran IMP                               ta
                                                                                               Laporan      0.006       ula
                                                                                                                    Pelaksana
                                                                                                                       PKB
                                                                                                                     Pelaksana
            B. Pelaksanaan Penyuluhan   1.      Menyusun rencana operasional bulanan KB                                 Pem
                                        tingkat : Desa / Kelurahan
                                             a.                                                Rencana      0.016   PKBula
                                             b. Kecamatan                                      Rencana      0.030   Pelaksana
                                                                                                                        PKB
                                                                                                                     Pelaksana
                                        2.   Mengembangkan media KIE KB Nasional dalam                                 Lanjut
                                             bentuk :                                                                    an
                                             a. Transparan                                     Substansi    0.030      PKB
                                                                                                                    Pelaksana
                                             b.        Poster                                  Lembar       0.160     Lanjut
                                                                                                                    PKB
                                                                                                                        an
                                                                                                                    Penyelia
                                                                       SATUAN     ANGK
N   UNSUR    SUB                            BUT                         HASIL     A         PELAKSAN
O           UNSUR                            IR                                             A
                                                                        (Tia      KRED
1    2        3                                 4                          5          6          7
                                                                         p)       IT
                         c.   Spanduk                                    U          0.020   PKB
                         d.   Umbul-umbul                                ni
                                                                         U         0.020    Pelaksana
                                                                                            PKB
                                                                          t
                         e.   Leaflet                                    nit
                                                                        Lembar     0.240    Pelaksana
                                                                                            PKB
                                                                                            Penyelia
                         f.   Media trtadisional di pedesaan            Macam      0.200    PKB
                                                                                            Penyelia
                         g.   Billboard                                  U         0.240    PKB
                         h.   Media sederhana                            nit
                                                                         U         0.120    Penyelia
                                                                                               PKB
                                                                         nit                 Pelaksana

                    3.   Melakukan KIE KB Nasional kepada masyarakat                          Lanjut
                                                                                                an
                         secara :
                         a.   Perorangan                                Laporan    0.006       PKB
                                                                                             Pelaskana

                         b.   Kelompok                                  Laporan    0.030       Pem
                                                                                               PKB
                                                                                                ula
                                                                                             Pelaksana

                    4.       Menyiapkan sarana KIE dengan mobil         Laporan    0.060      Lanjut
                                                                                               PKB
                    penerangan                                                                   an
                                                                                             Pelaksana

                    5. (MUPEN) KB pelaksanaan kegiatan advokasi
                         Mengevaluasi                                   Laporan    0.120      Lanjut
                                                                                            PKB
                    dan                                                                         an
                                                                                            Penyelia

                    6.   KIE KB tingkat Kecamatan
                         Menajdi tim lomba KB Nasional tingkat :
                         a.   Desa/Kelurahan                            Laporan    0.048    PKB
                         b.   Kecamatan                                 Laporan    0.180    Pelaksana
                                                                                               PKB
                                                                                             Pelaksana

                    7.       Menjaga stand dalam setiap pameran KB      Laporan     0.32    PKBLanjut
                    nasional                                                                     an
                                                                                            Pelaksana
                                                                                                SATUAN     ANGK
N        UNSUR                 SUB                              BUT                              HASIL     A         PELAKSAN
O                             UNSUR                              IR                                                  A
                                                                                                 (Tia      KRED
1         2                       3                               4                                5           6          7
                                                                                                  p)       IT
                                          8.    Menjadi tim penilai setiap jenis lomba KB        Laporan     0.080   PKB
                                          Nasional                                                                   Penyelia
                                          9.   tingkat kecamatan kepada :
                                               Melakukan fasilitasi
                                               a.   Kader                                        Laporan    0.009        PKB
                                                                                                                      Pelaksana
                                               b.   Kelompok KB/KAS                              Laporan    0.012    PKB Pem
                                               c.   Sub PPKBD                                    Laporan    0.030         ula
                                                                                                                     Pelaksana
                                                                                                                         PKB
                                                                                                                      Pelaksana
                                          10.     MElakukan fasilitasi kemitraan     instansi                           Lanjut
                                          pemerintah                                                                      an
                                              dan Desa/ Kelurahan
                                              a. non pemerintah tingkat :                        Laporan    0.030       PKB
                                                                                                                     Pelaksana
                                              b. Kecamatan                                       Laporan    0.060      Lanjut
                                                                                                                     PKB
                                          11. Menyusun materi Rakor / Raker KB tingkat                                   an
                                                                                                                     Penyelia
                                              a. Desa/ Kelurahan                                 Naskah     0.040       PKB
                                                                                                                     Pelaksana
                                              b. Kecamatan                                       Naskah     0.080      Lanjut
                                                                                                                     PKB
                                          12. Memfasilitasi terlaksananya pelayanan KB oleh      LSO        0.180        an
                                                                                                                     Penyelia
                                                                                                                     PKB
                                              LSOM                                                M                  Penyelia
II   PELAYANAN   A. Persiapan Pelayanan   1. Menjadi peserta dalam nilai lokarnya sebagai
I.   KELUARG                                  a. Penyaji                                         Makalah    0.060       PKB. P.
     A                                                                                                                  Lanjutan
     BERENCA                                   b. Peserta                                        Laporan    0.012    PKB
     NA                                   2.   Memberikan pembekalan dan informasi kepada :                          Pelaksana
                                               a. Kader                                          Laporan    0.030       PKB. P.
                                                                                                                        Lanjutan
                                                                                            SATUAN           ANGK
N   UNSUR                 SUB                                 BUT                            HASIL           A         PELAKSAN
O                        UNSUR                                 IR                                                      A
                                                                                               (Tia          KRED
1    2                       3                                  4                                 5              6          7
                                                                                                 p)          IT
                                            b. Masyarakat                                     Laporan          0.080   PKB
                                            c. Tokoh formal                                   Laporan          0.080   Penyelia
                                                                                                                       PKB
            B. Pelaksanaan Pelayanan   1    Menyiapkan sarana dan prasarna pelayanan KB     Unit Pelayanan     0.030   Penyelia
                                                                                                                          PKB
                                            kepada kader                                                               Pelaksana
                                       2.   Membimbing kegiatan pendewasaan usia               Laporan        0.030      Lanjut
                                                                                                                          PKB
                                            perkawinan                                                                     an
                                                                                                                       Pelaksana
                                       3    Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan         Laporan        0.120      Lanjut
                                                                                                                       PKB
                                            menyusun       rencana     kebutuhan     alat                                  an
                                                                                                                       Penyelia
                                            kontrrasepsi di tingkat Desa/Kelurahan
                                       4    Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat :
                                            a. Desa/Kelurahan                                  Laporan        0.009    PKB        P.
                                            b. Kecamatan                                       Laporan        0.024    Pemula
                                                                                                                       PKB
                                       5.   Mengumpulkan data pelayanan KB di klinik           Laporan        0.009    Pelaksana
                                                                                                                          PKB
                                                                                                                        Pelaksana
                                       6. Mendapatkan akseptor / peserta asuransi KB         Tiap orang       0.012    PKB Pem
                                       7        Menjadi peserta dalam pelayanan Tim KB                                     ula
                                                                                                                       Pelaksana
                                       keliling /
                                            Posyandu :
                                            a. Menyiapkan sarana dan prasana pelayanan           U            0.012       PKB
                                                                                                nit                     Pelaksana
                                            b. Membuat laporan hasil pelayanan                 Laporan        0.008    PKB Pem
                                       8 Melakukan rujukan medis ketempat pelayanan            LSO            0.180    PKBula
                                                                                                                       Pelaksana
                                            kesehatan                                           M                      Pelaksana
                                       9 Mengidentifikasi dan menseleksi calon penerima         Ora           0.240    PKB
                                            bantuan pelayanan terpadu di tingkat                ng                     Penyelia
                                            Desa/ Kelurahan
                                       10      Melakukan pelayanan KB pada momentum            Laporan        0.080    PKB
                                       strategis
                                       11 Menyusun laporan pelayanan terpadu (Bina             Laporan        0.006    Penyelia
                                                                                                                         PKB
                                            Keluarga, UPPKS)                                                           Pelaksnaa
                                                                                                                          Pem
                                                                                                                          ula
                                                                                                               SATUAN           ANGK
N      UNSUR                    SUB                                             BUT                             HASIL           A         PELAKSAN
O                              UNSUR                                             IR                                                       A
                                                                                                                  (Tia          KRED
1        2                          3                                             4                                 5               6          7
                                                                                                                   p)           IT
                                                          12       Melakukan pelayanan dan pendampingan           Laporan         0.012   PKB
                                                          kegiatan                                                                        Pelaksana
                                                               Memberikan Keluarga, UPPKS)
                                                          13 terpadu (Binaorientasi keterampilan kader IMP /      Laporan        0.240    PKB
                                                               POKTAN                                                                     Penyelia
I   PENGEMBANGA   A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah   1        Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil
V   N             di                                      penelitian,
    PROFESI          bidang penyuluhan KB NAsional             pengkajian, survey dan evaluasi di bidang
                     dan                                       penyuluhan KB NAsional dan pelayanan KB
                     Pelayanan KB                              yang dipubliaksikan
                                                               a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan        Setiap buku       12.5    Semua
                                                                    diedarkan secara nasional                                             Jenjang
                                                               b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI   Setiap makalah      6      Semua
                                                          2.       Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil                               Jenjang
                                                          penelitian,
                                                               pengkajian, survey evaluasi di bidang
                                                               penyuluhan KB Nasional dan pelayanan KB
                                                               yang tidak bentuk buku yang diterbitkan dan
                                                               a. Dalamdipublikasikan                           Setiap buku        8      Semua
                                                                    diedarkan secara nasional                                             Jenjang
                                                               b. Dalam majalah ilmiah yang diakui LOPO        Setiap makalah      4      Semua
                                                          3       Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa                               Jenjang
                                                          tinjauan
                                                               atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri
                                                               dalam bidang penyuluh KB Nasional dan
                                                               pelayanan KB yangbuku yang diterbitykan dan
                                                               a. Dalam bentuk dipublikasikan                   Setiap buku        7      Semua
                                                                    diedarkan secara nasional                                             Jenjang
                                                               b.     Dalam makalah ilmiah yang diakui oleh    Setiap makalah     3       Semua
                                                               LIPI                                                               .       Jenjang
                                                                                                                                  5
                                                                                                        SATUAN           ANGK
N   UNSUR                  SUB                                           BUT                             HASIL           A      PELAKSAN
O                         UNSUR                                           IR                                                    A
                                                                                                           (Tia          KRED
1    2                        3                                             4                                5              6        7
                                                                                                            p)           IT
                                                    4       Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa
                                                    tinjauan
                                                         atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri
                                                         dalam bidang penyuluh KB nasional dan
                                                         pelayana KB yang buku
                                                         a. Dalam bentuk tidak dipublikasikan            Setiap buku       7    Semua
                                                         b. Dalam bentuk makalah                        Setiap makalah    3     Jenjang
                                                                                                                                Semua
                                                    5 Membuat tulisan ilmiah popular di bidang           Setiap karya     .     Jenjang
                                                                                                                          5
                                                         penyuluhan KB NAsional dan pelayanan KB
                                                         yang disebarluaskan melalui media masa
                                                    6         Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,    Setiap naskah      2    Semua
                                                    gagasan                                                                     Jenjang
                                                         dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan
            B. Penerjemahan / penyaduran buku       1 KB Nasional /dan pelayanan KB pada
                                                         Menerjemahkan menyadrukan buku atau karya
                           dan                           pertemuan ilmiah bidang penyuluhan KB
                                                         ilmiah dalam
               bahan lainnya di bidang penyuluhan        Nasional     dan    pelayanan   KB     yang
               KB Nasiopnal dan pelayanan KB             a. Dalam bentuk buku yang diterrbikan dan
                                                         dipublikasikan                                  Setiap buku      2     Semua
                                                              diedarkan secara Nasional                                   .     Jenjang
                                                         b.     Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh   Setiap majalah    5
                                                    2 LIPI
                                                         Menerjemahkan / menyadrukan buku atau karya
                                                         ilmiah dalam bidang penyuluhan KB
                                                         Nasional     dan    pelayanan   KB     yang
                                                         a. Dalam bentuk buku yang diterrbikan dan
                                                         dipublikasikan                                  Setiap buku       3    Semua
                                                              diedarkan secara Nasional                                         Jenjang
                                                         b.     Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh   Setiap majalah    1     Semua
                                                         LIPI                                                             .     Jenjang
                                                    3 Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam       Setiap naskah     1
                                                                                                                          5     Semua
                                                         penerbitan                                                       .     Jenjang
                                                                                                                          5
                                                                                                             SATUAN          ANGK
N       UNSUR                 SUB                                            BUT                              HASIL          A        PELAKSAN
O                            UNSUR                                            IR                                                      A
                                                                                                                (Tia         KRED
1        2                       3                                             4                                  5             6          7
                                                                                                                 p)          IT
                C.     Pembuatan buku pedoman /            Membuat buku pedoman / petunjuk pelaksanaan       Setiap naskah      2     Semua
                petunjuk                                   /                                                                          Jenjang
                   pelaksanaan/petunjuk teknis di          petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB
                   bidang penyuluhan KB nasional           NAsional dan pelayanan KB
                D. dan pelayanan KB tepat guna di
                    Penemuan teknologi                     Menemukan teknologi tepat guna di bidang           Setiap karya     5      Semua
                   bidang penyulkuhan KB NAsional          penyuluhan KB NAsional dan pelayanan KB                                    Jenjang
                   dan pelayanan KB
V   PENUNJANG   A. Pengajar / pelatih yang berkaitan       Mengajar / melatih pada pendidikan dan             Setiap 2        0.04    Semua
I   TUGAS PKB      dengan bidang penyuluhan                pelatihan                                            jam                   Jenjang
                   KB       Nasional       dan             pegawau                                            pelajar
                                                                                                                 an
                      Peran KB
                B. pelayanan serta dalam seminar /     1       Mengikuti seminar / lokakarya setiap kali
                lokakarya                              sebagai: Pemasaran
                                                           a.                                                  Setiap kali     3      Semua
                   dalam bidang penyuluhan                 b. Pembahas/moderator/narasumber                    Setiap kali     2      Jenjang
                                                                                                                                      Semua
                   KB      Nasional;      dan              c. Peserta                                          Setiap kali     1      Jenjang
                                                                                                                                      Semua
                   pelayanan KB                        2 Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah                             Jenjang
                                                           sebagai :
                                                           a. Ketua                                            Setiap kali      1     Semua
                                                           b. Anggota                                          Setiap kali     0      Jenjang
                                                                                                                                      Semua
                C.    Keanggotaan dalam organisasi     Menjadi anggota dalam organsiasi profesi sebagai :                      .      Jenjang
                profesi                                                                                                        5
                                                           a. Pengurus                                        Setiap tahun      1     Semua
                                                           b. Anggota                                         Setiap tahun     0      Jenjang
                                                                                                                                      Semua
                                                       Menjadi Anggota / pengurus BPMD, Koperasi, dll         Setiap tahun     .
                                                                                                                              0.25    Jenjang
                                                                                                                                      Semua
                                                                                                                               5      Jenjang
                                                       1         Melaksanakan kegiatan penanggulangan       Setiap            0.035   Semua
                                                       bencana                                              penugasan                 Jenjang
                                                           alam
                                                                                                         SATUAN           ANGK
N   UNSUR                  SUB                                          BUT                               HASIL           A         PELAKSAN
O                         UNSUR                                          IR                                                         A
                                                                                                            (Tia         KRED
1    2                        3                                            4                                   5             6            7
                                                                                                              p)         IT
                                                   2        Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan      Setiap tahun     0.035     Semua
                                                   wanita,                                                                           Jenjang
            F. Pembinaan generasi muda                  karang karuna
                                                   Membina generasi muda dalam pramuka, karang            Setiap tahun      0.25     Semua
            G. Keanggotaan dalam Tim Penilai       taruna anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional
                                                   Menjadi                                                                           Jenjang
               Jabatan Fungsional                       a. Ketua / Wakil Ketua                            Setiap tahun       1       Semua
                                                        b. Anggota                                        Setiap tahun      0        Jenjang
                                                                                                                                     Semua
            H. Perolehan gelar kerjasama lainnya   Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam                          .        Jenjang
                                                   bidang                                                                   5
                                                   tugasnya :
                                                        a. Sarjana D.IV                                Setiap                5       Semua
                                                        b. Sarjana Muda / Diploma III                  ijazah/gelar
                                                                                                       Setiap                3       Jenjang
                                                                                                                                     Semua
                                                        c. Diploma II                                  ijazah/gelar
                                                                                                       Setiap                1       Jenjang
                                                                                                                                     Semua
            I. Perolehan piagam penghargaan        Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana   ijazah/gelar                  Jenjang
                                                   Karya Satya :
                                                        a. 30 (tiga puluh) tahun lebih                 Setiap                3       Semua
                                                        b. 20 (dua puluh) tahun                        penghargaan
                                                                                                       Setiap                2       Jenjang
                                                                                                                                    Semua Jenjang
                                                        c. 10 (Sepuluh) tahun                          penghargaan
                                                                                                       Setiap                1      Semua Jenjang
                                                                                                       penghargaan

                                                                                                                         Menteri
                                                                                                               Pendayagunaan Aparatur Negara




                                                                                                                         Feisal Tamin
                                                                                            LAMPIRAN   II   :                        KEPUTUSAN   MENTERI
                                                                                                                PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                                                                                                                NOMOR           : KEP/120/M.PAN/9/2004
                                                                                                                TANGGAL         : 2 SEPTEBER 2004



                 RINCIAN KEGIATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI DAN ANGKA KREDITNYA



                                                                                                                    SATUAN              ANGK
N       UNSUR                   SUB                                                   BUT                            HASIL              A        PELAKSAN
O                              UNSUR                                                   IR                                                        A
                                                                                                                         (Tia           KRED
1         2                          3                                                 4                                    5               6            7
                                                                                                                          p)            IT
I   PENDIDIKAN   A.      Pendidikan       sekolah    dan    1   Doktor (S.3)                                             Ijaz              1     Semua jenjang
                 memperoleh                                                                                               ah               5
                                                            2   Pasca Sarjana (S.2)                                      Ijaz              1
                                                                                                                                           0     Semua jenjang
                    ijazah/gelar                                                                                          ah               0
                                                            3   Sajrana / Diploma IV                                     Ijaz              7
                                                                                                                                           0     Semua jenjang
                                                                                                                          ah               5
                 B.      Pendidikan      dan    pelatihan   1   Lamanya lebih dari 961 jam                              Sertifikat         1     Semua jenjang
                 fungsional di                                                                                                             5
                                                            2   Lamanya antara 941 s/d 960 jam                          Sertifikat          9    Semua jenjang
                    bidang keluarga Berencana
                                                            3   Lamanya antara 481 s/d 940 jam                          Sertifikat        6      Semua jenjang
                    serta   memperoleh      Surat
                                                            4   Lamanya antara 161 s/d 480 jam                          Sertifikat        3      Semua jenjang
                    Tamat      dan       Pelatihan
                                                            5   Lamanya antara 81 s/d 160 jam                           Sertifikat        2      Semua jenjang
                    (STTPL)
                                                            6   Lamanya antara 30 s/d 80 jam                            Sertifikat        1      Semua jenjang
                 C.       Pendidikan     dan    Pelatihan   Pendidikan dan Pelatihan                                    Sertifikat        2
                 Prajabatan
                                                            Prajabatan golongan III
                                                                                                 SATUAN      ANGK
N      UNSUR                  SUB                                 BUT                             HASIL      A         PELAKSAN
O                            UNSUR                                 IR                                                  A
                                                                                                  (Tia       KRED
1        2                       3                                   4                              5            6          7
                                                                                                   p)        IT
I   PENYULUHAN   A. Persiapan Penyuluhan   1.      Menyusun renana pendataan dan pemetaan         Rencana      0.060   PKB Pertama
I   KB                                     wilayah
    NASIONAL                               2 kerja tingkat Kabupaten / Kota
                                                Melaksanakan pendataan KB :
                                               a.      Mengolah data wilayah Kecamatan /          Laporan     0.150    PKB Pertama
                                               Kabupaten
                                               b. / Kota
                                                   Verifikasi / Validasi data                     Laporan     0.150    PKB Pertama
                                               c. Interpretasi dan Analisis data                  Naskah      0.300    PKB Muda
                                               d.           Penyajian hasil analisis data         Naskah      0.180    PKB MAdya
                                               KEc.Kabupaten /
                                           3      Kota
                                               Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP :
                                               a.    Membuat rencana kerja tingkat Kab/Kota       Rencana     0.060    PKB Pertama
                                               b.    Memberikan pembekalan kepada kader,          Laporan     0.120    PKB Muda
                                                     masyarakat, tokoh formal/informal tingkat
                                                     Kabupaten/Kota
                                           4        Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP           Pe         0.030    PKB Pertama
                                           tingkat                                                 ta
                                           5 Kabupaten/Kota
                                                Menyiapkan instrument pendataan KB
                                                a. Merancang instrument                          Instrumen    0.300    PKB Muda
                                                b. Uji Coba Instrumen                             Laporan     0.150    PKB Pertama
                                                c. Menyusun Pedoman                               Naskah      0.360    PKB Madya
                                           6 Mengevaluasi pencapaian KB tingkat
                                                a. Desa/Kelurahan                                 Laporan     0.060    PKB Pertama
                                                b. Kecamatan                                      Laporan     0.120    PKB Muda
                                                c. Kabupaten / Kota                               Laporan     0.180    PKB Madya
                                                                                          SATUAN     ANGK
N   UNSUR                 SUB                                   BUT                        HASIL     A        PELAKSAN
O                        UNSUR                                   IR                                           A
                                                                                           (Tia      KRED
1    2                       3                                     4                         5          6         7
                                                                                            p)       IT
                                        7   Menyusun isi pesan KB Nasional
                                            a.   Bahan advokasi tingkat :
                                                 1)      Kecamatan                         Naskah     0.060   PKB
                                                                                                              Pertama
                                                 2)      Kabupaten / Kota                  Naskah     0.120    PKB Muda
                                            b.   Bahan KIE tingkat
                                                 1)      Kecamatan                         Naskah     0.060   PKB
                                                                                                              Pertama
                                                 2)      Kabupaten / Kota                  Naskah     0.120    PKB Muda
            B. Pelaksanaan Penyuluhan   1       Menyusun rencana operiasonal bulanan KB    Rencana    0.060   PKB
                                        tingkat                                                               Pertama
                                            Kabupaten / Kota
                                        2.    Mengembangkan Media KIE KB Nasional
                                        dalam
                                            bentuk :
                                            a. Video                                       Naskah     0.900   PKB Madya
                                            b.   Lagu                                      Naskah     0.450   PKB Madya
                                            c.   Sandiwara                                 Naskah     0.900   PKB Madya
                                            d.   Asesoris                                   U         0.120   PKB Madya
                                                                                            nit
                                            e.   Audio                                     Naskah     0.270   PKB Madya
                                            f.   Neon Sign                                  U         0.240   PKB Madya
                                                                                            ni
                                            g.   CD                                         Ut        0.450   PKB Madya
                                                                                            nit
                                            h.   Benar                                      U         0.060   PKB
                                                                                            ni                Pertama
                                            i.   Film                                      Naskah
                                                                                             t        1.800   PKB Madya
                                                                       SATUAN     ANGK
N   UNSUR    SUB                           BUT                          HASIL     A         PELAKSAN
O           UNSUR                           IR                                              A
                                                                        (Tia      KRED
1    2        3                              4                            5           6         7
                                                                         p)       IT
                    3.  Melakukan KIE dengan mobil penerangan           Laporan     0.060    PKB
                        (MUPEN) KB                                                           Pertama
                    4. Melakukan KIE KB melalui :
                        a. Surat kabar / majalah                        Naskah     0.060       PKB
                        b. Rdio                                         Laporan    0.060       Muda
                                                                                               PKB
                        d. Televisi                                     Laporan    0.180       Muda
                                                                                              PKB
                    5.     Melakukan penyuluhan massa tentang KB        Laporan    0.080      Madya
                                                                                              PKB
                    Nasional
                    6. Melakukan pendekatan kepada organsiasi non       Laporan    0.060      MUda
                                                                                              PKB
                        pemerintah (omop) tingkat Kab/Kota                                    MUda
                    7. Melakukan uji coba materi dan media advokasi     Laporan    0.150     PKB
                    dan                                                                      Perrtama
                    8. KIE KB Nasional
                        Memberikan advokasi kepada tokoh formal dan     Laporan    0.180      PKB
                        informal tinghkat kabupaten.kota                                      Madya
                    9.  Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi      Laporan    0.090      PKB
                                          dan                                                 Madya
                    10.       KIE KB lomba
                           Mendesain Nasional tingjkat
                                                 KB Nasional tingkat    Naskah     0.450      PKB
                    Kabupaten / Kabupaten/Kota                                                Madya

                    11. Kota
                         Menjadi tim penilai setiap jenis lomba KB      Laporan    0.240       PKB
                    Nasional                                                                   Muda

                    12. tingkat Kabupaten/Kota Nasional :
                        Mendesain pameran KB
                         a.   Mendesain pameran tingkat :
                              1)  Kecamatan                             Naskah     0.060     PKB
                              2)  Kabupaten/Kota                        Nask       0.180     Pertama
                                                                                              PKB
                         b.   Menyiapkan materi pamerah                  ah
                                                                        Naskah     0.300      Madya
                                                                                               PKB
                                                                                               Muda
                                                                                                   SATUAN        ANGK
N       UNSUR                  SUB                                BUT                               HASIL        A        PELAKSAN
O                             UNSUR                                IR                                                     A
                                                                                                      (Tia       KRED
1         2                       3                                 4                                   5           6           7
                                                                                                       p)        IT
                                            13. Melakukan fasilityasi kepada :
                                                a. PPKBD                                              Laporan     0.030   PKBN
                                                b. Poktan                                             Laporan     0.060   Pertama
                                                                                                                          PKBN
                                               14 Melakukan fasilitasi kemitraan instansi             Laporan     0.060   Pertama
                                                                                                                          PKBN
                                                             pemerintah                                                   Pertama
                                            15        dan non materi rakor/raker
                                                   Menyusun pemerintah tingkat KB tingkat             Nask        0.120   PKBN
                                            Kabupaten      Kabupaten/Kota                              ah                 Pertama
                                                  kota
                                            16 /Menjadi peserta pada Rakor / Raknernas KB
                                                Nasional tingkat
                                                a. Propinsi                                            Laporan    0.130   PKBN
                                                b. Nasional                                            Laporan    0.360   Pertama
                                                                                                                          PKBN
                                            17. Membentuk institusi masyarakat pedesaan /        Institusi        0.480   Pertama
                                                                                                                          PKBN
                                                POKTAN                                           /POKTAN                  Pertama
                                            18 Mengembangkan institusi masyarakat pedesaan /     Institusi        0.360   PKBN
                                                POKTAN                                           /POKTAN                  Pertama
II   PELAYANAN   A. Pelaksanaan Pelayanan   1. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan        Institusi
I    KELUARG                                    menyusun       rencana   kebutuhan     alat      /POKTAN
     A                                          kontrasepsi di tingkat :
     BERENCA                                    a. Kecamatan                                          Laporan     0.030   PKBN
                                                b. Kab/Kota                                           Laporan     0.060   Pertama
                                                                                                                          PKBN
     NA
                                            2 Mengidentifikasi dan menseleksi calon penerima           Ora        0.120   Pertama
                                                                                                                          PKBN Pertama
                                                bantuan pelayanan terpoadu di tingkat Kab/Kota         ng
                                            3 Melakukan pengembangan wawasan pelayanan                Konsep      0.060   PKBN Pertama
                                                terpadu (BIna Keluarga, UPPKS)
                                            4 Melakukan pra konseling KB                             Keluargga    0.020   PKBN Pertama
                                            5 Melakukan konseling KB                                 Keluargga    0.040   PKBN Muda
                                                                                                             SATUAN           ANGK
N      UNSUR                   SUB                                           BUT                              HASIL           A         PELAKSAN
O                             UNSUR                                           IR                                                        A
                                                                                                               (Tia           KRED
1        2                        3                                             4                                5                6          7
                                                                                                                p)            IT
                                                       6       Memantau dan mengevaluasi pelayanan KB          Laporan          0.030   PKB
                                                       tingkat                                                                          Pertama
                                                       7 Kab/Kota umpan balik hasil analisis pelayanan
                                                             Membuat                                           Laporan         0.040     PKB Muda
                                                       KB
                  B. Pengembangan Model Pelayanan      1 tingkat Kab/Kota model KB Nasional
                                                            Mengembangkan                                       Mo             0.600     PKB Muda
                                                       2   Mengembangkan model teknis penyuluhan KB             del
                                                                                                                Mo             0.900     PKB Madya
                                                           nasional                                             del
                                                       3 Melakukan uji coba pengembangan model teknis          Laporan         0.800    PKB
                                                           penyuluh KB nasional dan Pelayanan KB                                        Pertama
                                                       4          Mengevaluasi pengembangan model KB           Laporan         0.600     PKB Madya
I   PENGEMBANGA     A. Pembuatan karya tulis / karya   Nasioonal
                                                       1         Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil
V   N                          ilmiah di               penelitian,
    PROFESI          bidang penyuluhan KB Nasional         pengkajian, survey dan evaluasi di bidang
                     dan                                   penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB
                     Pelayanan KB                          yang Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
                                                           a. dipublikasikan                                  Setiap buku       12.5    Semua
                                                                 diedarkan secara nasional                                              Jenjang
                                                           b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI     Setiap majalah      6      Semua
                                                       2         Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil                                Jenjang
                                                       penelitian,
                                                           pengkajian, survey dan evaluasi di bidang
                                                           penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB
                                                           yang dipublikasikan
                                                           a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan          Setiap buku        8      Semua
                                                                diedarkan secara nasional                                               Jenjang
                                                           b.   Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI   Setiap majalah      4      Semua
                                                                                                                                        Jenjang
                                                                           SATUAN          ANGK
N   UNSUR    SUB                           BUT                              HASIL          A      PELAKSAN
O           UNSUR                           IR                                                    A
                                                                             (Tia          KRED
1    2        3                                4                               5              6         7
                                                                              p)           IT
                    3         Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil
                    penelitian,
                        pengkajian, survey dan evaluasi di bidang
                        penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB
                        yang dipublikasikan
                        a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan          Setiap Buku       7    Semua Jenjang
                             diedarkan secara nasional
                        b.   Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI   Setiap Makalah     4    Semua Jenjang
                    4         Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil
                    penelitian,
                        pengkajian, survey dan evaluasi di bidang
                        penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB
                        yang dipublikasikan
                        a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan          Setiap Buku       7    Semua Jenjang
                             diedarkan secara nasional
                        b.   Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI   Setiap Makalah    3     Semua Jenjang
                                                                                            .
                    5   Membuat tulisan ilmiah popular di bidang           Setiap karya     52    Semua Jenjang
                        penyuluhan KB NAsional dan pelayanan KB
                        yang disebarluaskan melalui media masa
                    6       Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,        Setiap naskah     2     Semua Jenjang
                    gagasan                                                                 .
                                                                                            5
                        dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan
                        KB    Nasional   dan       pelayana   KB   pada
                        pertemuan ilmiah
                                                                                                            SATUAN          ANGK
N   UNSUR                 SUB                                               BUT                              HASIL          A      PELAKSAN
O                        UNSUR                                               IR                                                    A
                                                                                                              (Tia          KRED
1    2                       3                                                 4                                5              6         7
                                                                                                               p)           IT
            B. Penerjemah/penyeaduran buku          1.   Menerjemahkan / menyadurkan buku atau karya
                         dan
                                                         ilmiah     dalam   bidang   penyuluhan    KB
               bahan lainnya di bidang penyuluhan
                                                         Nasional     dan    pelayanan    KB      yang
               KB Nasional dan pelayanan KB
                                                         a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
                                                         dipublikasikan                                     Setiap buku       7    Semua Jenjang
                                                              diedarkan secara nasional
                                                         b.   Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI   Setiap Makalah    3     Semua Jenjang
                                                                                                                             .
                                                    2.   Menerjemahkan / menyadurkan buku atau karya                         5
                                                         ilmiah     dalam   bidang   penyuluhan    KB
                                                         Nasional     dan    pelayanan    KB      yang
                                                         a. Dalam bentuk buku
                                                         dipublikasikan                                     Setiap buku       3    Semua Jenjang
                                                         b.   Dalam bentuk makalah                         Setiap Makalah    1     Semua Jenjang
                                                                                                                             .
                                                    3.   Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam       Setiap makalah    1
                                                                                                                             5     Semua Jenjang
                                                                                                                             .
                                                         penerbitan                                                          5
            C.     Pembuatan buku pedoman /              Membuat buku pedoman / petunjuk pelaksanaan       Setiap naskah      2
            petunjuk                                     /
               pelaksanaan/petunjuk teknis di            petunjuk teknis di bidang KB Nasional
               bidang penyuluhan KB Nasional             dan pelayanan KB

            D. dan pelayanan KB tepat guna di
               Penemuan teknologi                        Menemukan teknologi tepat guna di bidang           Setiap karya      5    Semua
                                                                                                                                   Jenjang
               bidang penyuluhan KB Nasional             penyuluhan KB Nasional dan pelayanan KB
               dan pelayanan KB
                                                                                                                 SATUAN          ANGK
N       UNSUR                 SUB                                                BUT                              HASIL          A        PELAKSAN
O                            UNSUR                                                IR                                                      A
                                                                                                                   (Tia          KRED
1         2                       3                                                4                                  5             6           7
                                                                                                                     p)          IT
V   PENUNJANG     A. Pengajar / pelatih yang                  Mengajar / melatih pada pendidikan dan              Setiap 2         0.04   Semua
I                        berkaitan                            pelatihan                                             jam                   Jenjang
    TUGAS PKB
                                                              pegawai
                   dengan bidang penyukluhan KB                                                                    pelajar
                                                                                                                     an
                   nasional dan pelayanan KB
                B.    Peran serta dalam seminar /         1.      Mengikuti seminar / lokakarya setiap kali
                lokakarya                                 sebagai
                                                              a. Pemasaran                                        Setiap kali       3     Semua
                   dalam bidang penyuluhan KB                                                                                             Jenjang
                                                              b.    Pembahas/moderator/narasumber                 Setiap kali       2     Semua
                   nasional dan pelayanan KB                                                                                              Jenjang
                                                              c.    Peserrta                                      Setiap kali       1     Semua
                                                                                                                                          Jenjang
                                                          2.      Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi
                                                          ilmiah
                                                               sebagai :
                                                               a. Ketua                                           Setiap kali      1      Semua
                                                                                                                                   .      Jenjang
                                                              b.    Anggota                                       Setiap kali      51     Semua
                                                                                                                                          Jenjang
                C.    Keanggotaan dalam organusasi        Menjadi anggota dalam organisasi profesi sebagai :
                profesi
                                                              a.    Pengurus                                      Setiap tahun      1     Semua
                                                                                                                                          Jenjang
                                                              b.    Anggota                                       Setiap tahun     0.50   Semua
                                                                                                                                          Jenjang
                    D. Keanggotaan /                      Menjadi anggota / pengurus BPM, Koperasi, dll           Setiap tahun     0.25
                      kepengurusan
                      kelembagaan
                E.          Pelaksanaan        kegiatan   1          Melaksanakan kegiatan penanggulangan       Setiap             0.35   Semua
                       masyarakat
                kemasyarakatan                            bencana                                               penugasan                 Jenjang
                                                              alam
                                                          2   Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita     Setiap tahun     0.35   Semua Jenjang
                                                              dan anak
                F. Pembinaan Generasi Muda                Membina generasi muda dalam pramuka, karang             Setiap tahun     0.25   Semua Jenjang
                                                          taruna
                                                                                                           SATUAN           ANGK
N   UNSUR                 SUB                                              BUT                              HASIL           A       PELAKSAN
O                        UNSUR                                              IR                                                      A
                                                                                                             (Tia           KRED
1    2                       3                                              4                                  5               6         7
                                                                                                              p)            IT
            G. Keanggotaan dalam Tim Penilai     Menjadi anggota Tim Penilai JAbatan Fungsional
               Jabatan Fungsional                1.   Ketua/Wakil Ketua                                    Setiap tahun       1     Semua
                                                                                                                                    Jenjang
                                                 2.   Anggota                                              Setiap tahun      0.50   Semua
                                                                                                                                    Jenjang
            H.     Perolehan Gelar Kesarjanaan   Memperoleh Ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam
            lainnya                              bidang tugasnya :
                                                     a. Doktor (S.3)                                    Setiap               1      Semua
                                                                                                        Ijazah/gelar         5      Jenjang
                                                      b.   Pasca Sarjana (S.2)                          Setiap               1      Semua
                                                                                                        Ijazah/gelar         0      Jenjang
                                                      c.   Sarjana /D.IV                                Setiap               5      Semua
                                                                                                        Ijazah/gelar                Jenjang
            I. Perolehan Piagam Penghargaan      1.    Penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya
                                                 Satya
                                                     a. 30 (tiga puluh) tahun lebih                     Setiap                3     Semua
                                                                                                        penghargaan                 Jenjang
                                                      b.   20 (dua puluh) tahun                         Setiap                2     Semua
                                                                                                        penghargaan                 Jenjang
                                                      c.   10 (Sepuluh) tahun                           Setiap                1     Semua
                                                                                                        penghargaan                 Jenjang
                                                 2    Memperoleh gelar kehormatan                          Setgiap gelar     1      Semua
                                                                                                                             5      Jenjang


                                                                                                      Menteri
                                                                                            Pendayagunaan Aparatur Negara



                                                                                                     Faisal Tamin
                                                                          LAMPIRAN     III   :           KEPUTUSAN MENTERI
                                                                                             PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                                                                                             NOMOR     : KEP/120/M.PAN/9/2004
                                                                                              TANGGAL  : 2 SEPTEMBER 2004

                           JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN
                           KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENYULUH KELUARGA BERENCANA TERAMPIL

                                                                          JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA
N                      UNSU                            PROSENTASI                             KREDIT
O                       R                                             Pel        PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA
                                                                                     Pelaksa            Pelaksana       Penyelia
                                                                    .                  na    TERAMPIL Lanjutan
                                                                    Pem
                                                                      II      II        II/c   II    III/a     III/b III/c    III/d
1   UTAMA                                           ≥ 80%           ula
                                                                      /a
                                                                       2      /b
                                                                               3        4     /d
                                                                                               6      8         120  160      240
       a. Pendidikan                                                   0       2        8      4      0
       b.        Penyuluhan KB
       Nasional c.     Pelayanan
       KB
2      d. Pengembangan Profesi
    PENUNJANG                                       ≤ 20%             5        8       1        1         2         3        4     6
    Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas PKB                                      2        6         0         0        0     0
                     Juml                                   100      2        4        6        8         100       150      200   300
                      ah                                     %       5        0        0        0


                                                                                                       Menteri
                                                                                             Pendayagunaan Aparatur Negara



                                                                                                     Faisal Tamin
                                                                           LAMPIRAN   III   :           KEPUTUSAN MENTERI
                                                                                            PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                                                                                            NOMOR     : KEP/120/M.PAN/9/2004
                                                                                             TANGGAL  : 2 SEPTEMBER 2004

                             JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN
                               KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI

                                                                           JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN
NO                      UNSU                            PROSENTASI                           ANGKA
.                        R                                                  KREDIT
                                                                         Pertama PENYULUH KELUARGA BERENCANA
                                                                                             Mu            Mad
                                                                     III/a      III/b  III/c  AHLI
                                                                                             da III/d IV/a ya
                                                                                                            IV/             IV/c
1    UTAMA                                           ≥ 80%            8         120    1         240  320   b440            560
        a. Pendidikan                                                 0                6
        b.        Penyuluhan KB                                                        0
        Nasional c.     Pelayanan
        KB
2       d. Pengembangan Profesi
     PENUNJANG                                       ≤ 20%           2       3        4        6         8          110     140
     Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas PKB                   0       0        0        0         0
                      Juml                                   100     100     150      2        300       400        550     700
                       ah                                     %                       0
                                                                                      0

                                                                                                      Menteri
                                                                                            Pendayagunaan Aparatur Negara



                                                                                                     Faisal Tamin
                      KEPUTUSAN BERSAMA
     KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
                             DAN
               KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

                        NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004
                          NOMOR : 34 TAHUN 2004
                           TENTANG PETUNJUK

                                 PELAKSANAAN

       JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
                     DAN ANGKA KREDITNYA

     KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
                             DAN
          KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang


Menimbang :   a. bahwa       dengan        ditetapkannya        Keputusan    Menteri
                   Pendayagunaan           Aparatur          Negara     Nomor      :
                   KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh
                   Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, perlu mengatur
                   petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga
                   Berencana dan Angka Kreditnya ;
              b.   bahwa     untuk    tertib   adminstrasi    dalam   pelaksanaannya
                   dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala
                   Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional dan Kepala
                   Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan
                   Jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka
                   Kreditnya.;
Mengingat   :   1.   Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
                pokok   Kepegawaian      sebagaimana      telah     diubah     dengan
                Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
                2.   Undang-undang       Nomor     10    Tahun       1992      tentang
                     Perkembangan        Kependudukan         dan    Pembangunan
                     Keluarga Sejahtera ;
                3.   Undang-undang       Nomor     22    Tahun      1999      tentang
                     Pemerintah Daerah ;
                4.   Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
                     Pemberhentian/Pemberhentian          Sementara           Pegawai
                     Negeri Sipil ;
                5.   Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
                     Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
                     beberapa     kali   diubah    terakhir    dengan        Peraturan
                     Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 ;
                6.   Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
                     Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
                7.   Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
                     Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
                8.   Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
                     Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
                9.   Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang
                     Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
                10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang
                     Pengelolaan Perkembangan Kependudukan ;
                11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
                     Kewenanagn       Pemerintah   dan    Kewenangan          Provinsi
                     sebagai Daerah Otonom ;
                12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
                     Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
                     dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003.
                13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
                     Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
                     telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
                     Tahun 2002 ;
                     14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
                          Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
                     15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
                          Wewenang Pengakatan. Pemindahan dan Pemberhentian
                          Pegawai Negeri Sipil ;
                     16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
                          Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil :
                     17. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
                          Kedudukan,      Tugas,    Fungsi,   Kewenangan.      Susunan
                          Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
                          Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
                          Presiden Nomor 9 Tahun 2004 ;
                     18. Keputusan      Menteri    Pendayagunaan    Aparatur    Negara
                          Nomor        KEP/120/M.PAN/9/2004        tentang     Jabatan
                          fungsional Penyuluh Keluarga Berencana             dan Angka
                          kreditnya.


                                  MEMUTUSKAN


Menetapkan :      KEPUTUSAN        BERSAMA         KEPALA     BADAN     KOORDINASI
                  KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA BADAN
                  KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK JABATAN
                  FUNGSIONAL PENYULUH              KELUARGA BERENCANA             DAN
                  ANGKA KREDITNYA.




                                         BAB I
                                KETENTUAN UMUM


                                        Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.   Program Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat program KB
     nasional adalah upaya peningkatan kepedulian dan peranserta masyarakat
     melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan
     ketahanan    keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan
     keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, menuju keluarga berkualitas.
2.    Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pegawai
      Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan has secara
      penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluh,
      pelayanan, evaluasi dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional.
3.    Penyuluh Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Penyuluh KB
      nasional, adalah kegiatan penyampaian informasi dalam rangka meningkatkan
      pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan
      keluarag berkualitas.
4.    Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pelayanan KB, adalah
      pemberian fasilitas     kepada   keluarga     dan   masyarakat    untuk   memenuhi
      kebutuhannya dalam mewujudkan keluarga berkualitas.
5.    PKB terampil, adalah PKB yang mempunyai kualifikasi teknik yang pelaksanaan
      tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahhuan teknis dan
      prosedur kerja dibidang penyuluh KB nasional dan pelayanan KB.
6.    PKB   ahli,   adalah    PKB   yang    mempunyai     kualifikasi   professional   yang
      pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan,
      metodologi dan tehnik analisis dibidang penyuluh KB nasional dan pelayanana
      kB.
7.    Tim Penilai Angka Kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh
      pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja PKO.


8.    Angka kredit, adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi
      nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PKB dalam rangka
      pembinaan karier kepangkatan dan jbatannya.
9.    Instansi Pembina jabatan fungsional PKB, adalah instansi ynag secara
      fungsional bertanggung jawab dalam kegiatan penyuluh KB nasional dan
      pelayanan KB dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana
      Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN.


                                           BAB II
                      USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT


                                        Pasal 2
(1)   Usul penetapan angka kredit PKB disampaikan setelah menurut perhitungan
      PKB yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
        jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi dan dibuat sesuai
        contoh formulir sebagai berikut :
        a. Lampiran I.a sampai dengan Lampiran I.d untuk PKB tingkat terampil.
        b. Lampiran II.a sampai dengan Lampiran II.c untuk PKB tingkat terampil.


(2)    Setiap usul penetapan angka kredit PKB dilampiri dengan :
        a. Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluh KB nasional dan bukti
           fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran
           III.
        b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan KB nasional dan bukti
           fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran
           IV.
        c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembanagn profesi dan bukti
           fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran
           V.
        d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas PKB dan bukti
           fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran
           VI.
        e. Salinan atau fotocopy ijasah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
           (STTPP) dan atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima (apabila
           ada) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.


 (3)     Penetapan    angka   kredit   untuk   kenaikan   pangkat   ditetapkan   selamabt-
        lamabatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat, sebagai berikut :
        a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-
           lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
        b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-
           lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan


                                            Pasal 3
 (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi PKB harus dinilai secara seksama oleh
        Tim Penilai, dengan berpedoman pada Lampiran I atau Lampiran II Keputusan
        Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/120/M.PAN/9/2004.
 (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat
        ynag berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh
        formulir sebagimana tersebut pada Lampiran VII, dengan ketentuan :
    a. Asli Pentetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan
       Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang
       bersangkutan ; dan
    b. Tembusan disampaikan kepada :
       (1) PKB yang bersangkuatn ;
       (2)   Pimpinan Unit Kerja yang bersangkuan ;
       (3)   Sekretaris Tim Penilai yang bersangkuatn ;
       (4)   Pejabat yang berwenang menetakan angka kredit ;
       (5) Kepala Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang
             bersangkutan ;
(3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan
    sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit dalam batas waktu sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), amak pejabat yang berwenang menetapkan
    angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah
    sebagaiman    ditentukan    dalam     Pasal   14   ayat    (1)   Keputusna   Menteri
    Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004.
(4) Dalam rangka pengendalian dan tertib adaminstrasi penetapan angka kredit,
    maka specimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau
    Kepala Kantor Regional BKN yang bersangktan.
(5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit,
    maka specimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada
    Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.


                                        BAB II
                                   TIM PENILAI


                                        Pasal 4
(1) Syarat pengangkatan untuk menjai Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud
    dalam pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
    Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004, yaitu :
    a. Sekurang-kurang        menduduki       jabatn/pangkat         setingkat   dengan
       jabatan/pangkat PKB yang dinilai ;
    b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja PKB ; dan
    c. Dapat aktif melakukan penilaian.
 (2)      Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
          adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan
          berikutnya.
 (3)      Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan
          sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat diangkat kembali setelah
          melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
 (4)      Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi
          seluruhnya atau sebagian dari PKB, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat
          dari pejabat lain yang mempunyai kompentisi dalam bidang penyuluhan KB
          nasional dan pelayanan KB.


                                         Pasal 5
 (1)    Tugas pokok Tim Penilai Pusat, adalah :
        a. Membantu Kepala BKKBN atau pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya,
           dalam menetapkan angka kredit bagi PKB Madya.
        b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKKBN atau
           pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya yang berhubungan dengan penetapan
           angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 (2)    Tugas pokok Tim Penilai Perwakilan Propinsi, adalah :
        a. Membantu Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi apabila diberi kuasa/delegasi,
           dalam menetapkan angka kredit bagi PKB Madya di wilayahnya.
       b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN
          Propinsi apabila diberi kuasa/delegasi yang berhubungan dengan penetapan
          angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(3)    Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota, adalah :
       a. Membantu Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang
          membidang keluarga berencana dalam menetapkan angka kredit bagi PKB
          Pelaksana Pemula sampai dengan PKB Penyelia dari PKB Pertama sampai
          dengan PKB Muda di lingkungan masing-masing.
       b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau
          pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi keluarga berencana yang
          berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada
          huruf a.
                                            Pasal 6
(1) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum
      memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja
      PKB dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat atau Tim Penilai Pusat
      atau Tim Penilai Perwakilan Propinsi.
(2)   Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya
      6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan
      pengganti Anggota Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan
      Tim Penilai.
(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai
      dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.
(4)   Tata kerja dan tata cara Tim Penilai dalam melakukan penilaian ditetapkan oleh
      Kepala BKKBN selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan PKB.


                                            Pasal 7
  (1) Untuk      membantu   Tim   Penilai    dalam    melaksanakan   tugasnya, dibentuk
      Sekretaris Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sektaris yang secara yang
      secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
  (2) Sekretaris Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaiman
      ditentukan dalam pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
      Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004.


                                            Pasal 8
(1)   Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim
      Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan
      sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
      kemampuan teknis yang diperlukan.
(2)   Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan tanggung jawab kepada Ketua Tim
      Penilai.
(3)   Tugas Pokok Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua
      Tim Penilai.
                                         BAB IV
                          KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT


                                         Pasal 9
(1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam asal 3 ayat (2), digunakan
   sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat
   PKB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kenaikan jabatan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan,
   apabila :
   a. Sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun dalam jabatan terakhir ;
   b. Memenuhi angka kredit yang ditenukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih
      tinggi ;
   c. Setiap unsur penilain prestasi kerja atau pelaksanaan pekerja dalam Daftar
      Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik
      dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan,
   apabila :
   a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir ;
   b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
      tinggi ; dan
   c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar
      Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik
      dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(4) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan PKB Madya
   pangkat Pembina Timhkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama
   Muda,       golongan   ruang   IV/c   ditetapkan   oleh   Presiden   serta   mendapat
   pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
   Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaiaan Kabupaten/Kota
   yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor
   Regional BKN yang bersangkutan bagi :
   a. PKB Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan II/a untuk menjadi
      PKB Pelaksana panngkat Pengatur Muda Tingkat I. golongan ruang II/b sampai
      dengan PKB Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ; dan
   b. PKB Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi
       Penata Muda Tingkat I, golongan ruang I II/b sampai dengan PKB Muda
       pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
(6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki
   jabatan PKB Muda pangkat Penata Tingkat I. golongan ruang III/d untuk menjadi
   PKB Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina
   Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan
   setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang
   bersangkutan.
(7) Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6)
   dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain sesuai dengan
   peraturan perundang-undang yang berlaku.


                                       Pasal 10
PKB tingkat terampil yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan II/d ke
bawah apabila memperoleh ijasah Strata 1 (S1)/Diploma IV, dapat dipertimbangkan
kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dan jabatan PKB
tingkat ahli, dengan ketentuan :
1. Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar harus sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi
   yang ditentukan untuk jabatan PKB yang ditetapkan oleh Kepala BKKBN ;
2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir ;
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar
   Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baikdalam 1
   (satu) tahun terakhir ; dan
4. Sekurang-kurangnya memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang
   ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.


                                       Pasal 11
(1) PKB yang memiliki agka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk
   kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut
   dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
(2) Apabilla kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
   memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari
   jabatan terakhir yang diduduki, maka PKB yang bersangkutan dapat diangkat
   dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan
   ketentuan :
   a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir ; dan
   b. Setiap unsure penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai dalam 1
      (satu) tahun terakhir.
(3) PKB yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setiap kali
   kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua
   puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
   tinggi tersebut yang berasal dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan
   KB dan/atau pengembangan profesi.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (30, berlaku juga bagi PKB yang
   naik pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama.


                                         BAB V
     PANGANGKATAN, PEMBEBASA SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
                               DALAM DAN DARI JABATAN


                                        Pasal 12
Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
PKB, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan ketentuan, sebagai berikut :


1. Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dlaam jabatan PKB
   ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada
   Lampiran VIII ;
2. Untuk pembebasan sementara dari jabatan PKB ditetapkan menggunakan contoh
   formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX ;
3. Untuk pemberhentian dari jabatan PKB ditetapkan dengan menggunakan contoh
   formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X ;


                                        Pasal 13
(1) Untuk menjamin tingkat kinerja PKB dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan
   jabatan/pangkat,maka        dalam   pengangkatan      PKB   harus   memperhitungkan
   keseimbangan anatar bebean           kerja   dengan    jumlah   PKB sesuai jenjang
   jabatannya.
(2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagimana dimaksud dalam ayat (1)
   maka pengangkatan PKB di lingkungan Satuan Organisasi Pemerintah Daerah
   harus didasarkan pada formasi jabatan pKB yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
   masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis menteri yang bertanggung
   jawab dibidang pendayagunaan aparatur Negara dan berdasarkan Kepala BKN.


                                      Pasal 14
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan PKB tidak dapat menduduki
jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan
struktural.


                                      Pasal 15
(1) PKB Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda. golongan ruang II/a sampai
   dengan PKB Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan PKB Pertama.
   pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PKB Madya pangkat
   Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya,
   apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir
   tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat
   setingkat lebih tinggi.
(2) PKB Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan
   sementara dari      jabatannya   apabila   setiap   tahun   sejak   diangkat   dalam
   jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10
   (sepuluh) dari kegiatan penyuluh KB nasional dan pelayanan KB dan/atau
   pengembangan profesi.
(3) PKB Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan
   sementara dari      jabatannya   apabila   setiap   tahun   sejak   diangkat   dalam
   jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya
   20 (dua puluh) dari kegiatan penyuluh KB nasional dan pelayanan KB, dan/atau
   pengembangan profesi.
(4) Pembebasan sementara bagi PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ayat
   (2), dan ayat (3), didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
   sebelum batas waktu pembebasan sementara dengan menggunakan surat
   peringatan yang dibuat sesuai lampiran XI.
(5) Disamping dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2)
   dan ayat (3), PKB dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
   a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin
      sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat ; atau
   b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil ; atau
   c. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan PKB ; atau
   d. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan
      seterusnya ; atau
   e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
(6) PKB yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a.
   selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya,
   tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
(7) PKB yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf e.
   selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya
   secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku apabila :
   a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir ; dan
   b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar
      Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik
      dalam 2 (dua) tahun terakhir.


                                      Pasal 16
PKB diberhentikan dari jabatannya apabila :
1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hokum
   tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat ; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya
   sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan
   angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya
   sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) atau ayat (3), tidak dapat
   mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
                                       BAB VI
                  PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN
                                       Pasal 17
(1) PKB yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat       berupa
   penurunan pangkat,dapat diangkat kembali dalam jabatan PKB apabila masa
   berlakunya hukuman disiplin tersebut tealh berakhir.
(2) PKB ynag dibebaskan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat
   kembali dalam jabatan PKB, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang
   telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi
   pidana percobaan.
(3) PKB yang ditugaskan secara penuh di luar jabatannya dapat diangkat kembali
   dalam jabatan PKB, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan PKB.
(4) PKB yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan Negara dan telah
   diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kemabali dalam jabatan
   PKB.
(5) PKB yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat
   kembali dalam jabatan PKB.


                                       Pasal 18
PKB yang diangkat kembali dalam jabatan PKB sebagaimana dimakasud pada Pasal
17, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.


                                       BAB VII
                             PERPINDAHAN JABATAN


                                       Pasal 19
(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan PKB atau
   perpindahan    jabatan    dapat   dipertimbangkan      setelah   memenuhi   syarat
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Keputusan
   Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004.
(2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
   dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedang jenjang
   jabatan PKB ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoelh dari kegiatan
   unsur utama dan unsure penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan
   angka kredit oleh pejabt yang berwenang.
(3) Bagi PKB yang karena perpindahan jabatan memiliki pangkat/golongan ruang
   lebih tinggi dari jabatan PKB yang diperolehnya      dapat mengajukan keniakan
   jabatan setingkat lebih tinggi setelah 1 (satu) tahun dalam jabatannya dan
   memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.


                                      BAB VIII
                             KETENTUAN LAIN-LAIN


                                     Pasal 20
PKB yangs sedang dibebaskan sementara karena :
1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (kecuali pemberhentian
   sebagai Pegawai Negeri Sipil) ; atau


2. ditugaskan secara penuh di luar jabatan PKB ; atau
3. cuti di luar tanggungan Negara,


apabila mencaapi batas usia pensiua Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian
sesuai dengan peratuaran perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain
dalam peraturan perundang-undnagan yang berlaku.


                                      Pasal 21
(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola piker dan tindakan dalam
   melaksanakan pembinaan PKB, BKKBN selaku Instansi Pembina jabatan PKB
   wajib melaksanakan sosialisais dan fasilitsi kepada Pejabat berkepentingan dan
   PKB.
(2) Untuk meningkatakan kemampuan PKB secara professional sesuai kompetensi
   jabatan, BKKBN selaku Insatansi Pembina, anatara lain melakukan :


      a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fugsional
          bagi PKB ;
      b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional
          bagi PKB ;
      c. Penetapan standar kompetensi PKB ;
      d. Penyusunan pedoman formasi jabatan PKB ;
      e. Penegmbanagn system informasi jabatan PKB : dan
      f. Fasilitas penyusunan dan penetapan etika profesi PKB.


                                        BAB IX
                             KETENTUAN PENUTUP


                                     Pasal 22
Petunjuk teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan
diatur kemudian oleh Kepala BKKBN dan Kepala BKN baik secara bersama-sama
atau snediri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.


                                     Pasal 23
Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini
dilampirkan   Keputusan    Menteri   Pendayagunaan     Aparatur   Negara   Nomor
KEP/120/M.PAN/9/2004 sebagaiaman tersebut pada Lampiran XII.


                                     Pasal 24
Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri
Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 131/HK-104/H1/1999 dan Nomor 171
TAHUN 1999, dinyatakan tidak berlaku.


                                     Pasal 25
Keputusan Bersama ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.
                                     Pasal 26
Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




                                      Ditetapkan di : Jakarta
                                      Pada tanggal : 3 September 2004


KEPALA                                       KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA                        BADAN KOORDINASI KELUARGA
                                             BERENCANA NASIONAL,


      Ttd                                           Ttd




HARDIJANTO                                   SUMARJATI ARJOSO
                                                                     LAMPIRAN 1.a.     KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN
                                                                                      KOORDINASI KELUARGA BERENCANA
                                                                                      NASIONAL DAN
                                                                                      KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
                                                                                      NOMOR     : 280/HL.007/B.2/2004
                                                                                      NOMOR     : 34 TAHUN 2004
                                                                                      TANGGAL : 3 September 2004

                                                  DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA REDIT
                                       JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA PELAKSANA PEMULA
                                                     NOMOR :

Masa penilaian tanggal …………………. s/d. ……………………………….

 No                                                           KETERANGA
 .1   Nama                                                        N    :
  2   NIP                                                              :
  3   Nomor Seri KARPEG                                               :
  4   Tempat dan tanggal lahir                                        :
  5   Jenis Kelamin                                                    :
  6   Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya            :
  7   Pangkat / golongan ruang/TMT                                    :
  8   Jabatan                                                          : PKB Pelaksana Muda
  9   MAsa Kerja Golongan                            Lama              :
                                                     Baru
 10   Unit Kerja                                                         :
                                                                                        ANGKA KREDIT MENURUT
N                                 UNSUR YANG                                INSTANSI PENGUSUL                TIM PENILAI
O                                   DINILAI                             LAMA      BARU      JUMLAH     LAMA     BARU     JUMLA
1                                       2                                 3          4         5         6        7      H 8

    UNSUR UTAMA
I   PENDIDIKAN
.
    A.   Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
         1. Sarjana Muda / Diploma III
         2. Diploma II
         3.   SLTA / Diploma I

    B.   Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Keluarga
         Berencana memperoleh SuratTandaTamat Pendidikandan
         Pelatihan (STTPP) dari 961 jam
         1. Lamanya lebih
         2.   Lamanya antara 941 s/d 960 jam
         3.   Lamanya antara 481 s/d 940 jam
         4.   Lamanya antara 161 s/d 480 jam
         5.   Lamanya antara 81 s/d 160 jam
         6.   Lamanya antara 30 s/d 80 jam
    C.   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan
         Prajabatan golongan II
JUMLAH
                                                                                                 ANGKA KREDIT MENURUT
N                                    UNSUR YANG                                      INSTANSI PENGUSUL                TIM PENILAI
O                                      DINILAI                                   LAMA      BARU      JUMLAH     LAMA     BARU     JUMLA
1                                          2                                       3          4         5         6        7      H 8

II.   PENYULUHAN KB NASIONAL
      1.   Melakukan pendataan KB;
      2.   Melakukan pengisian form pendataan Mutasi Data Keluarga (MDK);
      3.   Membuat peta pendataan IMP dan organisasi non pemerintah (ORNOP)
           tingkat desa/kelurahan;
      4.   Membuat penomoran IMP;
      5.   Membuat Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB kepada masyarakat
           secara erorangan;
      6.   Melakukan fasilitasi kepada kader.
      JUMLAH


II    PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
I.
      1.   Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat desa/kelurahan;
      2.   Mengumpulkan data pelayanan KB di klinik;
      3.       Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan dalam kegiatan tim KB
      Keliling
           / Posyandu;
      4.   Menyusun laporan pelayanan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS).
      JUMLAH
                                                                            ANGKA KREDIT MENURUT
N                           UNSUR YANG                          INSTANSI PENGUSUL                TIM PENILAI
O                             DINILAI                       LAMA      BARU      JUMLAH     LAMA     BARU     JUMLA
1                                 2                           3          4         5         6        7      H 8

I    KEGIATAN PENYULUH KB NASIONAL DAN PELAYANAN KB UNTUK
V.
     JENJANG SATU TINGKAT DIATAS JENJANG JABATANNYA
     1.
     2.
     3.
     4.
     5.
     6.
     7.
     8.
     9.
     10.
     11.
     12.
     13.
     14.
     15.
     Dst
JUMLAH
                                                                                                    ANGKA KREDIT MENURUT
N                                  UNSUR YANG                                           INSTANSI PENGUSUL                TIM PENILAI
O                                    DINILAI                                        LAMA      BARU      JUMLAH     LAMA     BARU     JUMLA
1                                        2                                            3          4         5         6        7      H 8

V.   PENGEMBANGAN PROFESI
     A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan
        pelayanan KB.
        1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey
             dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB
             yang dipublikasikan
             a.    Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
                   nasional.
             b.    Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
        2. Membuat-karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey
             dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB
             yang tidak dipublikasikan
             a.   Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
                   secara nasional.
             b.    Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
        3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
             ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB
             nasional dan
                  Dalam yang buku yang
             pelayanan KBbentukdipublikasikanditerbitkan dan diedarkan
             a.
                   secara nasional.
             b.    Dalam makalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
        4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
             ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB
             nasional dan
             pelayanan KB yang tidak dipublikasikan
             a.    Dalam bentuk buku.
             b.    Dalam bentuk makalah.
                                                                                                    ANGKA KREDIT MENURUT
N                                  UNSUR YANG                                           INSTANSI PENGUSUL                TIM PENILAI
O                                    DINILAI                                        LAMA      BARU      JUMLAH     LAMA     BARU     JUMLA
1                                        2                                            3          4         5         6        7      H 8

          5.  Membuat tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan KB nasional dan
              pelayanan KB yang disebarluaskan melalui media massa.
          6. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan
              ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB
              pada pertemuan ilmiah.
     B.    Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan
     KB
          nasional dan pelayanan KB.
          1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam
               bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang
               dipublikasikan
               a.    Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
                     secara nasional.
               b.    Dalam majalah itmiah yang diakui oleh LIPI.
          2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang
               penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak
               dipublikasikan
               a.    Dalam bentuk buku.
               b.    Dalam bentuk makalah.
          3. Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam penerbitan.
     C.     Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di
     bidang
          penyutuhan KB nasionat dan pelayanan KB.
          Membuat buku pedoman/petunjuk petaksanaan/petunjuk teknis di
          bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.
     D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan
       petayanan KB.
       Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional
       dan pelayanan KB.
JUMLAH UNSUR UTAMA
                                                                                                   ANGKA KREDIT MENURUT
N                                  UNSUR YANG                                          INSTANSI PENGUSUL                TIM PENILAI
O                                    DINILAI                                       LAMA      BARU      JUMLAH     LAMA     BARU     JUMLA
1                                        2                                           3          4         5         6        7      H 8

V   PENUNJANG TUGAS PKB
I   A. Pengajar/ petatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan
       pelayanan KB.
       Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihanpegawai
    B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya dalam bidang penyuluhan Kb nasional
       dan pelayanan KB.
       1 . Mengikuti seminar/ lokakarya setiap kati sebagai:
            a. Pemrasaran
            b. Pembahas/ moderator/ narasumber
            c. Peserta
       2.   Mengikuti / berperan serta sebagai detegasi itmiah sebagai
            a. Ketua
            b. Anggota
    C.   Keanggotaan dalam organisasi profesi.
         Menjadi anggota dalam organisasi profesi sebagai
         a.   Pengurus
         b.   Anggota
         D.   Keanggotaan /kepengurusan ketembagaan
                          masyarakat
    E.    Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi
         Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan
                             dll.
         1.   Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam
         2.   Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, karang taruna
                                                                                           ANGKA KREDIT MENURUT
N                                    UNSUR YANG                                INSTANSI PENGUSUL                TIM PENILAI
O                                      DINILAI                             LAMA      BARU      JUMLAH     LAMA     BARU     JUMLA
1                                          2                                 3          4         5         6        7      H 8

    F.   Pembinaan generasi muda
         Membina generasi muda dalam pramuka, karang taruna.
    C.   Keanggotaan datam Tim Penitai jabatan fungsionat.
         Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional.
         a.   Ketua/Wakil ketua
         b.   Anggota
    H.   Perolehan getar kesarjanaan lainnya
         Memperoleh ijazah/getar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya
         a.   Sarjana / D IV
         b.   Sarjana Muda/ Diploma III
         c.   Diploma II
    I.   Perotehan piagam penghargaan
         Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:
         a.   30 (tiga puluh) tahun lebih
         b.   20 (dua puluh) tahun
         c.   10 (seputuh) tahun
    JUMLAH UNSUR PENUNJANG
    JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI
1.
2.
3.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul



Catatan Tim Penilai                  NIP.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul




Catatan Pejabat Penilai              NIP.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul




                                     NIP.
                                                                       LAMPIRAN 1.b.        KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN
                                                                                           KOORDINASI KELUARGA BERENCANA
                                                                                           NASIONAL DAN
                                                                                           KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
                                                                                           NOMOR     : 280/HL.007/B.2/2004
                                                                                           NOMOR     : 34 TAHUN 2004
                                                                                           TANGGAL : 3 September 2004

                                                  DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA REDIT JABATAN
                                            PENYULUH KELUARGA BERENCANA PELAKSANA
                                                      NOMOR :

Masa penilaian tanggal …………………. s/d. ……………………………….

 No                                                             KETERANGA
 .1   Nama                                                          N    :
  2   NIP                                                                :
  3   Nomor Seri KARPEG                                                 :
  4   Tempat dan tanggal lahir                                          :
  5   Jenis Kelamin                                                      :
  6   Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya              :
  7   Pangkat / golongan ruang/TMT                                      :
  8   Jabatan                                                            : PKB Pelaksana
  9   MAsa Kerja Golongan                            Lama                :
                                                     Baru
 10   Unit Kerja                                                           :
                                                                                            ANGKA KREDIT MENURUT
N                                  UNSUR YANG                                   INSTANSI PENGUSUL                TIM PENILAI
O                                    DINILAI                                LAMA      BARU      JUMLAH     LAMA     BARU     JUMLA
1                                        2                                    3          4         5         6        7      H 8

    UNSUR UTAMA
I   PENDIDIKAN
.
    A.   Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
         1. Sarjana Muda / Diploma III
         2. Diploma II
         3.   SLTA / Diploma I
    B.   Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Keluarga Berencana
         memperoleh SuratTandaTamat Pendidikandan Pelatihan (STTPP)
         1.   Lamanya lebih dari 961 jam
         2.   Lamanya antara 941 s/d 960 jam
         3.   Lamanya antara 481 s/d 940 jam
         4.   Lamanya antara 161 s/d 480 jam
         5.   Lamanya antara 81 s/d 160 jam
         6.   Lamanya antara 30 s/d 80 jam
    C.   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan
         Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II
JUMLAH
                                                                                                  ANGKA KREDIT MENURUT
N                                 UNSUR YANG                                          INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                   DINILAI
                                                                                 LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                                       H
1                                        2                                        3           4           5       6          7            8
I    PENYULUHAN KB NASIONAL
I    1. Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat
         desa/kelurahan;
     2. Melaksanakan pendataan KB dengan mengolah data wilayah desa/kelurahan;
     3. Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan membuat rencana kerja
         tingkat desa/kelurahan;
     4. Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat kecamatan;
     5. Menyusun rencana operasionat bulanan KB tingkat desa/keturahan;
     6. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk spanduk
     7. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk umbul-umbul
     8. Menjadi Tim lomba KB nasional, tingkat desa/kelurahan
     9. Menjaga stand dalam setiap pameran KB nasional;
     10. Melakukan fasilitasi kepada kelompok KB/KS.
     JUMLAH

II   PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
I    1. Menjadi peserta dalam mini lokakarya sebagai peserta
     2. Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat kecamatan;
     3. Mendapatkan akseptor/peserta asuransi KB;
     4. Menjadi peserta dalam pelayanan Tim KB Keliling/Posyandu dan membuat
         laporan \ hasil pelayanan.
     5. Melakukan rujukan medis ke tempat pelayanan kesehatan;
     6. Melakukan pelayanan dan pendampingan kegiatan terpudu (Bina Keluarga,
         UPPKS).
     JUMLAH
                                                                             ANGKA KREDIT MENURUT
N                           UNSUR YANG                           INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                             DINILAI
                                                            LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                  H
1                                 2                          3           4           5       6          7            8
I    KEGIATAN PENYULUH KB NASIONAL DAN PELAYANAN KB UNTUK
V.   JENJANG SATU TINGKAT DIATAS JENJANG JABATANNYA
     1.
     2.
     3.
     4.
     5.
     6.
     7.
     8.
     9.
     10.
     11.
     12.
     13.
     14.
     15.
     Dst
     JUMLAH
                                                                                                   ANGKA KREDIT MENURUT
N                                 UNSUR YANG                                           INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                   DINILAI
                                                                                  LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                                        H
1                                        2                                         3           4           5       6          7            8
V   PENGEMBANGAN PROFESI
    A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan
        pelayanan KB.
          1. Membuat karya tubs /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian,
                                        survey
             dan evaluasi di bidang penyutuhan KB nasionat dan petayanan KB
             yang dipublikasikan buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
             a.    Dalam bentuk
                   nasional.
             b.    Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
          2. Membuat-karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian,
                                        survey
             dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB
             yang tidak dipublikasikan yang diterbitkan dan diedarkan
             a.    Dalam bentuk buku
                   secara nasional
             b.    Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
        3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
             dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional
             dan pelayanan KB yang dipublikasikan
             a.    Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
                   secara nasional.
             b.    Dalam makalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
        4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
             ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB
             nasional dan
             pelayanan KB yang tidak dipublikasikan
             a.    Dalam bentuk buku.
             b.    Dalam bentuk makalah.
                                                                                                 ANGKA KREDIT MENURUT
N                                UNSUR YANG                                          INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                  DINILAI
                                                                                LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                                      H
1                                       2                                        3           4           5       6          7            8
          5.Membuat tutisan itmiah poputer di bidang penyultan KB nasionat
            dan pelayanan KB yang disebartuaskan melatui media massa.
       6. Menya mpaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau
            ulasan ilmiah di bidang penyutuhan KB nasionat dan pelayanan
            KB pads
            pertemuan itmiah.
    B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan taimya di bidang penyuluhan KB
       nasional dan pelayanan KB.
          1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya Kmiah datam
                                      bidang
            a.     penyuluhan KB nasional dan pelayanan diedadmn
                  Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan KB yang secara
                  nasionat.        dipublikasikan:
            b.    Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh UPI.
       2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang
            penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan
            a.    Dalam bentuk buku.
            b.    Dalam bentuk makalah.
       3. Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam penerbitan.
    C. Pembuatan bular pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di
       bidang penyuluhan KB nasional dan petayanan KB.
       Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang
       penyuluhan KB nasionat dan petayanan KB.
    D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan
       pelayanan KB.
       Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasionat
       dan pelayanan KB.
JUMLAH UNSUR UTAMA
                                                                                                   ANGKA KREDIT MENURUT
N                                  UNSUR YANG                                          INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                    DINILAI
                                                                                  LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                                        H
1                                          2                                       3           4           5       6          7            8
V   PENUNJANG TUGAS PKB
I   A.   Pengajar/ pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional
    dan
        pelayanan KB.
        Mengajar/melatih pads pendidikan dan petatihan pegawai
    B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya dalam bidang penyuluhan Kb nasional
         dan pelayanan KB.
         1 . Mengikuti seminar/ tokakarya setiap kati sebagai:
              a.    Pemrasaran
              b.    Pembahas/moderator/narasumber
              c.    Peserta
         2.   Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai
              a.    Ketua
              b.    Anggota
    C.   Keanggotaan dalam organisasi profesi.
         Menjadi anggota dalam organisasi profesi sebagai
         a.   Pengurus
         b. Anggota
         D. Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan
                          masyarakat
    E.    Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi
         Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan
         1.                  dll.
              Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam
         2.   Memfasilitasi prang jompo, kesejahteraan wanita, karang taruna
                                                                                            ANGKA KREDIT MENURUT
N                                    UNSUR YANG                                 INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                      DINILAI
                                                                           LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                                 H
1                                           2                               3           4           5       6          7            8
    F.   Pembinaan generasi muda
         Membina generasi muda datam pramuka, karang taruna.
    G.   Keanggotaan dalam Tim Penitai jabatan fungsional.
         Menjadi anggota Tim Penitai jabatan fungsional.
         a.   Ketua/Wakil ketua
         b.   Anggota
    H.   Perolehan getar kesarjanaan lainnya
         Memperoleh ijazah/getar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya
         a.   Sarjana / D IV
         b.   Sarjana Muda/ Diploma III
         c.   Diploma II
    I.   Perolehan piagam penghargaan
         Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:
         a.   30 (tiga puluh) tahun lebih
         b.   20 (dua puluh) tahun
         c.   10 (sepuluh) tahun
    JUMLAH UNSUR PENUNJANG
    JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI
1.
2.
3.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul



Catatan Tim Penilai                  NIP.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul




Catatan Pejabat Penilai              NIP.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul




                                     NIP.
                                                                       LAMPIRAN 1.c.        KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN
                                                                                           KOORDINASI KELUARGA BERENCANA
                                                                                           NASIONAL DAN
                                                                                           KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
                                                                                           NOMOR     : 280/HL.007/B.2/2004
                                                                                           NOMOR     : 34 TAHUN 2004
                                                                                           TANGGAL : 3 September 2004

                                                  DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA REDIT JABATAN
                                            PENYULUH KELUARGA BERENCANA PELAKSANA
                                                      NOMOR :

Masa penilaian tanggal …………………. s/d. ……………………………….

 No                                                             KETERANGA
 .1   Nama                                                          N    :
  2   NIP                                                                :
  3   Nomor Seri KARPEG                                                 :
  4   Tempat dan tanggal lahir                                          :
  5   Jenis Kelamin                                                      :
  6   Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya              :
  7   Pangkat / golongan ruang/TMT                                      :
  8   Jabatan                                                            : PKB Pelaksana
  9   Masa Kerja Golongan                            Lama                :
                                                     Baru
 10   Unit Kerja                                                           :
                                                                                            ANGKA KREDIT MENURUT
N                                  UNSUR YANG                                   INSTANSI PENGUSUL                TIM PENILAI
O                                    DINILAI                                LAMA      BARU      JUMLAH     LAMA     BARU     JUMLA
1                                        2                                    3          4         5         6        7      H 8

    UNSUR UTAMA
I   PENDIDIKAN
.
    A.   Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
         1. Sarjana Muda / Diploma III
         2. Diploma II
         3.   SLTA / Diploma I
    B.   Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Keluarga Berencana
         memperoleh SuratTandaTamat Pendidikandan Pelatihan (STTPP)
         1.   Lamanya lebih dari 961 jam
         2.   Lamanya antara 941 s/d 960 jam
         3.   Lamanya antara 481 s/d 940 jam
         4.   Lamanya antara 161 s/d 480 jam
         5.   Lamanya antara 81 s/d 160 jam
         6.   Lamanya antara 30 s/d 80 jam
    C.   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan
         Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II
JUMLAH
                                                                                                 ANGKA KREDIT MENURUT
N                                 UNSUR YANG                                         INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                   DINILAI
                                                                                LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                                      H
1                                        2                                       3           4           5       6          7            8
I   PENYULUHAN KB NASIONAL
I   1. Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat
        kecamatan;
    2. Melaksanakan pendataan KB dengan menyajikan hasil pengolahan data
        desa/kelurahan;
    3. Membuat laporan pendataan di wilayah kerja;
    4. Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat desa/kelurahan;
    5. Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dalam membuat rencana kerja
        tingkat kecamatan;
    6. Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal
        Tingkat desa/kelurahan;
    7. Melakukan pendekatan kepada IMP dan ORNOP tingkat desa/kelurahan;
    8. Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat Kecamatan;
    9. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk transparan;
    10. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk media sederhana;
    11. Metakukan KIE KB kepada masyarakat secara kelompok;
    12. Menyiapkan sarana KIE dengan mobil penerangan (Mupen) KB;
    13. Menjadi tim lomba KB nasional tingkat kecamatan;
    14. Metakukan fasilitasi kepada Sub PPKBD;
    15. Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah
        Tingkat desa/kelurahan;
    16. Menyusun mated rakor/raker KB tingkat desa/kelurahan.
         JUMLAH
                                                                                        ANGKA KREDIT MENURUT
N                                    UNSUR YANG                             INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                      DINILAI
                                                                       LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                             H
1                                           2                           3           4           5       6          7            8
II   PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
I
     1.    Menjadi peserta dalam mini lokakarya sebagai penyaji
     2.    Memberikan pembekalan dan informasi kepada kader
     3.    Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan KB kepada kader
     4.    Membimbing kegiatan pendewasaan usia perkawinan
JUMLAH


I    KEGIATAN PENYULUHAN KB NASIONAL PELAYANAN KB UNTUK
V    JENJANG SATU TINGKAT DIATAS/SATU TINGKAT DIBAWAH JENJANG
     JABATANNYA
     1.
     2.
     3.
     4.
     5.
     6.
     7.
     dst
JUMLAH
                                                                                                    ANGKA KREDIT MENURUT
N                                 UNSUR YANG                                            INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                   DINILAI
                                                                                   LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                                         H
1                                        2                                          3           4           5       6          7            8
V   PENGEMBANGAN PROFESI
    A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional
       dan pelayanan KB
       1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasit penelitian, pengkajian, survey
            dan evaluasi di bidang penyutuhan KB nasionat dan petayanan KB
            yang
            dipublikasikan
            a.     Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
                   nasional.
            b.     Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
       2. Membuat-karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey
            dan valuasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang
            tidak dipublikasikan
            a.     Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
                   nasional
            b.     Dalam majalah ilmiah yang diakui oteh LIPI.
         3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau utasan
                                       ilmiah
            dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasional dan
            petayanan KB yang dipublikasikan
            a.     Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
                   nasional.
            b.     Dalam makatah ilmiah yang diakui oleh UPI.
         4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
                                       ilmiah
            dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasionat dan
            petayanan KB yang tidak dipublikasikan
            a.     Dalam bentuk buku.
            b.     Dalam bentuk makalah.
       5. Membuat tulisan itmiah poputer di bidang penyutuhan KB nasional dan
            pelayanan KB yang disebartuaskan melalui media massa.
                                                                                                   ANGKA KREDIT MENURUT
N                                 UNSUR YANG                                           INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                   DINILAI
                                                                                  LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                                        H
1                                         2                                        3           4           5       6          7            8
         6.  Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan
             ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB
             pada pertemuan ilmiah
    B.    Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan
    KB
         nasional dan pelayanan KB.
            1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya itmiah datam
                                       bidang
              a.    penyuluhan KB nasional diterbitkan dan diedarkan
                    Dalam bentuk buku yang dan pelayanan KB yang secara
                    nasional.       dipublikasikan
              b.    Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
         2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang
              penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan
              a.    Dalam bentuk buku.
              b.    Dalam bentuk makalah.
         3. Membuat abstraksi tulisan yang dibuat dalam penerbitan.
    C.   Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di
         bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.
         Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di
         bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.
    D.   Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan
         pelayanan KB.
         Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional
         dan pelayanan KB.
JUMLAH
                                                                                                   ANGKA KREDIT MENURUT
N                                 UNSUR YANG                                           INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                   DINILAI
                                                                                  LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                                        H
1                                        2                                         3           4           5       6          7            8
V   PENUNJANG TUGAS PKB
I   A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan
       pelayanan KB.
       Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai
    B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya dalam bidang penyuluhan Kb nasional
       dan pelayanan KB.
       1 . Mengikuti seminar/ lokakarya setiap kali sebagai:
           a.     Pemasaran
           b.     Pembahas/moderator/narasumber
           c.     Peserta
       2. Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai
           a.     Ketua
           b.    Anggota
    C. Keanggotaan dalam organisasi profesi.
       Menjadi anggota dalam organisasi profesi
       sebagai a. Pengurus
       b. Anggota
       D. Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan
                         masyarakat
        Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi
    E. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan
                            dll.
       1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam
       2. Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, karang taruna
                                                                                            ANGKA KREDIT MENURUT
N                                    UNSUR YANG                                 INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                      DINILAI
                                                                           LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                                 H
1                                           2                               3           4           5       6          7            8
    F.   Pembinaan generasi muda
         Membina generasi muda datam pramuka, karang taruna.
    G.   Keanggotaan dalam Tim Penitai jabatan fungsional.
         Menjadi anggota Tim Penitai jabatan fungsional.
         a.   Ketua/Wakil ketua
         b.   Anggota
    H.   Perolehan getar kesarjanaan lainnya
         Memperoleh ijazah/getar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya
         a.   Sarjana / D IV
         b.   Sarjana Muda/ Diploma III
         c.   Diploma II
    I.   Perolehan piagam penghargaan
         Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:
         a.   30 (tiga puluh) tahun lebih
         b.   20 (dua puluh) tahun
         c.   10 (sepuluh) tahun
    JUMLAH UNSUR PENUNJANG
    JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI
1.
2.
3.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul



Catatan Tim Penilai                  NIP.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul




Catatan Pejabat Penilai              NIP.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul




                                     NIP.
                                                                       LAMPIRAN 1.d.       KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN
                                                                                          KOORDINASI KELUARGA BERENCANA
                                                                                          NASIONAL DAN
                                                                                          KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
                                                                                          NOMOR     : 280/HL.007/B.2/2004
                                                                                          NOMOR     : 34 TAHUN 2004
                                                                                          TANGGAL : 3 September 2004

                                                   DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA REDIT
                                             JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA PENYELIA
                                                       NOMOR :

Masa penilaian tanggal …………………. s/d. ……………………………….

 No                                                             KETERANGA
 .1   Nama                                                          N    :
  2   NIP                                                                :
  3   Nomor Seri KARPEG                                                 :
  4   Tempat dan tanggal lahir                                          :
  5   Jenis Kelamin                                                      :
  6   Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya              :
  7   Pangkat / golongan ruang/TMT                                      :
  8   Jabatan                                                            : PKB Penyelia
  9   MAsa Kerja Golongan                            Lama                :
                                                     Baru
 10   Unit Kerja                                                           :
                                                                                            ANGKA KREDIT MENURUT
N                                  UNSUR YANG                                   INSTANSI PENGUSUL                TIM PENILAI
O                                    DINILAI                                LAMA      BARU      JUMLAH     LAMA     BARU     JUMLA
1                                        2                                    3          4         5         6        7      H 8

    UNSUR UTAMA
I   PENDIDIKAN
.
    A.   Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
         1. Sarjana Muda / Diploma III
         2. Diploma II
         3.   SLTA / Diploma I
    B.   Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Keluarga Berencana
         memperoleh SuratTandaTamat Pendidikandan Pelatihan (STTPP)
         1.   Lamanya lebih dari 961 jam
         2.   Lamanya antara 941 s/d 960 jam
         3.   Lamanya antara 481 s/d 940 jam
         4.   Lamanya antara 161 s/d 480 jam
         5.   Lamanya antara 81 s/d 160 jam
         6.   Lamanya antara 30 s/d 80 jam
    C.   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan
         Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II
JUMLAH
                                                                                                        ANGKA KREDIT MENURUT
N                                    UNSUR YANG                                              INSTANSI PENGUSUL              TIM PENILAI
O                                      DINILAI                                           LAMA      BAR       JUMLA    LAMA     BARU     JUMLA
1                                          2                                               3        U        H 5        6        7      H 8
I    PENYULUHAN KB NASIONAL                                                                           4
I    1.  Membuat peta wilayah kerja hasil pendataan;
     2.  Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat kecamatan;
     3.  Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal
         tingkat kecamatan;
     4.  Melakukan pendekatan kepada IMP dan ORNOP tingkat kecamatan;
     5.  Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk poster;
     6.  Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk leaflet;
     7.  Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk media tradisional di
         pedesaan:
     8.  Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk billboard;
     9.  Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB tingkat kecamatan;
     10  Menjadi Tim Penilai setiap jenis lomba KB nasional tingkat kecamatan;
     11  Melakukan fasilitasi kemitraan Instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat
         kecamatan.
     12. Menyusun mated rakor/raker KB tingkat kecamatan;
     13. Memfasilitasi terlaksananya pelayanan KB oleh LSOM.
     JUMLAH

II   PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
I    1. Memberikan pembekalan dan informasi kepada masyarakat;
     2. Memberikan pembekalan dan informasi kepada tokoh formal;
     3. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat
        kontrasepsi di tingkat desa/kelurahan;
                                                                                                          ANGKA KREDIT MENURUT
N                                     UNSUR YANG                                               INSTANSI PENGUSUL              TIM PENILAI
O                                         DINILAI                                          LAMA      BAR       JUMLA    LAMA     BARU     JUMLA
1                                              2                                             3        U        H 5        6        7      H 8
     4.      Mengidentifikasi dan menseleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu di                4
     tingkat
     5. Desa/Kelurahan
          Melakukan pelayanan KB pada momentum strategi
     6. Memberikan orientasi ketrampilan kader IMP / POKTAN
    JUMLAH
I    KEGIATAN PENYULUHAN KB NASIONAL PELAYANAN KB UNTUK JENJANG
V    SATU TINGKAT DIATAS/SATU TINGKAT DIBAWAH JENJANG JABATANNYA
          1.
        2.
        3.
        4.
        5.
        6.
        7.
        8.
        9.
        10.
        11.
        12.
        13.
        14.
        dst
    JUMLAH
                                                                                                      ANGKA KREDIT MENURUT
N                                   UNSUR YANG                                             INSTANSI PENGUSUL              TIM PENILAI
O                                     DINILAI                                          LAMA      BAR       JUMLA    LAMA     BARU     JUMLA
1                                         2                                              3        U        H 5        6        7      H 8
V   PENGEMBANGAN PROFESI                                                                            4
    A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan
       pelayanan KB
       1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasit penelitian, pengkajian, survey dan
            evaluasi di bidang penyutuhan KB nasionat dan petayanan KB
            yang dipublikasikan
            a.     Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
            b.     Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
       2. Membuat-karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan
            valuasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang
            tidak dipublikasikan
            a.     Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
            b.     Dalam majalah ilmiah yang diakui oteh LIPI.
       3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau utasan ilmiah
            dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasional
            dan petayanan KB yang dipublikasikan
            a.     Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
            b.     Dalam makatah ilmiah yang diakui oleh UPI.
       4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
            dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasionat
            dan petayanan KB yang tidak dipublikasikan
            a.     Dalam bentuk buku.
            b.     Dalam bentuk makalah.
       5. Membuat tulisan itmiah poputer di bidang penyutuhan KB nasional
            dan pelayanan KB yang disebartuaskan melalui media massa.
       6. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah
            di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada
            pertemuan ilmiah
                                                                                                   ANGKA KREDIT MENURUT
N                                   UNSUR YANG                                          INSTANSI PENGUSUL              TIM PENILAI
O                                      DINILAI                                      LAMA      BAR       JUMLA    LAMA     BARU     JUMLA
1                                           2                                         3        U        H 5        6        7      H 8
    B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB                    4
        nasional dan pelayanan KB.
           1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya itmiah datam
                                       bidang
             a.    penyuluhan KB nasional diterbitkan dan diedarkan
                   Dalam bentuk buku yang dan pelayanan KB yang secara nasional.
             b.                    dipublikasikan
                   Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
        2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang
             penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan
             a.    Dalam bentuk buku.
             b.    Dalam bentuk makalah.
        3. Membuat abstraksi tulisan yang dibuat dalam penerbitan.
    C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di
        bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.
        Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang
        penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.
    D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan
        pelayanan KB.
        Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional
        dan pelayanan KB.
    JUMLAH
V   PENUNJANG TUGAS PKB
I   A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan
        pelayanan KB.
        Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai
    B.   Peran serta dalam seminar/ lokakarya dalam bidang penyuluhan Kb nasional
    dan
        pelayanan KB. seminar/ lokakarya setiap kali sebagai:
        1 . Mengikuti
             a.   Pemasaran
                                                                                            ANGKA KREDIT MENURUT
N                                    UNSUR YANG                                  INSTANSI PENGUSUL              TIM PENILAI
O                                        DINILAI                             LAMA      BAR       JUMLA    LAMA     BARU     JUMLA
1                                            2                                 3        U        H 5        6        7      H 8
             b.    Pembahas/moderator/narasumber                                          4
             c.    Peserta
         2. Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai
             a.    Ketua
             b.    Anggota
    C.   Keanggotaan dalam organisasi profesi.
         Menjadi anggota dalam organisasi profesi
         sebagai a. Pengurus
         b. Anggota
         D. Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan
                          masyarakat
    E.    Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi
         Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan
                              dll.
         1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam
         2. Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, karang taruna
    F.   Pembinaan generasi muda
         Membina generasi muda datam pramuka, karang taruna.
    G.   Keanggotaan dalam Tim Penitai jabatan fungsional.
         Menjadi anggota Tim Penitai jabatan fungsional.
         a.    Ketua/Wakil ketua
         b.    Anggota
    H.   Perolehan getar kesarjanaan lainnya
         Memperoleh ijazah/getar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya
         a.    Sarjana / D IV
         b.    Sarjana Muda/ Diploma III
         c.    Diploma II
    I.   Perolehan piagam penghargaan
         Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:
                                                                ANGKA KREDIT MENURUT
N                                   UNSUR YANG       INSTANSI PENGUSUL              TIM PENILAI
O                                      DINILAI   LAMA      BAR       JUMLA    LAMA     BARU     JUMLA
1                                          2       3        U        H 5        6        7      H 8
       a.   30 (tiga puluh) tahun lebih                       4
       b.   20 (dua puluh) tahun
       c.   10 (sepuluh) tahun
    JUMLAH UNSUR PENUNJANG
    JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI
1.
2.
3.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul



Catatan Tim Penilai                  NIP.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul




Catatan Pejabat Penilai              NIP.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul




                                     NIP.
                                                                      LAMPIRAN II.a.     KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN
                                                                                        KOORDINASI KELUARGA BERENCANA
                                                                                        NASIONAL DAN
                                                                                        KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
                                                                                        NOMOR     : 280/HL.007/B.2/2004
                                                                                        NOMOR     : 34 TAHUN 2004
                                                                                        TANGGAL : 3 September 2004

                                                   DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA REDIT
                                             JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA PERTAMA
                                                       NOMOR :

Masa penilaian tanggal …………………. s/d. ……………………………….

 No                                                            KETERANGA
 .1   Nama                                                         N    :
  2   NIP                                                               :
  3   Nomor Seri KARPEG                                                :
  4   Tempat dan tanggal lahir                                         :
  5   Jenis Kelamin                                                     :
  6   Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya             :
  7   Pangkat / golongan ruang/TMT                                     :
  8   Jabatan                                                           : PKB Pertama
  9   MAsa Kerja Golongan                            Lama               :
                                                     Baru
 10   Unit Kerja                                                         :
                                                                                            ANGKA KREDIT MENURUT
N                                    UNSUR YANG                                 INSTANSI PENGUSUL                TIM PENILAI
O                                      DINILAI                              LAMA      BARU      JUMLAH     LAMA     BARU     JUMLA
1                                          2                                  3          4         5         6        7      H 8

    UNSUR UTAMA
I   PENDIDIKAN
.
    A.   Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
         1.   Doktor (S.3)
         2.   Pasca Sarjana (S.2)
         3.   Sarjana / Diploma IV
    B.   Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Keluarga Berencana
         memperoleh SuratTandaTamat Pendidikandan Pelatihan (STTPP)
         1.   Lamanya lebih dari 961 jam
         2.   Lamanya antara 941 s/d 960 jam
         3.   Lamanya antara 481 s/d 940 jam
         4.   Lamanya antara 161 s/d 480 jam
         5.   Lamanya antara 81 s/d 160 jam
         6.   Lamanya antara 30 s/d 80 jam
    C.   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan
         Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II
JUMLAH
                                                                                                  ANGKA KREDIT MENURUT
N                              UNSUR YANG                                             INSTANSI PENGUSUL                TIM PENILAI
O                                 DINILAI                                         LAMA      BARU      JUMLAH     LAMA     BARU     JUMLA
1                                      2                                            3          4         5         6        7      H 8
I   PENYULUHAN KB NASIONAL
I   1. Menyusun rencana pendataan dan pemetaan/wilayah kerja tingkat
         Kabupaten/Kota;
    2.   Melaksanakan pendataan KB dengan mengolah data wilayah
         kecamatan/Kabupaten/Kota;
    3.   Melaksanakan pendataan KB dengan verifikasi/validasi data;
    4.   Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dalam membuat rencana kerja
         tingkat Kabupaten/Kota;
    5.   Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat Kabupaten/Kota;
    6.   Menyiapkan instrumen pendataan KB dengan menguji coba instrumen;
    7.   Mengevaluasi pencapaian KB tingkat desa/kelurahan;
    8.   Menyusun isi pecan KB nasional untuk bahan advokasi tingkat Kecamatan;
    9.   Menyusun isi pesan KB nasional untuk bahan KIE tingkat Kecamatan;
    10. Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat Kabupaten/Kota;
    11. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk banner;
    12. Metakukan KIE dengan mobil penerangan (MUPEN) KB;
    13. Melakukan uji coba mated dan media advokasi dan KIE KB nasional;
    14. Mendesain pameran KB nasional di tingkat kecamatan;
    15. Melakukan fasilitasi kepada PPKBD;
    16. Menjadi peserta pada rakor/rakernas KB nasional tingkat Propinsi.
    JUMLAH
                                                                                                   ANGKA KREDIT MENURUT
N                                    UNSUR YANG                                        INSTANSI PENGUSUL                TIM PENILAI
O                                       DINILAI                                    LAMA      BARU      JUMLAH     LAMA     BARU     JUMLA
1                                           2                                        3          4         5         6        7      H 8
II   PELAYANAN KELUARGABERENCANA
I    1. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan
         alat kontrasepsi di tingkat Kecamatan;
     2. Mengidentifikasi dan menseleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu
         di tingkat Kabupaten/Kota;
     3. Melakukan pengembangan wawasan pelayanan terpadu (Bina Keluarga,
         UPPKS);
     4. Melakukan pra konseling KB;
     5. Memantau dan mengevaluasi pelayanan KB tingkat Kabupaten/Kota;
     6. Melakukan uji coba pengembangan model teknis penyuluhan KB Nasional
         dan pelayanan KB.
     JUMLAH
                                                                            ANGKA KREDIT MENURUT
N                           UNSUR YANG                          INSTANSI PENGUSUL                TIM PENILAI
O                             DINILAI                       LAMA      BARU      JUMLAH     LAMA     BARU     JUMLA
1                                 2                           3          4         5         6        7      H 8

I    KEGIATAN PENYULUH KB NASIONAL DAN PELAYANAN KB UNTUK
V.   JENJANG SATU TINGKAT DIATAS JENJANG JABATANNYA
     1.
     2.
     3.
     4.
     5.
     6.
     7.
     8.
     9.
     10.
     11.
     12.
     13.
     14.
     15.
     Dst
     JUMLAH
                                                                                                      ANGKA KREDIT MENURUT
N                                   UNSUR YANG                                             INSTANSI PENGUSUL              TIM PENILAI
O                                     DINILAI                                          LAMA      BAR       JUMLA    LAMA     BARU     JUMLA
1                                         2                                              3        U        H 5        6        7      H 8
                                                                                                    4
V   PENGEMBANGAN PROFESI
    A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan
       pelayanan KB
       1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasit penelitian, pengkajian, survey dan
            evaluasi di bidang penyutuhan KB nasionat dan petayanan KB
            yang dipublikasikan
            a.     Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
            b.     Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
       2. Membuat-karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan
            valuasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang
            tidak dipublikasikan
            a.     Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
            b.     Dalam majalah ilmiah yang diakui oteh LIPI.
       3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau utasan ilmiah
            dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasional
            dan petayanan KB yang dipublikasikan
            a.     Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
            b.     Dalam makatah ilmiah yang diakui oleh UPI.
       4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
            dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasionat
            dan petayanan KB yang tidak dipublikasikan
            a.     Dalam bentuk buku.
            b.     Dalam bentuk makalah.
                                                                                                     ANGKA KREDIT MENURUT
N                                   UNSUR YANG                                            INSTANSI PENGUSUL              TIM PENILAI
O                                     DINILAI                                         LAMA      BAR       JUMLA    LAMA     BARU     JUMLA
1                                         2                                             3        U        H 5        6        7      H 8
                                                                                                   4
        5.  Membuat tulisan itmiah poputer di bidang penyutuhan KB nasional dan
            pelayanan KB yang disebartuaskan melalui media massa.
       6. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah
            di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada
            pertemuan ilmiah
    B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB
       nasional dan pelayanan KB.
       1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya itmiah datam
            bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang
            dipublikasikan
            a.    Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
            b.    Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
       2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang
            penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan
            a.    Dalam bentuk buku.
            b.    Dalam bentuk makalah.
       3. Membuat abstraksi tulisan yang dibuat dalam penerbitan.
    C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang
       penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.
       Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di
       bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.
    D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan
       pelayanan KB.
       Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional
       dan pelayanan KB.
    JUMLAH
                                                                                                   ANGKA KREDIT MENURUT
N                                    UNSUR YANG                                         INSTANSI PENGUSUL              TIM PENILAI
O                                      DINILAI                                      LAMA      BAR       JUMLA    LAMA     BARU     JUMLA
1                                          2                                          3        U        H 5        6        7      H 8
                                                                                                 4
V   PENUNJANG TUGAS PKB
I   A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan
        pelayanan KB.
        Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai
    B.   Peran serta dalam seminar/ lokakarya dalam bidang penyuluhan Kb nasional
    dan
        pelayanan KB. seminar/ lokakarya setiap kali sebagai:
        1 . Mengikuti
            a.    Pemasaran
            b.    Pembahas/moderator/narasumber
            c.    Peserta
         2. Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai
            a.    Ketua
            b.    Anggota
    C.   Keanggotaan dalam organisasi profesi.
         Menjadi anggota dalam organisasi profesi
         sebagai a.   Pengurus
         b. Anggota
         D.   Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan
                          masyarakat
    E.    Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi
         Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan
                              dll.
         1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam
         2.   Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, karang taruna
                                                                                          ANGKA KREDIT MENURUT
N                                    UNSUR YANG                                INSTANSI PENGUSUL              TIM PENILAI
O                                      DINILAI                             LAMA      BAR       JUMLA    LAMA     BARU     JUMLA
1                                          2                                 3        U        H 5        6        7      H 8
                                                                                        4
    F.   Pembinaan generasi muda
         Membina generasi muda datam pramuka, karang taruna.
    G.   Keanggotaan dalam Tim Penitai jabatan fungsional.
         Menjadi anggota Tim Penitai jabatan fungsional.
         a.   Ketua/Wakil ketua
         b.   Anggota
    H.   Perolehan getar kesarjanaan lainnya
         Memperoleh ijazah/getar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya
         a.   Sarjana / D IV
         b.   Sarjana Muda/ Diploma III
         c.   Diploma II
    I.   Perolehan piagam penghargaan
         Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:
         a.   30 (tiga puluh) tahun lebih
         b.   20 (dua puluh) tahun
         c.   10 (sepuluh) tahun
    JUMLAH UNSUR PENUNJANG
    JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI
1.
2.
3.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul



Catatan Tim Penilai                  NIP.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul




Catatan Pejabat Penilai              NIP.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul




                                     NIP.
                                                                        LAMPIRAN II.b.    KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN
                                                                                         KOORDINASI KELUARGA BERENCANA
                                                                                         NASIONAL DAN
                                                                                         KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
                                                                                         NOMOR     : 280/HL.007/B.2/2004
                                                                                         NOMOR     : 34 TAHUN 2004
                                                                                         TANGGAL : 3 September 2004

                                                     DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA REDIT
                                                JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA MUDA
                                                        NOMOR :

Masa penilaian tanggal …………………. s/d. ……………………………….

 No                                                              KETERANGA
 .1   Nama                                                           N    :
  2   NIP                                                                 :
  3   Nomor Seri KARPEG                                                  :
  4   Tempat dan tanggal lahir                                           :
  5   Jenis Kelamin                                                       :
  6   Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya               :
  7   Pangkat / golongan ruang/TMT                                       :
  8   Jabatan                                                             : PKB Muda
  9   Masa Kerja Golongan                            Lama                 :
                                                     Baru
 10   Unit Kerja                                                           :
                                                                                            ANGKA KREDIT MENURUT
N                                    UNSUR YANG                                 INSTANSI PENGUSUL                TIM PENILAI
O                                      DINILAI                              LAMA      BARU      JUMLAH     LAMA     BARU     JUMLA
1                                          2                                  3          4         5         6        7      H 8

    UNSUR UTAMA
I   PENDIDIKAN
.
    A.   Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
         1.   Doktor (S.3)
         2.   Pasca Sarjana (S.2)
         3.   Sarjana / Diploma IV
    B.   Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Keluarga Berencana
         memperoleh SuratTandaTamat Pendidikandan Pelatihan (STTPP)
         1.   Lamanya lebih dari 961 jam
         2.   Lamanya antara 941 s/d 960 jam
         3.   Lamanya antara 481 s/d 940 jam
         4.   Lamanya antara 161 s/d 480 jam
         5.   Lamanya antara 81 s/d 160 jam
         6.   Lamanya antara 30 s/d 80 jam
    C.   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan
         Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II
JUMLAH
                                                                                                   ANGKA KREDIT MENURUT
N                                  UNSUR YANG                                          INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                    DINILAI
                                                                                  LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                                        H
1                                         2                                        3           4           5       6          7            8
I   PENYULUHAN KB NASIONAL
I   1.  Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat
        Kabupaten/Kota;
    2.  Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dalam membuat rencana kerja
        tingkat Kabupaten/Kota;
    3.  Menyiapkan instrumen pendataan KB dengan merancang instrumen;
    4.  Mengevaluasi pencapaian Ketingkat kecamatan;
    5.  Menyusun isi pesan KB nasional untuk bahan advokasi tingkat
        Kabupaten/Kota;
    6.  Menyusun isi pesan KB nasional untuk bahan KIE tingkat Kabupaten/Kota;
    7.  Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk asesoris;
    8.  Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk neon sign;
    9.  Melakukan KIE KB melalui surat kabar/majalah;
    10. Melakukan KIE KB melalui radio;
    11. Melakukan penyuluhan massa tentang KB nasional;
    12. Melakukan mendekatkan kepada ORNOP tingkat Kabupaten/Kota;
    13. Menjadi tim penilai setiap jenis lomba KB nasional tingkat
        Kabupaten/Kota;
    14.   Mendesain pemeran KB nasional dalam menyiapkan materi pameran;
    15.   Metakukan fasititasi kepada POKTAN;
    16.   Melakukan fasititasi kemitraan instansi pemeriut2h dan non pemerintah
          tingkat Kabupaten / Kota;
    17.   Menyusun materi rakor/ raker KB tingkat Kabupaten / Kota;
                                                                                             ANGKA KREDIT MENURUT
N                                  UNSUR YANG                                    INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                    DINILAI
                                                                            LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                                  H
1                                          2                                 3           4           5       6          7            8
     18. Menjadi peserta pada rakor/rakeras KB nasional tingkat Nasional;
     19. Membentuk institusi masyarakat pedesaan/POKTAN.
     JUMLAH

II  PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
I   1.   Mengindentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun
         rencana kebutuhan alat kontrasepsi di tingkat Kabupaten/
    2.   Kota;
         Melakukan konseling KB;
    3.           Membuat umpan batik hasil analisis pelayanan KB tingkat
    Kabupaten/Kota;
    4.   Mengembangkan model KB nasional
JUMLAH
                                                                            ANGKA KREDIT MENURUT
N                           UNSUR YANG                          INSTANSI PENGUSUL                TIM PENILAI
O                             DINILAI                       LAMA      BARU      JUMLAH     LAMA     BARU     JUMLA
1                                 2                           3          4         5         6        7      H 8

I    KEGIATAN PENYULUH KB NASIONAL DAN PELAYANAN KB UNTUK
V.   JENJANG SATU TINGKAT DIATAS JENJANG JABATANNYA
     1.
     2.
     3.
     4.
     5.
     6.
     7.
     8.
     9.
     10.
     11.
     12.
     13.
     14.
     15.
     Dst
     JUMLAH
                                                                                                      ANGKA KREDIT MENURUT
N                                   UNSUR YANG                                             INSTANSI PENGUSUL              TIM PENILAI
O                                     DINILAI                                          LAMA      BAR       JUMLA    LAMA     BARU     JUMLA
1                                         2                                              3        U        H 5        6        7      H 8
                                                                                                    4
V   PENGEMBANGAN PROFESI
    A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan
       pelayanan KB
       1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan
            evaluasi di bidang penyutuhan KB nasionat dan petayanan KB
            yang dipublikasikan
            a.     Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
            b.     Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
       2. Membuat-karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan
            valuasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang
            tidak dipublikasikan
            a.     Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
            b.     Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
       3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau utasan ilmiah
            dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasional
            dan petayanan KB yang dipublikasikan
            a.     Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
            b.     Dalam makatah ilmiah yang diakui oleh UPI.
       4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
            dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasionat
            dan petayanan KB yang tidak dipublikasikan
            a.     Dalam bentuk buku.
            b.     Dalam bentuk makalah.
                                                                                                     ANGKA KREDIT MENURUT
N                                   UNSUR YANG                                            INSTANSI PENGUSUL              TIM PENILAI
O                                     DINILAI                                         LAMA      BAR       JUMLA    LAMA     BARU     JUMLA
1                                         2                                             3        U        H 5        6        7      H 8
                                                                                                   4
        5.  Membuat tulisan itmiah poputer di bidang penyutuhan KB nasional dan
            pelayanan KB yang disebartuaskan melalui media massa.
       6. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah
            di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada
            pertemuan ilmiah
    B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB
       nasional dan pelayanan KB.
       1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya itmiah datam
            bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang
            dipublikasikan
            a.    Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
            b.    Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
       2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang
            penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan
            a.    Dalam bentuk buku.
            b.    Dalam bentuk makalah.
       3. Membuat abstraksi tulisan yang dibuat dalam penerbitan.
    C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang
       penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.
       Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di
       bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.
    D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan
       pelayanan KB.
       Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional
       dan pelayanan KB.
    JUMLAH
                                                                                                   ANGKA KREDIT MENURUT
N                                  UNSUR YANG                                           INSTANSI PENGUSUL              TIM PENILAI
O                                    DINILAI                                        LAMA      BAR       JUMLA    LAMA     BARU     JUMLA
1                                        2                                            3        U        H 5        6        7      H 8
                                                                                                 4
V   PENUNJANG TUGAS PKB
I   A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan
        pelayanan KB.
        Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai
    B.   Peran serta dalam seminar/ lokakarya dalam bidang penyuluhan Kb nasional
    dan
        pelayanan KB. seminar/ lokakarya setiap kali sebagai:
        1 . Mengikuti
            a.    Pemasaran
            b.    Pembahas/moderator/narasumber
            c.    Peserta
        2. Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai
            a.    Ketua
            b.    Anggota
    C. Keanggotaan dalam organisasi profesi.
        Menjadi anggota dalam organisasi profesi
        sebagai a. Pengurus
        b. Anggota
        D. Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan
                         masyarakat
         Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi
    E. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan
                            dll.
        1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam
        2. Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, karang taruna
    F. Pembinaan generasi muda
         Membina generasi muda datam pramuka, karang taruna.
                                                                                          ANGKA KREDIT MENURUT
N                                    UNSUR YANG                                INSTANSI PENGUSUL              TIM PENILAI
O                                      DINILAI                             LAMA      BAR       JUMLA    LAMA     BARU     JUMLA
1                                          2                                 3        U        H 5        6        7      H 8
                                                                                        4
    G.   Keanggotaan dalam Tim Penitai jabatan fungsional.
         Menjadi anggota Tim Penitai jabatan fungsional.
         a.   Ketua/Wakil ketua
         b.   Anggota
    H.   Perolehan getar kesarjanaan lainnya
         Memperoleh ijazah/getar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya
         a.   Doctor (S3)
         b.   Pasca Sarjana (S2)
         c.   Sarjana / D.IV
    I.   Perolehan piagam penghargaan
         Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:
         a.   30 (tiga puluh) tahun lebih
         b.   20 (dua puluh) tahun
         c.   10 (sepuluh) tahun
    JUMLAH UNSUR PENUNJANG
    JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI
1.
2.
3.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul



Catatan Tim Penilai                  NIP.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul




Catatan Pejabat Penilai              NIP.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul




                                     NIP.
                                                                       LAMPIRAN II.c.    KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN
                                                                                        KOORDINASI KELUARGA BERENCANA
                                                                                        NASIONAL DAN
                                                                                        KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
                                                                                        NOMOR     : 280/HL.007/B.2/2004
                                                                                        NOMOR     : 34 TAHUN 2004
                                                                                        TANGGAL : 3 September 2004

                                                    DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA REDIT
                                               JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA MADYA
                                                        NOMOR :

Masa penilaian tanggal …………………. s/d. ……………………………….

 No                                                             KETERANGA
 .1   Nama                                                          N    :
  2   NIP                                                                :
  3   Nomor Seri KARPEG                                                 :
  4   Tempat dan tanggal lahir                                          :
  5   Jenis Kelamin                                                      :
  6   Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya              :
  7   Pangkat / golongan ruang/TMT                                      :
  8   Jabatan                                                            : PKB Madya
  9   Masa Kerja Golongan                            Lama                :
                                                     Baru
 10   Unit Kerja                                                          :
                                                                                            ANGKA KREDIT MENURUT
N                                    UNSUR YANG                                 INSTANSI PENGUSUL                TIM PENILAI
O                                      DINILAI                              LAMA      BARU      JUMLAH     LAMA     BARU     JUMLA
1                                          2                                  3          4         5         6        7      H 8

    UNSUR UTAMA
I   PENDIDIKAN
.
    A.   Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
         1.   Doktor (S.3)
         2.   Pasca Sarjana (S.2)
         3.   Sarjana / Diploma IV
    B.   Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Keluarga Berencana
         memperoleh SuratTandaTamat Pendidikandan Pelatihan (STTPP)
         1.   Lamanya lebih dari 961 jam
         2.   Lamanya antara 941 s/d 960 jam
         3.   Lamanya antara 481 s/d 940 jam
         4.   Lamanya antara 161 s/d 480 jam
         5.   Lamanya antara 81 s/d 160 jam
         6.   Lamanya antara 30 s/d 80 jam
    C.   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan
         Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II
JUMLAH
                                                                                                   ANGKA KREDIT MENURUT
N                                 UNSUR YANG                                           INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                   DINILAI
                                                                                  LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                                        H
1                                         2                                        3           4           5       6          7            8
I   PENYULUHAN KB NASIONAL
I   1. Melaksanakan pendataan KB dalam penyajian hasil analisis data kecamatan/
       Kabupaten/ Kota;
    2.  Menyiapkan instrumen pendataan KB dalam menyusun pedoman;
    3.  Mengevaluasi pencapaian KB tingkat Kabupaten/Kota;
    4.  Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk video;
    5.  Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk lagu;
    6.  Mengembangkan media KIE RB nasional dalam bentuk sandiwara;
    7.  Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk audio;
    8.  Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk CD:
    9.  Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk film;
    10. Metakukan KIE KB melalui televisi;
    11. Memberikan advokasi kepada tokoh formal dan informal tingkat
        Kabupaten/Kota;
    12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB nasional tingkat
        Kabupaten/Kota;
    13. Mendesain jenis lomba KB nasional tingkat Kabupaten/Kota;
    14. Mendesain pameran KB nasional dengan mendesain pameran tingkat
        Kabupaten/ Kota;
    15. Mengembangkan institusi masyarakat pedesaan/POKTAN.
    JUMLAH
                                                                                           ANGKA KREDIT MENURUT
N                                UNSUR YANG                                    INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                  DINILAI
                                                                          LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                                H
1                                       2                                  3           4           5       6          7            8
II   PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
I.   1. Mengembangkan model teknis penyuluh KB nasional dan pelaynan KB
     2. Mengevaluasi pengembangan model KB Nasional
     JUMLAH

I    KEGIATAN PENYULUH KB NASIONAL DAN PELAYANAN KB UNTUK
V.   JENJANG SATU TINGKAT DIATAS JENJANG JABATANNYA
     1.
     2.
     3.
     4.
     5.
     6.
     7.
     8.
     9.
     10.
     11.
     12.
                                                                                                    ANGKA KREDIT MENURUT
N                                 UNSUR YANG                                            INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                   DINILAI
                                                                                   LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                                         H
1                                         2                                         3           4           5       6          7            8
    13.
    14.
    15.
    Dst
    JUMLAH

V   PENGEMBANGAN PROFESI
    A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan
       pelayanan KB
       1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey
            dan evaluasi di bidang penyutuhan KB nasionat dan petayanan KB
            yang dipublikasikan
            a.    Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
                  nasional.
            b.    Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
       2. Membuat-karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey
            dan valuasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB
            yang tidak dipublikasikan
            a.    Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
                  nasional
            b.    Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
       3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau utasan ilmiah
            dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasional
            dan petayanan KB yang dipublikasikan
                                                                                                    ANGKA KREDIT MENURUT
N                                 UNSUR YANG                                            INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                   DINILAI
                                                                                   LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                                         H
1                                        2                                          3           4           5       6          7            8
             a.    Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
                   secara nasional.
             b.    Dalam makatah ilmiah yang diakui oleh UPI.
         4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
             dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasionat
             dan petayanan KB yang tidak dipublikasikan
             a.    Dalam bentuk buku.
             b.    Dalam bentuk makalah.
         5. Membuat tulisan itmiah poputer di bidang penyutuhan KB nasional dan
             pelayanan KB yang disebartuaskan melalui media massa.
         6. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan
             ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB
             pada pertemuan ilmiah
    B.    Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan
    KB
         nasional dan pelayanan KB.
           1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya itmiah datam
                                       bidang
             a.     penyuluhan KB nasional diterbitkan dan diedarkan
                    Dalam bentuk buku yang dan pelayanan KB yang secara
                    nasional.       dipublikasikan
             b.     Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
         2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang
             penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak
             dipublikasikan
             a.     Dalam bentuk buku.
             b.     Dalam bentuk makalah.
         3. Membuat abstraksi tulisan yang dibuat dalam penerbitan.
                                                                                                   ANGKA KREDIT MENURUT
N                                 UNSUR YANG                                           INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                   DINILAI
                                                                                  LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                                        H
1                                        2                                         3           4           5       6          7            8
    C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di
       bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.
       Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di
       bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.
    D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan
       pelayanan KB.
       Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional
       dan pelayanan KB.
    JUMLAH
V   PENUNJANG TUGAS PKB
I   A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan
       pelayanan KB.
       Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai
    B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya dalam bidang penyuluhan Kb nasional
       dan pelayanan KB.
       1 . Mengikuti seminar/ lokakarya setiap kali sebagai:
            a.    Pemasaran
            b.    Pembahas/moderator/narasumber
            c.    Peserta
       2. Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai
            a.    Ketua
            b.   Anggota
                                                                                              ANGKA KREDIT MENURUT
N                                  UNSUR YANG                                     INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                    DINILAI
                                                                             LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                                   H
1                                          2                                  3           4           5       6          7            8
    C.   Keanggotaan dalam organisasi profesi.
         Menjadi anggota dalam organisasi profesi
         sebagai a. Pengurus
         b. Anggota
         D. Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan
                          masyarakat
    E.    Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi
         Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan
                              dll.
         1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam
         2. Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, karang taruna
    F.   Pembinaan generasi muda
         Membina generasi muda datam pramuka, karang taruna.
    G.   Keanggotaan dalam Tim Penitai jabatan fungsional.
         Menjadi anggota Tim Penitai jabatan fungsional.
         a.   Ketua/Wakil ketua
         b.   Anggota
    H.   Perolehan getar kesarjanaan lainnya
         Memperoleh ijazah/getar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya
         a.   Doctor (S3)
         b.   Pasca Sarjana (S2)
         c.   Sarjana / D.IV
                                                                                         ANGKA KREDIT MENURUT
N                                    UNSUR YANG                              INSTANSI PENGUSUL                  TIM PENILAI
O                                      DINILAI
                                                                        LAMA       BARU      JUMLAH    LAMA        BARU       JUMLA
                                                                                                                              H
1                                           2                            3           4           5       6          7            8
    I.   Perolehan piagam penghargaan
         Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:
         a.   30 (tiga puluh) tahun lebih
         b.   20 (dua puluh) tahun
         c.   10 (sepuluh) tahun
    JUMLAH UNSUR PENUNJANG
    JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI
1.
2.
3.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul



Catatan Tim Penilai                  NIP.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul




Catatan Pejabat Penilai              NIP.

                                      ………,
                                      Tanggal………………….
                                      Pejabat Pengusul




                                     NIP.
                        LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA
                                     BADAN KOORDINASI KELUARGA
                                     BERENCANA NASIONAL
                                     KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
                                     NOMOR :
                                     NOMOR :
                                     TANGGAL :


                              SURAT PERNYATAAN
                  MELAKUKAN KEGIATAN PENYULUHAN KB NASIONAL


Yang bertanda tangan dibawah ini :
      Nama                              : …………………………………………………
      NIP                                : …………………………………………………
      Pangkat/Golongan ruang / TMT      : …………………………………………………
      Jabatan                           : …………………………………………………
      Unit Kerja                       : …………………………………………………

Menyatakan bahwa :
      Nama                              : …………………………………………………
      NIP                                : …………………………………………………
      Pangkat/Golongan ruang / TMT      : …………………………………………………
      Jabatan                           : …………………………………………………
      Unit Kerja                       : …………………………………………………

Telah melakukan kegiatan penyuluhan KB nasional :

            URAIAN                                        JUML         JUMLA      KETERANGA
 N         KEGIATAN             TANGGA       SATU          AH          H               N/
 O       PENYULUHAN             L             AN         VOLUM          ANG         BUKTI
 1.      KB NASIONAL                          HASI          E          KA            FISIK
 2.                                           L          KEGIAT        KRE
 3.                                                        AN          DIT
 4.
 5.

 ds
 t

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


                                         Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
                                         Atasan Langsung,




                                          Nama Jelas
                        LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA
                                    BADAN KOORDINASI KELUARGA
                                    BERENCANA NASIONAL
                                    KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
                                    NOMOR :
                                    NOMOR :
                                    TANGGAL :


                              SURAT PERNYATAAN
                   MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN KB NASIONAL


Yang bertanda tangan dibawah ini :
     Nama                              : …………………………………………………
     NIP                                : …………………………………………………
     Pangkat/Golongan ruang / TMT      : …………………………………………………
     Jabatan                           : …………………………………………………
     Unit Kerja                       : …………………………………………………

Menyatakan bahwa :
     Nama                              : …………………………………………………
     NIP                                : …………………………………………………
     Pangkat/Golongan ruang / TMT      : …………………………………………………
     Jabatan                           : …………………………………………………
     Unit Kerja                       : …………………………………………………

Telah melakukan kegiatan penyuluhan KB nasional :

           URAIAN                                           JUML       JUML        KETERANG
 N        KEGIATAN               TANGGA       SATU           AH         AH           AN/ BUKTI
 O      PENYULUHAN               L              AN          VOLU        ANG          FISIK
 1.            KB                               HASI         ME         KA
 2.         NASION                              L         KEGIATA       KREDI
 3.            AL                                             N         T
 4.
 5
 .
 d
 s
 t
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


                                         Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
                                         Atasan Langsung,




                                         Nama Jelas
                        LAMPIRAN V :        KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA
                                         BADAN KOORDINASI KELUARGA
                                         BERENCANA NASIONAL
                                         KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
                                         NOMOR :
                                         NOMOR :
                                         TANGGAL :


                              SURAT PERNYATAAN
                   MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI


Yang bertanda tangan dibawah ini :
     Nama                              : …………………………………………………
     NIP                                : …………………………………………………
     Pangkat/Golongan ruang / TMT      : …………………………………………………
     Jabatan                           : …………………………………………………
     Unit Kerja                       : …………………………………………………

Menyatakan bahwa :
     Nama                              : …………………………………………………
     NIP                                : …………………………………………………
     Pangkat/Golongan ruang / TMT      : …………………………………………………
     Jabatan                           : …………………………………………………
     Unit Kerja                       : …………………………………………………

Telah melakukan kegiatan penyuluhan KB nasional :

           URAIAN                                           JUML       JUML        KETERANG
 N        KEGIATAN               TANGGA       SATU           AH         AH           AN/ BUKTI
 O      PENYULUHAN               L              AN          VOLU        ANG          FISIK
 1.            KB                               HASI         ME         KA
 2.         NASION                              L         KEGIATA       KREDI
 3.            AL                                             N         T
 4.
 5
 .
 d
 s
 t
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


                                         Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
                                         Atasan Langsung,




                                         Nama Jelas
                        LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA
                                    BADAN KOORDINASI KELUARGA
                                    BERENCANA NASIONAL
                                    KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
                                    NOMOR :
                                    NOMOR :
                                    TANGGAL :


                               SURAT PERNYATAAN
                     MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PKB


Yang bertanda tangan dibawah ini :
     Nama                              : …………………………………………………
     NIP                                : …………………………………………………
     Pangkat/Golongan ruang / TMT      : …………………………………………………
     Jabatan                           : …………………………………………………
     Unit Kerja                       : …………………………………………………

Menyatakan bahwa :
     Nama                              : …………………………………………………
     NIP                                : …………………………………………………
     Pangkat/Golongan ruang / TMT      : …………………………………………………
     Jabatan                           : …………………………………………………
     Unit Kerja                       : …………………………………………………

Telah melakukan kegiatan penyuluhan KB nasional :

           URAIAN                                           JUML       JUML        KETERANG
 N        KEGIATAN               TANGGA       SATU           AH         AH           AN/ BUKTI
 O      PENYULUHAN               L              AN          VOLU        ANG          FISIK
 1.            KB                               HASI         ME         KA
 2.         NASION                              L         KEGIATA       KREDI
 3.            AL                                             N         T
 4.
 5
 .
 d
 s
 t
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


                                         Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
                                         Atasan Langsung,




                                         Nama Jelas
                                                         LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA
                                                                      BADAN KOORDINASI KELUARGA
                                                                      BERENCANA NASIONAL
                                                                      KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
                                                                       NOMOR :
                                                                       NOMOR   :
                                                                       TANGGAL :


                                                        PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
                                                          PKB TINGKAT TERAMPIL/AHLI *)


INSTANSI :……………………MASAPENILAIANTANGGAL:…………………S/DTANGGAL ………

   A.         KETERANGAN PERORANGAN
   1.         NAMA
   2.         NIP
   3.         NOMOR SERI KARPEG
   4.         JENIS KELAMIN
   5.         PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN
              ANGKA KREDITNYA
   6.         PANGKAT/GOL. RUANG/TMT
   7.         JABATAN PKB
   8.         MASAKERJAGOLONGAN                              LAMA
                                                             BARU
   9.          UNITKERJA
   B. PENETAPANANGKAKREDIT                                                                                            LAMA                 BA                    JUMLAH
      1. UNSUR                                                                                                                             RU
        UTAMA
              a.
      Pendidikan
                                      Sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar
              1). Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang
              2).
                     penyuluhan dan pelayanan KB nasional dan
                     memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan
                     dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat
       b. Kegiatan penyuluhan KB nasional
       c. Kegiatan pelayanan KB nasional
       d. Pengembangan profesi
              JUMLAH UNSUR UTAMA
   2. UNSUR PENUNJANG
       Penunjang tugas PKB
       JUMLAH UNSUR PENUNJANG
       JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
   C. DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM
       jabatan                      ............................................................................... pangkat
       .....................................                                                                          TMT
       ……………………………………………………………………………………..
                                                                                                            Ditetapkan di : .......................................
                                                                                                            Pada tanggal : ........................................

                                                                                                                                                                      Nama
Jelas
                                                         NIP.
Asli disampaikan dengan hormat kepada
Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN *) di …………………………

Tembusan disampaikan kepada
1. PKB yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja PKB yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka Kredit;
5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
 *) Coret yang tidak perlu
                                     LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA
                                                  BADAN KOORDINASI KELUARGA
                                                  BERENCANA NASIONAL
                                                  KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
                                                   NOMOR :
                                                   NOMOR   :
                                                   TANGGAL :



                                            KEPUTUSAN
                                 ………………………………………………….
                                NOMOR : …………………………………………..
                                             TENTANG
                          PENGANGKATAN PERTAMA KAI/PENGANGKATAN KEMBALI
                                         DALAM JABATAN PKB



Menimbang    :   a.   bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 25 Keputusan Menteri Pendayagunaan
                      Aparatur Negara Nomor : KEP/ .../M.PAN/.... /2004 tanggal ..................................2004,       dipandang
                       perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara ..............................................dalam jabatan
                       PKB.
                  b
                  .    …………………………………………………………………………………………….
                       …………………………………………………………………………………………….
                       …………………………………………………………………………………………….

 Mengingat        1    Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
 :                .    Tahun 1999;

                  2    Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
                  .
                  3    Peraturan Pemerintah Nomor 7Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
                  .
                  4    Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
                  .
                  5    KeputusanMenteriPendayagunaanAparaturNegaraNomorKEP/.../M.PAN/..../2004
                  .
                  6    Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi KeLuarga Berencana Nasional dan Kepata Badan
                  .    Kepegawaian
                       Negara Nomor .......................... dan Nomor ;
                                                       MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama      :   Terhitung mulai tanggal :……………………………………………………………………….
                 …………………………………mengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil
                 a. Nama                       : ……………………………………………
                  b. NIP                        : ……………………………………………
                  c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ……………………………………………
                  d. Unit Kerja                 : ……………………………………………
                      dalam jabatan…………………..……………….dengan angka kredit…………
                      (…………………………)
Kedua          :        ………………………………………………………………………………………………..

Ke tiga         :       ……………………………………………………………………………………………….. .........................


Keempat             :    Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan
                        dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

                        Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipit yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
                        sebagaimana mestinya.


                                                                                    Ditetapkan di
                                                                                    Pada tanggal



                                                                                    Nama jelas NIP



Tembusan

1.   Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2.   Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
3.   Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4.   Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
5.   Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.
*)   Coret yang tidak perlu
                                  LAMPIRAN IX :          KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA
                                                      BADAN KOORDINASI KELUARGA
                                                      BERENCANA NASIONAL
                                                      KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
                                                      NOMOR :
                                                      NOMOR    :
                                                      TANGGAL :



                                            KEPUTUSAN
                                  ………………………………………………….
                                NOMOR : …………………………………………..
                                             TENTANG
                               PEMBESARAN SEMENTARA DARI JABATAN PKB
                                         DALAM JABATAN PKB

 Menimbang        a   bahwa Saudara : ……………………………NIP ……………….. Pangkat :
 :                    ……….. golongan ruang : ………………………….berdasarkan keputusan
                      dari……………… dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan
                  .   PKB.
                      ………………………………………………………………………………………….
                      ………………………………………………………………………………………….
                      ………………………………………………………………………………………….
 Mengingat        1   Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
 :                .   Tahun 1999;
                  b
                  2   Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
                  .
                  .
                  3   Peraturan Pemerintah Nomor 7Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
                  .
                  4   Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
                  .
                  5   Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorKEP/.../M.PAN/..../2004
                  .
                  6   Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepada Badan
                  .   Kepegawaian
                      Negara Nomor .......................... dan Nomor ;
                                                   MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama      :   Terhitung mulai tanggal : ……………………………….…………………, membebaskan
                 Sementara Pegawai Negeri Sipil :
                  a. Nama                         : ……………………………………………
                  b. NIP                          : ……………………………………………
                  c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ……………………………………………
                  d. Unit Kerja                   : ……………………………………………
                      dalam jabatan…………………..……………….dengan angka kredit…………
                      (…………………………)

Kedua        :   Saudara………………………..dapat diangkat kembali dalam jabatan…………….. apabila telah
                 ………………………………………………

Ketiga       :   ……………………………………………………………………………………………….
                 ………………………………….
Keempat         :    Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan
                    dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

                    Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
                    sebagaimana mestinya.


                                                                                Ditetapkan di
                                                                                Pada tanggal



                                                                                Nama jelas NIP



Tembusan

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.
*)Coret yang tidak perlu
                             KEPUTUSAN
 KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
                     NOMOR: 379/HK-010/F2/2004
                               TENTANG
                   PETUNJUKTEKNIS
   JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
                 DAN ANGKA KREDITNYA
   KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Menimbang   :   a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) butir b
                   Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 200 tentang
                   Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi
                   sebagai Daerah Otonom. Pemerintah mempunyai
                   kewenangan untuk menetapkan Pedoman dan Standar
                   dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah ;
                b. bahwa untuk keberlangsungan pelaksanaan Program
                   Keluarga Berencana dilapangan yang salah satu aspek
                   pendukungnya adalah aspek sumber daya manusia yang
                   potensial dan selama ini dilaksanakan dengan baik oleh
                   Penyuluh Keluarga Berencana (yang disingkat dengan
                   Penyuluhan KB) ;
                c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan
                   dalam tangka desentralisasi. Daerah Kabupaten/Kota di
                   beri tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab
                   menangani sebagian urusan Pemerintahan di bidang
                   Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dipandang
                   perlu menetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
                   Penyuiuh KB dan Angka Kreditnya dengan Keputusan
                   Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencan Nasional.

 Meningat   :   1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang
                   Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
                   Keluarga Sejahtera ;
                2. Undang–Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
                   Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999
                   Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
               3. Undang–Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang
                  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
                  Daerah ( Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
               4. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang
                  Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
                  sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
                  Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
               5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
                  Kedudukan, Tugas, Fungsi. Kewenangan. Susunan
                  Organisasi dan Tata Kerjja Lembaga Pemerintah Non
                  Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
                  dan terakhir Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2004
               6. Keputusan Menteri Bersama antara BBKN dengan BKN
                  Nomor Kep/I/120/M.PAN/9/2004         tentang   Jabatan
                  Fungsional Penyuluhan KB dan Angka Kreditnya ;
               7. Surat Keputusan Bersama antara BKKBN dengan BKN
                  Nomor 280/HK-007/B.2/2004 dan Nomor 34 Tahun 2004
                  tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
                  Penyuluhan KB dan Angka Kreditnya.
               8. Surat Edaran Mendagri Nomor 476/720/Sj tanggal 18
                  Maret 2004 tentang jabatan Fungsional PKB.

                            MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama    :    KEPUTUSAN KEPALA BADAN KORDINASI KELUARGA
               BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS
               JABATAN FUNGSIONAL PENYULUHAN KELUARGA
               BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA
Kedua      :    Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyulh KB dan Angka
               Kreditnya sebagaimana dalam dictum pertama adalah
               sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
Ketiga     :   Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak
               terpisahkan dengan Keputusan ini ;
Keempat    :    Petunjuk Teknis, Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan
               Angka Kreditnya ini merupakan acuan bagi Pusat dan
               Daerah untuk ; melaksanakan penilaian ankga kredit bagi
               Penyuluhan KB dalam pengelolaan program KB nasional.
               Secara khusus dalam pengelolaan program KB nasional.
               Secara khusus dalam implementasinya dirancang sebagai
               landasan bagi setiap kabupaten/kota untuk menetapkan
               pengangkatan, pemindahan
               dan pemberhentian       jabatan    Penyuluhan    KB    di
               kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan program KB
               nasional ;
Kelima    :    Setiap kabupaten/kota dapat menjabarkan dan menetapkan
              lebih lanjut pelaksanaan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
              Penyuluh KB dan Angka Kreditnya sesuai dengan kebutuhan
              dan kondisi daerah masing – masing dengan Keputusan
              Bupati/Walikota,sepanjang tidak      bertentangan dengan
              keputusan ini
Keenam    :    Segala ketentuan yang tidak sesuai dan atau bertentangan
              dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku
Ketujuh   :   Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
              ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
              dalam penetetapan ini akan diadakan pembetulan
              sebagaimana mestinya




                                      Ditetapkan di : Jakarta
                                      Pada tanggal : 14 Oktober 2004

                                      BADAN KOORDINASI
                                      KELUARGA        BERENCANA
                                                 NASIONAL
                                      Kepala


                                      TTD


                                      Dr. Sumarjati Arjoso, SKM
                                                                     BAB I
                                                       PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG
 Sejalan dengan arah kebijakan desentralisasi sebagaimana di amanatkan
 dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
 Daerah, dan berdasarkan Keputusan Presiden RI No 102 Tahun 2001 tentang
 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewewenangan. Susunan Organisasi dan Tata
 Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang kemudian
 disempurnakan dengan Keppres Nomor: 09 Tahun 2004 mengatakan bahwa
 sebagian kewenangan penyelenggaraan Program KB diserahkan kepada
 pemerintah daerah kabupaten/kota sejak 1 Januari 2004.

 Melalaui penyerahan ini di maksudkan agar pemerintaha kabupaten/kota
 menaruh perhatian yang lebih besar dengan memberikan prioritaskepada
 pelaksanaan Program KB Nasional sehingga dapat menjaga dan
 mempertahankan keberhasilan yang selama ini telah diperoleh.
 Karena keberhasilan pelaksanaan Program KB Nasional telah memberikan
 sumbangan yang besar terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam
 mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Sebagaimana kita maklumi
 bersama bahwa satu aspek yang menunjang keberhasilan tersebut adalah
 adanya petugas lapangan sebagai penggerak program KB dilini lapangan
 yaitu Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut dengan
 penyuluhan KB.

 Agar keberhasilan dapat dipertahankan dan bahkan lebih ditinggkatkan,
 Penyuluh KB dituntut untuk terus melakukan pengembangan kompetensinya
 dalam berbagaibidang keahlian untuk meningkatkan kinerjanya.

 Pengembangan kompetensi Penyuluhan KB akan dapat berjalan dengan baik
 apabila didukung oleh iklim dan lingkungan yang kodusif termasuk landasan
 hukum yang memperkuat keberadaannya. Dengan adanya SK Menpan
 Nomor: KEP/I/120/M.PAN/9/2004 tanggal 2 september 2004 tentang Jabatan
 Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya, maka diperlukan adanya
 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya yang
 dapat dijadikan acuan oleh Tim Penilai Akreditasi Penyuluh KB maupun untuk
 Penyuluh KB. Petunjuk Teknis ini memuat hal – hal teknis yang belum
 terakomodir dalam SK Menpan dan SKB antara BKKBN              dengang BKN
 tersebut. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan proses pembinaan
   dan pengembangan karier tersebut dapat dilaksanakan secara terencana,
   terarah, konsisten dan kontinyu – melalui tatacara yang tepat.

B. TUJUAN
   1. Umum
      Menigkatkan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kb dan Tim
      Penilai dalam penetuan nilai awal, penetapan angka kredit, penjenjangan
      Jabatan dan penyetaraan        kegiatan   serta   pengangkatan      dan
      pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang
      berlaku.

   2. Khusus
      a. Membentuk Tim Penilai oleh pejabat yang berwewenang sesuai
         dengan perundang – undangan yang berlaku.
      b. menentukan dana menetapkan nilai akreditasi untuk jabatan
         Fungsional Penyuluh KB.
      c. Melaksanakan penjenjangan jabatan dan penyetaraan kegiatan sesuai
         dengan keterampilan dan keahlian Penyuluh KB yang bersangkutan.
      d. Mengangkat dan memberhentikan Pejabat Fungsional Penyuluh KB.

   C. RUANG LINGKUP
      1. Sasaran
         a. Penyuluh Keluarga Berencana.
         b. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh KB.
         c. Perangkat Daerah Pengelola Program Kb              Kabupaten/Kota
            (PDPPKB).
         d. BKKBN Propinsi
         e. Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
         f. Bupati/Walikota.

      2. Jangkauan
         Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   D. PENGERTIAN
       1. Program Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat
           Program KB Nasional adalah upaya peningkatan kepedulian dan
           peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan,
           pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan
           kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan
           sejahtera menuju keluarga berkualitas.
       2. Pembangunan lain adalah kegiatan sector/subtansi pembangunan lain
           diluar Program KB Nasional yang berada dalam nomenkltur institusi
           pengelola Program KB Nasional di kabupaten/kota.
                                                                  BAB II
                                         RANGKAIAN KEGIATAN

A. PEMBENTUKAN TIM PENILAI
   Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh KB terdiri dari Pegawai Negeri Sipil
   dengan susunan sebagai berikut
   1. Ketua merangkap anggota.
   2. Wakil ketua merangkap anggota.
   3. Sekretaris merangkap anggota.
   4. Anggota 4 orang.

   Jumlah anggota Tim Penilai selurhnya maksimal 7 orang (ganjil)
   Sekretaris secara fungsional baik di Pusat, Propinsi maupun di
   kabupaten/kota dijabat oleh pejabat di bidang Kepegawaian.

   Pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai adalah :
   1. Kepala BKKBN untuk Tim Penilai Pusat.
   2. Kepala BKKBN Propinsi untuk Tim Peniali Propinsi.
   3. Bupati/Walikota untuk tim Penilai Kabupaten/Kotamadya.

B. PENENTUAN NILAI AWAL
   Penentuan nilai awal jabatan fungsional Penyuluh KB, keputusan
   pengangkatannya didasarkan atas ijazah yang memiliki dan bagi mereka
   yang telah mempunyai pengalaman dibidang program KB nasional dapt
   diperhitungkan nilai angka kreditnya yang meliputi :
   1. Unsur Utama (pendidikan, penyuluhan KB nasional, pelayanan KB dan
      pengembangan Profesi).
   2. Unsur Penunjang (kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas
      Penyuluh KB).
C. PENJENJANGAN JABATAN DAN PENYETARAAN KEGIATAN.
   1. Jenjang Jabatan :
      Jenjang Jabatan Fungsional
      a. Penyuluh KB Terampil.
         Penyuluh KB Terampil adalah Penyuluh KB yang mempunyai latar
         belakan pendidikan/ijazah minimal SLTA/D1. pangkat serendah–
         rendahnya Pengatur Muda (II/a) ditambah dengan kualifikasi
         pendidikan (bidang studi) disesuaikan dengan kebutuhan daerah
         masing–masing.
         Penyuluh KB Terampil pangkat maksimal hanya sampai dengan
         Penata Tingkat I (III/d). Apabila Penyuluh KB Terampil tersebut
         tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SI maka yang
         bersangkutan tidak bisa disesuaikan menjadi Penyuluh KB ahli
         walaupun golongan telah mencapai III/d. namun jabatannya adalah
         Penyuluh KB Penyelia . Apabila yang bersangkutan melanjutkan
         pendidikan dan memperoleh ijazah SI atau sederajat maka yang
         bersangkutan bisa diangkat menajdi Penyuluh KB Ahli. Pangkat
         sesuai decngan pangkat terakhir yang memiliki dan jabatan
         Penyuluh KB Muda (lihat contoh).

      b. Penyuluh KB ahli
         Penyuluh KB Ahli adalah Penyuluh KB yang berpendidikan minimal
         Sarjana (SI), pangkat/ golongan ruang (III/a), dengan kualifikasi
         pendidikan (bidang studi) sesuai kebutuhan daerah masing -
         masing. Untuk Penyuluh KB ahli pangkat maksimal yang dapat
         dicapai adalaha Pembina Utama Muda (IV/c),(lihat contoh).

   2. Penentuan Jabatan
      Untuk menentukan Jabatan Penyuluh KB Terampil dan Penyuluh KB
      Ahli digunakana angka kredit yang berasal dari pendidikan dan
      pengalaman kerja yaitu: Penyuluh KB Terampil pendidikan minimal
      SLTA/D1.
       a.   Penyuluh KB Ahli pendidikan minimal S1.
       b.   Kegiatan penyuluhan Program KB nasional
       c.   Kegiatan Pelayanan KB Nasional.
       d.   Kegiatan Pengembangan Profesi.
       e.   Kegiatan Pendukung yang telah ditetapkan oleh pejabat yang
            berwewenang menetapkan angka kredit.

   3. Penyetaraan Kegiatan
      Mengingat beraneka ragamnya nomenklatur institusi pengelola
      Program KB di kabupaten/kota, maka     tugas Penyuluh KB ruang
      lingkupnya tidak terbatas pada   program KB saja. Tetapi tugas
      penyuluhan yang dilakukan sesuai dengan nomenklatur insitusi
      pengelola program KB dimana Ia bertugas. Namun kegiatan
      penyuluhan tesebut belum seluruhnya tercantum secara rinci pada
     Lampiran I dan II Keputusan Mendri Pendatagunaan Aparatur Negara
     Nomor Kep/120/M.PAN/9/2004 tanggal 2 september 2004 tentang
     Jabatan Fungsional PKB dan Angka Kreditnya. Oleh karenaitu
     kegiatan Penyuluh KB yang meliputi (pendidikan & latiha, penyuluhan,
     pelayanan, pengembangan profesi dan penunjang) subtansi
     pembangunana lainnya yang telah dicatat pada buku visum, agar
     dapat diusulkan penetapan angka kreditnya setara dengan kegiatan –
     kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun batasan subtansi
     pembangunan lain adalah kegiatan sesuai dengan nomenklatur
     instansi pengelola program KB nasional Kabupaten/Kota.

  4. Bobot Penilaian kegiatan subtansi pembangunan lainnya. Apabila
     seorang Penyuluh KB melakukan pendidikan & latihan, penyuluhan,
     pelayanan, pengembangan profesi dan penunjang) subtansi
     pembangunan lainnya atau kegiatan diluar Program KB Nasional,
     bobot penilainannua adalah 80% dari nilai yang telah ditetapkan.



               Kegiata                             Kegiata
                 n                                      n
            Program KB
                100                              Pembangunan
                                                       80
              Nasional
                 %                                  lainnya
                                                       %
  Contoh :
  Binker Penyuluh KB Ahli melakukan penyuluhan masa tentang akte
  kelahiran selama bulan Juli–Desember 2003 sebanyak 12 kali, maka nilai
  yang diperoleh adalah : 12 x 0.080 x 80% = 0.768
  Apabila melakukan kegiatan yang sama dengan subtansi Program KB
  Nasional maka perolehan angka kreditnya adalah : 12 x 0.080 x TOO % -
  0.96.

D. PENGANGKATAN

  Persyaratan pengangkatan jabatan Fungsional Penyuluh KB :
  1. Memiliki sertifikat Latihan Dasar Umum Penyuluhan KB (*baru dan alih
     tugas)
  2. Penyuluh KB alih tugas :
      a. Lulus seleksi.
      b. Memenuhi persyaratan Pendidikan yang telah ditetapkan.
      c. Memiliki pengalaman dibidang KB sekurang–kurangnya 2 (dua)
         tahun.
      d. Usia 5 tahun sebelum batas usia pensiun.
      e. DP3 dua tahun terakhir baik.
  3. Pengangkatan kembali jabatan Fungsional Penyuluh KB :
     - Telah selesai pembebasan sementara

E. PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN.
   Penyuluh KB dapat diberhentikan sementara dari jabatan fungsional
apabila :
    a. Tidak bisa mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuan yang
       berlaku.
    b. Penyuluh KB Terampil pangkat maksimal III/d tidak bisa
       mengumpulkan angka kredit minimal 10 untuk unsure utama setiap
       tahun.
    c. Penyuluh KB Ahli pangkat maksimal IV/c tidak bisa mengumpulkan
       angka kredit minimal 20 untuk unsur utama setiap tahun.
    d. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan
       pangkat.
    e. Diberhentikan sementara dari PNS.
    f. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Penyuluh KB.
    g. Cuti diluar tanggungan Negara.
    h. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
    i. Pengangkatan kembali sebagai Penyuluh KB dari pemberhentian
       sementara dibatasi hanya sebanyak 2 kali.




   Penyuluh KB diberhentikan dari jabatan fungsional apabila :
   1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara tidak
      dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan
      pangkat setingkat lebih tinggi.
   2. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan
      hukum yang tetap (tidak termasuk hukuman penurunan pangkat).
                                                                BAB III
                             LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN

A. PERSIAPAN
  Dalam rangka mempelancar pelaksanaan tugas dan pencapaian angka
  kredit bagi para pejabat Fungsional Penyuluh KB, maka perlu dibentuk
  Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

  Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwewenang,
  dalam hal ini adalah Kepala BKKBN untuk Tim Penilai Pusat. Kepala
  BKKBN Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi dan Bupati/Walikota yang
  didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelolaan Program KB
  di tingkat Kabupaten/Kota.

  1. Susunan Keanggotaan Tim Penilai Terdiri dari :
     a. Tingkat Pusat.
        1) Ketua         : Kepala Biro Kepegawaian.
        2) Wakil Ketua   : Direktur Institusi dan Peran Serta.
        3) Sekretaris    : Kepala Bagian Pengembangan Pegawai.
        4) Anggota       : - Direktorat Institusi dan Peran serta
                           - Direktorat Jaminana dan Pelayanan KB
                        -       Pejabat Fungsional (Widyaiswara,Auditor)
   b. Tingkat Propinsi.
      1) Ketua          : Sekretaris BKKBN
      2) Wakil Ketua : Kepala Bidang KS dan PK
      3) Sekretaris     : Eselon IV yang menagani Kepegawaian.
      4) Anggota        : - Penyuluh KB Kabupaten/Kota
                            - Pejabat Fungsional (widyaiswara, Auditor)
                            - Eselon IV yang menangani pelayanan KB.
   c. Tingkat Kabupaten/Kota.
      1) Ketua         : Kepala Perangkat DAerah Pengelola Program KB
                         (PDPPKB)
      2) Wakil Ketua : Pejabat eselon III atau IV yang membawahi
                         Kepegawaian
      3) Sekretaris   : Pejabat Eselon IV staf yang menangani
                         Kepegawaian.
      4) Anggota     : - Penyuluh KB
                           - Pejabat yang menangani Kepegawaian
                             daerah.
                           - Eselon III atau IV yang membidangi KB
                            -    Eselon III atau IV yang membidangi KS




   Apabila terdapat anggot Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim
   Penilai dapat mengangkat pengganti Anggota Tim tersebut.

   Bilamana Tim Penilai mengalami kesulitan menetapkan prestasi kerja
   Penyuluh KB yag diusulkan, maka Ketua Tim Penilai dapat melakukan
   konsultasi dengan para ahli yang menguasai bidang teknis yang
   diperlukan.

2. Persyaratan Menjadi Tim Penilai
   Anggota Tim Penilai baik Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota
   adalah Penyuluh KB Terampil atau Penyuluh KB Ahli dan pejabat lain
   dilingkungan BKKBN dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Jabatan Sturktural/fungsional dengan pangkat serendah-rendahnya
        sama dengan Jabatan atau pangkat Penyuluh KB yang dinilai.
   b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja
        Penyuluh KB.
   c. Dapat aktif melakukan penilaian prestasi kerja Penyuluhan KB.
   d. Bukan Pejabat Fungsional Penyuluh KB yang sedang dinilai.

3. Sekretariat
   a. Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya di
      bentuk Sekretariat Tim Penilai yang di pimpin oleh seorang
      Sekrtaris secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang
      kepegawaian.
      b. Sekretariat Tim Penilai yang ditetapkan bersamaan dengan Tim
         Penilaian Jabatan Fungsional Penyuluhan KB.
      c. Tugas Sekretariat :
         1) Mengumpulkan, mencatat dan menyimpan Daftar Usul
            Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Penyuluh KB.
         2) Menyelenggarakan rapat Tim Penilai minimum 2 x setahun.
         3) Mendistribusikan DUPAK ke Tim Penilai.
         4) Mengumpulkan hsail penilaian dan menyampaikan ke
            pimpinana untuk ditetapkan.
         5) Memeberiakan Feedback kepada yang bersangkutan.
         6) Mengingatkan kepada Penyuluh KB yang tidak mengirimkan
            DUPAK selama 4 periode berturut-turut.

   4. Masa Kerja Tim Penilai.
      Masa kerja/masa Jabatan Tim Penilai baik Pusat, Propinsi maupun
      Kabupaten/Kota adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali
      untuk periode berikutnya, namun setiap bulan keanggotaan Tim Penilai
      tersebut dapat dilakukan peninjauan kembali.


   5. Pendelegasian Tim Penilai.
      Untuk kelancaran penilaian angka kredit bagi Penyuluh Kb Madya.
      BKKBN Pusat dapat mendelegasikan wewenangnya sebagai penilai
      kepada Kepala BKKBN Propinsi untuk menetapkan angka kredit
      Penyuluh KB Madya golongan IV/a, IV/b dan IV/c




B. PELAKSANAAN
   1. Penetuan Nilai awal dan Penetapan Angka Kredit.
      Setiap pengangkatan pertama Pejabat Fungsional Penyuluh KB perlu
      ditetapkan Nilai Awal yang terdiri dari :
      a. Unsur Pendidikan
          1) SLTA/D1 nilai awal                  :    25 AK.
          2) Diploma II niali awal                :   40 AK.
          3) Sarjana Muda/Diploma III nilai awal :    60 AK.
          4) Sarjana/Diploma IV nilai awal       :    75 AK.
          5) Pasca Sarjana (S2) nilai awal       :    100 AK.
          6) Doktor (S3) nilai awal                :   150 AK.
      b. Unsur Penyuluhan
      c. Unsur Pelayanan
      d. Unsur Pengembangan Profesi
      e. Unsur Penunjang
      Nilai dari semua unsure ditetapkan oleh Tim Penilai berdasarkan bukti
      – bukti Kegiatan yang ada.

   Contoh Kasus :
a. Pengangkatan yang belum memiliki pengalaman :
   Sudarman pendidikan SMU, pangkat Pengatur Muda (II/a).
   Pengalaman kerja 2 tahun. Ingin menjadi Penyuluh KB. Yang
   bersangkutan belum memiliki bukti–bukti prestasi kerja (pelatihan,
   Penyuluhan dan kegiatan lainnya) sehingga yang bersangkutan
   sewaktu diangkat menjadi Penyuluh KB mempunyai nilai angka kredit
   25 AK. Dengan jabatan Penyuluh KB Pelaksana Pemula.

b. Pengangkatan yang tidak melanjutkan pendidikan :
   Sunarto, Penyuluh KB pendidikan SMU. Pangkat Penata Tk.I (III/d).
   nilai angka kredit kerakhir 300 AK. Yang bersangkutan tidak
   melanjutkan keperguruan tinggi. Maka ia tidak bisa disesuaikan
   menjadi Penyuluh KB ahli walaupun golongan telah mencapai III/d dan
   tidak bisa naik pangkat lagi.

c. Pengangkatan yang melanjutkan pendidikan :
   Bikner Pardede, Penyuluh KB pendidikan SMU, pangkat Penata Tk.I
   (III/d) nilai angka kredit terakhir 260 AK, yang bersangkutan
   melanjutkan studi dan bidang studi diambil sesuai dengan bidang
   tugasnya dan mendapat ijazah S1. maka jabatan Penyuluh KB
   disesuaikan menjadi Penyuluh KB Muda dengan golongan yang sama
   dan angka kredit yang sama, namun pangkat maksimal bisa mencapai
   IV/c.

2. Tata Cara Pengumpulan dan Pengusulan DUPAK.
   a. Mencatat semua kegiatan dalam buku visum.
   b. Mengumpulkan bukti–bukti kelengkapan kegiatan.
   c. Mengelompokkan bukti–bukti kegiatan sesuai dengan unsur dan
      sub-unsur.
   d. Memebuat daftar keterangan kegiatan sesuai formulir yang
      ditentukan.
   e. Melampirkan bukti–bukti kegiatan sesuai dengan rincian pada
      lampiran Juknis Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh KB.
   f. Membuat DUPAK yang disetujui dan diusulkan oleh atasan
      langsung.
   g. Mengirimkan DUPAK ke Tim Penilai.

3. Periode Penetapan Angka Kredit.
   Penetapan Angka Kredit Penyuluh KB dilakukan 2(dua) kali dalam
   1(satu) tahun, yaitu setiap bulan Januari dan bulan Juli tahun yang
   bersangkutan.
   a. Penilaian yang penetapannya bulan Januari yaitu penilaian untuk
      kegiatan yang telah dilakukan pada bulan Juli s/d Desember tahun
      sebelumnya.
   b. Penilaian bulan Juli yaitu untuk penilaian kegiatan yang telah
      dilakukan    pada   bulan   Januari   s/d   Juni   pada   tahun   yang
      bersangkutan.


4. Jenjang Jabatan.
   Penyuluh KB terampil :
   a) Penyuluh KB Pelaksana Pemula               :       (II/a)
      1) Penyuluh KB Pelaksana                   :       (II/b. II/c. II/d).
      2) Penyuluh KB Pelaksana Lanjutan          :       (III/a. III/b).
      3) Penyuluh KB Penyelia                    :       (III/c. III/d)
   b) Penyuluh KB Ahli :
      1) Penyuluh KB Pertama                     :       (III/a. III/b)
      2) Penyuluh KB Muda                        :       (III/c. III/d)
      3) Penyuluh KB Madya                           :     (IV/a. IV/b. IV/c)
   Nilai angka kredit masing–masing Jenjang jabatan dapat di lihat pada
   lampiran 2.


5. Penilaian Angka Kredit Tugas Limpah
   Tugas Limpah adalah Tugas yang dibebankan kepada Pejabat
   Fungsional Penyuluh KB yang tidak mempunyai tugas pokok tersebut,
   namun harus melakukannya karena du tempat tugasnya tidak ada
   Penyuluh KB yang mempunyai tugas sesuai dengan tugas yang ada.
   Tugas limpah dapat diberikan kepada Pejabat Penyuluh KB yang
   pangkatnya setingkat lebih tinggi atau setingkat lebih rendah dengan
   disertai Surat Tugas dari pejabat yang berwenang.

   Penyuluh Kb yang melaksanakan tugas limpah akan mendapat nilai
   kredit sebagai berikut :
   a. Setiap Penyuluh KB Terampil atau Penyuluh KB Ahli yang
      melaksanakan tugasnya diatas jenjang jabatannya. Maka perolehan
      angka kreditnya adalah 80 % dari setiap angka kredit butir kegiatan
      yang dilakukan.
   b. Setiap Penyuluh KB Terampil atau Penyuluh KB Ahli yang
      melaksanakan tugasnya dibawah jenjang jabatannya maka
      perolehan angka kreditnya ditetapkan sama dengan nilai kredit dari
      setiap butir kegiatan yang dilakukan.

      Penetapan prosentase ini didasarkan atas pertimbangan :
      1. Tugas Penyuluh KB yang setingkat lebih         tinggi pangkatnya
         dilaksanakan oleh Penyuluh KB yang lebih rendah pangkatnya ,
         hasilnya dinilai tidak setara kualitasnya bila dilaksanakan oleh
         Penyuluh KB yang seharusnya sehingga dinilai 80% dari angka
         kredit yang ditetapkan.
      2. Tugas penyuluh KB yang setingkat lebih rendah pangkatnya
         dilaksanakan oleh Penyuluh KB yang lebih tinggi dianggap
         setara atau lebih tinggi kualitasnya dengan hasil yang dicapai
        oleh Penyuluh KB yang digantikannya sehingga dinilai 100%
        dari angka kredit yang ditetapkan.

  Contoh Kasus.
  a. Penyuluh KB yang melakukan tugas limpah :
     a) Dra. Indrawati adalah Penyuluh KB Muda golongan III/c. dia
        mendapat tugas melakukan evaluasi pengembangan model KB
        nasional (angka kredit yang ditetapkan 0.600). Tugas tersebut
        seharusnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional Penyuluh KB
        Madya. Maka Dra. Indrawati untuk kegiatam tersebut diatas
        mendapat perolehan Angka Kredit 80% x 0.600 = 0,48.

     b) Tanti adalah Penyuluh KB Penyelia golongan III/c. dia mendapat
        tugas untuk melaksanakan kegiatan menjadi Tim lomba K3
        tingkat Kecamatan angka kredit yang ditetapkan 0.80). tugas
        tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Penyuluh KB Pelaksana
        Lanjutan (III/b) Sdr.Tanti untuk kegiatan tersebut diatas
        mendapat perolehan Angka Kredit tetap = 0,080.

  b. Penyuluh KB yang menerima Pembebasan Semnetara :
     a) Suprapti Penyuluh KB ahli dan Alimah Penyuluh KB Terampil.
        Dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka
        waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak
        dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk
        kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Sehingga untuk
        sementar tidak menerima tunjangan dan akan diangkat kembali
        jika yang bersangkutan telah dapat memenuhi angka kreditnya.
     b) Bajuri Penyuuh KB Terampil Penyelia dengan Pangkat
        maksimum Penata tingkat I. golongan ruang III/d, dibebaskan
        sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat
        dalam Jabatan/ pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka
        kreditnya sekurang-kurang 10 (sepuluh) dari kegiatan
        penyuluhan      dan    pelayanan     KB    nasional   dan/atau
        pengembangan profesi.
     c) Drs. Markus Penyuluh KB Ahli Madya, dengan pangkat
        maksimum Pembina Utama Muda. Golongan ruang IV/c,
        dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun
        sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat
        mengumpulkan angka kreditnya sekurang-kurang 20 (dua
        puluh) dari kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB nasional,
        dan/atau pengembangan profesi.




6. Kenaikan Jabatan (penjelasan SKB antara BKKBN dengan BKN nomor
  280/HK-007/B.2/2004 dan Nomor 34 tahun 2004 tanggal 3 september
  2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB
  dan Angka Kreditnya).

  Contoh Kenaikan Jabatan sebelum kenaikan pangkat.
     Purwanto, Penyuluh KB Pertama golongan ruang III/b. mempunyai
     angka kredit terakhir 250 AK, kenaikan pangkat berikutnya kurang 6
     (enam) bulan. Berdasarkan angka kredit tersebut, maka yang
     bersangkutan dapat dinaikkan menjadi Penyuluh KB Muda dengan
     golongan tetap III/b.

  7. Pengangkatan Kembali.
     Penyuluh KB Terampil atau Penyuluh KB Ahli dapat diangkat kembali
     dalam jabatannya apabila :
        a. Telah sesuai melaksanakan tugas diluar jabatan fungsional
            Penyuluh KB.
        b. Telah selesai menjalani hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil
            tingkat   sedan   atau    berat   berupa     penurunan   pangkat
            berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980.
        c. Telah selesai dari tugas belajar lebih dari 6 bulan.
        d. Telah selesai melakukan cuti diluar tanggungan Negara dan
            diangkat kembali pada insatansi semula.
        e. Penyuluh KB yang diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh KB
           ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang di miliki.

  8. Umpan Balik.
     Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilaian atas prestasi yang
     telah dicapai oleh Penyuluh KB, diumpan balikkan setiap periode
     kepada Penyuluh KB yang bersangkutan.Untuk periode Januari-Juni
     paling lambat, disampaikan pada bulan September.Sedangkan untuk
     bulan Juli – Desember paling lambat disamapaikan pada bulan Maret.
     Dalam umpan Balik diinformasikan secara rutin perolehan angka kredit
     lama dan baru serta beberapa kekurangan, atau sudah memenuhi
     untuk kenaikan pangkat.


C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
   Dalam rangka mengetahui perkembangan dan pelaksanaan tugas
   Penyuluhan KB dan angka kreditnya perlu dilakukan pemantauan dan
   evaluasi sebagai berikut:
   1. Pemantauan
      Pemantauan dilakukan oleh Instansi Pembina Penyuluhan KB
      (BKKBN) secara berjenjang.



  2. Evaluasi
Evaluasi dilakukan oleh instansi Pembina Penyuluh KB (BKKBN)
secara periodik. Berdasarkan informasi dan masukan Tim Penilai
Kabupaten/Kota dan Propinsi.




                                                       BAB IV
                                                          PENUTUP


Buku pegangan ini adalah merupakan penjabaran teknis dari Keputusan
Bersama antara Kepala BKN dengan Kepala BKKBN Nomor 280/HK-
007/B.2/2004 dan Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 3 September 2004
tentang Juklak Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya.

Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Bagi Penyuluh Keluarga
Berencana ini, adalah sebagai buku pegangan Tim Pembina, Tim Penilai,
maupun bagi Penyuluh KB dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan di lapangan khususnya bagi Tim Penilai dalam
melakukan penilaian prestasi kerja melalui Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional Penyuluh KB diharapkan tetap dapat mengacu pada buku
pegangan ini.

Mengingat kedudukan, tugas dan fungsi Penyuluh KB berada di
Pemerintah daerah kabupaten /kota, dilain pihak momenklatur institusi
pengelola daerah program KB sangat beragam, maka apabila ditemukan
hasil prestasi kerja Penyuluh KB yang sangat spesifik dan tidak
terakomodir dalam buku ini hendaknya tetap dinilai kesepakatan Tim
Penilai.

Setiap kabupaten/kota dapat menjabarkan lebih lanjut Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Penyuluh KB ini. Sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya
ini.
                         MEK ANISM E AKRE DI TASI
                              PENYULUH KB



                                             Pejabat
                                            Penetapan
                                           Angka Kredit


                                           Tim Penilai
Rancangan                                                                           Hasil PAK
                    4                                                     5
  PAK                                   Rapat Penilaian




                                            Sekretariat


                  DUPAK                1               6        Umpan Balik PAK

                                       Pejabat Pengusul
                                           Penyuluh




  1.   Setiap bulan Januari dan Juli DUPAK diajukan ke Sekretariat Tim Penilai oleh:
       Penyuluh KB Madya oleh Bupati/Walikota atau Kepala PDPPKB.
       Penyuluh KB Terampil sampai dengan PKB Ahli Muda oleh pejabat Eselon III yang membidangi
       kepegawaian.
  2.   Sekretariat meneruskan DUPAK kepada 1im Penilai untuk dibahas dalam rapat penilaian.
  3.   Tim Penilai menyerahkan hasii peniiaian ire Sekretariat.
  4.   Sekretariat menyampaikan rancangan PAK yang belum ditandatangani kepada Pejabat Penetap Angka
       Kredit.
  5.   Hasil Penetapan Angka Kredit (PAK Pk n .M ear KB disampaikan ke Sekretariat.
  6.   Sekretariat mengumpan balikkan PAK ke Penyuluh KB.

  Keterangan
        PDPPKB : Perangkat Daerah Pengelola Program KB Kabupaten/Kota.
        Pejabat Penetap adalah Kepala BKKBN Pusat atau Kepala BKKBN Propinsi untuk Penyuluh KB
        Ahli Madya dan atau Kepala PDPPKB urrtuk Penyuluh KB Terampil sampai dengan Penyuluh KB
        Ahli Muda.
                                        Lampiran : 2
                                   JENJANG JABATAN DAN
                                      ANGKA KREDIT

                                                                  AN G K
N                      JABATA                            PANGKA
                                                                  A
O                         N                              T
                                                                  KREDI
                                                                  T
1   PENYULUH                       KB
    TERAMPIL:
                                                          II       2
    a. Penyuluh      KB     Pelaksana                     /a       5
    Peniula
                                                           II      4
                                                            /      0
    b.    Penyuluh        KB
                                                           b
                                                                   6
    Pelaksana c. Penyuluh
                                                                   0
                                                           II
    KB     Pelaksana          d.                            /
                                                           c       8
                                                                   0
    Penyuluh KB Pelaksana                                 II/d
                                                                   10
    e.   Penyuluh    KB        Pelaksana                   III      0
    Lanjutan   f.    Penyuluh           KB
                                                           /a       1
    Pelaksana Lanjutan                                              5
                                                           III      0
    g.    Penyuluh        KB
2                                                                   2
                                                           /b
    Penyelia h. Penyuluh                                            0
                                                            I       0
                                                          II/c
    KB Penyelia                                                    30
                                                                    0
                                                           HI
                                                           M
    PENYULUH             KB
    AHLI
    a.   Penyuluh        KB
    Pertama                                                         1
                                                          III       0
                                                          /a        0
    b.   Penyuluh      KB
    Pertama c. Penyuluh                                    Ill      1
    KB Muda                                                /b       5
                                                                    0
                                                          III
    d. Penyuluh      KB                                   /c        2
    Muda                                                            0
                                                           III      0
    e.   Penyuluh      KB                                  /d
                                                                   30
    Madya f, Penyuluh                                      IV       0
                                                            /a
    KB Madya                                                        4
                                                                                                                                                            Lampiran : 3-1
                                                         PENJELASAN JUKNIS JABATAN FUNGSIONAL
                                                               PENYULUHAN KB TERAMPIL

N          UNS                   SUB                                  BUT                                        SATUAN                             ANGKA     PELAKSANA
O           UR                 UNSUR                                   IR                                         HASIL                             KREDT
 I   PENDIDIKAN   A.   Pendidikan sekolah dan            1. Sarjana Muda/Diploma III        Ijazah                                                   6       Semua
                       memperoleh ijazah/gelar           2. Diploma II                      Ijazah                                                   0       jenjang
                                                         3. SLTA/Diploma I                  Ijazah                                                   4       semua
                  B.   Pendidikan     dan    pelatihan                                                                                               0       jenjang
                       fungsional di bidang keluarga     1. Lamanyalebihdari961 jam         Sertifi                                                  2       Semua
                       berencana serta memperoleh        3. Lamanya antara 481 s/d 940      kat                                                      5       jenjang
                       surat tanda tamat dan pelatihan   jam                                Sertifi
                       (STTPL)                           4. Lamanya antara 161 s/d 480      kat                                                     1        Semua
                                                         jam                                Sertifi                                                 5        jenjang
                  C.   Pendidikan dan PElatihan          5. Lamanya antara 81 s/a 160 jam   kat                                                     6        semua
                       Prajabaran                        6. Lamanya antara 30 s/d 60 jam    Sertifi                                                 3        jenjang
                                                                                            kat                                                     2        Semua
                  A.   Persiapan Penyuluhan              Pendidikan dan Pelatihan           Sertifi                                                 1        jenjang
                                                         Prajabatan                         kat                                                              semua
I    PENYULUH                                                                                                                                        1       jenjang
I    KB                                                  1.     Menyusun       rencana      Sertifikat                                               ,       Semua
     NASIONAL                                            pendataan dan pemetaan                                                                      5       3enjang
                                                         wilayah kerja tingkat
                                                            a. Desa/kelurahan
                                                                                                                                                    0,0
                                                            b. Kecamatan                    Jadwal yang memuat tentang (lokasi sasaran, waktu       16
                                                                                            pelaksanaan, pelaksana, penyutuhan KB dan                        PKB
                                                                                            embangunan lainnya                                               Pelaksana

                                                                                            Jadwal yang memuat tentang (lokasi sasaran,             0,0
                                                         2. Melaksanakan pendataan KB       waktu pelaksanaan, pelaksana, penyuluhan KB             40
                                                            a. Melakukan pendataan          dan pembangunan lainnya                                          PK
                                                                     KB                                                                                      Pelaksana
                                                                                            Format laporan berisi tentang lokasi,       waktu,               Lanju
                                                            b. Mengolah data                pelaksanaan,    pelaksana   pendataan         KB        0,1      tan
                                                            wilayah desa/kel                danpembangunan lainnya                                  08

                                                                                            Format laporan berisi tentang rekapitulasi                       PKB
                                                         c. Penyajian hasil pengolahan      hasil pendataan (Rek desa, Rek Kec,.                             Pelaksana
                                                         data desa/kelurahan
                                                          3. Melakukan pengisian form        Laporan KB dan Program KB formulir
                                                                                            pendataan naratif berisi tentang Nasional MDK ang       0,0
                                                                                                                                                    0,135    Pem
                                                                                                                                                             PKB Pelaksana
                                                          pendataan MDK                     serta pembangunan lainnya)
                                                                                             sudah                                                  16       ula
                                                                                                                                                             Pemula
                                                                                             dikerjakan     dan     atau     tentang     kegiatan
                                                                                            Laporan naratif berisi tentang format
                                                                                             pembangunan lainnya
                                                         4. Membuat peta wilayah            penyajian hasil pendataan datam bentuk                  0,080    PKB Penyeia
                                                         kerja hash pendataan                                                KB
                                                                                            (grafik/tabel), dimana tentang jumlah dan
                                                                                             Laporan naratif tentang                 peta yang      0,0      Pelaksana
                                                                                            pembangunan lainnya tentang
                                                                                             telah dikerjakan,                  Program       KB     40
                                                                                             Nasional dan

                                                                                                                                                             PKB
                                                                                                                                                             Pelaksana
                                                                                                                                                            Lanju
                                                                                                                                                            tan
N   UNS    SUB                  BUT                                       SATUAN                              ANGKA      PELAKSANA
O   UR    UNSUR                  IR                                        HASIL                              KREDT
                                                   pembangunan
                                                   lainnya
                  5. Membuat laporan pendataan                                                                0,030    PKB Pelaksana
                     di wilayah kerja              Laporan naratif tentang pendataan wilayah kerja yang                Lanjutan
                                                   sudah dikerjakan, dari persiapan, pelaksanaan dan
                                                   hasil tentang Program KB Nasional dan pembangunan
                  6. Melakukan sosialisasi         lainnya
                  hasil pendataan tingkat:

                    a.                                                                                        0,030    PKB Pelaksana
                                                                                                                       Lanjutan
                    Desa/keluraha                  Laporan naratif tentang lokasi, waktu, peserta, penyaji,
                                                   tanggapan dan hasilnya tentang. Program KB
                    n              b.              Nasional dan pembangunan lainnya                           0,060    PKB Penyelia

                    Kecamatan                      Laporan naratif tentang lokasi, waktu, peserta, enyaji,
                                                   tanggapan dan hasilnya tentang program KB
                                                   Nasional dan pembangunan lainnya

                                                                                                              0,016    PKB Pelaksana

                  7. Menyiapkan pendataan IMP      Laporan naratif berisi tentang format penyajian hash
                  dan                              pendataan dalam bentuk apa (grafik), dimana, tentang
                    ORNOP:                         Program KB Nasional dan pembangunan lainnya                0,040    PKB Pelaksana
                    a. Membuat rencana                                                                                 Lanjutan
                    kerja tingkat:                 Laporan naratif berisi tentang format penyajian hash
                                                   pendataan dalam bentuk apa (grafik). dimana, tentang
                         1) Desa/kelurahan         Program KB Nasional dan pembangunan lainnya
                                                                                                              0,030     PKB Pelaksana
                         2) Kecamatan                                                                                  Lanjutan
                                                   Laporan naratif berisi tentang sasaran, lokasi,
                    b. Memberikan pembekalan       waktu, mated, hasil yang diperoleh tentang
                    kepada kader, masyarakat,      pogram KB Nasional dan pembangunan
                    tokoh format                   lainnya
                    1) Desa/kelurahan
                    2) Kecamatan                    Laporan naratif berisi tentang sasaran, lokasi, waktu,     0,060   PKB Penyelia
                                                    materi, hasil yang diperoleh tentang Program
                                                    KB Nasional dan pernbangunan lainnya

                  8. Melakukan pendekatan kepada
                  IMP     dan ORNOP

                    tingkat             a.         Laporan naratif hasil pendekatan IMP berisi                 0,020   PKB Pelaksanma
                                                   tentang jumlah Institusi lokasi, materi, hasil yang                 Lanjutan
                    Desa/kelurahan                 diperoleh tentang Program KB Nasional
                                                   pembangunan lainnya.
N   UNS                 SUB                        BUT                                  SATUAN                            ANGKA      PELAKSANA
O   UR                 UNSUR                        IR                                   HASIL                            KREDT

                                       b. Kecamatan                Laporan naratif hasil pendekatan IMP berisi             0,040   PKB Penyelia
                                                                   tentang jumlah Institusi lokasi, mated, hasil yang
                                                                   diperoleh tentang Program KB Nasional
                                                                   pembangunan lainnya.
                                   9. Membuat peta pendataan
                                            IMP
                                  dan     ORNOP
                                                                                                                           0,012   PKB Pelaksana
                                       tingkat         a.          Laporan naratif berisi tentang format penyajian seta            Pemula
                                                                   IMP/keluarga bentuknya apa (grafik) dimana
                                       Desa/keluraha               disajikan tentang Program KB Nasional dan
                                                                   pembangunan lainnya                                     0,016
                                       n                                                                                           PKB Pelaksana
                                                                   Laporan naratif berisi tentang format penyajian eta
                                                                   IMP bentuknya apa (grafik) dimana disajikan tentang
                                                                   Program KB Nasional pembangunan lainnya.
                                       b. Kecamatan                                                                        0,006   PKB Pelaksana
                                                                                                                                   Pemula
                                                                   Laporan naratif berisi tentang jumlah Institusi ang
                                                                   telah diberi nomor, tentang Program KB Nasional
          8. Pelaksana Penyuluh                                    dan pembangunan lainnya
                                  10. Membuat penomoran IMP
                                                                                                                           0,016   PKB Pelaksana

                                                                   Rencana adalah jadwal yang memuat tentang lokasi
                                  1.        Menyusun     rencana   sasaran, waktu pelaksanaan sesuai dengan Rencana
                                       operasional bulanan KB      operasional yang ada tentang program KB Nasional
                                       nasional tingkat            dan pembangunan lainnya

                                       a. Desa/kelurahan
                                       b. Kecamatan                Rencana adalah jadwal yang memuat tentang lokasi        0,030   PKB Pelaksana
                                                                   sasaran, waktu pelaksanaan sesuai dengan Rencana                Lanjutan
                                                                   operasional yang ada tentang Program KB Nasional
                                                                   dan pembangunan lainnya
                                  2. Mengembangkan media
                                  KIE KB nas. dalam bentuk:

                                       a. Transparan               Laporan naratif tentang pembuatan Media KIE             0,060   PKB Pelaksana
                                                                   dengan topik bahasan dalam bentuk transparan                    Lanjutan
                                                                   yang setara dengan itu seperti "Flip Chart"

                                       b. Poster                   Poster tentang Topik bahasan atau jadwal tentang        0,160   PKB Penyelia
                                                                   Program KB Nasional dan pembangunan lainnya.
N   UNS    SUB                BUT                                         SATUAN                               ANGKA      PELAKSANA
O   UR    UNSUR                IR                                          HASIL                               KREDT
                    c. Spanduk                        Spanduk tentang: Topik bahasan tentang program KB         0,020   PKB Pelaksana
                                                      Nasional dan pembangunan lainnya

                    d.    Umbul-                      Umbul-umbul dengan topik bahasan tentang program          0,020   PKB
                                                      KB Nasional dan pembangunan lainnya

                    umbul         e.                  Leaflet dengan topik bahasan tentang Program              0,240   Pelaksan
                                                      KB Nasional dan pembangunan lainnya

                    Leaflet                           Media tradisional dengan topik bahasan tentang            0,200   PKB
                                                      program
                                                      KB Nasional dan pembangunan lainnya
                    f.   Media     tradisional   di                                                             0,240   Pelaksana
                                                      Bilboard dengan topik bahasan tertentu tentang
                                                      Program
                    pedesaan g. Bilboard              KB Nasional dan pembangunan lainnya                       0,120   PKB

                                                      7 Macam media sederhana tentang topic tertentu
                    h. Media sederhana                seperti pembuatan tugu, ban bekas pot dan lain-lain,              Penyelia
                                                      tentang Program KB Nas. Dan pembangunan lainnya

                                                                                                                0,006   PKB
                  3. Melakukan KIE KB
                  nasional kepada masyarakat          Laporan naratif yang berisi tentang jumlah
                  secara                              tempat dan hasil serta Program KB Nasional                        Penyetia
                                                      dan pembangunan lainnya
                   b. Kelompok
                  a. Perorangan                        Laporan naratif yang berisi tentang jumlah, kelompok,    0,0     PKB Pelaksana
                                                       mated, tempat dan hasil tentang Program KB               30      Lanjutan
                                                                                                                        PKB Pelaksana
                                                       Nasional dan pembangunan lainnya                                 Lanjutan

                  4. Menyiapkan sarana KIE            Laporan naratif yang berisi tentang tempat dan                    PKB Pelaksana
                  dengan mobil   penerangan           sarana Mupen yang diperlukan, tentang Program             0,0     Lanjutan
                  (MUPEN) KB                          KB Nas. dan pembangunan lainnya                           60
                                                                                                                         PKB Pelaksana
                                                      Laporan naratif berisi tentang kegiatan yang telah                 PKB Penyelia
                                                                                                                        Pemula
                  5.          Mengevaluasi            dilakukan, hasil yang telah dicapai dan perubahan
                  pelaksanaan      kegiatan           sikap serta saran-saran, tentang Program KB Nas.          0,1
                  advokasi dan WE nasional            dan pembangunan lainnya.                                  20
                  tingkat kecamatan

                                                      laporan naratif tentang keikutsertaan sebagai tim                 PKB Pelaksana
                                                      lomba KB/Nasional tingkat desa, dilampirkan foto
                                                      copy surat tugas atau SK, tentang Program KB
                  6. Menjadi Tim lomba KB             Nasional dan pembangunan lainnya                          0,0
                  nasional tingkat:                                                                             48
N   UNS    SUB                  BUT                                       SATUAN                                 ANGKA     PELAKSANA
O   UR    UNSUR                  IR                                        HASIL                                 KREDT

                       a.                           Laporan naratif bedsi tentang keikutsertaannya                 0,0   PKB Pelaksana
                                                    sebagai Tim lomba KB Nasional dan pembangunan                  80    Lanjutan
                       Desa/keluraha                lainnya tingkat kecamatan dilampirkan foto copy.

                       n           b.               Laporan naratif tentang keikutsertaannya sebagai                     PKB Pelaksana
                                                    enjaga stand pameran Program KB Nasional                       0,0
                       Kecamatan                    pembangunan lainnya dilampirkan foto copy.                     32

                  7. Menjaga stand dalam            Laporan naratif tentang keikutsertaannya sbgtim                      PKB Penyelia
                  setiap pameran                    penilai lomba Program KB Nasional dan
                     KB nasional                    pembangunan lainnya dilampirkan foto copy surat                0,0
                                                    tugas dan SK                                                   80
                                                                                                                         PKB Pelaksana
                  8. Menjadi tim penitai setiap     Laporan naratif, petaksanaan fasilitasi berisi tentang               Pemula
                     jenis lomba KB nasional        empat, sasaran, mated, hash yang diperoleh
                     tingkat kecamatan              dilampirkan fotocopy surat tugas dan SK. tentang               0,0
                                                    Program KB Nasional dan jembangunan lainnya                    09
                  9.     Melakukan fasilitasi                                                                            PKB Pelaksana
                       kepada a. Kader               Laporan naratif, pelaksana an fasititasi berisi tentang
                                                     tempat, sasaran, mated, hasil yang diperoteh
                                                     ditampirkan fotocopy surat tugas dan SK. tentang
                  b. Ketompok KB/KS
                      c. Sub-FPKBD                   Program naratif,      dan rembangunan lainnya
                                                    Laporan KB Nasionalpelaksanaan fasilitasi beris                0,0
                                                                                                               0,030     PKB Pelaksana
                                                    tentang                                                        12    Lanjutan
                                                    tempat. sasaran mated, hasil yang diperoleh
                                                    ditampirkan fotocopy surat tugas dan SK. tentang
                                                    Program KB Nasional dan pembangunan lainnya
                  10.Metakukan         fasilitasi
                     kemitraan           instansi
                     pemerintah     dan      non
                     pemerintah tingkat:                                                                       0,030     PKB Petaksanma
                     a. Desa/kelurahan              Laporan naratif berisi tentang: tempat, mated. hasil                 Lanjutan
                                                    kemitraan, tentang Program KB Nasional dan
                                                    pembangunan lainnya
                      b. Kecamatan                                                                             0,060     PKB Penyetia
                  11.Menyusun mated Rakor/Kaker     Laporan naratif berisi tentang: tempat, mated, hash
                    KB nasional                     kemitraan. tentang Program KB Nasional dan
                       tingkat:                     pembangunan lainnya
                      a.                                                                                       0,040     PKB Pelaksana
                                                    Foto copy naskah tentang Program KB Nasional dan                     Lanjutan
                       Desa/keturaha                pembangunan lainnya
                                                                                                               0,080     PKB Penyelia
                       n           b.               Foto copy naskah tentang Program KB Nasional dan
                                                    pembangunan lainnya
                       Kecamatan


                  12.Memfasititasi
                     terlaksananya
                     pelayanan KB        oteh
                     LSOM
N         UNS                   SUB                        BUT                                        SATUAN                              ANGKA     PELAKSANA
O         UR                   UNSUR                        IR                                         HASIL                              KREDT
                                                                               Laporan naratif                 LSOM yang
                                                                                                    tentang jumlah                     0,180      PKBPenyelia
                                                                               difasititasi,
                                                                               waktu. jenis pelayanan, tempat petayanan dan
                                                                               Program
I   PELAYANAN     A. Persiapan Pelayanan     1. Menjadi peserta dalam          KB Nasional dan pembangunan                                        PKB Pelaksana
I   KB NASIONAL                                 mini lokakarya sebagai:        tainnya                                                 0,060      Lanjutan
I                                               a.

                                                                               Laporan naratif berisi tentang tokasi, waktu,
                                               Penyaj                          petaksana dan draf mated penyajian tentang program      0,012      PKB Pelaksana
                                                                               KB Nas. dan pembangunan tainnya

                                               i     b.                        Laporan naratif bedsi tentang lokasi. waktu.
                                                                               petaksana dan dan surat tugas, tentang program KB
                                                                               Nasional dan pembangunan lainnya                                   PKB Pelaksana
                                               Peserta                                                                                 0,030      Lanjutan


                                             2. Memberikan pembekalan
                                                b. Masyarakat                                                    lokasi, waktu,
                                                                               Laporan naratif bedsi tentang lokasi. waktu.
                                                                                Laporan naritif berisi                                    0,1      PKB Pelaksana
                                                dan informasi kepada           petaksanaan, mated yang dipersiapkan, tentang
                                                                                elaksanaan,                                               35       Pemula
                                                a. Kader                        materi yang dipersiapkan, tentang lainnya
                                                                               program KB Nasionat dan pembangunan Program KB
                                                                                Nasional dan pembangunan lainnya
                                                c. Tokoh formal                                                                                    PKB Pengelia
                                                                               Laporan naratif berisi tentang lokasi. waktu,              0,0
                                                                               pelaksanaan. materi yang dipersiapkan     tentang          80
                                                                               Program KB Nasional dan pembangunan lainnya
                  B. Pelaksanaan Pelayanan   1. Menyiapkan sarana                                                                                  PKB Pelaksanma
                                             dan    prasarana KB               Laporan tentang persiapan pelayanan yang meliputi                   Lanjutan
                                             kepada kader                      lokasi, waktu. jumlah dokter. bidan. alkon dan sarana      0,0
                                                                               lainnya. tentang Program KB Nasional dan                   30
                                                                               pembangunan lainnya
                                                                                                                                                   PKB Pelaksana
                                             2. Membimbing kegiatan            Laporan tentang bimbingan PUP meliputi lokasi                       Lanjutan
                                             pendewasaan       usia            waktu. peserta dan materi.
                                             perkawinan (PUP)                                                                             0,0      PKB Penyelia
                                                                               Laporan tentang identifikasi sasaran analisis dan          30
                                             3. Mengidentifikasi sasaran ,     menyusun rencana kebutuhan alkon tentang Program
                                                menganalisis          dan      KB Nasional dan pembangunan lainnya                                 PKB Pelaksana
                                                menyusun          rencana                                                                 0,0
                                                kebutuhan alat                 Laporan tentang penyaluran alat kontrasepsi meliputi       60
                                                                               jumlah dan sarana pendukung kegiatan tingkat desa
                                             4. Menyalurkan alat kontrasepsi   dan kecamatan tentang           Program         KB
                                                ke tingkat:                    Nasional dan pembangunan lainnya
                                                a. Desa/kelurahan                                                                         0,0      PKB Pelaksana
                                                                               Laporan    tentang    penyaluran   alat   kontrasepsi      16
                                                b. Kecamatan                   meliputi



                                                                                                                                          0,0
                                                                                                                                          40
N        UNS                  SUB                                 BUT                                       SATUAN                                ANGKA    PELAKSANA
O        UR                  UNSUR                                 IR                                        HASIL                                KREDT
                                                                                         jumlah dan sarana pendukung kegiatan tingkat desa                Lanjutan
                                                       5. Mengumpulkan data              dan
                                                              pelayanan                  kecamatan tentang Program KB Nasional dan
                                                    KB di klinik                         pembangunan lainnya
                                                                                                                                                    0,0   PKB Pelaksana
                                                                                         Laporan tentang data pelayanan KB di klinik meliputi       30    Lanjutan
                                                    6.                Mendapatkan        jumlah. waktu, lokasi dan sarana
                                                         akseptor/peserta asuransi
                                                         KB                              Laporan tentang jumlah akseptor peserta asuransi
                                                                                         KB
                                                    7.    Menjadi      peserta   dalam   dan peserta pembangunan
                                                    pelayanan                            lainnya
                                                                 Tim KB
                                                           keliling/posyandu:            Laporan tentang peserta pelayanan Tim KB
                                                        a. Menyiapkan sarana
                                                    b. Membuat iapuran hasii             keliling/posyandu meliputi sarana. Prasarana dan hasil
                                                                                         Laporan      tentarg   peserta      pelayanan    Tim     0,008   PKB Pelaksana
                                                    pelayanan prasarana
                                                            dan                          pelayanan tentang Program KB Nas. an pembangunan
                                                                                         KB
                                                              pelayanan                  lainnya
                                                                                         ketiting/posyandu meliputi sarana, prasarana dan hasii
                                                                                         pelayanan tentang Program KB Nasionat dan
                                                                                         pembangunan lainnya
                                                    8. Melakukan rujukan                                                                          0,032   PKB
                                                    medis ketempat petayanan             Laporan tentang ruiukan medis ketempat petayanan
                                                    kesehatan                            dan rujukar, pembangunan lainnya
                                                                                                                                                  0,240   Pelaksana
                                                    9.    Mengdentifikasi     dan        Laporan tertang jumttan penerima bantuan pelayanan
                                                    menseteksi talon penerirria          terpadu dan penerima bantuan pembangunan lainnya
                                                    bantuan pelayanan terpadu                                                                     0,080   PKB
                                                    10.Melakukan pelayanan KB            Laporan tentang pelayanan KB pada momentum
                                                       pada momentum strategis           strategis dan pembangunan lainnya
                                                                                                                                                  0,00    Penyetia
                                                    11.Menyusun          laporan         Laporan tentang penyusunan laporan pelayanan
                                                        pelayanan terpadu (Bina          terpadu serta Program KB Nasional dan sembangunan
                                                        Keluarga, UPPKS)                 lainnya                                                  0,012   PKB
                                                    12.Melakuka n pelayanan
                                                    dan pendampingan kegiatan            Laporan tentang pelaksanaan pelayanan             dan
                                                    terpadu (Bina keluarga.              pendampingan     kegiatan terpadu/kader           dan            Penyetia
                                                    UPPKS)                               pembangunan lainnya                                      0,240
                                                    13.memberikan       orientasi
V   PENGEMBANG   A. Pembuatan karya tulis/karya     ketrampilankader                     Laporan tentang pemberian orientasi ketrampilan                  PKB Pelaksana
I   AN PROFESI     ilmiah di bidang penyutuhan      IMP/POKTAN                           kader                                                            Pemula
                   dan pelayanan KB nasional                                             IMP/Poktan/kader   pembangunan                           12,5
                                                    1. Membuat karya tulis/karya         lainnya                                                          PKB
                 Untuk     kesemuanya       dalam   itmiah      hasii    penelitian,
                 penentuan angka kredit jika        pengkajian, survey dan evaluasi
                 dikerjakan oleh tim atau lebih 1   di bidang penyuluhan dan
                 orang :                            pelayanan KB nasional yang           Buku ini merupakan laporan hasil penelitian yang                 Pelaksana
                                                    dipublikasikan                       dilengkapi dengan :
                                                    a. Dalam bentuk buku yang            1)         Proposal
                                                    diterbitkan dan diedarkan            penelitian
                                                    secara                               2) Kata pengantar dari pimpinan instansi                         PKB
                                                                                         unit
N   UNS                  SUB                     BUT                                       SATUAN                            ANGKA     PELAKSANA
O   UR                 UNSUR                      IR                                        HASIL                            KREDT
          penulis utama = 50 %      nasional                              ke
          penulis pembantu = 40 %                                        rja
                                                                       3) Telah diseminarkan
                                                                       4) Penerbit Nasional
                                                                       5) Buku Asli
                                                                       6) Tentang Program KB Nasional                                Semua jenjang
                                                                          dan pembangunan lainnya                            6
                                    b. Dalam majalah ilmiah
                                    yang diakui oleh LIPI              Foto copy majalah ilmiah yang memuat
                                                                       tentang makalah dimaksud tentang Program
                                    2. Membuat karya tulis/karya       KB Nas. dan pembangunan lainnya
                                    ilmiah        hash   penelitian,
                                    pengkajian. Survey dan evaluasi
                                    di bidang penyuluhan        dan
                                    pelayanan KB nasional yang
                                    tidak dipublikasikan
                                                                       Buku merupakan laporan hasil penelitian                8      Semua jenjang
                                    a. Dalam bentuk buku yang          yg dilengkapidengan
                                    diterbitkan dan diedarkan          1) Proposal Penelitian
                                    secara nasional                    2) Kata pengantar dari pimpinan instansi
                                                                          unit kerja
                                                                       3) Telah diseminarkan
                                                                       4) Pencetak buku
                                                                       5) Buku asli
                                                                       6) Tentang Program KB Nasional
                                                                          dan pembangunan lainnya

                                                                       Foto copy majalah ilmiah yang memuat tentang           4      Semua jenjang
                                    b. Dalam majalah ilmiah            makatah dimaksud, tentang Program KB Nas. an
                                    yang diakui oteh LIPI              pembangunan lainnya

                                    3. Membual karya lulis/karya
                                    ilmiah berupa tinjauan atau
                                    ulasan ilmiah dengan gagasan
                                    sendiri      dalam       bidang
                                    penyuluhan dan pelayanan KB
                                    nas. yang dipublikasikan                                                                  7      Semua jenjang
                                                                       Buku merupakan tinjauan kajian hasil penelitian
                                    a. Dalam bentuk buku yang          orang lain/referensi ilmiah tentang penyuluhan
                                    diterbitkan dan diedarkan          pelayanan KB yang dilengkapi dengan:
                                    secara nasional                    1) Kata pengantar dari pimpinan instansi unit kerja
                                                                       2) Telah diseminarkan
                                                                       3) Penerbit Nasional
                                                                       4) Buku asli
N   UNS               SUB                           BUT                                         SATUAN                         ANGKA       PELAKSANA
O   UR               UNSUR                           IR                                          HASIL                         KREDT
                                                                            5) Tentang Program KB Nasional dan pembangunan
                                                                            lainnya

                                       b. Dalam makalah ilmiah              Foto copy majalah ilmiah yang memuat               3,5       Semua jenjang
                                       yang diakui oleh LIPI                tentang makalah dimaksud. tentang Program
                                                                            KB Nas. dan pembangunan lainnya).
                                       4.          Membuat          karya
                                       tutis/karya
                                       ilmiah berupa tinjauan atau
                                       utasan ilmiah dengan gagasan
                                       sendiri       datam       bidang
                                       penyutuhan dan petayanan KB
                                       nas. yang tidak dipublikasikan       Buku merupakan tinjauan/kajian hasil penetitian,
                                       a. Datambentukbuku                   orang lain/referensi ilmiah tentang penyutuhan           7   Semua jenjang
                                                                            petayanan KB yang dilengkapi dengan
                                                                            1) Kata pengantar dari pimpinan instansi unit
                                                                            kerja
                                                                            2)           tetah
                                                                            diseminarkan
                                                                            3)     Pernyataan    telah    digunakan
                                                                            diperpustakaan
                                                                            4) Buku
                                                                            asli
                                       b. Dalam bentuk makatah              5) Tentang Program KB Nasional                       3       Semua jenjang
                                                                               dan pembangunan lainnya                           ,
                                                                                                                                 5
                                                                            Makalah     asti    dilengkapi
                                                                            dengan :
                                                                            1) Kata pengantar dari pimpinan instansi unit                Semua jenjang
                                                                            kerja
                                       5. Membuat tutisan ilmiah            2)            Telah                                      2
                                       poputer di bidang penyutuhan         diseminarkan
                                       dan petayanan KB nasional            3)       Telah        dipergunakan                           Semua jenjang
                                       yang disebartuaskan melatui          diperpustakaan
                                       edia massa                           4) Tentang Program KB Nasional dan                   2
                                                                            pembangunan lainnya                                  ,
                                       6. Menyampaikan prasaran                                                                  5
                                       berupa tinjauan, gagasan dan         Foto copy media massa yang memuat tulisan
          B. Penerjemahan/penyaduran   atau ulasan ilmiah di bidang         dimaksud tentang Program KB Nasional dan
          buku dan bahan lainnya di    penyuluhan dan pelayanan KB          pembangunan lainnya
          bidang     penyutuhan  dan   nasional pada pertemuan ilmiah
          petayanan KB nasional        1.
                                       Menerjemahkan/menyadurkan                                                                         Semua jenjang
                                       buku atau karya ilmiah dalam         Naskah     asli  dilengkapi
                                       bidang     penyuluhan      dan       dengan :
                                       pelayanan KB nas. yang               1)
                                       dipubtikasikan                       Undangan                                                 7
                                       a. Dalam bentuk buku yang            2)
                                                                            jadwal
                                                                            3) Surat keterangan telah dipresentasikan
                                                                            dalam pertemuan ilmiah.
                                                                            4) Tentang Program KB Nasional dan
                                                                            pembangunan lainnya
N   UNS                 SUB                                   BUT                                       SATUAN                              ANGKA     PELAKSANA
O   UR                 UNSUR                                   IR                                        HASIL                              KREDT
                                                diterbitkan dan diedarkan secara     kerja
                                                nasional
                                                                                   2) Naskah/copy yang diterjemahkan/disadur
                                                                                   3) PenerbitNasional
                                                                                   4) Telah diseminarkan
                                                                                   5) Tentang Program KB Nasional
                                                                                      dan pembangunan lainnya

                                                b. Dalam majalah ilmiah            b. Foto copy majalah yang memuat                          3      Semua jenjang
                                                yang diakui oleh LIPI                tentang makatah dimaksud, tentang                       ,
                                                                                     Program    KB     Nasionat    dan                       5
                                                                                     pembangunan lainnya
                                                2.
                                                Menerjemahkan/menyadurkan
                                                buku atau karya ilmiah dalani                                                                       Semua jenjang
                                                bidang      penyuluhan   dan       Buku asli dilengkapi dengan :
                                                pelayanan KB nas. yang tidak       1) Kata pengantar dan pimpinan instansi                   3
                                                dipublikasikan                        unit kerja
                                                   a. Dalam bentuk buku            2) Naskah/copy yangditerjemahkan/disadur
                                                                                   3) Telah diseminarkan
                                                                                   4) Telah digunakan diperpustakaan
                                                                                   5) Tentang Program KB nasional
                                                                                      dan pembangunan (ainnya
                                                                                                                                                    Semua jenjang
                                                                                   Makatah anti dilengkapi dengan :
                                                   b. Dalam bentuk makatah         1) Kata pengantar dari pimpinan instansi unit kerja       1
                                                                                   2) Naskah/copy yang diterjemahkan/disadur                 ,
                                                                                   3) Telah diseminarkan                                     5
                                                                                   4) Tentang Program KB Nasional dan
                                                                                   pembangunan lainnya                                              Semua jenjang

                                                                                   Foto copy penerbit yang memuat tentang abstraksi
                                                3. Membuat abstraksi tulisan       dimaksud, tentang Program KB Nas.dan
                                                   yang      dimuat   dalam        pembangunan lainnya                                       1
          C. Pembuatan buku pedoman                penerbitan                                                                                ,      Semua jenjang
          petunjuk pelaksanaan/ petunjuk                                           Buku asli dilengkapi dengan:                              5
          teknis di bidang penyuluhan dan                                          1. Kata pengantar dari pimpinan instansi
          pelayanan KB nasionat                 Membuat                  buku         unit kerja nasional
                                                pedoman/petunjuk                   2. Surat tugas
                                                pelaksanaan/petunjuk teknis di     3. Pernyataan telah digunakan secara
                                                idang      penyuluhan     dan         nasional dan pimpinan instansi nasional                3
                                                pelayanan KB nasional              4) Tentang Program KB Nasional
          D. Penemuan teknologi tepat guna di   Menemukan teknologi tepat guna        dan pembangunan lainnya
                                                                                   Laporan      naratif   tentang      karya     dimaksud    5      Semua jenjang
          bidang penyuluhan dan pelayanan KB    di bidang penyuluhan dan           dilengkapi
                                                                                   dengan:
N         UNS                          SUB                            BUT                                          SATUAN                               ANGKA     PELAKSANA
O         UR                          UNSUR                            IR                                            HASIL                              KREDT
                      nasio                                pelayanan KB nasional              1. Kata pengantar dari pimpinan instansi unit kerja
                       nal                                                                    2. Telah didemonstrasikan
                                                                                              3. Mendapal pengakuan dari pihak yang berkompeten
                                                                                              4)    Tentang     Program     KB      Nasional      dan
                                                                                              pembangunan lainnya

                                                           Mengajar/melatih           pada    Surat permintaan, jadwal dan mated,             tentang    0,     Semua
V   PENUNJANG TUGAS   A. Pengajar/pelatih yang berkaitan   pendidikan   dan       pelatihan   program                                                    0      jenjang
    PKB               dengan            bidang             pegawai                            KB Nasional dan pembangunan lainnya                        4
                      penyuluhan
                      danpetayanan         KB
                      nasional
                                                           1.    Mengikuti      seminar/
                                                           lokakarya setiap Kali sebagai:
                      B. Peranserta dalam seminar/
                      lokakarya dalam bidang enyuluhan          a. Pemrasaran
                      dan pelayanan KB nasional nasional                                      Surat permintaan jadwal tentang Program KB                        Semua
                                                                                              Nasional dan pembangunan lainnya                            3

                                                                b. Pembahas/moderator/        Surat permintaan jadwal tentang Program KB                        jenjang
                                                                    narasum                   Nasional dan pembangunan lainnya                            2
                                                                      ber
                                                                                              Surat permintaan jadwal tentang Program KB                        Semua
                      C.       Keanggotaan       dalam          c. Peserta                    Nasional dan pembangunan lainnya                            1
                            organisasi profesi
                                                           2. Mengikuti/berperan serta                                                                          Jenjang
                                                           sebagai delegasi ilmiah            Surat tugas tentang Program            KB     Nasional
                                                           sebagai:                           dan pembangunan lainnya                                     1
                                                             a. Ketua                                                                                           Semua
                                                                                              Surat tugas tentang Program            KB     Nasional
                                                                                              dan pembangunan lainnya                                    0
                                                                b. Anggota                                                                               ,      jenjang
                                                                                                                                                         5
                                                           Menjadi      anggota      dalam
                                                           organisasi profesi sebagai:        Surat keputusan, Kartu anggota, tentang program
                                                                                              KB Nasional dan pembangunan lainnya                               Semua
                                                                a. Pengurus                                                                                     jenjang
                                                                                              Surat keputusan, Kartu anggota, tentang program              1
                                  D.                       Menjadi         anggota/pengurus   KB Nasional dan pembangunan
                                                                                              Surat Keputusan, kartu anggota lainnya                     0,     Semua jenjang
                       Keanggotaan/kepengurusan              b. Anggota
                                                           BPMD.                              SuratKeputusan.kartuanggota                                2      Semua
                            kelembagaan                    koperasi dan lain-lain                                                                        5
                                                                                                                                                         0      jenjang
                             masyarakat                                                       Surat tugas dan tentang Program K.B Nas.                   ,      Semuajenjang
                                                           1.     Melaksanakan   kegiatan     dan pembangunan lainnya                                    5
                       E.          Pelaksanaan                  penanggulangan   bencana                                                                0,0
                            kegiatan                            alam                                                                                    35      Semua
                            kemasyarakatan                                                                                                                      jenjang



                                                                                                                                                                Semua
                                                                                                                                                                jenjang
N   UNS                   SUB                            BUT                                      SATUAN                        ANGKA       PELAKSANA
O   UR                   UNSUR                             IR                                      HASIL                        KREDT
                                             2. Memfasilitasi        orang       Surat Keputusan surat                           0,0      Semua
                                             jompo,                              tugas                                           35       jenjang
                                               kesejahteraan         wanita,
                                               karang taruna
          F. Pembinaan generasi muda
                                             Membina generasi muda               Surat keputusan,    kartu                       0,       Semua
                                             dalam pramuka karang                anggota                                         2        jenjang
          G. Keanggotaan dalam Tim Penilai   taruna                                                                              5
             Jabatan Fungsional
                                             Menjadi anggota Tim                 Surat Keputusan,     kartu                               Semua
                                             Penilai                             anggota                                              1   jenjang
                                             Jabatan     Fungsional
                                             sebagai
          H.        Perolehan      gelar     1.    Ketua/Wakil
               kesarjanaan lainnya           ketua                               Surat Keputusan.     kartu
                                                                                 anggota                                         0        Semua
                                             2.                                                                                  ,        jenjang
                                             Anggot                                                                              5
                                             a

          I. Perolehan piagam penghargaan    Memperoleh ijazah/gelar yang        Ija                                                      Semua
                                             tidak sesuai dalam bidang           zah                                                  5   jenjang
                                             tugasnya:                           Ija                                                  3   Semua
                                             1. Sarjana/ Diploma                 zah                                                  1   jenjang
                                             IV                                  Ija
                                             2. Sarjana Muda/ Diploma            zah
                                             III
                                             3.
                                             Diploma                                                                                  3
                                             II                                                                                       2   Semua
                                                                                 Foto     copy    surat   piagam                      1   jenjang
                                             Memperoleh      penghargaan         penghargaan Foto copy surat                              Semua
                                             jasa.                               piagam penghargaan Foto copy                             jenjang
                                                                                 surat piagam penghargaan                                 Semua
                                             1. c. Tingkat Kabupaten/Kota
                                                 Satya Lancana Karya             Copy penghargaan tentang Program KB Nas. dan        16   jenjang jenjang
                                                                                                                                           Semua
                                             Satya                               pembangunan lainnya
                                                a. 30 (tiga puluh) tahun
                                                lebih b. 20 (dua puluh)
                                             3. Wilayah binaan Penyuluh          Copy penghargaan tentang Program KB Nas.             3
                                                tahun     KB                     dan pembangunan lainnya                                  Semua
                                                c. 10 (sepuluh) tahun
                                                mendapatkan penghargaan                                                                   jenjang
                                                                                 Copy penghargaan tentang Program KB
                                             2.      Penghargaan      dari       Nas. dan pembangunan lainnya
                                                                                 Copy penghargaan tentang Program KB Nas.                  Semua jenjang
                                             pemerintah atas prestasi
                                                a.                     Tingkat   dan pembangunan lainnya                                  Semua
                                             kerjanya
                                                asional/Internasional                                                                     jenjang
                                                a.        Tingkat
                                                Nasional/
                                                Internasional

                                               b. Tingkat Propinsi
N   UNS    SUB              BUT                                  SATUAN                           ANGKA          PELAKSANA
O   UR    UNSUR               IR                                  HASIL                           KREDT
                  b. Tingkat Propinsi         Copy penghargaan tentang Program KB Nas dan                      Semua jenjang
                                              pembangunan lainnya

                  c. Tingkat Kabupaten/Kota   Copy penghargaan tentang Program KB Nas.                         Semua jenjang
                                              dan pembangunan lainnya

                                                                                            Jakarta, Nopember 2004
                                                                                            Sekretaris Utama BKKBN




                                                                                            Drs. Lalu Sudarmadi, MPIA
                                                                                                                                                   Lampiran : 4-1
                                                         PENJELASAN JUKNIS JABATAN FUNGSIONAL
                                                                  PENYULUH KB AHLI

N          UNS                   SUB                                  BUT                                        SATUAN                    ANGKA     PELAKSANA
O           UR                 UNSUR                                   IR                                         HASIL                    KREDT
 I   PENDIDIKAN   A.   Pendidikan sekolah dan            1. Doktor (S3)                     Ija                                              2      Semua jenjang
                       memperoleh ijazah/gelar           2. Pasca SArjana (S2)              zah                                              0      Semua jenjang
                                                         3. Sarjana Diploma IV              Ija                                              0
                  B.   Pendidikan     dan    pelatihan                                      zah                                              1
                       fungsional di bidang keluarga     1. Lamanyalebihdari961 jam         Ija                                              5      Semua
                       berencana serta memperoleh        2. Lamanya antara 941 s/d 960      zah                                              0      jenjang
                       surat tanda tamat dan pelatihan   jam                                                                                 1      Semua
                       (STTPL)                           3. Lamanya antara 481 s/d 940      Sertifi                                          0      jenjang
                                                         jam                                kat                                              0      Semua
                  C.   Pendidikan dan PElatihan          4. Lamanya antara 161 s/d 480      Sertifi                                                 jenjang
                       Prajabaran                        jam                                kat                                              1      Semua
                                                         5. Lamanya antara 81 s/a 160 jam   Sertifi                                          5      jenjang
                                                         6. Lamanya antara 30 s/d 60 jam    kat                                               9     Semua
I    PENYULUH     A.   Persiapan Penyuluhan                                                 Sertifi                                           6     jenjang
I    KB                                                  Pendidikan dan Pelatihan           kat                                               3     Semua
     NASIONAL                                            Prajabatan golongan III            Sertifi                                           2     jenjang
                                                                                            kat                                               1
                                                         1. Menyusun rencana pendataan      Sertifi                                                 Semua jenjang
                                                         dan pemetaan wilayah kerja         kat                                              2
                                                         tingkat kab/kota
                                                                                            Sertifi                                                 PKB Pertama
                                                         2. Melaksanakan pendataan KB       kat                                              0
                                                                                                                                            06
                                                         a. M e n g o l a h data                                                             0
                                                         wilayah kec./kab/kota              Jadwal kegiatan pendataan Program
                                                                                            KB Nasional dan pembangunan
                                                         b. Verifikasi/validasidata         lainnya                                                 PKB

                                                         c.     Interprestasi         dan
                                                                                                                                             0      Pertama
                                                         analisisdata    d.    Penyajian                                                    15
                                                         hasil analisis data                Rek RW. Desa. tentang Program KB Nas.            0
                                                                                            Dan pembangunan lainnya                                 PKB
                                                         kec./kab/kota
                                                                                            Laporan tingkat dusun tentang KB dan            0,1
                                                             Menyiapkan pendataan IMP
                                                         3. b. Memberikan pembekalan         Notulen dan lainnya
                                                                                            pembangunan laporan kegiatan tentang Program    50
                                                                                                                                           0,1      Pertama
                                                                                                                                                    PKB Muda
                                                         dankepada kader, masyarakat.        KB Nasional dan pembangunan lainnya           20
                                                         ORNOP
                                                             tokoh formal, informal         Laporan naratif analisa data tentang
                                                              Membuat /kota
                                                         a. tingkat kab. rencana kerja      program                                         0,3     PKB
                                                          tingkat kab./kota                 KB Nas. dan pembangunan                         00
                                                                                            lainnya
                                                                                                                                                    Muda
                                                                                            Laporan naratif penyajian hasil                 0,1
                                                                                            pendataan (dalam bentuk tabel) tentang          80
                                                                                            Program      KB     Nasional       dan                  PKB
                                                                                            pembangunan lainnya

                                                                                            Jadwal kegiatan tentang Program KB Nas.         0,0     Madya
N   UNS                 SUB                       BUT                                     SATUAN                                 ANGKA    PELAKSANA
O   UR                 UNSUR                       IR                                      HASIL                                 KREDT
                                       4. Membuat peta pendataan IMP     Peta IMP dan atau peta basil pendataan                   0,0    PKB Pertama
                                       dan ORNOP tingkat kab. /kota      eluarga                                                  30

                                       5.        Menyiapkan
                                       instrumen pendataan
                                          KB:
                                          a. Merancang Instrumen                                                                         PKB Muda
                                                                         Format laporan bei st tF ntang lokasi, waktu            0,3
                                                                         pelaksanaan, pelaksana pendataan KB dan                 00
                                                                         pembangunan lainnya
                                           b.     Uji        coba                                                                        PKB
                                                                         Jadwal yang memuat tentang lokasi, sasaran, waktu
                                                                         petaksanaan, penyuluhan KB dan pembangunan              0,1
                                           instrument          c.        lainnya                                                 50      Pertama

                                                                         Format laporan berisi tentang rekapitulasi
                                           Menyusun                      hasit pendataan KB dan pembangunan                      0,3     PKB
                                                                         lainnya                                                 60

                                           pedoman                       Laporan naratif berisi tentang kegiatan yang telah              Madya
                                                                         dilakukan, hasil yang telah dicapai tentang Program     0,0
                                                                         KB Nasional dan pembangunan ainnya                      60
                                       6. Mengevatuasi pencapaian                                                                        PKB
                                       KB TK:                            Laporan naratif berisi tentang kegiatan yang telah
                                          a.                             dilakukan, hasil yang telah dicapai tentang Program
                                                                         KB Nasional dan pembangunan lainnya                     0,1     Pertama
                                           Desa/keluraha                                                                         20
                                                                         Laporan naratif berisi tentang kegiatan yang telah
                                           n            b.               dilakukan, basil yang telah dicapai tentang Program
                                                                         KB Nasional dan pembangunan lainnya                             PKB Muda
                                           Kecamatan                                                                             0,1
                                                                         Laporan naratif yang berisi tentang jumlah tempat dan   80
                                                                         hasil, tentang PKBN dan pembangunan lainnya
                                                                                                                                         PKB Madya
                                          c. Kabupaten/Kota              Laporan naratif yang berisi tentang jumlah. tempat
                                              b. Bahan KIE               dan hasil, tentang Program dan Nasional dan
                                                                         Laporan naratif yang berisi tempatKB sarana, entang     0,0     PKB Pertama
                                                 tingkat
                                       7. Menyusun isi pesan KB          pembangunan lainnya
                                                                         Program KB Nasional dan pembangunan lainnya             60
                                              1) Kecamatan
                                       nasional untuk:                                                                                   PKB Pertama
                                          a. Bahan advokasi tingkat:     Laporan naratif yang berisi tempat dan sarana,                  PKB Muda
                                              2) Kabupaten/Kota
                                                   1)                    tentang                                                 01
                                                                                                                                 0,1
                                              Kecamatan                  Program KB Nasional dan pembangunan lainnya             20      PKB Muda
                                                                                                                                         PKB Pertama
          8. Pelaksanaan Penyuluhan   1.       Wenyusun
                                                      2)       rencana   Rencana kerja tentang         Program    KB     Nas.
                                           operasional bulanan KB
                                               Katupaten/Kota            Dan pembangunan lainnya                                 0,0
                                           nasional tingkat kab./kota                                                            20
N   UNS    SUB                      BUT                             SATUAN                              ANGKA    PELAKSANA
O   UR    UNSUR                      IR                              HASIL                              KREDT

                  2. Mengembangkan media KIE
                     Kb nasional dalam bentuk:   Video tentang topik bahasan, tentang Program KB          0,9   PKB
                     a.                          Nas dan pembangunan lainnya                              00

                    Vide                         Lagu tentang topik bahasan dan Program KB                      Madya
                                                 Nasional serta pembangunan lainnya                       0,4
                    o    b.                                                                               50
                                                 Sandiwara tentang topik bahasan, tentang   program             PKB
                    Lagu                         KB Nas.dan pembangunan lainnya
                                                                                                          0,9
                                                 Asesoris tentang topik bahasan, tentang program KB       00    Madya
                    c.                           dan pembangunan lainnya

                                                 Audio tentang topik bahasan, tentang program KB          0,1   PKB
                    Sandiwar                     dan pembangunan lainnya                                  20

                                                 Neon sign tentang tpik bahasan, tentang program KB             Madya
                    a          d.                dan pembangunan lainnya                                  0,2
                                                                                                          70
                                                 CD tentang topik bahasan, tentang Program KB                   PKB
                    Asesoris                     Nasional dan pembangunan lainnya
                                                                                                          0,2
                                                 Banner tentang topik bahasan, tentang program KB         40    Muda
                    e. Audio                     dan pembangunan lainnya

                                                 Film tentang topik bahasan, tentang Program KB           0,4   PKB
                    f.   Neon                    dan pembangunan lainnya                                  50

                                                 Laporan kegiatan tentang Program KB Nasional                   Madya
                     sign g.                     dan pembangunan lainnya                                  0,0
                  4. Melakukan KIE KB nasional                                                            60
                  melatui:                                                                                      PKB
                     a. Surat kabar/majalah
                     CD                          Copy surat kabar/majalah tentang Program             0,060     PKB
                                                 KB Nasional dan pembangunan lainnya                      1,8
                                                                                                          00    Muda
                    b.
                    h. Radio                     Naskah KIE radio tentang Program KB Nas.             0,060     Muda
                                                 dan pembangunan lainnya
                                                                                                          0,0   PKB
                    c. Televisi
                    Banne                        Naskah KIE Tetevisi tentang Program KB                   60
                                                                                                      0,180     PKB
                                                 Nasional dan pembangunan lainnya
                                                                                                                Madya
                  5. r Melakukan penyuluhan
                          i.                     Laporan kegiatan penyutuhan tentang Program          0,080     Muda
                     massa     tentang  KB       KB Nas dan pembangunan lainnya
                     Nasionat                                                                                   PKB
                     Film                                                                                       PKB

                                                                                                                Pertama
                  5. Melakukan KIE dengan                                                                       Madya
                     mobil      penerangan
                     (MUPEN) KB                                                                                 PKB
                                                                                                                PKB
N   UNS    SUB                  BUT                                        SATUAN                                ANGKA      PELAKSANA
O   UR    UNSUR                  IR                                         HASIL                                KREDT

                  6.   Metakukan pendekatan           Visum kegitatan tentang Program KB Nas.                  0,060      PKB
                     kepada organisasi non            dan pembangunan lainnya
                     pemerintah (ornop)tingkat
                     kab. /kota                       Laporan kegiatan tentang Program KB Nas                  0,150      Muda
                  7. Metakukan uji coba materi        dan pembangunan lainnya
                     dan media advokasi dan
                     KIE KB nas.                      Visum kegiatan tentang Program KB Nas.                   0,180      PKB
                  8. Memberikan advokasi              dan pembangunan lainnya
                  kepada     tokohformal  dan
                  informal tingkat                    Laporan kegiatan tentang Program KB Nas.                 0,090      Pertama
                                                      dan pembangunan lainnya
                  9. Mengevaluasi pelaksanaan
                  kegiatan advokasi dan KIE                                                                               PKB
                  KB      nasionat     tingkat        Visum kegiatan dan Laporan tentang lomba•                0,450
                  desa/kecamatan                      lomba KB dan pembangunan lainnya
                                                                                                                          Madya
                  10.Mendesain Jenis lomba KB         Surat tugas atau surat keterangan/SK ttg Lomba           0,240
                  nasional tingkat kab. / kota        KB dan pembangunan lainnya
                                                                                                                          PKB
                  11.Menjadi tim penilai setiap
                    jenis lomba KB nasional           Visum dan Laporan tentang pameran                        0,060
                    tingkat kab.                      Program KB Nas. dan pembangunan lainnya                  0,180      Madya
                     /
                    kot
                     a                                Visum dan Laporan tentang pameran program                0,300
                                                      KB Nas.dan pembangunan lainnya                                      PKB Madya
                   12.Mendesain pameran KB
                    13. Melakukan fasititasi kepada   Visum tentang fasilitasi Program KB               Nas.      0,030   PKB
                   nasional:
                      a. PPKBD                        Dan                                                                 Pertama
                  a. Mendesain pameran tingkat:       pembangunan lainnya                                                 PKB Muda
                  1) ecamatan
                      b. POKTAN                                                                                   0,060
                  2) Kabupaten/Kota                   Visum tentang fasilitasi      Program     KB      Nas.              PKB
                         b. menyiapkan materi         Dan pembangunan lainnya
                  14.Metakukan pameran fasilitasi                                                                 0,060   PKB Pertama
                  kemitraan instansi pemerintah       Visum tentang fasilitasi      Program     KB      Nas.              Muda Madya
                                                                                                                          PKB
                  dan non                             Dan pembangunan lainnya
                      pemerintah                                                                                  0,120   PKB Muda
                  15.Menyusun mated rakor/raker       Notuten tentang mated         Program     KB      Nas.              PKB
                  KB nasional tingkat kab. /kota      Dan pembangunan lainnya

                  16.Menjadi peserta pada rakor/                                                                  0,120   Muda
                      rakernas KB nasional            Laporan tentang rakor/rakernas        Program     KB
                      tingkat: a. Propinsi            Nasional dan pembangunan lainnya
                                                                                                                  0,360   PKB
                       b. Nasional                    Laporan    tentang   rakor/rakernas     Program    KB
                                                      Nasional
                                                                                                                          Muda



                                                                                                                          PKB
                                                                                                                          Pertama
N         UNS                   SUB                               BUT                                     SATUAN                             ANGKA      PELAKSANA
O         UR                   UNSUR                               IR                                      HASIL                             KREDT
                                                                                      dan       pembangunan
                                                                                      lainnya
                                                    17.Membentuk    institusi                                                                 0,480   PKB
                                                    masyarakat                        Visum tentang Program         KB     Nasionat   dan
                                                    pedesaan/POKTAN                   pembangunanlainnya
                                                                                                                                              0,360   Muda
                                                    18.M e n g e m b a n g k          Visum tentang Program         KB     Nasional   dan
                                                    a n Institusi masyarakat          pembangunan lainnya
I   PELAYANAN     A. Pelaksanaan Pelayanan          pedesaan/POKTAN                                                                           0,030   PKB
I   KB NASIONAL                                     1. Mengidentifikasi s a s a r a   Laporan tentang persiapan pelayanan yang meliputi
I                                                   n      ,     menganatisisdan      lokasi, waktu, jumlah dokter, bidan, atkon dan
                                                    menyusun rencana kebutuhan        sarana lainnya tentang Program KB Nasional dan                  Madya
                                                    slat                              pembangunan lainnya.
                                                       a. Kecamatan
                                                                                                                                              0,060   PKB
                                                                                      Laporan tentang persiapan petayanan yang meliputi
                                                         b. Kabupaten/Kota            lokasi, waktu, jumlah dokter, bidan alkon dan sarana
                                                                                      lainnya tentang Program KB Nasional dan                         Pertama
                                                                                      pembangunan lainnya.
                                                                                                                                              0,120
                                                                                      Laporan tentang persiapan pelayanan yang meliputi
                                                    2.     Mengidentifikasi    dan    lokasi, waktu, jumlah dokter, bidan, alkon dan
                                                    menseleksi calon penerima         sarana lainnya tentang Program KB Nasional dan
                                                    bantuan pelayanan
                                                    3. Melakukan pengembangan         pembangunan lainnya
                                                                                      Visum konseling pelayanan KB tentang Program           0,060        Pertama
                                                                                                                                                      PKB Muda
                                                       terpadu
                                                    wawasan pelayanan terpadu (Bina   KB Nasional dan pembangunan Lainnya
                                                    Keluarga, UPPKS)

                                                    4. Melakukan pra konseling        Visum konseling pelayanan KB tentang Program           0,020    PKB Pertama
                                                    KB nasional2. Melakukan           KB Nasional dan pembangunan lainnya                             PKB Pertama
                                                    konseling KB nasional

                                                    6.      Memantau          dan     Visum konseling pelayanan KB tentang Program           0,040    PKB Muda
                                                    mengevaluasi pelayanan KB         KB Nasional dan pembangunan Lainnya
                                                    nasional tingkat kab/kota

V   PENGEMBANG    8. Pengembangan model pelayanan   7. Membuat umpan batik            Laporan atau visum tentang Program                     0,030    PKB
    AN PROFESI                                      hasit analisis pelayanan KB       KB Nasional dan pembangunan
                                                    nasional                          Lainnya
                                                                                                                                             0,040    Pertama
                                                    1. Mengembangkan model            Laporan atau visum tentang Program
                                                    KB nas.                           KB Nasional dan pembangunan
                                                                                      Lainnya                                                0,600    PKB
                                                    2.     Mengembangkan model
                                                         teknis penyuluhan dan        Laporan, surat keterangan tentang
                                                         pelayanan KB nas.            pembangunan KB          nasional secara                         Muda
                                                                                      terintegrasi dan Program KB Nasional dan
                                                                                      pembangunan
                                                                                                                                                      PKBMuda
N   UNS                SUB                                BUT                                           SATUAN                         ANGKA        PELAKSANA
O   UR                UNSUR                                IR                                            HASIL                         KREDT
                                                                                  lainnya
                                             3. Meakukan uji coba
                                             pengembangan     model               Laporan,     surat    keterangan   tentang           0,900      PKBMadya
          4. Pembuatan karya tulis / karya   teknis penyuluhan dan                pembangunan        KB     nasional  secara
          ilmiah di bidang penyuluhan dan    elayanan KB                          terintegrasi dan program KB Nas. ti:
          pelayanan KB nasional                                                   pembangunan Lainnya
                                                                                                                                       0,800      PKB Pertama
                                             4.          Mengevaluasi             Laporan, keterangan tentang Program
                                             pengembangan model Kb                KB Nasional dan pembangunan
                                             nasional                             Lainnya                                              0,600      PKB Madya

                                             1. Membuat karya tutis/ilmiah        Laporan, keterangan tentang Program
                                             hash penelitian. pengkajian,         KB Nasionat dan pembangunan
                                             survey dan evatuasi di bidang        Lainnya
                                             penyuluhan dan pelayanan KB
                                             nasional yang dipublikasikan                                                              12,5       Semua jenjang
                                             a. Dalam bentuk buku yang
                                             diterbit kan dan diedarkan
                                             secara nas.                          Buku ini merupakan laporan hasil
                                                                                   penelitian yang ditengkapi dengan
                                                                                   3) Telah diseminarkan
                                                                                   1) Proposal penelitian
                                                                                   4) Penerbit nasional
                                                                                  2) Kata pengantar dari pimpinan instansi unitkerja
                                                                                   5) Buku asli
                                                                                   6) Tentang Program KB Nasional
                                                                                      dan pembangunan lainnya

                                             b. Dalam majalah ilmiah              Foto copy majalah ilmiah yang memuat                        6   Semua jenjang
                                             yang diakui oleh LIPI                tentang makalah dimaksud tentang Prog. KB
                                                                                  Nasional dan pembangunan lainnya
                                             2.       Membuat       karya
                                             tulis/ilmiah hasil penelitian,
                                             pengkajian, survey dan
                                             evaluasi      di      bidang
                                             penyuluhan dan pelayanan
                                             KB
                                             nasional yang tidak dipublikasikan   Buku ini merupakan laporan hasil                            8   Semua jenjang
                                                                                  penelitian yang dilengkapi dengan
                                             a. Dalam bentuk buku yang            1) Kata pengantar dari pimpinan instansi
                                             diterbitkan dan diedarkan               unit kerja
                                             secara nasional                      2) Telah diseminarkan
                                                                                  3) Penerbit nasional
                                                                                  4) Buku asli
                                                                                  5) Tentang Program KB Nasional
                                                                                     dan pembangunan lainnya
N   UNS    SUB                 BUT                                        SATUAN                            ANGKA      PELAKSANA
O   UR    UNSUR                  IR                                        HASIL                            KREDT
                  b. Dalam majalah ilmiah yang
                  diakui den LIPI                     Foto copy majalah ilmiah yang memuat                       4   Semua jenjang
                  3. Membuat karya tulis/ilmiah       tentang makalah dimaksud tentang Prog. KB
                  berupa tinjauan atau ulasan         Nasional dan pembangunan lainnya
                  ilmiah dengan gagasan sendiri
                  dalam bidang penyuluhan dan
                  pelayanan KB nasional yang
                  dipublikasikan
                                                      Buku ini merupakan tinjauan kajian hasil
                  a. Dalam bentuk buku yang           penelitian orang lain/referensi ilmiah                     7   Semua jenjang
                  diterbitkan dan diedarkan           tentang penyuluhan pelayanan KB yang
                  secara nas                          dilengkapi dengan:
                                                      1) Kata pengantar dari pimpinan instansi
                                                         unit kerja
                                                      2) Telah diseminarkan
                                                      3) Pencetak
                                                      buku
                                                      4) Buku
                                                      ash
                                                      5) Tentang Program KB Nasional              dan
                  b. Dalam majalah ilmiah             pembangunan                                            4       Semua jenjang
                  yang diakui oleh LIPI               (ain
                                                      nya
                  4. Membuat karya tulis/ilmiah
                  berupa tinjauan atau utasan         Foto copy majalah ilmiah yang memuat tentang akalah
                  ilmiah dengan gagasan sendiri       dimaksud tentang Program KB Nas dan pembangunan
                  dalam bidang penyuluhan dan         tainnya                                                7       Semua jenjang
                  pelayanan KB nasional yang                                                                 .
                  tidak ipublikasikan
                      a. Dalam bentuk buku
                                                      Buku ini merupakan tinjauan kajian hash
                                                      penelitian
                                                      orang lain/referensi ilmiah tentang penyuluhan
                                                      pelayanan
                                                      KB yang dilengkapi
                                                      dengan:
                     b. Dalam bentuk makalah          1) Kata pengantar dari pimpinan instansi unit         3        Semua jenjang
                                                      kerja                                                 ,
                                                      2)             Tetah                                  5
                                                      diseminarkan
                                                      3)        Telah      digunakan
                                                      diperpustakaan
                                                      4) Buku
                  5. Membuat tulisan ilmiah populer   asli                                                           Semua jenjang
                                                      5) Tentang Program KB Nasional dan
                                                      pembangunan tainnya                                    2

                                                      Makalah    ash     dilengkapi
                                                      dengan :
                                                      1) Kata pengantar dari pimpinan instansi unit
                                                      kerja
                                                      2)           Tetah
                                                      diseminarkan
N   UNS                SUB                               BUT                                    SATUAN                                 ANGKA     PELAKSANA
O   UR                UNSUR                               IR                                     HASIL                                 KREDT
                                            di bidang penyuluhan dan       dan     tentang    Program  KB         Nasional       dan
                                            elayanan                       pembangunan
                                            KB        nasional      yang   lainnya
                                            disebarluaskan melalui media
                                            massa                                                                                      2,5     Semua jenjang
                                                                           Naskah asli dilengkapi dengan :
                                            6. Menyampaikan prasaran       a.
                                            berupa tinjauan, gagasan dan   Undanga
                                            atau ulasan ilmiah di bidang   n        b.
                                            penyuluhan dan pelayanan Kb    Jadwal
                                            nasional pada                  r..     Surat      keterangan   telah
          b. Penerjemahan/penyaduran buku      pertemuan ilmiah
                                            1. Menerjemahkan/menyadurkan       dipresentasikan dalam pertemuan
          dan bahan lainnya di              buku atau karya ilmiah dalam       ilmiah dan
          bidang penyuluhan dan             bidang     penyuluhan    dan   d. Tentang Program KB dan
          pelayanan Kb nasional             pelayanan KB nasional yang         pembangunan lainnya
                                            dipublikasikan
                                                                           Buku asli dilengkapi dengan:                                 7      Semua jenjang
                                               a. Dalam bentuk buku        1) Kata pengantar dart pimpinan instansi
                                                  yang diterbitkan dan         unit kerja
                                                  diedarkan secara nas..   2) Telah diseminarkan
                                                                           3) Tetah dipergunakan di perpustakaan
                                                                           4) Naskah/copy yangditerjemahkan/disadur
                                                                           5) Tentang Program KB Nasionat
                                                                              dan pembangunan lainnya.

                                                                           Foto copy makalah yang memuat tentang                       3       Semua jenjang
                                               b. Dalam majalah ilmiah     makalah dimaksud tentang Program KB                         ,
                                               yang diakui deh LIPI        Nasional dan pembangunan lainnya.                           5


                                            2.
                                            Menerjemahkan/menyadurkan
                                            buku atau karya ilmiah dalam
                                            bidang     penyuluhan    dan
                                            pelayanan KB nasional yang
                                            tidak dipublikasikan
                                                                           Buku asti dilengkapi dengan :                                       Semua jenjang
                                               a. Dalam bentuk buku        1) Kata pengantar dari pimpinan instansi unit kerja
                                                                           2) Tetah diseminarkan                                        3
                                                                           3) Telah dipergunakan di perpustakaan
                                                                           4) Naskah/copy yang diterjemahkan/disadur
                                                                           5) Tentang Program KB Nasionat
                                                                              dan pembangunan lainnya.


                                               b. Dalam bentuk makalah
N        UNS                  SUB                                 BUT                                        SATUAN                           ANGKA      PELAKSANA
O        UR                  UNSUR                                 IR                                          HASIL                          KREDT
                                                                                        Makalah asli dilengkapi dengan :                       1,5     Semua jenjang
                                                                                        1) Kata pengantar dart pimpinan instansi unit kerja
                                                                                        2) Telah diseminarkan
                                                                                        3) Naskah/copy yang diterjemahkan/ disadur
                                                                                        4) Tentang Program KB Nasional
                                                                                           dan pembangunan lainnya.

                                                     3. Membuat abstraksi tulisan       Foto copy penerbit yang memuat tentang                1        Semua
                                                     yang                               abstraksi dimaksud dan tentang Program                ,        jenjang
                                                        Dimuat dalam penerbitan         KB Nasional dan pembangunan lainnya                   5

                C. Pembuatan buku pedoman/                                              Buku asti di lengkapi dengan :
                juklak/ juknis dibidang penyuluhan   Membuat       buku   pedoman/      1. Kata pengantar dari pimpinan instansi
                dan pelayanan KB nas.                juklak/juknis     di    bidang        unit kerja                                                  Semua
                                                     penyuluhan dan pelayanan KB        2. Surattugas                                              2   jenjang
                                                     nasional                           3. Pernyataan telah digunakan secara
                                                                                           nasional dari pimpinan instansi nasional
                D. Penemuan teknologi tepat
                guna di bidang penyuluhan dan                                           Laporan naratif tentang karya
                petayanan                                                               dimaksud dilengkapi dengan
                Kb nasional                          Menemukan teknotogi tepat          1. Kata pengantar dari pimpinan instansi                   5   Semua
                                                     guna di bidang penyuluhan dar         unit kerja                                                  jenjang
                                                     pelayanan KB nasional              2. Telah didemonstrasikan
                                                                                        3. Mendapat pengakuan dari pihak
                                                                                           yang berkompoten dan
                                                                                        4. Tentang Program KB Nasional
                                                                                           dan pembangunan lainnya

V   PENUNJANG                                                                           Surat permintaan, jadwal dan mated tentang
    TUGAS       A.     Pengajar/pelatih   yang                                          Program KB Nasional dan Pembangunan lainnya
    PENYULUH    berkaitan    dengan     bidang       Mengajar/melatih           pada                                                          0,
                penyuluhan dan pelayanan KB          pendidikan   dan       pelatihan                                                         0        Semua
                nas.                                 pagawai                                                                                  4        jenjang


                B. Peran serta dalam                                                    Surat tugas, jadwal tentang Program
                seminar/ lokakarya lalam             1.     Mengikuti      seminar/     KB Pembangunan lainnya
                bidang penyuluhan dan                lokakarya setiap kalisebagai:
                pelayanan KB                            a. Pemrasaran                   Sertifikat, surat tugas tentang Program
                   nasional                                                             KB Nasional dan pembangunan lainnya                        3   Semua

                                                       b. Pembahas/moderator/           Sertifikat, surat tugas tentang Program
                                                           narasum                      KB Nasional dan pembangunan lainnya                        2   jenjang

                                                       ber        c.
                                                                                                                                                   1   Semua
                                                       Peserta

                                                     2. Mengikuti/berperan serta                                                                       jenjang


                                                                                                                                                       Semua
N   UNS                  SUB                                  BUT                                       SATUAN                       ANGKA     PELAKSANA
O   UR                  UNSUR                                  IR                                        HASIL                       KREDT
                                                 sebagai delegasi ilmiah sebagai   Surat keterangan atau surat keputusan ataukartu    1      Semua jenjang
                                                   a. Ketua                        anggota                                            ,
                                                                                   tentang Program KB Nasional danpembangunan         5
          C. Keanggotaan dalam organisasi        b. Anggota                        lainnya
                                                                                   Surat keterangan atau Surat keputusan atau           1    Semua
              profesi                                                              kartu anggota tentang Program KB Nasional                 jenjang
          D.        Keanggotaan           /                                        dan pembangunan lainnya
             kepengurusan                        Menjadi      anggota      dalam
             kelembagaan masyarakat              organisasi profesisebagai:
          E. P e l a k s a n a a n k e g i a t
             a n kemasyarakatan                  1. Pengurus                       Surat keterangan atau Surat keputusan atau          1
          F. Pembinaan generasi muda                                               kartu anggota tentang Program KB Nasional                 Semuajenj
          D. Keanggotaan dalam Tim                                                 dan pembangunan lainnya                                   ang
             Penilai jabatan Fungsionat
          H.       Perolehan        gelar        2. Anggota                        Surat keterangan atau Surat keputusan atau         0,
             kesarjanaan lainnya                                                   kartu anggota tentang Program KB Nasional          5
                                                                                   dan pembangunan lainnya                            0      Semua
                                                                                                                                             jenjang


                                                 Menjadi        anggota/pengurus   Surat keputusan atau kartu anggota atau
                                                 BPMD, koperasi. dan lain-lain     Surat keterangan
                                                 1. Melaksanakan kegiatan                                                             0,
                                                 penanggulangan bencana            Surat tugas atau Surat keterangan                  2      Semua
                                                 alam                                                                                 5      jenjang I
                                                 2. Memfasilitasi orang jompo,     Surattugasdansuratketerangan
                                                    kesejahteraan wanita dan
                                                    anak.                          Surat Keputusan, Surat Tugas atau                  0,     Semuajenja
                                                 Membina generasi muda             Surat keterangan                                   3
                                                 dalam pramuka dan karang                                                             5      ng    Semua
                                                 taruna
                                                                                   Surat Keputusan dan Kartu Anggota                  0,     jenjang
                                                                                                                                      3
                                                 Menjadi anggota Tim Penilai       Surat Keputusan dan Kartu Anggota                  5      Semuajenja
                                                 Jabatan fungsional
                                                 1. Ketua/Wakil Ketua                                                                 0,     nk
                                                 2. Anggota                                                                           2
                                                                                                                                      5
                                                                                                                                             Semua
                                                                                                                                             jenjang
                                                 Memperoleh ijazah, gelar yang     Fotocopyijaz                                        1
                                                 tidak sesuai dalam bidang         ah Foto copy
                                                 tugasnya                          ijazah Foto                                               Semua
                                                                                   copy ijazah                                        0,     jenj:.,ig
          I. Perolehan piagam penghargaan        1. Doktor(S,3)
                                                 1. Penghargaan tanda jasa Satya                                                      5
                                                 2. Pasca Sarjana(S.2)                                                                0
                                                 3. Sarjana/Diploma IV



                                                                                                                                             Semuajenja
                                                                                                                                             ng Semua
                                                                                                                                      1      jenjang
N   UNS    SUB                BUT                                  SATUAN                      ANGKA            PELAKSANA
O   UR    UNSUR                IR                                   HASIL                      KREDT
                     Lancana Karya Satya
                     a.    30                      Foto copy                                    3            Semua
                     tahun b.                      surat Piagam                                 2            jenjang
                     20                            Penghargaan                                  1            Semua
                     tahun c.                                                                                jenjang
                     10                            Penghargaan                                  15           Semua
                     tahun                                                                                   jenjang

                      2. Memperoleh gelar                                                                    Semua
                          kehormatan                                                                         jenjang
                     Akademis
                                                   Copy penghargaan tentang Program KB          6
                  3. Penghargaan dari pemerintah   Nasional dan pembangunan tainnya
                     tas prestasi kerjanya
                     a. Tingkat                    Copy penghargaan tentang Program KB          3
                     Nasional/Internasio           Nasional dan pembangunan lainnya                          Semua

                                                   Copy penghargaan tentang Program KB          2
                     nal   b.    Tingkat           Nasional dan pembangunan lainnya                          jenjang


                     Propinsi                                                                                Semua
                                                   Copy penghargaan tentang Program KB          4
                                                   Nasional dan pembangunan lainnya
                     c. Tingkat Kabupaten/Kota                                                               jenjang
                                                   Copy penghargaan tentang Program KB          3
                                                   Nasional dan pembangunan lainnya
                  4. Wilayah binaan Penyuluh                                                                 Semua
                              KB                   Copy penghargaan tentang Program KB          2
                     mendapatkan                   Nasional dan pembangunan lainnya
                     penghargaan a. Tingkat                                                                  jenjang
                     Nasional/Internasional                                              Jakarta, Nopember 2004
                                                                                         Sekretaris Utama BKKBN
                     b. Tingkat Propinsi

                                                                                                            Semua
                     c. Tingkat Kabupaten/Kota                                                              jenjang
                                                                                         Drs. Lalu Sudarmadi, MPIA

                                                                                                             Semua
                                                                                                             jenjang

                                                                                                             Semua
                                                                                                             jenjang
                                              Lampiran II    PERATURAN KEPALA BADAN
                                                            KEPEGAWAIAN       NEGARA
                                                            Nomor   : 28 TAHUN 2005
                                                            Tanggal : 28 Desember 2005




                    MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
                       NEGARA REPUBLIK INDONESIA

       PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                   NOMOR : PER/60/M.PAN/6/2005

                            TENTANG
                        PERUBAHAN ATAS
       KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN
        MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG
            JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA

                MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang :        bahwa dengan dalam rangka mengembangkan jabatan fungsional
                  jenjang ahli, dipandang perlu mengubah Lmapiran I dan atau II
                  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang
                  Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya dengan Keputusan
                  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ;

Mengingat   :     1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
                     Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
                     Tambahan Lembar Negara Nomor 3041), sebagaimana telah
                     diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
                     (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembar
                     Negara Nomor 3890) ;
                  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
                     Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
                     Lembar Negara Nomor 4437)
                  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
                     Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977
                     Nomor 11, Tambahan Lembar Negara Nomor 3098) setelah
                     beberapa kali diubah terakhir dnegna Peraturan Pemerintah
                     Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
                     17 ) ;
                4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
                    Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
                    1994 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Nomor 3547) ;
                5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
                    Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
                    194, Tambahan Lembar Negara Nomor 4015)sebagaimana
                    telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
                    2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
                    Lembar Negara Nomor 4332).
                6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
                    Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000
                    Nomor 196, Tambahan Lembar Negara Nomor 4017),
                    sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
                    12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32,
                    Tambahan Lembar Negara Nomor 4193).
                7. Peraturan Pemerintah Nomoe 101 tahun 2000 tentang
                    Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai negeri Sipil
                    (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembar
                    Negara Nomor 4019);
                8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
                    Pengakatan. Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
                    Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
                    Lembar Negara Nomor 4263);
                9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
                    Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil :
                10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
                    Kependudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
                    Kerja Kementrian Negara ;
                11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan
                    Kelima Atas Keputusna Presiden Nomor 103 Tahun 2001
                    tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
                    dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.


Memperhatikan   : Pertimbangan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara
                dengan surat Nomor WK26-30/V50-8/93 tanggal 29 April 2005.

                              MEMUTUSKAN

Menetapkan       PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN         APARATU
:                NEGARA    TENTANG   PERUBAHAN     ATAS  RETENTU
                LAMPIRAN I DNA ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN AN
                                                          MENTERI
                PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PETUNJUK
                JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
                DAN ANGKA KREDITNYA.

                                    Pasal I
                Mengubah ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan
                Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Angka Kreditnya
                khususnya sub unsur pendidikan sekolah dnegan memperoleh
                ijasah/gelar, sehingga seluruhnya berubah menjadi berbunyi
                sebagai berikut :
   “Unsur pendidikan ijazah Doktor menjadi 200 angka kredit, ijazah
   Pasca Sarjana menjadi 150 angka kredit, dan ijazah Sarjana/DIV
   menjadi 100 angka kredit“.

                         Pasal II
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



                                       Ditetapkan di    : Jakarta
                                       pada tanggal      : 1 Juni
                                       2005

                                          MENTERI
                                PENDAYAGUNAAN              APARATUR
                                NEGARA,

                                                  Ttd

                                          TAUFIQ EFFENDI
               BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA




                KETENTUAN PELAKSANAAN
  PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
           NOMOR : PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II
  KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
   TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA




      PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

                NOMOR     : 28 TAHUN 2005

                TANGGAL   : 28 DESEMBER 2005
                       BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA


             PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

                            NOMOR 28 TAHUN 2005

                                  TENTANG

                         KETENTUAN PELAKSANAAN
       PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                   NOMOR : PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG
    PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II
       KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
            TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA


                  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                   KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang :       bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
                  Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas
                  Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri
                  Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan
                  Angka Kreditnya,    dipandang   perlu   mengatur   ketentuan
                  pelaksanaanya dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
                  Negara ;

Mengingat     :   1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
                     Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
                     Tambahan Lembar Negara Nomor 3041), sebagaimana telah
                     diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
                     (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembar
                     Negara Nomor 3890) ;
                  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
                     Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
                     Lembar Negara Nomor 4437) ;
                  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
                     Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977
                     Nomor 11, Tambahan Lembar Negara Nomor 3098) setelah
                     beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
                   Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
                   17 ) ;
               4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
                   Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
                   1994 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Nomor 3547) ;
               5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
                   Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
                   194, Tambahan Lembar Negara Nomor 4015)sebagaimana
                   telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
                   2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
                   Lembar Negara Nomor 4332) ;
               6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
                   Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000
                   Nomor 196, Tambahan Lembar Negara Nomor 4017),
                   sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
                   12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32,
                   Tambahan Lembar Negara Nomor 4193) ;
               7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang
                   Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai negeri Sipil
                   (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembar
                   Negara Nomor 4019);
               8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
                   Pengakatan. Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
                   Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
                   Lembar Negara Nomor 4263) ;
               9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
                   Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
               10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
                   Kependudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
                   Kerja Lembaga Pemerintah Non Departement, sebagaimana
                   telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005
                   ;
               12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
                   PER/60/M.PAN/6/2005 tentang PerubahanAtas Ketentuan
                   Lampiran I dan atau II Keputusan Menteri Pendayagunaan
                   Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan angka
                   Kreditnya.



                             MEMUTUSKAN :

Menetapkan :   PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
               TENATANG    KETENTUAN    PELAKSANAAN   PERATURAN
               MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR
               PER/60/M.PAN/6/2005  TENTANG    PERUBAHAN    ATAS
               KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II
               KEPUTUSAN      MENTERI  PENDAYAGUNAAN   APARATUR
               NEGARA TENTANG PETUNJUK JABATAN FUNGSIONAL DAN
               ANGKA KREDITNYA.
                 Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang
Perubahan Atas ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang
Jabatan fungsional dan Angka Kreditnya, sebagaimana tersebut
dalam Lampran I Peraturan ini.

                Pasal 2

Untuk memperjelas pelaksanaan Peraturan ini, dilampirkan
salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/60/M.PAN/6/2005      tentang    Perubahan   Atas
Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional
dan Angka Kreditnya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II
Perturan ini.

                Pasal 3

Apabila dalam melaksanakan Peraturan ini dijumpai kesulitan
agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara
untuk mendapatkan penyelesaian.


                 Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut sejak ditetapkannya Peraturan
Menteri    Pendayagunaan      Aparatur  Negara    Nomor
PER/60/M.PAN/6/2005 tanggal 1 Juni 2005




                           Ditetapkan di Jakarta
                           pada tanggal 28 Desember 2005


                                     Kepala
                              Badan Kepegawaian Negara


                                       Ttd


                                    Prapto Hadi
                                              Lampiran I    PERATURAN KEPALA BADAN
                                                           KEPEGAWAIAN       NEGARA
                                                           Nomor : 28 TAHUN 2005
                                                           Tanggal : 28 Desember 2005

                KETENTUAN PELAKSANAAN
    PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
               NOMOR : PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG
  PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II
    KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
      TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA


I. PENDAHULUAN

  A. UMUM

    1. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu
    2. Jabatan Karier, adalah jabatan structural dan fungsional yang hanya dapat
       diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
    3. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
       tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil
       dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.menjalankan
       tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai
       tujuan organisasi.
    4. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
       tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil
       dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau
       keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
    5. Jabatan Fungsional Tertentu, adalah kedudukan yang menunjukkan
       tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri
       Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
       didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat
       mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
    6. Penetapan jabatan dab angka kredit jabatan fungsional dilakukan oleh
       Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
       negara, dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintah
       yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis
       secara tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.


  B. TUJUAN

    Ketentuan dalam peratuaran ini sebagai petunjuk bagi instansi Pembina
    Jabatan Fungsional dan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjamin
    kelancaran dan keseragaman dalam penetapan pemberian Angka kredit
    khususnya sub unsur pendidikan formal dengan memperoleh ijazah/gelar
    bagi jabatan fungsional tertentu.
C. PENGERTIAN

  Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
   1. Angka Kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau
      akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat
      fungsional dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk
      pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.

   2. Pendidikan Formal, adalah jalur pendidikan yang terstuktur dan
      berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah,
      dan pendidikan tinggi.

   3. Instansi Pembina jabatan fungsioanl, adalah Instansi yang bertugas
      membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan      perundang-
      undangan yang berlaku.

   4. Pengangkatan Pertama, adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke
      jabatan fungsional tertentu menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

   5. Pengangkatan melalui perpindahan jabatan, adalah pengangkatan
      Pegawai Negeri Sipil dari jabatan structural ataupun jabatan fungsional
      lain kedalam jabatan fungsional tertentu.

   Contoh :
   1. Seorang Pegawai Negeri Sipil
      ¾ Nama                    : Nining
      ¾ NIP                     : 260006810
      ¾ Tempat/Tgl Lahir       : Tangerang, 3 April 1978
      ¾ Pendidikan              : Diploma III
      ¾ CPNS                    : 1 Maret 2004
      ¾ PNS                     : 1 Mei 2005
      ¾ Pangkat/Golru           : Pengatur, II/c
      ¾ Jabatan                 : ---
      ¾ Unit Kerja              : Biro Kepegawaian
      pada awal bulan Juli 2005 yang bersangkutan di usulkan untuk diangkat
      dalam jabaatn Analis Kepegawaian.


      Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut :
      ™ Ijazah Diploma III                                  : 60
      ™ Diklat Prajabatan                                   : 1,5
      ™ Pelaksanaan tugas pokok selama CPNS :
        - Perencanaan Kepegawaian                           : 3,02
        - Pembina Kepegawaian                               : 2,03
      ™ Penunjang tugas Analis Kepegawaian                  : 1

         Jumlah                                              67,55

      Saudari Nining dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis
      Kepegawaian tingkat terampil jenjang Analis Kepegawaian Pelaksana
      pangkat Pengatur, golongan ruang II/c dengan angka kredit 67,55.
      2. Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk pertama kali dlaam
         jabatan fungsional tingkat ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

         a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan
            kompetensi jabatan fungsionlanya ;
         b. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a ;
         c. Setiap unsur penilai pelaksana pekerja dalam DP-3 paling rendah
            bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.


II. TATA CARA PERHITUNAGN ANGKA KREDIT

  Penetapan pemberian besaran angka kredit sebagaimana tersebut pada angka
  Romawi II hanya berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional
  dan bagi pejabat fungsional yang memperoleh peningkatan pendididkan/ijazah.

  A. Pejabat fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah
     Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan memperoleh
     peningkatan pendidikan/ijazah penghitungan angka kreditnya adalah sebagai
     berikut :

     a. SLTA/Diploma I memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Diploma II
        mendapat tambahan angka kredit 15 ;
     b. SLTA/Diploma I memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Sarjana
        Muda/Diploma III mendapat tambahan angka kredit 35 ;
     c. SLTA/Diploma I memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Sarjana (S1)
        mendapat tambahan angka kredit 75 ;
     d. Diploma II memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Sarjana
        Muda/Diploma III mendapat tambahan angka kredit 20 ;
     e. Diploma II memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Sarjana (S1)
        mendapat tambahan angka kredit 60 ;
     f. Sarjana Muda/Diploma III memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah
        Sarjana (S1) mendapat tambahan angka kredit 40 ;
     g. Sarjana (S1)/Diploma IV memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah
        Magister (S2) mendapat tambahan angka kredit 50 ;
     h. Magister (S2) memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Doktor (S3)
        mendapat tambahan angka kredit 50 ;




     Contoh 1 :
       ƒ seorang Pegawai Negeri Sipil
       Nama                : Roby
       NIP                : 260004600
       Tempat/Tgl Lahir   : Jakarta, 6 September 1959
       Pendidikan          : SLTA
       CPNS                : 1 Maret 1983
       PNS                 : 1 Me1984
       Pangkat/Golru      : Penata, III/c TMT 1 April 2002
   Jabatan            : Analis Kepegawaian Penyelia
                        TMT 1 Maret 2002
   Unit Kerja         : Biro Kepegawaian
    Pada bulan Mei 2004 yang bersangkutan memperoleh Ijazah Diploma III
    Adminstrasi Kepegawaian Negara.

    Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut :
    ™ Ijazah SLTA                                : 25
    ™ Ijazah Diploma III                          : 60
    ™ Angka kredit yang diperhitungkan            : 35

    Saudara Roby mendapatkan tambahan angka kredit untuk pendidikan
    adalah 35 angka kredit.

    ™ Ijazah SLTA                                 : 25
    ™ Ijazah Diploma III                          : 35
    ™ Pelaksanaan tugas pokok sampai dengan
      akhir penilaian, telah mendapatkan angka kredit sebagai berikut :
      - Perencanaan Kepegawaian                    : 105,02
      - Pembina Kepegawaian                       : 75,03
    ™ Penunjang tugas Analis Kepegawaian          : 5,00

      Jumlah                                      245,05
    Saudara Roby telah mengumpulkan angka kredit kumulatif 245,05.

Contoh 2 :

   ƒ seorang Pegawai Negeri Sipil
    ¾ Nama                    : Drs. Slamet
    ¾ NIP                    : 260004500
    ¾ Tempat/Tgl Lahir       : Sukabumi, 6 September 1959
    ¾ Pendidikan             : Sarjana (S1) Tahun 2004
    ¾ CPNS                    : 1 Maret 1983
    ¾ PNS                     : 1 Mei 1984
    ¾ Pangkat/Golru          : Penata, III/c TMT 1 April 2002
    ¾ Jabatan                : Analis Kepegawaian Muda
                                TMT 1 Maret 2002
    ¾ Unit Kerja              : Biro Kepegawaian

    Pada bulan Oktober 2005 yang bersangkutan memperoleh peningkatan
    pendidikan/Ijazah Magister (S2) Manajemen Sumber Daya Aparatur.

    Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut :
    ™ Ijazah Sarjana (S1)                         : 100
    ™ Ijazah Magister (S2)                        : 150
    ™ Angka kredit yang diperhitungkan            : 50

    Saudara Drs. Slamet mendapatkan tambahan angka kredit untuk
    pendidikan adalah 50 angka kredit.

    ™ Ijazah SLTA                                  : 50
    ™ Ijazah Diploma III                           : 75
    ™ Diklat fungsional tingkat ahli                : 2
      Pelaksanaan tugas pokok selama
         di Biro Kepegawaian :
         - Perencanaan Kepegawaian                    :    45,02
         - Pembina Kepegawaian                        :    53,03
         - Ketatausahaan Kepegawaian                  :    5,00
       ™ Penunjang tugas Analis Kepegawaian            :   5,00

         Jumlah                                      255,17
     Saudara Drs. Slamet telah mengumpulkan angka kredit kumulatif 255,17.

B. Pengangkatan pertama

  Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk pertama kali dalam jabatan
  fungsional melalaui pengangkatan pertama setelah berlakunya peraturan ini.
  tingkat terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  1. Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk pertama kali dalam
      jabatan fungsionaltingkat terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut
      :
      a. Berijazah paling rendah SLTA/Diploma I sesuai dengan kompetensi
         fungsionalnya;
      b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
      c.    Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaab dalam DP-3 paling
         rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

  Contoh :
   ƒ seorang Pegawai Negeri Sipil
      ¾ Nama                  : Nining
      ¾ NIP                   : 260006810
      ¾ Tempat/Tgl Lahir     : Tangerang, 3 April 1978
      ¾ Pendidikan            : Diploma III
      ¾ CPNS                  : 1 Maret 2004
      ¾ PNS                   : 1 Mei 2005
      ¾ Pangkat/Golru         : Pengatur, II/c
      ¾ Jabatan               : ---
      ¾ Unit Kerja            : Biro Kepegawaian

       pada awal bulan Juli 2005 yang bersangkutan di usulkan untuk diangkat
       dalam jabaatn Analis Kepegawaian.

       Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut :
       ™ Ijazah Diploma III                          : 60
       ™ Diklat Prajabatan                           : 1,5
       ™ Pelaksanaan tugas pokok selama CPNS :
         - Perencanaan Kepegawaian                   : 3,02
         - Pembina Kepegawaian                       : 2,03
       ™ Penunjang tugas Analis Kepegawaian         : 1

          Jumlah                                           67,55

       Saudari Nining dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis
       Kepegawaian tingkat terampil jenjang Analis Kepegawaian Pelaksana
       pangkat Pengatur, golongan ruang II/c dengan angka kredit 67,55

  2. Pegawai Negeri Sipil yanga akan diangkat untuk pertama kali dalam
     jabatan fungsional tingkat ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut :
      a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan
         kompetensi jabatan fungsional ;
      b. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a ;
      c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling
         rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

   Contoh :
    ƒ seorang Pegawai Negeri Sipil
       ¾ Nama                  : Drs. Tuparno
       ¾ NIP                   : 2600006809
       ¾ Tempat/Tgl Lahir     : Kebumen, 3 April 1976
       ¾ Pendidikan            : Sarjana (S1)
       ¾ CPNS                  : 1 Maret 2004
       ¾ PNS                   : 1 Mei 2005
       ¾ Pangkat/Golru         : Penata, III/a
       ¾ Jabatan               : ---
       ¾ Unit Kerja            : Biro Kepegawaian

       pada awal bulan Juli 2005 yang bersangkutan di usulkan untuk diangkat
       dalam jabaatn Analis Kepegawaian.




       Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut :
       ™ Ijazah Sarjana (S1)                         : 100
       ™ Diklat Prajabatan                           : 2
       ™ Pelaksanaan tugas pokok selama CPNS :
         - Perencanaan Kepegawaian                   : 7,02
         - Pembina Kepegawaian                       : 3,03
       ™ Penunjang tugas Analis Kepegawaian         : 1

          Jumlah                                        113,05

Saudara Drs. Tuparno dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis
Kepegawaian tingkat ahli jenjang Analisis Kepegawaian Pertama pagkat Penata
Muda, golongan ruang III/a dengan angka kredit 113,05.

C. Pengangkatan melalui perpindahan jabatan
   Pegawai Negari Sipil yang akan diangkat dalam jabatan fungsional melalui
   perpindahan jabatan.

   Persyaratan     Pengangkatan    melalui  Perpindahan     Jabatan     dapat
   dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Memenuhi syarat ketentuan pengangkatan jabatan fungsional tingkat
      terampil atau tingkat ahli ;
   b. Memiliki pengalaman dalam bidangnya paling kurang 2 (dua) tahun ;
   c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun atau 5 (lima) tahun sebelum
      mencapai usia pensiun dari jabatan yang diduduki.
   d. Setia unsur penilaian pelaksanaan pekerja dalam DP-3 paling rendah
      bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

      Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari jabatan structural atau jabatan
      fungsional lainnya, pangkat ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir
      yang dimiliki sedangkan jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan
      besarnya angka kredit yang diperoleh dari pendidikan dan tugas pokok,
      pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang tugas Analisis
      Kepegawaian sewaktu bertugas pada unit tersebut



   Contoh :
    ƒ seorang Pegawai Negeri Sipil
       ¾ Nama                  : Drs. Sudarja
       ¾ NIP                   : 260004809
       ¾ Tempat/Tgl Lahir     : Kebumen, 3 April 1960
       ¾ Pendidikan            : Sarjana (S1)
       ¾ CPNS                  : 1 Maret 1984
       ¾ PNS                   : 1 Mei 1986
       ¾ Pangkat/Golru         : Penata, III/c TMT 1 April 2002
       ¾ Jabatan               : Pengadministrasi
       ¾ Unit Kerja            : Biro Kepegawaian

        pada awal bulan Juli 2005 yang bersangkutan di usulkan untuk diangkat
        dalam jabaatn Analis Kepegawaian.

        Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut :
        ™ Ijazah Sarjana (S1)                         : 100
        ™ Diklat Prajabat                             : 2
        ™ Pelaksanaan tugas pokok selama
          Di Biro Kepegawaian :
          - Perencanaan Kepegawaian                   : 25,02
          - Pembina Kepegawaian                       : 23,03

        ™ Penunjang tugas Analis Kepegawaian            : 5,00
          Jumlah                                        : 155,05

      Saudara Drs. Sudarja dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis
      Kepegawaian tingkat ahli, jenjang Analisis Kepegawaian Pertama pagkat
      Penata, golongan ruang III/c dengan angka kredit 155,05.

D. Perpindahan jabatan dari tingkat terampil ke tingkat ahli.
   1. Persyaratan perpindahan jabatan dari tingkat terampil ke tingkat ahli harus
      memenuhi syarat sebagai berikut :
      a. Telah menduduki pangkat minimal Penata Muda, Golongan Ruang III/a
         ;
      b. Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan ;
      c. Telah mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan ;
      d. Telah lulus diklat fungsional tingkat ahli,
   Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tingkat terampil
   telah memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke atas, dan
   memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah sebelum tanggal 1 Juni 2005
   dan belum dinilai angka kreditnya, maka apabila yang bersangkutan akan
   pindah jabatan dari tingkat terampil menjadi tingkat ahli, pengangkatan
   kedalam jabatan fungsional tingkat ahli selain ijazah yang diperoleh harus
   sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan bagi jabatan
   fungsional tersebut, juga harus memenuhi persyaratan lain yang
   ditentukan untuk menduduki jabatan fungsional tingkat ahli.

Contoh : 1
 ƒ seorang Pegawai Negeri Sipil
    ¾ Nama                  : Rakimin
    ¾ NIP                   : 260005700
    ¾ Tempat/Tgl Lahir     : Jakarta, 2 September 1971
    ¾ Pendidikan            : SLTA
    ¾ CPNS                  : 1 Maret 1990
    ¾ PNS                   : 1 Mei 1991
    ¾ Pangkat/Golru/TMT    : Pengatur TK I, II/d
                              TMT 1 April 2002
    ¾ Jabatan               : Analisis Kepegawaian Pelaksana
                              TMT 1 Desember 2001
    ¾ Unit Kerja            : Biro Kepegawaian

    pada awal bulan Mei 2005 yang bersangkutan memperoleh Ijazah
    Sarjana Administrasi Kepegawaian.

    Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut :
    ™ Pendidikan
       Ijazah SLTA                               : 25
       Ijazah Sarjana (S1)                        : 100
       Angka kredit yang diperhitungkan           : 75
    Saudara Drs. Rakimin mendapatkan tambahan angka kredit untuk
    pendidikan adalah 75 angka kredit.

    Saudara Drs. Rakimin dapat dipindahkan dalam jabatan fungsional
    Analisis Kepegawaian tingkat ahli apabila sudah mencapai pangkat
    Penata Muda, golongan ruang III/a, dan dan persyaratan lain melalui
    pencapaian angka kredit tambahan dari peningkatan Pendidikan/ijazah.
    ™ Ijazah SLTA                                 : 25
    ™ Ijazah Sarjana (S1)                         : 75
    ™ Diklat fungsional tingkat ahli              : 2
    ™ Pelaksanaan tugas pokok sampai dengan
       akhir penilaian, telah mendapatkan angka
       kredit adalah sebagai berikut :
       - Perencanaan Kepegawaian                   : 25,02
       - Pembina Kepegawaian                      : 35,03
    ™ Penunjang tugas Analis Kepegawaian          : 2,00

        Jumlah                                       : 164,05

    Setelah saudara Drs. Rakimin naik pangkat Penata Muda Golongan
    ruang III/a, da telah lulus diklat fungsional tingkat ahli maka dapat
    diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian tingkat ahli dengan
    Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a jabatan Analis Kepegawaian
    Pertama, dengan Angka Kredit 164,05.

Contoh : 2
 ƒ seorang Pegawai Negeri Sipil
    ¾ Nama                  : Dadang
    ¾ NIP                   : 260004502
    ¾ Tempat/Tgl Lahir     : Sukabumi, 11 Juli 1959
    ¾ Pendidikan            : Diploma II Tahun 1998
    ¾ CPNS                  : 1 Maret 1983
    ¾ PNS                   : 1 Mei 1984
    ¾ Pangkat/Golru/TMT    : Penata, III/c TMT 1 April 2002
    ¾ Jabatan               : Analisis Kepegawaian Penyelia
                              TMT 1 Maret 2002
    ¾ Unit Kerja            : Biro Kepegawaian

    pada awal bulan Oktober 2005 yang bersangkutan memperoleh Ijazah
    Sarjana Administrasi Negara.

    Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut :
    ™ Pendidikan
      Ijazah Diploma II                           : 40
      Ijazah Sarjana (S1)                         : 100
      Angka kredit yang diperhitungkan            : 60

    Saudara Drs. Dadang mendapatkan tambahan angka kredit untuk
    pendidikan adalah 60 angka kredit.

    ™ Ijazah Diploma II                           : 50
    ™ Ijazah Sarjana (S1)                         : 60
    ™ Diklat fungsional tingkat ahli              : 2
      Pelaksanaan tugas pokok
      di Biro Kepegawaian :
      - Perencanaan Kepegawaian                   :   65,02
      - Pembina Kepegawaian                      :    63,03
      - Ketatausahaan Kepegawaian                :    25,12
    ™ Penunjang tugas Analis Kepegawaian         :    5,00

       Jumlah                                     : 270,17

    Saudara Drs. Dadang dapat diangkat dalam jabatan Kepegawaian
    tingkat ahli, jenjang Analis Kepegawaian Muda, dengan Angka Kredit
    270,17.
Contoh : 3
 ƒ seorang Pegawai Negeri Sipil
    ¾ Nama                       : Tatang
    ¾ NIP                       : 260004501
    ¾ Tempat/Tgl Lahir          : Sukabumi, 6 Oktober 1959
    ¾ Pendidikan                : Diploma III Tahun 1999
    ¾ CPNS                       : 1 Maret 1983
    ¾ PNS                        : 1 Mei 1984
    ¾ Pangkat/Golru/TMT         : Penata, III/c TMT 1 April 2002
    ¾ Jabatan                   : Analisis Kepegawaian Penyelia
                                   TMT 1 Maret 2002
    ¾ Unit Kerja             : Biro Kepegawaian

    pada awal bulan Oktober 2005 yang bersangkutan memperoleh Ijazah
    Sarjana Administrasi Negara.

    Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut :
    ™ Pendidikan
      Ijazah Diploma III                          : 60
      Ijazah Sarjana (S1)                         : 100
      Angka kredit yang diperhitungkan            : 40



    Saudara Drs. Tatang mendapatkan tambahan angka kredit untuk
    pendidikan adalah 40 angka kredit.
    ™ Ijazah Diploma III
                                           : 50
    ™ Ijazah Sarjana (S1)                  : 40
    ™ Diklat fungsional tingkat ahli       : 2
       Pelaksanaan tugas pokok
       di Biro Kepegawaian :
       - Perencanaan Kepegawaian            : 65,02
       - Pembina Kepegawaian               : 63,03
       - Ketatausahaan Kepegawaian         : 25,12
    ™ Penunjang tugas Analis Kepegawaian   : 5,00

       Jumlah                                     : 250,17

    Saudara Drs. Tatang dapat diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian
    tingkat ahli, jenjang Analis Kepegawaian Muda, dengan Angka Kredit
    250,17.

Contoh : 4
 ƒ seorang Pegawai Negeri Sipil
    ¾ Nama                  : Roby
    ¾ NIP                   : 260004600
    ¾ Tempat/Tgl Lahir     : Jakarta, 6 September 1959
    ¾ Pendidikan            : Diploma III Tahun 2000
    ¾ CPNS                  : 1 Maret 1983
    ¾ PNS                   : 1 Mei 1984
    ¾ Pangkat/Golru/TMT    : Penata, III/c TMT 1 April 2002
    ¾ Jabatan               : Analisis Kepegawaian Penyelia
                              TMT 1 Maret 2002
    ¾ Unit Kerja            : Biro Kepegawaian

    pada awal bulan Juni 2005 yang bersangkutan memperoleh Ijazah
    Sarjana Administrasi Negara.

    Perhitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut :
    ™ Pendidikan Diploma III                       : 60
    ™ Pendidikan Sarjana                           : 100

    ™ Angka kredit yang diperhitungkan            : 40
           Saudara Roby mendapatkan tambahan angka kredit untuk pendidikan
           adalah 40 angka kredit.

           ™ Ijazah Diploma III                            : 60
           ™ Ijazah Sarjana                                : 40
           ™ Diklat Tingkat Ahli                           : 2
             Pelaksanaan tugas pokok sampai dengan
             akhir penilaian, telah mendapatkan
             angka kredit adalah sebagai berikut :
             - Perencanaan Kepegawaian                      : 105,02
             - Pembinaan Kepegawaian                       : 75,03
           ™ Penunjang tugas Analis Kepegawaian            : 5,00

              Jumlah                                       : 287,05

           Saudara Drs. Roby dapat diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian
           tingkat ahli, jenjang Analis Kepegawaian Muda, dengan Angka Kredit
           287,05.

III. PENUTUP
Demikian, apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat
dikoordinasikan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.




                                                  Ditetapkan    di  Jakarta
                                                  tanggal 28 Desember 2005

                                                         Kepala
                                                  Badan Kepegawaian Negara

                                                           Ttd


                                                       Prapto Hadi
            Contoh A1
                                    PENETAPAN ANGKA KREDIT
                                            Nomor :      /        /   /

                                 Masa Penilaian : 1 Januari 2005 s/d 31 Juni 2005


Instansi : Badan Kepegawaian Negara
          I    KETERANGAN PERORANGAN
               1    Nama                                                  Roby
               2    NIP                                                   26004600
               3    Nomor Seri KARPEG                                     E.222023
               4    Pangkat / Golongan Ruang / TMT                        Penata, III/c 1 April 2002
               5    Tempat dan Tanggal Lahir                              Jakarta, 6 September 1959
               6    Jenis Kelamin                                         Pria
               7    Pendidikan Tertinggi                                  Diploma III
               8    Jabatan Fungsional / TMT                              Analisis Kep. Penyelia / 1 Maret 2002
               9    Masa Kerja Golongan                Lama               22 th 00bl
                                                       Baru
               1    Unit Kerja                                          Biro Kepegawaian BKN
       II      0
               PENETAPAN ANGKA KREDIT
               1    UNSUR UTAMA                                           LAMA         BARU  JUMLA
                    A     1) Pendidikan Formal                               2           3   H 6
                          2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat             5           5      0
                               Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan
                          (STTPP)
                    B     Perencanaan Kepegawaian                          105.02             105.02
                    C     Pembinaan Kepegawaian                            75.02               75.03
                    D     Ketatausahaan Kepegawaian
                    E     Pengembangan Profesi
                    Jumlah Unsur Utama                                     205.05        3    240.05
               2    UNSUR PENUNJANG                                                      5
                    Penunjang tugas AnaKepegawaian                           5                  5
                    Jumlah Unsur Penunjang                                   5                  5
               Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang                      210.05        3    245.05
       III     DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ANALISIS              5
               KEPEGAWAIAN MUDA / PANGKAT PENATA GOLONGAN RUANG III/c TMT………….


  ASLI disampaikan dengan hormat kepada :                     Ditetapkan    di
  Kepala BKN/Kepala Kantor Regional          BKN      yang
  bersangkutan                                                : Pada tanggal
                                                              :
  TEMBUSAN :
     1. Analisis Kepegawaian yang bersangkutan                ……………………………..
     2. Pimpinan unit kerja Analisis Kepegawaian              ……………………………..
        yang bersangkutan
     3. Pejabat lain yang dipandang perlu

                                                              NIP
            Contoh A2

                                    PENETAPAN ANGKA KREDIT
                                           Nomor :    /              /   /

                               Masa Penilaian : 1 Januari 2005 s/d 31 Oktober 2005


Instansi : Badan Kepegawaian Negara
          I    KETERANGAN PERORANGAN
               1    Nama                                                     Drs. Salmet, M.Si
               2    NIP                                                      26004500
               3    Nomor Seri KARPEG                                        E.222021
               4    Pangkat / Golongan Ruang / TMT                           Penata, III/c 1 April 2002
               5    Tempat dan Tanggal Lahir                                 Jakarta, 6 September 1959
               6    Jenis Kelamin                                            Pria
               7    Pendidikan Tertinggi                                     Magister (S2)
               8    Jabatan Fungsional / TMT                                 Analisis Kep. Penyelia / 1 Maret 2002
               9    Masa Kerja Golongan              Lama                    22 th 00bl
                                                     Baru
               1    Unit Kerja                                          Biro Kepegawaian BKN
       II      0
               PENETAPAN ANGKA KREDIT
               1    UNSUR UTAMA                                           LAMA         BARU              JUMLA
                    A     1) Pendidikan Formal                               7           5               H 1
                          2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat             5
                                                                             2           0                 22
                               Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan                                    5
                          (STTPP)
                    B     Perencanaan Kepegawaian                          45.02                            45.02
                    C     Pembinaan Kepegawaian                            53.03                            53.03
                    D     Ketatausahaan Kepegawaian                        25.12                            25.12
                    E     Pengembangan Profesi
                    Jumlah Unsur Utama                                     200.17        5                 250.17
               2    UNSUR PENUNJANG                                                      0
                    Penunjang tugas AnaKepegawaian
                    Jumlah Unsur Penunjang                                   5                               5
               Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang                      205.17        5                 255.17
       III     DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM                               0
               JABATAN ……………. / PANGKAT………………./TMT……………………….


  ASLI disampaikan dengan hormat kepada :                        Ditetapkan    di
  Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan
                                                                 : Pada tanggal
  TEMBUSAN :                                                     :
     1. Analisis Kepegawaian yang bersangkutan
     2. Pimpinan unit kerja Analisis Kepegawaian          yang   ……………………………..
     bersangkutan                                                ……………………………..
     3. Pejabat lain yang dipandang perlu

                                                                 NIP
            Contoh B.1

                                    PENETAPAN ANGKA KREDIT
                                           Nomor :     /              /   /

                                  Masa Penilaian : 1 Januari 2005 s/d 31 Juli 2005


Instansi : Badan Kepegawaian Negara
          I    KETERANGAN PERORANGAN
               1    Nama                                                      Nining
               2    NIP                                                       260006810
               3    Nomor Seri KARPEG                                         E.222222
               4    Pangkat / Golongan Ruang / TMT                            Pengatur, III/c 1 Maret 2003
               5    Tempat dan Tanggal Lahir                                  Jakarta, 3 April 1978
               6    Jenis Kelamin                                             Wanita
               7    Pendidikan Tertinggi                                      Diploma III
               8    Jabatan Fungsional / TMT                                  Pengadministrrasian
               9    Masa Kerja Golongan               Lama                    1 th 2 blnl
                                                      Baru
               1    Unit Kerja                                          Biro Kepegawaian BKN
       II      0
               PENETAPAN ANGKA KREDIT
               1    UNSUR UTAMA                                           LAMA         BARU   JUMLA
                    A     1) Pendidikan Formal                                           6    H 6
                          2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat                         0
                                                                                         1       0
                                                                                                 1
                               Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan                  .       .
                          (STTPP)                                                        5       5
                    B     Perencanaan Kepegawaian                                       3..02   3.
                    C     Pembinaan Kepegawaian                                         2.      02
                                                                                                2.
                    D     Ketatausahaan Kepegawaian                                     03      03
                    E     Pengembangan Profesi
                    Jumlah Unsur Utama                                                  66.55   66.55
               2    UNSUR PENUNJANG
                    Penunjang tugas AnaKepegawaian
                    Jumlah Unsur Penunjang                                                1       1
               Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang                                   67.55   67.55
       III     DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN ANGKAT DALAM JABATAN
               ANALISIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA / PANGKAT PENGATUR GOLONGAN
               RUANG II./c/TMT 1
               AGUSTUS 2005

  ASLI disampaikan dengan hormat kepada :                         Ditetapkan     di
  Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan
                                                                  : Pada tanggal
  TEMBUSAN :                                                      :
     1. Analisis Kepegawaian yang bersangkutan
     2. Pimpinan unit kerja Analisis Kepegawaian           yang   ……………………………..
     bersangkutan                                                 ……………………………..
     3. Pejabat lain yang dipandang perlu

                                                                  NIP
            Contoh B.2
                                    PENETAPAN ANGKA KREDIT
                                           Nomor :     /              /   /

                                  Masa Penilaian : 1 Januari 2004 s/d 31 Juli 2005


Instansi : Badan Kepegawaian Negara
          I    KETERANGAN PERORANGAN
               1    Nama                                                      Drs. Tuparno
               2    NIP                                                       260006809
               3    Nomor Seri KARPEG                                         E.222221
               4    Pangkat / Golongan Ruang / TMT                            Penata Muda, II/a 1 Maret 2004
               5    Tempat dan Tanggal Lahir                                  Jakarta, 3 April 1976
               6    Jenis Kelamin                                             Pria
               7    Pendidikan Tertinggi                                      Sarjana
               8    Jabatan Fungsional / TMT                                  Pengadministrrasian
               9    Masa Kerja Golongan               Lama                    1 th 2 blnl
                                                      Baru
               1    Unit Kerja                                          Biro Kepegawaian BKN
       II      0
               PENETAPAN ANGKA KREDIT
               1    UNSUR UTAMA                                           LAMA         BARU   JUMLA
                    A     1) Pendidikan Formal                                          1     H 1
                          2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat                        02      02
                               Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan                 0       0
                          (STTPP)
                    B     Perencanaan Kepegawaian                                       7.      7.
                    C     Pembinaan Kepegawaian                                         02
                                                                                        3.      02
                                                                                                3.
                    D     Ketatausahaan Kepegawaian                                     03      03
                    E     Pengembangan Profesi
                    Jumlah Unsur Utama                                                 112.05  112.05
               2    UNSUR PENUNJANG
                    Penunjang tugas AnaKepegawaian
                    Jumlah Unsur Penunjang                                               1       1
               Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang                                  113.05  113.05
       III     DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN ANALIS
               KEPEGAWAIAN PERTAMA / PANGKATY PENTA MUDA, GOLONGAN RUANG III/a/ TMT
               1 AGUSTUS 2005

  ASLI disampaikan dengan hormat kepada :                         Ditetapkan    di
  Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan
                                                                  : Pada tanggal
  TEMBUSAN :                                                      :
     1. Analisis Kepegawaian yang bersangkutan
     2. Pimpinan unit kerja Analisis Kepegawaian           yang   ……………………………..
     bersangkutan                                                 ……………………………..
     3. Pejabat lain yang dipandang perlu

                                                                  NIP
            Contoh C
                                    PENETAPAN ANGKA KREDIT
                                           Nomor :    /              /   /

                                 Masa Penilaian : 1 Oktober 1999 s/d 31 Juli 2005


Instansi : Badan Kepegawaian Negara
          I    KETERANGAN PERORANGAN
               1    Nama                                                     Drs. Sudarja
               2    NIP                                                      260004809
               3    Nomor Seri KARPEG                                        E.222221
               4    Pangkat / Golongan Ruang / TMT                           Pengatur, III/c 1 Maret 2002
               5    Tempat dan Tanggal Lahir                                 Jakarta, 3 April 1980
               6    Jenis Kelamin                                            Pria
               7    Pendidikan Tertinggi                                     Sarjana
               8    Jabatan Fungsional / TMT                                 Pengadministrrasian
               9    Masa Kerja Golongan              Lama                    1 th 2 blnl
                                                     Baru
               1    Unit Kerja                                          Biro Kepegawaian BKN
       II      0
               PENETAPAN ANGKA KREDIT
               1    UNSUR UTAMA                                           LAMA         BARU   JUMLA
                    A     1) Pendidikan Formal                                           1    H 1
                          2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat                         02      02
                               Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan                  0       0
                          (STTPP)
                    B     Perencanaan Kepegawaian                                      25..02   25.02
                    C     Pembinaan Kepegawaian                                         23.03   23.03
                    D     Ketatausahaan Kepegawaian
                    E     Pengembangan Profesi
                    Jumlah Unsur Utama                                                 150.05  150.05
               2    UNSUR PENUNJANG
                    Penunjang tugas AnaKepegawaian
                    Jumlah Unsur Penunjang                                                5       5
               Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang                                  115.05  115.05
       III     DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN ANGKAT DALAM JABATAN
               ANALISIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA / PANGKAT PENGATUR GOLONGAN
               RUANG II./c/TMT 1
               AGUSTUS 2005

  ASLI disampaikan dengan hormat kepada :                        Ditetapkan     di
  Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan
                                                                 : Pada tanggal
  TEMBUSAN :                                                     :
     1. Analisis Kepegawaian yang bersangkutan
                                                                 ……………………………..
     2. Pimpinan unit kerja Analisis Kepegawaian          yang
     bersangkutan                                                ……………………………..
     3. Pejabat lain yang dipandang perlu

                                                                 NIP
            Contoh D.1
                                    PENETAPAN ANGKA KREDIT
                                           Nomor :    /              /   /

                               Masa Penilaian : 1 Januari 2005 s/d 31 Oktober 2005


Instansi : Badan Kepegawaian Negara
          I    KETERANGAN PERORANGAN
               1    Nama                                                     Drs. Rakimin
               2    NIP                                                      260005700
               3    Nomor Seri KARPEG                                        E.222022
               4    Pangkat / Golongan Ruang / TMT                           Penata, II/d 1 April 2002
               5    Tempat dan Tanggal Lahir                                 Jakarta, 6 September 171
               6    Jenis Kelamin                                            Pria
               7    Pendidikan Tertinggi                                     Sarjana
               8    Jabatan Fungsional / TMT                                 Analisis Kep. Pelaksana / 1 Des 2002
               9    Masa Kerja Golongan              Lama                    22 th 00bl
                                                     Baru
               1    Unit Kerja                                          Biro Kepegawaian BKN
       II      0
               PENETAPAN ANGKA KREDIT
               1    UNSUR UTAMA                                           LAMA         BARU     JUMLA
                    A     1) Pendidikan Formal                               2           7      H 1
                          2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat             5           52         02
                               Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan                             0
                          (STTPP)
                    B     Perencanaan Kepegawaian                          25.02                   25.02
                    C     Pembinaan Kepegawaian                            35.03                   35.03
                    D     Ketatausahaan Kepegawaian
                    E     Pengembangan Profesi                             85.05
                    Jumlah Unsur Utama                                                   7        162.05
               2    UNSUR PENUNJANG                                                      7
                    Penunjang tugas AnaKepegawaian                           2                       2
                    Jumlah Unsur Penunjang                                   2                       2
               Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang                      87.05         7        164.05
       III     DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM                               7ANALISIS
               KEPEGAWAIAN PERTAMA / PANGKAT PENATA MUDA, GOLONGAN RUANG III/a
               TMT……………………….

  ASLI disampaikan dengan hormat kepada :                        Ditetapkan    di
  Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan
                                                                 : Pada tanggal
  TEMBUSAN :                                                     :
     1. Analisis Kepegawaian yang bersangkutan
     2. Pimpinan unit kerja Analisis Kepegawaian          yang   ……………………………..
     bersangkutan                                                ……………………………..
     3. Pejabat lain yang dipandang perlu

                                                                 NIP
            Contoh D.2

                                    PENETAPAN ANGKA KREDIT
                                           Nomor :    /              /   /

                               Masa Penilaian : 1 Januari 2002 s/d 31 Oktober 2005


Instansi : Badan Kepegawaian Negara
          I    KETERANGAN PERORANGAN
               1    Nama                                                     Drs. Dadang
               2    NIP                                                      26004502
               3    Nomor Seri KARPEG                                        E.222021
               4    Pangkat / Golongan Ruang / TMT                           Penata, III/c 1 April 2002
               5    Tempat dan Tanggal Lahir                                 Sukabumi, 11 Juli 1959
               6    Jenis Kelamin                                            Pria
               7    Pendidikan Tertinggi                                     Sarjana
               8    Jabatan Fungsional / TMT                                 Analisis Kep. Penyelia / 1 Maret 2002
               9    Masa Kerja Golongan              Lama                    22 th 00bl
                                                     Baru
               1    Unit Kerja                                           Biro Kepegawaian BKN
       II      0
               PENETAPAN ANGKA KREDIT
               1    UNSUR UTAMA                                            LAMA         BARU     JUMLA
                    A     1) Pendidikan Formal                                5           6      H 1
                          2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat              0
                                                                              2           0         12
                               Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan                             0
                          (STTPP)
                    B     Perencanaan Kepegawaian                           65.02                  65.02
                    C     Pembinaan Kepegawaian                             63.03                  63.03
                    D     Ketatausahaan Kepegawaian                         25.12                  25.12
                    E     Pengembangan Profesi
                    Jumlah Unsur Utama                                      205.17        6       265.17
               2    UNSUR PENUNJANG                                                       0
                    Penunjang tugas AnaKepegawaian
                    Jumlah Unsur Penunjang                                    5                      5
               Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang                       210.17        6       270.17
       III     DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM                                0
                                                                                    JABATAN ANALISIS
               KEPEGAWAIAN          MUDA      /    PANGKAT        PENATA  GOLONGAN         RUANG   III/c
               TMT……………………….

  ASLI disampaikan dengan hormat kepada :                        Ditetapkan    di
  Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan
                                                                 : Pada tanggal
  TEMBUSAN :                                                     :
     1. Analisis Kepegawaian yang bersangkutan
     2. Pimpinan unit kerja Analisis Kepegawaian          yang   ……………………………..
     bersangkutan                                                ……………………………..
     3. Pejabat lain yang dipandang perlu

                                                                 NIP
            Contoh D.3
                                    PENETAPAN ANGKA KREDIT
                                           Nomor :      /              /   /

                                Masa Penilaian : 1 Januari 2002 s/d 31 Oktober 2005


Instansi : Badan Kepegawaian Negara
          I    KETERANGAN PERORANGAN
               1    Nama                                                       Drs. Tatang
               2    NIP                                                        260004501
               3    Nomor Seri KARPEG                                          E.222021
               4    Pangkat / Golongan Ruang / TMT                             Penata, III/c 1 April 2002
               5    Tempat dan Tanggal Lahir                                   Sukabumi, 6 September 1959
               6    Jenis Kelamin                                              Pria
               7    Pendidikan Tertinggi                                       Sarjana
               8    Jabatan Fungsional / TMT                                   Analisis Kep. Penyelia / 1 Maret 2002
               9    Masa Kerja Golongan               Lama                     22 th 2 bl
                                                      Baru
               1    Unit Kerja                                            Biro Kepegawaian BKN
       II      0
               PENETAPAN ANGKA KREDIT
               1    UNSUR UTAMA                                             LAMA         BARU     JUMLA
                    A     1) Pendidikan Formal                                5            4      H 9
                          2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat              02           0         0
                                                                                                     2
                               Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan       0
                          (STTPP)
                    B     Perencanaan Kepegawaian                            65.02                  65.02
                    C     Pembinaan Kepegawaian                              63.03                  63.03
                    D     Ketatausahaan Kepegawaian                          25.12                  25.12
                    E     Pengembangan Profesi
                    Jumlah Unsur Utama                                       205.17        4       245.17
               2    UNSUR PENUNJANG                                                        0
                    Penunjang tugas AnaKepegawaian
                    Jumlah Unsur Penunjang                                     5                     5
               Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang                        210.17        4       250.17
       III     DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ANALISIS                0
               KEPEGAWAIAN           MUDA      /   PANGKAT         PENATA   GOLONGAN         RUANG    III/c
               TMT……………………….

  ASLI disampaikan dengan hormat kepada :                          Ditetapkan    di
  Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan
                                                                   : Pada tanggal
  TEMBUSAN :                                                       :
     1. Analisis Kepegawaian yang bersangkutan
     2. Pimpinan unit kerja Analisis Kepegawaian            yang   ……………………………..
     bersangkutan                                                  ……………………………..
     3. Pejabat lain yang dipandang perlu

                                                                   NIP
            Contoh D.4

                                    PENETAPAN ANGKA KREDIT
                                           Nomor :    /              /   /

                                 Masa Penilaian : 1 Juli 2005 s/d 31 Oktober 2005


Instansi : Badan Kepegawaian Negara
          I    KETERANGAN PERORANGAN
               1    Nama                                                     Drs. Roby
               2    NIP                                                      260004600
               3    Nomor Seri KARPEG                                        E 222023
               4    Pangkat / Golongan Ruang / TMT                           Penata, III/c 1 April 2002
               5    Tempat dan Tanggal Lahir                                 Jakarta, 6 September 1959
               6    Jenis Kelamin                                            Pria
               7    Pendidikan Tertinggi                                     Sarjana
               8    Jabatan Fungsional / TMT                                 Analisis Kep. Penyelia / 1 Maret 2002
               9    Masa Kerja Golongan              Lama                    22 th 2 nl
                                                     Baru
               1    Unit Kerja                                          Biro Kepegawaian BKN
       II      0
               PENETAPAN ANGKA KREDIT
               1    UNSUR UTAMA                                           LAMA         BARU  JUMLA
                    A     1) Pendidikan Formal                               6           4   H 1
                          2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat             0           0
                                                                                         2      02
                               Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan                         0
                          (STTPP)
                    B     Perencanaan Kepegawaian                          105.02             105.02
                    C     Pembinaan Kepegawaian                            75.03               75.03
                    D     Ketatausahaan Kepegawaian
                    E     Pengembangan Profesi
                    Jumlah Unsur Utama                                     240.05        4    282.05
               2    UNSUR PENUNJANG                                                      0
                    Penunjang tugas AnaKepegawaian                           5                   5
                    Jumlah Unsur Penunjang                                   5                   5
               Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang                      245.05        4    287.05
       III     DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN KEPEGAWAIAN           0
               MUDA / PANGKAT PENATA GOLONGAN RUANG III/c TMT……………………….


  ASLI disampaikan dengan hormat kepada :                        Ditetapkan    di
  Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan
                                                                 : Pada tanggal
  TEMBUSAN :                                                     :
     1. Analisis Kepegawaian yang bersangkutan
     2. Pimpinan unit kerja Analisis Kepegawaian          yang   ……………………………..
     bersangkutan                                                ……………………………..
     3. Pejabat lain yang dipandang perlu

                                                                 NIP
                           KEMENTRIAN PENDAYAGUNAAN
                            APARATUR NEGARA REPUBLIK
                                   INDONESIA

Nomor         :   B/1750/D.II.PAN/09/2005               Jakarta, 21 September 2005
Sifat         :   Biasa
Lampiran      :   -
Peihal        :    Pelaksanaan Peraturan Men.PAN
                  Nomor PER/60/M.PAN/6/2005


Kepada Yth.
Kepala Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional
di
Jakarta

Berkenaan    dengan     telah     diterbitkannya Peraturan  Menteri   PAN    Nomor
PER/60/M.PAN/6/2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I
dan II Keputusan M.PAN tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, agar dalam
pelaksanannya tidak menimbulkan berbagai interprstasi yang berbeda, dengan ini kami
sampaikan penjelasan sebagai berikut :

   1. Perubahan angka kredit khusus untuk sub unsur Pendidikan Sekolah dengan
      memperoleh ijasah/gelar sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tersebut di atas
      hanya berlaku untuk ijazah yang pada saat peraturan tersebut ditetapkan belum dinilai.
   2. Perolehan ijasah yang lebihj tinggi S2 dan atau S3 yang relevan dengan kompetensi
      /bidang tugas fungsionalnya diperhitungkan penuh, karena merupakan unsur utama
      jabatnan fungsional. Perolehan angka kredit merupkan pengurangan berdasarkan
      angka kredit untuk unsur pendidikan tersebut pada ketentuan yang baru. Misalnya
      pejabat fungsional memperoleh S2 yang relevan dengan bidang tugas fungsionalnya
      maka perolehan angka kredit untuk sub unsur pendidikan tersebut adalah 50 (150-
      100).

   3. Sedangkan perolehan gelar kesarjanaan/ijasah lainnya yang diakriditasi (tidak relevan
      dengan bidang tugas fungsionalnya) karena merupakan unsure penunjang tugas
      fungsional, angka kreditnya untuk Doktor (S3) = 15 ; Pasca Sarjana (S2) =10 ; dan
      untuk Sarjana (S1) = 5.
   4. Petunjuk pelaksanaan sebagaimana Peraturan Men PAN ini idatur dengan Peraturan
      Kepala BKN.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih .

                                                        Deputi Men.PAN
                                                     Bidang SDM Aparatur

                                                               Ttd

                                                        Ridwan Kamarsyah
Tembusan Yth :
Kepala Badan Kepegawaian Negara




Nomor         : 348/KT.504/B2/04                                Jakarta, 17 maret 2004
Lampiran      : 2(dua) set
Peihal        : Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
              Jabatan Fungsioanl Penyuluh KB

Kepada Yth.
Para Bupati/Walikota
di
   Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Seiringan denagn penyerahan sebagai kewenangan pelaksanaan program KB
Nasional kepada Pemerintah Kab/Kota sesuai dengan Keputusan Presiden No. 103
Tahun 2001, dan mengingat pentingnya peran petugas Penyuluh KB di lapangan baik
untuk program KB Nasional maupun pembangunan secara keseluruhan serta sesuai
dengan himbauan Menteri Dalam Negeri dalam sanmbutan beliau selaku Ketua Tim
Kerja Pusat KEPRES : 157/2000 pada penyerahan P31 instansi vertical BKKBN
kepada Pemda Kab/Kota pada saat ini sebagai ujung tombak pelaksanaan Program
KB Nasional kiranya dapat dipertahankan kedudukannya dan dimanfaatkan sebaik-
baiknya sesuai denga keahlian mereka.

Sekaitan dengan hal tersebut diatas, maka untuk kelancaran tugas dan penilaian
angka kredit jabatan fungsioanl Penyuluh KB, BKKBN sebagai Pembina menganggap
perlu melakukan revisi Keputusan MENKO WASBANGPAN No. 13/Kep/MK,
Waspan/IV/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya serta
JUKLAK Jabatan Fungsional Penyuluh KB No. 131/HK.104/III/1999. Sambil
menunggu selesainya revisi Keputusan Menko Wasbangpan dan Juklak menegnai
Jabatan fungsional Penyuluh KB tersebut diatas, maka untuk kelancaran penilaian
angka kredit Jabatan Fungsioan Penyuluh KB, kami menunjuk surat Kepala Badaan
Kepegawaian Negara No. C.26-14/V.14-26/99 tanggal 11 Oktober 2000 terlampir)
perihal penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsioanl dan surat Kepala
Badaan Kepegawaian Negara No. C.26-W.16-31/99 tanggal 22 Nopember 2000
(terlampir) perihal Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan
fungsional, untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian angka
kredit pejabat fungsional penyuluh KB.

Dengan acuan di atas untuk kelancaarn tugas dan penilain angka kredit jaabatn
fungsional Penyuluh KB, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
   1. Tatap memfungsikan Tim Penilai Jabaatn Fungsioanl yangs elama ini sudah
       ada sesuai denagn SK BKKBN Propinsi (apabila anggota tim telah beralih
       tugas dan fungsinya, agar tetap berkoordiansi untuk tetap menjalankan tugas-
       tugasnya).
   2. ntuk Pemerintah Daerah Kab/Kota yanga sudah ada perangkat daerah, hasil
       penilaian ANgaka kredit sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh pimpinan
       instansi daerah (Kepaal Dinas/Badan/kantor) yang menangani bidang KB dan
       KS dimana fungsi dan tugasnya terkait langsung dengan jabatan fungsional
       Penyuluh KB.



   3. Untuk Pemerintah Daerah Kab/Kota yang belum ada perangkat daerah yang
      menangani bidang KB dan KS dan yang menjalani fungsi dan tugasnya terkait
      langsung dengan jabatan fungsional Penyuluh KB, maka sambil menunggu
      keetntuan lebih lanjut pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat
      ditetapkan oleh Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Kab/Kota yang membidangi
      kepegawaian.
   4. Untuk Daerah Pengembanagn Pemda Kab/Kota tetap memfungsikan Tim
      Peniali Jabaatn Fungsional yang selama ini sudah ada (Kab/Kota induk) sesuai
      dnegan SK Kepala BKKBN Propinsi, sedangkan hasil penilaian angka kredit
      sebagai mana dimaksud ditetapkan oleh Pimpinana perangkat instansi Daerah
      (Kepala Dinas/Badan/Kantor) yang menanganibidang KB dan KS dimana
      fungsi dan tugasnya terkait langsung dengan jabatan fungsional Penyuluh KB.

   Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjsamanya kami ucapkan terima
   kasih.


                                                    Kepala BKKBN


                                                           ttd

                                                    dr. Sumarjati Arjoso, SKM
Tembusan Yth.
1. Para Pejabat EselonI BKKBN
2. Deputi Menpan Bidang ADM Aparatur
3. Deputi Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian BKN
4. Sekwilda Propinsi seluruh Indonesia
5. Kepala BKKB Propinsi Seluruh Indonseia
6. Kepala Biro Kepegawaian Pemda Tk. I Propinsi Seluruh Indonesia
7. Kepala Kantor Regional BKN setempat
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
9. Sekda Kab/Kota Seluruh Indonesia
10. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Perangakat Daerah Pengelola KB dan KS




                           MENTERI DALAM NEGERI
                            REPUBLIK INDONESIA

                                                                 Jakarta,   1   Agustus
2005

Nomor    : 411.4/1940/SJ                              Kepada
Sifat    :                                 Yth. 1. Gubernur, Bupati dan Walikota
Lampiran :                                               2.     Pimpinan         DPRD     Propinsi,
Kabupaten
Perihal   : Intensifikasi Pengelolaan                   dan Kota
            Program KB                                  di
                                                               Seluruh Indonesia

       Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa Presiden Republik Indonesia pada berbagai
kesempatan telah memberikan arahan tentang pentingnya Program Keluarga Berencana
(KB). Arahan Presiden tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa meskipun
pelaksanaan program KB Nasional telah dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) dasawarsa dan telah
berhasil menurunkan tingkat fertilitas, yaitu dari rata-rata 5,6 anak per wanita usia subur pada
tahun 1970 menjadi 2,6 anak per wanita usia subur pada tahun 2003, namun karena jumlah
penduduk Indonesia saat ini sekitar 215 juta jiwa, maka jumlah kelahiran bayi setiap tahun
masih sekitar 4,2 juta jiwa.

       Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, tanpa diimbangi dengan peningkatan
pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dasar dan pendapatan ekonomi keluarga yang
memadai, akan menimbulkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, jumlah penduduk
yang besar hanya akan membawa manfaat apabila memiliki kualitas yang tinggi. Sebaliknya
jika kualitas penduduk rendah, maka penduduk yang banyak hanya akan menjadi beban
pembangunan.

      Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan perhatian Saudara terhadap hal-hal
sebagai berikut :
   1. Memberikan dukungan terhasdapProgram Keluarga Berencana sebagai program
      prioritas dalam pembangunan di daerah.
   2. Mempertimbangkan secara proporsional sesuai kebutuhan masing-masing daerah
      terhadap adanya satuan perangkat daerah pengelola program KB serta memfungsikan
      secara maksimal pegawai eks. BKKBN Kabupaten/Kota termasuk PPLKB/PLKB
      sesuai dengan kompetensi dan pengalaman kerja mereka masing-masing.
   3. Memberikan perhatian utama (prioritas) pada keluarga miskin dan rentan yang
      memiliki angka kelahiran yang tinggi.
   4. Memberikan dukungan anggaran Program Keluarga Berencana yang memadai pada
      APBD.




   5. Mengkoordinasi pelaksanaannya di Kabupaten dan Kota di provinsi masing-masing.

       Demikian dosampaikan          untuk    maklum,     dan    mendapat         perhatian   serta
       pelaksanaannya.




                                                              MENTERI DALAM NEGERI


                                                                           Ttd



                                                                  H. MOH. MA’RUF
Tembusan Yth :
1. Bapak Presiden RI (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Presiden RI
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI
4. Menteri Kesehatan RI
5. Kepada BKKBN.




                    MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
                        NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor     : B/1719/M.PAN/09/2005                  Jakarta, 16 September
2005
Lampiran : -
Perihal : Pengisian Formasi Tenaga Fungsional
           Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB).

Kepada     Yth.
Para Gubernur
Para Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia
       Sesuai dengan arahan Presiden RI di berbagai kesempatan dalam acara yang
bersifat nasional terutama dalam bidang Keluarga Berencana, arahan Presiden
tersebut di dasarkan atas pertimbangan, mengingat jumlah penduduk Indonesia
sekitar 215 juta (nomor 4 terbesar di dunia) kendati angka kelahiran di Indonesia saat
ini terus menurun sebagai dmpak keberhasilan program KB dalam menurunkan
tingkat fertilitas (TFR), yaitu dari rata-rata 5,6 anak per wanita usia subur pada tahun
1970 dapat diturunkan menjadi 2,3 anak per wanita usia subur pada tahun 2003.
namun setiap tahun masih terjadi sekitar 4,2 juta kelahiran, sehingga menurunnya
angka kelahiran belum diikuti dengan menurunnya angka pertambahan penduduk,
dengan demikian program KB tetap diperlukan dalam upaya mengendalikan angka
kelahiran.
       Untuk itu Presiden RI menyampaikan bahwa program KB agar terus digalakkan
oleh pemerintah untuk itu saya minta kepada jajaran BKKBN dan Pemerintah Daerah
untuk terus meningkatkan program ini sampai ke desa-desa.
       Program KB tidak saja berkaitan dengan pembangunan keluarga sejahtera,
tetapi terkait secara langsung dengan peningkatan pendapatan bruto nasional
sebagai salah satu tolok ukur meningkatnya kemakmuran suatu bangsa.
       Sehubungan hal tersebut diatas dan sebagaimana kita ketahui keberhasilan
program KB tidak terlepas dari peran tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana (PKB) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang selama ini
merupakan ujung tombak program KB pada tingkat lini lapangan mengingat tenaga
PKB saat ini semakin berkurang akibat pension dan mtasi. Idealnya setiap PKB ini
membina 1 desa/kelurahan namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan, maka untuk
pemenuhan tersebut diharapkan saudara dapat memprioritaskan tenaga PKB dalam
pengusulan formasi 2005 yang diambilkan dari pagu tenaga teknis lainnya yang telah
saudara terima.
       Demikian disampaikan untuk maklum, dan perhatian kita bersama.

                                                 Menteri    Pendayagunaan Aparatur
Negara
                                                 Deputi    Men. PAN Bidang        SDM
Aparatur
Tembusan Yth
1. Men. PAN, sebagai laporan ;                                 Ttd
2. Menko Kesra ;
3. Menteri Dalam Negeri ;                                 Ridwan Kamarsyah
  Kepala BKKBN
BADAN KERJASAMA KABUPATEN            FORMULIR BERITA    Reguler : ………………………..
SELURUH INDONESIA d/h

PANGGILA        JENIS      NOMO        DERAJAT
N                          R

DARI             : KETUA UMUM BKKSI
KEPADA YTH      : PARA BUPATI SELURUH INDONESIA SELAKU ANGGOTA BKKSI
PERIHAL          : HIMBAUAN TTG INTEENSIFIKASI PENGELOLAAN PROGRAM KB
LAMPIRAN         : -
 TEMBUSAN     YTH    1  MENTERI DALAM NEGERI R.I SEBAGAI KETUA DEWAN KEHORMATAN
 :                      BKKSI
                     2
                     .  MENTERI PENDAYAGIJNAAN APARATUR NEGARA R.I
                     .
                     3  MENTERI KESEHATAN R.I
                     4
                     .  KEPALA BKKBN
                     .
                     5  GUBERNUR    SELURUH     INDONESIA   SEBAGAI  ANGGOTA  DEWAN
                     .  KEHORMATAN
                        BKKSI
                     6  DEWAN PENGURUS BKKSI
                     .



KLASIFIKASI    :
NOMOR          : 015/ORK/DP-BKKSI/1-2006
                                                          TGL : 25 JANUARI 2006

       BERSAMA INI DGN HORMAT KAMI SAMPAIKAN BHW SESUAI DENGAN ARAHANI
PRESIDEN R.1 TTG PENTINGNYA PROGRAM KELUARGA BERENCANA GARING KB PD BERBAGAI
KESEMPATAN KMA MENGGINGAT JUMLAH PENDUDUK INDONESIA SEKITAR 215 JUTA (NOMOR
4
TERBESAR DI DUNIA) MESKIPUN ANGKA KELAHIRAN DI INDONESIA SAAT INI TERUS
MENURUN
SBG DAMPAK KEBERHASILAN PROGRAM KB DLM MENURUNKAN TINGKAT FERTILITAS
GARING
CFR KMA YAITU DR RATA2 5,6 ANAK PERWANITA SUBUR PD TAHUN 1970 DPT DITURUNKAN
MENJADI 2,6 ANAK PER WANITA USIA SUBUR PD TAHUN 2003 TTK NAMUN SETIAP TAHUN
MASIH TERDAPAT SEKITAR 4,2 JUTA KELAHIRAN KMA SEHINGGA MENURUNNYA ANGKA
KELAHIRAN BLM DIIKUTI DGN MENURUNNYA ANGK ' PERTAMBAHAN PENDUDUK KMA
DGN
DEMIKIAN PROGRAM KB TETAP DIPERLUKAN D[A l U PAYA MENGENDALIKAN ANGKA
KELAHIRAN TTK
       SHBG      DGN    HALS    TERSEBUT   PEMERINTAH   KABUPATEN      SELAKU
       ANGG
INDONESIAGARING BKKSI HALS SBB TTK A BERSAMA INI KAMI SAMPAIKAN KEPADA
OTA
BADAN KERJASAMA KABUPATEN SELURUH INDONESIA GARING BKKSI HALS SBB TTK DUA.

AAA    TTK      DAPAT     MEMBERIKAN     KOMITMEN     DAN   DUKUNGAN      THD
              INTENSIFIKASI PENGELOLAAN PROGRAM KB DGN MEMANFAATKAN PROGRAM
              KB SBG SALAH SATU PROGRAM PRIORITAS SEBAGAIMANA SURAT MENTERI
              DALAM NEGERI NOMOR 411.4/1940/SJ KMA TGL 1 AGUSTUS 2005 PERIHAL
              INTENSIFIKASI PENGELOLAAN PROGRAM KB TTK

BBB    TTK      MEMBERIKAN PENINGKATAN JUMLAH DAN KUALIFIKASI PENYULUH KB
              GARING PKB DI LINI LAPANGAN KMA SESUAI DGN SURAT MENTERI
              PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA KMA NOMOR B/1719/M.PAN/09/2005
              KMA TGL 16 SEPTEMBER 2005 PERIHAL PENGISIAN FORMASI TENAGA
              FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA GARING PKB TTK

CCC    TTK        DAPAT MENINGKATKAN KOMITMEN TOKOH AGAMA KMA TOKOH
              MASYARAKAT KMA ORGANISASI PROFESI SERTA LSM TERHADAP PROGRAM
              KB DAN KEPENDUDUKAN DI DAERAH MASING2 TTK

DDD    TTK    DAPAT MEMBERIKAN OPERASIONAL DLM PE DESA2TTK KOMITMEN DAN
                                                N        Wak         Lal   Pa
            DUKUNGAN POLITIS DAN                      DALAM
                                         OPERASIONAL Teri tu KiriPELAKSANAAN
                                                o                    u     raf
PENGIRIM    OPERASIONAL PROGRAM KB DI DESA 2 TTK
              : BKKSI                           .    ma      m      Lint  Operat
NAMA           : DRS. H. AZIKIN SOLTHAN,       Ko                   as     or
DUM DAN ATAS PERHATIAN DAN KERJASA MAAN DIUCAPKAN TERIMA KASIH TTK HBS
MSI JABATAN      : KETUA UMUM BKKSI            de
TANDA TANGAN :
                          PERATURAN
      KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
                     NOMOR : 28/HK-010/B5/2007

                                   TENTANG

                  VISI, MISI DAN GRAND STRATEGI
      BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KEPALA

            BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Menimbang :     a. bahwa program keluarga berencana nasional merupakan upaya
                   pokok dalam      mengendalikan     jumlah    penduduk      dan
                   meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral
                   pembangunan nasional, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan
                   pelaksanaannya ;

                b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992
                   tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
                   Keluarga Sejahtera, keluarga berencana nasional adalah upaya
                   peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui
                   pendewasaan usia        perkawinan,  pengaturan    kelahiran,
                   pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan
                   keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan
                   sejahtera

                c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam
                   rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelola program
                   keluarga berencana nasional, serta untuk mewujudkan keluarga
                   kecil berkualitas sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden
                   Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
                   Menengah Nasional, dipandang perlu menetapkan visi, misi dan
                   Grand Strategi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
                   dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga
                   Berencana Nasional.

Mengingat   :   1. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1992, tentang
                   Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
                   Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35,
                   Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475) ;

                2. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
                   Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
                   Lembaran Negara Nomor 4437) ;

                3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang
                   Pengelolaan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran
                   Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara
                   Nomor 3553) ;
                  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang
                     Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara
                     Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
                     3559) ;

                  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
                     Pembangunan Jangka Panjang Menengah Tahun 2004-2009 ;

                  6. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang
                     Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
                     dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah beberapa kali diubah
                     terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 ;

                  7. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala
                     BKKBN Nomor 10/HK.010/B5/2001 tentang Organisasi dan
                     Tata Kerja BKKBN ;

                  8. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala
                     BKKBN Nomor 70/HK.010/B5/2001 tentang Organisasi dan
                     Tata Kerja BKKBN Propinsi dan Kabupaten/Kota ;

                  9. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 401/HK-010/D5/2005/
                     tentang Rencana Strategi (RENSTRA) Program Keluarga
                     Berencana Tahun 2005-2009 ;

                  10. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 182/HK-010/D5/2005 tentang
                     Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Propinsi Kepulauan Riau dan
                     Propinsi Sulawesi Barat ;

                  11. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 159/HK.010/B5/2006 tentang
                      Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Propinsi Irian Jaya Barat ;


                                  MEMUTUSKAN

Menetapkan :      PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA
                  BERENCANA NASIONAL TENTANG VISI, MISI DAN GRAND
                  STRATEGI BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA
                  NASIONAL

                                      Pasa 1

(1)   Visi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sebagai pengemban
      mandat penyusun kebijaksaan dan pelaksanaan Program KB adalah : SELURUH
      KELUARGA IKUT KB.

(2)   Visi tersebut merupakan kondisi ideal yamh ingin dan harus diupayakan dicapai
      melalui pengelolaan Program KB Nasional.


                                      Pasal 2

(1)   Misi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional adalah : MEWUJUDKAN
      KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA.
(2)   Misi tersebut merupakan semangat luhur yang menjadi dasar dan menjiwai setia
      upaya dalam mewujudkan Visi melalui pengelolaan Program KB Nasional.

                                          Pasal 3

Dalam mengelola Program KB Nasional, Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasioanal menetapkan : PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KB, sebagai filosofi
yang merupakan cara pandang dan kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan
misi.

                                          Pasal 4

Dalam mengelola Program KB untuk mewujudkan Visi dan Misi, Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional, menggunakan nilai-nilai yang mewarnai gerak
pembangunan Program KB Nasional :

(1) CERDAS         :    “Bertindak dengan cepat, tepat, efektif dan efisien”.

(2) ULET           :    “Mampu bertahan dan pulih dengan cepat dalam kondisi sulit”.


(3) KEMITRAAN       :   “Membangun jejaring dan bekerja sama dengan prinsip saling
                        menguntungkan”.

                                          Pasal 5

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diupayakan melalui Grand Strategi :

(1)   Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB,
      dengan sasaran :
      a. Setiap desa/kelurahan memiliki tokoh agama/tokoh masyarakat yang
         melakukan advokasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE) KB ;
      b. Setia desa/kelurahan memiliki Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) yang
         berperan aktif sebagai fasilitator KB desa ;
      c. Seluruh desa/kelurahan, terutama di daerah tertinggal, terpencil dan
         perbatasan, mendapatkan pelayanan KB bermutu ;
      d. Setiap Kecamatan memiliki Pusat Informasi & Konseling Kesehatan
         Reproduksi Remaja (PIK KRR) yang aktif ;
      e. Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling kesehatan
         reproduksi.


(2)   Menata Kembali Pengelolaan Program Keluarga Berencana, dengan sasaran :

      a. Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi
         dengan outcome yang jelas ;
      b. BKKBN menerapkan system informasi yang up-to-date ;
      c. Setiap BKKBN propinsi mencapai sasaran program KB di wilayahnya ;
      d. Pengelola Program KB di setiap propinsi mendapat fasilitas, advokasi, dan
         supervise dari BKKBN Pusat ;
      e. Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja;
      f. Setiap kabupaten/kota memiliki dinas KB yang dikukuhkan Peraturan Daerah.
(3)   Memperkuat Sumber Daya Manusia Operasional Program KB, dengan sasaran:
      a. Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih ;
      b. Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB ;
      c. Seluruh petugas KB memenuhi standar kompetensi dengan jumlah yang
         memadai.

(4)   Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalaui Pelayanan KB,
      dengan sasaran :
      a. Seluruh keluarga yang memiliki balita menjadi anggota aktif Bina Keluarga
         Balita (BKB) ;
      b. Setiap keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I anggota UPPKS
         memiliki usaha ekonomi produktif ;
      c. Setiap kecamatan memiliki kelompok percontohan Bina Keluarga Remaja
         (BKR) ;
      d. Setiap kabupaten/kota memiliki kelompok percontohan Bina Lingkungan
         Keluarga.

(5)   Meningkatkan Pembiayaan Program KB, dengan sasaran :
      a. Program KB memperoleh prioritas penganggaran pemerintah pusat dan
         daerah ;
      b. Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat
         miskin ;
      c. Di setiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi swasta dengan harga
         terjangkau ;

                                     Pasal 6

Visi, Misi dan Grand Strategi dalam Peraturan ini merupakan arah, acuan dan rujukan
bagi petugas Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan para pengelola
program Keluarga Berencana Nasional dalam menetapkan kebijakan dan
pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional ;




                                     Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.


                                          Ditetapkan di : Jakarta
                                          Pada Tanggal : 30 Januari 2007
                                          -----------------------------------------------------
                                          KEPALA            BADAN            KOORDINASI
                                          KELUARGA BERENCANA NASIONAL


                                                              Ttd


                                          dr. SUGIRI SYARIEF, MPA.
                 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
                           NOMOR 64 TAHUN 2007
                                TENTANG
                TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
                         KELUARGA BERENCANA
                  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                      PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam
                  Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu diberikan
                  tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung
                  jawab pekerjaannya;
               b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka
                  meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil
                  yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan
                  Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dengan Peraturan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
                 1945;
             2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
                 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
                 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
                 diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
                 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
                 Republik Indonesia Nomor 3890);
             3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
                 Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,
                 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
                 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
                 Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
                 Tahun 2007 Nomor 25);
             4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
                 Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
                 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
             5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
                 Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
                                   MEMUTUSKAN :

Menetapkan :   PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN
               FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA.

                                         Pasal 1
               Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan
               Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut dengan
               Tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana adalah tunjangan jabatan fungsional
               yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan
               secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sesuai
               dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

                                        Pasal 2
               Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh
               dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, diberikan tunjangan
               Penyuluh Keluarga Berencana setiap bulan.

                                      Pasal 3
               Besarnya tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud
               dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
               Presiden ini.

                                             Pasal 4
               (1) Tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam
                   Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
               (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
                   (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan Penyuluh
                   Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2006
                   tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana,
                   kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan
                   Penyuluh Keluarga Berencana.

                                         Pasal 5
               Pemberian tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana dihentikan apabila
               Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam
               jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang
               mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan
               peraturan perundang-undangan.

                                         Pasal 6
               Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden
               ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian
               Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut
               bidang tugasnya masing-masing.



                                         Pasal 7
               Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 57
               Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga
               Berencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
                           Pasal 8
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

                                           Ditetapkan di Jakarta
                                           pada tanggal 28 Juni 2007
                                           PRESIDEN REPUBLIK
                                           INDONESIA,
                                                    ttd
                                           DR. H. SUSILO BAMBANG
                                           YUDHOYONO
                                       LAMPIRAN
                                       PERATURAN PRESIDEN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                       NOMOR : 64 Tahun 2007
                                       TANGGAL : 28 Juni 2007

                       TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
                       PENYULUH KELUARGA BERENCANA




                                                  PRESIDEN REPUBLIK
                                                  INDONESIA,

                                                  DR. H. SUSILO
                                                  BAMBANG
                                                  YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
     ttd
Lambock V. Nahattands

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:4/22/2013
language:
pages:224