Docstoc

HasilAuditPHPL_PT._REKI_

Document Sample
HasilAuditPHPL_PT._REKI_ Powered By Docstoc
					RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-RE



                      RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
           PADA IUPHHK-RE PT. RESTORASI EKOSISTEM INDONESIA
       KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN




(1)   Identitas LPPHPL

      a. Nama Lembaga                       : AYAMARU CERTIFICATION
                                              (d/h PT. Ayamaru Baktipertiwi)

      b. Nomor Akreditasi                   : LPPHPL-001-IDN,
                                              tanggal 2 September 2010

      c. Alamat                             : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11
                                              JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA

      d. Nomor telepon/faks/E-mail          : Telp. 0251-8333513, 8333515
                                              Fax. 0251-8333593
                                               Email :
                                               abp.certification@ayamarubaktipertiwi.co.id
                                               Website :
                                               www.ayamarucertification.wordpress.com

      e. Direktur                           : Ir. Akhmad

      f. Tim Audit                          : 1. Burhanudin HS, S. Hut (Lead
                                                 Auditor/Auditor Prasyarat)
                                               2. Rendi Juliandi Ruhiat S. Hut (Auditor
                                                  Produksi
                                               3. Dadan Darmawan S. Hut (Auditor
                                                  Ekologi)
                                               4. Susanto Darmono, S. Sos (Auditor
                                                  Sosial)


      g. Tim Pengambil Keputusan            : 1. Ir. Akhmad
                                               2. Ir. Mukit
                                               3. Dr. Ir. Lukman Yunus. Msi




Provinsi Sumatera Selatan
                                                                                     1
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-RE


(2)   Identitas Auditee

      a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : IUPHHK-RE PT. RESTORASI
                                              EKOSISTEM INDONESIA

      b. Nomor & Tanggal SK                 : 293/Menhut-II/2007
                                              Tanggal 28 Agustus 2007

      c. Luas dan Lokasi                    : 52.170 Hektar
                                              Kabupaten Musi Banyuasin
                                              Provinsi Sumatera Selatan

      d. Alamat Kantor                      : 1. Kantor Pusat
                                                 Jalan Dadali Nomor 32 Bogor 16161

                                               2. Kantor Cabang
                                                  Dusun Kunangan Jaya, Desa Bungku,
                                                  Bajubang, Kabupaten Batanghari,
                                                  Jambi
                                                  Desa Sako Suban, Kabupaten Musi
                                                  Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

      e. Nomor Telepon/Faks/E-mail          : 1. Telp. 0251-8357222
                                                 Fax. 0251-8357961

                                               2. Telp. 0828 - 740 7522;
                                                  0816 - 320 1111; dan
                                                  0816 - 320 4744
                                                  harapan@harapanrainforest.org
                                                  info@harapanrainforest.org
                                                  info90@harapanrainforest.org

      f. Pengurus                           : 1. Dewan Komisaris
                                                 Ir. Bambang Irianto (Komisaris
                                                 Utama)

                                               2. Dewan Direksi
                                                  Drs. Effendy Achmad Sumardja, MSc.
                                                  (Direktur Utama)
                                                  Yusuf Cahyadin (Direktur)




Provinsi Sumatera Selatan
                                                                                  2
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-RE


(3)    Ringkasan Tahapan

 No.                   Tahapan        Waktu dan Tempat                    Ringkasan Catatan

 1.    Audit Tahap I                Bogor                      Melakukan pengumpulan dokumen legal dan
                                    Tanggal 18 s/d 30 Juli     perencanaan sebagai awal verifikasi
                                    2012                       dokumen.
                                                               Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II
                                                               melalui komunikasi telepon dan email.
                                                               Berdasarkan masa operasional PT. REKI
                                                               dinilai dengan bobot verifier yang umur auditi
                                                               < 5 tahun.
                                                               Menyusun Laporan Audit Tahap I (Laporan
                                                               Pendahuluan)
                                                               Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu
                                                               pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
                                                               Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011
                                                               Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan
                                                               Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
                                                               Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
 2.    Koordinasi dengan Instansi   Entry Meeting              Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan
       Kehutanan                    Dinas Kehutanan Provinsi   Provinsi Sumatera Selatan dan BPPHP
                                    Sumatera Selatan dan       Wilayah V di Palembang.
                                    BP2HP Wilayah V            Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan
                                    Palembang                  Kabupaten Musi Banyuasin.
                                    Tanggal 31 Juli 2012       Dalam pertemuan tersebut dijelaskan
                                                               mengenai rencana penilaian kinerja PHPL
                                    Sekayu (Kabupaten Musi     pada IUPHHK-RE PT. REKI dan pelaksanaan
                                    Banyuasin)                 Konsultasi Publik yang akan diselenggarakan
                                    Dinas Kehutanan            pada tanggal 2 Agustus 2012
                                    Kabupaten Musi Banyuasin
                                    Tanggal 2 Agustus 2012
                                    Exit Meeting               Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan
                                    Sekayu (Kabupaten Musi     Kabupaten Musi Banyuasin perihal selesainya
                                    Banyuasin)                 kegiatan penilaian kinerja PHPL IUPHHK-RE
                                    Dinas Kehutanan            PT. REKI.
                                    Kabupaten Musi             Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan
                                    BanyuTanggal 13 Agustus    Provinsi Sumatera Selatan dan BPPHP
                                    2012                       Wilayah V di Palembang perihal selesainya
                                                               kegiatan penilaian kinerja PHPL IUPHHK-RE
                                    Dinas Kehutanan Provinsi   PT. REKI.
                                    Sumatera Selatan dan       Dalam pertemuan tersebut dijelaskan
                                    BP2HP Wilayah V            mengenai gambaran umum kinerja PHPL PT.
                                    Palembang                  REKI
                                    Tanggal 14 Agustus 2012
 3.    Konsultasi Publik            Ruang Cempaka Wisma        Dalam kegiatan konsultasi publik ini dihadiri
                                    Atlit Jalan Wahid Udin     oleh instansi/masyarakat yang
                                    Sekayu Kabupaten Musi      berkepentingan dengan PT. REKI, yaitu
                                    Banyuasin                  mewakili masyarakat Desa Sako Suban,
                                    Kamis,                     perangkat desa, Kapolsek, Koramil 401-03
                                    Tanggal 2 Agustus 2012     Batanghari Leko, Kodim Muba, Camat
                                    Pukul 10 – 12.30 WIB       Batanghari Leko, WBH Palembang (JPIK),
                                                               Bappeda Muba, BLHPP Muba, perwakilan PT.
                                                               REKI dan Tim Auditor Ayamaru Certification.
                                                               Dalam pertemuan itu banyak pihak yang
                                                               menanyakan keberadaan kantor perwakilan
                                                               PT. REKI yang belum tersedia di Palembang
                                                               atau di Sekayu.
                                                               Persepsi ketidakpuasan terhadap PT. REKI
                                                               banyak ditunjukkan dari pernyataan wakil
                                                               masyarakat, instansi kehutanan, pemerintah
                                                               daerah dan JPIK.




Provinsi Sumatera Selatan
                                                                                                      3
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-RE


 No.                Tahapan                 Waktu dan Tempat                        Ringkasan Catatan

 4.    Pertemuan Pembukaan                Ruang Meeting PT. REKI      Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian
                                          di Camp Harapan Dusun       rencana Audit Tahap II.
                                          Kunangan Jaya, Desa         Penjelasan mengenai metodologi yang akan
                                          Bungku, Bajubang,           digunakan dalam penilaian kinerja dan
                                          Kabupaten Batanghari,       aplikasi Peraturan Direktur Jenderal Bina
                                          Jambi                       Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-
                                          Tanggal 3 Agustus 2012      BPPHH/2011 terhadap penilaian kinerja PHPL
                                          Pukul 09.00 s/d selesai     pada IUPHHK Restorasi Ekosistem.
                                                                      Pembahasan rencana audit dokumen dan
                                                                      audit lapangan dan penyiapan Tim
                                                                      Pendamping untuk Auditor pada masing-
                                                                      masing aspek yang dinilai.
 5.    Verifikasi Dokumen dan Observasi   Ruang Meeting PT. REKI di   Verifikasi dokumen dilakukan di Camp
       Lapangan                           Camp Harapan Dusun          Harapan.
                                          Kunangan Jaya, Desa         Verifikasi lapangan dilakukan di RKT 2008 s/d
                                          Bungku, Bajubang,           2012, lokasi persemaian Camp Bato, Sungai
                                          Kabupaten Batanghari,       Kapas.
                                          Jambi                       Pada Aspek Sosial dan sebagian Aspek
                                          Tanggal 3 s/d 12 Agustus    Prasyarat, proses verifikasi lapangan
                                          2012                        dilakukan di Desa Sako Suban.
 6.    Pertemuan Penutup                  Ruang Meeting PT. REKI di   Melengkapi data-data yang belum dipenuhi
                                          Camp Harapan Dusun          oleh auditi
                                          Kunangan Jaya, Desa         Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan
                                          Bungku, Bajubang,           gambaran kinerja.
                                          Kabupaten Batanghari,       Penandatanganan Berita Acara Penilaian
                                          Jambi                       Kinerja PHPL dan Tally Sheet temuan
                                          Tanggal 12 Agustus 2012     lapangan untuk semua aspek yang dinilai.
                                          21.00 s/d 24 WIB
 7.    Pengambilan Keputusan              Bogor                       Berdasarkan nilai hasil perhitungan kinerja
                                          Tanggal 31 Agustus 2012     aktual, diketahui PT. REKI memiliki nilai
                                                                      kinerja aktual sebesar 47 dari total nilai
                                                                      maksimal kinerja sebesar 63 dengan demikian
                                                                      pencapaian kinerja PHPL PT. REKI adalah
                                                                      74,6%.
                                                                      Meskipun Nilai Akhir Kinerja masuk dalam
                                                                      selang SEDANG (total nilai kinerja
                                                                      indikator yang dicapai antara 60 % s/d
                                                                      75%), tetapi karena terdapat verifier
                                                                      dominan yang bernilai buruk (verifier
                                                                      2.6.4. Modal yang ditanamkan (kembali)
                                                                      ke hutan dan verifier 3.3.5. Rencana
                                                                      dan implementasi pemantauan dampak
                                                                      terhadap tanah dan air), maka Nilai Akhir
                                                                      Kinerja masuk dalam kinerja dengan predikat
                                                                      “BURUK”.
                                                                      Atas dasar tersebut PT. REKI belum berhak
                                                                      memperoleh sertifikat PHPL dari Ayamaru
                                                                      Certification (d/h PT. Ayamaru Baktipertiwi).




Provinsi Sumatera Selatan
                                                                                                               4
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-RE


(4)    Resume Hasil Penilaian

 No.                  Kriteria dan Indikator                Nilai                  Ringkasan Justifikasi


 1.    PRASYARAT

       1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang   BAIK    PT. REKI telah memiliki kelengkapan dokumen legal.
             Hak Pengelolaan                                        Terdapat dokumen Pedoman TBT Pernyataan Nomor
                                                                    212/PB/IUPHHK/2010.
                                                                    Realisasi pelaksanaan tata batas sampai dengan saat ini
                                                                    baru tercapai sepanjang 27,1 Km atau 12,88% (batas
                                                                    antara PT. REKI dengan IUPHHK HTI PT. Sentosa
                                                                    Bahagia Bersama).
                                                                    Terdapat penolakan pelaksanaan tata batas pada trayek
                                                                    batas D – E dan E’ – F’ dari masyarakat Desa Sako
                                                                    Suban.
                                                                    Terdapat upaya perusahaan untuk melaksanakan tata
                                                                    batas melalui Surat Perjanjian Kerja (SPK) pelaksanaan
                                                                    kegiatan tata batas antara PT. REKI dengan PT.
                                                                    Tritunggal Wana Krida
                                                                    Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada
                                                                    areal kerja PT. REKI sampai dengan saat ini.
                                                                    Tedapat bukti upaya PT. REKI untuk mendata dan
                                                                    melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor
                                                                    kehutanan yang dilakukan tanpa melalui prosedur
                                                                    perijinan yang berlaku oleh BP Migas/PT. Elnusa, PT.
                                                                    Conoco Phillips dan PT. Barasentosa Lestari.
       1. 2. Komitmen Pemegang Ijin                         BAIK    Dokumen visi dan misi telah tersedia, legal dan dinilai
                                                                    telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan
                                                                    Produksi Lestari.
                                                                    Dokumen tersebut terdapat dalam dokumen RKUPHHK-
                                                                    RE dalam hutan pada hutan produksi Periode 2008 –
                                                                    2017, dokumen visi, dan misi dalam bentuk poster dan
                                                                    profile perusahaan/ company profile.
                                                                    Terdapat bukti sosialisasi visi dan misi telah dilakukan
                                                                    oleh Manajemen PT. REKI berupa Laporan Lokakarya
                                                                    “Membangun Pemahaman Bersama Visi dan Misi
                                                                    Harapan Rainforest Untuk Mencapai Efektivitas serta
                                                                    Integritas Kerja di Masa yang Akan Datang”. Terdapat
                                                                    pernyataan manajemen terhadap kebenaran
                                                                    pelaksanaan kegiatan lokakarya tersebut yang diadakan
                                                                    di Mambruk Resort , Anyer, Jawa Barat.
                                                                    Visi perusahaaan yang diimplementasikan antara lain
                                                                    upaya pemberantasan, pencegahan kegiatan illegal
                                                                    logging, perambahan, perburuan satwa liar dan
                                                                    mencegah terjadinya kebakaran hutan.
                                                                    PT. REKI belum sampai pada tahapan kegiatan untuk
                                                                    mengeksplorasi dan mengupayakan pendapatan dari
                                                                    jasa lingkungan ramah lingkungan (ekowisata) dan
                                                                    pemanfaatan lestari hasil hutan non kayu.
                                                                    PT. REKI belum secara aktif menyertakan pemerintah
                                                                    daerah, dan pihak lainnya dalam program restorasi
                                                                    ekosistem, melalui koordinasi, penyampaian kemajuan
                                                                    pelaksanaan kegiatan restorasi hutan.
                                                                    PT. REKI telah melaksanakan upaya untuk
                                                                    meningkatkan dan mengelola keanekaragaman hayati
                                                                    ekosistem hutan alam melalui perlindungan kawasan,
                                                                    manajemen populasi spesies prioritas/kunci dan
                                                                    habitatnya.




Provinsi Sumatera Selatan
                                                                                                                     5
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-RE


 No.                  Kriteria dan Indikator                     Nilai                       Ringkasan Justifikasi

       1. 3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang     SEDANG   Realisasi penggunaan tenaga teknis kehutanan sampai
             Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk                      dengan saat ini adalah : (a) sarjana kehutanan sebanyak
             Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian,            6 orang, dan (b) GANIS PHPL sebanyak 5 orang , terdiri
             Pendidikan dan Latihan                                      dari GANIS PHPL Pembinaan Hutan 2 orang, GANIS
                                                                         PHPL Pemanenan Hutan, Perencanaan Hutan dan PWH,
                                                                         masing-masing sebanyak 1 orang.
                                                                         Atas dasar bahwa personil dengan kualifikasi GANIS
                                                                         PHPL diperuntukkan untuk dua ijin UPHHK-RE PT. REKI,
                                                                         yakni PT. REKI wilayah Jambi dan PT. REKI wilayah
                                                                         Sumatera Selatan, jumlah GANIS PHPL dinilai tidak
                                                                         memadai dengan realisasi sebesar 33,33% untuk 2 (dua)
                                                                         unit.
                                                                         Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di
                                                                         lapangan tidak tersedia pada setiap bidang kegiatan
                                                                         pengelolaan hutan, seperti ketersediaan tenaga GANIS
                                                                         PHPL Timber Cruising dan jumlahnya kurang memadai
                                                                         sehingga terjadi perangkapan tugas, wewenang dan
                                                                         tanggung jawab pekerjaan, yakni pada dua lokasi areal
                                                                         PT. REKI sebagaimana dijelaskan di atas.
                                                                         PT. REKI memiliki upaya untuk meningkatan
                                                                         kompetensi SDM. Realisasi peningkatan kompetensi
                                                                         SDM sampai dengan saat penilaian sebesar 54,06%.
                                                                         PT. REKI belum memiliki Peraturan Perusahaan yang
                                                                         telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
                                                                         Transmigrasi.
                                                                         PT. REKI memiliki surat ijin penggunaan tenaga kerja
                                                                         asing melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan
                                                                         Penempatan Tenaga Kerja No. KEP
                                                                         06547.PPTK/PTA/2012 tanggal 9 April 2012 dan
                                                                         Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
                                                                         Nomor 06823/MEN/P/IMTA/2012 tanggal 20 April 2012,
                                                                         berlaku sampai dengan tanggal 24 Mei 2013.
       1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan,         SEDANG   Dalam rangka PHPL, PT. REKI telah memiliki
            Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi dan               kelengkapan unit kerja perusahaan berupa struktur
            Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan                      organisasi dan job description yang jelas sesuai dengan
            Pencapaian IUPHHK Pada Hutan Alam                            visi dan misi tujuan perusahaan sebagai pemegang ijin
                                                                         UPHHK dengan skema restorasi ekosistem.
                                                                         PT. REKI telah memiliki perangkat sistem informasi
                                                                         manajemen yang dipusatkan di Camp Harapan.
                                                                         Perangkat SIM yang digunakan berupa struktur
                                                                         organisasi dan job description, perangkat komunikasi,
                                                                         SOP pada masing-masing kegiatan, perangkat
                                                                         komunikasi berupa Telepon Ceria dan Telepon Seluler
                                                                         dan perangkat computer.
                                                                         PT. REKI belum memiliki tenaga pelaksana yang
                                                                         ditunjuk khusus dalam mengelola SIM.
                                                                         PT. REKI memiliki bidang yang berfungsi sebagai
                                                                         internal audit, yaitu Satuan Pengawas Internal (SPI) dan
                                                                         surat pengangkatan SPI yang diterbitkan oleh Direktur
                                                                         Operasional melalui Keputusan Nomor
                                                                         SK.01/SPI/VI/2012.
                                                                         Dalam kerangka PHPL, PT. REKI belum memiliki job
                                                                         description audit internal yang mencakup tata cara audit,
                                                                         ruang lingkup audit, penetapan jadwal dan tindak lanjut
                                                                         dari hasil audit.
                                                                         Keberadaan SPI belum berjalan dengan efektif dan
                                                                         belum mampu untuk mengontrol semua tahapan, karena
                                                                         terkendala oleh kurangnya SDM.




Provinsi Sumatera Selatan
                                                                                                                         6
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-RE


 No.                   Kriteria dan Indikator                      Nilai                   Ringkasan Justifikasi

       1. 5. Pengelolaan Persetujuan atas dasar informasi awal    SEDANG    PT. REKI telah memiliki dokumen AMDAL berupa
            tanpa paksaan (PADIATAPA)                                       Kerangka Acuan AMDAL yang telah disahkan oleh
                                                                            Bapedalda Kabupaten Musi Banyuasin dengan Nomor
                                                                            412 Tahun 2006 tanggal 2 Oktober 2006.
                                                                            Penyusunan AMDAL tidak disetujui oleh semua para
                                                                            pihak. Terdapat keberatan sebagian masyarakat Desa
                                                                            Sako Suban atas kehadiran PT. REKI .
                                                                            Terdapat konflik batas antara PT. REKI dengan
                                                                            masyarakat Desa Sako Suban yang ditandai dengan
                                                                            adanya penolakan pemancangan batas antara PT. REKI
                                                                            dengan Desa Sako Suban, yaitu pada trayek batas D – E
                                                                            dan E’ – F’.
                                                                            Proses penyusunan program CD tidak melalui
                                                                            mekanisme persetujuan masyarakat Desa Sako Suban.
                                                                            Tidak terdapat dokumen yang membuktikan bahwa
                                                                            kawasan lindung telah dilakukan sosialisasi dalam
                                                                            bentuk berita acara persetujuan kawasan lindung.



 2.    PRODUKSI

       2. 1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam             BAIK     Dokumen RKUPHHK-RE PT. REKI Periode 2008-2017
             pengelolaan hutan lestari                                      sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK
                                                                            belum disusun berdasarkan hasil survei potensi dengan
                                                                            intensitas sampling 1%, Landscaping pada areal
                                                                            restorasi dinilai telah mempertimbangkan konteks sosial
                                                                            dan ekologis.
                                                                            Telah melakukan penataan areal kerja di lapangan,
                                                                            sesuai dengan RKUPHKK-RE
                                                                            Tanda batas blok dan petak kerja dilapangan, pal/patok
                                                                            dan rintisan batas saat ini hanya sebagian yang terlihat
                                                                            dengan jelas dilapangan.

       2. 2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil   SEDANG    PT. REKI memiliki data potensi tegakan pada tipe
             hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe                 ekosistem tanah kering berupa data berbasis survei
                                                                            potensi dan hasil survey potensi 3 (tiga) tahun terakhir
             ekosistem *)
                                                                            dengan intensitas sampling 5%, tersedia kelengkapan
                                                                            peta pendukung berupa peta pohon per jenis skala 1 :
                                                                            450.000, peta pohon tersebut belum menggambarkan
                                                                            sebaran pohon secara utuh, terdapat peta jalur survey
                                                                            dan belum memiliki peta kelas hutan. PT. REKI juga
                                                                            memilki data potensi hasil IHMB, namun data hasil IHMB
                                                                            tersebut sampai saat ini masih dalam proses untuk
                                                                            mendapatkan pengesahan.
                                                                            Telah memiliki data riap tegakan, berupa Laporan
                                                                            pengukuran PUP seri 1 yang merupakan pengukuran
                                                                            pertama dan belum melakukan pengukuran periode
                                                                            selanjutnya, sehingga belum memiliki data yang dapat
                                                                            dijadikan sebagai perhitungan untuk melakukan analisis
                                                                            riap tegakan.

       2. 3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur     SEDANG    Tersedia SOP seluruh tahapan kegiatan sistem Silvikultur
             untuk menjamin regenerasi hutan                                binaan yang diterapkan dalam pengelolaan hutannya, isi
                                                                            SOP telah sesuai dengan ketentuan teknis , tetapi
                                                                            belum lengkap untuk seluruh tahapan.
                                                                            Dalam implementasinya, terdapat implementasi sebagian
                                                                            tahapan sistem silvikultur.

       2. 4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah              -                     Tidak dilakukan verifikasI
             lingkungan untuk pemanfaatan                                  (verifier tidak applicable) untuk IUPHHK Restorasi
                                                                                                 Ekosistem.




Provinsi Sumatera Selatan
                                                                                                                             7
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-RE


 No.                  Kriteria dan Indikator                     Nilai                 Ringkasan Justifikasi

       2. 5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja   SEDANG   PT. REKI telah memiliki dokumen rencana kerja jangka
             penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada                     pendek berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2009,
             areal kerjanya *)                                           2010 dan 2011 yang telah disahkan oleh pejabat yang
                                                                         berwenang dan disusun berdasarkan RKUPHHK-RE
                                                                         periode 2008-2017 yang telah disahkan.
                                                                         Peta kerja yang digunakan adalah peta kerja RKTUPHHK
                                                                         yang menggambarkan areal yang boleh dimanfaatkan /
                                                                         ditanam/dipelihara, serta areal yang ditetapkan sebagai
                                                                         kawasan lindung, namun dalam peta kerja tersebut
                                                                         belum menggambarkan secara jelas areal yang
                                                                         ditetapkan sebagai kawasan lindung seperti : sempadan
                                                                         sungai
                                                                         Terdapat implementasi peta kerja di lapangan berupa
                                                                         penandaan batas blok dan petak pembinaan berupa
                                                                         pemasangan patok batas dan rintisa batas dengan
                                                                         menggunakan cat merah beserta papan nama kegiatan,
                                                                         penandaan batas lokasi PUP, dan pada areal yang
                                                                         ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan berupa
                                                                         pemasangan papan nama pengelolaan sempadan
                                                                         sungai, tidak ditemukan penandaan batas pada
                                                                         sempadan sungai.
       2. 6. Tingkat investasi dan reinves tasi yang memadai    BURUK    PT.REKI belum memiliki rencana kerja anggaran
             dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan                    perusahaan atau rencana operasional kegiatan
             hutan, administrasi, penelitian dan pengemba-               pengelolaan hutan sesuai tahapan RKT dan sistem
             ngan, serta peningkatan kemampuan SDM                       silvikultur yang diterapkan.
                                                                         Laporan keuangan yang diaudit tidak memuat rincian
                                                                         realisasi pembiayaan pengelolaan hutan. Laporan
                                                                         keuangan yang ditunjukan belum dipisahkan secara
                                                                         khusus untuk PT. REKI wilayah Sumatera Selatan,
                                                                         kecuali Laporan Keuangan tahun 2008 dan 2009.
                                                                         Terdapat alokasi dana yang tidak proporsional pada
                                                                         tahun 2008, yaitu dengan selisih antara alokasi dana
                                                                         yang terbesar dengan yang terkecil mencapai 79,82%.
                                                                         Sedangkan pada tahun 2010, selisih realisasi alokasi
                                                                         dana tertinggi (administrasi dan umum) dengan yang
                                                                         terendah (sarana dan prasarana) adalah sebesar
                                                                         38,14%.
                                                                         Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan
                                                                         tahun 2009, 2010 dan 2011 lancar namun tidak sesuai
                                                                         dengan tata waktu.
                                                                         Realisasi kegiatan penanaman seluas 143 Ha, dengan
                                                                         jumlah bibit yang ditanam sebanyak 20.758. Secara
                                                                         prosentase realisasi fisik penanaman yang telah
                                                                         dilaksanakan PT. REKI sampai saat ini terealisasi
                                                                         sebesar 10,69 % dari yang direncanakan.Rata-rata
                                                                         Realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan
                                                                         dan penanaman tanah kosong adalah sebesar 70,22%



 3.    EKOLOGI

       3. 1. Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan          SEDANG   PT. REKI telah menetapkan areal untuk dijadikan
             Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan                           kawasan lindung, seperti; Kawasan Biodiversitas Tinggi
                                                                         dan Plasma Nutfah (BTPN), Kawasan Habitat Inti (KHI)
                                                                         dan Kawasan Sempadan Sungai.
                                                                         PT. REKI telah mengalokasikan kawasan lindung pada
                                                                         tipologi 2 dan 3 (hutan masih produktif) sebesar
                                                                         65,42%.
                                                                         Tidak terdapat kegiatan penandaan batas kawasan
                                                                         lindung yang tertuang dalam laporan realisasi dokumen
                                                                         RKTUPHHK.
                                                                         Persetujuan penetapan kawasan lindung hanya sebagian
                                                                         pihak.
                                                                         Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan
                                                                         ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata
                                                                         ruang areal/landscaping.




Provinsi Sumatera Selatan
                                                                                                                        8
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-RE


 No.                   Kriteria dan Indikator                      Nilai                  Ringkasan Justifikasi

       3. 2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan                     BAIK    Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis
                                                                           gangguan yang ada (Penanganan kegiatan pembalakan
                                                                           liar, Penanganan kegiatan pertambangan liar,
                                                                           Penanganan kegiatan perambahan hutan, Pengendalian
                                                                           kebakaran hutan, Penanganan kegiatan perburuan
                                                                           satwa.
                                                                           PT. REKI memiliki sarana prasarana sesuai dengan
                                                                           ketentuan dan sebagian berfungsi dengan baik.
                                                                           Tersedia SDM perlindungan dan pengamanan hutan,
                                                                           dengan tenaga pengamanan sebanyak 32 orang, yang
                                                                           seluruhnya telah mengikuti pelatihan dasar satuan
                                                                           pengamanan oleh BRIMOB dari POLDA Sumatera Selatan
                                                                           Kegiatan perlindungan hutan lebih kepada upaya
                                                                           preventif.
       3. 3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap           BURUK    Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup
             Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan                        pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air
                                                                           akibat pemanfaatan hutan, yaitu SOP Pembinaan dan
                                                                           Pengayaan dan SOP Pengelolaan dan Pemantauan
                                                                           Abiotik.
                                                                           Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai
                                                                           dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan
                                                                           baik.
                                                                           Terdapat implementasi secara vegetatif dengan kegiatan
                                                                           penanaman yang dilakukan pada tahun 2010 pada lahan
                                                                           kosong seluas 6,7 Ha dan pada tahun 2011 melakukan
                                                                           penanaman/ pengkayaan dengan ketercapaian 10,69 %
                                                                           yaitu seluas 121 Ha.
                                                                           Dalam kegiatan pemantauan tidak ditemukan dokumen
                                                                           perencanaan yang lebih detail (rencana operasional)
                                                                           sebagai turunan sesuai arahan dari dokumen
                                                                           pemantauan lingkungan (RPL-AMDAL).
                                                                           Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan
                                                                           penting terhadap tanah dan air tetapi ada upaya
                                                                           pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
       3. 4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang            SEDANG   Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang
             Dilindungi dan/ atau Langka (Endangered), Jarang              dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
             (Rare), Terancam Punah (Threatened) dan                       endemik yang terdapat di areal pemegang izin (SOP
             Endemik                                                       identifikasi flora dilindungi, SOP Inventarisasi dan
                                                                           Pemantauan Mamalia dan Inventarisasi dan Pemantauan
                                                                           Burung).
                                                                           Untuk vegetasi tingkat tumbuhan bawah belum
                                                                           diidentifikasi menurut status dan kelangkaannya,
                                                                           sehingga belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi
                                                                           dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
                                                                           yang terdapat di areal pemegang izin
       3. 5. Pengelolaan Flora untuk:                              BAIK    Tersedia SOP pengelolaan sebagai upaya perlindungan
             (1) Luasan terten tu dari hutan produksi yang                 flora pada luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak
                 tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.             terganggu dan bagian yang tidak rusak, SOP
             (2) Perlindungan terhadap species flora dilindungi            pengelolaan kawasan lindung, sedangkan untuk
                 dan/ atau jarang langka dan terancam punah                pengelolaan terhadap species flora dilindungi dan atau
                 dan endemik                                               endemik belum tersedia.
                                                                           Implementasi pengelolaan flora tidak mencakup
                                                                           seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
                                                                           terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
                                                                           pemegang izin.
                                                                           Tidak ada gangguan terhadap kondisi sebagian species
                                                                           flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam
                                                                           punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang
                                                                           izin




Provinsi Sumatera Selatan
                                                                                                                            9
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-RE


 No.                  Kriteria dan Indikator                       Nilai                 Ringkasan Justifikasi

       3. 6. Pengelolaan Fauna untuk:                              BAIK    PT. REKI telah memiliki prosedur yang terkait dengan
             (3) Luasan tertentu dari hutan produksi yang                  pengelolaan fauna dilindungi, yaitu SOP Inventarisasi
                 tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.             dan Pemantauan Mamalia, SOP Inventarisasi dan
             (4) Perlindungan terha dap species fauna dilidungi            Pemantauan Burung, SOP Pengelolaan dan Pemantauan
                 dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan              Kawasan Dilindungi, SOP Pengelolaan Flora dan Fauna
                 endemik                                                   Dilindungi.
                                                                           Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak
                                                                           mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,
                                                                           jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di
                                                                           areal pemegang izin.
                                                                           Belum ada kegiatan pengelolaan untuk spesies reptile
                                                                           dan ampibi.
                                                                           Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna
                                                                           dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah
                                                                           dan endemik



 4.    SOSIAL

       4. 1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional              SEDANG   PT. REKI telah mendata potensi dan kondisi Desa Sako
             perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan                      Suban berupa Profil Desa Sako Suban 2009 dan Profil
             masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat                     Masyarakat Desa Sako Suban 2012 Kecamatan
             setempat                                                      Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin yang
                                                                           mencakup pola penguasaan dan pemanfaatan lahan
                                                                           menjadi kebun karet alam, sketsa peta partisipatif
                                                                           memuat gambaran lokasi sungai, pemukiman, kebun
                                                                           dan ladang, serta potensi ekonomi masyarakat dalam
                                                                           pengelolaan SDA/SDH, tetapi belum secara mendetail.
                                                                           Terdapat Peta lokasi Keramat Manggul, namun belum
                                                                           ada dokumen dan foto pendukungnya.
                                                                           PT. REKI memiliki SOP tata batas partisipatif, SOP
                                                                           Sosialisasi Tata Batas, SOP Tanggapan penyelesaian
                                                                           keluhan dan ketidakpuasan, SOP Penanganan klaim
                                                                           lahan/resolusi konflik, SOP CSR/Kelola Sosial.
                                                                           PT. REKI telah melakukan pemetaan HHBK di Bato dan
                                                                           Fokus 3, Pendataan dan pemetaan Kebun Karet
                                                                           Masyarakat Rompok (rumah Kelompok) sepanjang
                                                                           Sungai Kapas, Peta sebaran kebun masyarakat.
                                                                           Belum dilakukan identifikasi hak-hak dasar Suku Anak
                                                                           Dalam di wilayah Sumatera Selatan khususnya di
                                                                           sepanjang Sungai Kapas dan Sungai Meranti yang
                                                                           berada di dalam kawasan PT. REKI.
                                                                           Belum dilakukan pemasangan tanda batas kawasan
                                                                           kelola sosial (kebun karet) dengan kawasan PT. REKI.
       4. 2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan        SEDANG   PT. REKI memiliki dokumen/laporan yang menyangkut
             sesuai dengan peraturan dan perun-dangan yang                 tanggungjawab sosial perusahaan seperti; Laporan
             berlaku.                                                      Corporate Social Resposibility (CSR) Laporan Kegiatan,
                                                                           Realisasi Kegiatan, Tahun 2009-2012 dan Kegiatan
                                                                           Ekonomi Community Development 2012 serta bukti-bukti
                                                                           bantuan sosial, pembelian madu sialang, pembibitan
                                                                           tanaman hutan (community nursery) di Desa Sako
                                                                           Suban dan di Bato.
                                                                           Tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial
                                                                           terhadap masyarakat dalam SOP Corporate Social
                                                                           Resposibility (CSR) 2011 dan 5 SOP VRMA 2011, dan
                                                                           telah merealisasikan sebagian besar besar tanggung
                                                                           jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat berupa
                                                                           bantuan: sarana-prasarana (genset penerangan mesjid,
                                                                           pendidikan, kesehatan, keagamaan, honor guru,
                                                                           komputer untuk desa, demplot budidaya ikan lele dan
                                                                           ternak ayam)
                                                                           PT. REKI pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi hak
                                                                           dan kewajiban perusahaan kepada masyarakat Desa
                                                                           Sako Suban sebanyak satu kali.




Provinsi Sumatera Selatan
                                                                                                                         10
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-RE


 No.                   Kriteria dan Indikator                 Nilai                  Ringkasan Justifikasi

                                                                      Penyusunan program Kemitraan/CSR/Community
                                                                      Development/Kelola Sosial masih bersifat sepihak, belum
                                                                      secara partisipatif melibatkan masyarakat Desa Sako
                                                                      Suban sebagai masyarakat lokal apalagi Suku Anak
                                                                      Dalam.
                                                                      Belum ada kerjasama dengan Koperasi Mekar Serumpun
                                                                      Desa Sako Suban, s edangkan pada Surat Keputusuan
                                                                      Menteri Kehutanan nomor SK.293/Menhut-II/2007
                                                                      tanggal 28 Agustus 2007 tentang Pemberian IUPHHK
                                                                      Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam Kepada PT.REKI
                                                                      areal seluas 52.170 Ha di Kabupaten Musi Banyuasin
                                                                      Provinsi Sumatera Selatan, pada ketetapan ke empat
                                                                      poin j. kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat
                                                                      paling lama 1 tahun sejak ijin diterima.
       4. 3. Ketersedia an mekanisme dan implementasi        SEDANG   PT. REKI memiliki data mengenai kondisi umum Desa
             distribusi manfaat yang adil antar para pihak            Sako Suban, sejarah berdirinya Desa Sako Suban,
                                                                      potensi dan masalah dalam pemanfaatan dan
                                                                      pengelolaan SDA lokal.
                                                                      Tidak memiliki data Suku Anak Dalam di Sako Suban
                                                                      dan di sepanjang sungai Kapas dan sungai Meranti yang
                                                                      berada di dalam kawasan hutan PT. REKI yang terlibat,
                                                                      tergantung, terpengaruh aktivitas pengelolaan
                                                                      sumberdaya hutan oleh PT. REKI.
                                                                      PT. REKI memiliki mekanisme peningkatan peran serta
                                                                      dan aktivitas ekonomi masyarakat tercakup dalam SOP
                                                                      Pengakuan Hak-hak dan Akses Masyarakat Adat, dan
                                                                      SOP Distribusi Manfaat 2011.
                                                                      PT. REKI memiliki rencana kerja usaha 2008 s/d 2017,
                                                                      dan Rencana Kerja Tahunan 2010 s/d 2013.
                                                                      PT. REKI memiliki dokumen kesepakatan dan perjanjian
                                                                      dengan Desa Sako Suban.Rekapitulasi Laporan Kegiatan
                                                                      Membangun Kesepakatan Pengelolaan Sumberdaya Alam
                                                                      Oktober 2009-Juli 2012
                                                                      PT. REKI memiliki Karyawan lokal sebanyak 46 orang
                                                                      atau 22,61% dari total 283 karyawan.
                                                                      PT. REKI belum melakukan pemanfataan HHBK
                                                                      tanaman obat-obatan (pasak bumi, kandis, kulit duku,
                                                                      kayu ruam, akar kuncau), jelutung, jernang, budidaya
                                                                      kerajinan bambu dan rotan, dan budidaya pengemasan
                                                                      dan penjualan madu sialang sehingga masyarakat dapat
                                                                      meningkatkan perekonomiannya secara signifikan.
       4. 4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang       BAIK    PT. REKI memiliki mekanisme Resolusi konflik namun
             handal                                                   belum didokumentasikan dengan lengkap seperti konflik
                                                                      internal karyawan lokal Desa Sako Suban yang
                                                                      melakukan demo bulan Mei 2012.
                                                                      PT. REKI memiliki struktur organisasi kelembagaan
                                                                      resolusi konflik namun masih sepihk, belum melibatkan
                                                                      para pihak seperti masyarakat adat Suku Anak Dalam
                                                                      dan masyarakat setempat Desa Sako Suban.
                                                                      Terdapat peta konflik PT. REKI; illegal logging,
                                                                      perambahan, pertambangan liar, perburuan satwa
                                                                      namun belum lengkap periode 2009 s/d 2012.
                                                                      Kronologis penyelesaian berbagai konflik yang terjadi di
                                                                      kawasan PT. REKI belum didokumentasikan dengan
                                                                      baik sepanjang operasional PT. REKI 2009 s/d 2012.
       4. 5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan      SEDANG   Terdapat SOP Penerimaan Pegawai 2011 dan SOP
             kesejahteraan Tenaga Kerja                               Jadwal Kerja, Libur dan Cuti 2011.
                                                                      Peraturan Perusahaan PT. REKI belum disahkan Dinas
                                                                      Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera
                                                                      Selatan sesuai Surat PT. REKI nomor 002/REKI/PP/IV/
                                                                      2012 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
                                                                      Transmigrasi Perihal Peraturan Perusahaan PT.REKI,
                                                                      tanggal 02 April 2012
                                                                      Belum ada Serikat Pekerja di PT. REKI yang
                                                                      memperjuangkan hak-hak dan kepentingan karyawan.




Provinsi Sumatera Selatan
                                                                                                                      11
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-RE


 No.              Kriteria dan Indikator            Nilai                   Ringkasan Justifikasi

                                                              PT. REKI memiliki rencana pengembangan kompetensi
                                                              karyawan dalam dokumen RKT 2009-2012 dan sebagian
                                                              telah direalisasikan sebagian pengembangan kompetensi
                                                              karyawan melalui pelatihan secara internal (in house
                                                              training maupun eksternal (Pusdiklat Kehutanan, FORRU
                                                              di Chiang Mai, LATIN di Bogor).
                                                              Dokumen standar jenjang karir baru dibuat Agustus
                                                              2012 belum memuat tata waktu (berapa tahun kerja
                                                              dapat kenaikan), tata kelola (proses dan prosedurnya)
                                                              dan besaran kenaikan gaji (persentase).
                                                              PT. REKI telah mengimplentasikan sebagain
                                                              kesejahteraan karyawan seperti pembayaran Jamsostek,
                                                              asuransi AVRIST.



 5.    VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

                   PADA IUPHHK RESTORASI EKOSISTEM PEMENUHAN STANDAR VLK TIDAK DIVERIFIKASI




                                                                     Bogor, 13 September 2012
                                                                   LP PHPL Ayamaru Certification
                                                                   (d/h PT. Ayamaru Baktipertiwi)
                                                                                Ttd

                                                                               Ir. A k h m a d
                                                                                Direktur




Provinsi Sumatera Selatan
                                                                                                          12

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:3/23/2013
language:Unknown
pages:13