Docstoc

LAPORAN-BULANAN-JANUARI-2013

Document Sample
LAPORAN-BULANAN-JANUARI-2013 Powered By Docstoc
					                                         TERBATAS
                                             1




     KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
        REPUBLIK INDONESIA



                               LAPORAN BULANAN
                              Nomor : R. 01/DP/02/2013


                                        Tentang

                       PELAKSANAAN KEGIATAN DESK PAPUA
            DALAM RANGKA MEMANTAU DAN MENGKOORDINASIKAN
                               SITUASI DI WILAYAH PAPUA


                                 Periode bulan Januari 2013


                                     PENDAHULUAN


    1. U m u m
        a. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
           Papua merupakan upaya pemerintah untuk mengejar ketertinggalan Provinsi
           Papua dan Provinsi Papua Barat dari daerah lain di Indonesia. Dengan
           diterbitkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 diharapkan masalah
           Papua dapat diselesaikan secara bertahap, bermartabat, adil dan demokratis
           dalam bingkai NKRI;
        b. Realitas dilapangan, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 belum
           sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan di Provinsi Papua dan
           Provinsi Papua Barat, karena pada tataran implementasinya belum berjalan
           sebagaimana yang diamanatkan UU tersebut. Permasalahan utama yang
           dihadapi antara lain persepsi yang berbeda-beda dalam mewujudkan
           subtansi dari UU Otsus, belum terbitnya peraturan pendukung seperti
           Perdasus dan Perdasi serta belum optimalnya pemanfaatan dana Otsus;
        c. Desk Papua melakukan pemantauan terhadap situasi terakhir di Provinsi
           Papua dan Provinsi Papua Barat bulan Januari 2012 di bidang Politik, Hukum
           dan Keamanan serta mengadakan rapat koordinasi dalam rangka mencari
           solusi terhadap permasalahan aktual di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
           Barat.




                                         TERBATAS
                                    TERBATAS
                                        2
2. D a s a r
   a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor:
      Per-31/Menko/Polhukam/6/2005            juncto        Nomor:        Per
      06/Menko/Polhukam/1/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
      Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
   b. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
      Nomor: Kep-09/Menko/Polhukam/01/2011 tentang Pembentukan Desk
      Penyelesaian Masalah Papua.
   c. Program Kerja Desk Penyelesaian Masalah Papua (DPMP) Tahun 2012.
3. Maksud dan Tujuan
   Menyampaikan laporan pemantauan situasi dan kondisi di wilayah Provinsi
   Papua dan Provinsi Papua Barat, sebagai bahan masukan dan pertimbangan
   bagi Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.
4. Sistematika
   a. Pendahuluan
   b. Perkembangan situasi dan kondisi di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi
       Papua Barat
   c. Pelaksanaan kegiatan DPMP
   d. Apresiasi dan Saran
   e. Penutup


                 PERKEMBANGAN SITUASI DAN KONDISI
     DI WILAYAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT


5. Bidang Politik Dalam Negeri
   Situasi politik yang menonjol dan strategis yang berkembang di wilayah Provinsi
   Papua dan Provinsi Papua Barat pada bulan Januari 2012, antara lain :
   a. Implementasi Otsus
      1)   Pernyataan Goliath Tabuni
           Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013, melalui media Bintang
           Papua, Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN)-Organisasi
           Papua Merdeka       (OPM), Gen. Goliath Tabuni menyatakan
           tidak menginginkan bantuan atau perhatian apapun dari pemerintah
           Papua maupun Puncak Jaya. Bagi Goliath hal terpenting bagi dirinya
           dan masyarakat Papua adalah kemerdekaan. Bahkan pihaknya juga
           menyatakan tidak akan ada pertemuan dengan siapa pun, apalagi
           untuk membahas negosiasi atau bentuk-bentuk tawaran dari pemerintah
           Puncak Jaya, Papua, maupun pemerintah Indonesia. Selanjutnya
           Sekjen TPN-OPM Anton Tabuni menambahkan bahwa bila nanti
           keinginan mereka tersebut tidak diindahkan, mereka akan melakukan
           revolusi total sebagai bentuk perlawanan dibawah komando Gen.


                                    TERBATAS
                              TERBATAS
                                  3
     Goliath Tabuni.
2)   Jumpa pers KNPB
     Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 11.30 s.d. 12.00
     WIT di Cafe Prima Garden Kota Jayapura, Jubir KNPB Sdr. Wim R.
     Medlama melakukan jumpa pers. Hal yang disampaikan bahwa KNPB
     tidak bertanggung jawab atas aksi pengeboman di Wamena dan
     mendesak agar menghentikan upaya mengkambinghitamkan KNPB
     dalam aksi teror dan pembebasan Ketua KNPB Wamena Simion Dabii,
     dkk yang ditangkap dan dituduh tanpa bukti jelas.
3)   Pertemuan Konsulat RI dan Konsulat PNG
     Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 12.00-15.00 WIT,
     Konsulat RI Bpk. Jahar Gultom didampingi Konsulat PNG Bpk. Leo Ine
     Oaeke menyelenggarakan pertemuan dengan Kepala Badan
     Perbatasan PNG di kantor Marketing point Distrik MuaraTami. Hasil
     pertemuan tersebut akan dibentuk Tim Bersama dengan nama BLOM
     (Border Liasion Official Meating) yang terdiri dari perwakilan Pemerintah
     RI dan Pemerintah PNG. Tugasnya adalah menyelesaikan setiap
     permasalahan yang terjadi di Perbatasan.
4)   Data DPT Pilgub di BPS Papua dengan KPU Papua Berbeda
     Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013, Kepala BPS Papua, Didik
     Koesbianto mengatakan terjadi perbedaan antara data perkiraan pemilih
     yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) Papua dengan Daftar Pemilih
     Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Gubernur
     dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua periode 2013-2018.
     Kepala BPS Papua, mengatakan, data DPT yang digunakan KPU
     berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Discapil)
     dimana mereka yang punya hak pilih adalah Kartu Tanda Penduduk
     (KTP) atau data adminsitrasi kependudukan. Namun tentu saja data itu
     bisa berubah.
     Dari perkiraan BPS terjadi selisih signifikan dengan jumlah DPT KPU,
     dimana BPS memperkirakan jumlah pemilih dalam Pilgub Papua sekitar
     1.901.105 jiwa dari total 3.025.594 jiwa penduduk Papua. Sementara
     DPT KPU Papua mencatat ada 2.705.775 jiwa pemilih atau selisih
     804.670 jiwa.
5)   Jumpa Pers KNPB
     Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 s.d. 13.30
     WIT di Cafe Prima Garden Kota Jayapura, Jubir KNPB Sdr. Wim R.
     Medlama melakukan jumpa pers. Hal yang disampaikan menyikapi
     kedatangan Tim Pelapor Khusus PBB Sdr. Frank La Rue Papua yang
     dibatalkan oleh Pemerintah Indonesia dan menghimbau kepada rakyat
     Papua agar tidak ikut terlibat untuk mensukseskan Pilgub Prov. Papua.
6)   Pemaparan Visi Misi Pilkada Puncak Tanpa Lima Kandidat
     Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 13.30 s.d. 14.15
     WIT di Room Asmat 1 Hotel Aston Jayapura, Kota Jayapura telah


                              TERBATAS
                              TERBATAS
                                   4
     dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Puncak dalam
     rangka penyampaian visi, misi dan program kerja Calon Bupati/Wakil
     Bupati Kab. Puncak periode 2013 – 2018. Dari ke-6 pasangan Calon
     Bupati/Wakil Bupati Kab. Puncak, hanya 1 pasangan yang hadir, yaitu
     pasangan nomor urut 5, Elvis Tabuni – Hery Dosinaen.
     Ke-6 pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Puncak periode 2013 –
     2018 adalah sebagai berikut :
     a) Pasangan nomor urut 1, Petrus Tabuni – Ferdinan Tinal;
     b) Pasangan nomor urut 2, Ruben Wakerkwa – Septinus Pahabol;
     c) Pasangan nomor urut 3, Yopi Murib – Marten Uamang;
     d) Pasangan nomor urut 4, Simon Alom – Yosia Tembak;
     e) Pasangan nomor urut 5, Elvis Tabuni – Hery Dosinaen;
     f)   Pasangan nomor urut 6, Wellem Wandik – Repinus Telenggen.
7)   Kampanye Calon Gubernur/Wakil Gubernur Papua tanggal 15
     Januari 2013
     a) Pasangan nomor urut 3, Lukas Enembe dan Klemen Tinal sekitar
        pukul 13.00 WIT melaksanakan kampanye terbuka di Lapangan
        Hasanad Sai, Jl. Brawijaya Kota Merauke dengan dihadiri sekitar
        5.000 massa. Hal yang disampaikan pada kampanye tersebut
        adalah visi misi yang diusung oleh Papua Bangkit Mandiri dan
        Sejahtera dengan membangun 3 tungku yakni : Agama, Pemerintah
        serta menyampaikan tentang progam pendidikan dan kesehatan
        gratis, akan membangun jalan tembus Merauke – Jayapura, akan
        menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan dan akan
        memperjuangkan 5 aspirasi pemekaran Papua.
     b) Pasangan nomor urut 4, Wellington Lod Wenda-Weynand Belthazar
        Watory.
          (1) Sekitar pukul 10.30 s.d. 11.50 WIT melaksanakan kampanye
              tertutup (penyebaran informasi melalui televisi) di studio Top
              TV, Kota Jayapura dengan dihadiri sekitar 80 orang massa
              pendukung dan disiarkan secara langsung Top TV Jayapura
              serta RRI Jayapura. Hal yang disampaikan pada kampanye
              tersebut adalah sasaran dan target terwujudnya peningkatan
              kesejahteraan Papua dengan melibatkan seluruh masyarakat
              Papua.
          (2)   Sekitar pukul 12.50 s.d 14.10 WIT melaksanakan kampanye
                simpatik di Pasar Youtefa Jayapura. Kegiatan yang dilakukan
                melakukan peninjauan lingkungan pasar dan terminal.
          (3)   Sekretariat Pemenangan Distrik Sentani Kab. Jayapura
                dengan dihadiri sekitar 400 orang massa pendukung dengan
                materi peningkatan kemajuan generasi muda.


                              TERBATAS
                             TERBATAS
                                  5
     c) Pasangan nomor urut 5, Alex Hesegem dan Marthen Kayoi sekitar
        pukul 14.00 s.d 16.30 WIT melaksanakan kampanye tertutup di
        Gedung Yasokabi, Kab. Biak Numfor dengan dihadiri sekitar 500
        orang massa.
     d) Pasangan nomor urut 6, Habel Melkias Suwae dan Yop Kogoya
        melaksanakan kampanye terbuka di Kab. Mimika yang digelar
        secara 2 sesi yaitu di Lapangan Jayanti Timika sekitar pukul 10.00 –
        13.00 WIT dan Timika Indah pukul 14.30 – 16.30 WIT dengan
        dihadiri sekitar 20.000 orang massa. Kampanye digelar secara 2
        sesi karena banyaknya massa pendukung pasangan nomor urut 6
        tersebut. Hal yang disampaikan pada kampanye tersebut adalah
        HMS sudah terbukti menciptakan keamanan dan kedamaian
        sebagai syarat bagi berlangsungnya berbagai upaya meningkatkan
        kesejahteraan rakyat selama memimpin Kab. Jayapura dua periode
        dan sekaligus sebagai konseptor utama penggagas program
        pemberdayaan kampung pertama di Papua.
8)   Jumlah Kursi di DPRD Papua dan Papua Barat Bertambah Pada
     Pemilu 2014
     Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013, Komisioner Komisi Pemilihan
     Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa jatah kursi Dewan
     Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di 12 provinsi mengalami kenaikan
     pada Pemilu 2014. 12 provinsi yang dimaksud adalah : Provinsi Aceh,
     Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Kalimantan Barat,
     Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawei
     Tenggara, Papua dan Papua Barat. Jumlah kursi di DPRD tersebut
     tergantung pada jumlah penduduk daerah yang bersangkutan. Secara
     tidak langsung jumlah kursi akan lebih banyak ketika angka populasi
     penduduk daerah yang bersangkutan mengalami peningkatan.
9)   Kampanye Calon Gubernur/Wakil Gubernur Papua tanggal 16
     Januari 2013
     a)   Pasangan No. urut 2 Cagub/Wagub Prov. Papua MR
          Kambu/Blasius Pakage melakukan kampanye tertutup pada
          tanggal 16 Januari 2013 pukul 11.15 s.d. 13.30 WIT di GOR bulu
          tangkis Nusantara, Kab. Keerom. Kegiatan dihadiri sekitar 200
          orang massa pendukung, dengan inti kampanye tentang
          peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
     b)   Pasangan No. urut 2 Cagub/Wagub Prov. Papua MR
          Kambu/Blasius Pakage melakukan kampanye pada tanggal 16
          Januari 2013 pukul 13.20 s.d 16.00 WIT di lapangan Karang PTC
          Entrop Kota Jayapura. Kegiatan dihadirioleh Jurkam Pusat H.
          Wiranto, SH (Ketua Umum DPP Hanura) dan massa pendukung
          sekitar 1500 orang.Orasi politik yang disampaikan, bahwa koalisi
          Papeda (Papua Penuh Damai) adalah sosok pemimpin masa
          depan,berkarakter baik, jujur dan dapat mensejahterakan rakyat


                             TERBATAS
                              TERBATAS
                                  6
           Papua.
      c)   Pasangan No. urut 4 Cagub/Wagub Prov. Papua Drs. Welington
           Wenda, M.Si/Ir. Weynand Belthazar Watory melakukan kampanye
           pada tanggal 16 Januari 2013 pukul 14.00 s.d. 16.30 WIT di
           lapangan Kelurahan Saramon Kab. Biak Numfor. Kegiatan dihadiri
           sekitar 1000 orang massa pendukung, dengan inti kampanye akan
           mengantarkan orang Papua menuju Papua baru yang damai, maju
           dan sejahtera serta mandiri.
      d)   Pasangan No. urut 6 Cagub/Wagub Prov. Papua Habel Melkias
           Suwae-Yop Kogoya melakukan kampanye tertutup pada tanggal
           16 Januari 2013 pukul 14.00 WIT di Gedung Pertemuan Soska
           Kabupaten Boven Digoel. Kegiatan diisi oleh Jubir Kampanye
           Matheus Silubun (Ketua DPC PDI-P) dan Paulinus Wanggimop
           (Ketua DPC Golkar) serta dihadiri sekitar 200 orang massa
           pendukung.Dalam kampanye mengajak seluruh masyarakat Papua
           untuk ikut membangun Papua dengan hati dan kasih.
10)   Kunjungan Gubernur Provinsi Saundaun Ke Pemkot Jayapura
      Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 09.30 s.d. 16.30
      WIT, Gubernur Provinsi Saundaun, Papua New Guinea (PNG), Hon
      Amkat Mai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Jayapura dan
      diterima oleh Walikota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, M.M.
      Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Provinsi Saundaun menyampaikan
      keinginan Pemerintah PNG untuk meningkatkan kerjasama dalam
      bidang perdagangan/ekonomi, investasi, kesehatan, sosial dan
      pendidikan serta membina kerjasama dengan Uncen.
11)   Pertemuan KPU Prov. Papua dengan KPUD Kab. Puncak
      KPU Prov. Papua melakukan pertemuan dengan KPUD Kab. Puncak
      pada tanggal 18 Januari 2013 pukul 13.45 s.d 18.30 WIT di ruang rapat
      Kantor KPU Prov. Papua Jayapura. Rapat memutuskan bahwa
      pelaksanaan Pilkada Bup/Wabup Kab. Puncak periode 2013-2018
      waktunya tidak bersamaan dengan Pilgub Prov. Papua, dengan alasan
      dana dan keamanan.
 12) Kampanye Calon Gubernur/Wakil Gubernur Papua tanggal 18
     Januari 2013
      a) Pasangan nomor urut 1, Noakh Nawipa dan Johannes Wob sekitar
         pukul 16.20 s.d 17.35 WIT melaksanakan kampanye terbuka di
         Meeting Room Hotel Muspaco Entrop, Distrik Jayapura Selatan,
         Kota Jayapura. Kampanye tersebut dihadiri oleh Pdt. DR. Noakh
         Nawipadan dan diikuti oleh massa dengan jumlah sekitar 100 orang,
         dengan kampanye yang intinya memberikan kesejahteraan dengan
         mengembalikan dana Otsus kembali ke rakyat, meningkatkan
         kualitas pendidikan dan kesehatan di Tanah Papua dan akan
         membangun SDM di Papua.



                              TERBATAS
                              TERBATAS
                                   7
      b) Pasangan nomor urut 2, Menase Roberth Kambu dan Blasius Adolf
         Pakage sekitat pukul 14.30 s.d. 15.30 WIT melaksanakan kampanye
         terbuka di Lapangan Saramom, Kab. Biak yang dihadiri oleh massa
         sekitar 1.500 orang. Hal yang disampaikan pada kampanye tersebut
         adalah mengajak bersama-sama antara pemerintah, adat dan
         agama untuk memajukan Papua, membangun pendidikan Papua
         dan mendorong anak-anak Papua menjadi tuan rumah di negerinya
         sendiri. Sebelum melakukan kampanye terbuka, Kambu terlebih
         dahulu mendatangi rumah alm. Ruben Rumbiak (tokoh sejarah di
         daerah Biak, Maybrat dan Sorong) serta Dewan Adat Biak (Aidoram
         Kankaian Karkara Byak) untuk mendapatkan restu.
      c) Pasangan nomor urut 3, Lukas Enembe dan Klemen Tinal sekitar
         pukul 16.30 WIT melaksanakan kampanye terbuka di Lapangan
         Sinapuk Wamena, Kab. Jayawijaya yang dihadiri oleh massa
         dengan jumlah sekitar 20.000 orang. Hal yang disampaikan dalam
         kampanye tersebut adalah tentang pendidikan dan kesehatan gratis,
         pembangunan infrastruktur dan rumah guru, peningkatan dana
         pembangunan kampung (Respek) 500 juta dan sarana ibadah,
         ciptakan lapangan kerja dan peningkatan prestasi olahraga, seni
         dan budaya. Dalam kampanye tersebut terdapat 5 lima Bupati
         sebagai juru kampanye, yaitu : Bupati Lani Jaya, Bupati Yalimo,
         Tolikara, Sarmi dan Bupati Wamena dan terungkap dukungan suara
         dari wilayah pegunungan tengah Papua untuk pasangan nomor urut
         3 dari Koalisi Papua Bangkit, sebanyak 900 ribu suara.
      d) Pasangan nomor urut 6, Habel Melkias Suwae dan Yop Kogoya
         sekitar pukul 16.30 WIT melaksanakan kampanye terbuka di
         Lapangan Kantor Bupati Lama, Kab. Yahukimo yang dihadiri oleh
         massa dengan jumlah sekitar 10.000 orang. Hal yang disampaikan
         pada kampanye tersebut adalah memekarkan wilayah Papua
         menjadi beberapa provinsi, termasuk provinsi Papua Tengah,
         dimana kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah pegunungan
         tengah masuk dalam wilayah provinsi baru pemekaran.
13)   Dialog Pembentukan Provinsi Sorong Raya
      Pada hari Jum’at tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 16.15 s.d. 19.00
      WIT inisiator pemekaran provinsi Sorong Raya, Jimmy Demianus Ijie
      yang juga Wakil Ketua DPR Papua Barat melakukan dialog dengan
      tokoh-tokoh Malamoi di restoran Aquarius, Kab. Sorong, Papua Barat.
      Hadir dalam dialog tersebut LMA Malamoi, tokoh pemuda, tokoh
      perempuan, intelektual Moi. Hasil dari dialog tersebut adalah bahwa
      pemerintah dan masyarakat pada prinsipnya mendukung pembentukan
      Provinsi Sorong Raya. Namun demikian hal terpenting adalah
      bagaimana aspirasi masyarakat yang ada di akar rumput.
      Pada kesempatan tersebut, Jimmy Demianus Ijie menegaskan bahwa
      tim pemekaran provinsi Sorong Raya belum terbentuk, saat ini yang ada
      hanya inisiator.


                              TERBATAS
                              TERBATAS
                                   8
14)   Buchtat Tabuni Dibebaskan Bersyarat
      Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2013 dibebaskan bersyarat dari
      Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Abepura, Kota Jayapura.
      Sekitar pukul 10.25 WIT, massa KNPB sejumlah 50 orang yang dipimpin
      Ketua Umum KNPB Viktor Yeimo melakukan penjemputan ke Lapas
      Klas IIA Abepura. Setelah penjemputan, massa menuju ke kantor
      Menkumham untuk menyerahkan surat bebas selanjutnya melakukan
      ziarah ke makam eks Ketua I KNPB Alm. Mako Tabuni di kampung
      Sereh Pos 7 Sentani. Seluruh proses tersebut berjalan dengan baik
      dengan dikawal oleh aparat Kepolisian dari Polresta Jayapura tanpa
      hambatan.
15)   Penyaluran Logistik Pilgub Papua Terhambat
      Penyaluran logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
      (Pilgub) Papua periode 2013-2018 untuk empat kabupaten, yaitu : Kab.
      Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Paniai, dan Kab. Intan Jaya, terhambat.
      Penyebabnya, proses bongkar muat di Pelabuhan Nabire mengalami
      keterlambatan. Sehingga logistik Pilgub Papua untuk KPU Paniai yang
      seharusnya sudah diterima pada tanggal 20 Januari 2013, diperkirakan
      akan diterima pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013.
      Logistik Pilgub tersebut adalah surat suara, kotak suara, kartu pemilih,
      daftar pasangan calon, formulir lampiran D1, formulir C1, formulir C3,
      lampiran model C1, lampiram model C2, lampiran model C6, buku
      pelaksanaan teknis, buku panduan untuk PPS, sampul, denah TPS, dan
      ATK.
 16) ALDP Menggelar Diskusi Dialog Jakarta-Papua
     Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, di Aula P3W di Padang
     Bulan, Abepura, Kota Jayapura telah dilaksanakan diskusi terbatas yang
     membahas konsep dialog Jakarta – Papua yang diselenggarakan oleh
     Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP). Laitifa Anum Siregar, Direktur
     ALDP mengatakan bahwa tujuan diskusi tersebut adalah untuk
     menyamakan persepsi tentang konsep diskusi antara pemerintah, LSM
     dan masyarakat Papua. Diskusi terbatas tersebut diikuti oleh
     Kementrian Hukum dan HAM perwakilan Papua, Polda Papua, TNI
     (Tentara Nasional Indonesia) dan Lembaga Swadaya Masyarakat
     (LSM).
 17) Penambahan TPS di Kota Jayapura
     Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, KPU Provinsi Papua
     melaksanakan Rapat Pleno tentang Penambahan 71 TPS di Kota
     Jayapura. Dalam Rapat Pleno tersebut, KPU Provinsi Papua menyetujui
     penambahan 71 TPS di Kota Jayapura tersebut dan merevisi Keputusan
     KPU tertanggal 31 Desember 2012 yang berisi jumlah TPS di Kota
     Jayapura. Dengan demikian jumlah TPS di Kota Jayapura menjadi 546
     TPS.
     Terkait dengan penambahan TPS tersebut, Ketua KPU Benny Swenny
     menyatakan tidak berpengaruh terhadap penyediaan logistik khusunya


                              TERBATAS
                             TERBATAS
                                  9
     surat suara. Karena untuk Kota Jayapura tidak ada penambahan jumlah,
     tetapi hanya ada perubahan jumlah TPS.
18) Kampanye Calon Gubernur/Wakil Gubernur Papua tanggal 17
    Januari 2013
    a) Pasangan nomor urut 1, Noakh Nawipa dan Johannes Wob
        melaksanakan kampanye di Lapangan Sinapuk Wamena, Kab.
        Jayawijaya yang dihadiri oleh massa dengan jumlah sekitar 1.000
        orang. Hal yang disampaikan dalam kampanye tersebut adalah
        akan menghentikan semua bentuk kekerasan di Papua dan akan
        menghukum berat setiap pelaku kekerasan dan akan
        mengembalikan dana Otsus kepada rakyat Papua.
    b) Pasangan nomor urut 2, Menase Roberth Kambu dan Blasius Adolf
        Pakage melaksanakan kampanye terbuka di Lapangan Sepakbola
        Hawai Sentani, Kab. Jayapura yang dihadiri oleh massa dengan
        jumlah sekitar 2.000 orang. Hal yang disampaikan pada kampanye
        tersebut adalah visi misi membangun tanah Papua menjadi tanah
        berkat, maju dan sejahtera dengan mengandalkan Tuhan. Selain itu
        disampaikan juga tentang moralitas pemimpin yang baik adalah tak
        hanya dapat menjadi teladan bagi bawahannya tetapi juga dapat
        menjadi teladan bagi anak dan istrinya serta mampu mengawali
        kedamaian dari lingkungan keluarga, pengelolaan dana Otsus
        dengan baik sehingga ketika dana Otsus tersebut tidak lagi
        diberikan, masyarakat telah menjadi mansdiri serta penegasan
        kembali untuk melanjutkan program Respek.
         Dalam perjalanan menuju Lapangan Sepakbola Hawai Sentani,
        Kambu melakukan aksi simpatik dengan berpamitan dengan para
        Ondoafi, Kepala Suku di Kampung Yoka, Distrik Heram, dan
        kemudian menggunakan perahu menyusuri kampung-kampung di
        pesisir Danau Sentani untuk melihat langsung kehidupan sehari-hari
        dan potensi sumber daya alam (SDA) yang terkandung di dalam
        Danau Sentani.
    c) Pasangan nomor urut 6, Habel Melkias Suwae dan Yop Kogoya
        melaksanakan kampanye di Lapangan Pemda Merauke yang
        dihadiri massa dengan jumlah sekitar 2.000 orang. Hal yang
        disampaikan pada kampanye tersebut adalah penegasan terhadap
        pemekaran wilayah Papua karena dinilai merupakan pilihan paling
        ideal untuk mempercepat laju pertumbuhan dan akselerasi
        pembangunan serta akan memberikan perhatian prioritas pada
        peningkatan sumber daya manusia (SDM) Papua.
19) Rakerwil DPW Partai Nasdem Provinsi Papua
    Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 Partai Nasional Demokrat
    (Nasdem) Provinsi Papua melaksanakan Rapat Kerja Wilayah
    (Rakerwil) III di Hotel Matoa Jayapura, Kota Jayapura. Rakerwil tersebut
    dipimpin oleh Ketua DPW Partai Nasdem Sdr. Samuel
    Pakage,S.H.,C.N. dan membahas tentang komitmen Partai Nasdem



                             TERBATAS
                             TERBATAS
                                 10
    untuk menjadi pemenang pemilu 2014 di tingkat legislatif baik dari pusat,
    provinsi hingga di daerah.
20) Kampanye Calon Gubernur/Wakil Gubernur Papua tanggal 19 - 20
    Januari 2013
    a) Pasangan nomor urut 2, Menase Roberth Kambu dan Blasius Adolf
       Pakage melakukan kampanye tertutup pada tanggal 19 Januari
       2013, pukul 11.45 WIT di Gedung Tongkonan, Serui, Kab. Kep
       Yapen yang dihadiri massa dengan jumlah 200 orang. Hal yang
       disampaikan pada kampanye tersebut adalah pencapaian
       pembangunan pemberdayaan masyarakat pada bidang SDM dan
       perekonomian.
    b) Pasangan nomor urut 3, Lukas Enembe dan Klemen Tinal
       melakukan kampanye terbuka pada tanggal 19 Januari 2013 di
       Lapangan Elelim Yalimo, Kab. Yalimo yang dihadiri massa dengan
       jumlah sekitar 1.500 orang. Hal yang disampaikan pada kampanye
       tersebut adalah komitmen untuk mempertaruhkan nyawa demi
       kemajuan Papua dan visi misi untuk memberikan pendidikan,
       kesehatan gratis serta peningkatan dana prospek di setiap
       kampung.
    c) Pasangan nomor urut 5, Alex Hesegem dan Marthen Kayoi
       melakukan kampanye pada tanggal 19 Januari 2013 pukul 10.00
       WIT di Kab. Merauke. Kampanye dilakukan dengan cara
       mendatangi masyarakat di beberapa lokasi titik kumpul keramaian
       seperti Pasar Baru, Pasar Lama, Lampu Satu, Kelapa Lima, Kel.
       Karang Indah Merauke, Distrik Tanah Miring dan Distrik Semangga.
    d) Pasangan nomor urut 2, Menase Roberth Kambu dan Blasius Adolf
       Pakage melakukan kampanye terbuka pada tanggal 20 Januari
       2013 di Lapangan Gizi Nabire, Kab. Nabire yang dihadiri massa
       dengan jumlah sekitar 2.000 orang. Hal yang disampaikan pada
       kampanye tersebut adalah mengajak masyarakat memerangi
       kebodohan, kemiskinan, keterisolasian dan kekerasan. Sebelum
       melakukan kampanye terbuka, seperti biasa pasangan Kambu-
       Pakage meminta ijin kepada Kepala Suku atau Ondoafi yang
       dianggap sebagai pemilik negeri.
21) Rakor Kesiapan Pilgub Papua
    Pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013, KPU Provinsi Papua
    menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka kesiapan
    penyelenggaraan Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub)
    Provinsi Papua dengan Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih,
    Ketua Panwas Provinsi Papua, dan KPU/Panwas Tingkat
    Kabupaten/Kota se-Papua. Pada Rakor tersebut hadir Pj. Gubernur
    Provinsi Papua, drh. Constant Karma.
    Pj. Gubernur Provinsi Papua mengatakan bahwa KPU harus netral,


                             TERBATAS
                              TERBATAS
                                  11
      supaya masyarakat merasa adil, dan secara kelembagaan harus
      mampu melaksanakan Pemilukada sesuai dengan proses dan
      mekanisme aturan yang berlaku. Terkait hal tersebut, Pj. Gubernur telah
      memberikan radiogram kepada Walikota/Bupati se-Provinsi Papua agar
      dapat memberikan bantuan kepada KPU dalam melaksanakan Pilgub.
      Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny, S.Sos, menandaskan,
      proses Pilgub berjalan dengan aman dan lancar hingga tahapan
      kampanye saat ini, dan selanjutnya diakhiri dengan debat kandidat di
      Sasana Krida pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013.
      Ketua Panwas Provinsi Papua, Oni J. Lebelauw, menyatakan, Panwas
      Papua sudah siap melaksanakan pengawasan dan secara keseluruhan
      Panwas Papua beranggotakan 8000 ribu lebih.
      Kapolda Papua, Irjen Pol. Tito Karnavian, menyatakan delapan hari lagi
      menuju pencoblosan, hingga saat ini semua berjalan lancar. Pihak
      Polda Papua menilai ada sejumlah KPU kabupaten yang bermasalah,
      yang semestinya harus diselesaikan. Seperti masalah Kab. Dogiyai dan
      Kab. Deyai.
22)   Sistem Noken Bukan Keterwakilan
      Dalam Rapat Koordinasi persiapan pemungutan suara antara
      Pemerintah Provinsi Papua, KPU Papua, Panwas, Polri dan TNI di
      Sasana Krida Kantor Gubernur Papua tanggal 21 Januari 2013, Ketua
      Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Papua Onny J.J.
      Lebelauw menegaskan bahwa Panwas se-Provinsi Papua siap untuk
      mengawasi pelaksanaan pencoblosan menggunakan sistem noken di
      wilayah Pegunungan Tengah, karena peluang terjadi pelanggaran
      sangat besar. Sistem noken ini bukan sistem ikat atau sistem yang
      mengatasnamakan perwakilan suku, selanjutnya Kepala Suku yang
      mencoblos mewakili masyarakatnya lalu diserahkan ke salah satu calon
      Gubernur Papua. Masyarakat diberikan hak penuh untuk melakukan
      pencoblosan sesuai hati nuraninya.
      Terkait dengan sistem noken tersebut, Ketua KPU Provinsi Papua
      menjelaskan bahwa KPU Provinsi Papua telah menerbitkan Petunjuk
      Teknis cara pemungutan suara dengan menggunakan noken sebagai
      pengganti kotak suara sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU
      Provinsi Papua Nomor : 01/Kpts/KPU Prov.030/2013.
23)   Ratusan Surat Suara Pilgub Rusak
      Dalam Rapat Koordinasi persiapan pemungutan suara antara
      Pemerintah Provinsi Papua, KPU Papua, Panwas, Polri dan TNI di
      Sasana Krida Kantor Gubernur Papua tanggal 21 Januari 2013, Ketua
      KPU Provinsi Papua menyatakan bahwa terdapat ratusan surat suara
      yang akan digunakan untuk Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur
      Provinsi Papua dipastikan rusak. Surat suara yang rusak adalah yang
      telah didistribusikan ke sejumlah kabupaten seperti Merauke, Boven
      Digoel dan Keerom.


                              TERBATAS
                              TERBATAS
                                  12
      Terkait dengan hal tersebut Ketua KPU Provinsi Papua kepada KPU
      meminta kepada KPU setempat untuk membuat Berita Acara
      Pemberitahuan sekaligus permohonan pengajuan, agar segera diganti
      dengan dengan surat suara cadangan 2,5 persen dari surat suara yang
      disediakan untuk sekitar 2,7 juta.
24)   Walikota Ajak Warga Berikan Hak Suaranya
      Walikota Jayapura Drs. Benhur Tomy Mano, M.M. mengajak
      masyarakat untuk memberikan hak suaranya dan mendukung
      pelaksanaan Pemilukada Gubernur Papua dalam kondisi aman dan
      tertib. Sebab Jayapura merupakan barometer politik di Papua.
      Suksesnya penyelenggaraan Pemilukada Gubernur Papua tercermin
      dari masyarakat dan petugas penyelenggara Pemilukada.
      Sementara Ketua KPU Kota Jayapura Prof DR. La Pona mengatakan 71
      TPS yang baru disetujui KPU Provinsi Papua sampai hari ini logistiknya
      belum tiba di KPU Kota Jayapura sehingga masih menunggu jawaban
      yang pasti. Jika 71 TPS ini logistiknya belum sampai di KPU Kota maka
      yang jelas pemilukada tidak akan dilaksanakan, sebab sudah ada
      komitmen dari seluruh PPD se-Kota Jayapura. Namun demikian
      pihaknya terus melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua
      dalam sisa waktu ini dapat terealisasi logistik bagi 71 TPS yang tersisa
      demi kelancaran pemilukada ini.
25)   Pernyataan Bupati Jayapura Terkait Dengan Kepemimpinan di Kab.
      Jayapura
      Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, Bupati Jayapura Matius
      Awaitouw menyatakan bahwa hingga saat ini masih ada dualisme
      kepemimpinan di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Dualisme
      kepemimpinan tersebut terjadi antara adat dan pemerintahan Kabupaten
      setempat. Dualisme tersebut juga terjadi di tubuh pemerintah kampung
      atau desa dan dalam implementasi program, sering terjadi benturan-
      benturan. Pernyataan disampaikan Bupati Jayapura setelah seminar
      sehari soal peran adat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan
      hidup dengan baik dan berkesinambungan di Climbay Café Waena,
      Abepura, Jayapura. Terkait dengan Dualisme tersebut Bupati Jayapura
      menyampaikan bahwa pemerintah perlu membangun dialog dengan
      adat dan pemerintahan kampung atau desa serta mengembangkan
      peran Adat dalam pelaksanaan program pemerintah.
26)   Peletakan Batu Pertama Pembangunan Museum Noken Ditunda
      Pada Hari Rabu tanggal 23 Januari 2013, Direktur Ecology Papua
      Institute (EPI), Titus Christoforus Pekei menyatakan bahwa peletakan
      batu pertama pembangunan Museum Galeri Noken Papua yang
      rencananya akan dilaksanakan pada Januari 2013, ditunda karena
      situasi dan kondisi yang belum memadai. Menurut Titus, pembangunan
      Museum Galeri Noken tersebut akan dibangun di Waena, Kota
      Jayapura, Provinsi Papua dan di Pulau Mansinam, Kota Manokwari,



                              TERBATAS
                              TERBATAS
                                  13
      Provinsi Papua Barat di Manokwari yang direncanakan dibangun pada
      tahun 2013.
27)   Peluncuran Buku Kedua Menase Robert Kambu
      Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013, di ruang pertemuan Bella
      Fiesta, Merauke, Calon Gubernur Papua, Menase Robert Kambu
      meluncurkan buku keduanya yang berjudul ‘Spirit Pemekaran Wilayah
      dan Percepatan Kesejahteraan Rakyat Papua’. Kambu menyatakan
      bahwa buku kedua tersebut didasari adanya distribusi kekuasaan tak
      merata, termasuk distribusi pemerataan pembangunan di tanah Papua.
      Akibatnya, jika tak merata, maka benturan pemekaran akan terjadi dan
      menjelaskan di bagian akhir buku kedua tersebut, Kambu membahas
      hasil dari kabupaten pemekaran itu nantinya, seperti apa dan juga soal
      Otonomi Khusus (Otsus) yang tinggal delapan tahun lagi. Dalam acara
      peluncuran buku tersebut, dihadiri sejumlah tokoh masyarakat Merauke,
      seperti Ketua Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti, Kasmirus Gomo
      Ndiken, Ketua PPD Kabupaten Merauke, Daniel Walinaulik, Ketua
      Masyarakat Manggarai di Merauke Ben Narung, dan beberapa
      perwakilan pemuda dan perempuan di Merauke.
28)   Penundaan PSU Di Kab. Deiyai
      Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013, anggota KPU Kab. Deiyai,
      John Mote, S.Sos. menyatakan bahwa agenda Pemungutan Suara
      Ulang (PSU) untuk 3 kampung yaitu : Wagomani, Demago, dan
      Widuwakiya ditunda hingga awal Februari 2013 karena waktunya
      bersamaan dengan Pemilukada Gubernu/Wakil Gubernur (Pilgub)
      Provinsi Papua. John Mote juga menyatakan bahwa penundaan waktu
      pelaksanaan PSU di tiga kampung tersebut sudah sesuai aturan yakni
      pihak penyelenggaran di daerah harus mendahulukan agenda Pilgub
      Provinsi Papua.
29)   Perekaman E-KTP di Kab. Jayawijaya Belum Maksimal
      Proses perekaman Kartu Tanda Penduduk Elekstronik (E-KTP) di
      Kabupaten Jayawijaya yang telah berlangsung dari pertengahan tahun
      2012 lalu, hingga saat ini yang terekam baru mencapai 7.477 jiwa.
      Bahkan, sesuai pantauan Papua Pos di tempat perekaman, distrik-
      distrik yang berada di luar kota Wamena seperti Distrik Tulem, hanya 1
      sampai 3 orang warga saja yang melakukan perekaman, sedangkan
      Distrik Wamena kota sendiri, dari total 24.777 jiwa, baru sekitar 6.000
      warga yang sudah melakukan perekaman. Hal tersebut terjadi karena
      kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman dan
      keterbatasan alat perekaman sehingga tempat perekaman belum
      menjangkau warga-warga yang berada jauh diluar kota Wamena.
30)   Tatap Muka Pangdam XVII Dengan Tokoh Masyarakat
      Pada hari Jum’at tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 s.d. 12.00
      WIT di aula Toni Rompis Makodam XVII/Cenderawasih telah
      berlangsung acara tatap muka Pangdam XVII/Cenderawasih dengan



                              TERBATAS
                              TERBATAS
                                   14
      para Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Ketua Paguyuban di wilayah
      Jayapura yang dihadiri sekitar 60 orang untuk berkomitmen kuat dalam
      mengamankan Pemilukada Gub/Wagub Provinsi Papua tahun 2013.
      Hadir dalam tatap muka tersebut adalah :
      a)    Mayjen   TNI    Drs.      Christian   Zebua   M.M.   (Pangdam
            XVII/Cenderwasih);
      b)    Gorge Yos Awi (Ketua LMA Port Numbay);
      c)    M. Dehen (Ketua Kerukunan Kalimantan);
      d)    Ir. Gading Butar Butar (Ketua Kerukunan Masyarakat Batak)
      e)    Para pejabat teras Kodam XVII/Cenderawasih.
31)   Sosialisasi dan Bimbingan Teknik Anggota PPD Kab. Jayawijaya
      Pada hari Jum’at tanggal 25 Januari 2013 Komisi Pemilihan Umum
      Daerah (KPUD) Kab. Jayawijaya melaksanakan sosialisasi dan
      bimbingan teknik kepada seluruh anggota PPD se-Jayawijaya di Pilamo
      Hotel dalam rangka Pemilukada Gub/Wagub Prov. Papua. Ketua KPUD
      Kab. Jayawijaya Alexander Mauri menjelaskan bahwa pembekalan
      teknis kepada anggota PPD tersebut terkait proses pemungutan suara,
      mulai dari kelengkapan berkas-berkas, sarana dan prasarana serta hal-
      hal lain yang bersifat non teknis dan selanjutnya para anggota PPD
      tersebut meneruskan kepada para anggota PPS.
32)   Do’a Bersama Menjelang Pemilukada di Kab. Nabire
      Pada hari Jum’at tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 - 11.30
      WIT, di Ruang Pertemuan Rumah Makan Rado Nabire, Kab. Nabire
      telah berlangsung acara yang bertajuk Doa Bersama Muspida Kab.
      Nabire dan Dogiyai, Ketua DPRD, Panwaslu, Toga, Tomas,
      Todat/Kepala Suku, Tokoh Perempuan, LSM dalam rangka
      menyukseskan pelaksanaan Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur
      Provinsi Papua tahun 2013 yang dihadiri oleh sekitar 50 orang. Hadir
      dalam acara tersebut adalah :
      a) Kapolre Nabire (Bahara Marpaung, S.H.)
      b) Dandim 1705/Paniai (Letkol Inf. Rudy P. Runtuwene)
      c) Kajari (Banjarnahor, S.H.)
      d) Kaban Kesbangpol dan Linmas (Menase Yuteni)
      e) Wakil Bupati Dogiyai (Herman Auwe)
      f)   Ketua KPU Kab. Nabire (Yusuf Kobepa, S.H.)
      g) Ketua KPU Kab. Dogiyai (Hosea Petege, S.E.)
      h) Danyon 753/AVT
      i)   Ketua Panwaslu Kab. Nabire (Lumingus)
33)   Do’a Bersama Menjelang Pemilukada Di Kab. Boven Digoel



                              TERBATAS
                              TERBATAS
                                  15
      Pada hari Jum’at tanggal 25 Januari 2013 di Aula Kantor Polres Boven
      Digoel, Kab. Boven Digoel berlangsung kegiatan doa lintas agama
      jelang Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun
      2013. Hadir dalam acara tersebut diantaranya : AKBP Sri Satyatama
      (Kapolres Boven Digoel), Letkol Inf. Mahmud Riadinata (Dandim
      1711/BVD), Pastur James Kumulontong, Pendeta Toni Venanlampir,
      Ustad Abdulah Karepesina dan para perwakilan Tim Sukses Pasangan
      Calon.
34)   Penuturan Kopka, Paus Kogoya Saat Bernegosiasi Dani Kogoya
      Berikut penuturan Paus Kogoya terkait dengan penyerahan Daniel
      Kogoya pada tanggal 25 Januari 2013.
      Kopka Paus Kogoya bertekad Daniel Kogoya dan pengikutnya dapat
      hidup dengan aman, damai, dan tidak hidup dalam pengejaran aparat
      keamanan, karena dinilai separatis. Atas dasar itulah, pada tiga bulan
      lalu, dirinya menghadap Danrem 172/Praja Wira Yakti, Kolonel Yopie
      Wayangkau, untuk menyampaikan maksudnya untuk mengajak Daniel
      Kogoya bersama pengikutnya untuk hidup dengan aman, damai dan
      hidup diberdayakan dalam bingkai NKRI. Danrem 172/Praja Wira Yakti
      mendukung niat baik Paus Kogoya dan meminta untuk selalu
      berkoordinasi dengan dirinya.
      Kemudian, dirinya mulai melakukan komunikasi melalui penghubungnya
      dengan Daniel Kogoya, dan sedikit demi sedikit Daniel Kogoya
      tersentuh hatinya, lalu dirinya dan Daniel Kogoya berbuat janji untuk
      bertemu di perbatasan RI-PNG, tepatnya Wutung, Distrik Muara Tami.
      Tiba pada hari yang dijanjikan, dirinya berangkat ke perbatasan RI-PNG,
      disitulah komunikasi lebih lanjut dibangun, dimana dirinya mengajak
      Daniel Kogoya agar menghentikan segala kekerasan yang dilakukan
      selama ini, karena rakyat menjadi korban. Lagi pula saat perhatian
      pemerintah terus secara optimal diberikan kepada rakyat Papua melalui
      berbagai kebijakan-kebijakan, diantaranya diberlakukannya dana Otsus
      bagi Tanah Papua.
      “Waktu itu saya gunakan mobil taksi ke perbatasan untuk bertemu
      dengan Daniel Kogoya. Kami bangun komunikasi selama 3 bulan antara
      saya dan Daniel Kogoya,” terangnya.
      Selanjutnya, ketika Daniel Kogoya memantapkan niatnya untuk
      bergabung dengan NKRI, akhirnya pada hari yang ditentukan dirinya
      berangkat ke PNG dengan difasilitasi Danrem 172/PWY menggunakan
      perahu spead boat. Setiba di PNG, Ia disambut Daniel Kogoya bersama
      pengikutnya dengan berseragam loreng lengkap beserta dengan
      senjatanya.
      Sewaktu dalam perjalanan ke PNG, ia juga takut, karena baginya inilah
      adalah sama saja menyerahkan diri dengan maut, dimana selain
      berhadapan dengan Daniel Kogoya dan pengikutnya, disisi lainnya juga
      harus berhadapan dengan aparat keamanan.
      Rintangan yang dihadapi pun tidak segampang dibayangkan, karena
      saat dirinya dan Daniel Kogoya hendak kembali ke Muara Tami, mereka


                              TERBATAS
                               TERBATAS
                                   16
      dihadang oleh dua kapal perang milik aparat keamanan PNG, disinilah
      ketakutannya bertambah, karena jika dirinya bersama Daniel Kogoya
      dan gerombolannya ditangkap, yang pastinya tidak akan bisa pulang ke
      Jayapura, dan tamatlah riwayat pekerjaan yang selama ini dilakukannya,
      yakni membawa kembali Daniel Kogoya dan pengikutnya ke pangkuan
      NKRI. Di tengah ketakutannya itu, dirinya meminta kepada Daniel
      Kogoya dan pengikutnya untuk bisa berbicara dalam Bahasa Inggris Fiji,
      namun minimal bisa Berbahasa Inggris. Suasana semakin bertambah
      tegang ketika kapal perang milik PNG semakin dekat dengan perahu
      yang ditumpanginya itu. Melihat hal itu Daniel Kogoya berbicara dengan
      aparat keamanan PNG dengan menggunakan Bahasa Inggris Fiji.
      Dengan mendengar Bahasa Inggris Fiji yang digunakan Daniel Kogoya,
      pihak aparat keamanan PNG mengira bahwa dirinya dan Daniel Kogoya
      bersama pengikutnya merupakan warga PNG, setelah itu dirinya
      menyerahkan sejumlah rokok kretek, dan akhirnya tentara PNG pergi
      meninggalkan mereka.
      “Waktu itu ombak hamtam kami, jadi kami berenang kembali hanya
      dengan celana dalam saja. Kemudian kami gunakan perahu yang agak
      besar untuk kembali, dan saat itu kami bertemu dengan tentara PNG.
      Waktu kami dikepung saya bilang bicara sembarangan saja dengan
      bahasa Inggris atau inggris Fiji, kalau ketahuan kita orang Indonesia kita
      ditangkap. Saya bilang ke Daniel Kogoya untuk segera bicara dengan
      bahasa Inggris Fiji, dan akhirnya tentara PNG hormat beliau karena
      Daniel Kogoya adalah salah satu tokoh besar yang di kenal di PNG,
      akhirnya kami di lepas,” jelasnya.
      Tantangan yang dihadapi bukan hanya sampai disitu saja, tantangan
      lainnya adalah semenjak pihaknya mulai berada di perairan laut
      Indonesia, kehabisan bahan bakar minyak, dan hanya berlabuh selama
      3 jam, yang kemudian ditemukan oleh angkatan laut Indonesia dan
      dibawa ke Jayapura.
      “Syukur kami diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kami bisa tiba disini
      dan saudara saya Daniel Kogoya beserta pengikutnya bisa kembali ke
      kampung halamannya dan hidup sebagaimana dengan saudara-
      saudara kita yang lainnya untuk membangun tanah Papua,”
      pungkasnya.
35)   Keaslian Daniel Kogoya Diragukan
      Tabloidjubi.com dalam artikel yang berjudul “Keaslian Daniel Kogoya
      Diragukan” menyatakan bahwa sebagian orang masih meragukan
      keaslian sosok Daniel Kogoya, pimpinan 212 pelintas batas RI-PNG
      yang selama ini bermukim di Papua Nugini dan memutuskan kembali ke
      Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam artikel tersebut,
      Tabloidjubi.com mengutip pernyataan salah satu mahasiswa, yaitu :
      Patrick Belau. Tidak disebutkan yang bersangkutan mahasiswa mana
      dan kemudian sebagain orang yang masih meragukan tersebut siapa
      saja dan berasal dari golongan atau kelompok mana saja.



                               TERBATAS
                              TERBATAS
                                  17
36)   Pernyataan Thaha Alhamid Terkait Pemilukada Gub/Wagub
      Provinsi Papua
      Pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013, di Jayapura Sekjen
      Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Alhamid menyatakan bahwa
      Gubernur Papua yang akan terpilih pada Pemilukada Gub/Wagub
      Provinsi Papua seharusnya mampu membuka komunikasi politik
      dengan seluruh pihak baik stake-holders dan stake –owner yang ada
      di Papua. Bila seseorang hanya berpikir sebagai Gubernur, maka dia
      hanya berpikir di dalam ruang tugasnya atau ruang kerjanya. Tapi
      kapasitas etiknya, kapasitas profesionalismenya, kapasitas leadernya
      itu harus melampaui dan bukan sekedar terpenjara pada seorang
      Gubernur saja. Ketika ada masalah rakyat pergi kesana. Dia bilang
      saya ini cuma Gubernur kamu pergi ke Kapolda, kamu pergi di
      Panglima bukan begitu. You dipilih menjadi pemimpin dan you harus
      tuntaskan.
 37) Doa Bersama Jelang Pemilukada di Kota Jayapura
      Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar pukul 19.00 s.d. 21.30
      WIT di Taman Imbi Kota Jayapura, Pemerintah Provinsi, Kota Jayapura,
      Tokoh Masyarakat serta 5 denominasi Gereja se-Kota Jayapura
      melaksanakan Do’a Bersama jelang Pemilukada Gubernur/Wakil
      Gubernur Provinsi Papua tahun 2013. Hadir dalam Do’a Bersama
      tersebut : Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, M.M., Plt.
      Sekda Provinsi Papua Drs. Elia Loupati, Muspida Provinsi Papua, Ketua
      KPU Papua, Ketua KPU Kota Jayapura serta jajaran Muspida Kota
      Jayapura. Dalam kesempatan tersebut Walikota Jayapura mengajak
      kepada masyarakat untuk menghadirkan Tuhan dalam pesta demokrasi
      pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua
      dan mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya karena 6 kandidat
      calon Gub/Wagub Provinsi Papua adalah putra-putra terbaik Papua.
38)   Pendapat Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Terkait PEPERA
      Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, Direktur Eksekutif LP3BH
      Manokwari Yan Christian Warinyussy mengatakan bahwa sejarah
      Pepera yang terus menjadi sumber konflik akibat perbedaan pandangan
      dan pendapat antara Papua dan Jakarta harus dibicarakan secara
      terbuka. Desakan tersebut mengacu pada hasil sejumlah studi yang
      dilakukan secara ilmiah oleh sejumlah kalangan akademisi maupun
      studi investigasi oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil di Tanah
      Papua yang membuktikan bahwa pada tahun 1969 telah terjadi
      sejumlah tindakan kekerasan Negara terhadap rakyat sipil dengan
      tujuan memenangkan PEPERA, baik dengan cara yang baik maupun
      buruk.
      Studi yang dilakukan LP3BH Manokwari pada tahun 2000 menunjukkan
      ada sekitar 53 orang warga sipil orang asli Papua telah ditangkap dan



                              TERBATAS
                             TERBATAS
                                 18
      dibawa oleh aparat TNI dan dieksekusi secara kilat di Arfai-Manokwari
      pada tanggal 28 Juli 1969, atau satu hari sebelum dilaksanakannya
      Tindakan Pilihan Bebas (Act of Free Choice) atau PEPERA di
      Manokwari pada tanggal 29 Juli 1969. LP3BH juga menemukan dalam
      studinya tentang para anggota Dewan Musyawarah PEPERA (DMP)
      dari sejumlah daerah di Tanah Papua, direkrut secara sangat rahasia.
      Bahkan dikurung dalam tangsi-tangsi militer dan dilatih bahkan
      diindoktrinasi untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan
      konsep-konsep pendapat yang sudah disusun dan dengan ancaman
      keselamatan.     Beberapa   saksi   mata    telah     mengungkapkan
      kesaksiannya.
39)   Klarifikasi Terianus Satto Tentang Penyerahan Daniel Kogoya
      Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013, Kepala Staf Umum, TPN-
      OPM, Mayjen Terianus Satto mengklarifikasi pemberitaan media
      mengenai penyerahan Daniel Kogoya kepada NKRI beberapa waktu
      lalu. Sato mengatakan pemberitaan itu hanyalah propaganda TNI
      bersama media Indonesia di Papua. Karena Danny Kogoya kini berada
      di LP Abepura untuk menjalani proses hukum kasus Nafri satu dan dua
      sedangkan nama Daniel Kogoya tidak ada dalam struktur TPN-OPM.



40)   Permintaan Ketua DPRD Kab. Merauke Terkait Pemekaran Provinsi
      Papua Selatan
      Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013, di Kantor DPRD Kab.
      Merauke dalam sambutan tertulisnya pada pembukaan sidang
      pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
      (RAPBD), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.
      Merauke, Leonardus Mahuze meminta kepada semua komponen baik
      masyarakat, pemerintah setempat, dan dewan agar kembali
      menyatukan hati dan bergandengan tangan secara bersama-sama
      memperjuangkan pemekaran Kota Merauke maupun Provinsi Papua
      Selatan (PPS) karena hal tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat
      yang sudah berjalan selama kurang lebih enam tahun.

41)   Ibadah DAP wilayah III Manokwari
      Pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar pukul 11.40 s.d. 12.15
      WIT bertempat di Kantor Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III
      Manokwari, Papua Barat, Majelis Gereja Manyosi Bpk. Mathius Padwa
      diikuti oleh 15 orang melaksanakan dengan tujuan untuk memberikan
      dukungan atas pengangkatan Barnabas Mandacan sebagai Gubernur



                             TERBATAS
                                 TERBATAS
                                    19

        dan Markus Yenu sebagai Wakil Gubernur Negara Bagian Doberay.
        Dalam sambutannya disampaikan agar bangsa Indonesia mau
        mengakui bahwa saat ini Papua merupakan suatu negara yang telah
        merdeka dan berdaulat.

 42)    Penghitungan 33 Kotak Suara Yang Diboikot
        Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013, 33 kotak suara dari 33
        Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditahan (boikot) di Kelurahan
        Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura akhirnya dilakukan
        penghitungan setelah pihak KPU Kota Jayapura dan KPU Provinsi
        Papua memberikan kejelasan tentang pembayaran honorarium terhadap
        Panitia Pemungutan Suara (PPS). Rekapitulasi dilaksanakan di kantor
        Kelurahan Ardipura dalam suasana aman dan lancar dengan hasil
        rekapitulasi pasangan HMS – Yop memperoleh suara terbanyak.

b. Majelis Rakyat Papua (MRP)
  Tidak ada hal menonjol yang dilaporkan

c. Pemilukada
  1) HMS-YOP Tampil Memukau Pada Forum Pemaparan Visi-Misi
     Pada hari Jum’at tanggal 11 Januari 2013, di Ruang Sidang DPR Papua
     telah dilaksanakan penyampaian visi dan misi para Calon Gubernur
     Papua pada Sidang Paripurna DPR Papua. Visi dan misi para Calon
     Gubernur tersebut adalah sebagai berikut :
       a) Pasangan nomor urut 1, Noakh Nawipa dan Johannes Wob, dengan
          visi dan misi : pemerintahan akan tercapai ketika strategi
          pembangunan yang dicanangkan dapat dilakukan dengan
          pembangunan pengembangan kawasan, melalui pengembangan
          Klaster, yang dikelompokan menajdi pengembangan kawasan
          strategis Jayapura, Mamberamo, Kawasan Teluk Cenderawasih,
          Pegunungan Tengah, Timika dan Dogiyai, merauke, Bovendigul,
          Asmta dan Mappi Program pembangunan ada sejumlah bidang yakni
          pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktut dan pariwisata.
       b) Pasangan nomor urut 2, Menase Roberth Kambu dan Blasius Adolf
          Pakage dengan visi dan misi : pembangunan untuk mengemban
          amanat rakyat, yang diformulasikan berdasrkan hasil analisis potensi
          daerah, juga permasalahan dasar yang terjadi di Papua saat ini, yaitu
          Papua bangkit untuk membangun dan melayani guna mewujudkan
          kemuliaan Tuhan, SDM berkualitas dan tanah Papua yang aman,
          damai, majudan sejahtera menuju kemandirian.
       c) Pasangan nomor urut 3, Lukas Enembe dan Klemen Tinal dengan visi
          dan misi : mewujudkan Papua bangkit untuk mandiri dan sejahtera



                                 TERBATAS
                           TERBATAS
                               20
     tahun 2018. Penjabaran visi, membangun Papua 5 tahun kedepan
     harus fokus pada 3 aspek yang selama ini menyebabkan papua
     terpuruk dalam deretan IPM nasional, tiga faktor adalah pendidikan,
     kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu perubahan di Papua ke
     arah yang lebih baik ketiga bidang tersebut.
  d) Pasangan nomor urut 4, Wellington Lod Wenda-Weynand Belthazar
     Watory dengan visi dan misi : terwujudnya Papua baru yang damai,
     maju, sejahtera dan mandiri.
  e) Pasangan nomor urut 5, Alex Hesegem dan Marthen Kayoi dengan
     visi dan misi : membangun Papua baru yaitu Papua aman, damai, adil,
     sejahtera.
  f) Pasangan nomor urut 6, Habel Melkias Suwae dan Yop Kogoya
     dengan visi dan misi : membangun Papua dengan hati dan kasih,
     maka 5 tahun terwujudnya masyarakat Papua yang berdaya menuju
     kemandirian.
  Dari keenam pasangan tersebut, pasangan nomor urut 6, Habel Melkias
  Suwae dan Yop Kogoya terutama Habel Melkias Suwae (HMS) dinilai
  menjadi figur yang tampil paling menggebrak dan memukau forum
  pemaparan visi-misi di DPR Provinsi Papua. HMS tampil mendominasi
  isu-isu menarik yang selama ini menjadi kerinduan rakyat Papua, seperti
  pemekaran wilayah yang sudah lama dinyatakan sebagai komitmen
  “harga mati”, pembangunan infrastruktur, kesehatan, ekonomi dan isu
  yang disebut-sebut mengundang decak kagum banyak pihak pada forum
  bermartabat tersebut adalah, pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD).
2) Kampanye Calon Gubernur/Wakil Gubernur Papua
  a) Pasangan nomor urut 1, Noakh Nawipa dan Johannes Wobn pada hari
     Sabtu tanggal 12 Januari 2013 melaksanakan kampanye di Kab.
     Merauke.
  b) Pasangan nomor urut 2, Menase Roberth Kambu dan Blasius Adolf
     Pakage, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 melaksanakan
     kampanye di Kab. Yahukimo.
  c) Pasangan nomor urut 3, Lukas Enembe dan Klemen Tinal, pada hari
     Sabtu tanggal 12 Januari 2013 melaksanakan kampanye di Kab.
     Nabire.
  d) Pasangan nomor urut 5, Alex Hesegem dan Marthen Kayoi pada hari
     Sabtu, 12 Januari 2013 dan Minggu, 13 Januari 2013 melaksanakan
     kampanye simpatik di Sentani, Kota Jayapura dan Kab. Keerom.
  e) Pasangan nomor urut 6, Habel Melkias Suwae dan Yop Kogoya, pada
     hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 melaksanakan kampanye di Kab.
     Biak.
3) Kampanye Calon Gubernur/Wakil Gubernur Papua tanggal 14
   Januari 2013


                           TERBATAS
                          TERBATAS
                              21
  a) Pasangan nomor urut 2, Menase Roberth Kambu dan Blasius Adolf
     Pakage sekitar 14.00 WIT melaksanakan kampanye terbuka di
     Lapangan Sinepuk Wamena, Kab. Jayawijaya dengan jumlah peserta
     sekitar 5.000 orang. Hal yang disampaikan dalam kampanye tersebut
     adalah mengajak adat dan masyarakat untuk bersama-sama
     melakukan perubahan.
  b) Pasangan nomor urut 3, Lukas Enembe dan Klemen Tinal, sekitar
     pukul 14.00 WIT melaksanakan kampanye terbuka di Gedung
     Olahraga Kota Kepi, Kab. Mappi dengan jumlah peserta sekitar 1.000
     orang. Hal yang disampaikan dalam kampanye tersebut adalah
     memperjuangkan terbentuknya Provinsi Papua Selatan dan akan
     membuka ruas jalan Mappi – Merauke.
  c) Pasangan nomor urut 5, Alex Hesegem dan Marthen Kayoi
     melaksanakan kampanye terbuka di Kampung Konti Distrik
     Angkaesera Kab. Yapen dengan jumlah peserta sekitar 500 orang. Hal
     yang disampaikan pada kampanye tersebut adalah komitmen untuk
     membangun kampung ke kota menuju Papua baru dan akan
     melanjutkan program RESPEK.
  d) Pasangan nomor urut 6, Habel Melkias Suwae dan Yop Kogoya
     melaksanakan kampanye terbuka di Lapangan Gerbang Nun Biru Kab.
     Nabire dengan jumlah peserta sekitar 10.000 orang. Hal yang
     disampaikan dalam kampanye tersebut adalah menegaskan komitmen
     untuk memekarkan wilayah Provinsi Papua atas beberapa Provinsi
     baru, termasuk Papua Tengah.
4) Kampanye Calon Gubernur/Wakil Gubernur Papua tanggal 21
   Januari 2013
  a) Pasangan nomor urut 1, Noakh Nawipa dan Johannes Wob sekitar
     pukul 14.30 s.d. 17.00 WIT melaksanakan kampanye di Gedung
     Yasokabi, Kab. Biak dihadiri massa dengan sekitar 200 orang. Hal
     yang disampaikan pada kampanye tersebut adalah komitmen untuk
     memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Papua.
  b) Pasangan nomor urut 2, Menase Roberth Kambu dan Blasius Adolf
     Pakage sekitar pukul 13.55 s.d. 16.20 WIT melakukan kampanye
     terbuka di Lapangan Bola Timika Indah, Kab. Mimika yang dihadiri
     massa dengan jumlah sekitar 3.000 orang. Hal yang disampaikan
     pada kampanye tersebut adalah untuk membangun masyarakat
     Papua, maka 4 komponen utama yaitu : adat, agama, pemerintah dan
     swasta harus bersatu dan menyampaikan pentingnya kerukunan antar
     umat beragama, menghindari terjadinya perang suku serta
     mengkampanyekan penghapusan tindak kekerasan dalam rumah
     tangga.
  c) Pasangan nomor urut 3, Lukas Enembe dan Klemen Tinal sekitar
     pukul 14.00 s.d. 17.00 WIT melakukan kampanye terbuka pada



                          TERBATAS
                           TERBATAS
                               22
     tanggal 21 Januari 2013 di Lapangan PTC Entrop Jayapura, Kota
     Jayapura yang dihadiri massa dengan jumlah massa sekitar 100.000
     orang. Hal yang disampaikan pada kampanye tersebut adalah
     menyampaikan bahwa ada 3 pilar utama dalam membangun Papua,
     yaitu : agama, adat dan pemerintah dan mengajak semua komponen
     masyarakat Papua untuk membangun Papua bersama-sama tanpa
     membeda-bedakan suku, ras dan agama. Hal lain yang disampaikan
     pada kampanye tersebut adalah berjanji akan menggratiskan
     pendidikan dan kesehatan di seluruh Papua serta memberdayakan
     SDM asli Papua dalam membangun perekonomian di Papua. Dalam
     kampanye tersebut hadir Ketua Umum Partai Demokrat, Anas
     Urbaningrum dan menyampaikan bahwa Presiden SBY merestui
     Lukmen untuk memimpin Papua.
  d) Pasangan nomor urut 5, Alex Hesegem dan Marthen Kayoi sekitar
     pukul 12.00 WIT melakukan kampanye terbuka di di Kab. Yahukimo.
     Kampanye tersebut dihadiri massa dengan jumlah sekitat 1.000 orang.
     Hal yang disampaikan pada kampanye tersebut adalah peningkatan
     dana Respek, peningkatan bidang pendidikan, jaminan kesehatan,
     pemberdayaan ekonomi rakyat, serta peningkatan peran lembaga
     adat.
  e) pada tanggal 19 Januari 2013 pukul 10.00 WIT di Kab. Merauke.
     Kampanye dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat di
     beberapa lokasi titik kumpul keramaian seperti Pasar Baru, Pasar
     Lama, Lampu Satu, Kelapa Lima, Kel. Karang Indah Merauke, Distrik
     Tanah Miring dan Distrik Semangga.
  f) Pasangan nomor urut 2, Menase Roberth Kambu dan Blasius Adolf
     Pakage melakukan kampanye terbuka pada tanggal 20 Januari 2013
     di Lapangan Gizi Nabire, Kab. Nabire yang dihadiri massa dengan
     jumlah sekitar 2.000 orang. Hal yang disampaikan pada kampanye
     tersebut adalah mengajak masyarakat memerangi kebodohan,
     kemiskinan, keterisolasian dan kekerasan. Sebelum melakukan
     kampanye terbuka, seperti biasa pasangan Kambu-Pakage meminta
     ijin kepada Kepala Suku atau Ondoafi yang dianggap sebagai pemilik
     negeri.
5) Kampanye Calon Gubernur/Wakil Gubernur Papua tanggal 22
   Januari 2013.
  a) Pasangan nomor urut 1, Noakh Nawipa dan Johannes Wob sekitar
     pukul 12.30 WIT melaksanakan kampanye terbuka di Taman Gizi
     Oyehe Kab. Nabire dihadiri massa dengan jumlah sekitar 500 orang.
     Hal yang disampaikan pada kampanye tersebut adalah
     mensejahterakan masyarakat Papua dengan mempergunakan dana
     Otsus dan mengembalikan hak-hak dasar perempuan Papua.
  b) Pasangan nomor urut 6, Habel Melkias Suwae dan Yop Kogoya
     sekitar pukul 10.15 s.d. 11.50 WIT melaksankan kampanye tertutup di


                           TERBATAS
                           TERBATAS
                               23
     GOR Bulutangkis Kp. Yuwanain, Kab. Keerom dihadiri massa dengan
     jumlah sekitar 300 orang. Hal yang disampaikan pada kampanye
     tersebut adalah prioritas bidang keamanan untuk menjamin
     pembangunan agar dapat berjalan dengan baik.
  c) Pasangan nomor urut 6, Habel Melkias Suwae dan Yop Kogoya
     sekitar pukul 13.00 WIT melaksanakan kampanye terbuka di lapangan
     Hawai, Distrik Sentani, Kab. Jayapura dihadiri massa dengan jumlah
     sekitar 2.500 orang. Hal yang disampaikan pada kampanye tersebut
     memperjuangkan pemekaran         wilayah di Papua, pemberdayaan
     Otsus, perbaikan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan
     ekonomi. Dalam kampanye tersebut hadir Bpk. Akbar Tanjung (Ketua
     Dewan Pertimbangan Partai Golkar Pusat).
6) Kampanye Calon Gubernur/Wakil Gubernur Papua tanggal 23
   Januari 2013.
  g) Pasangan nomor urut 1, Noakh Nawipa dan Johannes Wob sekitar
     pukul 12.00 s.d. 13.00 WIT melaksanakan kampanye terbuka di
     lapangan Soeharto Enarotali Kab. Paniai yang dihadiri oleh massa
     dengan jumlah sekitar 1.000 orang. Hal yang disampaikan pada
     kampanye tersebut adalah memberikan kesejahteraan kepada
     masyarakat Papua dan menjunjung tinggi kultur budaya adat istiadat.
  h) Pasangan nomor urut 2, Menase Roberth Kambu dan Blasius Adolf
     Pakage sekitar pukul 13.15 s.d 16.00 WIT melaksanakan kampanye
     terbuka di lapangan Pemda Kab. Merauke yang dihadiri oleh massa
     dengan jumlah 5.000 orang. Hal yang disampaikan pada kampanye
     tersebut adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi
     seluruh elemen masyarakat di Papua.
  i) Pasangan nomor urut 3, Lukas Enembe dan Klemen Tinal sekitar
     pukul 10.30 s.d. 11.15 WIT melaksanakan kampanye terbuka di
     Kampung Ronggaiwa Distrik Urfas Kab. Waropen yang dihadiri oleh
     massa dengan jumlah sekitar 400 orang. Hal yang disampaikan pada
     kampanye tersebut adalah memberikan kesejahteraan kepada
     pegawai negeri, tenaga pendidikan dan kesehatan serta
     pemberdayagunaan dana Otsus sebesar Rp 1 Milyar tiap kampung.
  j) Pasangan nomor urut 5, Alex Hesegem dan Marthen Kayoi sekitar
     pukul 13.30 s.d. 15.30 WIT melaksanakan kampanye terbuka di
     lapangan Sinapuk Wamena yang dihadiri oleh massa dengan jumlah
     sekitar 1.500 orang. Hal yang disampaikan pada kampanye tersebut
     adalah membangun Papua dari kampung menuju kota dengan
     memanfaatkan dana RESPEK sebesar 500 Juta/kampung dan
     menjaga 4 pilar di Tanah Papua yaitu UUD 45, Pancasila, Bhinneka
     Tunggal Ika dan NKRI. Pada kampanye tersebut hadir Naligi Kurisi
     (Kepala Suku Asologaima/Kimbim).
     Pasangan nomor urut 6, Habel Melkias Suwae dan Yop Kogoya



                           TERBATAS
                             TERBATAS
                                 24
      sekitar pukul 14.16 s.d 16.45 WIT di lapangan Karang PTC Jl. Kelapa
      Dua Entrop Kota Jayapura yang dihadiri oleh massa dengan jumlah
      sekitar 5.000 orang. Hal yang disampaikan pada kampanye tersebut
      adalah mensejahterakan masyarakat Papua dengan cara
      keberpihakan pembangunan kepada masyarakat di kampung-
      kampung maupun di daerah pedalaman dan memajukan SDM
      masyarakat Papua melalui peningkatan mutu pendidikan baik dari
      sektor infrastruktur, fasilitas dan para guru. Pada kampanye tersebut
      hadir HR. Agung Laksono (Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
      Rakyat).
7) Pendistribusian Logistik Pemilukada Cagub/Wagub Prov. Papua
   Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 08.00 WIT, Yotam
   Ayomi (Ketua DPRD Kab. kepulauan Yapen) bersama Nikanor
   Rumaykewi (Ketua KPUD Kab. Kepulauan Yapen) didampingi Rumboy
   Rusi (Ketua Panwaslu Kab. Kepulauan Yapen) melakukan
   pendistribusian logistik Pemilukada Prov. Papua secara simbolis dari
   KPUD Kepulauan Yapen kepada PPD (Panitia Pemilihan Distrik) se-Kab.
   Kepulauan Yapen di Kantor KPUD Kepulauan Yapen. Logistik yang
   didistribusikan tersebut terdiri dari :
   a) 278 kotak suara yang berisi surat suara;
   b) 207 PPS (Panitia Pemungutan Suara);
   107 TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk 9 PPD (Panitia Pemilihan
   Distrik), diantaranya Distrik Yapen Barat, Distrik Onawa, Distrik Poom,
   Distrik Wendesi, Distrik Yapen Timur, Distrik Ampimoi, Kepulauan Ambai,
   Distrik Yobi dan Distrik Rembawi
8) Debat Terbuka Kandidat Pemilukada Gub/Wagub Prov. Papua
   Pada hari Jum’at tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 19.00 – 20.00
   WIT di Sasana Karya Kantor Gubernur Provinsi Papua Dok II, Kota
   Jayapura telah dilaksanakan kegiatan Debat Terbuka Calon
   Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2013-2018 yang
   dihadiri oleh enam (6) pasangan calon, sejumlah tim sukses calon,
   sejumlah simpatisan, kader dan massa pendukung masing-masing calon
   serta empat panelis yaitu Michael Menufandu, LSM Perempuan Papua,
   dan dua dari Universitas Cenderawasih (Uncen) yang merupakan dosen
   ekonomi. Debat terbuka tersebut ini dilaksanakan sebagai bentuk
   penajaman visi misi dan program masing - masing pasangan calon.
   Acara debat terbuka tersebut disiarkan langsung oleh jaringan TVRI
   stasiun Lensa Papua dan Top TV. Kegiatan debat terbuka tersebut
   berjalan aman dan tertib dengan pengamanan yang melibatkan 700
   personil gabungan TNI/Polri
9) Pelanggaran Kampanye Pilgub Papua 2013
   Pada hari Jum’at tanggal 25 Januari 2013, di Sasana Krida Kantor
   Gubernur Papua usai acara debat kandidat calon Gub/Wagub Provinsi



                             TERBATAS
                            TERBATAS
                                25
   Papua, Ketua Panwaslu Provinsi Papua Onny J.J. Lebelauw menyatakan
   bahwa selama pelaksanaan kampanye Pemilukada Papua 2013,
   Panwaslu Provinsi Papua menemukan sejumlah pelanggaran
   administrasi dan pelanggaran pidana. Pelanggaran tersebut antara lain :
   a) Pemasangan baliho pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
      sebelum masa kampanye.
   b) Pemasangan baliho ucapan selamat Natal dan Tahun Baru.
   c) Pemasangan baliho di jalan protokol di Kab. Merauke. (Karena
      Pemkab Merauke mengeluarkan larangan pemasangan baliho di jalan
      protokol).
   d) Pelanggaran yang masuk dalam kategori pidana murni yang terjadi
      Kab. Yahukimo sehingga terjadi keributan pada saat kampanye.
   Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, Panwaslu Provinsi
   Papua telah memberikan sanksi berupa teguran keras.
10) Kab. Tolikari Siap Lakukan Pemungutan Suara
    Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013, Sekretaris KPU Tolikara,
    Yustinus Padang, S.Pd. menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan
    suara Pemilukada Gub/Wagub Provinsi Papua Tahun 2013 pada tanggal
    29 Januari 2013 di Kabupaten Tolikara sudah siap dilakukan, karena
    pendistribusian logistik sudah sampai di masing-masing distrik maupun
    kampung dengan jumlah logistik sebanyak 30 Distrik yang terdiri 507
    Kampung dan 555 TPS. Ia menambahkan bahwa pada ada hari tenang,
    yaitu pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013,         KPU Tolikara
    mendapatkan perhatian istimewa dengan kehadiran beberapa tamu
    khusus di antaranya, Ketua KPU Pusat, Ketua Bawaslu Pusat, Ketua
    KPU Papua, Ketua Korwil Pengunungan KPU Papua serta beberapa
    petinggi daerah.
11) Sejumlah Tempat Mengalami Penundaan Pencoblosan Pilgub Papua
   Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, Ketua KPU Provinsi Papua
   menyatakan bahwa terdapat sejumlah tempat yang tidak dapat
   melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 29 Januari 2013 karena
   logistik Pemilukada Gub/Wagub (Pilgub) Provinsi Papua belum tiba di
   tempat yang bersangkutan. Tempat-tempat tersebut adalah sebagai
   berikut:
   a) Kab. Supiori, terdapat 2 TPS yaitu : TPS di Kepulauan Mapia jumlah
      pemilih 116, dan TPS Masyai di Myosbepondi 338 dengan total pemilih
      454. Keterlambatan logistik Pilgub karena kapal pengangkut logistik
      terbakar.
   b) Kab. Mamberamo Tengah, di Distrik Megambilis. Keterlambatan
      logistik Pilgub karena runway rusak.
      Diperkirakan logistik untuk tempat-tempat tersebut di atas telah tiba
      sore kemarin, Selasa tanggal 29 Januari 2013.


                            TERBATAS
                               TERBATAS
                                   26
  12) Hasil Quick Count Pilgub Papua
     Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, Jaringan Suara Indonesia
     (JSI) merilis hasil penghitungan cepat atau quick count sebagai berikut :
     Hasil sementara Quick Count Pilgub Prov. Papua, sampai malam ini
     diperkirakan akan berlangsung dalam satu putaran. JSI melakukan quick
     count dengan sampel sebanyak 240 TPS yang tersebar di 29 Kabupaten
     Kota seluruh Papua, sementara data masuk ke pusat data JSI sebanyak
     75.42%. Posisi dukungan masing-masing adalah Noakh Nawipa-Johanis
     Wob 12.46%, MR Kambu-Blasius Pakage 15.49%, Lukas Enembe-
     Klemen Tinal 36.06%, Wellington Wenda-Weynand Watori 11.02%, Alex
     Hesegem-Marthen Kayoi 5.30%, Habel M. Suwae-Yop Kogoya 19.66%,
     seperti terlihat pada grafik di bawah :




     Sementara itu dari total pemilih 2.713.465 pemilih se Papua yang tersebar
     di 7.116 TPS menghasilkan sejumlah partisipasi memilih sebanyak
     72.66%, dengan kata lain angka golput relatif rendah sebesar 27.34%.
     Hasil quick count ini masih terus berproses hingga data terkumpul 100%,
     namun posisi urutan dukungan diperkirakan tidak akan banyak berubah.

d. Pemekaran
  Tanah Papua Dibagi Menjadi 7 Provinsi
  Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013, Ketua Umum Tim Pemekaran
  Provinsi Papua Barat Daya, Drs. Yosafat Kambu, M.Si, M.Th menyatakan
  bahwa Grand Design pemekaran provinsi, kabupaaten dan kota yang telah
  ditetapkan oleh DPR-RI dan pemerintah RI menyebutkan bahwa tanah Papua
  dibagi menjadi 7 provinsi termasuk di dalamnya provinsi Papua Barat Daya
  (PBD). Ke-7 provinsi di tanah Papua tersebut adalah :
  a) Provinsi Papua induk dengan daerah bawahan Kota                Jayapura,
     Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom dan Grimenawa.
  b) Provinsi Papua Tengah meliputi Kota Nabire, Kabupaten Nabire, Paniai,
     Mimika, Kota Mimika, Kabupaten Degiai, Intan Jaya, Puncak Jaya dan
     Kabupaten Puncak Papua.


                               TERBATAS
                                  TERBATAS
                                      27
     c) Provinsi Papua Utara meliputi Kota Biak, Kabupaten Biak Numfor,
        Supiori, Waropen dan Mamberamo Raya.
     d) Provinsi Papua Timur meliputi Kota Wamena, Kabupaten Wamena,
        Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahokimo, Tolikara, Lanny Jaya,
        Yalimo, Nduga, dan Mamberamo Tengah.
     e) Provinsi Papua Selatan akan membawahi wilayah Kota Merauke,
        Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel dan Kabupaten Muyu
        Mandopo.
     f)   Provinsi Papua Barat membawahi Kota Manokwari, Kabupaten
          Manokwari, Pegunungan Arfak, Fakfak, Kaimana, Bintuni, Teluk
          Wondama dan Manokwari Selatan.
     g) Provinsi Papua Barat Daya mencakup wilayah Kota Sorong, Kabupaten
        Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Maybrat dan Tambrauw
     Yosafat Kambu menjelaskan bahwa proses pembentukan dan Grand Design
     tersebut mengacu pada UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001
     khususnya pasal 76 yang mengamanatkan pemekaran provinsi di tanah
     Papua harus mendapatkan persetujuan MRP dan DPRP.

6. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
  a. PTUN Jayapura Menolak Gugatan Bas-Jhon
     Pada hari Jum’at tanggal 11 Januari 2013, Ketua Majelis Hakim Pengadilan
     Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Erick S. Sihombing membacakan
     putusan penolakan terhadap gugatan pasangan Barnabas Suebu-John Tabo
     kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Majelis Hakim dalam amar
     putusannya menolak          gugatan penggugat secara keseluruhan, karena
     terbukti penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah,
     dimana Basnabas Suebu, S.H. pernah menjabat dua kali sebagai Kepala
     Daerah, dan hal tersebut bertentangan dengan perundangan yang berlaku,
     serta juga terdapat dukungan ganda Partai Politik (Parpol) yang tidak
     memenuhi prosentase 15 persen dukungan.
     Terkait dengan putusan tersebut, kuasa hukum penggugat menyatakan
     kecewa atas putusan itu dan hendak mengajukan banding. Yuherman,
     anggota kuasa hukum penggugat mengatakan, hakim mempertimbangkan
     sesuatu yang tidak dipersoalkan. Menurutnya materi gugatan adalah
     verifikasi partai politik pendukung calon, bukan masa jabatan. Pihaknya juga
     hendak melaporkan majelis hakim kepada Komisi Yudisial. .
   b. Forkorus CS Tolak Diproses di Luar Papua
     Menanggapi
     1) Kabid Pengairan Dinas PU Ditetapkan Menjadi Tersangka
        Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013, Kabid Humas Polda Papua
        Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya, S.IK. menyatakan bahwa Kabid



                                  TERBATAS
                             TERBATAS
                                 28
   Pengairan Dinas Pekerjaan Umun (PU) Kabupaten Nabire, Provinsi
   Papua berinisial SB, ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan
   Negeri Nabire dalam kasus korupsi dana pekerjaan normalisasi dan
   pemasangan bronjong Sungai Wanggar, Kabupaten Nabire Tahun 2009
   yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp5.984.738.787.60.
   Kabid Humas Polda Papua menjelaskan bahwa tersangka SB selaku
   Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diduga menyalahgunakan wewenang
   atau menggunakan kesempatan yang ada padanya,                 karena
   job/kedudukannya dengan cara tak melakukan pengawasan kepada PT.
   Paradiso Pakarindo selaku kontraktor yang bekerja tak sesuai dengan
   Bestek sehingga proyek     tersebut tak sampai pada tahap 100%.
   Akibatnya, negara mengalami kerugian sebagaimana hasil audit BPKP
   sebesar Rp 5.984.738.787.60.
2) Sidang gugatan Yan Pieter Yembise, BSET dan Heemskereke Bonay,
   SE
   Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 13.55 s.d. 14.30
   WIT di ruang sidang utama PTUN Jayapur, PTUN Jayapura
   melaksanakan sidang perdana gugatan pasangan Yan Pieter Yembise,
   BSET dan Heemskereke Bonay, SE terhadap KPU Prov. Papua dengan
   agenda      sidang    yang     disampaikan      yaitu     pemeriksaan
   persiapan/kelengkapan penggugat.
3) Unjuk Rasa Tim Pemekaran Kab. Kokas
   Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013, sekitar pukul 09.00 s.d. 13.00
   WIT di halaman kantor DPRD Kab. Fak-fak terjadi aksi demo damai dan
   longmarch yang dilakukan oleh Tim Pemekaran Kab. Kokas. Aksi tersebut
   dipimpin oleh Sdr. Samuel Hindom, Ketua Tim Pemekaran Kab. Kokas
   dan menyampaikan tuntutan terkait dukungan anggaran untuk kelancaran
   proses pemekaran Kab. Kokas.
4) Perkembangan Kasus Penembakan di Kab. Puncak Jaya
   Terkait dengan peristiwa penembakan di Kab. Puncak terhadap seorang
   warga sipil dan seorang anggota TNI yang terjadi pada hari Kamis tanggal
   10 Januari 2013, Kapolres Mulia AKBP Drs. Marselis Sarimin pada hari
   Selasa tanggal 15 Januari 2013 mengatakan semua informasi yang
   diperoleh pihak Kepolisian belum mengarah kepada pelaku atau
   tersangka penembakan. Pihak Polres Mulia telah memanggil 8 orang
   saksi dan telah menemukan barang bukti berupa 3 proyektil yaitu 1
   proyektil di TKP 1 dan 2 proyektil di TKP 2. Namun fakta hukum yang
   dimiliki Polres Mulia belum mengarah kepada seorang pelaku.
5) Keributan Pada Kampanye Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur
   Papua
   Pada pelaksanaan kampanye Pemulikada Gubernur/Wakil Gubernur


                             TERBATAS
                            TERBATAS
                                29

   Provinsi Papua tanggal 18 Januari 2013 telah terjadi keributan dengan
   rincian sebagai berikut :
   a) Kampanye pasanang nomor urut 3, Lukas Enembe dan Klemen Tinal
       yang dilaksanakan di Lapangan Sinapuk Wamena, Kab. Jayawijaya.
       Keributan tersebut disebabkan oleh pembagian uang oleh seorang Tim
       Kampanye a.n. Befa Jigibalom (Bupati Lanny Jaya) secara tidak
       merata sejumlah Rp 100 Juta kepada salah satu pihak pada saat
       massa masih berkumpul di lapangan. Akibat dari kejadian tersebut
       sebanyak 4 unit mobil milik juru kampanye dirusak sehingga kaca
      mobil pecah karena terkena lemparan batu.
   b) Kampanye pasangan nomor urut 6, Habel Melkias Suwae dan Yop
      Kogoya sekitar pukul 16.30 WIT yang dilaksanakan di Lapangan
      Kantor Bupati Lama, Kab. Yahukimo. Keributan tersebut terjadi karena
      adanya kelompok anak-anak yang mengacungkan angka 3 pada saat
      penyampaian orasi kampanye nomor urut 6 sehingga menimbulkan
      pertengkaran yang berujung pada pelemparan baru. Akibat dari
      kejadian tersebut panggung dilempari dan beberapa rombonganjuru
      kampanye terkena lemparan batu.
6) Pemalangan Jalan Oleh Masyarakat Suku Key
   Sekitar 20 orangmasyarakat suku Key pimpinan Sdr. Norman melakukan
   pemalangan jalan pada tanggal 18 Januari 2013 pukul 00.30 s.d. 07.25
   WIT di jalan Yos Sudarso Timika (depan Gereja Marten Luther) Kab.
   Mimika. Aksi tersebut merupakan dampak dari perkelahian antara
   masyarakat suku Key dengan anggota Polres Mimika di tempat karaoke
   Risla.
7) MoU Kerja Pengamanan Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur
   Papua
   Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, dilaksanakan
   penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kapolda
   Papua Irjen Pol. Tito Karnavian dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen
   TNI Christian Zebua di Ruang Cyclop Makodam XVII/Cenderawasih. MoU
   tersebut    dalam     rangka   kerjasama   pengamanan    Pemilukada
   Gubernur/Wakil Gubernur Papua Tahun 2013 agar pelaksanaan
   Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Papua dapat berjalan dengan
   sukses.
8) Penangkapan Warga PNG
   Pada hari Jum’at tanggal 19 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 WIT
   petugas Pos Pemeriksaan Lintas Batas telah menangkap seorang warga
   PNG a.n. Jnr. Mel Mokul di Wutung, Distrik Muara Tami. Yang


                            TERBATAS
                              TERBATAS
                                  30
    bersangkutan adalah mahasiswa Divine Word University dan merupakan
    residivis kasus Narkoba yang sudah 3 kali menjalani proses hukum di
    negaranya, ditangkap karena hendak menyelundupkan ganja sebanyak 4
    paket (400 gram) ke wilayah RI, saat ini kasus ditangani pihak Kepolisian
    adalah.
 9) Perkembangan Kasus Korupsi Dana Desk Pemilukada Kab. Puncak
    Jaya
    Pada hari Jum’at tanggal 18 Januari 2013, Kabid Humas Polda Papua
    Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya mengatakan bahwa tersangka dan
    barang bukti yang berkaitan dengan kasus korupsi dana Desk Pemilukada
    Puncak Jaya tahun 2012 telah diserahkan kepada pihak Jaksa Penuntut
    Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Nabire oleh penyidik Polres Puncak Jaya
    pada tanggal 14 Januari 2013. Tersangka dalam kasus korupsi tersebut
    adalah Kepala Bakesbang Kabupaten Puncak Jaya Abd. K dan telah
    mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 597.859.700.
    Kabid Humas Polda Papua menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut
    berawal dari dibuatnya pertanggungjawaban fiktif oleh tersangka terhadap
    dana Desk Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya yang dibentuk
    berdasarkan SK Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012
    pada saat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.
    Puncak Jaya tidak dilaksanakan/ tidak berjalan, namun oleh tersangka
    dana Desk Pemilukada yang dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU)
    Tahun Anggaran 2012 dicairkan dan dibuatkan pertanggungjawaban
    penggunaan fiktif serta dibayarkan honor kepada personil yang nama-
    namanya tertera dalam lampiran SK Bupati Puncak Jaya. Akibat kejadian
    tersebut negara dirugikan sebesar Rp 597.859.700.
10) John Ibo Mengajukan Banding
    Pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013, Ahab Palora, S.H., Kuasa
    Hukum Ketua DPRP Drs. John Ibo, M.M. yang menjadi terpidana dalam
    perkara korupsi yang telah divonis pidana 1 tahun 10 bulan oleh Majelis
    Hakim Tipikor Kelas II A Jayapura, menyatakan pihaknya telah
    mengajukan permohonan banding atas putusan Majelis Hakim tersebut.
    Ahab Palora juga menyatakan bahwa meskipun status kliennya sudah
    menjadi terpidana, namun yang bersangkutan belum menjalani tahanan,
    melainkan masih tahanan kota. Yang bersangkutan akan menjalani
    hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) setelah perkaranya telah
    mempunyai ketetapan hukuman tetap (inkrah).
11) Sidang Perdana Danny Kogoya
    Pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013, Pengadilan Negeri Jayapura
    menggelar sidang perdana kasus perkara dugaan penyerangan dan
    penembakan warga yang menewaskan beberapa orang di Jalan Tanjakan
    Nafri Distrik Abepura, Kota Jayapura pada tanggal 1 Agustus 2011


                              TERBATAS
                               TERBATAS
                                   31
    dengan lima terdakwa Danny Kogoya (37 tahun), LS (23 tahun), TD (27
    tahun), YD (24 tahun) dan GW (42 tahun) yang dipimpin oleh Ketua
    Majelis Hakim Khairul Fuad, S.H., M.H. Namun demikian, sidang tersebut
    ditunda karena para terdakwa belum mempunyai Penasehat Hukum (PH)
    yang akan mendampingi selama proses persidangan berjalan. Sidang
    kembali akan dilanjutkan pada tanggal 31 Januari 2013 dengan agenda
    pembacaan dakwaan dari JPU.
12) Kejati Papua Akan Menelusuri Dugaan Penyimpangan Dana Otsus
    Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, Kepala Kejaksaan Tinggi
    Papua, Monang Pardede, S.H. menyatakan bahwa dalam rangka
    menindaklanjuti permintaan Dewan Adat Papua (DAP), pihak Kejaksaan
    Tinggi Papua akan mengusut dugaan penyimpangan dana Otonomi
    Khusus Papua dan Papua Barat periode 2002-2010 senilai Rp 4,12
    Triliun. DAP berpendapat bahwa dari hasil uji petik BPK terhadap dana
    Otsus Papua pada tahun 2002 – 2010 terdapat dugaan penyimpangan
    sebesar 4.12 Triliun.
13) Perkembangan Kasus Penembakan Warga Jerman di Pantai G
    Jayapura
    Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 Gustaf Kawer, Penasehat
    Hukum (PH) terdakwa kasus penembakan warga Jerman, Pieter Dietmar
    Helmut (55) di Pantai Base G, Kota Jayapura pada tanggal 30 Mei 2012
    menyatakan bahwa kliennya (Calvin Wenda) telah dibebaskan karena
    telah menjalani masa tahanan selama 60 hari. Gustaf Kawer menjelaskan
    bahwa sesuai peraturan perundangan jika masa tahanan telah melampui
    batas penahanan dan Jaksa Penuntut Umu (JPU) belum menyiapkan
    tuntutannya, maka yang bersangkutan harus dibebaskan. Gustaf Kawer
    juga menilai bahwa proses hukum yang dijalani kliennya itu tidak diseriusi
    oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Karena sejak awal kasus tersebut
    sudah tidak jelas dalam penangannya, dan tidak didukung dengan barang
    bukti serta saksi-saksi yang kuat.
14) Penahanan Kepala Kemenag Kab. Mimika
    Pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013, Kejaksaan Negeri (Kejari)
    Timika melakukan penahanan terhadap PR, Kepala Kementerian Agama
    (Kemenag) Kab. Mimika atas dugaan kasus korupsi dana monitoring dan
    proyek fiktif di Kemenag pada tahun 2009, 2010 dan 2011. Tim Kejari
    Timika yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus)
    Dany Rumaikewi, S.H. sekitar pukul 20.15 WIT membawa PR tiba ke
    Rumah Tahanan (Rutan) Timika di Kampung Limau Asri (SP 5), Distrik
    Mimika Baru, Kab. Mimika.
15) 33 KPPS Melakukan Boikot Rekapitulasi Suara Pilgub Papua
    Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sebanyak 33 Ketua kelompok
    Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Ardipura, Distrik


                               TERBATAS
                                   TERBATAS
                                       32
         Jayapura Selatan, Kota Jayapura memboikot rekapitulasi suara karena
         honor kerja mereka belum dibayarkan oleh pihak KPU Papua. Ketua
         Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ardipura, Yordan Runtuboy,
         via handpone ke tabloidjubi.com, di Jayapura, mengatakan bahwa hak 33
         KPPS yang dijanjikan oleh KPU Papua sebesar Rp. 2. 735.000, serta
         uang makan Rp. 243 ribu dikalikan 9 orang, hingga saat ini belum juga
         dibayarkan serta mengatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan
         rekapitulasi suara sampai hak-hak tersebut dibayarkan.
         Terkait dengan hal tersebut di atas, Ketua KPU Provinsi Papua, Benny
         Sweny, mengatakan bahwa akan melanjutkan laporan atau keluhan
         tersebut kepada KPU Kota Jayapura untuk menindaklanjutinya.
     16) Bentrok Massa di Kab. Jayawijaya
         Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, sekitar pukul 08.30 WIT di
         Kampung Lulaken Distrik Itlayhisage, Kab. Jayawijaya terjadi bentrok dua
         kelompok masyarakat. Akibat bentrok tersebut 9 (sembilan) orang dengan
         inisial : AI, TL, MH, RI, MH, TI, HI, EL dan WI mengalami luka-luka dan
         dilarikan ke RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
         Bentrok antara dua kelompok masyarakat tersebut berawal pada saat
         sebagian masyarakat mendatangi salah satu Tempat Pemungutan Suara
         (TPS) di Kampung Lulaken untuk melakukan pencoblosan. Namun
         sesampainya di TPS, mereka tidak bisa memilih karena surat suara sudah
         dimasukan ke salah satu kandidat calon gubernur oleh Kepala Kampung.
         Merasa hak politiknya dirampas, sebagian masyarakat yang tidak boleh
         memilih memprotes hal tersebut kepada Kepala Kampung dan meminta
         hak pilihnya. Namun Kepala Kampung bersikeras tidak memberi
         kesempatan kepada warganya yang belum memilih. Akhirnya terjadi
         perang mulut yang berlanjut hingga perang batu dan saling serang
         mengunakan kayu, antara masyarakat yang tidak diberikan hak suaranya
         dengan massa yang mendukung Kepala Kampung. Perkelahian terhenti
         setelah jatuh korban luka-luka, kemudian kedua massa yang bertikai
         mendatangi kantor distrik untuk bertemu dengan Kepala Distrik dan aparat
         keamanan yang bertugas di distrik tersebut.

7. Bidang Pertahanan dan Keamanan
   a. Pernyataan TPN-OPM Terkait Dengan Peristiwa Penembakan Di Kota
       Mulia, Kab. Puncak
      Pada hari Jum’at tanggal 11 Januari 2013, di Markas Pusat Tinggi Nambut,
      TPN-OPM mengeluarkan pernyataan terkait dengan penembakan terhadap
      Praka Hasan (anggota TNI dari Batalyon 753 Nabire) dan H. Hadis Nito
      (tukang ojek) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 di Kota
      Mulia, Kab. Puncak. Isi pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :
         1) Bahwa, Aksi Penembakan ini adalah Murni dari TPN-OPM dibawah
            Komando Panglima Tinggi Gen. Goliat Tabuni sebagai bentuk
            pembalasan atas Penghinaan yang telah dilontarkan oleh Bupati
            Puncak Jaya (Henock Ibo) pada Media Cepos dan Papua Pos;
         2) Bahwa, penembakan ini juga sebagai Aksi Penolakan atas Presmian
            Kodim 1714 Puncak jaya, Papua belum lama ini;


                                   TERBATAS
                                TERBATAS
                                    33
     3) Bahwa, Penyerangan ini telah dilakukan oleh TPN-OPM murni
        dibawah Pimpinan Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Pos
        Jambi, Puncak Jaya), atas perintah Panglima Tinggi TPN-OPM (Gen.
        Goliat Tabuni);
     4) Bahwa, TPN-OPM bertanggung jawab atas Aksi ini;
     5) Bahwa, Tuan Henock Ibu Segera bertanggungjawab atas pernyataan
        Penghinaannya terhadap Pimpinan TPN-OPM;
     6) Bahwa, setiap orang Asli Papua jangan coba-coba menghina segenap
        Pemimpin dan Anggota TPN-OPM yang berjuang, untuk Hak Politik
        Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination) bagi Bangsa Papua,
        dan juga jangan menghina Perjuangan;
     7) Bahwa, Bagi Orang Asli Papua yang menghina perjuangan, akan
        menjadikan Blacklist TPN-OPM;
     8) Bahwa bagi Orang Indonesia (Malayu) yang sipil, yang sedang cari
        makan di Tanah Bangsa Papua agar anda jangan menjadi mata-mata
        TNI-POLRI, karena anda akan menjadi target penembakan oleh TPN-
        OPM;
     9) Bahwa, seluruh lapisan masyarakat yang ada di Papua sekarang wajib
        memperhatikan poin 6, 7 dan 8 , karena tiga poin di atas adalah
        berdasarkan Resolusi KTT TPN-OPM di Biak Pada 1-5 Mei 2012 lalu
        dan akan berlaku di seluruh Tanah Papua;
     10) Bahwa, TPN-OPM siap melaksanakan Revolusi Tahapan dan Revolusi
         Total guna memperoleh Hak Politik Menentukan Nasib Sendiri (Self
         Determination) berdasarkan the UN Universal Declaration of Human
         Rights yang telah di terima dan disahkan pada tanggal 10 Desember
         1948, Resolusi PBB 1514 (XV) tentang Decolonisasi, dan the
         International Covenat on Civil and Polical Rights Aricle 1 Paragraph 1,
         2 & 3 yang telah di terima dan disahkan dalam Sidang Majelis Umum
         PBB pada tanggal 16 Desember 1966, serta the United Nations
         Declaration on the Rights of Indigenous Peoples yang telah di terima
         dan disahkan Dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 13
         September 2007.
b. Unjuk Rasa Tenaga Honorer Kab. Jayapura
   Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 11.30 WIT di
   Lapangan Apel Pemda Kab. Jayapura, Sentani sekitar 100 orang Tenaga
   Honorer Kab. Jayapura yang tergabung dalam Ikatan Perhimpunan Tenaga
   Honorer Kab. Jayapura (IPTH) pimpinan Sdr. Yulianus Yaboisembut
   melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut pengangkatan 491 pegawai
   honorer menjadi PNS di lingkungan Pemda Kab. Jayapura.
c. Unjuk Rasa Mahasiswa 7 Suku
   Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 WIT di kantor
   Pemda Kab. Mimika sekitar 50 orang mahasiswa 7 suku dibawah naungan


                                TERBATAS
                               TERBATAS
                                   34
   LEMASA dan LEMASKO melakukan aksi unjuk rasa. Aksi tersebut
   menuntut, agar Pemda Kab. Mimika memperpanjang biaya kuliah para
   mahasiswa.
d. Pembangunan Koarmatim Di Sorong
   Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 Danlanal Sorong, Kolonel Laut (P)
   Irvansyah menyampaikan bahwa dalam rangka mengamankan wilayah laut
   Indonesia Timur, Markas Besar TNI-AL akan membangun Komando Armada
   RI Kawasan Timur (Koarmatim) di Sorong, serta meningkatkan status
   Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Sorong menjadi Pangkalan Utama TNI AL
   (Lantamal) Sorong. Realisasi pembangunan Koarmatim tersebut
   direncanakan selesai paling cepat pada Tahun 2014.
e. Unjuk rasa Kelompok Gabungan Mahasiswa dan masyarakat Peduli
   Supiori
   Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 12.15 s.d 14.30 WIT
   di halaman kantor Bupati Kab. Supiori, sekitar 50 orang kelompok Gabungan
   Mahasiswa dan masyarakat Peduli Supiori dipimpin Sdr. Yunus Mandosir
   melakukan aksi unjuk rasa yang menuntut Bupati Supiori Bpk. Fredrik
   Menufanduagar segera mencopot Jabatan Drs. Manulang, MSi sebagai
   Sekda Supiori dan agar Jabatan Sekda Kabupaten dijabat oleh putra daerah
   asli Supiori.
f. Penahanan Kepala Kemenag Kab. Mimika
   Pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013, Kejaksaan Negeri (Kejari) Timika
   melakukan penahanan terhadap PR, Kepala Kementerian Agama
   (Kemenag) Kab. Mimika atas dugaan kasus korupsi dana monitoring dan
   proyek fiktif di Kemenag pada tahun 2009, 2010 dan 2011. Tim Kejari Timika
   yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Dany
   Rumaikewi, S.H. sekitar pukul 20.15 WIT membawa PR tiba ke Rumah
   Tahanan (Rutan) Timika di Kampung Limau Asri (SP 5), Distrik Mimika Baru,
   Kab. Mimika.
g. Unjuk Rasa Warga Kompleks Konya
   Pada hari Jum’at tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 12.00 s.d. 13.30 WIT
   di halaman Kantor Kelurahan Kota Baru Jl. dewi Sartika Kel. Kota Baru
   Distrik Abepura, Kota Jayapura telah berlangsung aksi unjuk rasa oleh warga
   masyarakat RT 01 dan RT 02 Kompleks Nyamuk (Konya) Kel. Kota Baru
   Distrik Abepura dalam rangka menuntut agar pemerintah Kota Jayapura
   meninjau lokasi banjir di perumahan kompleks nyamuk (Konya) RT 01 dan
   RT 02 Kel Kota Baru Distrik Abepura, Kota Jayapura. Aksi tersebut dipimpin
   oleh Fredik Wader (Tokoh Pemuda Kompleks Konya) dan diikuti massa
   dengan jumlah sekitar 25 orang. Fredik Wader menyampaikan apabila



                               TERBATAS
                               TERBATAS
                                   35

  pemerintahan Kota Jayapura tidak dapat mengatasi banjir di wilayah
  kompleks Konya maka warga kompleks Konya tidak akan mengikuti
  Pemilukada Gub/Wagub Prov. Papua.
  Sekitar 13.05 WIT Drs. Max Olua (Kadistrik Abepura) tiba di lokasi banjir dan
  menyampaikan kepada warga kompleks Konya bahwa pihaknya secepatnya
  akan melakukan tindakan dan solusi dalam penanganan banjir tersebut serta
  menyurati Walikota untuk hadir dan meninjau lokasi bencana banjir tersebut.
  Pukul 13.30 WIT warga masyarakat kompleks Konya menerima arahan
  dengan baik dari Kadistrik Abepura dan warga membubarkan diri dengan
  tertib.
h. Aksi Protes Anggota PPD Kab. Dogiyai
  Pada hari Jum’at tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 WIT di
  kediaman M. Samosir (Kabag Umum KPUD Dogiyai) di Jalan Kesuma
  Bangsa berlangsung aksi protes oleh sekitar 20 orang anggota Panitia
  Pemilihan Distrik (PPD) se Kabupaten Dogiyai yang menuntut sisa
  pembayaran honor PPD yang belum dibayar selama 11 bulan dalam Pilkada
  Bupati Dogiyai yang lalu serta pemberhentian PPD Piyaiye oleh KPUD
  Dogiyai.
  Sekitar pukul 15.30 WIT Kapolres Nabire dan Dandim 1705/Paniai
  mendatangi lokasi dan ikut menenangkan massa PPD Dogiyai. Massa
  mengancam akan menggagalkan pelaksanaan Pemilukada Gub/Wagub
  Prov. Papua di Dogiyai apabila tuntutan mereka tidak dikabulkan. Ketua
  KPUD Dogiyai bersama anggota melakukan dialog dengan massa untuk
  mencari penyelesaian masalah namun belum diketahui hasil dialog tersebut.
i. Perkelahian Antara Oknum TNI dan Polda Papua di Kab. Puncak Jaya
  Pada hari Jum’at tanggal 25 Januari 2013, di Pasar Mulia Kab. Puncak Jaya
  telah terjadi perkelahian antara oknum anggota TNI dan anggota Polda
  Papua. Perkelahian tersebut disebabkan adanya ketersinggungan yang
  menyebabkan kedua belah pihak tidak terima dan akhirnya terlibat
  perkelahian. Saat ini kasus tersebut dalam penanganan aparat Keamanan..
j. Penyanderaan Karyawan di Kab. Paniai
  Pada hari Jum’at tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 WIT terjadi
  penyanderaan terhadap 9 (sembilan) orang karyawan salah perusahaan
  kontraktor di Kampung Ukawo, Distrik Siriwo, Kab. Paniai oleh Kelompok
  Sipil Bersenjata yang bermarkas di Kampung Kebo, Kab. Paniai.
  Penyanderaan tersebut terjadi selama kurang lebih 5 jam dan dilepaskan
  oleh kelompok tersebut setelah pihak perusahaan memberikan tebusan uang
  tunai Rp 20 juta dan 1 ekor babi serta dibiarkan mengambil bahan makanan


                               TERBATAS
                              TERBATAS
                                  36

  dan alat-alat pertukangan milik perusahaan. Setelah dilepaskan oleh
  kelompok tersebut, ke-9 karyawan tersebut melapor ke Polres Paniai dan
  Polres Paniai kemudian melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut
  namun kelompok tersebut tidak dapat ditemukan. Aparat Kepolisian
  menyatakan bahwa pimpinan kelompok tersebut adalah LY, yang
  merupakan adik kandung dari John Yogi (pimpinan sipil bersenjata di daerah
  Paniai).
k. Keberangkatan Kelompok Bukhtar Tabuni ke Wamena
  Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar pukul 15.45 WIT di Bandara
  Sentani telah berangkat Bukhtar Tabuni, mantan Ketua Umum KNPB
  bersama dengan 6 (enam) orang masyarakat simpatisan KNPB antara lain :
  Nison Tabuni, Peron Wenda, Jastin Mabel, Mari Tabuni, Duema Wonda dan
  Seker Murib menuju Wamena, Kab. Jayawijaya dengan menggunakan
  pesawat Walesi Air. Rencana Bukhtar Tabuni dkk akan bersama Simon
  Daby untuk mengunjungi makan Hubert Mabel yang tewas ditembak Polisi di
  Wamena beberapa waktu yang lalu. Kelompok tersebut berada di Wamena
  juga dalam rangka menggalang massa saat pemungutan suara Pemilukada
  Gub/Wagub Provinsi Papua pada tanggal 29 Januari 2013 untuk diarahkan
  memilih kandidat nomor urut 3, Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Lukmen).
l. Pemeriksaan 3 orang WN PNG
  3 orang masyarakat warga negara PNG a.n.Sdr. Maorii Masu, Sdri. Doro
  Jony dan Sdri. Jolinda Dik diperiksa oleh petugas Custom (Bea Cukai) pada
  tanggal 26 Januari 2013 pukul 13.30 WIT di Kantor PPLB (Pos Pemeriksaan
  Lintas Batas) Skow, Perbatasan RI-PNG, Distrik Muaratami. Ketiga orang
  tersebut diperiksa karena membawa 2 butir munisi call 7,62 mm. Saat ini
  Sdr. Maorii Masu ditahan di Polsek Muara Tami untuk proses lebih lanjut.
m. Pengrusakan Ruko di Kab. Yahukimo
  Orang tak dikenal (OTK) melakukan pelemparan Ruko dan rumah
  masyarakat serta pemukulan terhadap masyarakat pendatang pada tanggal
  26 januari 2013 pukul 06.00 WIT di Dekai Kab. Yahukimo. Akibat kejadian,
  semua Ruko milik pendatang di Dekai rusak.
n. Pengrusakan Kantor Bupati Manokwari
  Pada hari Jum’at tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 15.30 WIT, di Kantor
  Bupati Manokwari sekelompok orang melakukan pengrusakan terhadap
  ruang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD). Aksi
  pengrusakan tersebut dikarenakan oleh kekecewaan warga karena
  permintaan dana bantuan di Pemkab Manokwari belum dibayarkan oleh
  bendahara, padahal mereka telah mendapatkan lembaran disposisi dari


                              TERBATAS
                                TERBATAS
                                   37

   pejabat terkait. Terkait dengan kejadian tersebut, Wakil Bupati Manokwari
   Dr. Robert Hammer, S.H., M.Hum. menyatakan bahwa bantuan tersebut
   belum bisa dibayarkan karena APBD tahun 2013 belum disahkan.
o. 33 KPPS Melakukan Boikot Rekapitulasi Suara Pilgub Papua
   Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sebanyak 33 Ketua kelompok
   Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Ardipura, Distrik
   Jayapura Selatan, Kota Jayapura memboikot rekapitulasi suara karena honor
   kerja mereka belum dibayarkan oleh pihak KPU Papua. Ketua Panitia
   Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ardipura, Yordan Runtuboy, via
   handpone ke tabloidjubi.com, di Jayapura, mengatakan bahwa hak 33 KPPS
   yang dijanjikan oleh KPU Papua sebesar Rp. 2. 735.000, serta uang makan
   Rp. 243 ribu dikalikan 9 orang, hingga saat ini belum juga dibayarkan serta
   mengatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan rekapitulasi suara
   sampai hak-hak tersebut dibayarkan.
   Terkait dengan hal tersebut di atas, Ketua KPU Provinsi Papua, Benny
   Sweny, mengatakan bahwa akan melanjutkan laporan atau keluhan tersebut
   kepada KPU Kota Jayapura untuk menindaklanjutinya.
p. Bentrok Massa di Kab. Jayawijaya
   Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, sekitar pukul 08.30 WIT di
   Kampung Lulaken Distrik Itlayhisage, Kab. Jayawijaya terjadi bentrok dua
   kelompok masyarakat. Akibat bentrok tersebut 9 (sembilan) orang dengan
   inisial : AI, TL, MH, RI, MH, TI, HI, EL dan WI mengalami luka-luka dan
   dilarikan ke RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
   Bentrok antara dua kelompok masyarakat tersebut berawal pada saat
   sebagian masyarakat mendatangi salah satu Tempat Pemungutan Suara
   (TPS) di Kampung Lulaken untuk melakukan pencoblosan. Namun
   sesampainya di TPS, mereka tidak bisa memilih karena surat suara sudah
   dimasukan ke salah satu kandidat calon gubernur oleh Kepala Kampung.
   Merasa hak politiknya dirampas, sebagian masyarakat yang tidak boleh
   memilih memprotes hal tersebut kepada Kepala Kampung dan meminta hak
   pilihnya. Namun Kepala Kampung bersikeras tidak memberi kesempatan
   kepada warganya yang belum memilih. Akhirnya terjadi perang mulut yang
   berlanjut hingga perang batu dan saling serang mengunakan kayu, antara
   masyarakat yang tidak diberikan hak suaranya dengan massa yang
   mendukung Kepala Kampung. Perkelahian terhenti setelah jatuh korban
   luka-luka, kemudian kedua massa yang bertikai mendatangi kantor distrik
   untuk bertemu dengan Kepala Distrik dan aparat keamanan yang bertugas di
   distrik tersebut.
q. Penembakan Seorang Tukang Ojek di Kab. Deiyai
   Pada hari Kamis tanggal 31 Januari sekitar pukul 15.00 WIT, di Kampung
   Udaugi, Distrik Tigi Timur, Kab. Deiyai tepatnya 10 meter dari perbatasan


                                TERBATAS
                              TERBATAS
                                  38

  Kab. Paniai telah terjadi penembakan terhadap seorang warga atas nama
  Bahar (23 tahun), pekerjaan tukang ojek lintas Enarotali – Wagete. Akibat
  penembakan tersebut, korban mengalami luka tembak pada leher belakang
  dan sedang dalam perawatan di RSUD Kab. Paniai. Kasus penembakan
  tersebut saat ini dalam penanganan Polres Paniai.
  Kronologis kejadian sebagai berikut :
  Korban yang menggunakan sepeda motor jenis Vixion dengan nomor polisi :
  DS 3610 KK membawa penumpang seorang remaja dari Wagete menuju
  Enarotali. Sesampainya di TKP, penumpang korban yang diduga berumur
  belasan tahun tersebut, tiba-tiba menembak korban terjatuh, sementara
  pelaku melarikan diri meninggalkan korban. Beberapa menit kemudian,
  melintas sebuah mobil di TKP dan melihat korban dan sepeda motornya
  tergeletak di pinggir jalan, langsung memberikan pertolongan dengan
  membawanya ke RSUD Kab. Paniai.
  Berdasarkan keterangan korban, pelaku masih remaja dan diduga baru
  memegang senjata, karena pelaku menembak korban dalam keadaan ragu-
  ragu sehingga tembakannya meleset dan ketika melakukan tembakan
  kedua, tembakannya tidak kena padahal jaraknya dekat. Korban juga
  menyatakan bahwa dirinya tidak menjadi korban pencurian atau pemalakan,
  karena barang-barang korban tidak ada yang diambil bahkan pelaku juga
  sudah membayar uang ojeknya sebesar Rp 50 ribu.
r. Pernyataan Kapolda Papua Terkait          Kondisi    Keamanan     Pasca
   Pemungutan Suara Pilgub Papua
  Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013, di Wamena Kab. Jayawijaya,
  Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian menyatakan bahwa situasi
  keamanan pasca pemungutan suara Pemilukada Gub/Wagub (Pilgub)
  Provinsi Papua relatif aman walaupun terdapat beberapa gejolak di beberapa
  tempat namun hal tersebut dapat diatasi oleh aparat keamanan. Kapolda
  Papua juga menyatakan telah memerintahkan semua Kapolres, dan juga
  minta kepada Dandim agar melakukan pengamanan secara maksimal pada
  tahap perhitungan suara, terutama saat pleno di KPU dan menegaskan
  bahwa Polri dan TNI posisinya netral dan bekerja sama serta ikut mendata
  dan mencatat rekapitulasi suara sehingga kemungkinan untuk
  penyimpangan dapat diminimalisir. Dengan demikian, aparat keamanan tidak
  hanya melakukan pengamanan fisik, tapi juga melakukan pengamanan
  perhitungan dan perolehan suara, karena hal tersebut merupakan potensi
  konflik.




                              TERBATAS
                               TERBATAS
                                   39
s. Perkembangan Kasus Pembakaran Kantor KPUD dan Bappeda Kab.
   Mamberamo Tengah
   Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013, Kabid Humas Polda Papua
   Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya mengatakan bahwa berdasarkan hasil
   penyelidikan yang dilakukan aparat Kepolisian bahwa pelaku pembakaran
   kantor KPUD dan Bappeda Kab. Mamberamo Tengah dilakukan oleh
   sekelompok orang, bukan dilakukan oleh massa dengan jumlah yang banyak
   dan mengungkapkan ada 6 orang yang saat ini terindikasi sebagai pelaku
   pembakaran kantor Bappeda yang mana pelaku diduga menggunakan
   sepeda motor dan membawa jerigen solar untuk membakar tersebut. Salah
   satu pelaku tersebut diduga berinisial YP yang merupakan pegawai salah
   satu distrik di Kab. Mamberamo Tengah.
   Terkait dengan informasi bahwa semua surat suara di KPUD Mamberamo
   Tengah habis terbakar, Kabid Humas Polda Papua menyampaikan bahwa
   informasi tersebut tidak benar, karena saat kejadian kantor KPUD
   Mamberamo Tengah dalam keadaan kosong dan surat suara belum masuk
   ke KPUD.
t. Aksi pengerusakan dan penganiayaan oleh sekelompok masyarakat
   Pegunungan

   a) Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 13.45 WIT di
      terminal Waena, Kota Jayapura Sekitar 8 orang masyarakat Pegunungan
      dalam keadaan mabuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sahuddin
      (suku Bugis) dan pengerusakan11 unit mobil Angkot. Akibat kejadian, 11
      unit mobil Angkot pecah pada bagian kaca. Para sopir Angkot sempat
      melakukan tindakan balasan dengan menangkap dan memukuli 2 orang
      pelaku, namun dapat dicegah oleh aparat dan saat ini Polsek Abepura
      telah berhasil mengamankan 4 orang pelaku untuk proses hukum
      selanjutnya.
   b) Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul pukul 18.30 WIT
      di pangkalan ojek pertigaan Kp. Buton, Skyland Jayapura, Sekitar 9 orang
      masyarakat     Pegunungan     dalam     keadaan mabuk melakukan
      pengerusakan terhadap kendaraan yang lewat dan penganiayaan
      terhadap Sdr. Dede Tumanan. Akibat kejadian tersebut, Sdr. Dede
      Tumanan suku Toraja mengalami luka memar, sedangkan 3 orang pelaku
      sudah diamankan di Polres Jayapura Kota dan sisanya masih dalam
      pengejaran aparat gabungan.
u. Keributan logistik Pilgub Distrik Obio
   Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 11.30 WIT, di Distrik


                               TERBATAS
                                   TERBATAS
                                       40

      Suru-suru, Kab. Yahukimo, sekelompok masyarakat Distrik Obio melakukan
      keributan saat penurunan logistik Pemilukada Gub/Wagub (Pilgub) Provinsi
      Papua. Keributan tersebut dipicu karena logistik Pilgub yang seharusnya
      untuk 2 Distrik Obio dan Suru-suru, tetapi hanya diturunkan di Distrik Suru-
      suru karena pertimbangan cuaca dan medan. Peristiwa tersebut saat ini
      dalam penanganan aparat Kepolisian.
   v. Penahanan Helly Pengangkut Logistik Pilgub
      Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013, di landasan udara Dekai,Kab.
      Yahukimo, sekelompok masyarakat melakukan penahanan terhadap Helly
      milik perusahaan batubara yang digunakan untuk membantu mengangkut
      logistik Pilgub Provinsi Papua. Penahanan terjadi karena masyarakat merasa
      hak ulayat yang sudah dibayarkan perusahaan hanya untuk penambangan
      batubara bukan untuk mengangkut logistik Pilgub, setelah dilakukan
      negosiasi akhirnya Helly dapat terbang kembali, namun karena cuaca gelap
      dan hujan, helly masih berada di hanggar dan belum bisa terbang.

8. Bidang Sosial Budaya
   a. 70% Warga Kampung Mamugu Kab. Asmat Menderita Kusta
      Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, di Sasana Karya kantor Gubernur
      Provinsi Papua Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Drg. Josef Rinta,
      M.Kes. menyatakan bahwa sekitar 70% warga kampung Mumugu Kab.
      Asmat menderita penyakit kusta. Pihaknya telah melakukan beberapa
      langkah untuk melakukan penanganan medis terhadap masyarakat yang
      terdiagnosa menderita kusta tersebut. Namun, ia menilai bahwa penanganan
      terhadap warga penderita kusta tersebut belum secara berjalan efektif. Hal
      tersebut, akibat petugas medis di Puskesmas Pembantu (Pustu) setempat
      yang sering meninggalkan tempat. Oleh sebab itu, dirinya berharap
      pemerintah setempat bisa melakukan pemantauan atau pengawasan
      terhadap para tenaga medis agar tidak sering meninggalkan tempat tugas.

   b. 1.500 Buruh Kepala Sawit Di Distrik Yaur Tidak Bekerja
      Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
      (BAPESDALH) Provinsi Papua tidak memberi ijin bagi PT. Nabire Baru (PT.
      NB) untuk melanjutkan usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit di
      Kampung Sima dan Wami, Distrik Yaur, Kab. Nabire. Akibatnya, saat ini
      terdapat sekitar 1.500 pekerja PT. NB tidak bekerja dan belum mendapatkan
      pembayaran gaji. Keputusan BAPESDALH Provinsi Papua tersebut terkait
      bahwa PT. NB tidak adanya studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
      (AMDAL) oleh PT. NB dan telah menyampaikan surat sebanyak dua kali dan


                                   TERBATAS
                                TERBATAS
                                      41

   terakhir pada bulan Oktober 2012

c. Hanya 1 Perusahaan Yang Memiliki Ijin Produksi Pertambangan di
   Papua
   Pada hari Jum’at tanggal 25 Januari 2013 Sekretaris Dinas Pertambangan
   Provinsi Papua, Fred Boray mengatakan hingga saat ini seluruh perusahaan
   pertambangan di Papua belum mendapat ijin produksi. Hanya satu
   perusahaan yang mendapat ijin produksi yaitu PT. Freeport Indonesia (PTFI).
   Hal tersebut disampaikan di Susteran Maranatha Abepura, Kota Jayapura
   setelah mengikuti acara peluncuran buku “Penambangan Tanpa Ijin (PETI)
   menuju wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)”.
  Terkait dengan Penambangan Tanpa Ijin (PETI), Fred Boray menyatakan
  ada dua kebijakan besar yang memicu persoalan PETI, yaitu : UU Nomor 21
  Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua dan UU Nomor 4 tahun 2009
  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

d. Data Bencana di Kab. Jayapura
  Berikut data bencana yang terjadi akibat hujan deras sejak Rabu malam
  tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan Kamis tanggal 24 Januari 2013 di
  wilayah Kabupaten Jayapura :
     a) Korban Banjir
         (1) Distrik Nimbokrang : 63 KK
         (2) Kampung Benyum Jaya 1 : 74 KK
         (3) Kampung Yenggu Lama : 26 KK
         (4) Kampung Repangmuab : 8 KK
         (5) Kampung Katumilena : 1 sekolah dasar
         (6) Kampung Senamai : 4 KK
     b) Longsor
         (1) Kampung Sosiri Jalan putus
         (2) Kampung Yakonde Jalan putus
     c) Putting Beliung
         (1) Kampung Tablasupa : 18 KK

e. Penertiban IMB di Kota Jayapura
   Pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013, Kepala Dinas Tata Kota
   Jayapura Ir. Ronny Sandang MMD menyatakan bahwa Pemerintah Kota
   Jayapura saat ini sedang mengupayakan penertiban Ijin Mendirikan
   Bangunan (IMB) dalam rangka menuju Kota Jayapura bersih, indah, mandiri
   dan modern. Penertiban IMB tersebut diperlukan agar Kota Jayapura bisa
   tertata dengan baik dan terarah dan juga tidak ada pembangunan dan



                                TERBATAS
                                TERBATAS
                                    42
   pemukiman di tempat yang dilarang karena dapat mengakibatkan bencana
   seperti saat ini longsor dan banjir. Salah satu langkah yang dilakukan adalah
   Pemkot telah bekerjasama dengan PT. PLN Jayapura sehingga bagi
   penduduk yang ingin memasang listrik harus disertai IMB.

f. Pernyataan Ketua HIPMAS Papua
   Pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013, di Hotel Matos Jayapura, Ketua
   Umum Himpunan Pengusaha Muda Asli (Hipmas) Papua, Hendrik Yance
   Udam S.E., menyatakan bahwa untuk tahun 2013 pihaknya akan
   memberdayakan 3000 pengusaha asli Papua. Pemberdayaan tersebut
   menurutnya, telah didukung oleh Pepres 84 Tahun 2012, yang mana proyek
   bernilai Rp 500 juta (untuk wilayah pesisir pantai) dan Rp 1 M (untuk wilayah
   pegunungan) dilakukan penunjukan langsung dan tidak melalui proses
   tender. Berkaitan dengan hal tersebut, ia meminta agar pemerintah harus
   memberikan pembinaan yang optimal bagi pengusaha lokal, sebab jika
   hanya kepada pengusaha nonlokal, dipastikan uang yang beredar di Papua
   sangatlah kecil, ketimbang bila pengusaha asli Papua kelola pekerjaan,
   tentunya uang beredar di Papua banyak, peningkatan ekonomi meningkat
   dan rakyat menjadi sejahtera. Hendrik juga menegaskan, Hipmas Papua
   kedepan akan besinergis dengan Bank Papua dalam hal pemberian bantuan
   modal usaha, dan itu wajib didukung oleh Bank Papua, jangan hanya Bank
   Papua berpihak kepada kaum elit-elit saja. Karena Pepres 84 Tahun 2013 ini
   ada mandulnya, karena keluarkan kebijakan tapi tidak perkuat dengan modal
   usaha.
g. Penertiban IMB di Kota Jayapura
   Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013, setelah mengikuti rapat koordinasi
   dengan Plt. Sekda Provinsi Papua di ruang Sasana Karya, Kantor Gubernur
   Provinsi Papua, Dok II, Kota Jayapura, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
   Kependudukan Provinsi Papua, Yan Piet Rawar mengatakan bahwa dalam
   Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   (Kemenakertrans) Tahun 2010 – 2014, Kemenakertrans akan membangun
   sekitar 200 rumah layak huni di Distrik Senggi, Kab. Keerom yang
   merupakan daerah di wilayah perbatasan. Program tersebut sebagai bentuk
   perhatian pemerintah kepada masyarakat di daerah perbatasan dan
   pembangunannya menggunakan APBN dari Kemenakertrans.




                                TERBATAS
                                   TERBATAS
                                      43

                               APRESIASI STAF

a. Kegiatan politik di wilayah Papua pada bulan Januari tahun 2013 diawali
   dengan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pada tanggal 11
   Januari 2013, di Ruang Sidang DPR Papua dilaksanakan penyampaian visi dan
   misi para Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Papua pada Sidang
   Paripurna DPR Papua.
b. Pelaksanaan pilihan Gubernur dan wakil Gubernur di Papua secara umum
   kondusif, aman terkendali namun ada sedikit kegiatan simpatisan politik dalam
   negeri melakukan aksi gangguan keamanan dengan melakukan pembunuhan
   terhadap Ketua Komisi A DPRD Kab. Tolikara atas nama Yosea Karoba (Partai
   Golkar) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul
   15.30 WIT. karena yang bersangkutan mengajak warga masyarakat Kampung
   Gilobando Distrik Kagime Kab. Tolikara yang merupakan basis pendukung
   pasangan nomor urut 3, Lukas Enembe dan Klemen Tinal untuk memilih
   pasangan nomor urut 6, Habel Melkias Suwae dan Yop Kogoya. Hal tersebut
   tidak dapat diterima oleh masyarakat sehingga yang bersangkutan dikeroyok
   hingga meninggal dunia.
c.   Perolehan suara sementara pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur
     berdasarkan hasil penghitungan sementara sampai dengan tanggal 4 Februari
     2013 sebagi berikut:

     NO.     PASANGAN CALON             DATA KODAM             DATA POLDA

      1.   Noakh Nawipa/                   74.990 (5,45%)      86.151 (6,93%)
           Johanes Wob

      2.   Manase Robert Kambu/         176.120 (12,80%)      194.675 (15,66%)
           Blasius Pakage

      3.   Lukas Enembe/                627.595 (45,63%)      561.119 (45,13%)
           Klemen Tinal

      4.   Welinton Wenda/                 76.755 (5,58%)      81.557 (6,56%)
           Weynand Watori

      5.   Alex Hesegem/                   118.681 (8,63%)     52.719 (4,24%)
           Marthen Kayoi

      6.   Habel M. Suwae/              301.404 (21,91%)      267.037 (21,037%)
           Yop Kogoya

                             TOTAL     1.375.545 (50,69%)    1.243.258 (45,82%)




                                   TERBATAS
                                  TERBATAS
                                      44
d. Aparat TNI dan Polri di Papua pada dasarnya melaksanakan tugas berdasarkan
   perintah UU TNI dan Polri yaitu menjaga kedaulatan Negara dan menjaga
   keamanan dan ketertiban di wilayah tanah air termasuk di Papua, namun dalam
   pelaksanaan tugas perlu adanya pemahaman oleh anggota TNI/Polri yang
   berada dilapangan guna mengedepankan soft power dalam pelaksanaan tugas.


                                  SARAN

a. Pemerintah Pusat mendorong terlaksananya Pemilukada di Papua sesuai
   dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Adanya solusi penyelesaian atau tindak lanjut dari Kementrian dan Lembaga
   terkait terhadap berbagai permasalahan yang dapat memnghambat suksesnya
   Pilkada Gubernur Papua/Wakil Gubernur Papua.
c. Masing-masing Kementrian/Lembaga terkait diharapkan dapat memonitoring
   langsung ke lapangan hasil Pemilukada untuk membantu kelancaran
   penghitungan Pemilukada di Papua.
d. Melakukan deteksi dini dan penggalangan guna mengantisipasi adanya
   gangguan Kantibmas di wilayah hukum Provinsi Papua, sehingga sekecil
   apapun perkembangan yang terjadi di masyarakat akan dapat terdeteksi lebih
   awal.
e. Mendorong Polda Papua yang dibantu aparat keamanan lainya agar pemetaan
   terhadap potensi kerawanan yang telah dilakukan terus dimonitor dan diatensi
   secara maksimal dalam pengamanannya sehingga diharapkan dapat menekan
   untuk tidak muncul konflik yang dapat mengganggu kelancaran penghitungan
   Pemilukada Papua yang sedang berjalan.


                                PENUTUP
Demikian laporan ini disampaikan kepada yang terhormat Bapak Menko Polhukam
sebagai bahan masukan guna menentukan kebijakan lebih lanjut.


                                              Jakarta,     Pebruari 2013
                                                     KETUA DPMP

                                                         TTD


                                                   JUDY HARIANTO
Tembusan Yth. :
1. Sesmenko Polhukam;
2. Para Deputi Kemenko Polhukam;
3. Para Staf Ahli Kemenko Polhukam.




                                  TERBATAS

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:4/17/2013
language:Unknown
pages:44