sejarah perkembangan ketatanegaraan by BenNie25

VIEWS: 2 PAGES: 14

									     SEJARAH PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONESIA


1. Periode 17 agustus 1945 - 27 desember 1949
        Menurut UUD 1945, yang berdaulat itu adalah rakyat dan dilakukan oleh
MPR,sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Karena MPR
melakukankedaulatan rakyat, oleh UUD 1945 ditetapkan pula beberapa tugas dan
wewenangnya.wewenang MPR :
   a. Menetapkan UUD dan GBHN
   b. Memilih dan mengangkat presiden
   c. Mengubah UUD


        MPR sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi dalam sistem
ketatanegaraan,dengan jumlah anggota yang begitu banyak tidak dapat bersidang
setiap hari oleh karenanyauntuk melaksanakan tugas sehari diserahkan kepada
presiden sebagai mandataris MPR.Wewenang presiden
   a. Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dibantu oleh wakil
       presiden danmentri-mentrinya.
   b. Mentri-mentri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
   c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
   d. Presiden tidak dapat membubarkan DPR


2. Perubahan Praktik ketatanegaraan meliputi :
        PPKI menyadari bahwa untuk menyelenggarakan pemerintah menurut
UUD 1945tidak dapat dilaksanakan sekaligus dalam waktu yang sesingkat
mungkin, untuk itu masihdiperlukan masa-masa peralihan.Hasil kesepakatan
PPKI menetapkan empat pasal Aturan Peralihan dan dua AyatTambahan. Menurut
pasal 3 aturan peralihan,"untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih
oleh PPKI. “Realisasi dari pasal tersebut, maka atas usul Otto Iskandardinata
dipilih secara aklamasi Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil
presiden . Sedangkan dalam menjalankan kekuasaannya Presiden di bantu oleh
komite Nasional.
Tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat No. X tahun
1945yang menetapkan KNIP sebelum MPR dan DPR diberi kekuasaan legislative
dan ikut sertamenetapkan GBHN.Bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung
dengan gentingnya keadaan dijalankanoleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih
antara mereka serta bertanggung jawab kepada KNIP.Kemudian tanggal 14
Nopember 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah sebagai tindak lanjut dari
Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang menyatakan :
      Pembentukan Kabinet Baru
      Dan Kabinet ini bertanggung jawab kepada KNIP.


         Dengan Maklumat-maklumat di atas menimbulkan persoalan dalam
pelaksanaanpemerintahan mengenai system pemerintahan dimana menurut Pasal
4 UUD 45 ditegaskan bahwa “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan
Pasal 17 menetapka bahwa “ Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden dan bertanggung jawab kepadaPresiden, system pemerintahan menurut
UUD 1945 adalah Sistem Presidentil. Sedangkanmenurut Maklumat Pemerintah
meletakkan pertanggungjawaban Kabinet kepda KNIP yangmerupakan cirri dari
system Parlementer.


3. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1945 s.d. 17
   Agustus1950
         Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Belanda masih
merasamempunyai kekuasaan atas Hindia Belanda yaitu Negara bekas jajahan
masih dibawah kekuasaan Kerajaan Belanda , dengan alasan :
   a. Ketentuan Hukum InternasionalMenurut Hukum Internasional suatu
       wilayah yang diduduki sebelum statusnya tidak berubah, ini berarti bahwa
       Hindia-Belanda yang diduduki oleh Bala Tentara Jepang masihmerupakan
       bagian dari Kerajaan Belanda, oleh karena itu setelah Jepang menyerah,
       makakekuasaan di Hindia Belanda adalah Kerajaan Belanda sebagai
       pemilik/ penguasa semula.
   b. Perjanjian PostdanYaitu pernjajian diadakan menjelang berakhirnya
       Perang Dunia II yang diadakan olehNegara Sekutu dengan pihak Jepang,
       Italia dan Jerman, perjanjian ini menetapkan bahwasetelah Perang Dunia II
       selesai,   maka   wilayah    yang   diduduki      oleh   ketiga   Negara   ini
       akandikembalikan kepada penguasa semula.


        Atas dasar perjanjian di atas, maka Belanda merasa memiliki Kedaulatan
atas Hindia-Belanda secara De Jure. Akibat adanya pandangan ini yang kemudian
menimbulkan konflik senjata antara Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dengan
NICA pada tanggal 10 Nopember 1946di Surabaya. Untuk mengakhiri konflik ini,
maka diadakan perundingan antara Indonesiadengan Belanda pada tanggal 25
Maret 1947 di Linggarjati yang antara lain menetapkan :
   1. Belanda mengakui RI berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura dan
       Sumatra, diwilayah lain yang berkuasa adalah Belanda.
   2. Belanda dan Indonesia akan bekerja sama membentuk RIS.
   3. Belanda dan Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda.


        Hasil perundingan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda antara
Belanda Indonesiamengenai soal Kedaulatan Indonesia-Belanda, yaitu :
   1. Sebelum RIS terbentuk yang berdaulat menurut Belanda adalah Belanda,
       sehinggahubungan luar negeri/ Internasional hanya boleh dilakukan oleh
       Belanda.
   2. Menurut Indonesia sebelum RIS terbentuk yang berdaulat adalah
       Indonesia, terutamaPulau Jawa, Madura dan Sumatra sehingga hubungan
       luar negeri juga boleh dilakukanoleh Indonesia.
   3. Belanda meminta dibuat Polisi bersama, tetapi Indonesia menolak.


        Akibat adanya penafsiran ini terjadi Clash I pada tanggal 21 Juli 1947
dan Clash IItanggal 19 Desember 1948. Terjadinya konflik ini akibat adanya
agresi militer Belandaterhadap Indonesia. Sedangkan menurut Belanda terjadinya
agresi militer Belanda adalahdalam rangka penertiban wilayah Kedaulatan
Belanda. Bentrok senjata Indonesia-Belanda iniini kemudian dilerai oleh PBB dan
melakukan genjatan senjata dan dibuat suatu perundinganbaru di atas Kapal
Renville tahun 1948 yang menetapkan :
   1. Belanda dianggap berdaulat penuh di seluruh Indonesia sampai terbentuk
       RIS.
   2. RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan Belanda.
   3. RI hanya merupakan bagian RIS.


        Kemudian diadakan Konfrensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23
Agustus 1949sampai 2 November 1949 yang disepakati antara lain :
   1. Mendirikan Negara Indonesia serikat
   2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS
   3. Mendirikan UNI antara RIS dengan kerajaan Belanda.


        Atas dasar KMB maka pada tanggal 27 Desember 1949 dibentuklah
Negara RISdengan Konstitusi RIS. Berubahnya Negara Kesatuan menjadi Negara
Serikat tidak semata - mata campur tangan dari pihak luar ( PBB dan Belanda ),
akan tetapi juga kondisi Indonesiayang memberikan kontribusi yaitu adanya
keinginan daerah-daerah untuk membentuk Negara/ memisahkan diri dari Negara
kesatuan dan membentuk Negara sendiri serta merekatidak puas terhadap
kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah pusat tidak adil, yang padaakhirnya
banyak daerah-daerah melakukan pemberontakan. Disamping itu Belanda
telahberhasil dan makin banyak daerah-daerah membentuk Negara antara lain :
   1. Negara Indonesia Timur tahun 1946
   2. Negara Pasundan termasuk Distrik Jakarta
   3. Negara Jawa Timur 16 Nopember 1948
   4. Negara Madura 23 Januari 1948
   5. Negara Sumatra Timur 24 Januari 1948
   6. dan Negara Sumatra Selatan
   7. Negara yang sedang dipersiapkan adalah :
       1. Kalimantan Timur
       2. Dayak Besar
       3. Banjar
       4. Kalimantan Tenggara
       5. Bangka
       6. Belitung
       7. Riau
       8. dan Jawa Tengah


        Naskah Konstitusi RIS disusun oleh delegasi kedua belah pihak. Negara
RIS terdiridari 16 negara bagian dan Ibu Kota Negara Indonesia adalah
Jogyakarta dengan KepalaNegara RIS Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta diangkat
sebagai Perdana Menteri. DalamKonstitusi RIS dikenal adanya Senat yang
merupakan wakil dari Negara-negara bagian dansikap Negara bagian 2 orang
dengan hak suara satu.


4. Periode 17 agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959 ( UUDS )
        Pada masa Konstitusi RIS, Negara-negara bagian makin sulit diatur dan
kewibawaan pemerintah Negara federasi semakin berkurang sedangkan Indonesia
sendiri dari berbagai ragam suku bangsa, adat-istiadat, pulau-pulau dan bahasa,
maka rakyat di daerah-daerahsepakat untuk kembali ke bentuk Negara kesatuan.


        Kemudian diadakan perundingan antara Negara-negara serikat dengan RI
Jogyakartayang menetapkan bahwa pasal-pasal dalam Konstitusi RIS yang
bersifat federalisdihilangklan dan diganti dengan pasal yang bersifat kesatuan,
yang pada tanggal 19 Mei 1950ditanda tangani Piagam Persetujuan yang
menghendaki dalam waktu sesingkta-singkatnyabersama-sama melaksanakan
Negara kesatuan.


        Dibentuklah suatu Panitia yang bertugas membuat UUD yang baru pada
12 Agustus1950. Rancangan UUD tersebut oleh Badan Pekerja Komite Nasional
Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat RIS pada 14 Agustus 1950
disahkan, dan dinyatakan mulaiberlaku pada 17 Agustus 1950.


        Pemberlakuan UUD 1950 ini dengan menggunakan Pasal 190, Pasal 127
a, dan Pasal191 Ayat (2) UUD RIS, maka dengan UU No. 7 Tahun 1950
Lembaran Negara RIS 1950 No.56, secara resmi UUD 1950 dinyatakan berlaku
mulai 17 Agustus 1950. Adapun isi dariketentuan meliputi dua hal, yakni:
   1. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan menggunakan UUDS
       1950yang merupakan hasil perubahan dari Konstitusi RIS
   2. Perubahan bentuk susunan negara dengan UUDS 1950 secara resmi
       dinyatakanberlaku mulai 17 Agustus 1950


        Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia resmi kembali menjadi Negara
Kesatuan RIberdasarkan UUDS tahun 1950, yang pada dasarnya merupakan
Konstitusi RIS yang sudahdiubah. Walaupun sudah kembali kepada bentuk
Negara kesatuan, namun perbedaan antaradaerah yang satu dengan daerah yang
lain masih terasa, adanya ketidakpuasan, adanyamenyesal dan ada pula yang
setuju yang pada akhirnya timbul pemberontakan separatismemisalnya :
   1. APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil ) di Bandung 23 Januari 1950.
   2. Pemberontakan Andi azaz Cs. Di Makasar 5 april 19503.
   3. Pemberontakan RMS di ambon 25 april 1950
   4. Pemberontakan Ibnu Hajar Cs. Di Kalimantan Selatan 10 Oktober 1950
   5. Pemberontakan DI/ TII, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan 17 agustus
       1951
   6. Pemberontakan Balaion 426 Jawa Tengah 1 Desember 1951
   7. Pemberontkan DI/ TII Daud Beureuh di aceh 25 September 1953
   8. Peristiwa Dewan banteng Sumatra Barat 20 Desember 1956
   9. Pemberontakan PRRI ( Pemerintah Revolusioner Republik Indobnesia )
       15 Pebruari1959
   10. Permesta ( Pejuangan Rakyat Semesta ) 15 Pebrauari 1958.
        Badan Konstituante bersama-sama pemerintah harus segera menyusun
UUD Indonesiauntuk menggantikan UUDS tahun 1950 ( Pasal 134 ), kemudian
Desember 1955 diadakanPemilihan Umum untuk memilih anggota Konstituante
dengan dasar UU No. 7 tahun 1953yang menyatakan :
   1. Perubahan Konstitusi menjadi UUDS tahun 1950
   2. Merelakan UUDS tahun 1950 mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950
   3. Terbentuknya Konstituante diresmikan di Kota Bandung 10 Nopember
       1956


        Konstituante yang dibentuk dari hasil Pemilu, yang telah bersidang
selama kuranglebih 2,5 tahun belum dapat menyelesaikan tugasnya membuat
UUD. Untuk mengatasi haltersebut, maka pada tanggal 22 April 1959 atas nama
pemerintah, presiden memberikanamanat di depan sidang pleno konstituante yang
berisi anjuran agar konstituante menetapkansaja UUD 1945 sebagai UUD yang
tetap bagi negara RI. Setelah diberikan tenggang waktu,konstituante belum juga
mampu menyusun UUD.


        Dengan demikian, situasi di tanah air sedemikian rupa sehingga
dikhawatirkan akanterjadi disintegrasi dan perpecahan. Sebagai tindak lanjutnya
pada Minggu, 5 Juli 1959 pukul17.00 WIB, di istana negara presiden
mengeluarkan dekrit, yang berisi:
   1. Pembubaran konstituante
   2. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan
       seluruhtumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan
       dekrit ini dantidak berlakunya lagi UUDS 1950; dan
   3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan
       utusan-utusan daerah dan golongan serta pembentukan DPA Sementara.


        Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah disetujui oleh DPR hasil Pemilu tahun
1959 secaraaklamasi tanggal; 22 Juli 1959, yang kemudian dikukuhkan oleh
MPRS dengan KetetapanNo. XX/MPRS/1966.
5. Periode 17 Juli 1959 s.d. 1966 ( Orde Lama )
          Periode ini biasa disebut juga Era Orde Lama dengan “Demokrasi
Terpimpin” KonsepDemokrasi Terpimpin dari Bung Karno diterima sebagai dasar
penyelenggaraan Negara yangditetapkan dalam TAP MPRS No. VIII/1965.
Demokrasi Terpimpin adalah musyawarahuntuk mufakat dan apabila tidak
tercapai, maka persoalan itu diserahkan pada pimpinan untuk mengambil
keputusan. Atas dasar Demokrasi Terpimpin semua bidang dalam ketata
negaraanserba terpimpin.


          Dengan berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5
Juli 1959,maka pelaksanaannya tidak sesuai bahkan banyak terjadi penyimpangan
antara lain :
    1. Lembaga-lembaga Negara yang ada bersifat sementara
    2. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup dengan
         TAP MPRSNo. III tahun 1963


          Pada masa itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan didalam
bidang politik yang pada puncaknya, meledaknya kasus pemberontakan G30S PKI, yang
sampai saat inimasih dalam perdebatan. Peristiwa G30S PKI menimbulkan banyak
kekacauan social budayadan tidak stabilnya politik dan hukum ketatanegaraan
Indonesia yang kemudiandikeluarkannya Surat Perintah dari Presiden Soekarno
kepada Letnan Jenderal Soeharto yaituSurat Perintah 11 Maret 1966, oleh MPRS
untuk mengambil segala tindakan dalam menjaminkeamanan dan ketentraman
masyarakat serta stabilitas jalannya pemerintahan, pada saat itu dianggap bahwa
Presiden Soekarno “sudah berhenti”. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8UUD
1945,” Jika     Presiden   mangkat,   berhenti,   atau   tidak   dapat   melakukan
kewajibannyadalam masa jabatannya, ia diganti....” Ketentuan tersebut dijadikan
alasan    dikeluarkannyaketetapan     MPRS    No.   XXXIII/MPRS/1967        tentang
Pencabutan Kembali KekuasaanPemerintah Negara dari Tangan Presiden
Soekarno.
        Kata sementara pada MPRS merupakan penunjuk bahwa lembaga
tertinggi negara inibelum dibentuk dari hasil pemilu, walaupun demikian MPRS
tetap dapat disebut sebagaipenjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Terbukti dalam
masa kerjanya dari 1960-1968 MPRStelah mengeluarkan 44 ketetapan yang sah
secara hukum guna mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.


        Proses rekrutmen lembaga perwakilan rakyat baru dapat dilakukan pada
Pemilu yangdilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971. Berdasarkan itu keanggotaan
MPR terdiri dari utusandaerah dan anggota DPR dari partai politik dan golongan
karya ditambah dengan anggotaanggota DPR yang diangkat dari unsur ABRI.


        Selanjutnya dalam beberapa kali pemilu Soeharto dipertahankan menjadi
Presidenmelalui Ketetapan MPR, antara lain:
   1. Tap MPR No. IX/MPR/1973 Hasil Pemilu 1971
   2. Tap MPR No. X/MPR/1978 Hasil Pemilu 1977
   3. Tap MPR No. VI/MPR/1983 Hasil Pemilu 1982
   4. Tap MPR No. V/MPR/1988 Hasil Pemilu 1987
   5. Tap MPR No. IV/MPR 1993 Hasil Pemilu 199


6. Periode Orde Baru
        Orde Baru berarti suatu tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang
berlandaskan, danakan melaksanakan secara murni dan konsekuen, nilai-nilai
luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah ini diciptakan setelah
gagalnya pemberontakan G30S PKI padatanggal 30 September 1965.


        Perjalanan ketatanegaraan dibawah rezim Soeharto di akhir-akhir
kekuasaannya telahmelahirkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan kepada
kehidupan berbangsa dan bernegara.Di bidang hukum justru digunakan untuk
memupuk kekuasaan dan kekayaan pribadi. Dengankata lain, selama kurun waktu
1966-1998 telah melahirkan hukum yang deskriminatif,sementara KKN terus
mewarnai kehidupan dalam bernegara. Hukum dimanipulasi menjadi hamba
sahaya segelincir penguasa dan pengusaha, pemanipulasi ini terjadi karena,
PresidenSoeharto menguasai nyaris semua kekuasaan negara.


        Mengapa demikian? Persoalan utama dari negara hukum Indonesia
terletak padaaturan dasar negara yaitu UUD 1945. Konstitusi yang dipersiapkan
dalam jangka waktu tidak kurang dari 20 hari kerja ini, adalah dokumen yang jauh
dari sempurna untuk menjaminlahirnya negara hukum yang demokratis. MPR
hadir sebagai parlemen super, yangmempunyai kekuasaan tak terbatas; presiden tidak
hanya menjalankan kekuasaanpemerintahan, tetapi juga memegang kekuasaan
membuat undang-undang; perlindungan hak asasi manusia sangat minim


        Presiden Soeharto memanfaatkan betul kelemahaan UUD 1945 itu.
Dengan menguasai proses rekrutmen MPR, melalui rekayasa undang-undang
susunan dan kedudukan parlemen.Tidak adanya forum dan mekanisme hukum
untuk menginterpretasi aturan konstitusi, danmenguji peraturan perundangan
terhadap konstitusi, menyebabkan kekuasaan nyata Soehartosemakin lepas
kendali. Pada kenyataannya, interpretasi Soeharto atas konstitusilah yangberlaku.
Salah satu akibatnya, proses suksesi presiden, sebagai syarat lahirnya
kepemimpinanyang demokratis, tidak berjalan.


        Melihat situasi yang dirasa semakin menjadi dengan hegemoni rezim
tersebutmemompa      semangat    kaum     reformis   untuk   bangkit,   sehingga
menghasilkan pelengseranterhadap penguasa Presiden Soeharto 21 Mei 1998 dari
kekuasaannya selama 30 tahun.


        Berdasarkan konstitusi, maka wakil presiden yang dalam hal ini B. J.
Habibie naik sebagai Presiden RI menggantikan Presiden Soeharto sampai habis
masa jabatannya.
        Atas dasar Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), merupakan
akar awal jatuhnya Presiden Soekarno dan tampak kekuasaan Negara dipegang
oleh Jenderal Soeharto.Dalam kepemimpinan Jenderal soeharto penyelenggaraan
pemerintahan dan kehidupandemokrasi menitikberatkan pada kestabilan politik
dan keamanan Negara. Beberapa hal yangmenonjol dalam Pemerintahan Soeharto
atau dekenal dengan Era Orde Baru adalah :
   1. Demokrasi Pancasila
   2. Adanya Konsep Dwifungsi ABRI
   3. Adanya Golongan Karya
   4. Kekuasaan ditangan Eksekutif/ Penumpukkan kekuasaan.
   5. Adanya system pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan
   6. Penyederhanaan Partai Politik.
   7. Adanya rekayasa dalam Pemilihan Umum, Soeharto tetap menjadi
       Presiden untuk beberapa kali.


7. Periode Reformasi Tahun 1998 s.d. sekarang
        Gerakan reformasi tahunh 1998 dan Presiden Soeharto meletakkan
jabatannya tanggal20 Mei 1998 digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.
Reformasi menghendaki suatuperubahan yang pada akhirnya penggantian berbagai
peraturan perundang-undangan, yangtidak sesuai dengan alam demokrasi dan prinsip-
prinsip kedaulatan rakyat terutamamangadakan amandemen UUD 45 sebanyak empat
kali. Setelah amandemen ke IV UUD1945, maka system ketatanegaraan Republik
Indonesia adalah sebagai berikut.
   1. NKRI harus tetap dipertahankan.
   2. Kedaulatan ada di tangan rakyat
   3. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat
   4. Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum
   5. Sistem Pemerintahan adalah Presidensiil
   6. Sistem Parlemen menggunakan Bikanural System, yaitu terdiri dari DPR
       dan DPD.
   7. Sistematika UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.
   8. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara.
   9. Hubungan organisasi pemerintahan dalam garis vertical dengan asas
       desentralisasidengan otonomi luas.
   10. Adanya lembaga-lembaga baru yaitu, Mahkamah Konstitusi dan Komisi
       Yudisialdalam UUD 1945.


       Amendemen UUD 1945, yaitu:
   1. UUD 1945 dan Perubahan I (19 Oktober 1999 s/d 18 Agustus 2000)
   2. UUD 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000 s/d 9 November
       2001)
   3. UUD 1945 dan Perubahan I, II dan III (9 November 2001 s/d 10 Agustus
       2002
   4. UUD 1945 dan Perubahan I, II, III dan IV (10 Agustus 2002 sampai
       sekarang).


        Hasil amandemen konstitusi mempertegas deklarasi negara hukum, dari
semula hanyaada didalam penjelasan, menjadi bagian dari Batang Tubuh UUD
1945. Konsep pemisahan kekuasaan ditegaskan. MPR tidak lagi mempunyai
kekuasaan yang tak terbatas. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan
membentuk undang-undang, tetapi hanya berhak mengajukandan membahas RUU.
Kekuasaan diserahkan kembali kepada lembaga yang berhak, DPR.Lebih jauh, untuk
beberapa hal khususnya yang berkaitan dengan isu regional Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), dibentuk dan dilibatkan dalam proses legislasi.


        Dasar hukum sistem Pemilu diatur, setelah sebelumnya sama sekali tidak
disebutkandalam UUD 1945. Akuntabilitas angota parlemen diharapkan semakin
tinggi, karena semuaanggota DPR dan DPD dipilih oleh rakyat. Pemilu langsung
juga diterapkan bagi       presidendan wakil presiden. Periodisasi lembaga
kepresidenan dibatasi secara tegas. Seseorang hanyadapat dipilih sebagai presiden
maksimal dalam dua kali periode jabatan. Namun, kontrolpartai politik yang
memonopoli     pengajuan     calon    presiden   dan     wakil   presiden,   dan
tidak dimungkinkannya calon presiden independen, merupakan salah satu unsur
yang menguranginilai kelangsungan pemilihan presiden oleh rakyat.


         Akuntabilitas politik melalui proses rekrutmen anggota parlemen dan
presiden yanglangsung, diperkuat lagi dengan sistem pemberhentian mereka jika
melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan konstitusi. Meski,
aturan inpeachment presiden lebih perinci dibandingkan pemecatan anggota
parlemen yang penjabarannya diatur dalam undang-undang.


         Kekuasaan kehakiman yang mandiri diangkat dari penjelasan menjadi
materi BatangTubuh UUD 1945. Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi (MK)
dibentuk untuk mengawalkemurnian fungsi dan manfaat konstitusi, karenanya,
salah satu kewenangan MK adalahmelakukan
contitutional   review,   menguji     keabsahan   aturan   undang-undang   bila
dihadapkankepada aturan konstitusi.


         Dalam hal perlindungan hak asasi manusia (HAM), amendemen UUD
1945memberikan jaminan yang jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan
aturan sebelumamandemen. Menurut Lindsey, perlindungan HAM pasca-
amendemen impresif dan jauh lebihlengkap dibandingkan banyak negara
berkembang. Meski dalam konsep Ross Clarke, polemik tentang asas non-
retroaktif dalam pasal 28(I) menyebabkan beberapa kalangan masihmengkritik
aturan HAM tersebut.


         Dengan demikian, secara umum hasil amandemen UUD 1945 lebih
memberikan dasarkonstitusi bagi lahir dan tumbuhnya negara hukum Indonesia
dalam kelangsungan sistemketatanegaraan kedepan.


         Satu hal yang perlu dicatat, bahwa amendemen UUD 1945 ini hanya
dilakukanterhadap batang tubuh UUD 1945 [pasal-pasal] tetapi tidak dilakukan
terhadap pembukaanUUD 1945. Terdapat asumsi bahwa mengamendemen
terhadap Pembukaan UUD 1945 padadasarnya akan mengubah negara Indonesia
yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus1945. Karena Pembukaan UUD
1945 hakikatnya adalah jiwa dan ruh negara proklamasi.Dengan tidak diubahnya
Pembukaan UUD 1945, maka sistematika dan rumusan Pancasilatidak mengalami
perubahan. Suatu konsekuensi logis, karena dengan diubahnya Pancasilasebagai
Dasar Negara, maka secara langsung akan juga mengubah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang di Proklamasiakan pada 17 Agustus 1945. Hal ini berarti
pula mengubahbangunan ketatanegaraan secara fundamental.

								
To top