Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Makalah Pangkat.doc - Badan Diklat Prov. Kalbar

VIEWS: 0 PAGES: 6

									     KULTUR BIROKRASI DALAM KINERJA PELAYANAN PUBLIK

                            DR. Yulius Yohanes, M.Si

(Penulis adalah Kepala Bidang Akademik pada Prodi Ilmu Pemerintahan kerja
sama Pemprop Kalbar dengan Fisip Untan dan Menyelesaikan Program Doktor
               Unpad Bandung Spesialisasi Administrasi Publik)



       Budaya birokrasi yang bekembang di suatu daerah tertentu tidak dapat

dilepaskan dari budaya serta lingkungan sosial yang melingkupinya. Lingkungan

sosial masyarakat memiliki sistem norma, sistem nilai, sistem kepercayaan, adat

kebiasaan, bahkan pandangan hidup yang telah dipahami oleh para anggota

masyarakatnya sebagai sesuatu yang baik dan benar. Sistem norma dan nilai tersebut

diakui sebagai penuntun atau acuan dalam bersikap dan bertingah laku bagi warga

masyarakatnya. Oleh karena itu, budaya masyarakat dan budaya birokrasi merupakan

dua hal yang selalu mewarnai kehidupan anggotanya, hanya penerapannya yang

berbeda. Birokrasi dan sistem yang dikembangkan di dalamnya secara ilmiah akan

menjalin interaksi dengan lingkungan sosial budaya masyarakat tempat birokrasi

tersebut beroperasi. Birokrasi bukan merupakan organisasi yang beroperasi dalam

ruang hampa, melainkan selalu dan secara kontinnyu terjadi proses tarik menarik

sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya asimilasi dan akulturasi antara

birokrasi dengan kultur masyarakat

       Kultur birokrasi pemerintahan yang seharusnya menekankan pada pelayanan

masyarakat ternyata tidak dapat dilakukan secara efektif oleh birokrasi di Indonesia.

Secara struktural, kondisi tersebut merupakan implikasi dari sistem politik Indonesia

                                         1
                                                                                     2



yang telah menempatkan birokrasi lebih sebagai instrumen politik kekuasaan

daripada sebagai agen pelayanan publik, sedangkan secara kultural kondisi tersebut

lebih disebabkan akar sejarah kultural feodalistik birokrasi, seperti masih diadopsinya

budaya priayi yang sangat bersifat paternalistik. Menurut Koencaraningrat (1987),

sebutan priayi dalam masyarakat Jawa khususnya menunjukkan suatu status sosial

yang sangat tinggi, bahkan cenderung sangat eksklusif. Aktualisasi dari sistem nilai

priayi (borjuis) membawa efek psikologis pada aparat birokrasi. Birokrasi beserta

aparatnya cenderung mengasumsikan sebagai pihak yang harus dihormati oleh

masyarakat. Birokrasi tidak merasa berkewajiban untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat karena birokrasi bukan sebagai pelayan. Akan tetapi, justru

sebaliknya masyarakatlah yang harus melayani dan mengerti keinginan birokrasi.

         Corak budaya agraris yang masih dimiliki oleh sebagian besar masyarakat

Indonesia cenderung mengembangkan budaya harmoni sosial dalam masyarakat.

Alam masyarakat yang masih berbasis pada kultur agraris tersebut, sentimen komunal

lebih menonjol dalam bentuk komitmen untuk selalu menghindari konflik. Konflik

harus dijauhkan dari kehidupan masyarakat karena dapat mengganggu harmoni

sosial. Pola sikap dan perilaku birokrasi dan masyarakat sampai saat ini terlihat masih

terpengaruh pada budaya tersebut. Sikap aparat birokrasi yang tidak berani

melakukan kritik kepada pimpinan atau masyarakat, yang enggan untuk menuntut

haknya     atas   perlakuan   aparat   birokrasi   yang   merugikan   kepentingannya,

menunjukkan masih dianutnya corak budaya agraris-tradisional oleh birokrasi dan

masyarakat.
                                                                                   3



       Sentralisme birokrasi telah membentuk pola pemerintahan yang bersifat

hierarkis-birokratis sehingga terkesan sangat kaku dan menjadi tidak responsif

terhadap tuntutan perkembangan dalam masyarakat. Birokrasi menjadi institusi yang

seolah-olah tidak mampu mendengar dan melihat serta memperhatikan aspirasi

masyarakat, bahkan terkesan mengabaikan kepentingan masyarakat. Birokrasi seolah-

olah menjadi kekuatan besar, tanpa ada kekuatan lain yang mampu mengontrolnya.

Sentralisme birokrasi telah menyebabkan birokrasi menempatkan publik berada di

bawah, bukannya ditempatkan sebagai mitra bagi birokrasi yang terus dikembangkan

keberadaannya dalam rangka pencapaian good governance dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

       Sentralisme   birokrasi   telah   menyebabkan    birokrasi   terjebak   dalam

pengembangan kultur organisasi yang lebih berorientasi vertikal daripada kultur

horizontal yang berorientasi kepada kepentingan publik. Entralisme dalam birokrasi

telah menyebabkan terjadinya patologi dalam bentuk berbagai tindak penyimpangan

kekuasaan dan wewenang yang dilakukan birokrasi (Dwiyanto, 2000). Patologi

birokrasi muncul karena norma dan nilai-nilai yang menjadi acuan bertindak birokrasi

lebih berorientasi ke atas, yaitu pada kepentingan politik kekuasaan, bukannya

kepada publik. Berbagai kebijakan pembangunan pemerintah yang selalu ditentukan

oleh pemerintah pusat menunjukkan kuatnya budaya sentralisme dalam birokrasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan birokrasi semakin kurang sensitif terhadap nilai,

aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat. Birokrasi menjadi kurang fleksibel
                                                                                 4



sehingga kebijakan yang diterapkan kurang responsif terhadap kondisi masyarakat

daerah yang memiliki masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang bersifat spesifik.

       Bentuk kekuasaan yang sentralistik menimbulkan adanya kultur birokrasi

kaku dan bekembangnya fenomena suka atau tidak suka dalam birokrasi. Birokrasi

tidak mampu mengembangkan sistem kerja fleksibel, bahkan birokrasi tidak mampu

mengembangkan      semangat   kerja   sama   dalam    menyelenggarakan    kegiatan

pemerintahan dan pelayanan publik. Koordinasi menjadi suatu kegiatan yang sangat

sulit dilakukan birokrasi apabila kegiatan pelayanan publik yang dilakukan

melibatkan lintas bidang, seksi, instansi, atau departemen. Lemahnya pembentukan

semangat kerja sama dalam birokrasi, menyebabkan seorang aparat birokrasi tidak

dapat atau enggan mengerjakan pekerjaanya di luar tugas rutinnya.. Apabila tedapat

pegawai yang tidak masuk kerja karena berhalangan, pegawai lain tidak dapat

menggantikannya sehingga kemacetan pelayanan seringkali terjadi. Dampak dari

kondisi tersebut adalah masyarakat pengguna jasa pula yang pada akhirnya banyak

dirugikan.

       Penerapan dan pemahaman juklak dan juknis secara kaku menyebabkan

birokrasi tingkat bawah kurang mampu berinisiatif dalam mengambil keputusan.

Birokrasi yang hierarkis memiliki dampak pada adanya perasaan takut aparat

birokrasi terhadap pimpinan. Pola kepemimpinan dalam birokrasi lebih menampilkan

sosok sebagai penguasa daripada sebagai seorang manajer. Ketakutan aparat birokrasi

untuk melakukan inisiatif dan inovasi pelayanan erat kaitannya dengan adanya

perasaan takut melakukan kesalahan dan takut akan ditegur oleh atasannya. Oleh
                                                                                 5



karena itu, aparat birokrasi cenderung berusaha bertindak sesuai dengan pedoman-

pedoman yang sudah ditentukan dan menghindari melakukan diskresi sekalipun hal

tersebut terkadang jelas diperlukan.

       Dari semua uraian di atas, sistem nilai dan norma budaya yang berlaku pada

suatu masyarakat sangat mewarnai kehidupan birokrasi. Elite birokrasi yang

menempatkan dirinya lebih tinggi daripada bawahan dan masyarakat pengguna jasa

merupakan kelompok eksekutif yang perlu dihormati dan dihargai karena merupakan

figur yang berkuasa yang dapat menentukan nasib orang lain. Budaya birokrasi yang

selama ini dikembangkan adalah budaya yang lebih menekankan pada kekuasaan,

bukan pada pelayanan. Fenomena ini menjadi faktor dominan yang menghambat

proses kinerja pelayanan publik. Demikian juga dengan sistem nilai, norma budaya

dan simbol-simbol yang memperkuat kekuasaan dan posisi aparat birokrasi. Nilai dari

simbol yang diterapkan dalam kehidupan sosial aparat birokrasi lebih menunjukkan

fenomena yang menonjolkan pada status sosial tinggi. Simbol-simbol yang ada dalam

birokrasi memberikan ciri dari kekuasaan seseorang.
6

								
To top