ABSTRAK KEBIJAKAN KRIMINAL CONTEMPT OF COURT SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Oleh ENGLI THIRTA SATRIA
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), untuk menyebut suatu negara sebagai negara hukum maka diperlukan syarat mutlak salah satu diantaranya kebebasan peradilan, dan kebebasan peradilan telah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, Kebebasan peradilan tersebut salah satunya dimiliki Hakim dalam memutus suatu perkara. Semenjak bergulirnya era reformasi yang lebih bebas, membuat pihak-pihak berperkara yang tidak puas dengan amar putusan yang dibacakan melakukan perbuatan yang merendahkan martabat kehormatan badan peradilan yang dapat dikategorikan sebagai Contempt of Court, keadaan semacam ini dikhawatirkan dapat menjadi ancaman tersendiri terhadap Kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara dan akan mengganggu jalannya persidangan, untuk itu perlu dibuat suatu kebijakan baik penal maupun non penal, kebijakan seperti itu dikenal dengan kebijakan kriminal dimana kebijakan kriminal terdapat standarisasinya diantaranya harus ada perbuatan seperti dapat dicontohkan membanting meja, melempar sepatu, melakukan penghinaan terhadap Hakim dalam persidangan, kemudian selain perbuatan dalam pembuatan kebijakan kriminal harus ada unsur pertanggungjawaban, lalu juga harus ada sanksi, sanksi yang dikenakan dapat berupa kurungan penjara maupun denda, bertolak dari pemikiran tersebut diatas maka dalam penelitian penulis ingin mengetahui bagaimanakah kebijakan kriminal Contempt of Court sebagai tindak pidana dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan apakah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Contempt of Court. Lokasi penelitian di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Kejaksaan Negeri Bandar lampung, serta Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan metode pengambilan sampel secara Proporsional Purpose Sampling, adapun data didapat dengan menggunakan teknik pengumpulan data study lapangan diperoleh
Engli Thirta Satria melalui wawancara secara langsung dengan para responden kemudian juga menggunakan teknik pengumpulan data study kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini didapat jawaban dari permasalahan yang dikemukakan oleh para responden diantaranya dapat disimpulkan bahwa Kebijakan kriminal Contempt of Court sebagai tindak pidana dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu dengan mengkriminalkan tindakan Contempt of Court yang dianggap sebagai tindak pidana dan bisa diberikan hukuman bagi pelakunya baik kurungan maupun denda kemudian untuk Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Contempt of Court yaitu segala bentuk perbuatan yang mengganggu jalannya persidangan baik tindakan fisik atau perkataan dan melakukan perbuatan yang berbentuk penghinaan dalam persidangan misalnya: membanting meja, mengejar-ngejar hakim dan melempar sepatu. Dalam penelitian ini disarankan agar Penyusunan Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana khususnya tentang Contempt of Court, yang harus disosialisasikan ke Perguruan Tinggi, kalangan praktisi hukum, dan masyarakat umum serta lain-lain, harus dibuat dengan sesempurna mungkin, khususnya dalam menentukan kebijakan kriminalnya, selain itu pula demi menegakan kewibawaan dan menjaga kehormatan Lembaga Peradilan disarankan agar para aparat menindak atau mengatasi perbuatan yang dikategorikan sebagai Contempt of Court sehingga tidak akan ada lagi segala bentuk penghinaan terhadap Hakim dan lembaga peradilan lainnya, bagi para pihak berperkara agar menyerahkan sepenuhnya pada pengambil keputusan yaitu dalam hal ini Hakim biarkanlah Hakim yang memutuskan terlepas dari adil atau tidakkah hasil putusan tersebut, jika kita sebagai pencari keadilan merasa tidak puas maka kita dapat mengajukan upaya hukum seperti Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.